Arsip Bulanan: Agustus 2026

Oleh: Zhafran Goldwin)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui pembenahan tata kelola dan peningkatan standar keamanan pangan. Salah satu langkah pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) adalah mewajibkan setiap ompreng atau wadah makanan MBG mencantumkan batas waktu konsumsi. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada pekan depan sebagai upaya memperkuat keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG di sekolah.

BGN akan mewajibkan setiap ompreng atau wadah makanan Program MBG mencantumkan batas waktu konsumsi. Kebijakan tersebut menjadi instrumen tambahan untuk memastikan makanan yang diterima peserta didik tetap berada dalam kondisi aman hingga dikonsumsi. Kepala BGN, Sudaryono mengatakan bahwa informasi batas waktu konsumsi akan menjadi penanda bagi guru dan siswa untuk memastikan makanan dikonsumsi dalam kondisi aman.

Pencantuman batas waktu konsumsi menjadi langkah sederhana yang memiliki fungsi penting dalam rantai penyediaan makanan. Informasi tersebut memberikan acuan mengenai kapan makanan masih berada dalam rentang waktu aman untuk dikonsumsi. Dengan demikian, penerima manfaat dan pihak sekolah dapat lebih mudah memastikan kelayakan makanan yang disajikan.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga mencakup standar keamanan pangan yang harus dijaga sejak pengolahan hingga makanan diterima dan dikonsumsi. Setiap tahapan memiliki peran penting untuk memastikan makanan memenuhi prinsip kebersihan, kelayakan, dan keamanan.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi unsur penting dalam memastikan makanan diproduksi dan didistribusikan sesuai ketentuan. Makanan MBG yang telah matang membutuhkan penanganan dan konsumsi dalam waktu yang tepat. Karena program mengutamakan makanan segar, pengendalian waktu menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas makanan.

Aspek waktu juga menjadi perhatian dalam proses pengolahan hingga distribusi. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Then Suyanti, sebelumnya meminta proses memasak, pemorsian hingga distribusi makanan pada dapur gizi berlangsung maksimal dalam empat jam. Hl ini guna mengurangi pertumbuhan bakteri.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa keamanan pangan perlu dijaga sejak makanan berada di dapur hingga sampai ke sekolah. Pengaturan waktu menjadi faktor penting karena makanan yang telah matang memerlukan penanganan dan distribusi yang tepat. Proses yang terukur membantu memastikan makanan tetap aman ketika diterima dan dikonsumsi peserta didik.

Kehadiran label waktu konsumsi juga memperkuat pembagian tanggung jawab antara penyelenggara program dan satuan pendidikan. SPPG memastikan makanan diproduksi dan dikirim sesuai prosedur, sementara pihak sekolah dapat membantu memastikan makanan dikonsumsi sesuai waktu yang ditentukan. Pengawasan dengan demikian tidak berhenti ketika makanan meninggalkan dapur, tetapi berlanjut sampai makanan dikonsumsi penerima manfaat.

Guru memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan peserta didik ketika makanan dibagikan. Informasi waktu konsumsi pada ompreng membantu guru mengetahui batas waktu makanan dan memastikan siswa tidak mengonsumsi makanan yang telah melewati waktu yang ditetapkan. Sistem tersebut sekaligus dapat membangun kebiasaan mengenai pentingnya keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Selain batas waktu konsumsi, makanan MBG diarahkan untuk dikonsumsi langsung di sekolah dan tidak dibawa pulang. Ketentuan ini berkaitan dengan upaya menjaga makanan tetap berada dalam kondisi yang sesuai dengan waktu dan proses penyajiannya. Ketika makanan dibawa keluar sekolah, pengawasan terhadap waktu konsumsi dan kondisi penyimpanan menjadi lebih sulit dilakukan.

Penguatan MBG melalui standar keamanan pangan menjadi semakin penting seiring dengan perluasan program. Jangkauan penerima manfaat yang besar membutuhkan sistem yang mampu menyediakan makanan secara rutin sekaligus menerapkan mekanisme pengawasan yang seragam di berbagai wilayah. Dalam konteks ini, penandaan batas waktu konsumsi pada setiap ompreng menjadi instrumen sederhana yang memiliki manfaat langsung.

Keamanan pangan juga sejalan dengan prinsip bahwa makanan bergizi harus memiliki kandungan gizi yang baik sekaligus aman dikonsumsi. Kandungan gizi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila makanan tidak ditangani secara benar. Karena itu, kualitas MBG perlu dilihat sebagai satu kesatuan mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, pemorsian, pengemasan, distribusi hingga waktu konsumsi.

Pedoman teknis MBG menempatkan keamanan pangan sebagai bagian dari operasional layanan. Penggunaan ompreng yang aman, pemeliharaan fasilitas SPPG, serta pengendalian mutu makanan menjadi bagian dari rangkaian penyelenggaraan program. Keamanan pangan bukan unsur tambahan, melainkan bagian integral dari pelayanan MBG.

Penerapan standar yang lebih jelas juga memberikan kepastian bagi SPPG dalam mengatur proses produksi, pengemasan, pengiriman hingga distribusi. Dengan pengaturan waktu yang terukur, makanan dapat tiba di sekolah dalam kondisi yang sesuai untuk segera dikonsumsi.

Peningkatan pengawasan memperlihatkan bahwa pelaksanaan MBG terus disempurnakan. Program berskala nasional membutuhkan evaluasi berkelanjutan, perbaikan prosedur, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta pengawasan di lapangan agar manfaatnya dapat diterima secara optimal.

Keamanan pangan menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlanjutan MBG. Kepercayaan masyarakat terhadap program tidak hanya dibangun melalui jumlah penerima manfaat atau keberagaman menu, tetapi juga kepastian bahwa makanan yang disediakan aman dikonsumsi. Karena itu, pencantuman batas waktu konsumsi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan.

*) Penulis adalah Content Writer di Medical Groovia

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengetatan standar pengolahan, distribusi, hingga pengendalian masa konsumsi makanan. Pencantuman informasi mengenai batas aman konsumsi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang diterima peserta didik dan penerima manfaat tetap aman, bermutu, serta layak dikonsumsi. Penguatan tersebut sejalan dengan pembenahan tata kelola MBG yang kini menjadi perhatian Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan bahwa standar keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan penyelenggaraan MBG. Menurutnya, evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga terhadap bahan baku dan proses pengolahan makanan. “Semua bahannya harus benar, dengan standar keamanan yang juga harus benar karena kita belajar dari faktor keracunan dan lain-lain,” tegas Sudaryono.

Sudaryono menjelaskan bahwa penguatan standar diperlukan agar seluruh SPPG menjalankan prosedur yang sama dan mampu menjaga kualitas makanan hingga diterima penerima manfaat. BGN juga memastikan SPPG yang tidak memenuhi ketentuan akan diberikan kesempatan melakukan perbaikan dan dapat dihentikan apabila tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan. “Kita akan perbaiki dan tegur, kalau memang tidak bisa memperbaiki, kita tutup,” katanya.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menekankan pentingnya pengawasan terpadu untuk memastikan pangan dalam program MBG memenuhi aspek keamanan dan mutu. Kerja sama BGN dan BPOM telah diperkuat melalui perjanjian kerja sama yang mencakup pengawasan keamanan pangan MBG. “Program MBG merupakan program strategis nasional yang memerlukan sistem pengawasan pangan yang kuat dan terintegrasi,” ujar Taruna.

Penguatan informasi batas aman konsumsi juga diharapkan membantu petugas SPPG, sekolah, dan penerima manfaat memahami waktu konsumsi makanan secara lebih jelas. Informasi tersebut dapat menjadi bagian dari pengendalian rantai pangan sehingga makanan tidak dikonsumsi setelah melewati batas keamanan yang ditetapkan.

Penguatan tersebut juga perlu disertai pencatatan waktu produksi, pengiriman, dan penerimaan makanan secara tertib. Dengan pencatatan yang konsisten, petugas dapat lebih mudah memastikan makanan dikonsumsi dalam rentang waktu yang aman serta melakukan penelusuran apabila ditemukan persoalan kualitas. Langkah ini turut memperkuat akuntabilitas setiap SPPG dalam menjalankan standar keamanan pangan.

Melalui standardisasi bahan baku, pengawasan dapur, penguatan informasi konsumsi, dan evaluasi berkelanjutan, pemerintah optimistis keamanan pangan MBG semakin terjamin. Langkah tersebut sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program dan memastikan makanan yang disalurkan benar-benar aman, bergizi, dan layak dikonsumsi.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan sistem monitoring berlapis di sekolahok. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap makanan yang diterima peserta didik tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi sesuai standar yang telah ditetapkan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan prasyarat utama dalam keberhasilan program MBG. Kepala BGN, Sudaryono, menyampaikan bahwa seluruh manfaat program, termasuk aspek edukasi dan pembentukan karakter siswa, hanya dapat tercapai apabila makanan yang disajikan telah terjamin keamanannya.

“Pendidikan terhadap siswa akan terlaksana manakala syarat pertamanya adalah menu makanan yang dibagikan kepada siswa itu harus aman. Semua ini tidak akan ada artinya jika menu yang diberikan tidak aman,” ujar Sudaryono.

Untuk itu, BGN melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan produksi di 27.489 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Melalui sistem monitoring berbasis pencatatan, seluruh tahapan pengolahan makanan diawasi secara ketat, mulai dari persiapan bahan, proses memasak, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah. Selain itu, BGN juga menetapkan penanggung jawab atau person in charge (PIC) di setiap sekolah sebagai lapisan pengawasan akhir.

“PIC melakukan pemeriksaan organoleptik dengan melihat, mencium, dan mencicipi makanan. Apabila tidak memenuhi standar, maka wajib tidak diberikan kepada siswa. Ini menjadi lapisan terakhir untuk memastikan keamanan pangan,” jelasnya.

Penguatan pengawasan juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menjalankan fungsi pengawasan dari hulu hingga hilir. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi faktor kunci keberhasilan program MBG, terutama bagi kelompok rentan.

“BPOM hadir untuk memastikan keamanan pangan dari proses produksi hingga diterima masyarakat. Prinsip kami jelas, bukan pangan kalau tidak aman,” tegas Taruna Ikrar.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan berkelanjutan guna mencegah terulangnya kasus keracunan pangan. “Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh agar setiap makanan benar-benar memenuhi standar keamanan dan mutu,” tambahnya.

Di tingkat daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan turut memastikan kualitas bahan baku melalui pengawasan pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jefri Boy Manderi, mengatakan pengawasan dilakukan untuk menjamin bahan pangan bebas dari cemaran berbahaya.

“Kami melakukan pengujian terhadap bahan pangan untuk memastikan tidak terdapat cemaran kimia sehingga layak dikonsumsi,” ujarnya.

Melalui sinergi lintas sektor dan penerapan sistem pengawasan berlapis, pemerintah optimistis Program MBG dapat berjalan optimal, sekaligus mendukung terwujudnya generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

(*/rls)

Oleh : Nancy Dora*

Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia seharusnya menjadi ruang refleksi tentang bagaimana demokrasi Indonesia terus tumbuh dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Di tengah semangat kemerdekaan yang identik dengan kebebasan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama, munculnya inisiatif kabinet bayangan dapat ditempatkan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Kehadirannya menunjukkan bahwa ruang partisipasi publik tetap terbuka dan masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, keberadaan kabinet bayangan tidak semestinya berhenti sebagai simbol politik atau sekadar menjadi panggung alternatif untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Momentum kemerdekaan justru dapat menjadi kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan gagasan yang konstruktif, menjaga persatuan, serta memastikan setiap kritik memiliki orientasi pada kepentingan nasional. Dengan demikian, perbedaan pandangan dapat menjadi bagian dari proses demokrasi yang memperkaya, bukan memperlebar jarak di tengah masyarakat.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming bahkan menegaskan penghormatannya terhadap berbagai bentuk pengawasan publik, termasuk inisiatif kabinet bayangan yang dilakukan anak-anak muda. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ruang demokrasi tetap terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun gagasan. Menurut Gibran, pengawasan publik yang objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola.

Pernyataan tersebut penting ditempatkan dalam konteks demokrasi Indonesia yang membutuhkan keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah membutuhkan kritik agar tidak berjalan tanpa koreksi, sementara masyarakat membutuhkan saluran partisipasi agar kebijakan publik dapat terus diawasi. Karena itu, kabinet bayangan sebenarnya memiliki peluang untuk menjadi salah satu instrumen masyarakat sipil dalam memperkuat kontrol publik terhadap pemerintahan.

Akan tetapi, peluang tersebut sekaligus membawa tanggung jawab besar. Kabinet bayangan tidak boleh hanya menjadi label politik yang menarik perhatian sesaat, apalagi sekadar memproduksi kritik tanpa menawarkan jalan keluar. Kehadiran sebuah kelompok yang mengklaim memiliki kapasitas untuk mengawasi pemerintahan semestinya diikuti dengan kemampuan menghadirkan kajian yang dapat diuji, rekomendasi yang realistis, serta alternatif kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham juga mengingatkan bahwa kebebasan dalam demokrasi harus disertai tanggung jawab dan manfaat bagi publik. Ia menilai pembentukan kabinet bayangan sah dalam kehidupan demokrasi, tetapi tidak seharusnya berhenti sebagai sensasi. Pandangan tersebut menjadi relevan karena demokrasi tidak hanya diukur dari banyaknya kelompok yang menyampaikan kritik, tetapi juga dari kualitas gagasan yang dihasilkan dan kontribusinya terhadap penyelesaian persoalan bangsa.

Dalam konteks itu, kritik terhadap pemerintah seharusnya tidak berhenti pada penilaian bahwa sebuah kebijakan salah atau tidak efektif. Kritik yang konstruktif perlu dilanjutkan dengan penjelasan mengenai akar persoalan, data pendukung, dampak yang mungkin muncul, serta pilihan kebijakan yang dapat dilakukan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh dan pemerintah mendapatkan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Tantangan Indonesia saat ini juga terlalu kompleks untuk diselesaikan hanya dengan pertarungan narasi politik. Persoalan ekonomi, pendidikan, ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, kecerdasan buatan, perubahan iklim, hingga penciptaan lapangan kerja membutuhkan pemikiran lintas disiplin dan kolaborasi berbagai kelompok. Jika kabinet bayangan memang diisi oleh akademisi, peneliti, dan aktivis, kapasitas tersebut semestinya menjadi modal untuk menghasilkan gagasan yang berbasis riset dan dapat diterapkan.

Momentum HUT ke-81 RI menjadi kesempatan bagi seluruh elemen bangsa untuk menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan juga tanggung jawab untuk membangun kehidupan demokrasi yang semakin matang. Demokrasi membutuhkan pemerintah yang terbuka terhadap kritik, tetapi juga membutuhkan kelompok masyarakat sipil yang mampu menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.

Karena itu, kabinet bayangan sebaiknya tidak menempatkan dirinya sebagai pemerintahan tandingan. Peran yang jauh lebih penting adalah menjadi mitra kritis yang mampu menguji kebijakan secara objektif sekaligus menawarkan alternatif. Ketika sebuah kebijakan dinilai kurang tepat, masyarakat tidak hanya perlu diberi tahu mengenai kelemahannya, tetapi juga harus ditawarkan pilihan perbaikannya.

Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan demokrasi yang mampu mengubah perbedaan pandangan menjadi energi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Pemerintah dapat mengambil manfaat dari kritik yang konstruktif, sementara kelompok pengawas publik dapat menunjukkan kualitasnya melalui konsistensi, data, dan solusi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kabinet bayangan bukanlah seberapa sering namanya muncul di ruang publik, seberapa keras kritik yang disampaikan, atau seberapa besar perhatian media yang diperoleh. Ukurannya adalah seberapa jauh gagasan yang dihasilkan mampu memperkaya perdebatan kebijakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di tengah momentum HUT ke-81 RI, tantangan tersebut menjadi semakin penting. Jangan sampai kabinet bayangan hanya menjadi simbol politik. Ia harus mampu membuktikan bahwa kebebasan berdemokrasi dapat diwujudkan menjadi pengawasan yang berkualitas, gagasan yang konkret, dan solusi nyata bagi Indonesia.
*Penulis adalah Pengamat Politik

Oleh: Ricky Rinaldi

Menjelang Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian publik menyusul munculnya Kabinet Bayangan yang dibentuk sejumlah akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil. Kehadirannya menambah warna dalam diskursus demokrasi, khususnya terkait pengawasan terhadap pemerintahan dan alternatif kebijakan.

Dalam negara demokratis, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar. Kritik terhadap pemerintah memiliki fungsi penting untuk memastikan kebijakan publik terus dievaluasi. Namun, kebebasan berpendapat perlu berjalan bersama tanggung jawab. Perbedaan pandangan hendaknya tidak berkembang menjadi kegaduhan yang mengaburkan persoalan substantif atau mengganggu kepentingan masyarakat.

Kabinet Bayangan diperkenalkan pada Juli 2026 dengan melibatkan sejumlah tokoh dari kalangan akademisi, peneliti, dan masyarakat sipil. Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari, sebagai salah satu penggagas, menjelaskan bahwa wadah tersebut dimaksudkan sebagai instrumen pengawasan sekaligus penyusun alternatif kebijakan terhadap pemerintah. Kehadirannya menunjukkan bahwa ruang bagi masyarakat sipil untuk memberikan evaluasi dan menawarkan perspektif berbeda tetap terbuka dalam kehidupan demokrasi.

Karena itu, keberadaan Kabinet Bayangan semestinya tidak hanya diukur dari perhatian publik setelah pembentukannya, tetapi dari kualitas gagasan yang dihasilkan. Jika ingin menjalankan fungsi pengawasan, kelompok tersebut perlu menunjukkan bahwa kritik disusun berdasarkan fakta, data, dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Alternatif yang ditawarkan juga perlu mempertimbangkan kondisi nyata dan kemungkinan penerapannya.

Hal tersebut penting karena Indonesia menghadapi berbagai agenda pembangunan yang membutuhkan perhatian bersama. Ketahanan pangan, energi, pendidikan, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan merupakan persoalan yang dampaknya dirasakan masyarakat. Ruang publik sebaiknya tidak hanya dipenuhi perdebatan mengenai siapa yang benar dan salah, tetapi dimanfaatkan untuk membahas penyelesaian berbagai persoalan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai keberadaan Kabinet Bayangan berada dalam ruang demokrasi. Namun, dinamika tersebut semestinya diarahkan pada politik berbasis gagasan dan penyelesaian masalah. Pandangan ini memberikan ukuran bahwa aktivitas politik seharusnya tidak hanya mengejar perhatian publik, tetapi juga menghasilkan pemikiran yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab merespons kritik secara proporsional. Kritik yang didukung fakta dapat menjadi bahan evaluasi, sementara informasi yang tidak memiliki dasar dapat diuji melalui data. Dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil akan lebih bermanfaat apabila kedua pihak bersedia mendengarkan argumentasi masing-masing dan menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan utama.

Momentum HUT ke-81 RI memberikan konteks penting. Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan panjang yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang. Perbedaan pandangan tidak menghilangkan tujuan bersama untuk membangun Indonesia. Setiap pihak dapat memiliki pendapat berbeda, tetapi kepentingan bangsa harus tetap menjadi pertimbangan utama.

Tantangan semakin besar di era digital karena informasi politik dapat menyebar sangat cepat. Pernyataan yang belum terverifikasi dapat menjadi bahan perdebatan luas. Masyarakat perlu memeriksa informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Kelompok yang terlibat dalam perdebatan politik juga bertanggung jawab menyampaikan informasi secara utuh agar perbedaan tidak berubah menjadi kesalahpahaman.

Perbedaan antara kritik dan provokasi juga perlu dipahami. Kritik bertujuan menunjukkan persoalan sekaligus membuka peluang perbaikan, sedangkan provokasi cenderung memperbesar ketegangan tanpa menawarkan jalan keluar. Kritik tetap diperlukan, tetapi penyampaiannya harus mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat. Menjelang kemerdekaan, ruang publik seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan secara sehat dan memperkuat rasa kebangsaan.

Keberadaan Kabinet Bayangan dapat memberikan kontribusi apabila mampu menghasilkan kajian dan alternatif kebijakan yang bermanfaat. Masyarakat sipil memiliki kesempatan menunjukkan bahwa pengawasan dapat dilakukan secara konstruktif. Pemerintah juga dapat membuktikan kinerjanya melalui kebijakan yang hasilnya dapat dinilai secara terbuka. Pengawasan dan pemerintahan tidak harus saling meniadakan karena keduanya memiliki posisi berbeda dalam demokrasi.

Masyarakat mempunyai posisi penting sebagai penilai. Publik dapat melihat apakah kritik memiliki dasar, alternatif yang ditawarkan realistis, serta kebijakan pemerintah memberikan hasil sesuai kebutuhan. Semakin kritis masyarakat menerima informasi, semakin kecil ruang bagi narasi politik yang hanya mengejar sensasi.

Menjelang HUT ke-81 RI, kedewasaan politik menjadi bagian penting dari semangat kemerdekaan. Kebebasan berpendapat harus tetap dijaga karena merupakan bagian dari demokrasi, tetapi kebebasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab. Setiap kelompok memiliki hak menyampaikan kritik dan menawarkan gagasan, sementara pemerintah memiliki kewajiban menjalankan pemerintahan serta mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada masyarakat.

Karena itu, Kabinet Bayangan sebaiknya dinilai melalui kualitas gagasan dan solusi yang ditawarkan. Kritik yang kuat bukan sekadar kritik yang ramai dibicarakan, melainkan kritik yang mampu menunjukkan masalah secara jelas dan memberikan alternatif penyelesaian. Perdebatan politik juga akan lebih bermanfaat apabila menghasilkan pemahaman baru dan mendorong perbaikan kebijakan.

Dengan mengutamakan data, dialog, dan kepentingan masyarakat, dinamika politik dapat diarahkan menjadi proses yang produktif. Persatuan bangsa tidak berarti semua pihak harus memiliki pandangan yang sama, melainkan mampu menempatkan perbedaan dalam kerangka kepentingan Indonesia. Menjelang HUT ke-81 RI, semangat tersebut penting dijaga agar demokrasi tidak sekadar menghasilkan kegaduhan, tetapi mampu melahirkan gagasan dan solusi yang memperkuat kehidupan berbangsa serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

*) Penulis merupakan pengamat isu strategis.

Jakarta – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, munculnya inisiatif yang menamakan diri sebagai “Kabinet Bayangan” dari segelintir kalangan masyarakat sipil dinilai sebagai manuver politik yang tidak relevan dan tidak memiliki dasar ketatanegaraan yang jelas.

Kehadiran kelompok semacam itu justru dikhawatirkan bukan untuk menawarkan alternatif kebijakan yang nyata, melainkan sekadar menjadi corong narasi provokatif yang berpotensi memperlebar polarisasi dan memecah belah persatuan di tengah masyarakat.

Analis komunikasi politik sekaligus Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menyiratkan keraguannya terhadap eksistensi kelompok-kelompok semacam ini.

Ia menilai masyarakat sebenarnya membutuhkan tokoh yang mampu konsisten menghasilkan gagasan riil, bukan sekadar tampil mencari panggung sebagai kritikus musiman yang memanfaatkan momentum.

“Masyarakat lebih membutuhkan tokoh atau kelompok yang konsisten menelurkan ide, bukan sekadar kritikus yang bergantung pada momentum kebijakan penguasa,” ujar Hendri.

Menurut pemaparan Hendri, meski konsep shadow cabinet lazim di negara bersistem parlementer, penerapannya sangat tidak relevan dalam konteks sistem presidensial di Indonesia.

Kelompok yang menggunakan embel-embel tersebut dinilai gagal membuktikan kontribusinya dan lebih sering terjebak sebagai pihak yang sekadar menyudutkan pemerintah tanpa memberikan solusi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh publik.

Dalam kehidupan bernegara, kritik memang diizinkan. Namun, apa yang kerap disuarakan oleh kelompok pembentuk kabinet fiktif ini dinilai miskin kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, minim data valid, dan sama sekali tidak menawarkan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sementara itu, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah secara tegas menyoroti ketiadaan legitimasi dari pembentukan Kabinet Bayangan. Menurutnya, kelompok tersebut sama sekali tidak memiliki mandat konstitusional, sehingga klaim mereka seolah-olah bertindak mengawasi layaknya institusi negara adalah sebuah kekeliruan besar.

“Keberadaan kabinet bayangan itu seperti badut. Hanya menjadi bahan tertawaan. Mereka tidak memiliki legitimasi dari rakyat dan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kebijakan negara,” kata Amir

Amir menegaskan bahwa satu-satunya pemerintahan yang sah dan memiliki kewenangan menjalankan negara adalah pemerintahan yang memperoleh mandat dari rakyat melalui mekanisme konstitusional.

Jakarta – Wacana pembentukan kabinet bayangan atau shadow cabinet oleh koalisi masyarakat sipil menjadi bagian dari dinamika demokrasi menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Namun, gagasan tersebut diingatkan agar tidak berkembang menjadi polemik yang justru memicu kegaduhan politik dan mengaburkan substansi kritik terhadap pemerintah.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menilai penyampaian pendapat merupakan hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi. Menurutnya, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan dan kritik sebagai bagian dari kebebasan berekspresi namun tetap menjaga kondusifitas.

“Yang penting jangan membuat kegaduhan, kalau dalam perdebatan konseptual itu baik. Demokrasi jangan diukur pada ramainya, diukur sejauh mana manfaat ke rakyat,” ujarnya.

Idrus mengatakan pembentukan kabinet bayangan tidak perlu dipersoalkan selama menjadi sarana menyampaikan gagasan dan kritik secara konstruktif. Meski demikian, ia mengingatkan setiap ekspresi politik tetap perlu mempertimbangkan kepentingan publik serta menjaga stabilitas nasional.

Di sisi lain, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai konsep kabinet bayangan belum memiliki landasan politik maupun konstitusional yang kuat di Indonesia. Menurutnya, konsep tersebut lebih berkembang dalam sistem parlementer, ketika oposisi memiliki posisi sebagai alternatif pemerintahan.

“Indonesia menganut sistem presidensial sehingga mekanisme checks and balances telah diatur melalui lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional. Karena itu, konsep kabinet bayangan tidak memiliki kedudukan formal dalam sistem ketatanegaraan kita,” ujar Ujang.

Ujang menilai penerapan konsep tersebut perlu dicermati agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Dalam sistem presidensial Indonesia, pengawasan terhadap pemerintah telah memiliki jalur melalui parlemen dan lembaga negara sesuai ketentuan konstitusi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai kritik terhadap pemerintah lebih efektif jika disalurkan melalui mekanisme politik yang memiliki legitimasi. Menurutnya, gagasan alternatif tetap penting, tetapi perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengawasan yang konstruktif.

“Demokrasi membutuhkan kritik yang konstruktif, tetapi kritik tersebut sebaiknya tetap disalurkan melalui mekanisme yang telah diatur dalam sistem politik nasional agar tidak menimbulkan kebingungan di ruang publik,” kata Agung.

Menjelang HUT ke-81 RI, dinamika tersebut dinilai menjadi bagian dari proses pendewasaan demokrasi. Penguatan pengawasan, penyampaian kritik, dan gagasan alternatif diharapkan tetap berjalan tanpa mengorbankan persatuan maupun stabilitas politik nasional. (*)

Jakarta — Pemerintah melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal di tengah berkembangnya modus penipuan digital yang semakin canggih, terorganisasi, dan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI).

Ketua Satgas PASTI, Rizal Ramadhani mengatakan Satgas PASTI telah berhasil menghentikan 1.220 entitas keuangan ilegal sepanjang periode Januari hingga 31 Juli 2026. Dari jumlah tersebut, aktivitas pinjaman online (pinjol) ilegal menjadi yang paling dominan.

“Satgas PASTI telah menghentikan 1.220 entitas keuangan ilegal, yang terdiri atas 951 pinjaman online ilegal, 240 penawaran investasi ilegal, 27 gadai ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya,” ungkap Rizal.

Rizal melanjutkan, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang dibentuk oleh OJK dan Satgas PASTI juga memperoleh hasil positif. Sejak diresmikan pada 22 November 2024 hingga saat ini, sebanyak 607.210 rekening yang berkaitan dengan aktivitas ilegal berhasil diblokir. Kemudian, IASC juga berhasil mengidentifikasi 145.503 nomor penipuan.

“Upaya penanganan yang dilakukan juga menghasilkan pemblokiran dana korban sebesar Rp724,1 miliar, dengan nilai dana yang berhasil dikembalikan kepada korban mencapai Rp204,3 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK sekaligus Dewan Pembina Satgas PASTI, Dicky Kartikoyono menjelaskan bahwa penguatan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dilakukan melalui sejumlah langkah strategis, meliputi pengembangan sistem kerja Satgas PASTI yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi, penguatan tata kelola kelembagaan dan keanggotaan, peningkatan efektivitas penanganan entitas keuangan ilegal, serta penanganan Warga Negara Indonesia Bermasalah (WNIB) yang terindikasi terlibat dalam jaringan penipuan daring lintas negara.

“Satgas PASTI akan terus memperkuat sistem operasional terintegrasi melalui pengembangan Aplikasi Anti-Penipuan, Reporting and Money Trail System, serta Repository/Hub Data Nasional guna mendukung deteksi dini, pelaporan, pelacakan aliran dana, dan penanganan aktivitas keuangan ilegal secara lebih cepat dan efektif,” terang Dicky.

Menurut Dicky, transformasi digital telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian. Namun, perkembangan teknologi pada saat yang sama juga membuka ruang bagi munculnya berbagai modus kejahatan keuangan yang semakin canggih, terorganisasi, dan melibatkan jaringan lintas yurisdiksi.

“Optimalisasi Satgas PASTI menjadi semakin penting seiring meningkatnya ancaman penipuan digital yang memanfaatkan Artificial Intelligence (AI), deepfake, impersonation, phishing, dan social engineering,” jelas Dicky.

Perkembangan teknologi AI yang semakin canggih memungkinkan pelaku kejahatan membuat konten maupun identitas digital yang semakin menyerupai pihak yang sebenarnya sehingga berpotensi meningkatnya kasus penipuan digital. Diharapkan melalui optimalisasi Satgas PASTI dan IASC, pemerintah berupaya mempercepat penanganan sekaligus memperkuat pelindungan masyarakat dari berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal dan penipuan digital. (*)

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menghadapi perkembangan penipuan keuangan ilegal yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Penguatan koordinasi penting untuk mengantisipasi semakin canggihnya modus penipuan digital, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang semakin aktif menggunakan layanan keuangan berbasis digital.

Pengamat ekonomi digital dari Universitas Indonesia (UI), Heru Sutadi mengatakan perkembangan AI memberikan manfaat besar bagi sektor keuangan, tetapi teknologi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menciptakan modus penipuan yang lebih meyakinkan.

“Perkembangan AI harus diikuti dengan penguatan pengawasan dan literasi masyarakat. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan keuangan, tetapi pada saat yang sama juga dapat digunakan pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan dengan modus yang semakin sulit dikenali,” ujar Heru.

Di sisi lain, penguatan pengawasan terhadap aktivitas keuangan digital juga perlu dilakukan secara adaptif mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah dan OJK dinilai perlu meningkatkan kemampuan deteksi terhadap pola pola penipuan baru, memperkuat mekanisme pelaporan masyarakat, serta meningkatkan edukasi mengenai ciri-ciri layanan keuangan ilegal.

Sementara itu, pengamat keamanan siber, Alfons Tanujaya menilai kolaborasi antara pemerintah, OJK, aparat penegak hukum, industri jasa keuangan, dan penyedia platform digital menjadi kunci dalam mempersempit ruang gerak pelaku penipuan keuangan ilegal. Menurutnya, pertukaran informasi mengenai modus baru dan pola transaksi mencurigakan perlu dilakukan secara cepat agar potensi kerugian masyarakat dapat diminimalkan.

“Penanganan penipuan berbasis AI tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Diperlukan koordinasi dan sistem deteksi yang mampu merespons laporan masyarakat secara cepat, terutama ketika pelaku memanfaatkan teknologi untuk menyamarkan identitas dan membangun kepercayaan korban,” kata Alfons.

Penguatan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal juga dinilai perlu diiringi dengan peningkatan literasi keuangan dan digital masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi, pinjaman, atau layanan keuangan yang menjanjikan keuntungan tidak wajar, terlebih apabila disampaikan melalui akun maupun konten digital yang belum dapat diverifikasi.

Melalui sinergi pemerintah dan OJK serta dukungan industri dan masyarakat, upaya pemberantasan penipuan keuangan ilegal berbasis AI diharapkan semakin efektif. Penguatan pengawasan, percepatan penanganan laporan, pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini, serta edukasi publik menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, sehat, dan terpercaya.

Oleh: Hanan Alfawazi*)

Transformasi digital di sektor keuangan telah membawa manfaat besar bagi masyarakat. Akses terhadap layanan pembayaran, pembiayaan, investasi, dan berbagai produk finansial kini jauh lebih mudah dijangkau, bahkan oleh masyarakat di wilayah yang sebelumnya minim akses perbankan konvensional. Namun, kemudahan itu turut membuka celah baru ketika teknologi kecerdasan buatan (AI) mulai dimanfaatkan untuk memperkuat modus penipuan. Pelaku kini dapat mengemas penawaran keuangan ilegal dengan tampilan yang lebih meyakinkan dengan memanfaatkan identitas palsu, membangun komunikasi yang menyerupai lembaga resmi, hingga merancang narasi yang sulit dibedakan oleh masyarakat yang belum memiliki literasi digital dan finansial memadai.

Ancaman ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai isu tata kelola ruang digital sekaligus perlindungan konsumen. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menilai penipuan daring kini semakin berkelindan dengan aktivitas keuangan ilegal dan pencucian uang, sehingga online scam tidak dapat lagi dilihat sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan membutuhkan respons cepat, terintegrasi, dan berbasis intelijen keuangan.

Pernyataan tersebut mencerminkan bagaimana perkembangan modus penipuan menuntut perubahan pendekatan pengawasan. Jika sebelumnya masyarakat umumnya menghadapi tawaran investasi bodong atau pinjaman ilegal lewat pesan teks yang relatif mudah dikenali kejanggalannya, kini teknologi digital memungkinkan pelaku membangun skema yang jauh lebih terstruktur dan sulit dideteksi. AI bahkan dapat menghasilkan materi komunikasi yang terlihat profesional sehingga calon korban lebih mudah percaya dengan menjadikan kewaspadaan konsumen bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan keuangan nasional.

Dalam kondisi seperti ini, respons pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menjadi semakin relevan. Ketua Satgas PASTI, Rizal Ramadhani, dalam pemberitaan terbaru mengenai penindakan entitas keuangan ilegal, menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap aktivitas yang tidak memiliki izin resmi dan berpotensi merugikan masyarakat. Penutupan entitas ilegal menunjukkan bahwa pengawasan tidak berhenti pada tahap edukasi, tetapi juga diarahkan untuk memutus akses pelaku terhadap calon korban baru.

Angka-angka penindakan memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan ancaman hipotetis, melainkan realitas yang terjadi setiap hari. OJK dan Satgas PASTI telah berulang kali menghentikan operasi berbagai entitas keuangan ilegal. Pada kuartal I 2026 saja, OJK menerima 10.516 pengaduan terkait entitas jasa keuangan illegal, 8.515 di antaranya berkaitan dengan pinjaman daring ilegal dan 1.933 terkait investasi illegal, dan telah memblokir 953 entitas pinjaman daring ilegal pada periode yang sama.

Besarnya angka tersebut memperlihatkan bahwa ekosistem penipuan keuangan ilegal terus beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi. Karena itu, penindakan harus berjalan beriringan dengan pencegahan. Masyarakat perlu dibekali kemampuan mengenali ciri layanan keuangan ilegal, memeriksa legalitas perusahaan lewat kanal resmi, menghindari pemberian data pribadi sembarangan, dan tidak mudah tergoda tawaran keuntungan tidak masuk akal, sementara regulator terus memperkuat kemampuan mendeteksi pola baru sebelum korban bertambah.

Dalam konteks itu, langkah OJK mengembangkan aplikasi untuk mengidentifikasi entitas jasa keuangan legal dan ilegal menjadi upaya strategis memperkuat literasi dan perlindungan konsumen. Dicky Kartikoyono menilai teknologi dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pencegahan, bukan hanya oleh pelaku kejahatan. Upaya ini perlu diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Deputi Bidang V Kemenko Polkam RI, Eko Dono Indarto, menempatkan penguatan penindakan sebagai respons terhadap meningkatnya penipuan berbasis teknologi yang membutuhkan penanganan terpadu di bidang ekonomi, teknologi, keamanan informasi, dan penegakan hukum.

Kebutuhan ini semakin mendesak karena pelaku dapat beroperasi lintas platform dan wilayah dengan mudah yang diawali dari media sosial, berlanjut lewat aplikasi pesan instan, lalu memanfaatkan rekening atau instrumen pembayaran tertentu untuk menampung dana korban. Respons yang hanya dilakukan satu institusi berisiko menyisakan celah bagi pelaku untuk terus beroperasi.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa penyalahgunaan AI dalam penipuan bukan alasan untuk menganggap seluruh teknologi digital sebagai ancaman. Persoalan utamanya terletak pada bagaimana teknologi tersebut digunakan. AI tetap dapat menjadi instrumen produktivitas dan inovasi apabila ditempatkan dalam ekosistem yang memiliki pengawasan memadai, standar keamanan yang jelas, serta literasi masyarakat yang terus ditingkatkan. Arah kebijakan pemerintah sebaiknya memastikan inovasi digital tetap berkembang tanpa mengorbankan keamanan konsumen.

Pada akhirnya, munculnya penipuan berbasis AI justru mempertegas pentingnya penguatan tata kelola ekonomi digital Indonesia secara menyeluruh. Penindakan terhadap entitas ilegal, pemanfaatan teknologi untuk identifikasi risiko, koordinasi lintas lembaga, serta peningkatan literasi masyarakat perlu berjalan sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan.

Langkah OJK bersama Satgas PASTI dan kementerian/lembaga terkait menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat membutuhkan respons yang adaptif terhadap perubahan modus kejahatan. Dengan memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat mengenali risiko sejak dini, Indonesia memiliki fondasi yang semakin kokoh untuk membangun ruang keuangan digital yang aman, terpercaya, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial