Arsip Bulanan: Mei 2026

Oleh: Anggi Saraswati *)

Integrasi antara dunia pendidikan tinggi dan kebijakan strategis nasional kini memasuki babak baru yang lebih konkret melalui implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peresmian dapur MBG di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bukan sekadar seremoni operasional, melainkan sebuah pernyataan politik dan akademik yang kuat. Langkah ini menandai pergeseran peran kampus dari sekadar menara gading ilmu pengetahuan menjadi laboratorium hidup yang terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan mendasar bangsa, yaitu ketahanan gizi dan kualitas sumber daya manusia.

Keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam program prioritas pemerintah ini memberikan landasan ilmiah yang selama ini sering menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, memberikan pandangan bahwa inisiatif yang dimulai di Unhas tersebut mencerminkan ekosistem utuh di mana riset, inovasi, dan praktik lapangan bertemu. Melalui model ini, kesenjangan antara teori akademis dan realitas implementasi dapat dijembatani secara efektif. Kehadiran dapur di lingkungan kampus memungkinkan para peneliti, pendidik, dan mahasiswa untuk berada dalam satu siklus kerja yang saling menguatkan, mulai dari tahap perumusan nutrisi hingga evaluasi dampak secara langsung di masyarakat.

Pola kolaborasi ini sebenarnya telah menjadi standar di banyak negara maju, di mana institusi pendidikan tinggi berperan sebagai pusat inovasi yang terhubung erat dengan rantai produksi nasional. Abdul Rivai menekankan bahwa ketika pusat pembelajaran berdiri berdampingan dengan pusat produksi, proses inovasi akan berjalan lebih cepat, adaptif, dan terukur. Hal ini mempertegas posisi perguruan tinggi bukan hanya sebagai pencetak lulusan, tetapi sebagai motor penggerak solusi nyata. Dapur MBG di kampus memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan standar operasional yang nantinya dapat direplikasi di seluruh wilayah Indonesia dengan jaminan mutu yang teruji secara saintifik.

Optimisme serupa juga datang dari IPB University yang menjadwalkan pengoperasian dapur MBG pada Mei 2026 ini. Rektor IPB University, Prof. Arif Satria, menyatakan bahwa komitmen institusinya tidak berhenti pada penyediaan makanan fisik semata. Keterlibatan pakar dari Fakultas Ekologi Manusia (Fema) memastikan bahwa setiap asupan nutrisi yang diberikan kepada para siswa di sekitar kampus memenuhi standar kesehatan yang ketat. Penggunaan dapur satelit yang higienis serta pelibatan mahasiswa dalam operasionalnya menunjukkan bagaimana pengabdian masyarakat dapat dikelola secara profesional dan sistematis. Model yang dikembangkan oleh IPB turut menggerakkan ekonomi lokal dengan menyerap bahan baku pangan dari mitra tani binaan, sehingga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan di tingkat akar rumput.

Selain aspek teknis dan manajerial, program MBG juga memiliki dimensi sosial-psikologis yang sangat mendalam. Guru Besar Universitas Tadulako Palu, Nur Sangadji, menyoroti bahwa kebijakan ini mampu menciptakan kesetaraan di antara para siswa. Dengan memberikan asupan nutrisi yang seragam tanpa memandang latar belakang ekonomi, pemerintah secara tidak langsung sedang menghapus sekat status sosial di lingkungan sekolah. Menurut Sangadji, ketika para siswa menikmati hidangan yang sama dari wadah yang sama, muncul rasa keadilan dan kebersamaan yang kuat. Hal ini sangat penting bagi kesehatan mental dan perkembangan karakter generasi muda, di mana tidak ada lagi siswa yang merasa lebih rendah atau lebih tinggi karena perbedaan bekal makanan.

Sangadji juga membandingkan langkah ini dengan kebijakan jangka panjang yang telah diambil oleh negara-negara seperti Jepang, Prancis, hingga Cina dalam menyiapkan generasi masa depan yang unggul. Meski setiap kebijakan besar tentu menghadapi tantangan dan kritik, konsistensi pemerintah dalam menggandeng universitas menunjukkan adanya kemauan politik untuk terus memperbaiki kualitas implementasi secara bertahap.

Kekuatan utama dari keterlibatan kampus dalam program MBG terletak pada keberlanjutan sistem yang dibangun. Dengan adanya pengawasan dari para ahli gizi dan manajemen rantai pasok dari perguruan tinggi, efektivitas anggaran dapat lebih terjaga dan penyimpangan kualitas dapat diminimalisasi. Pendidikan gizi yang menyertai pembagian makanan juga memastikan bahwa dampak program ini bersifat jangka panjang, yakni terbentuknya kesadaran pola hidup sehat sejak dini. Universitas tidak lagi hanya memberikan teori tentang ketahanan pangan, tetapi mempraktikkannya dalam skala yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, sinergi antara kebijakan publik dan keunggulan akademik ini harus terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia. Keberhasilan model di Unhas dan IPB University harus menjadi standar nasional agar program MBG tidak hanya sukses secara kuantitatif dalam hal jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga secara kualitatif dalam meningkatkan derajat kesehatan nasional.

Pembangunan sistem yang kuat untuk masa depan memerlukan keberanian untuk berinovasi dan kemauan untuk bekerja secara kolaboratif. Dengan dukungan penuh dari komunitas akademik, pemerintah telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi terciptanya generasi emas yang sehat, cerdas, dan memiliki kesetaraan peluang dalam menempuh pendidikan.

*) Pengamat Kebijakan Publik dan Analis Pembangunan Manusia

Oleh: Rizky Mahendra

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menegaskan perannya sebagai instrumen strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Di tengah maraknya arus informasi di media sosial yang kerap memunculkan narasi pesimistis, publik perlu melihat program ini secara jernih sebagai investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada masa depan generasi bangsa.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, yang menilai MBG sebagai bentuk intervensi negara untuk meningkatkan kualitas SDM sejak dini. Ia menekankan bahwa program ini bukanlah beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan investasi yang akan memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Dalam pandangannya, pemenuhan gizi anak menjadi fondasi penting bagi peningkatan daya saing bangsa di masa depan.

Misbakhun juga menggarisbawahi bahwa perubahan nyata sudah mulai dirasakan jika dibandingkan dengan kondisi di masa lalu. Ia menggambarkan bahwa generasi sebelumnya masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan gizi, sementara saat ini negara hadir tidak hanya memastikan anak-anak dapat bersekolah, tetapi juga memperoleh asupan gizi yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam kebijakan pembangunan manusia yang semakin komprehensif.

Lebih lanjut, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi negatif yang beredar di ruang digital. Menurutnya, narasi yang menyebut kondisi Indonesia dalam situasi suram tidak sejalan dengan berbagai upaya konkret pemerintah, termasuk melalui MBG, yang bertujuan mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing di tingkat global. Dalam konteks ini, dukungan publik menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program.

Selain MBG, Misbakhun juga menyoroti kebijakan subsidi energi sebagai bagian dari strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Ia melihat bahwa di tengah tekanan global, termasuk kenaikan harga energi dunia, pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global.

Menurutnya, berbagai program subsidi seperti listrik, Kredit Usaha Rakyat (KUR), iuran BPJS Kesehatan, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bukti nyata komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Nilai anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah mencerminkan besarnya perhatian pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap terlindungi, terutama di tengah ketidakpastian global.

Dukungan terhadap MBG juga ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan program, khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, partisipasi dalam program ini harus dilandasi tanggung jawab moral untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.

Sarmuji juga mengingatkan bahwa keterlibatan kader dalam mendukung MBG bersifat inisiatif individu, sehingga tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain. Penegasan ini menunjukkan bahwa tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Dari sisi teknis, pengelolaan MBG memang membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pendukung Program Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, memandang bahwa kompleksitas program ini bahkan melampaui penyelenggaraan pemilu yang selama ini dikenal sebagai kegiatan nasional berskala besar. Ia menilai bahwa karena MBG berkaitan langsung dengan asupan gizi harian anak, maka standar presisi dalam pelaksanaannya harus jauh lebih tinggi.

Rivai Ras juga menekankan bahwa program ini memiliki potensi besar dalam menurunkan prevalensi stunting serta meningkatkan capaian pendidikan anak. Namun, ia mengingatkan bahwa transformasi sistemik seperti MBG tidak dapat dicapai secara instan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesabaran kolektif, pendekatan berbasis data, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

Pandangan ini sejalan dengan perspektif akademisi, termasuk Prof. Hardinsyah dari Institut Pertanian Bogor, yang menilai bahwa keberhasilan program makan bergizi sangat ditentukan oleh kualitas pengawasan. Ia menekankan pentingnya memastikan standar bahan pangan, proses pengolahan, serta distribusi berjalan secara konsisten agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Selain itu, Rivai Ras juga mendorong pembentukan Tim Asistensi Independen untuk memperkuat pengawasan dan memberikan rekomendasi berbasis riset. Kehadiran tim ini diharapkan mampu memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai standar serta terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu.

Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam keberhasilan MBG. Keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil akan menciptakan sinergi yang kuat dalam mendukung implementasi program. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis data, MBG memiliki peluang besar untuk menjadi model intervensi gizi yang efektif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, MBG harus dipahami sebagai investasi fundamental bangsa. Program ini tidak hanya menyasar kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kualitas manusia Indonesia di masa depan. Dengan pengelolaan yang penuh dedikasi, pengawasan ketat, serta dukungan luas dari berbagai pihak, MBG diyakini mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di kancah global.

*) Pemerhati Pembangunan Sosial

Oleh: Bagas Wicaksono*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menunjukkan perannya sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam mendorong pemerataan sosial di lingkungan pendidikan. Melalui pendekatan yang inklusif, program ini menghadirkan ruang kesetaraan yang nyata bagi seluruh siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi. Di tengah berbagai tantangan kesenjangan sosial yang masih terjadi, MBG tampil sebagai solusi konkret yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda yang tengah berada pada fase pertumbuhan dan pembentukan karakter.

Guru Besar Universitas Tadulako Palu, Nur Sangadji, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan inklusif yang menghadirkan kesetaraan di lingkungan sekolah dengan memberikan akses makanan yang sama bagi seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sehingga menciptakan dampak psikologis positif dan memperkuat rasa kebersamaan. Dalam praktiknya, seluruh siswa menerima manfaat yang seragam, sehingga tidak ada lagi perasaan perbedaan status sosial yang dapat memengaruhi interaksi maupun kepercayaan diri di lingkungan sekolah. Keseragaman ini menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang lebih adil dan berkualitas.

Lebih jauh, pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa program makan bergizi bagi siswa merupakan bagian penting dalam strategi pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan serupa telah diterapkan di sejumlah negara dengan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak. Indonesia melalui MBG mengambil langkah yang sejalan dengan praktik global tersebut, sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan nasional yang beragam. Dengan demikian, program ini tidak hanya relevan secara domestik, tetapi juga memiliki landasan empiris yang kuat dalam konteks internasional.

Selain berdampak pada aspek sosial, MBG juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat signifikan. Ketua Umum Prabowonomic, Tommy Nikson, menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis menjadi bukti konkret kebijakan ekonomi kerakyatan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan petani, peternak, dan UMKM dalam rantai pasok. Pendekatan ini menciptakan ekosistem ekonomi yang saling terhubung, di mana program sosial mampu memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan dan distribusi makanan menjadikan MBG sebagai penggerak ekonomi berbasis komunitas. Permintaan yang stabil dari program ini memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku UMKM, sehingga mendorong peningkatan produktivitas sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat. Dalam jangka panjang, pola ini berkontribusi pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta penguatan fondasi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam perspektif yang lebih luas, MBG mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat sebagai bagian dari prinsip keadilan sosial. Kebijakan ini tidak hanya bersifat distributif, tetapi juga transformatif, karena mampu mengubah struktur peluang ekonomi dan sosial menjadi lebih merata. Dengan memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang layak, negara secara langsung berinvestasi pada kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi penggerak utama pembangunan di masa depan.

Keberhasilan program sebesar MBG tentu tidak terlepas dari tata kelola yang baik dan komitmen kuat dalam pelaksanaannya. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pendukung Program Makanan Bergizi Gratis Indonesia, Abdul Rivai Ras, menekankan bahwa pengelolaan program MBG dilakukan dengan kesabaran ekstra dan ketelitian tinggi karena kompleksitasnya yang melampaui banyak program nasional lainnya. Ia menilai bahwa pendekatan berbasis data, pengawasan yang konsisten, serta perbaikan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam memastikan program berjalan optimal.

Penguatan sistem pengelolaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan program. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat menciptakan sinergi yang memperkuat implementasi MBG di lapangan. Dengan dukungan tersebut, program ini tidak hanya berjalan secara efektif, tetapi juga mampu beradaptasi dan berkembang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Lebih dari sekadar program jangka pendek, MBG merupakan investasi strategis yang memberikan dampak berkelanjutan bagi masa depan bangsa. Asupan gizi yang baik berkontribusi langsung terhadap peningkatan kemampuan belajar, kesehatan fisik, serta perkembangan kognitif anak. Dalam jangka panjang, hal ini akan menghasilkan generasi yang lebih produktif, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan global.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, MBG berhasil mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi dalam satu kebijakan yang komprehensif. Program ini tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan sekolah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang inklusif. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik yang dirancang dengan visi jangka panjang dan pelaksanaan yang terukur mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

Pada akhirnya, MBG menjadi simbol komitmen negara dalam membangun masa depan yang lebih adil, sehat, dan sejahtera. Melalui program ini, Indonesia tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menyiapkan fondasi kuat bagi terwujudnya generasi emas di masa mendatang.

*Penulis merupakan analis kebijakan publik

Program Sekolah Rakyat terus diperkuat sebagai upaya negara dalam memenuhi hak dasar pendidikan sekaligus mencegah komersialisasi akses belajar bagi masyarakat kurang mampu.

Pemerintah menegaskan bahwa program ini menyasar kelompok paling rentan melalui pendekatan jemput bola agar tidak ada anak yang tertinggal dari sistem pendidikan nasional.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak menggunakan mekanisme pendaftaran terbuka, melainkan sistem penjangkauan langsung kepada anak-anak yang membutuhkan.

“Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran kita menjangkau, jadi, yang ada adalah penjangkauan-penjangkauan anak-anak yang diprioritaskan, yang tidak sekolah, belum sekolah putus sekolah maupun yang berpotensi putus sekolah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah konvensional karena menggunakan sistem berasrama dan fokus pada anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya desil satu dan dua.

Banyak siswa yang masuk memiliki latar belakang putus sekolah dalam waktu lama, bahkan sebagian sebelumnya hidup di jalanan.

“Banyak siswa-siswa rakyat itu yang dulunya adalah pengamen mengemis pemulung untuk sekolah mereka, tidak melanjutkan sekolah, kemudian ada bahkan yang tidak sekolah,” katanya.

Menurutnya, tantangan terbesar muncul pada awal masa pembelajaran karena kesenjangan kemampuan akademik siswa. Ia mengungkapkan masih terdapat siswa tingkat SMA yang belum bisa membaca.

“Dia belum bisa baca. Inilah tantangan di sekolah rakyat yang harus dikerjakan oleh para guru dengan sebaik baiknya,” tegasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, tenaga pendidik dipilih melalui seleksi ketat agar mampu memberikan pendampingan intensif.

Di tempat terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata pemenuhan hak anak, tidak hanya dalam aspek pendidikan, tetapi juga pengasuhan dan perlindungan.

“Program Sekolah Rakyat hadir dengan tujuan mulia, yaitu memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang layak, berkualitas, dan mudah diakses bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada akademik.

“Dalam penyelenggaraannya, Sekolah Rakyat berpedoman pada empat hak dasar anak, yakni hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi,” katanya.

Dukungan juga datang dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan optimal.

“Anak-anak di Sekolah Rakyat adalah anak-anak brilian dan berlian yang perlu diidentifikasi, didampingi, serta dicarikan solusi atas berbagai persoalan sosial yang ada,” ujarnya.*

Program Sekolah Rakyat kembali ditegaskan sebagai wujud komitmen negara dalam memastikan pendidikan menjadi hak dasar seluruh anak, bukan komoditas yang hanya dapat diakses kelompok tertentu.

Pemerintah menempatkan program ini sebagai ruang pembinaan sekaligus perlindungan bagi anak-anak dari latar belakang rentan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak sekadar menjadi tempat belajar, melainkan ruang tumbuh yang menekankan empati dan pelayanan.

“Ini saling belajar dengan semangat untuk bisa melayani sesuai tugas masing-masing dengan penuh empati. Mereka yang kita didik ini adalah siswa-siswa istimewa, titipan Tuhan dan negara,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen kuat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Menurutnya, segala bentuk kekerasan tidak dapat ditoleransi di lingkungan sekolah.

“Tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, dan tidak boleh ada intoleransi. Jika terbukti, bisa langsung diberhentikan,” tegasnya.

Data Kementerian Sosial menunjukkan sebanyak 59 Sekolah Rakyat telah terakreditasi dengan total 453 siswa yang diproyeksikan lulus pada 2026.

Dari jumlah tersebut, sebagian siswa mulai memiliki rencana masa depan, mulai dari melanjutkan pendidikan hingga bercita-cita menjadi aparat negara.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari visi nasional untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya.

“Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya anak putus sekolah bahkan di sekitar pusat pemerintahan.

“Di tempat ini tidak jauh dari Pusat Pemerintahan sekitar 3-5 kilometer, masih ada anak putus sekolah, anak tidak sekolah. Ini masalah sejak lama,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah menjamin kebutuhan dasar siswa melalui pendekatan terpadu.

“Percayalah, di tempat ini nanti anak-anak akan dijamin tempat tinggalnya, makanannya, gizinya, kesehatannya, serta mendapatkan pendidikan yang sangat amat layak,” tegas Teddy.

Di daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan turut mendorong program ini sebagai solusi konkret. Bupati Dian Rachmat Yanuar menyebut angka putus sekolah masih cukup tinggi.

“Kuningan memang persentasenya cukup lumayan, karena kebanyakan berasal dari keluarga yang kurang mampu,” ujarnya.

Ia menambahkan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi efektif. “Mungkin salah satunya sekolah rakyat. salah satu solusi bagaimana putus sekolah bisa ditekan,” katanya. *

Oleh: Tiana Pramesti )*

Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi penegasan nyata bahwa negara mengambil peran aktif dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Program ini dirancang tidak hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi sebagai strategi berkelanjutan dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, memandang Sekolah Rakyat sebagai bentuk konkret pemenuhan hak anak yang mencakup pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Ia menilai bahwa program berbasis asrama ini mampu menghadirkan lingkungan yang aman sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Dalam pandangannya, pendidikan berkualitas merupakan hak mendasar yang telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Negara telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan menguatkannya melalui regulasi nasional, sehingga implementasi program seperti Sekolah Rakyat menjadi bagian dari tanggung jawab konstitusional. Dengan demikian, program ini tidak sekadar kebijakan sosial, tetapi juga pelaksanaan mandat hukum yang melekat pada negara.

Arifah Fauzi juga menekankan bahwa pendekatan pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada aspek akademik. Program ini dirancang untuk membentuk karakter, mengembangkan keterampilan sosial, serta memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi, termasuk asupan nutrisi dan layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengadopsi pendekatan holistik dalam membangun kualitas generasi muda.

Selain itu, aspek pengasuhan tetap menjadi perhatian utama. Meskipun menggunakan sistem berasrama, peran orang tua tidak dihilangkan, melainkan diperkuat melalui kemitraan dengan sekolah. Pendekatan ini memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan dan bimbingan yang selaras antara keluarga dan institusi pendidikan, sehingga proses tumbuh kembang berlangsung secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat berpedoman pada empat hak dasar anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan, dan berpartisipasi.

Pemerintah memastikan bahwa setiap siswa memperoleh fasilitas pendidikan tanpa biaya, makanan bergizi, pemeriksaan kesehatan rutin, serta perlindungan dari praktik eksploitasi seperti pekerja anak. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan negara terhadap kelompok yang selama ini kurang terjangkau layanan pendidikan formal.

Dukungan lintas sektor menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Kementerian terkait bekerja sama dalam penyusunan modul perlindungan anak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta pelatihan bagi tenaga pendidik dan pengasuh. Sinergi ini memperlihatkan bahwa Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem kebijakan yang terintegrasi.

Apresiasi juga disampaikan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi program, mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik, hingga wali asrama. Dedikasi mereka dinilai menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar menjadi ruang yang aman, ramah, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

Di tingkat daerah, komitmen serupa ditunjukkan oleh pemerintah provinsi. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menilai bahwa anak-anak di Sekolah Rakyat memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan melalui pendampingan yang tepat.

Khofifah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya agar setiap persoalan yang dihadapi siswa dapat diselesaikan secara cepat dan efektif.

Pendekatan kolaboratif ini dinilai mampu memperkuat fungsi Sekolah Rakyat sebagai ruang pengembangan potensi, bukan sekadar tempat belajar. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak dari latar belakang rentan dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi di masa depan.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang digagas untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini tidak terlihat dalam sistem pendidikan. Program ini dirancang secara khusus untuk keluarga kurang mampu dengan pendekatan berbasis pemetaan potensi individu.

Saifullah memandang bahwa melalui sinergi lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah, Sekolah Rakyat mampu mencetak lulusan yang tidak hanya berpendidikan, tetapi juga memiliki karakter kuat dan kemandirian. Lulusan diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja sebagai tenaga terampil, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Lebih jauh, program Sekolah Rakyat ini diarahkan untuk menciptakan dampak jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan. Dengan memberikan akses pendidikan yang layak dan berkualitas, negara membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga rentan untuk keluar dari keterbatasan ekonomi yang selama ini membelenggu.

Keseluruhan upaya yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan instrumen strategis dalam pembangunan manusia. Negara hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi sebagai penjamin hak yang memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk meraih masa depan.

Melalui pendekatan yang terintegrasi, dukungan lintas sektor, dan komitmen kuat dari pemerintah pusat hingga daerah, Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi. Program ini mempertegas bahwa tidak ada alasan bagi anak Indonesia untuk tertinggal, karena negara hadir untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses pendidikan yang layak dan bermartabat.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Hanif Ridho )*

Pemerintah terus memperkuat peran negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan melalui pengembangan program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa akses pendidikan tidak lagi bergantung pada kemampuan ekonomi, melainkan menjadi hak dasar yang dapat dirasakan seluruh anak Indonesia, terutama dari kelompok miskin dan rentan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat menunjukkan keseriusan negara dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ia menjelaskan bahwa pada tahun ini sebanyak 97 gedung permanen tengah dibangun di berbagai wilayah, dengan target dapat difungsikan mulai pertengahan tahun.

Sebagian besar proyek pembangunan Sekolah Rakyat diproyeksikan selesai tepat waktu, sementara lokasi lain tetap akan dimanfaatkan secara fungsional agar kegiatan belajar mengajar dapat segera berjalan.

Keberadaan gedung permanen ini dirancang untuk menampung hingga seribu siswa dalam satu kompleks pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Fasilitas yang disiapkan tidak hanya ruang kelas, tetapi juga asrama, perpustakaan, laboratorium, serta sarana pendukung lain yang menunjang proses pembelajaran secara menyeluruh. Pendekatan ini menegaskan bahwa negara tidak hanya membuka akses, tetapi juga memastikan kualitas lingkungan pendidikan.

Saifullah Yusuf memandang Sekolah Rakyat sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mengangkat anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Program ini diarahkan agar lulusan tidak hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, pendidikan diposisikan sebagai instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan.

Pengembangan Sekolah Rakyat juga disertai target jangka panjang yang ambisius. Pemerintah mendorong kehadiran minimal satu sekolah di setiap kabupaten dan kota, sehingga kapasitas layanan pendidikan dapat menjangkau ratusan ribu siswa. Peningkatan jumlah peserta didik dari tahun ke tahun menjadi indikator bahwa program ini bergerak secara progresif dan memberikan dampak nyata terhadap pemerataan pendidikan nasional.

Di sisi lain, pemerintah tetap menghadapi tantangan dalam pembangunan, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan. Saifullah Yusuf mengakui adanya kendala teknis seperti keterbatasan kontraktor dan biaya pembangunan yang lebih tinggi. Namun demikian, upaya penyelesaian terus dilakukan agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses pendidikan yang layak.

Komitmen pembangunan juga diperkuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang memastikan kualitas infrastruktur Sekolah Rakyat tetap terjaga.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa pembangunan ratusan sekolah dilakukan secara terintegrasi dengan konsep modern berbasis teknologi. Setiap kawasan dirancang sebagai pusat pembelajaran yang lengkap, dilengkapi laboratorium keterampilan, pusat pembelajaran digital, fasilitas kesehatan, hingga ruang terbuka yang mendukung aktivitas siswa.

Pendekatan pembangunan yang komprehensif ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas pendidikan. Kehadiran fasilitas yang memadai menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh anak Indonesia. Ia menyoroti bahwa persoalan putus sekolah masih terjadi, bahkan di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya langkah percepatan yang sistematis dan berkelanjutan.

Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah mengusung pendekatan terpadu dengan menjamin kebutuhan dasar siswa. Ketersediaan tempat tinggal, makanan bergizi, dan layanan kesehatan menjadi bagian dari upaya menciptakan kondisi belajar yang optimal. Kebijakan ini menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Interaksi langsung pemerintah dengan calon siswa juga menunjukkan adanya pendekatan yang lebih humanis. Kisah anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan formal kini mulai memiliki harapan baru menjadi gambaran konkret dampak program ini.

Munculnya berbagai cita-cita dari para siswa mencerminkan bahwa akses pendidikan mampu membuka peluang masa depan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat menjadi representasi nyata kehadiran negara dalam menjawab persoalan ketimpangan pendidikan. Program ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memperkuat kualitas dan keberlanjutan pendidikan bagi kelompok rentan.

Dengan langkah yang terencana dan kolaboratif, pemerintah menunjukkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara yang harus dipenuhi secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Keberlanjutan program Sekolah Rakyat menjadi kunci dalam memastikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menempatkan program ini tidak sekadar sebagai solusi sementara, melainkan sebagai bagian dari strategi nasional dalam membangun generasi yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

Dengan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perluasan jangkauan layanan hingga ke wilayah terpencil, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi pemerataan pendidikan. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa negara hadir secara nyata dalam menjamin setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 sebagai langkah strategis menghadapi ancaman radikalisme dan penyalahgunaan teknologi. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berpihak pada masa depan generasi muda Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa perlindungan anak di dunia maya merupakan prioritas utama pemerintah. Ia menyoroti bahwa fitur komunikasi digital, seperti percakapan dengan pihak yang tidak dikenal, kerap dimanfaatkan sebagai pintu masuk proses rekrutmen dan radikalisasi.

“Fitur komunikasi seperti chat dengan orang tidak dikenal merupakan titik rawan yang kerap dimanfaatkan untuk rekrutmen dan radikalisasi anak. Oleh karena itu, kami meminta tegas kepada platform digital dan game global seperti Roblox Corporation untuk segera menyesuaikan fiturnya, terutama dengan membatasi interaksi anak dengan pihak yang tidak dikenal,” ujarnya.

Menurut Meutya, kehadiran PP TUNAS merupakan tindak lanjut dari berbagai masukan lintas sektor, termasuk dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Regulasi ini dirancang untuk menutup celah digital yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan ideologi ekstrem kepada anak-anak.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga disampaikan oleh Kepala BNPT, Eddy Hartono, yang menilai PP TUNAS sebagai langkah tepat dan berani dalam melindungi anak dari ancaman sistem elektronik.

“PP TUNAS adalah langkah yang sangat tepat dan berani dari pemerintah. Ini merupakan implementasi nyata amanat undang-undang untuk melindungi anak dari bahaya sistem elektronik,” tegasnya.

Eddy mengungkapkan bahwa ancaman radikalisme di ruang digital semakin nyata, terutama melalui fitur komunikasi dalam platform game online. Ia mencontohkan keberhasilan BNPT bersama aparat penegak hukum dalam menggagalkan upaya rekrutmen terhadap 112 anak melalui platform digital.

“Fitur komunikasi dalam game online dapat menjadi celah digital grooming dan paparan ideologi radikal. Dengan PP TUNAS, kita perkuat pertahanan secara sistematis terhadap propaganda jaringan terorisme yang menyasar anak-anak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan implementasi PP TUNAS memerlukan sinergi kuat antara pemerintah, platform digital, serta seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan perlindungan anak berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Pemerintah tidak akan tinggal diam. Melalui PP TUNAS, kita bangun benteng perlindungan yang lebih kuat demi masa depan anak-anak Indonesia yang bebas dari ancaman radikalisme,” pungkasnya.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis keamanan digital, PP TUNAS diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari berbagai ancaman di ruang siber, sekaligus memperkuat ketahanan nasional di era digital.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam melindungi generasi muda di ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak, termasuk dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme berbasis digital.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa keamanan anak di dunia maya menjadi fokus utama pemerintah saat ini.

“Fitur komunikasi seperti chat dengan orang tidak dikenal merupakan titik rawan yang kerap dimanfaatkan untuk rekrutmen dan radikalisasi anak. Oleh karena itu, kami meminta tegas kepada platform digital dan game global seperti Roblox untuk segera menyesuaikan fiturnya, terutama dengan membatasi interaksi anak dengan pihak yang tidak dikenal,” tegas Meutya Hafid.

Ia juga menambahkan bahwa PP TUNAS merupakan respons langsung atas berbagai masukan dari banyak pihak, termasuk BNPT, guna menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak.

PP Tunas juga didukung penuh oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak dari ancaman radikalisme yang semakin masif di ruang digital. Kepala BNPT Komjen Pol (Purn) Eddy Hartono menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut.

“PP TUNAS adalah langkah yang sangat tepat dan berani dari Kemkomdigi. Ini merupakan implementasi nyata amanat Undang-Undang untuk melindungi anak dari bahaya sistem elektronik,” tegas Eddy Hartono.

Ia menilai regulasi ini sangat penting dalam memperkuat strategi pencegahan terorisme di era digital.

“Fitur komunikasi dalam game online dapat menjadi celah digital grooming dan paparan ideologi radikal. Dengan PP TUNAS, kita perkuat pertahanan secara sistematis terhadap propaganda jaringan terorisme yang menyasar anak-anak,” ujarnya.

Eddy Hartono juga menegaskan bahwa BNPT akan terus menjalin kerja sama erat dengan Kemkomdigi serta berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan ruang digital di Indonesia semakin aman bagi generasi muda.

“Pemerintah tidak akan tinggal diam. Melalui PP TUNAS, kita bangun benteng perlindungan yang lebih kuat demi masa depan anak-anak Indonesia yang bebas dari ancaman radikalisme,” pungkasnya.

Oleh : Abdul Razak)*

Transformasi digital telah membawa manfaat besar dalam kehidupan masyarakat, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius, khususnya bagi perlindungan anak. Di tengah derasnya arus informasi dan interaksi di ruang siber, kehadiran regulasi yang kuat menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah Indonesia menjawab tantangan ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP TUNAS. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah bagi tumbuh kembang anak.

Komitmen tersebut mulai menunjukkan hasil nyata. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, memberikan apresiasi terhadap platform gim Roblox yang telah menerapkan sistem verifikasi usia bagi penggunanya di Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepatuhan konkret terhadap PP TUNAS, mengingat tingginya jumlah pengguna anak di platform tersebut. Dari total 45 juta pengguna Roblox di Indonesia, sekitar 23 juta di antaranya merupakan anak-anak di bawah usia 16 tahun.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Meutya menegaskan bahwa Roblox telah mengambil langkah signifikan dengan menghilangkan fitur komunikasi dengan orang tidak dikenal bagi pengguna di bawah usia tertentu. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip utama PP TUNAS, yakni pembatasan interaksi berisiko serta pengendalian konten yang dapat membahayakan anak. Selain itu, fitur pengaturan waktu layar yang dapat dikendalikan orang tua turut menjadi instrumen penting dalam mencegah kecanduan gim.

Langkah Roblox bukanlah satu-satunya. Pemerintah mencatat setidaknya delapan platform digital besar telah menyatakan komitmen terhadap implementasi PP TUNAS, termasuk Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, YouTube, dan TikTok. Sinergi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga pelaku industri teknologi.

Dukungan juga datang dari pemerintah daerah melalui kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Meutya menilai kebijakan ini sangat membantu dalam menciptakan disiplin digital sejak dini. Pembatasan tersebut menjadi bagian dari upaya kolektif untuk memastikan anak-anak tidak terpapar risiko digital secara berlebihan selama masa belajar.

Lebih jauh, pentingnya PP TUNAS juga disoroti dari aspek keamanan nasional. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono, mengapresiasi ketegasan pemerintah dalam menerapkan regulasi ini. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pencegahan terhadap 112 anak yang terpapar paham terorisme melalui media sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya berisiko dari sisi sosial dan psikologis, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk ideologi berbahaya.

Menurut Eddy, PP TUNAS berfungsi sebagai benteng strategis dalam melindungi generasi muda dari propaganda radikal. Upaya mitigasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar anak-anak tidak menjadi target empuk jaringan terorisme yang memanfaatkan teknologi digital sebagai medium penyebaran.

Menariknya, cakupan PP TUNAS tidak terbatas pada media sosial atau platform hiburan semata. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa regulasi ini berlaku bagi seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik publik maupun privat. Artinya, sektor seperti mesin pencari, e-commerce, fintech, hingga layanan perbankan juga masuk dalam lingkup pengawasan apabila memiliki potensi diakses oleh anak.

Dalam implementasinya, setiap platform diwajibkan melakukan penilaian profil risiko berdasarkan tujuh aspek krusial, mulai dari risiko kontak dan konten, eksploitasi anak sebagai konsumen, keamanan data pribadi, hingga potensi adiksi serta dampak terhadap kesehatan fisik dan mental. Untuk menentukan tingkat risiko, platform harus menjawab 58 instrumen pertanyaan yang telah disusun pemerintah. Hasilnya akan mengklasifikasikan apakah layanan tersebut berisiko tinggi atau rendah bagi anak.

Pendekatan berbasis risiko ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan perlindungan anak tidak bersifat seremonial, melainkan berbasis data dan evaluasi terukur. Kriteria kewajiban pun tidak diberlakukan secara sembarangan, melainkan mengacu pada indikator spesifik, seperti apakah layanan dirancang untuk anak atau memiliki kemungkinan besar diakses oleh mereka.

Di sisi lain, keberhasilan implementasi PP TUNAS juga sangat bergantung pada peran masyarakat. Forum Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Sleman menjadi salah satu contoh nyata bagaimana literasi digital terus digencarkan. Sekretaris Forum KIM, Athiful Khoiri, menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menyosialisasikan regulasi ini.

Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis karena kedekatannya dengan teknologi. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi pengguna aktif, tetapi juga produsen konten positif yang mampu mengimbangi derasnya arus informasi negatif. Edukasi mengenai keamanan digital perlu dimulai dari lingkungan terdekat, seperti keluarga dan komunitas.

Athiful juga mengingatkan bahwa tanpa literasi yang memadai, anak-anak rentan terhadap berbagai ancaman, mulai dari perundungan siber hingga penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, penyebarluasan informasi mengenai PP TUNAS harus dilakukan secara masif agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai dokumen formal semata.

Pada akhirnya, perlindungan anak di era digital membutuhkan kolaborasi multipihak. Regulasi yang kuat seperti PP TUNAS harus diiringi dengan kepatuhan platform, pengawasan orang tua, serta literasi digital yang berkelanjutan. “Safe Screen, Safe Mind” bukan sekadar slogan, melainkan visi bersama untuk memastikan bahwa ruang digital menjadi tempat yang aman, mendidik, dan mendukung masa depan generasi muda Indonesia.

)* Analis Kebijakan