Pemerintah Tegaskan PFII Tetap Kawal Transparansi dan Aturan Antipencucian Uang

Jakarta – Pemerintah memastikan pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan antipencucian uang. Penguatan pengawasan menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menjaga kredibilitas PFII di mata investor global.

Undang-Undang PFII telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 21 Juli 2026. Regulasi tersebut menjadi landasan pembentukan ekosistem pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial yang direncanakan beroperasi di Jakarta dan dikembangkan lebih lanjut di Bali.

banner 336×280
PFII diharapkan mampu menarik arus modal internasional, memperdalam pasar keuangan domestik, dan mengembangkan ekosistem pengelolaan kekayaan atau family office di Indonesia. Namun, implementasinya tetap membutuhkan aturan turunan yang ketat untuk menutup potensi penyalahgunaan, termasuk pencucian uang dan praktik penghindaran pajak.

Pakar hukum Prof. Henry Indraguna menilai catatan kritis masyarakat terhadap PFII merupakan bentuk pengawasan yang wajar. Regulasi di sektor finansial dengan skala besar dinilai harus dijalankan secara hati-hati karena memiliki implikasi luas terhadap perekonomian nasional.

“Kritik publik adalah alarm penting agar pemerintah tidak ceroboh dan gegabah yang menimbulkan ekses jika terjadinya kerugian negara,” ujarnya.

Menurut Henry, potensi celah pencucian uang harus ditutup melalui peraturan pelaksana yang presisi. Pengawasan terhadap identitas pihak yang sesungguhnya menguasai atau memperoleh manfaat dari suatu aset juga perlu dilakukan secara terbuka.

“Pemerintah hanya perlu mengunci mekanisme pengawasan beneficial ownership secara transparan dan ketat,” katanya.

Henry juga menepis kekhawatiran bahwa pembentukan pengadilan khusus PFII akan menciptakan dualisme peradilan atau mengurangi kedaulatan hukum nasional. Mekanisme tersebut justru dinilai dapat memberikan kepastian kepada investor sepanjang tetap berpedoman pada sistem hukum Indonesia.

“Pengadilan khusus justru memberikan kepastian hukum yang dicari investor asing tanpa mengorbankan hukum acara nasional,” jelasnya.

Pemerintah sebelumnya menegaskan tata kelola PFII akan dijalankan secara independen, mulai dari sistem manajemen, mekanisme peradilan yang tetap bekerja sama dengan Mahkamah Agung, hingga fungsi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Prof Henry juga menilai keberhasilan PFII pada akhirnya bergantung pada pelaksanaan aturan secara konsisten. Selain menarik modal asing, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan likuiditas pasar keuangan dan menciptakan lapangan kerja berkeahlian tinggi.

“Kuncinya kini ada pada konsistensi penegakan hukum dan akuntabilitas pelaksanaan di lapangan,” pungkasnya.

Pemulihan Infrastruktur Pascagempa NTT Utamakan Keselamatan dan Martabat Warga

Oleh : Antonius Utomo

Pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara aman, nyaman, dan produktif. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, BNPB, aparat, serta berbagai unsur masyarakat memperkuat koordinasi untuk mempercepat proses pemulihan sekaligus membangun kembali berbagai fasilitas dengan kualitas dan ketangguhan yang semakin baik.

banner 336×280
Tahapan pemulihan tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kualitas pembangunan di NTT. Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prinsip pembangunan yang lebih tangguh. Dengan pendekatan tersebut, setiap pembangunan kembali diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah menempatkan keselamatan dan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dalam proses pemulihan. Berbagai langkah dilakukan secara terpadu untuk memastikan layanan dasar, fasilitas publik, konektivitas, dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal. Sinergi antarlembaga menjadi kekuatan penting dalam memastikan setiap tahapan pemulihan berlangsung secara terarah, cepat, dan tepat sasaran.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan penanganan pascagempa berjalan secara cepat dan terkoordinasi. Pemerintah terus mengoptimalkan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga berbagai kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti. Koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemulihan berjalan efektif sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.

Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan kembali infrastruktur menjadi salah satu prioritas penting. Jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, sarana air bersih, serta fasilitas pelayanan publik lainnya menjadi bagian dari agenda pemulihan. Pembangunan kembali tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat.

Pendekatan membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik menjadi bagian penting dari pemulihan pascagempa. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya mempertimbangkan fungsi pelayanan, tetapi juga aspek keselamatan, kualitas konstruksi, dan ketangguhan. Dengan demikian, proses rekonstruksi tidak sekadar memulihkan kondisi sebelumnya, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat pembangunan daerah.

Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat juga terus diperkuat. Pada Juli 2026, Kepala BNPB bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Flores Timur mengunjungi hunian sementara di Desa Konga. Kehadiran langsung tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga.

Interaksi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu kekuatan dalam proses pemulihan. Aspirasi dan kebutuhan warga dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam menentukan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan melibatkan masyarakat, pembangunan kembali dapat semakin sesuai dengan kebutuhan lokal serta memperkuat rasa memiliki terhadap berbagai fasilitas yang dibangun.

Pemulihan juga mencakup penguatan kembali aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika fasilitas publik kembali berfungsi dan konektivitas semakin baik, masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk menjalankan kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta aktivitas sosial lainnya. Kondisi tersebut menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan dinamika kehidupan masyarakat secara bertahap.

Bagi masyarakat NTT, proses pemulihan pascagempa juga menjadi momentum memperkuat semangat gotong royong. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, relawan, serta berbagai organisasi memiliki peran dalam mendukung percepatan pemulihan. Kolaborasi tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam membangun kembali kehidupan masyarakat secara lebih kuat dan berkelanjutan.

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang. Edukasi kebencanaan, pemahaman mengenai keselamatan bangunan, serta penguatan kapasitas masyarakat menjadi investasi penting. Masyarakat yang semakin memahami langkah-langkah kesiapsiagaan akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan.

Pemulihan pascagempa dengan demikian tidak berhenti pada rehabilitasi fisik. Proses tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah secara menyeluruh. Infrastruktur yang lebih tangguh, pelayanan publik yang semakin baik, masyarakat yang semakin siap, serta koordinasi pemerintahan yang semakin kuat akan menjadi modal penting bagi kemajuan NTT.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memastikan proses pemulihan berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Setiap capaian dalam rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi bagian dari upaya mengembalikan aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan kondisi yang semakin mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
Semangat pemulihan di NTT menunjukkan bahwa setiap tantangan dapat menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan. Dengan kehadiran pemerintah, dukungan berbagai pihak, serta partisipasi aktif masyarakat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat menjadi fondasi bagi NTT yang semakin tangguh.

Pada akhirnya, pemulihan pascagempa merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mendampingi masyarakat. Pemerintah terus bekerja memastikan masyarakat memperoleh dukungan yang dibutuhkan, fasilitas publik kembali memberikan pelayanan, dan pembangunan dapat berjalan dengan kualitas yang semakin baik.

Dengan semangat gotong royong dan sinergi yang kuat, NTT terus bergerak menuju pemulihan yang semakin cepat dan pembangunan yang semakin tangguh. Pemulihan pascagempa bukan hanya tentang mengembalikan aktivitas masyarakat, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih aman, kuat, mandiri, dan sejahtera. Kehadiran pemerintah, kolaborasi lintas sektor, serta optimisme masyarakat menjadi fondasi utama bagi kebangkitan NTT dan keberlanjutan pembangunan di seluruh wilayahnya.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Sinergi Bersama Pulihkan Infrastruktur Dasar Korban Gempa NTT

*) Oleh: Rafael Damianus

Gempa bumi yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026 kembali mengingatkan bahwa ketangguhan negara tidak hanya diuji ketika bencana terjadi, tetapi terutama pada kecepatan pemerintah memulihkan kehidupan masyarakat setelahnya. Hingga hari kelima pascabencana, pemerintah telah mengirimkan 253 ton logistik ke wilayah terdampak sebagai bagian dari percepatan penanganan tanggap darurat. Langkah tersebut menunjukkan bahwa respons kebencanaan tidak berhenti pada evakuasi dan distribusi bantuan, tetapi bergerak menuju pemulihan infrastruktur dasar yang menjadi penopang aktivitas masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara harus terasa melalui koordinasi yang cepat, distribusi yang tepat, serta pembangunan kembali fasilitas publik yang terdampak.

banner 336×280
Sejalan dengan itu, pemulihan pascabencana membutuhkan kerja lintas kementerian dan lembaga karena dampak gempa tidak hanya menyentuh aspek kemanusiaan, tetapi juga konektivitas, kesehatan, air bersih, hingga aktivitas ekonomi. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya antarkementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan tanggap darurat serta pemulihan dampak gempa di NTT. Pendekatan tersebut penting karena kebutuhan masyarakat korban bencana bersifat multidimensi dan tidak dapat ditangani oleh satu institusi secara terpisah. Sinergi menjadi kunci agar bantuan darurat sekaligus menjadi jembatan menuju pemulihan yang lebih terencana.

Dalam konteks distribusi bantuan, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pengiriman terbaru dilakukan menggunakan lima pesawat yang membawa 65 ton bantuan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Bantuan tersebut mencakup makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat terdampak. Pemerintah juga menempatkan dua posko utama di Labuan Bajo dan Maumere untuk memperkuat koordinasi distribusi menuju wilayah-wilayah yang membutuhkan. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penanganan bencana tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan, tetapi juga oleh kemampuan negara memastikan bantuan bergerak cepat hingga ke titik terdampak.

Lebih jauh, pemulihan infrastruktur menjadi agenda yang tidak kalah penting karena kerusakan jalan dan jembatan dapat menghambat distribusi bantuan serta memperlambat pemulihan ekonomi masyarakat. Infrastruktur dasar merupakan urat nadi yang menghubungkan pusat pelayanan dengan permukiman, kawasan produksi, dan wilayah terdampak bencana. Ketika akses tersebut terganggu, biaya sosial dan ekonomi yang ditanggung masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Karena itu, percepatan pemulihan konektivitas harus berjalan paralel dengan penanganan kebutuhan kemanusiaan agar masyarakat tidak terlalu lama berada dalam kondisi terisolasi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan penanganan sejumlah infrastruktur vital telah berjalan, termasuk ruas jalan nasional, jembatan, dan bendungan. Dari 33 titik longsoran yang menutup badan jalan, sebanyak 32 titik telah ditangani sementara sehingga jaringan jalan kembali berfungsi. Selain itu, empat titik patahan badan jalan serta sejumlah kerusakan jembatan dan plat duiker juga telah ditangani agar kembali dapat dilalui kendaraan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa respons pemerintah diarahkan pada pemulihan fungsi infrastruktur secara cepat agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terhambat.

Namun demikian, pemulihan infrastruktur pascabencana tidak boleh sekadar mengejar kondisi kembali seperti sebelum gempa. Infrastruktur yang diperbaiki harus sekaligus dievaluasi tingkat ketahanannya agar mampu menghadapi risiko bencana serupa di masa mendatang. Prinsip membangun kembali dengan standar yang lebih aman menjadi penting, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan gempa dan longsor tinggi. Dengan demikian, anggaran pemulihan tidak hanya menghasilkan perbaikan fisik, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah dalam menghadapi ancaman bencana berikutnya.

Selain konektivitas, sektor air dan sumber daya air menjadi kebutuhan strategis yang harus dipastikan tetap aman. AHY menyampaikan bahwa pemeriksaan awal terhadap Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay menunjukkan ketiganya berada dalam kondisi baik. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan air sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak. Pemeriksaan infrastruktur strategis secara cepat juga menunjukkan bahwa mitigasi pascabencana harus berbasis pada pemetaan risiko dan verifikasi teknis, bukan sekadar respons spontan.

Pada saat yang sama, pemulihan kehidupan masyarakat harus ditempatkan sebagai tujuan utama dari seluruh rangkaian penanganan bencana. Logistik memang menjadi kebutuhan mendesak pada fase awal, tetapi masyarakat juga membutuhkan akses jalan, air, layanan kesehatan, tempat tinggal, serta ruang untuk kembali menjalankan aktivitas ekonominya. Karena itu, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam mempercepat normalisasi kehidupan. Koordinasi yang solid akan memastikan setiap sumber daya digunakan secara efektif dan tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan di lapangan.

Kehadiran negara dalam situasi bencana pada akhirnya diukur dari kemampuan mengubah respons darurat menjadi pemulihan yang nyata. Percepatan distribusi 253 ton logistik, pembukaan kembali akses jalan, pemeriksaan bendungan, serta penanganan berbagai infrastruktur vital memperlihatkan bahwa pemerintah bergerak pada dua jalur sekaligus, yakni menyelamatkan masyarakat dan memulihkan fondasi kehidupan mereka. Dengan pendekatan demikian, penanganan gempa NTT tidak hanya menjadi respons terhadap krisis, tetapi juga momentum memperkuat ketahanan infrastruktur dan masyarakat.

*) Pengamat Kebijakan Infrastruktur Daerah

Pemerintah Bergerak Cepat Pulihkan Akses Jalan dan Layanan Dasar di NTT

Jakarta – Pemerintah bergerak cepat memulihkan akses jalan dan konektivitas transportasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa bumi bermagnitudo 7,7 yang berdampak pada sejumlah wilayah di Pulau Flores. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi bantuan, serta arus logistik tetap berjalan di tengah situasi darurat.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan sembilan ruas jalan nasional yang terdampak gempa kini telah berhasil dipulihkan dan kembali fungsional. Pemulihan akses tersebut menjadi bagian penting dari penanganan bencana, mengingat jalan nasional berperan sebagai jalur utama mobilisasi bantuan dan kebutuhan masyarakat.

banner 336×280
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, percepatan pemulihan konektivitas darat sangat krusial untuk menjaga kelancaran arus logistik dan penanganan kondisi darurat di wilayah terdampak.

“Sebanyak sembilan ruas jalan nasional yang terdampak gempa bumi telah berhasil dipulihkan dan fungsional kembali,” ujarnya.

Dari sembilan ruas tersebut, delapan di antaranya merupakan bagian utama koridor logistik Trans Flores yang menghubungkan Labuan Bajo–Ende–Maumere. Jalur ini memiliki posisi strategis dalam mendukung distribusi bantuan sekaligus menjaga aktivitas masyarakat di berbagai wilayah Pulau Flores.

Untuk mempercepat pekerjaan di lapangan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT mengerahkan sejumlah alat berat. Armada tersebut terdiri atas tujuh unit excavator dan empat unit loader yang digunakan untuk membersihkan material longsor dan memperbaiki bagian jalan yang mengalami kerusakan.

Di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan juga memastikan akses menuju dan dari wilayah terdampak tetap terjaga. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pemeriksaan dan asesmen terus dilakukan terhadap sejumlah bandar udara dan pelabuhan untuk memastikan fasilitas transportasi tetap aman digunakan.

Kemenhub juga menjaga konektivitas transportasi udara dan laut guna mendukung mobilisasi masyarakat serta distribusi bantuan. Menurut Dudy, transportasi mempunyai peran strategis dalam situasi bencana karena menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan bantuan yang dibutuhkan.

“Transportasi memiliki peran penting dalam situasi seperti ini, karena bantuan tidak akan sampai kepada masyarakat tanpa adanya jalur yang aman untuk bergerak,” ungkap Dudy.

Percepatan pemulihan infrastruktur jalan dan layanan transportasi menunjukkan koordinasi pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Dengan akses darat, udara, dan laut yang terus dijaga, proses penanganan darurat di NTT dapat berlangsung lebih efektif sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat. (*)

Pemerintah Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascagempa NTT

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat penanganan dan pemulihan pascagempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya tersebut dilakukan melalui pengiriman bantuan, evakuasi, pemulihan layanan dasar, pendataan kerusakan, hingga penyiapan rehabilitasi infrastruktur agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalankan aktivitas secara aman dan produktif.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 berdampak pada sejumlah wilayah di Flores dan sekitarnya. Pemerintah langsung mengerahkan kementerian dan lembaga terkait untuk menangani kondisi darurat sekaligus mempersiapkan tahapan pemulihan. Sejak hari pertama, bantuan logistik dikirim menggunakan pesawat Hercules TNI AU dan kemudian didistribusikan melalui jalur darat, pesawat, serta helikopter.

banner 336×280
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah terus bergerak memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi dan bantuan dapat menjangkau lokasi bencana. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran terkait untuk turun langsung ke daerah terdampak sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

“Pemerintah terus bergerak memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi dan bantuan tiba hingga ke lokasi,” ujar Teddy.

Teddy juga menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam penanganan bencana. Menteri dan wakil menteri terkait, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, PLN, Pertamina, serta Telkom dikerahkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat, layanan dasar, dan proses pemulihan dapat berjalan secara terpadu.

Pada hari kedua penanganan, pemerintah kembali mengirimkan tambahan 25 ton bantuan sehingga total logistik yang telah disalurkan mencapai 52 ton. Bantuan tersebut mencakup makanan siap saji, air minum, sembako, obat-obatan, alat kesehatan, tenda, air bersih, dan kebutuhan pengungsi lainnya.

Kepala BNPB, Suharyanto menyatakan penanganan bencana tidak hanya berfokus pada masa tanggap darurat, tetapi juga diarahkan menuju pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah terdampak. Pemerintah terus melakukan pendataan kebutuhan agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan berdasarkan kondisi lapangan.

Pemulihan infrastruktur menjadi bagian penting karena kerusakan fasilitas umum dapat menghambat aktivitas masyarakat, distribusi bantuan, pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Karena itu, pemerintah mendorong agar pemulihan dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan aspek keselamatan serta ketahanan terhadap potensi bencana di masa mendatang.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan masyarakat juga terus berperan dalam proses evakuasi, distribusi bantuan, pembersihan fasilitas, serta pemulihan berbagai layanan dasar. Kolaborasi tersebut menjadi kekuatan penting agar penanganan dapat menjangkau wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses transportasi.

Pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilanjutkan setelah fase tanggap darurat dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang rusak akan dipulihkan secara bertahap agar fungsi pelayanan publik dan aktivitas sosial ekonomi dapat kembali berjalan.

Dengan percepatan penanganan, koordinasi lintas sektor, serta dukungan masyarakat, pemerintah optimistis pemulihan pascagempa NTT dapat berlangsung secara efektif. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan komitmen negara untuk hadir sejak masa darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali membangun kehidupan secara berkelanjutan.

Pemerintahan Prabowo Perkuat Komitmen Pemberantasan Korupsi Tanpa Pandang Bulu

JAKARTA — Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi dinilai menjadi bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konsistensi penindakan terhadap pihak-pihak yang terindikasi melakukan korupsi dinilai menunjukkan bahwa penegakan hukum terus diarahkan untuk berlaku tanpa pandang bulu.

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan Presiden telah menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Hal itu tercermin dari penindakan terhadap sejumlah pihak, termasuk individu yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan Presiden.

Menurut Adi, sikap tersebut penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa proses penegakan hukum tidak ditentukan oleh kedekatan politik maupun posisi seseorang.

“Presiden menunjukkan keseriusan bahwa siapa pun yang terindikasi korupsi harus ditindak sesuai hukum, tanpa melihat latar belakang maupun kedekatannya,” ujar Adi.

Ia mengatakan respons publik terhadap pengungkapan kasus korupsi juga cukup positif. Sekitar 65 persen masyarakat disebut memberikan respons positif terhadap upaya mengungkap kasus-kasus yang sebelumnya dinilai sulit tersentuh.

Adi menilai pemberantasan korupsi harus menghasilkan efek jera. Hukuman tegas perlu diperkuat melalui instrumen hukum, termasuk pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan penerapan pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih terlindungi dari praktik korupsi serta penyalahgunaan anggaran. Pengawasan yang kuat diperlukan agar setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Program strategis pemerintah harus dijalankan dengan tata kelola yang baik sehingga anggaran negara tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.

Adi juga mendorong aparat penegak hukum menggali informasi secara menyeluruh dari tersangka, termasuk mengenai modus, pihak yang terlibat, dan aliran dana. Pengembalian kerugian negara harus menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum.

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, evaluasi terhadap pejabat yang bermasalah dinilai perlu terus dilakukan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pemerintahan yang berintegritas sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi nasional.

Keseriusan Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Dinilai Semakin Terlihat

Jakarta, — Keseriusan pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi dinilai semakin terlihat melalui penindakan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara korupsi. Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai langkah tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan secara konsisten.

Adi menyampaikan bahwa salah satu indikator keseriusan pemerintah terlihat dari penindakan terhadap sejumlah individu, termasuk pihak yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan Presiden. Menurutnya, proses penegakan hukum terhadap perkara korupsi perlu terus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip keadilan.

“Presiden telah menunjukkan keseriusan dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut tercermin dari penindakan terhadap sejumlah pihak, termasuk individu yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan Presiden,” ujar Adi.

Ia mengatakan, respons masyarakat terhadap upaya pengungkapan kasus korupsi juga cukup positif. Berdasarkan data yang disampaikan dalam talkshow, sekitar 65 persen masyarakat memberikan respons positif terhadap pengungkapan sejumlah kasus korupsi yang selama ini dinilai sulit tersentuh.

“Pandangan publik terhadap pemberantasan korupsi cukup positif, dengan 65 persen masyarakat memberikan respons positif terhadap upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi yang selama ini sulit tersentuh,” kata Adi.

Menurut Adi, proses pengungkapan perkara korupsi perlu dilakukan secara proaktif dan menyeluruh. Aparat penegak hukum dinilai perlu menggali informasi dari para tersangka untuk mengidentifikasi modus yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat, serta aliran dana dalam suatu perkara.

“Pengungkapan kasus korupsi harus dilakukan secara proaktif dengan menggali informasi dari para tersangka, termasuk mengenai modus, pihak yang terlibat, serta aliran dana,” jelasnya.

Selain proses penindakan, Adi menekankan pentingnya memastikan pengembalian kerugian negara dilakukan secara tuntas. Pemulihan keuangan negara dinilai menjadi bagian penting dari pemberantasan korupsi sehingga proses hukum tidak hanya berakhir pada pemidanaan.

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, publik juga berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap pejabat yang bermasalah atau terindikasi korupsi. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat prinsip akuntabilitas sekaligus memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten tanpa membedakan latar belakang maupun kedekatan seseorang dengan kekuasaan.

Dengan penegakan hukum yang transparan, konsisten, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemberantasan korupsi diharapkan dapat terus diperkuat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Tak Pandang Bulu, Pemerintah Buktikan Keseriusan Berantas Korupsi

Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keseriusan dalam memberantas korupsi.

Penilaian tersebut merujuk pada sejumlah penindakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir, termasuk terhadap pihak-pihak yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan Presiden, sebagai sinyal bahwa proses hukum berjalan tanpa pandang bulu.

“Presiden telah menunjukkan keseriusan dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini tercermin dari penindakan terhadap sejumlah pihak, termasuk individu yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan Presiden,” kata Adi.

Adi menyebut, pandangan publik terhadap langkah pemberantasan korupsi tersebut cukup positif. Ia mengungkapkan, sebanyak 65 persen masyarakat memberikan respons positif terhadap upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi yang selama ini sulit tersentuh.

Angka tersebut, menurutnya, menjadi modal penting bagi pemerintah untuk terus melanjutkan agenda pemberantasan korupsi secara konsisten.

Menurut Adi, efek jera menjadi kunci agar tindak pidana korupsi tidak kembali terjadi.

Ia menilai hal tersebut dapat diwujudkan melalui hukuman tegas, termasuk pemiskinan lewat pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi, agar pelaku tidak lagi memiliki ruang untuk menikmati hasil kejahatannya maupun kembali berkontestasi dalam jabatan publik.

Ia juga meminta program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih dipastikan bebas dari korupsi dan penyalahgunaan anggaran, agar setiap rupiah uang negara benar-benar tepat sasaran dan tidak dikorupsi oknum tertentu.

Pengawasan yang ketat, kata Adi, perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program di lapangan.

Adi berharap pemerintahan Prabowo-Gibran terus menindak tegas siapa pun yang terindikasi korupsi, tanpa memandang kedekatan atau latar belakang, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Pengungkapan kasus korupsi harus dilakukan secara proaktif dengan menggali modus, pihak yang terlibat, hingga aliran dana. Aparat penegak hukum juga harus memastikan pengembalian kerugian negara dilakukan secara tuntas,” katanya.

Adi menegaskan akuntabilitas dan transparansi kepada publik harus tetap dijamin dalam setiap penanganan kasus korupsi, dengan memastikan pelaku benar-benar diproses dan diadili sesuai hukum, bukan sekadar menampilkan barang bukti kepada publik.

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Adi berharap pemerintah tegas mengevaluasi pejabat yang bermasalah atau terindikasi korupsi.

“Publik menunggu bukti bahwa pemberantasan korupsi benar-benar dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk melalui evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang bermasalah,” pungkas Adi.

Pemberantasan Korupsi Diperkuat, Pemerintah Diminta Tegas Tanpa Pandang Bulu

Jakarta – Upaya pemberantasan korupsi dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menjaga kepercayaan publik. Penindakan terhadap pihak yang terindikasi korupsi, termasuk mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan hukum berjalan tanpa pandang bulu.

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal tersebut tercermin dari penindakan terhadap sejumlah pihak, termasuk individu yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan Presiden.

“Presiden menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Penindakan terhadap siapa pun yang terindikasi korupsi harus terus dilakukan tanpa melihat kedekatan maupun latar belakangnya,” ujar Adi.

Adi menyebut sekitar 65 persen masyarakat memberikan respons positif terhadap upaya pengungkapan kasus korupsi yang selama ini dinilai sulit tersentuh. Ia menilai dukungan tersebut perlu dijawab dengan konsistensi penegakan hukum agar pemberantasan korupsi memberikan efek jera.

“Efek jera harus benar-benar diwujudkan. Hukuman harus tegas dan hasil kejahatan korupsi harus dapat dirampas untuk kepentingan negara,” tegasnya.

Menurut Adi, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Ia juga mendorong agar pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum.

Adi mengingatkan program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, harus mendapatkan pengawasan ketat. “Jangan sampai program yang menggunakan uang rakyat justru menjadi ruang penyalahgunaan anggaran. Setiap rupiah harus tepat sasaran,” katanya.

Ia menambahkan, pengungkapan perkara korupsi perlu dilakukan secara proaktif dengan menggali modus, pihak yang terlibat, hingga aliran dana. Aparat penegak hukum juga harus memastikan pengembalian kerugian negara dilakukan secara maksimal.

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Adi berharap evaluasi terhadap pejabat bermasalah terus dilakukan. “Pemberantasan korupsi harus konsisten dan tidak boleh tebang pilih,” ujarnya.

Dukungan juga disampaikan Ahmad, pendengar, yang mengapresiasi penindakan terhadap pihak terindikasi korupsi. Ia berharap proses hukum dikawal hingga tuntas agar tidak mencederai rasa keadilan publik.

Sementara itu, Dinar, pendengar lainnya, menilai perjuangan melawan korupsi membutuhkan ketegasan, termasuk melalui penguatan aturan perampasan aset. Ia berharap langkah tersebut dapat melindungi kepentingan negara dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

Pemerintah diharapkan terus memperkuat penegakan hukum, transparansi, dan pengawasan anggaran agar pemberantasan korupsi semakin efektif serta kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Pengamat Politik Sebut Publik Apresiasi Pemberantasan Korupsi, Dukung UU Perampasan Aset

JAKARTA — Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai langkah tegas pemerintah dalam pemberantasan korupsi mendapat apresiasi positif dari publik. Penindakan terhadap sejumlah pihak, termasuk individu yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan Presiden, dinilai menjadi bukti bahwa penegakan hukum terus diarahkan tanpa pandang bulu.

“Presiden telah menunjukkan keseriusan dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut tercermin dari penindakan terhadap sejumlah pihak, termasuk individu yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan Presiden,” kata Adi.

Menurut Adi, respons masyarakat terhadap upaya pengungkapan kasus korupsi juga cukup positif. Sekitar 65 persen masyarakat memberikan respons positif terhadap penanganan kasus-kasus korupsi yang selama ini dinilai sulit tersentuh. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kepercayaan publik yang perlu dijaga melalui konsistensi penegakan hukum.

Adi menilai pemberantasan korupsi harus menghasilkan efek jera. Karena itu, pemerintah dan DPR perlu memperkuat instrumen hukum, termasuk mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.

“Efek jera dalam pemberantasan korupsi diperlukan agar tindak pidana korupsi tidak kembali terjadi. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian hukuman yang tegas, termasuk pemiskinan melalui pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, dijaga dari praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Menurutnya, setiap rupiah uang negara harus dipastikan digunakan secara tepat sasaran.

Apresiasi terhadap penindakan korupsi turut disampaikan Ahmad, salah seorang pendengar. Ia menilai langkah hukum terhadap kepala daerah hingga tingkat Jampidsus perlu dikawal sampai proses pengadilan selesai.

“Proses hukum perlu dikawal hingga tuntas agar putusan akhir tidak mencederai rasa keadilan publik,” kata Ahmad.

Perjuangan melawan korupsi membutuhkan ketegasan, termasuk melalui penerapan Undang-Undang Perampasan Aset untuk melindungi kepentingan negara dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Adi berharap penindakan terhadap pejabat yang terindikasi korupsi terus dilakukan secara tegas tanpa mempertimbangkan kedekatan maupun latar belakang. Ia menekankan pentingnya transparansi, penggalian informasi mengenai modus dan aliran dana, serta pengembalian kerugian negara secara tuntas.