Arsip Bulanan: Mei 2026

Palu – Guru Besar Universitas Tadulako (Untad) Palu Nur Sangadji mengatakan program MBG dapat menjadi instrumen pemerataan sosial yang mampu menghapus kesenjangan antar siswa menjadi setara di lingkungan sekolah. Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan inklusif yang menghadirkan kesetaraan di lingkungan sekolah dengan memberikan akses makanan yang sama bagi seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sehingga menciptakan dampak psikologis positif, memperkuat rasa kebersamaan, serta menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang lebih adil dan berkualitas.

Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Universitas Tadulako (Untad) Palu Nur Sangadji saat ditemui awak media di Palu Sulawesi Tengah.

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadikan para siswa setara antara yang dari keluarga kaya dengan miskin.

“Kalau kita kasih semua, akan ada dampak psikologis yang baik. Karena, tidak ada yang merasa lebih kaya, dan tidak ada merasa lebih miskin,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan dengan tegas oleh Guru Besar Untad ketika menanggapi adanya kritikan, mengapa MBG tidak diberikan kepada kelompok tertentu saja. Misalnya anak-anak sekolah yang miskin, atau pada tingkat pendidikan tertentu saja dengan menyesuaikan efektifitas dan ketersediaan anggaran.

“Program ini menunjukkan adanya kesamaan dan kesetaraan, saat mereka bersama-sama makan dengan makanan yang sama dan dari omprengan yang sama,” tuturnya.

Ia menambahkan program makan gratis untuk siswa sudah dilaksanakan di berbagai negara seperti Brasil sejak tahun 1940-an, Prancis, India, Jepang hingga China. Bahkan, kata dia, program makan siang gratis dari pemerintah China ditambahkan lagi program tidur siang untuk siswa.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono (BHS). Dia menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya nyata meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus langkah strategis menghapus kesenjangan sosial di lingkungan sekolah.

Melalui program MBG seluruh siswa dapat memperoleh porsi gizi yang seimbang tanpa membedakan latar belakang ekonomi, jelasnya.

Bambang Haryo menambahkan, pelajar saat ini merupakan generasi harapan masa depan bangsa.

Ia menilai konsumsi makanan bergizi sejak dini akan membantu tumbuh kembang dan peningkatan produktivitas di masa mendatang.

“Generasi ini diharapkan menjadi cerdas, energik, produktif, dan mampu bersaing dengan generasi muda di seluruh dunia. Indonesia punya peluang besar untuk itu,” ucapnya.

Pada Kesempatan berbeda, PIC MBG SMA 6 Palu Mohammad Ikra mengatakan Program MBG merupakan program yang positif bagi perkembangan para siswa.

“Program ini sangat positif dan bisa dikatakan sangat diharapkan para peserta didik,” kata Mohammad Ikra.

Ia menjelaskan secara ekonomi, para peserta didik di sekolahnya berada pada klaster kelas menengah ke bawah. Total penerima manfaat program MBG di SMA 6 Palu sebanyak 800 orang.

“Tingginya antusias siswa karena faktor perekonomian keluarga yang sangat terbatas. Bahkan beberapa anak tidak memiliki uang jajan untuk makan siang sehingga program MBG sangat bermanfaat sekali,” pungkasnya.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mulai menunjukkan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda Indonesia sebagai bentuk intervensi strategis pemerintah.

Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa manfaat MBG dalam peningkatan kualitas SDM sudah mulai dirasakan. Program ini ditegaskannya bukan sebagai beban APBN, melainkan sebagai investasi yang ditanamkan oleh Pemerintah untuk masa depan bangsa.

“MBG ini bagian dari intervensi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM,” kata Misbakhun.

Misbakhun mendorong publik agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu negatif yang beredar di media sosial terkait program tersebut.

“Kalau ada yang bilang Indonesia gelap di TikTok, jangan langsung percaya. MBG ini agar anak-anak kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa besar,” tekannya.

Menurutnya, berbagai narasi miring yang muncul tidak mencerminkan realitas di lapangan dan justru berpotensi melemahkan komitmen kolektif bangsa terhadap program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar anak-anak Indonesia.

“Ini bukan sekadar program bantuan sosial biasa, melainkan fondasi pembangunan SDM yang akan kita rasakan hasilnya dalam satu hingga dua dekade ke depan,” ungkap Misbakhun.

Pemerintah terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan distribusi program secara berkelanjutan demi memastikan manfaatnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan tepat sasaran.

Misbakhun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung program ini sebagai bagian dari komitmen bersama membangun Indonesia yang lebih maju dan kompetitif.

Sebelumnya, dalam hampir setiap kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, cakupan program MBG tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil dan lansia. penerima manfaat.

Program MBG juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat yang membawa dampak langsung terhadap sektor riil, khususnya bagi petani dan nelayan.[-RWA]

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah prioritas nasional Pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan ibu hamil/menyusui, balita, serta menekan angka stunting, dengan melibatkan UMKM, petani, dan nelayan. Kesuksesan program ini bertumpu pada tiga kunci utama: anggaran, SDM, dan infrastruktur.

Fokus utama MBG kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Oleh karena penting peran Guru dan kematangan tim pendamping keluarga (TPK) dalam mengedukasi masyarakat, tidak hanya membagikan makanan.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji,mengingatkan pentingnya peran edukatif TPK dalam setiap distribusi bantuan. Menteri mendorong TPK untuk semakin aktif menyukseskan program Makan Bergizi Gratis yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui dan balita sebagai langkah strategis menekan stunting.

“Peran TPK sangat krusial. Bukan sekadar mengantar makanan, tetapi menjadi agen perubahan yang membawa misi besar penyelamatan generasi dari ancaman stunting,” ujar Wihaji saat kunjungan kerja dalam rangka Pemantauan Program Bangga Kencana dan MBG 3B di wilayah pedalaman sekaligus pencanangan Pelayanan KB Serentak, di Kabupaten Lebak Banten Kamis (30/4/2026).

Lebih lanjut Menteri menegaskan MBG 3B merupakan terobosan strategis yang menempatkan Indonesia pada posisi unik di tingkat global. Dari puluhan negara yang memiliki program makan bergizi gratis, hanya Indonesia yang memberikan intervensi khusus bagi kelompok rentan pada fase kehidupan paling krusial.

“Saat ini ada 77 negara dengan program makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Namun, hanya Indonesia yang secara khusus menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui MBG 3B,” jelasnya.

Wihaji juga mengingatkan pentingnya peran edukatif TPK dalam setiap distribusi bantuan. Momentum pembagian makanan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman keluarga mengenai gizi dan pola asuh.

“Sambil membagikan MBG, sampaikan edukasi. Pastikan yang menerima benar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran,” tegasnya

Tim pendamping keluarga memiliki peran sentral dalam menyukseskan program MBG khususnya dalam memastikan sasaran strategis seperti ibu hamil, ibu menyusui dan Balita agar mendapat asupan gizi yang tepat. Pendampingan ini merupakan upaya yang terintegrasi untuk mencegah stunting ditingkat keluarga.

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (DPP APPMBGI) sangat mendukung keberhasilan Program makan bergizi gratis.

Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras menegaskan pihaknya mendukung program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami membawa hasil kerja kolektif dari Summit yang melibatkan ratusan pelaku usaha dapur MBG dari berbagai daerah. Rekomendasi ini lahir dari lapangan, dari pengalaman langsung para pengelola, dan kami percaya dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan nasional,” ujar Abdul Rivai Ras saat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta.

Dia mengatakan APPMBGI Summit 2026 menghasilkan serangkaian rekomendasi strategis yang secara langsung berkaitan dengan penguatan ekosistem program MBG dari hulu ke hilir. Rekomendasi tersebut mencakup lima pilar utama.

Pertama, penguatan tata kelola dan sistem akuntabilitas penyelenggaraan MBG. Kedua, pengamanan rantai pasok pangan agar lebih andal, transparan, dan berbasis produksi lokal. Ketiga, peningkatan standar keamanan pangan di seluruh lini dapur pengelola.

Keempat, sertifikasi profesional bagi tenaga pengawas gizi sebagai upaya menjamin kualitas dan integritas program.

“Terakhir, penguatan ekosistem pendukung secara berkelanjutan, mulai dari aspek kelembagaan, pembiayaan, hingga teknologi informasi pengelolaan program,” tutur dia.

Program Makan Bergizi Gratis adalah program untuk rakyat, dan keberhasilannya membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan pengelola dapur yang bekerja langsung di lapangan.

Makassar – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Universitas Hasanuddin telah diresmikan pada 28 April 2026 lalu oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta didampingi oleh Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa.

Peresmian ini juga menandai kehadiran dapur MBG pertama di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, sekaligus menjadi tonggak penting keterlibatan kampus dalam mendukung program prioritas nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam mendirikan dan mengoperasikan dapur MBG di lingkungan kampus.

“Ini bukan hanya dapur dalam pengertian operasional. Ini adalah laboratorium hidup. Di sinilah ilmu, riset, inovasi, dan praktik bertemu dalam satu ekosistem yang utuh,” ujar Rivai di Makassar, Minggu (3/5).

Menurut Rivai, model yang diterapkan Unhas mampu menjawab tantangan klasik pembangunan, yakni kesenjangan antara hasil riset akademik dengan implementasi di lapangan. Ia menilai selama ini banyak penelitian berhenti pada tataran konsep, sementara praktik berjalan tanpa dukungan ilmiah yang memadai.

“Selama ini kita sering melihat riset berhenti di meja akademik, sementara praktik berjalan tanpa basis ilmiah yang kuat. Model seperti ini memutus mata rantai tersebut. Apa yang diteliti langsung diuji, dan apa yang dijalankan langsung bisa diperbaiki secara ilmiah,” jelasnya.

DItambahkannya, konsep integrasi antara pusat pembelajaran dan produksi seperti yang diterapkan di dapur MBG Unhas telah lama menjadi praktik di negara maju. Pendekatan ini dinilai mampu mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi, serta menjaga kualitas layanan secara berkelanjutan.

“Ketika pusat pembelajaran berdiri berdampingan dengan pusat produksi, maka proses inovasi menjadi jauh lebih cepat, adaptif, dan terukur,” katanya.

APPMBGI menyatakan siap mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem MBG berbasis riset dan inovasi.

“Kita ingin program ini berhasil secara sistemik dan berkelanjutan, maka kita membutuhkan model-model seperti ini. Bukan memperbanyak dapur, tetapi memastikan setiap dapur memiliki basis keilmuan dan standar mutu,” tegas Rivai.

Ia juga berharap model yang dikembangkan Unhas dapat menjadi rujukan nasional, sehingga implementasi program MBG tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

“Ini adalah contoh bagaimana kebijakan publik bertemu dengan keunggulan akademik. Kita tidak hanya menjalankan program, tetapi membangun sistem yang kuat untuk masa depan,” pungkasnya.

Keberadaan dapur MBG di lingkungan kampus dinilai memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga solusi nyata bagi masyarakat. Konsep teaching factory yang diterapkan membuka peluang bagi mahasiswa dan peneliti untuk terlibat langsung dalam proses produksi dan distribusi layanan gizi, sekaligus menguji hasil riset secara real time. [*]

PAPUA – Upaya penguatan ekosistem pangan lokal terus menunjukkan arah positif dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Anggota Komite Eksekutif Presiden Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, menegaskan bahwa integrasi program nasional dengan potensi lokal menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program tersebut.

Billy Mambrasar menyampaikan bahwa sinergi antara program MBG dengan UMKM serta koperasi lokal mampu menciptakan ekosistem pangan yang lebih mandiri dan tangguh. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat rantai pasok, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Papua.

“Integrasi dengan pelaku usaha lokal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas suplai pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, Papua memiliki potensi besar di sektor perikanan dan peternakan yang dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan program MBG. Dengan penguatan produksi lokal, ketersediaan bahan pangan bergizi dapat terjaga secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti cold storage dan pusat distribusi pangan terus didorong guna meningkatkan efisiensi dan kualitas distribusi. Langkah ini dinilai mampu memperkuat sistem logistik di Papua sehingga pasokan pangan dapat terjaga secara optimal.

Billy juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program nasional. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan berbagai kementerian terkait, dinilai semakin memperkuat implementasi kebijakan di lapangan.

“Sinergi lintas sektor akan memastikan kesinambungan antara sektor pangan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, pengembangan industri pendukung seperti pupuk lokal dan pakan ternak juga menjadi bagian dari strategi besar dalam memperkuat kemandirian pangan Papua. Upaya ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

Dengan pendekatan afirmatif dan berbasis potensi lokal, implementasi program MBG di Papua dinilai semakin menunjukkan progres yang menggembirakan. Penguatan ekosistem pangan tidak hanya menjadi fondasi keberhasilan program nasional, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

Billy menegaskan bahwa dengan dukungan semua pihak, Papua memiliki peluang besar untuk menjadi contoh keberhasilan integrasi program nasional dengan kekuatan lokal yang berkelanjutan.

PAPUA – Peran mama-mama Papua kian menguat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah Nabire dan kawasan 3T. Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal sebagai strategi utama untuk memastikan program berjalan efektif sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.

Pendekatan ini menempatkan perempuan Orang Asli Papua sebagai ujung tombak operasional dapur gizi. Selain memenuhi kebutuhan makanan bergizi, langkah tersebut membuka peluang kerja yang berkelanjutan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program.

Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem menegaskan bahwa pelibatan mama Papua menjadi kunci dalam membangun penerimaan publik. “Apresiasi untuk DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) yang mendukung program strategis MBG ini, yang mana akan menyiapkan mama-mama Papua yang nantinya akan ditempatkan di wilayah 3T,” ujar Marsel.

Program ini tidak hanya mempercepat distribusi layanan gizi, tetapi juga menjadi upaya konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Mama Papua yang terlibat memperoleh penghasilan layak sekaligus berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi generasi muda.

Penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan terstruktur agar tenaga kerja lokal mampu memenuhi standar operasional dapur gizi. Proses ini memastikan kualitas layanan tetap terjaga sekaligus meningkatkan keterampilan kerja masyarakat.

Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem menilai langkah tersebut sebagai terobosan yang berdampak luas. “Ini sebuah terobosan baru dan satu kali lebih cepat dari provinsi lain, di mana DP3AKB juga terlibat dalam pelatihan mama-mama Papua ini untuk dapat bekerja di BGN nantinya,” jelas Marsel.

Kebutuhan dapur MBG di puluhan titik wilayah 3T menjadi peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal. Kehadiran mama Papua di setiap dapur memperkuat distribusi layanan sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto menekankan pentingnya keseimbangan antara pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja. “Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat tata kelola keamanan pangan, serta mendorong setiap tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG mendapatkan perlindungan,” tegas Ranto.

Sinergi lintas sektor memperkuat implementasi program, memastikan tenaga kerja lokal dapat terlibat secara optimal dalam setiap tahapan.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jayapura, Jimmy menilai keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. “Ke depan, kami berharap seluruh SPPG di Papua dapat segera melengkapi sertifikasi yang masih berproses agar kualitas layanan MBG lebih optimal,” ujar Jimmy.

Pendampingan dari sektor kesehatan turut memastikan lingkungan kerja tetap aman dan produktif.

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Ferry Maitindom menegaskan pengawasan akan terus diperkuat. “Pengawasan dilakukan sejak tahap pembangunan hingga operasional dapur guna menjamin keamanan pangan,” pungkas Ferry.

Pemberdayaan mama Papua menjadi fondasi penting dalam memastikan keberhasilan MBG sekaligus menghadirkan dampak sosial ekonomi yang nyata. (*)

Sorong – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat Daya (PBD) telah menjangkau lebih dari 74.000 penerima manfaat, didominasi pelajar tingkat TK hingga SMA. Dari jumlah tersebut, lebih dari 9.000 penerima berasal dari kelompok rentan.

Pemprov PBD terus memperkuat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan seiring masifnya implementasi MBG sebagai program prioritas nasional di daerah.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau mengatakan Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Program ini sudah berjalan cukup masif di Papua Barat Daya, dengan lebih dari 74 ribu penerima manfaat. Kami berharap ke depan angka kemiskinan dapat menurun, stunting berkurang, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerima manfaat program tersebut mencakup anak-anak mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, serta kelompok rentan lainnya.

Dalam upaya menjaga kualitas layanan, Pemprov PBD juga melakukan langkah korektif terhadap dapur MBG yang belum memenuhi ketentuan melalui penghentian sementara operasional untuk evaluasi menyeluruh.

“Untuk dapur yang ditemukan belum sesuai standar, sementara kami hentikan operasionalnya untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi sarana prasarana, higienitas, maupun prosedur operasional,” katanya.

Menurut Nausrau, dapur tersebut baru dapat kembali beroperasi setelah memenuhi seluruh rekomendasi perbaikan sesuai standar yang ditetapkan, sebagai bagian dari komitmen menjaga mutu program.

Sebelumnya, SPPG Sawagumu di Kota Sorong dihentikan sementara sejak 24 April 2026 menyusul temuan pada salah satu menu makanan siswa. Langkah cepat ini dilakukan sebagai bentuk respons dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan program.

Ia menegaskan seluruh penyelenggara SPPG wajib mematuhi ketentuan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok sasaran utama.

“Sebagai ketua satuan tugas, saya memastikan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan. Ini adalah program prioritas nasional yang harus sukses dilaksanakan,” pungkasnya.

Jakarta – Pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan komitmen kuat pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menghadirkan intervensi gizi yang tepat sasaran bagi anak-anak Indonesia. Program strategis nasional ini tidak hanya menuntut kerja keras, tetapi juga dedikasi tinggi serta pengawasan ketat guna memastikan kualitas dan keberlanjutan manfaatnya bagi generasi mendatang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pendukung Program Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa pengelolaan MBG memerlukan tingkat ketelitian yang jauh lebih tinggi dibandingkan program nasional lainnya. “Pemilu saja, meski sudah berulang kali diselenggarakan, masih senantiasa memerlukan evaluasi dan penyempurnaan. MBG harus lebih presisi karena menyangkut asupan gizi harian yang langsung memengaruhi tumbuh kembang anak-anak dan generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Menurutnya, kompleksitas program MBG terletak pada konsistensi penyediaan makanan sehat setiap hari dengan standar gizi yang terukur. Hal ini menjadikan pengawasan berlapis sebagai elemen penting dalam implementasinya. Dengan pendekatan berbasis ilmu gizi dan kesehatan masyarakat, MBG diyakini mampu menurunkan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar anak, serta memperkuat kualitas kesehatan jangka panjang.

Namun demikian, Rivai Ras menekankan bahwa transformasi besar seperti ini tidak dapat dicapai secara instan. “Diperlukan kesabaran kolektif, pendekatan ilmiah berbasis data, serta mekanisme perbaikan berkelanjutan agar program ini berjalan optimal,” jelasnya.

Sebagai bentuk penguatan tata kelola, APPMBGI mendorong pembentukan Tim Asistensi Independen yang bertugas mengawal pelaksanaan program bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Tim ini diharapkan mampu menghadirkan rekomendasi berbasis riset, sistem monitoring yang akurat, serta solusi teknis lintas sektor. “APPMBGI siap berkontribusi aktif dan memberikan dukungan penuh apabila diperlukan. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil merupakan kunci keberhasilan program ini,” tegasnya.

Sementara itu, Guru Besar Gizi Masyarakat dari Institut Pertanian Bogor, Prof. Hardinsyah, menilai bahwa keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh konsistensi pengawasan mutu pangan dan distribusi yang tepat sasaran. “Program makan bergizi hanya akan efektif jika kualitas bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusinya diawasi secara ketat dan berkelanjutan. Tanpa itu, dampaknya tidak akan optimal,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa integrasi data gizi anak secara nasional menjadi faktor penting dalam memastikan intervensi berjalan presisi. “Pendekatan berbasis data memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi cepat dan perbaikan berkelanjutan, sehingga program ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi penurunan stunting,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Rivai Ras mengingatkan bahwa MBG adalah investasi jangka panjang bangsa. “Masa depan Indonesia sangat bergantung pada apa yang kita berikan hari ini kepada anak-anak kita. Mari kita kelola dengan kesabaran, ketelitian, dan semangat gotong royong yang tinggi,” pungkasnya.

Jakarta – Perguruan tinggi mulai mengambil peran strategis dalam memperkuat ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis riset dan inovasi. Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi salah satu yang terdepan dengan rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bogor dalam waktu dekat.

Rektor IPB, Alim Setiawan Slamet, menyampaikan pembangunan ini akan dilakukan bertahap sesuai kesiapan di lapangan. “Kalau di IPB, Insyaallah mungkin Mei, kesatu. Dan mungkin nanti berikutnya di Juni,” kata Alim. Ia juga menegaskan bahwa lokasi tetap dipusatkan di Bogor agar terintegrasi dengan aktivitas kampus.

Selain mendukung distribusi makanan bergizi ke sekolah sekitar, SPPG di lingkungan kampus didesain sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas. Kampus tidak hanya berfungsi sebagai operator layanan, tetapi juga pusat pengembangan model berbasis riset, termasuk keterlibatan petani lokal dan penguatan rantai pasok domestik.

Pendekatan ini membuka peluang pembelajaran langsung bagi mahasiswa sekaligus menjadi laboratorium hidup bagi dosen dalam mengembangkan inovasi. Berbagai aspek seperti efisiensi energi dapur, keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah turut menjadi fokus pengembangan yang berkelanjutan.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menekankan pentingnya kontribusi kampus dalam program ini. “Perguruan tinggi memiliki teknologi, SDM, dan inovasi yang sangat bermanfaat untuk pengembangan program Makan Bergizi, mulai dari pengembangan peralatan, keamanan pangan, hingga pelatihan dan bimbingan teknis,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto telah meresmikan SPPG di Universitas Hasanuddin (Unhas), Sulawesi Selatan pada Selasa (28/4) lalu. Peresmian ini menjadi langkah awal integrasi kampus dalam implementasi MBG secara langsung.

“SPPG yang dibentuk di kampus tidak hanya mendukung program, tetapi juga dapat menjadi teaching factory. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat praktik mahasiswa, penelitian, serta pengembangan lebih lanjut program MBG di masyarakat,” jelasnya.

Dengan keterlibatan aktif perguruan tinggi, program MBG kini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong inovasi dan penguatan ekosistem berbasis ilmu pengetahuan.*

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua semakin menegaskan arah kebijakan pemerintah yang progresif dan solutif dalam memastikan pemerataan kesejahteraan nasional. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dirancang sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia. Dalam konteks Papua, keberhasilan MBG menjadi representasi nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan terintegrasi.

Implementasi kebijakan ini menunjukkan kematangan pendekatan pemerintah dalam membaca potensi daerah. Anggota Komite Eksekutif Presiden Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar memandang bahwa program MBG telah mendorong percepatan penguatan ekosistem pangan di Papua, termasuk dalam menjaga stabilitas pasokan komoditas strategis seperti ikan, ayam, telur, dan daging. Kehadiran program ini turut menjadi katalis dalam memperbaiki tata kelola distribusi pangan sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Menurut pandangannya, penguatan produksi lokal menjadi langkah strategis yang kini semakin berkembang seiring implementasi MBG. Pemerintah secara konsisten mendorong pengembangan sektor perikanan dan peternakan berbasis masyarakat sebagai fondasi ketahanan pangan daerah. Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur seperti cold storage dan pusat distribusi pangan juga memperkuat efisiensi rantai pasok serta menjamin kualitas bahan baku yang digunakan dalam program.

Koordinasi lintas sektor yang dilakukan pemerintah menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi program ini. Sinergi antara sektor pangan, kesehatan, dan ekonomi memastikan bahwa MBG berjalan secara terintegrasi dan memberikan dampak maksimal. Bahkan, pengembangan industri pendukung seperti pupuk lokal dan pakan ternak semakin memperkuat kemandirian daerah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Papua.

Pendekatan afirmatif yang diterapkan pemerintah terbukti mampu menyesuaikan program nasional dengan karakteristik wilayah Papua. Fleksibilitas kebijakan yang tetap terukur menjadikan implementasi MBG berjalan efektif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan program, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan relevansinya di lapangan.

Di tingkat daerah, implementasi program ini semakin memperlihatkan dampak positif yang nyata. Pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kekuatan utama dalam memperluas manfaat MBG. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem menjelaskan bahwa pelibatan mama-mama Papua sebagai tenaga kerja di dapur gizi merupakan langkah strategis yang tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara langsung. Keterlibatan perempuan asli Papua dalam program ini menjadi simbol keberhasilan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

Program pelatihan yang disiapkan pemerintah turut meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam pelaksanaan program. Dengan kebutuhan dapur gizi yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah 3T, MBG membuka peluang kerja yang luas dan berkelanjutan. Dampaknya, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin nyata dan merata.

Perluasan cakupan program juga menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Di Papua Barat Daya, puluhan ribu masyarakat telah merasakan manfaat langsung dari MBG, dengan mayoritas penerima berasal dari kalangan anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau melihat bahwa program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah juga menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kualitas pelaksanaan program melalui pengawasan yang berkelanjutan. Evaluasi terhadap fasilitas dapur dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan standar layanan, sehingga seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini mencerminkan tata kelola program yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil terbaik bagi masyarakat.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin memperkuat efektivitas implementasi MBG di Papua. Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan memastikan bahwa program berjalan optimal dan memberikan dampak luas. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem yang tangguh dan berkelanjutan.

Lebih jauh, MBG juga berperan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat Papua. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi secara konsisten, kualitas kesehatan anak-anak meningkat sehingga mendukung proses belajar yang lebih optimal. Dampak jangka panjangnya adalah terbentuknya generasi muda Papua yang lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing, sejalan dengan visi besar pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, keberlanjutan program ini turut memperkuat optimisme terhadap percepatan pembangunan Papua secara menyeluruh. MBG tidak hanya menghadirkan manfaat langsung, tetapi juga menciptakan efek berganda melalui peningkatan aktivitas ekonomi, distribusi pendapatan, dan penguatan struktur ekonomi lokal. Dengan konsistensi kebijakan dan dukungan lintas sektor, program ini diyakini akan terus menjadi motor penggerak transformasi Papua menuju wilayah yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua