Arsip Bulanan: Agustus 2026

Oleh: Bara Winatha*)

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi sekaligus mempercepat transformasi menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas. Di tengah perekonomian global yang masih menghadapi ketidakpastian, pemerintah merancang kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, tetapi diarahkan secara lebih terukur untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. RAPBN 2027 tidak hanya berbicara mengenai besaran anggaran, tetapi juga menunjukkan bagaimana negara berupaya menggerakkan investasi, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli, serta menciptakan sumber pertumbuhan baru.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah optimistis perekonomian nasional tetap solid pada 2027 karena stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan fiskal masih menjadi fondasi utama. Optimisme tersebut tercermin dalam RAPBN 2027 yang menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.426,0 triliun, sementara belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto. Menurut Purbaya, kebijakan fiskal tetap dirancang ekspansif meskipun dilakukan secara terukur agar mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

Peta pembangunan dalam RAPBN 2027 diperkuat melalui delapan Program Kerja Prioritas Nasional yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Delapan agenda tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak diarahkan hanya melalui konsumsi pemerintah, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas produksi dan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, APBN diharapkan mampu menjadi pengungkit bagi aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Pakar ekonomi Universitas Jember Adhitya Wardhono mengatakan bahwa Hilirisasi dan industrialisasi menjadi salah satu jalur penting untuk mewujudkan transformasi tersebut. Adhitya menilai penempatan hilirisasi sebagai prioritas sudah tepat karena Indonesia perlu bergerak dari ekonomi yang terlalu bergantung pada komoditas menuju kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Hal ini dapat memacu besarnya nilai tambah yang bertahan di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penggunaan input domestik, serta transfer teknologi kepada tenaga kerja dan industri nasional.

Perspektif tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk memastikan setiap dukungan fiskal memberikan dampak ekonomi yang nyata. Pemerintah akan memastikan pembiayaan melalui instrumen negara maupun dukungan investasi diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi lebih besar daripada biaya publik yang dikeluarkan. Dengan pendekatan tersebut, RAPBN 2027 dapat menjadi alat untuk membangun mesin pertumbuhan baru yang lebih produktif, inklusif, dan memiliki keterkaitan kuat dengan sektor ekonomi domestik sehingga manfaat pembangunan tidak berhenti pada pusat-pusat industri tertentu.

Di sisi lain, RAPBN 2027 juga memberikan perhatian besar terhadap pembangunan manusia dan perlindungan masyarakat. Anggaran pendidikan direncanakan mencapai Rp820,9 triliun yang antara lain mendukung Program Indonesia Pintar bagi 22,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, serta peningkatan kualitas pembelajaran. Anggaran perlindungan sosial sebesar Rp549,9 triliun juga diarahkan untuk menjaga daya beli, meningkatkan kemampuan ekonomi kelompok miskin dan rentan, sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji mengatakan delapan prioritas pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto memberikan arah yang semakin jelas bagi pembangunan nasional. Sarmuji menilai RAPBN 2027 menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan anggaran tidak hanya digunakan untuk membiayai program, tetapi juga mendorong efisiensi dan memperbesar manfaat yang diterima masyarakat. Ia mencontohkan konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menekan harga Layar Pintar Interaktif dari sekitar Rp150 juta menjadi Rp26 juta per unit tanpa mengurangi jumlah maupun kualitas barang yang dibutuhkan.

Sarmuji mengatakan efisiensi tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan anggaran dapat diperbaiki melalui pembenahan tata kelola, bukan semata-mata dengan mengurangi manfaat program bagi masyarakat. Ia juga menilai perhatian pemerintah terhadap pendidikan melalui Sekolah Rakyat dan Beasiswa Garuda menunjukkan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi lompatan ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, investasi pada pendidikan diharapkan melahirkan tenaga kerja yang lebih kompeten, produktif, inovatif, dan mampu mengisi kebutuhan industri yang berkembang melalui hilirisasi serta industrialisasi.

Selain pendidikan, penguatan kedaulatan ekonomi juga menjadi perhatian melalui rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis. Sarmuji mengatakan kebijakan tersebut dapat membantu Indonesia memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan nilai komoditas unggulan nasional, mengingat Indonesia merupakan produsen besar berbagai komoditas strategis tetapi selama ini harga sejumlah komoditas masih banyak dipengaruhi pasar global. Bursa komoditas diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan stabilitas harga, memperkuat penerimaan negara, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat dan pelaku usaha nasional.

RAPBN 2027 perlu dipahami sebagai peta jalan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperbaiki kualitas pembangunan. Dengan dukungan investasi swasta, hilirisasi berkualitas, efisiensi anggaran, penguatan pendidikan, perlindungan sosial yang produktif, dan peningkatan daya saing industri, RAPBN 2027 diharapkan mampu mengubah momentum pertumbuhan menjadi kemajuan ekonomi yang lebih merata.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Oleh : Anggraini Kumalasari

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menunjukkan arah kebijakan fiskal pemerintah yang tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Dengan rencana belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun dan target pendapatan negara sebesar Rp3.426,0 triliun, pemerintah menempatkan anggaran sebagai instrumen untuk memperkuat kesejahteraan sekaligus menjaga ketahanan nasional. Target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8–6,5 persen menjadi bagian dari upaya menciptakan fondasi ekonomi yang produktif, inklusif, dan mampu menghadapi ketidakpastian global.

Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 menegaskan bahwa APBN merupakan alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal tidak berhenti pada persoalan angka, melainkan diarahkan untuk memastikan negara hadir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, keberhasilan RAPBN 2027 perlu dilihat dari sejauh mana alokasi anggaran mampu diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi keluarga Indonesia, baik melalui ketersediaan pangan, akses energi, maupun kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memperkuat ketahanan pangan. Indonesia sebagai negara agraris memiliki kepentingan strategis untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. RAPBN 2027 mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun, meningkat dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp190,9 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas dan meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan kawasan padi seluas 2,7 juta hektare, pencetakan sawah baru 100.000 hektare, optimalisasi lahan 200.000 hektare, serta penyediaan alat dan mesin pertanian.

Kebijakan tersebut penting karena ketahanan pangan bukan hanya berkaitan dengan harga bahan pokok, tetapi juga menyangkut kemandirian dan ketahanan nasional. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap pasokan dari luar negeri dapat membuat stabilitas pangan rentan terhadap perubahan harga komoditas, gangguan rantai pasok, hingga dinamika geopolitik. Oleh karena itu, peningkatan produksi domestik perlu berjalan beriringan dengan penguatan petani, perbaikan irigasi, pembangunan infrastruktur pertanian, serta perluasan akses pasar.

Pengamat hubungan internasional Universitas Budi Luhur Andrea Azzqy menilai capaian pertumbuhan ekonomi dan swasembada pangan dapat menjadi fondasi penting bagi diplomasi ekonomi Indonesia. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan membangun ketahanan pangan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan domestik. Indonesia dapat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam hubungan perdagangan internasional ketika mampu menjaga stabilitas pasokan pangan dan memperkuat kapasitas produksi nasional.

Selain pangan, RAPBN 2027 juga menempatkan kemandirian energi dan air sebagai agenda strategis. Arah kebijakan ini menjadi penting di tengah perubahan geopolitik dan fluktuasi harga energi global. Pembangunan nasional membutuhkan pasokan energi yang stabil dan terjangkau, sementara masyarakat membutuhkan akses energi yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kehidupan sehari-hari. Karena itu, penguatan sektor energi harus terus diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber eksternal sekaligus mendorong pemanfaatan potensi energi domestik secara berkelanjutan.

Namun, pembangunan manusia tetap menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agenda ketahanan nasional. Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun, meningkat dari outlook APBN 2026 sebesar Rp720,8 triliun. Besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa anggaran pendidikan tersebut diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Implementasinya antara lain melalui Program Indonesia Pintar bagi 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa. Pemerintah juga merencanakan pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah dan madrasah, penyediaan sarana-prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas pembelajaran.

Kebijakan tersebut penting karena tantangan pendidikan Indonesia bukan hanya soal jumlah peserta didik yang dapat bersekolah, tetapi juga kesenjangan kualitas dan fasilitas antardaerah. Anak-anak di wilayah perkotaan dan perdesaan harus memperoleh kesempatan yang semakin setara untuk berkembang. Kehadiran Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, PIP, dan KIP Kuliah dapat menjadi instrumen untuk memperluas mobilitas sosial sekaligus memastikan keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi generasi muda untuk meraih pendidikan lebih tinggi.

Keterkaitan antara pangan dan pendidikan juga semakin penting. Anak yang memperoleh pendidikan berkualitas membutuhkan dukungan gizi yang memadai agar dapat belajar dan berkembang secara optimal. Karena itu, penguatan pembelajaran melalui dukungan program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari pendekatan pembangunan manusia yang lebih menyeluruh. Negara tidak hanya membangun ruang kelas, tetapi juga berupaya memastikan peserta didik memiliki kondisi yang mendukung proses belajar.

Dengan arah tersebut, RAPBN 2027 memiliki peluang untuk menjadi fondasi pembangunan yang lebih berorientasi pada kebutuhan rakyat. Keberhasilan anggaran bukan semata-mata diukur dari besarnya belanja negara, melainkan dari kemampuan pemerintah mengubah alokasi fiskal menjadi pangan yang terjangkau, energi yang tersedia, sekolah yang berkualitas, serta kesempatan hidup yang lebih baik. Ketika kebijakan fiskal mampu menjangkau kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian nasional, APBN benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang menghadirkan negara di tengah kehidupan rakyat.
*Penulis adalah Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah menempatkan penurunan kemiskinan dan pengangguran sebagai salah satu sasaran utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Presiden Prabowo Subianto menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun hingga kisaran 6 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditekan hingga sekitar 4,3 persen pada 2027.

Target tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di hadapan DPR RI. Pemerintah menetapkan sasaran sosial tersebut seiring dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027.

“Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN efektif, kemiskinan di 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0-6,5 persen dari target APBN 2026 6,5-7,5 persen,” kata Presiden Prabowo.

Selain kemiskinan, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka berada pada rentang 4,30-4,87 persen pada 2027. Sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui penguatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi.

“Pengangguran terbuka turun 4,30%-4,87 % turun dari 4,44%-4,96% di 2026,” ujar Presiden Prabowo.

Selain kemiskinan dan pengangguran, pemerintah turut menetapkan sasaran untuk meningkatkan kualitas modal manusia. Indeks modal manusia ditargetkan naik dari 0,57 pada 2026 menjadi 0,575 pada 2027.

Dalam rancangan tersebut, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun, dengan pendapatan negara sekitar Rp3.426 triliun. Defisit anggaran direncanakan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara itu, pemerintah juga menargetkan perbaikan rasio gini sebagai salah satu indikator pemerataan ekonomi. Rasio tersebut diproyeksikan turun dari kisaran 0,377-0,380 pada 2026 menjadi 0,362-0,367 pada 2027.

“Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten,” tegas Presiden Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa pendapatan negara akan didorong lebih optimal, dengan kebocoran penerimaan diminimalisasi dan efisiensi belanja terus dilanjutkan.

Di sisi lain, perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan.

Target penurunan kemiskinan dan pengangguran menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas RAPBN 2027. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dan tersedianya lapangan kerja yang lebih luas.

Keberhasilan RAPBN 2027 tidak hanya akan dinilai dari kemampuan pemerintah menjaga pertumbuhan dan stabilitas fiskal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. (*)

Aceh – Kondisi keamanan dan kehidupan sosial masyarakat Aceh terus diarahkan agar tetap aman, damai, dan kondusif. Memasuki tahun ke-21 perdamaian Aceh, seluruh elemen masyarakat dinilai memiliki peran penting untuk menjaga persatuan, memperkuat kohesi sosial, serta memastikan stabilitas keamanan tetap menjadi fondasi pembangunan daerah.

Pemerintah Aceh bersama aparat keamanan dan berbagai elemen masyarakat terus memperkuat koordinasi untuk menjaga situasi tetap kondusif. Pada Juli 2026, sinergi antara Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda kembali diperkuat melalui koordinasi dan komunikasi antarlembaga sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Aceh.

Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menegaskan pentingnya soliditas dan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan. Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan agar berbagai tantangan keamanan dapat diantisipasi secara cepat sekaligus mendukung program pembangunan di Aceh.

“Sinergi antara seluruh elemen merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan dukungan seluruh masyarakat,” ujar Ruddi.

Upaya menjaga perdamaian juga terus dilakukan melalui penguatan lembaga adat dan mekanisme sosial yang berkembang di masyarakat. Pada Mei 2026, pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) periode 2026–2031 dikukuhkan. Lembaga adat tersebut diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial serta membantu menyelesaikan persoalan masyarakat melalui pendekatan adat.

Selain menjaga keamanan, pemerintah juga terus melanjutkan agenda reintegrasi dan pembangunan perdamaian Aceh. Badan Reintegrasi Aceh (BRA) pada 2026 melakukan berbagai agenda, termasuk pembahasan penyediaan lahan reintegrasi serta penyusunan road map penyelesaian konflik Aceh untuk periode 2026–2036. Langkah tersebut menunjukkan bahwa perdamaian tidak hanya dipertahankan melalui aspek keamanan, tetapi juga melalui pembangunan dan penyelesaian agenda pascakonflik secara berkelanjutan.

Ketua Badan Reintegrasi Aceh, Jamaluddin menilai keberlanjutan perdamaian membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Menurutnya, agenda reintegrasi harus terus diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat serta memastikan warisan konflik tidak kembali menjadi sumber perpecahan.

“Perdamaian Aceh harus terus dirawat melalui pembangunan, reintegrasi, dan penguatan kehidupan sosial masyarakat. Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan perdamaian memberikan manfaat nyata bagi generasi sekarang dan generasi mendatang,” ujarnya.

Momentum peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pada 2026 menjadi pengingat penting bahwa stabilitas merupakan modal utama bagi pembangunan ekonomi, pendidikan, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Aceh sendiri menekankan bahwa peringatan Hari Damai Aceh harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan menghindari berbagai bentuk perpecahan.

Karena itu, seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, ulama, akademisi, pemuda, pelaku usaha, hingga masyarakat umum, diharapkan terus menjaga komunikasi dan mengedepankan penyelesaian persoalan secara konstruktif.

Dengan semangat persatuan dan gotong royong, Aceh diharapkan dapat terus bergerak menuju daerah yang aman, damai, maju, dan sejahtera. Seluruh pihak diminta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah masyarakat serta bersama-sama menjaga keamanan dan keharmonisan sosial sebagai fondasi keberlanjutan pembangunan Aceh. (*)

JAKARTA — Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di Aceh. Ruang dialog dinilai perlu terus diperkuat sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara damai, tanpa mengganggu ketertiban umum maupun merusak persatuan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam kehidupan demokratis. Namun, hak tersebut harus disampaikan dengan tetap mematuhi ketentuan hukum serta tidak diwarnai tindakan kekerasan dan perusakan.

“Perdamaian Aceh harus kita jaga bersama. Bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila sebagai simbol negara wajib kita hormati,” kata Djamari.

Menurut dia, perdamaian Aceh yang telah terpelihara selama lebih dari dua dekade merupakan capaian penting yang harus dirawat secara berkelanjutan. Upaya mempertahankan kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, baik pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, maupun masyarakat luas.

Djamari menilai dialog, persaudaraan, dan penghormatan terhadap hukum menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas Aceh. Perbedaan pandangan dan aspirasi, menurut dia, semestinya tidak menjadi alasan untuk memicu konflik atau tindakan yang dapat mengganggu keamanan daerah.

Pemerintah pun mendorong agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme yang tersedia. Dengan demikian, ruang demokrasi tetap terbuka sekaligus stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto mengatakan TNI-Polri bersama masyarakat terus bekerja sama untuk memastikan kondisi Aceh tetap aman dan kondusif.

Joko menyebutkan TNI-Polri melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di berbagai wilayah Aceh. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan penguatan komunikasi bersama masyarakat.

Ia mengajak masyarakat turut berperan dalam menjaga situasi daerah agar tetap aman, damai, dan kondusif. Menurut Joko, keamanan Aceh bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, melainkan kepentingan seluruh masyarakat.

“Perdamaian adalah milik kita bersama. Mari kita rawat dengan menjaga persatuan, menghormati sesama, dan bersama-sama menciptakan Aceh yang damai serta kondusif,” jelasnya.

Dengan terjaganya keamanan dan terbukanya ruang dialog, Aceh diharapkan dapat terus mempertahankan perdamaian yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade. Stabilitas tersebut menjadi modal penting bagi masyarakat untuk melanjutkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. (*)

*) Oleh: Teuku Ramdan Syah

Perdamaian Aceh telah melewati perjalanan panjang dan menjadi salah satu capaian penting dalam sejarah kehidupan berbangsa Indonesia. Lebih dari dua dekade setelah kesepakatan damai Helsinki, tantangan Aceh tidak lagi semata-mata memastikan konflik bersenjata tidak kembali terjadi, tetapi bagaimana perdamaian menghasilkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. Peringatan 21 Tahun Hari Damai Aceh (HDA) menjadi momentum untuk mengingat bahwa stabilitas bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia. Karena itu, setiap upaya yang berpotensi mengganggu perdamaian, termasuk provokasi dan penyebaran narasi negatif, perlu dihadapi dengan kedewasaan dan persatuan.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Aceh menempatkan keberlanjutan perdamaian sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Peringatan HDA yang digelar melalui Badan Reintegrasi Aceh di Balee Meuseuraya Aceh tidak semestinya berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat kesadaran bahwa perdamaian telah memberikan kesempatan besar bagi Aceh untuk membangun masa depan. Stabilitas membuka ruang bagi investasi, pendidikan, pelayanan publik, serta pemulihan ekonomi masyarakat yang sebelumnya terhambat konflik. Dengan demikian, menjaga perdamaian merupakan bagian integral dari menjaga keberlanjutan pembangunan Aceh.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dalam menjaga dan merawat perdamaian di provinsi tersebut. Pesan tersebut penting karena keberlangsungan perdamaian tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah atau aparat keamanan, melainkan membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas. Perdamaian yang telah dibangun dengan pengorbanan besar harus dipelihara melalui sikap saling menghormati, dialog, dan penyelesaian persoalan secara damai. Ketika masyarakat memiliki kesadaran bahwa perdamaian merupakan kepentingan bersama, ruang bagi provokasi dan konflik baru akan semakin sempit.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menempatkan perdamaian dalam perspektif yang lebih substantif, yakni sebagai jalan menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menurut Fadhlullah, berakhirnya konflik tidak boleh menjadi titik akhir, karena generasi penerus harus merasakan manfaat perdamaian melalui kesempatan pendidikan, ekonomi, dan pembangunan yang lebih luas. Karena itu, generasi muda perlu dibekali kemampuan menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh narasi negatif yang dapat memecah persatuan. Kerja nyata, penghormatan terhadap perbedaan, dan pembangunan kepercayaan menjadi instrumen penting untuk memastikan perdamaian tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman.

Sejalan dengan itu, Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al Haythar mengingatkan pentingnya memperkuat persaudaraan dan ketenteraman sebagai bagian dari upaya merawat perdamaian. Momentum 15 Agustus memiliki makna historis karena menandai penandatanganan MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan tersebut bukan hanya mengakhiri konflik, tetapi juga membuka kembali kepercayaan masyarakat internasional terhadap Aceh. Kepercayaan itu kemudian menjadi pintu masuk bagi dukungan kemanusiaan dan bantuan internasional yang turut membantu pemulihan sosial serta ekonomi masyarakat Aceh.

Dalam perspektif keamanan, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto menegaskan bahwa Hari Damai Aceh merupakan momentum untuk memperkuat persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Menurut Joko, perdamaian merupakan amanah bersama yang harus dijaga secara berkelanjutan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diwariskan kepada generasi mendatang. Karena itu, semangat toleransi, gotong royong, saling menghargai, serta menjaga persatuan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial seluruh masyarakat.

Selanjutnya, tantangan terbesar dalam mempertahankan perdamaian pada era digital adalah derasnya arus informasi yang dapat membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Narasi provokatif, informasi yang dipelintir, maupun konten yang mengeksploitasi sentimen sosial dapat dengan mudah menyebar apabila tidak disikapi secara kritis. Masyarakat Aceh perlu membangun ketahanan informasi agar tidak menjadikan perbedaan pandangan sebagai alasan untuk kembali mempertentangkan kelompok satu dengan lainnya. Literasi digital, komunikasi publik yang terbuka, dan penyelesaian persoalan melalui mekanisme konstitusional menjadi benteng penting untuk mencegah konflik sosial.

Pada saat yang sama, keberlanjutan perdamaian harus diterjemahkan ke dalam pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret. Generasi muda harus melihat perdamaian bukan sebagai catatan sejarah, melainkan sebagai modal untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata sehingga masyarakat memiliki alasan kuat untuk mempertahankan stabilitas. Dengan cara itu, perdamaian tidak hanya diwariskan sebagai sebuah kesepakatan, tetapi sebagai budaya kehidupan yang menghasilkan kemajuan.

Dua puluh satu tahun perdamaian Aceh membuktikan bahwa konflik dapat dihentikan dan masa depan baru dapat dibangun ketika seluruh pihak memilih jalan dialog dan persatuan. Tantangan berikutnya adalah memastikan capaian tersebut tidak terkikis oleh provokasi, kepentingan sesaat, ataupun narasi yang berusaha membuka kembali luka masa lalu. Pemerintah, masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan seluruh elemen Aceh memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga ruang sosial tetap damai sekaligus mengisinya dengan pembangunan yang bermanfaat. Perdamaian Aceh harus terus dirawat sebagai modal berharga untuk mewujudkan provinsi yang aman, maju, sejahtera, dan tetap kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*) Tokoh Masyarakat Aceh

Oleh : Antonius Utomo

Aceh adalah daerah yang memiliki sejarah panjang, identitas budaya yang kuat, serta pengalaman berharga dalam membangun perdamaian dan kehidupan sosial yang harmonis. Dalam perjalanan pembangunan saat ini, merawat Aceh tidak hanya berarti membangun infrastruktur atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga persaudaraan, memperkuat dialog, dan memastikan ketertiban sosial tetap terpelihara di tengah berbagai dinamika zaman.

Di era digital yang serba cepat, masyarakat menghadapi arus informasi yang begitu besar. Berbagai isu sosial, politik, maupun budaya dapat menyebar dalam hitungan detik melalui media sosial. Kondisi ini membawa manfaat karena mempercepat akses informasi, namun juga menghadirkan tantangan berupa potensi munculnya kesalahpahaman, polarisasi, hingga konflik akibat informasi yang tidak terverifikasi. Karena itu, menjaga ruang dialog yang sehat menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Aceh agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi perpecahan.

Semangat persaudaraan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Aceh sesungguhnya masih sangat relevan. Nilai-nilai adat, agama, dan budaya yang diwariskan oleh para pendahulu telah menjadi fondasi kuat dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Persaudaraan tidak hanya diwujudkan dalam hubungan keluarga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, ketika warga saling membantu, menghormati perbedaan, dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.

Pemerintah Aceh bersama berbagai elemen masyarakat terus berupaya memperkuat nilai-nilai tersebut. Menjelang peringatan Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026, berbagai pemangku kepentingan melakukan koordinasi dan sinergi agar momentum tersebut tidak sekadar menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga perdamaian dan kebersamaan yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade. Semangat perdamaian tersebut diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda sebagai modal sosial dalam menghadapi tantangan masa depan.

Merawat Aceh juga berarti menjaga budaya dialog sebagai cara utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Dialog memungkinkan setiap pihak menyampaikan pandangan secara terbuka tanpa harus saling meniadakan. Dalam masyarakat yang majemuk, perbedaan merupakan hal yang wajar. Yang terpenting bukanlah menghilangkan perbedaan tersebut, melainkan mengelolanya melalui komunikasi yang konstruktif sehingga menghasilkan solusi yang dapat diterima bersama.

Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al Haythar mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk menjadikan momentum bersejarah ini sebagai saat yang penuh makna untuk memperkuat persaudaraan, menjaga ketenteraman, serta memperteguh komitmen bersama dalam merawat perdamaian yang telah menjadi fondasi utama kehidupan masyarakat Aceh selama lebih dari dua dekade.

Kearifan lokal Aceh telah lama mengajarkan pentingnya musyawarah dalam kehidupan sosial. Peradilan adat, misalnya, menjadi salah satu mekanisme yang terus diperkuat karena mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis setelah persoalan selesai.

Belakangan ini, berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat di Aceh menunjukkan bahwa semangat kebersamaan masih terpelihara dengan baik. Bhayangkara Fest 2026, misalnya, menjadi ruang interaksi yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam suasana hangat dan penuh persaudaraan. Kegiatan semacam ini memperlihatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan warga mampu memperkuat kohesi sosial sekaligus membangun rasa memiliki terhadap daerah.

Ketua Yayasan Rumah Lentera Habibi, Athaya Rumaisha, menegaskan bahwa perdamaian Aceh bukan sekadar warisan sejarah yang diterima begitu saja, melainkan tanggung jawab yang harus terus dijaga oleh setiap generasi. Menurutnya, perdamaian tidak hanya berarti tidak adanya konflik bersenjata, tetapi juga terwujudnya keadilan sosial, pemerataan pendidikan, dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat Aceh. Ia juga mengingatkan pentingnya bijak menggunakan media sosial agar tidak memicu polarisasi dan konflik baru di ruang digital.

Peran adat juga tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga ketertiban sosial. Majelis Adat Aceh menegaskan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai adat sebagai pedoman etika masyarakat, penguat persatuan, dan sarana penyelesaian masalah sosial. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, adat dan budaya dapat menjadi jangkar yang menjaga masyarakat tetap berpegang pada nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati.

Lebih jauh, menjaga persaudaraan dan ketertiban sosial juga membutuhkan keterlibatan generasi muda. Mereka adalah pewaris masa depan Aceh yang akan menentukan arah pembangunan daerah pada dekade mendatang. Karena itu, penting bagi generasi muda untuk terus diperkenalkan pada nilai-nilai perdamaian, toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Dengan bekal tersebut, mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga warga yang mampu menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada akhirnya, merawat Aceh adalah tanggung jawab bersama. Perdamaian yang telah dibangun dengan susah payah harus terus dijaga melalui persaudaraan yang tulus, dialog yang terbuka, dan ketertiban sosial yang berkeadilan. Ketika seluruh elemen masyarakat berjalan dalam semangat kebersamaan, Aceh tidak hanya akan menjadi daerah yang aman dan damai, tetapi juga menjadi contoh bagaimana nilai agama, adat, budaya, dan modernitas dapat berjalan beriringan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera bagi semua.

)* Pengamat Kebijakan Publik

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat penanganan dan pemulihan pascagempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Dukungan anggaran disiapkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi serta mempercepat pemulihan fasilitas dan layanan dasar.

Gempa tektonik berkekuatan Magnitudo 7,7 yang terjadi di utara Pulau Flores berdampak pada sejumlah wilayah di NTT. Pemerintah bersama pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, Basarnas, serta kementerian dan lembaga terkait terus melakukan penanganan darurat dan pendataan dampak bencana.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyiapkan anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana gempa di NTT melalui anggaran yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Menteri Keuangan siap membantu kebutuhan pembiayaan di sana. Tapi untuk pertama, kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dukungan pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan proses tanggap darurat dapat berjalan cepat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pemulihan wilayah terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, prioritas penanganan dimulai dari proses evakuasi korban, penyaluran bantuan, pembukaan akses yang terputus, serta pemulihan konektivitas dan layanan dasar masyarakat.

Sejumlah pejabat pemerintah pusat kata dia juga telah ditugaskan langsung menuju Labuan Bajo dan Maumere untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal.

Puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden (Banpres) telah diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Sementara itu, kementerian dan lembaga terkait terus melakukan penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan. Akses menuju wilayah terdampak juga harus segera dipastikan agar proses penanganan darurat tidak terhambat,” ujar AHY.

Pemerintah memastikan koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat dan cepat. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat NTT pascabencana.

Di tengah momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, semangat gotong royong dan kehadiran negara diharapkan terus menjadi kekuatan bagi masyarakat NTT untuk menghadapi masa tanggap darurat dan bangkit kembali. (*)

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama dalam memastikan bantuan logistik dapat segera diterima masyarakat terdampak. Penyaluran bantuan dilakukan melalui berbagai jalur, baik darat maupun udara, untuk menjangkau wilayah yang mengalami dampak berat dan sulit diakses.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di NTT dipastikan tersalur secara cepat dan merata hingga ke wilayah yang mengalami dampak berat dan sulit dijangkau.

“Kabupaten Manggarai ini adalah kabupaten yang terberat pascagempanya. Ini yang kita hadir ke sini. Ada lagi satu kecamatan Reok, itu informasinya juga yang lebih berat ya, Reok. Tapi kita sudah berhasil masuk ke sana. Tadi untuk logistik di bawah Pangdam, itu sudah bisa masuk ke Reok,” jelas Suharyanto.

Suharyanto juga menyampaikan bahwa posko pendampingan nasional telah dibangun dan beroperasi untuk menghimpun kebutuhan sekaligus mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Untuk posko-posko bantuan, ini sudah terbentuk. Posko nasionalnya ada di Halim. Di sana menghimpun semua kebutuhan logistik yang diperlukan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat penyaluran bantuan melalui jalur darat dan udara. Sebanyak empat helikopter TNI dan dua pesawat BNPB disiagakan di Labuan Bajo, sementara akses jalan yang sebelumnya terdampak longsor telah kembali dapat dilalui sehingga distribusi logistik ke wilayah terdampak dapat dipercepat.

“Kemudian jalan-jalan, informasi dari Menteri PU sudah temu semua. Tidak ada lagi yang tertutup longsor sehingga tidak bisa jalan,” sambung Suharyanto.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa NTT disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat. Logistik yang dikirim mencakup makanan siap saji, air minum, sembako, obat-obatan, peralatan kesehatan, tenda, dan air bersih.

“Di hari kedua penanganan bencana, tambahan 25 ton logistik telah tiba. Dengan demikian, total 52 ton logistik telah dikirimkan untuk membantu masyarakat terdampak,” ujar Teddy.

Pemerintah mendistribusikan bantuan ke sejumlah wilayah terdampak melalui berbagai moda transportasi. Pengiriman dilakukan menggunakan kendaraan darat, pesawat, dan helikopter untuk memastikan bantuan dapat menjangkau daerah yang membutuhkan.

“Seluruh bantuan selanjutnya didistribusikan melalui jalur darat, pesawat, dan helikopter ke sejumlah wilayah terdampak, meliputi Labuan Bajo, Maumere, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sikka, Ende, dan Nagekeo,” jelas Teddy.

Percepatan distribusi logistik dan pemulihan akses menjadi bagian penting dalam penanganan masa tanggap darurat. Pemerintah memastikan koordinasi antarlembaga terus diperkuat agar bantuan dapat tersalurkan secara cepat, merata, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak gempa di NTT. (*)

Oleh : Abdul Razak)*

Pemerintah terus mempercepat penanganan darurat bagi masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026). Berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga badan usaha milik negara dikerahkan untuk memastikan keselamatan warga, memenuhi kebutuhan dasar, serta mempercepat distribusi bantuan ke sejumlah wilayah terdampak.

Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah bergerak cepat untuk menangani masyarakat yang terdampak bencana. Sejumlah kementerian dan lembaga ditugaskan melakukan penanganan langsung, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat terdampak di NTT mendapatkan penanganan darurat secara cepat dan maksimal. Pemerintah juga mengerahkan berbagai sumber daya untuk mempercepat proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak.

Salah satu bantuan utama yang disiapkan pemerintah adalah 50.000 paket sembako bagi masyarakat terdampak gempa. Sebanyak 4.925 paket telah dikirim melalui Maumere dan Labuan Bajo untuk kemudian didistribusikan ke sejumlah kabupaten sesuai kebutuhan. Sementara itu, 45.075 paket lainnya akan dikirim secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan.

Prabowo menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat. Pemerintah juga memastikan penanganan tidak berhenti pada fase darurat, tetapi dilanjutkan dengan upaya pemulihan kondisi masyarakat dan wilayah yang terdampak.

Selain pemerintah pusat, Perum Bulog, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk turut dikerahkan untuk mendukung penanganan di lapangan. Sinergi tersebut diarahkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan, energi, komunikasi, serta layanan dasar masyarakat.

BNPB mengoptimalkan berbagai moda transportasi untuk menjangkau wilayah yang memiliki kendala geografis. Moda transportasi laut dimanfaatkan untuk mendistribusikan bantuan hingga ke wilayah kepulauan terluar, termasuk Pulau Palue di Kabupaten Sikka. Strategi tersebut menjadi penting karena sejumlah wilayah terdampak memiliki akses darat yang terbatas pascabencana.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan menjelaskan bahwa pengerahan armada kapal dilakukan untuk memastikan warga di wilayah terisolasi tetap memperoleh bantuan secara cepat. Menurutnya, distribusi bantuan ke Pulau Palue melalui jalur laut menjadi solusi untuk menembus wilayah kepulauan yang mengalami kendala aksesibilitas darat pascabencana.

Strategi distribusi tersebut merupakan bagian dari interkoneksi moda transportasi darat, laut, dan udara yang diterapkan BNPB untuk menjangkau seluruh titik pengungsian di NTT. Pemerintah berupaya menyesuaikan jalur distribusi dengan kondisi geografis setiap wilayah agar bantuan dapat tiba secara efektif.

Untuk Kabupaten Sikka, bantuan yang telah disalurkan mencakup 146 tenda keluarga, lima tenda pengungsi, 200 kasur lipat, 700 selimut, dan 400 tikar. Selain itu, pemerintah mendistribusikan 300 paket sembako, 100 paket kids ware, 100 paket hygiene kit, lima unit tangki air, 10 unit genset, serta perangkat penerangan berupa light tower.

BNPB mencatat sebanyak 9.290 warga masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Kabupaten Sikka menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar, yakni 3.356 jiwa, disusul Kabupaten Manggarai sebanyak 2.078 jiwa. Sebanyak 500 warga lainnya tercatat mengungsi di Nagekeo, sementara masyarakat terdampak juga berada di Bima dan Kepulauan Selayar.

Di sisi layanan kesehatan, pemerintah telah mendirikan Rumah Sakit Lapangan untuk memperkuat pelayanan medis bagi masyarakat terdampak. Rumah sakit tersebut beroperasi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.

Berton menjelaskan bahwa pendirian Rumah Sakit Lapangan dilakukan untuk mendukung pelayanan medis kedaruratan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan akibat dampak gempa. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan selama masa tanggap darurat.

Dari sisi mobilitas, jalur darat Larantuka-Maumere telah kembali terhubung dan dapat dilalui untuk mendukung distribusi logistik maupun proses evakuasi. Namun, akses jalan yang menghubungkan Ende dan Nagekeo masih terputus akibat gempa sehingga tim gabungan terus berupaya mencari jalur alternatif.

Berton menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan logistik masyarakat di lokasi pengungsian menjadi salah satu prioritas utama penanganan darurat. Pemerintah terus melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih akurat dan memastikan bantuan yang diberikan sesuai kondisi di lapangan.
Di Kabupaten Manggarai, para penyintas masih membutuhkan sejumlah bantuan mendesak, antara lain tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 velbed, 1.000 tikar, tandon air bersih, serta genset. Kebutuhan tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk segera dipenuhi melalui mekanisme distribusi bantuan yang telah disiapkan.

Pemerintah Provinsi NTT juga tengah memproses penetapan status tanggap darurat selama 14 hari. Sementara itu, sejumlah pemerintah kabupaten telah menetapkan status kedaruratan sesuai kondisi wilayah masing-masing untuk memperkuat koordinasi dan mobilisasi sumber daya.

Pemerintah memastikan upaya penanganan tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak akan terus dilakukan setelah kondisi darurat terkendali. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus melakukan upaya terbaik untuk memulihkan keadaan masyarakat NTT.

Dengan pengerahan personel, logistik, layanan kesehatan, serta dukungan transportasi darat, laut, dan udara, pemerintah berupaya memastikan seluruh penyintas mendapatkan perlindungan dan bantuan secara merata, termasuk masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan daerah dengan akses terbatas..

)* Analis Kebijakan Publik