Arsip Bulanan: April 2026

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus kembali menjadi sorotan publik, bukan hanya karena tingkat kekerasannya, tetapi juga karena penanganannya yang berada dalam ranah peradilan militer. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi isu krusial yang tidak hanya menyangkut keadilan bagi korban, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, khususnya di lingkungan militer. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam proses peradilan menjadi elemen yang tidak dapat ditawar.

Perhatian publik terhadap kasus ini semakin meningkat setelah dipastikan bahwa persidangan akan digelar di Pengadilan Militer. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 29 April 2026. Langkah ini menandai dimulainya proses hukum formal terhadap para terdakwa, sekaligus menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa sistem peradilan militer mampu berjalan secara terbuka dan berkeadilan.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan pentingnya transparansi dalam proses hukum tersebut. Pigai mengatakan bahwa oditur militer dan hakim militer harus menjalankan tugasnya secara terbuka agar publik dapat memantau jalannya persidangan. Ia menilai bahwa transparansi merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat, terutama dalam kasus yang mendapat perhatian luas seperti ini. Pigai juga menekankan bahwa prinsip keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap aparat militer.

Menurut Pigai, Kementerian HAM sejak awal telah bersikap tegas dalam kasus tersebut. Kementerian HAM menjadi pihak pertama yang membuka dan mengutuk peristiwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, yang disebut sebagai tindakan premanisme. Saat ini proses hukum telah berjalan melalui mekanisme peradilan militer dan telah menetapkan para tersangka. Pigai kembali menekankan bahwa transparansi persidangan menjadi kunci untuk menghindari spekulasi dan kecurigaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Sementara itu, Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah menunjuk tiga hakim untuk menyidangkan perkara tersebut. Masing-masing hakim tersebut terdiri atas ⁠Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto sebagai hakim ketua, dia adalah Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Kemudian hakim anggota masing-masing Letkol Kum Irwan Tasri dan Mayor Laut (H) M. Zainal Abidin.

Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Mayor Chk Endah Wulandari, mengatakan bahwa penunjukan majelis hakim dilakukan berdasarkan penetapan kepala pengadilan melalui sistem aplikasi. Pengadilan juga memastikan bahwa persidangan akan digelar secara terbuka untuk umum.

Penunjukan Ketua Pengadilan Militer Jakarta untuk memimpin langsung jalannya persidangan menunjukkan komitmen dan keseriusan institusi dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menyisakan keraguan di tengah masyarakat. Keterlibatan langsung pimpinan pengadilan juga diharapkan dapat menjamin bahwa seluruh prosedur dijalankan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelumnya, perkara penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus sudah teregister dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Berdasar informasi yang tertuang dalam SIPP, perkara tersebut teregister sejak 17 April 2026 dengan nomor perkara 70-K/PM.II-08/AL/IV/2026.

Dalam SIPP tersebut juga dicantumkan 4 orang terdakwa yang sudah ditetapkan. Yakni terdakwa 1 atas nama Serda (Mar) Edi Sudarko, terdakwa 2 Lettu (Mar) Budhi Hariyanto Widhi Cahyono, terdakwa 3 Kapten (Mar) Nandala Dwi Prasetya, terdakwa 4 Lettu (Pas) Sami Lakka. Para terdakwa kini masih berada dalam tahanan.

Pelimpahan perkara ke pengadilan militer telah dilakukan, sehingga proses hukum kini memasuki tahap persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam sistem peradilan militer. Tahapan ini menjadi penting karena merupakan fase di mana fakta-fakta hukum akan diuji secara terbuka melalui pembuktian di persidangan.

Penanganan kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas peradilan militer di Indonesia. Selama ini, masih terdapat persepsi di sebagian masyarakat bahwa peradilan militer cenderung tertutup dan kurang transparan. Oleh karena itu, kasus ini dapat menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa reformasi di sektor peradilan militer benar-benar berjalan, terutama dalam hal keterbukaan dan akuntabilitas.

Peran media dalam mengawal jalannya persidangan juga tidak kalah penting. Pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berbasis fakta akan membantu masyarakat memahami perkembangan kasus secara objektif. Media juga dapat berfungsi sebagai pengawas eksternal yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.

Dengan berbagai perhatian yang tertuju pada kasus ini, diharapkan proses peradilan militer dapat berjalan secara terbuka dan profesional. Komitmen dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga media, menjadi kunci untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Kasus ini bukan hanya tentang penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga tentang bagaimana negara menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan tanpa kompromi.

Pada akhirnya, keberhasilan penanganan kasus ini akan menjadi tolok ukur bagi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan militer. Jika prosesnya berjalan transparan dan menghasilkan putusan yang adil, maka hal ini akan memperkuat legitimasi institusi hukum di Indonesia. Sebaliknya, jika terdapat kekurangan dalam prosesnya, maka hal tersebut dapat menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. Oleh karena itu, semua pihak perlu mengawal proses ini dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya keadilan yang sesungguhnya.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh Eka Chandrawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu manifestasi nyata kehadiran negara dalam menjawab tantangan mendasar pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Di tengah dinamika global yang semakin kompetitif, kualitas generasi masa depan tidak lagi hanya ditentukan oleh akses pendidikan, tetapi juga oleh fondasi kesehatan dan gizi sejak dini. Untuk itu, MBG hadir sebagai strategi komprehensif yang tidak sekadar menjawab persoalan jangka pendek, melainkan menjadi investasi jangka panjang bagi keberlanjutan bangsa.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pendekatan dalam Program MBG dilakukan secara menyeluruh dengan menitikberatkan pada dua fase krusial kehidupan manusia. Fase pertama adalah 1.000 hari pertama kehidupan, yang dikenal sebagai periode emas dalam menentukan perkembangan otak dan kecerdasan anak. Pada fase ini, kekurangan gizi dapat berdampak permanen terhadap kapasitas kognitif dan kesehatan individu. Fase kedua adalah usia sekolah, di mana kebutuhan gizi berperan besar dalam mendukung pertumbuhan fisik, konsentrasi belajar, serta produktivitas anak. Pendekatan berbasis siklus hidup ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi melihat persoalan gizi secara parsial, melainkan sebagai bagian integral dari pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Program MBG juga diarahkan untuk menekan angka stunting yang selama ini menjadi salah satu tantangan serius di Indonesia. Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan, tetapi mencerminkan gangguan perkembangan otak yang berdampak pada rendahnya kemampuan belajar dan produktivitas di masa depan. Dengan intervensi yang sistematis melalui penyediaan makanan bergizi, negara menunjukkan komitmennya dalam memutus rantai masalah gizi buruk yang dapat menghambat kemajuan bangsa.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, memandang Program MBG sebagai strategi besar pemerintah dalam membangun kualitas SDM sejak dini. Ia menekankan bahwa program ini tidak boleh dipersepsikan semata sebagai pembagian makanan gratis, melainkan sebagai langkah fundamental untuk memastikan masa depan bangsa yang lebih baik. Pemenuhan gizi bukan hanya soal mengatasi rasa lapar, tetapi juga tentang menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di tingkat global.

Pandangan tersebut mempertegas bahwa pembangunan manusia harus dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu kecukupan nutrisi. Tanpa gizi yang seimbang, upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tidak akan mencapai hasil optimal. Oleh karena itu, Program MBG menjadi titik awal yang strategis dalam memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara maksimal.

Selain berdampak pada aspek kesehatan, Program MBG juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Pelibatan petani, nelayan, koperasi, serta pelaku usaha lokal dalam rantai pasok bahan pangan menunjukkan bahwa program ini dirancang dengan pendekatan ekosistem. Dengan demikian, MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pendekatan ini mencerminkan sinergi antara kebijakan sosial dan ekonomi yang saling menguatkan.

Muh Haris juga menyoroti bahwa kualitas gizi tidak hanya diukur dari rasa kenyang, tetapi dari keseimbangan nutrisi yang mencakup karbohidrat, protein, dan serat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa asupan yang diberikan benar-benar mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Dengan demikian, MBG menjadi instrumen penting dalam mengatasi berbagai persoalan kesehatan seperti anemia dan rendahnya akses terhadap makanan bergizi.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menilai Program MBG sebagai langkah strategis dalam menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap pemenuhan gizi anak. Ia menegaskan bahwa gizi seimbang memiliki peran krusial dalam perkembangan otak, kemampuan berpikir, serta pertumbuhan fisik. Maka MBG hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan asupan nutrisi yang memadai.

Arzeti juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan pengawasan dalam pelaksanaan program. Tanpa pengelolaan yang baik, program sebesar MBG berpotensi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari distribusi hingga kualitas makanan yang disediakan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Pemahaman yang baik mengenai manfaat Program MBG akan mencegah terjadinya misinformasi sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung keberhasilan program. Sehingga, kolaborasi antara pemerintah, tenaga ahli, dan masyarakat menjadi kunci utama.

MBG juga mencerminkan arah baru kebijakan pembangunan Indonesia yang berfokus pada kualitas manusia. Dalam jangka panjang, keberhasilan program ini akan menentukan daya saing bangsa di kancah global. Sebab generasi yang sehat dan cerdas adalah modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan, termasuk perubahan teknologi, dinamika ekonomi, dan persaingan internasional.

Program MBG bukan sekadar kebijakan sektoral, melainkan wujud komitmen strategis negara dalam menjaga kualitas generasi masa depan. Program ini menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. Melalui pelaksanaan MBG yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan dapat terwujud generasi Indonesia yang sehat, maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta, – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus mengalami penyempurnaan guna memastikan kualitas layanan bagi masyarakat tetap optimal. Komitmen ini ditegaskan melalui langkah responsif terhadap berbagai kendala di lapangan, di mana setiap laporan terkait layanan bermasalah langsung ditindak secara cepat dan terukur.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menegaskan bahwa seiring dengan perluasan cakupan penerima manfaat dan kompleksitas distribusi di berbagai daerah, pemerintah kini membentuk tim khusus untuk memastikan penyaluran program berjalan tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Pemerintah telah menyiapkan ribuan kader untuk menjadi ujung tombak distribusi MBG di masyarakat.

“Kami telah menyiapkan sekitar 18 ribu kader yang akan menjadi ujung tombak dalam memastikan distribusi MBG berjalan dengan baik hingga ke tingkat keluarga. Mereka akan berperan aktif dalam mendata, mendampingi, sekaligus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi,” ujar Isyana

Pemerintah menempatkan kualitas dan ketepatan sasaran sebagai prioritas utama dalam implementasi MBG. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, penyedia layanan, hingga masyarakat penerima manfaat. Mekanisme pengawasan juga diperkuat melalui sistem pelaporan yang lebih terbuka dan mudah diakses, sehingga setiap keluhan dapat segera direspons tanpa menunggu waktu lama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menjelaskan sejumlah temuan di lapangan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan. Misalnya, terkait distribusi makanan yang belum merata, kualitas gizi yang perlu ditingkatkan, hingga aspek kebersihan dan keamanan pangan. Terhadap hal-hal tersebut, pemerintah tidak segan memberikan teguran hingga sanksi kepada pihak penyedia layanan yang tidak memenuhi standar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan program berjalan sesuai tujuan awal.

‘Kami masih menemukan beberapa kendala, mulai dari distribusi makanan yang belum merata, kualitas gizi yang perlu ditingkatkan, hingga aspek kebersihan dan keamanan pangan yang harus diperketat. Terhadap hal-hal tersebut, pemerintah tidak segan memberikan teguran hingga sanksi kepada penyedia layanan yang tidak memenuhi standar. Ini merupakan bagian dari upaya kami menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan program berjalan sesuai tujuan awal,’ ujarnya.”

Selain penindakan, pendekatan pembinaan juga dilakukan agar mitra penyedia layanan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitasnya. Pemerintah memberikan panduan teknis yang lebih rinci serta melakukan pendampingan agar standar operasional dapat dipahami dan dijalankan dengan baik. Dengan demikian, perbaikan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif untuk mencegah terulangnya masalah serupa.

Ke depan, pemerintah memastikan bahwa MBG akan terus disempurnakan melalui evaluasi berbasis data dan masukan publik. Transparansi dan kecepatan respons menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, MBG diharapkan tidak hanya menjadi program bantuan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kesehatan dan kesejahteraan generasi bangsa.

Jakarta – Pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan pihak sekolah dalam proses pemantauan pelaksanaan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mempercepat penanganan terhadap berbagai keluhan yang muncul selama program berjalan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta sekolah untuk aktif mengawasi jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zulhas pun mengimbau sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun fasilitas pengaduan pemerintah.

“Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di mana pun berada, kalau ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti,” kata Zulhas.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa sekolah dilibatkan dalam pengawasan mulai dari kualitas makanan, ketepatan distribusi, hingga pelaporan kendala operasional. Ia menyebut bahwa pihak sekolah menjadi mitra strategis dalam memastikan layanan berjalan sesuai standar.

“Sekolah memiliki posisi penting untuk memberikan masukan langsung terkait pelaksanaan program,” katanya.

Dadan menambahkan bahwa pemerintah juga membuka jalur pelaporan yang lebih cepat agar setiap aduan dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya, sistem evaluasi berbasis laporan lapangan akan membantu meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

“Kami ingin setiap keluhan ditangani cepat agar kualitas program tetap terjaga,” ujarnya.

Selain itu, keterlibatan guru dan tenaga kependidikan dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan MBG berlangsung tertib dan sesuai kebutuhan siswa. Pengawasan langsung dari lingkungan sekolah diharapkan dapat membantu mendeteksi kendala sejak dini sekaligus mempercepat koordinasi dengan pihak pelaksana program.

Partisipasi sekolah juga menjadi sarana evaluasi yang lebih objektif karena pihak pendidik dapat memantau respons siswa terhadap menu, kualitas makanan, serta ketepatan distribusi harian. Masukan dari sekolah akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan agar pelaksanaan program semakin efektif dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.

Melalui keterlibatan sekolah dan penguatan sistem pengawasan, pemerintah optimistis pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif dan responsif. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan program tidak hanya luas jangkauannya, tetapi juga terjaga kualitas dan akuntabilitasnya.

JAKARTA – Proses hukum atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, memasuki tahap persidangan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan majelis hakim resmi ditetapkan. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 29 April 2026 di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan perkara tersebut. Ia meminta agar oditur militer dan majelis hakim membuka proses persidangan kepada publik guna menjamin akuntabilitas serta memastikan terpenuhinya asas keadilan.

“Saya meminta supaya oditur militer dan para hakim supaya benar-benar membuka secara transparan kepada publik agar bisa mengikuti perkembangan secara saksama,” ujar Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan.

Pigai menambahkan bahwa langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penyelesaian kasus secara tuntas dan berkeadilan. Ia juga menegaskan bahwa sejak awal pihaknya telah menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan penyiraman air keras yang dinilai sebagai bentuk kekerasan serius.

“Peristiwa ini merupakan tindakan yang mengancam hak-hak masyarakat sehingga proses hukum harus berjalan secara kondusif, transparan, dan tanpa intervensi demi terciptanya keadilan,” tegasnya.

Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, memastikan bahwa persidangan akan dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Masyarakat dan media diberikan akses untuk mengikuti jalannya persidangan sebagai bentuk pengawasan publik terhadap proses hukum.

“Persidangan terbuka untuk umum, sama seperti di pengadilan negeri. Silakan masyarakat dan media datang untuk memantau jalannya sidang,” kata Fredy.

Ia juga menyampaikan bahwa para terdakwa akan dihadirkan secara langsung di ruang sidang sebagai bagian dari proses pembacaan dakwaan oleh oditur militer.

Sementara itu, Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Endah Wulandari, menyatakan bahwa majelis hakim telah ditetapkan melalui sistem Aplikasi Smart Majelis. Susunan majelis hakim terdiri dari tiga perwira hukum, yaitu Fredy Ferdian Isnartanto sebagai hakim ketua, serta Irwan Tasri dan M. Zainal Abidin sebagai hakim anggota.

“Sudah ada penetapan majelis hakimnya untuk sidang nanti,” ujar Endah.

Dalam perkara ini, empat anggota militer aktif telah ditetapkan sebagai terdakwa, yakni Kapten NDP, Letnan Satu BHW, Lettu SL, dan Serda ES. Perkara tersebut tercatat dengan nomor register 55/K/207/AL-AU/IV/2026 tertanggal 13 April 2026, serta dilengkapi dengan barang bukti dan delapan orang saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah, menyatakan bahwa keempat terdakwa akan dihadirkan dalam persidangan dan identitas mereka akan terlihat secara terbuka.

“Saya pikir nanti akan terlihat di sidang, karena semua juga akan dihadirkan. Ini akan dilakukan, sekali lagi, akan terbuka dan kita profesional,” ujarnya.

Dengan dimulainya proses persidangan secara terbuka dan pengawasan publik yang luas, diharapkan penanganan perkara ini dapat berlangsung secara objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

(*/rls)

Oleh: Bara Winatha *)

Ketidakpastian global yang dipicu oleh dinamika geopolitik, tekanan inflasi dunia, hingga fluktuasi pasar keuangan internasional menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Konflik di berbagai kawasan, termasuk Timur Tengah, serta kebijakan moneter negara maju yang agresif, telah menciptakan volatilitas tinggi dalam sistem ekonomi global. Namun di tengah kondisi tersebut, Indonesia dinilai masih memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas dan mempertahankan momentum pertumbuhan. Hal ini tidak terlepas dari kekuatan fundamental ekonomi domestik serta respons kebijakan yang adaptif dan terukur.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dalam menghadapi tekanan global yang meningkat. Ia menjelaskan bahwa berbagai indikator utama menunjukkan ketahanan ekonomi yang solid, mulai dari inflasi yang tetap terkendali di kisaran target, pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas lima persen, hingga nilai tukar rupiah yang relatif terjaga. Kekuatan ini menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan eksternal Indonesia di tengah gejolak global.

Perry juga menyampaikan bahwa stabilitas ekonomi tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari koordinasi erat antara otoritas moneter dan pemerintah. Berbagai langkah strategis yang diambil, termasuk transformasi kebijakan dan efisiensi energi, menjadi bagian penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional. Kebijakan seperti penguatan budaya kerja, efisiensi konsumsi energi, serta percepatan transisi energi dinilai mampu memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

Dalam menjaga stabilitas nilai tukar, Perry menegaskan bahwa intervensi pasar terus dilakukan secara terukur, baik melalui pasar domestik maupun internasional. Ia juga menyebut cadangan devisa Indonesia berada pada level yang kuat, sehingga mampu menjadi bantalan dalam menghadapi tekanan eksternal. Selain itu, Bank Indonesia juga menjaga likuiditas di pasar uang agar tetap memadai, sehingga aktivitas ekonomi tidak terganggu oleh keterbatasan pembiayaan.

Optimisme serupa juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari pola pertumbuhan stagnan di kisaran lima persen. Ia menjelaskan bahwa capaian pertumbuhan yang telah melampaui angka tersebut menunjukkan adanya tren penguatan yang signifikan. Hal ini menjadi indikasi bahwa ekonomi nasional memiliki potensi untuk tumbuh lebih cepat dalam beberapa tahun ke depan.

Ia juga menjelaskan bahwa stabilitas makroekonomi tetap menjadi prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan. Inflasi yang terkendali, defisit fiskal yang dijaga, serta rasio utang yang relatif rendah menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas ekonomi Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memastikan likuiditas dalam sistem ekonomi tetap terjaga agar aktivitas produksi dan investasi dapat berjalan optimal.

Strategi pembangunan ke depan akan difokuskan pada penguatan sektor riil, termasuk industri, infrastruktur, dan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan menjaga stabilitas di tengah tekanan global menjadi modal penting untuk menarik investasi dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Sementara itu, dari perspektif pasar dan investasi, Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, mengatakan bahwa meskipun ekonomi global diproyeksikan mengalami perlambatan, dampaknya terhadap Indonesia relatif terbatas. Ia menjelaskan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di kisaran lima persen, yang menunjukkan ketahanan dibandingkan negara lain yang mengalami penurunan lebih tajam.

Rully menilai bahwa faktor utama yang memengaruhi dinamika ekonomi global saat ini adalah ketidakpastian geopolitik dan kebijakan suku bunga global. Kondisi tersebut berdampak pada volatilitas pasar keuangan serta tekanan inflasi yang meningkat. Namun demikian, ia melihat bahwa fundamental ekonomi domestik Indonesia yang masih terjaga memberikan ruang bagi stabilitas dan peluang investasi.

Sementara itu, kekuatan konsumsi domestik menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan serta kebijakan hilirisasi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan ekonomi. Kombinasi faktor tersebut menjadikan Indonesia tetap menarik bagi investor, meskipun kondisi global sedang tidak menentu.

Lebih jauh, volatilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika ekonomi global. Oleh karena itu, kemampuan suatu negara dalam mengelola risiko menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kekuatan fundamental ekonomi, didukung oleh kebijakan yang adaptif dan koordinasi yang solid, menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan.

Narasi bahwa global tidak pasti bukan berarti Indonesia kehilangan kendali menjadi semakin relevan dalam situasi saat ini. Justru di tengah tekanan global, kemampuan untuk menjaga stabilitas dan terus tumbuh menjadi indikator penting dari ketahanan ekonomi suatu negara. Indonesia, dengan berbagai instrumen kebijakan dan potensi domestik yang dimiliki, menunjukkan bahwa kendali tersebut masih berada di tangan.

Dengan menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, serta terus memperkuat sektor-sektor strategis, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah ketidakpastian global. Hal ini menjadi bukti bahwa dengan strategi yang tepat, tantangan global dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional menuju masa depan yang lebih baik dan berdaya saing tinggi.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

*) Oleh : Arya Wicaksana

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari konflik geopolitik Timur Tengah hingga fluktuasi harga komoditas, Indonesia menunjukkan sikap yang relatif tenang dan terukur. Alih-alih terjebak dalam kepanikan, pemerintah dan pelaku ekonomi memilih pendekatan “No Panic Mode” dengan fokus pada stabilitas dan keberlanjutan. Sikap ini bukan berarti mengabaikan risiko, melainkan mencerminkan kesiapan dalam menghadapi tekanan dengan strategi yang matang. Dalam konteks ini, ketenangan menjadi kekuatan tersendiri untuk menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat.

Salah satu kunci dari pendekatan ini adalah penguatan fundamental ekonomi domestik. Indonesia tidak hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi terus mendorong konsumsi dalam negeri sebagai motor utama pertumbuhan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan daya beli yang relatif terjaga, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang stabilitas ekonomi. Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga inflasi agar tetap terkendali, sehingga masyarakat tidak merasakan tekanan yang berlebihan dalam kehidupan sehari-hari.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dalam menghadapi tekanan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah. Bank Indonesia tetap mempertahankan BI Rate pada level 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah.

Saat ini, kebijakan yang diambil cenderung hati-hati namun tetap adaptif. Pemerintah menjaga keseimbangan antara belanja negara dan pendapatan, sehingga defisit anggaran tetap dalam batas aman. Program-program prioritas tetap dijalankan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa roda ekonomi terus berputar, sekaligus memberikan jaring pengaman bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Sementara itu, dari sisi moneter, stabilitas nilai tukar menjadi perhatian utama. BI mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga rupiah agar tidak bergejolak secara berlebihan. Intervensi di pasar valuta asing dilakukan secara terukur, disertai dengan kebijakan suku bunga yang mempertimbangkan kondisi global dan domestik. Tujuannya jelas, yaitu menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan likuiditas tetap tersedia di dalam negeri.

Selain kebijakan makro, penguatan sektor riil juga menjadi bagian penting dari strategi “No Panic Mode” ini. Pemerintah mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, terutama di sektor sumber daya alam. Dengan tidak hanya mengekspor bahan mentah, Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar sekaligus menciptakan lapangan kerja. Langkah ini juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasar global yang seringkali tidak stabil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan situasi geopolitik global saat ini. Pemerintah berupaya meningkatkan investasi dengan memastikan ekonomi nasional tumbuh sesuai target dan menyelaraskan kebijakan fiskal dengan realisasinya demi menciptakan perbaikan kondisi ekonomi secara berkelanjutan.

Pihaknya juga menegaskan Indonesia tengah menggeser fokus pembangunan, tidak hanya menjaga stabilitas, tapi juga menuju pertumbuhan yang lebih produktif, bernilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Transformasi ini didorong melalui tiga pilar utama, yaitu investasi, industrialisasi, dan produktivitas.

Di sisi lain, digitalisasi ekonomi turut menjadi penopang ketahanan nasional. Perkembangan teknologi memungkinkan pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk tetap bertahan bahkan berkembang di tengah tekanan global. Platform digital membuka akses pasar yang lebih luas dan efisien, sehingga pelaku usaha tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi fisik atau geografis. Transformasi ini juga mendorong inklusi ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pemanfaatan teknologi digital terus didorong sebagai strategi untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Disebutkan bahwa pelaku UMKM diarahkan untuk memanfaatkan ekosistem digital agar mampu memperluas pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta menjaga keberlangsungan bisnis di tengah dinamika global yang tidak menentu. Upaya ini dinilai penting agar transformasi ekonomi berjalan inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kepercayaan publik menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Komunikasi pemerintah yang transparan dan konsisten membantu meredam kekhawatiran masyarakat. Ketika informasi disampaikan secara jelas, masyarakat cenderung lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu negatif. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan menjadi modal sosial yang sangat berharga.

Pada akhirnya, pendekatan “no panic mode” yang diterapkan Indonesia menunjukkan bahwa menghadapi tekanan global tidak selalu harus dengan langkah drastis. Ketenangan, konsistensi kebijakan, dan penguatan fondasi ekonomi menjadi kombinasi yang efektif untuk menjaga stabilitas. Tantangan ke depan tentu masih ada, namun dengan strategi yang tepat dan kerja sama semua pihak, Indonesia memiliki peluang besar untuk tetap tumbuh dan bertahan di tengah gelombang ketidakpastian global.

*) Penulis merupakan Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Jakarta – Di tengah kondisi global yang sedang ribut akibat konflik geopolitik, tekanan inflasi, dan ketidakpastian pasar keuangan, ekonomi Indonesia justru menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Sejumlah indikator makroekonomi memperlihatkan bahwa fundamental ekonomi nasional masih cukup kuat untuk meredam dampak gejolak eksternal.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih dalam jalur yang aman.

“Inflasi masih relatif terkendali. Defisit APBN dijaga di bawah 3 persen dari PDB. Artinya, fundamental ekonomi kita masih kuat,” ujarnya.

Hal ini menjadi sinyal bahwa pemerintah masih mampu menjaga keseimbangan antara belanja negara dan stabilitas ekonomi. Menurut Purbaya, pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global.

Selain itu, disiplin fiskal juga terus dijaga agar tidak menimbulkan risiko jangka panjang terhadap perekonomian nasional.

“Inflasi masih relatif terkendali. Defisit APBN dijaga di bawah 3 persen dari PDB. Artinya, fundamental ekonomi kita masih kuat,” sambungnya.

Stabilitas ini tidak hanya terlihat dari sisi pemerintah, tetapi juga mendapat perhatian dari kalangan ekonom. Pengamat ekonomi Dr. Surya Vandiantara menilai bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam fase yang cukup solid.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi tahunan (year on year/yoy) pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,48 persen. Angka ini, menurut Surya, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi saat krisis ekonomi 1998 yang mencapai 77,63 persen.

“Perbedaannya sangat signifikan, mencapai lebih dari 70 persen. Ini menunjukkan kondisi ekonomi saat ini relatif stabil,” ungkap Surya.

Selain inflasi, ia juga menyoroti posisi defisit APBN yang mencapai Rp 240,1 triliun pada kuartal I 2026. Ia menilai angka tersebut tidak selalu mencerminkan tekanan fiskal yang berlebihan dan masih dalam kategori aman.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, batas defisit APBN ditetapkan maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, defisit saat ini berada di kisaran 0,93 persen terhadap PDB.

“Artinya, ruang fiskal masih cukup terjaga dan belum melewati ambang batas yang ditentukan,” pungkasnya.

Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi potensi risiko global ke depan. Mulai dari menjaga pasokan pangan, mengendalikan harga, hingga memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ini membuat Indonesia relatif lebih siap dibandingkan banyak negara lain yang masih bergulat dengan inflasi tinggi dan tekanan fiskal. Dengan inflasi yang terkendali serta defisit yang terjaga, ruang kebijakan pemerintah menjadi lebih fleksibel untuk merespons dinamika global.

Jakarta – Perekonomian Indonesia tetap menunjukkan stabilitas meskipun tekanan global kian meningkat akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya suku bunga internasional. Kondisi ini menegaskan bahwa ekonomi nasional tetap berada pada jalur yang solid dan terkendali, sejalan dengan berbagai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa strategi pemerintah difokuskan pada menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Dalam target pertumbuhan ekonomi 7–8 persen tetap realistis dengan dukungan kebijakan fiskal yang disiplin dan peran aktif sektor swasta.

“Kebijakan pemerintah diarahkan untuk menjaga ekonomi tetap bergerak positif, sekaligus mendorong sektor swasta tumbuh lebih kuat sebagai motor utama pertumbuhan,” ujarnya.

Meski kondisi global tengah “panas”, ekonomi Indonesia tetap “cool” dengan pertumbuhan stabil di kisaran 5 persen dan inflasi yang terkendali. Defisit APBN yang terjaga di bawah 3 persen dari PDB serta rasio utang yang relatif aman memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal nasional.

“Fundamental kita tetap solid, dengan buffer fiskal yang cukup untuk menjaga stabilitas di tengah dinamika global,” tegasnya.

Dari sisi penerimaan negara, kinerja positif juga terus berlanjut. Peningkatan penerimaan pajak pada awal 2026 menunjukkan aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat. Dukungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) memberi ruang bagi pemerintah untuk meredam gejolak, khususnya pada sektor energi.

“Kondisi fiskal kita aman dan terkendali. Ini yang membuat ekonomi Indonesia tetap ‘cool’ meski tekanan global meningkat,” tambah Menkeu.

Dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah tetap selektif dengan memprioritaskan proyek berdampak tinggi. APBN berperan sebagai katalis untuk menarik investasi melalui skema kerja sama dengan sektor swasta.

“Kita dorong pembiayaan kreatif seperti blended finance agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani fiskal secara berlebihan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kondisi ekonomi nasional tetap stabil dan terjaga. Berdasarkan simulasi terbaru, aktivitas ekonomi diproyeksikan tetap solid dalam beberapa bulan ke depan.

“Dalam situasi global yang memanas, ekonomi kita tetap berada di jalur yang aman dan terkendali,” ujarnya.

Pemerintah juga telah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi risiko, termasuk menjaga stabilitas harga energi dan kelancaran rantai pasok komoditas strategis. Selain itu, percepatan deregulasi dan transformasi digital terus dilakukan untuk menjaga daya saing ekonomi nasional.

“Kita tidak hanya bertahan, tetapi juga memanfaatkan peluang dari dinamika global ini sebagai pendorong lompatan kemajuan,” pungkas Luhut.

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerataan kesempatan kerja menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang terus diperkuat melalui berbagai kebijakan yang lebih inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung mendorong terbukanya peluang usaha dan kerja di berbagai daerah, termasuk di luar pusat pertumbuhan. Dalam kerangka ini, penguatan koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan kembali mendapat perhatian, salah satunya melalui gagasan Koperasi Merah Putih yang diarahkan untuk memperluas akses lapangan kerja secara lebih merata dan berkelanjutan.

Koperasi sejak awal dirancang sebagai model ekonomi yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama. Melalui keterlibatan langsung anggota dalam aktivitas ekonomi, koperasi tidak hanya menciptakan peluang usaha, tetapi juga memperkuat kemandirian. Karena itu, koperasi hadir bukan sekadar sebagai badan usaha, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi yang memperkuat solidaritas serta daya tahan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Pemerataan kesempatan kerja menjadi bagian penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Dalam kerangka tersebut, koperasi dipandang sebagai sarana yang mampu memperkuat ekonomi lokal sekaligus membuka ruang usaha baru di berbagai daerah.

Koperasi Merah Putih hadir dengan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi. Melalui sistem berbasis anggota, koperasi mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan produktif. Skema ini memungkinkan penciptaan lapangan kerja tidak hanya di sektor perdagangan, tetapi juga pada sektor pertanian, perikanan, industri rumah tangga, hingga jasa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan bahwa koperasi memiliki potensi besar dalam menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil. Penguatan koperasi tidak hanya diarahkan pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas usaha agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, koperasi dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Distribusi kesempatan kerja melalui koperasi memiliki karakter yang berbeda dibandingkan investasi skala besar. Jika investasi besar cenderung terkonsentrasi di kawasan tertentu, koperasi dapat tumbuh di berbagai wilayah sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadikan koperasi sebagai instrumen yang efektif dalam memperluas akses kerja hingga ke daerah yang selama ini belum tersentuh industrialisasi.

Selain membuka lapangan kerja, koperasi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Anggota koperasi tidak hanya berperan sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pemilik usaha. Model ini menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap kegiatan ekonomi yang dijalankan. Keuntungan yang diperoleh tidak terpusat pada segelintir pihak, tetapi didistribusikan kembali kepada anggota.

Koperasi Merah Putih juga dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Di tengah tantangan lapangan kerja formal yang terbatas, koperasi menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dan berbasis kolaborasi. Anak muda dapat memanfaatkan koperasi sebagai ruang inovasi, baik dalam bidang digital, pertanian modern, maupun usaha kreatif.

Dalam konteks pembangunan daerah, koperasi berpotensi menjadi penggerak ekonomi berbasis komunitas. Dengan memanfaatkan potensi lokal, koperasi mampu menciptakan rantai nilai yang melibatkan masyarakat sekitar. Pendekatan ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap pusat ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi daerah.

Namun, penguatan koperasi tidak terlepas dari tantangan. Masalah akses permodalan, kapasitas manajemen, hingga adaptasi teknologi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Pemerintah berupaya memberikan dukungan melalui pelatihan, pendampingan, serta akses pembiayaan agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan.

Digitalisasi juga menjadi peluang penting dalam memperluas peran koperasi. Dengan memanfaatkan teknologi, koperasi dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Transformasi digital membantu koperasi beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi dan dinamika ekonomi modern.

Keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Koperasi hanya akan tumbuh jika anggota terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengembangan usaha. Kesadaran kolektif mengenai pentingnya ekonomi berbasis kebersamaan menjadi modal utama dalam memperkuat gerakan koperasi.

Selain itu, koperasi juga dapat berperan sebagai sarana penguatan ekonomi keluarga. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap usaha produktif di lingkungan sendiri, ketergantungan terhadap migrasi kerja ke kota besar dapat berkurang. Hal ini menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan memperkuat ekonomi desa maupun kawasan pinggiran.

Koperasi Merah Putih tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan. Dengan keterlibatan anggota sebagai pelaku utama, koperasi menciptakan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh bersama. Model ini menjadi penting di tengah kebutuhan akan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan tahan terhadap ketimpangan.

Melalui koperasi, masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga pelaku utama yang ikut menentukan arah pertumbuhan. Koperasi Merah Putih menjadi simbol bahwa pembangunan ekonomi yang kuat harus dibangun dari partisipasi rakyat. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan keterlibatan masyarakat, koperasi dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih merata di seluruh Indonesia.

*)Pengamat Isu Strategis