Bakom RI: MBG dan KDMP Jadi Investasi Masa Depan, Perkuat SDM dan Ekonomi Masyarakat Desa

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi bagian penting dari investasi jangka panjang Indonesia dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat hingga tingkat desa.

Kedua program tersebut diarahkan agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan, tetapi semakin dirasakan masyarakat pedesaan dan kelompok ekonomi bawah.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Hariqo Satria, mengatakan KDMP memiliki visi besar untuk memperkuat perputaran ekonomi di desa dan kelurahan.

“Nah, agar perputaran uang di desa ini juga banyak, perputaran uang di kelurahan ini juga banyak, maka pemerintah itu membangun koperasi desa merah putih, kampung nelayan,” ujar Hariqo.

Menurut Hariqo, keberadaan KDMP juga dapat menjadi instrumen untuk memperpendek rantai pasok dan memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku ekonomi.

“Koperasi Desa Merah Putih ini membuat para petani yang selama ini tidak sejahtera karena adanya tengkulak, ini kita langsung dibeli oleh Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi rantai pasoknya itu yang dipotong,” katanya.

Di sisi lain, MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi melalui keterlibatan petani, peternak, pekebun, nelayan, dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok.

“MBG ini memang terbukti mengurangi pengeluaran orang tua. Kemudian menambah pendapatan dari para petani, peternak, pekebun, nelayan, dan UMKM,” ujarnya.

Hariqo menilai penguatan kedua program tersebut membutuhkan partisipasi dan pengawasan masyarakat.

“Program ini program kita semua, dan dijalankan menggunakan uang rakyat,” lanjutnya.

Karena itu, kritik dan saran masyarakat dinilai penting agar pelaksanaan MBG dan KDMP semakin transparan, tepat sasaran, serta terus mengalami perbaikan.

Pemerintah juga memperkuat pengawasan MBG melalui pemanfaatan teknologi dan kanal pelaporan. BGN, misalnya, tengah menyiapkan aplikasi rating agar sekolah dapat memberikan penilaian langsung terhadap layanan SPPG, termasuk kualitas menu dan ketepatan waktu pengiriman.

Hariqo menegaskan bahwa keberhasilan MBG dan KDMP membutuhkan sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha.

“Sinergi ini kekuatan terbesar kita hari ini,” katanya.

Dengan pendekatan tersebut, MBG dan KDMP dapat dipandang sebagai investasi pembangunan yang manfaatnya tidak berhenti pada kebutuhan hari ini, tetapi diarahkan untuk membangun generasi yang lebih sehat, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta menciptakan ekosistem ekonomi desa yang semakin mandiri dan berkelanjutan.

MBG Dan KDMP Menjadi Investasi Tingkatkan SDM dan Ekonomi Desa

Oleh: Mahmud Sutramitajaya)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi bagian dari strategi pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa. Kedua program tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045.

Tenaga Ahli Bakom RI, Hariqo Satria mengatakan pembangunan SDM perlu didukung pemenuhan kebutuhan dasar, terutama kesehatan dan gizi. Menurutnya, masyarakat membutuhkan dukungan agar dapat menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan sejahtera dalam jangka panjang. Upaya tersebut juga berjalan melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan secara berkala.

Namun, perhatian terhadap pembangunan SDM juga perlu berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks tersebut, KDMP diarahkan untuk memperkuat perputaran ekonomi di desa dan kelurahan sehingga aktivitas usaha tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Keberadaan koperasi diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sekaligus memperkuat rantai pasok berbagai komoditas lokal.

Menurut Tenaga Ahli Bakom RI Hariqo Satria, penguatan ekonomi desa dapat mendorong masyarakat untuk tetap tinggal dan mengembangkan kehidupan di daerah asal. Perputaran ekonomi yang semakin kuat di desa dapat membuka peluang usaha sekaligus mendukung terbentuknya ekosistem ekonomi lokal yang lebih produktif.

Sementara itu, MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Program tersebut terus dikembangkan melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP), pengawasan, serta perbaikan tata kelola. Keterlibatan masyarakat, orang tua, guru, akademisi, organisasi mahasiswa, dan berbagai kelompok masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong penyempurnaan pelaksanaan program.

MBG juga memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan petani, peternak, pekebun, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok. Dengan demikian, manfaat MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG terus berkembang. Tenaga Ahli Bakom RI Hariqo Satria menyebut lebih dari 80 persen dapur MBG telah melibatkan sedikitnya satu UMKM yang berada di sekitar lokasi SPPG. Rata-rata dapur tersebut juga melibatkan beberapa UMKM. Kondisi ini menunjukkan terbukanya peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pelaksanaan MBG.

Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG turut diperkuat melalui pemanfaatan teknologi. Sejumlah inovasi seperti Kurir MBG, aplikasi Kurir MBG, dan Radar MBG dikembangkan untuk mendukung pemantauan pelaksanaan program. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk melihat kesesuaian menu dengan kebutuhan gizi sekaligus mendukung pengawasan terhadap rantai pasok bahan pangan.

Pengembangan sistem digital juga diarahkan untuk mendukung transparansi dan efisiensi. Rencana pengembangan marketplace dapat menjadi bagian dari upaya mempertemukan kebutuhan dapur MBG dengan pemasok secara lebih terstruktur. Langkah tersebut sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk terhubung dengan kebutuhan program secara lebih luas.

Di sisi lain, KDMP memiliki peran dalam memperkuat rantai distribusi komoditas masyarakat desa. Koperasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mempertemukan hasil produksi petani dan pelaku usaha dengan kebutuhan masyarakat. Sejumlah KDMP di berbagai daerah telah menunjukkan perkembangan usaha yang dapat menjadi contoh bagi koperasi lainnya.

Beberapa koperasi bahkan mencatat pertumbuhan omzet dalam waktu relatif singkat. Koperasi Kelurahan Merah Putih di Banjarsari, misalnya, disebut telah mencatat omzet sekitar Rp300 juta dalam enam bulan. Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih di Wonokerto, Sukorejo, Pasuruan, mengalami peningkatan omzet dari modal awal Rp2 juta menjadi rata-rata Rp260 juta per bulan. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peluang bagi koperasi desa untuk menjadi bagian dari penggerak ekonomi lokal.

Pengembangan KDMP tetap perlu memperhatikan potensi masing-masing daerah. Wilayah pesisir memiliki karakter ekonomi yang berbeda dengan kawasan pertanian, perkebunan, maupun daerah yang dekat dengan sentra peternakan. Karena itu, pengelolaan koperasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat agar manfaat ekonominya semakin optimal.

Kolaborasi tersebut diperlukan karena pembangunan SDM dan ekonomi desa memiliki keterkaitan yang erat. Pemenuhan gizi menjadi fondasi bagi masyarakat yang produktif, sementara penguatan ekonomi desa memberikan dukungan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk berkembang di daerahnya. MBG dan KDMP dengan demikian saling melengkapi dalam membangun kualitas manusia sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

Tenaga Ahli Bakom RI Hariqo Satria menilai investasi pada kesehatan, gizi, dan penguatan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari upaya mempersiapkan generasi Indonesia menuju 2045. Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan, MBG dan KDMP diharapkan terus memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas SDM, memperkuat ekonomi desa, serta mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

Investasi 2027 Dipatok Rp2.322 Triliun, Pemerintah Dorong Hilirisasi hingga Industri Lokal

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat investasi sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Target realisasi investasi 2027 ditetapkan sebesar Rp2.322 triliun, meningkat 13,8 persen dibandingkan target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Pemerintah juga mengarahkan investasi agar tidak berhenti pada peningkatan modal, tetapi menghasilkan lapangan kerja, memperkuat industri lokal, meningkatkan penerimaan negara, dan menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi.

Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai prospek pencapaian target investasi masih terbuka lebar. Menurutnya, realisasi investasi hingga semester I 2026 telah mencapai Rp1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target tahunan.

“Kalau kita berbicara target, memang selama lima hingga delapan tahun terakhir, targetnya selalu tercapai. Kita melihat angkanya tahun 2026, investasi sudah terjadi sebesar Rp1.010 triliun. Artinya itu 49,5 persen dari target, yang menurut saya akhir tahun mendekati lebih 100 persen,” ujarnya.

Capaian tersebut juga menunjukkan peran investasi yang semakin besar terhadap perekonomian. Pada triwulan II 2026, investasi tumbuh 6,87 persen dan menyumbang sekitar 39 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Realisasi semester I juga menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia.

Wijayanto menjelaskan investasi dapat memberikan dampak berantai apabila diarahkan ke sektor yang memiliki rantai pasok panjang, padat karya, serta mampu menciptakan nilai tambah.

“Investasi yang mempunyai supply chain panjang, yang menciptakan nilai tambah, lapangan kerja berkualitas, dan penerimaan negara yang tinggi bagi pemerintah,” katanya.

Karena itu, pemerintah perlu terus mendorong investasi yang menggerakkan manufaktur, perikanan, agroindustri, pariwisata, serta UMKM. Investasi di sektor-sektor tersebut dinilai dapat memperkuat ekonomi daerah sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Hilirisasi juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Wijayanto menilai hilirisasi perlu didorong hingga menghasilkan produk jadi.

“Kalau bisa memproduksi mobil dan motor listrik, kemudian akan terus bergerak ke hilir. Dan di situ baru muncul nilai tambah perekonomian negara, pekerjaan berkualitas,” tegasnya.

Data pemerintah menunjukkan investasi hilirisasi pada semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun atau 29,7 persen dari total investasi nasional. Sebanyak 75,7 persen investasi hilirisasi tersebut berada di luar Jawa.

Dengan penguatan hilirisasi, industri lokal, UMKM, pariwisata, serta tata kelola penerimaan negara, investasi diharapkan tidak sekadar mengejar angka realisasi. Pemerintah memiliki ruang untuk memastikan modal yang masuk menghasilkan kapasitas produksi, lapangan kerja berkualitas, dan nilai tambah yang semakin besar bagi perekonomian nasional.

Ekonom: Investasi Manufaktur hingga Pariwisata Bisa Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta – Investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan aktivitas ekonomi di daerah. Capaian investasi nasional yang terus tumbuh menunjukkan besarnya potensi investasi dalam memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai capaian investasi Indonesia menunjukkan tren positif. Menurutnya, target investasi nasional dalam beberapa tahun terakhir relatif mampu direalisasikan.

“Kalau kita berbicara target, memang selama lima hingga delapan tahun terakhir, targetnya selalu tercapai. Kita melihat angkanya tahun 2026, investasi sudah terjadi sebesar Rp1.010 triliun. Artinya itu 49,5 persen dari target, yang menurut saya akhir tahun mendekati lebih 100 persen. Sangat tinggi potensinya itu. 2027, Rp2.322 triliun, ini juga akan tercapai,” ujar Wijayanto.

Menurut Wijayanto, investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena menghasilkan output dan aktivitas ekonomi baru. Namun, dampak investasi akan semakin besar apabila diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan memiliki rantai pasok panjang.

“Memang benar, investasi itu mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dia menghasilkan output. Misalnya, investasi di sektor pertambangan, di sektor investasi intensif. Investasi yang labor intensif, yang menciptakan lapangan kerja. Investasi yang mempunyai supply chain panjang, yang menciptakan nilai tambah, lapangan kerja berkualitas, dan penerimaan negara yang tinggi bagi pemerintah,” katanya.

Ia menekankan investasi juga perlu memberikan efek pengganda terhadap industri lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Investasi di sektor manufaktur, perikanan, serta berbagai sektor produktif lainnya diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi turut menggerakkan perekonomian daerah dan memperluas penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Selain sektor produktif tersebut, Wijayanto melihat pariwisata memiliki peluang besar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, terutama karena karakter sektor tersebut yang bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.

“Wisata itu adalah sektor yang sangat potensial. Dan ini bisa menumbuhkan ekonomi lokal, ekonomi kerakyatan. Jadi selama ini memang pariwisata ini agak absen dari perhatian pemerintah. Dan menurut saya, Kementerian Pariwisata harus dijadikan kementerian yang agresif, motor pertumbuhan,” pungkasnya. (*)

Investasi Produktif dan Hilirisasi Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jakarta,- Pemrintah terus mendorong investasi produktif dan hilirisasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi yang masuk tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas rantai pasok, menggerakkan sektor usaha lokal, serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena menghasilkan output dan memperluas aktivitas produktif. Menurutnya, dampak investasi akan semakin besar apabila diarahkan pada sektor yang memiliki kebutuhan tenaga kerja tinggi serta rantai pasok yang panjang.

“Investasi mendorong pertumbuhan ekonomi, karena menghasilkan output. Misalnya, investasi di sektor pertambangan, di sektor investasi intensif. Investasi yang labor intensif, yang menciptakan lapangan kerja,” ujar Wijayanto.

Ia menjelaskan, investasi dengan rantai pasok panjang berpotensi menciptakan nilai tambah yang lebih luas, sekaligus membuka lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, investasi perlu diarahkan agar manfaat ekonominya tidak berhenti pada perusahaan atau sektor tertentu, tetapi dapat menyebar ke berbagai lapisan perekonomian.

Menurut Wijayanto, penguatan investasi juga perlu disertai dengan keterlibatan industri lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Investasi pada sektor manufaktur, perikanan, maupun sektor produktif lainnya diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menciptakan keterkaitan ekonomi dengan daerah.

Keterhubungan tersebut dapat memperkuat rantai pasok domestik sehingga pelaku usaha lokal memperoleh peluang untuk menjadi bagian dari aktivitas produksi. Dengan demikian, investasi tidak sekadar menghadirkan modal baru, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih berkualitas.

Di sisi lain, hilirisasi dinilai menjadi instrumen penting untuk memperbesar nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Wijayanto menilai proses hilirisasi perlu terus didorong hingga menghasilkan produk akhir sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh Indonesia semakin luas.

“Hilirisasi ini hal yang sangat bagus. Hilirisasi harus ditekan ke bawah sampai betul-betul ke hilir, sampai produk jadi,” katanya.

Ia mencontohkan pengolahan nikel yang tidak berhenti pada produk olahan untuk ekspor. Menurutnya, rantai produksi perlu terus dikembangkan hingga menghasilkan produk akhir seperti baterai, mobil listrik, dan sepeda motor listrik.

“Kalau bisa memproduksi mobil dan motor listrik, kemudian akan terus bergerak ke hilir. Dan di situ baru muncul nilai tambah perekonomian negara, pekerjaan berkualitas,” ujarnya.

Penguatan investasi produktif, keterlibatan industri lokal dan UMKM, serta hilirisasi hingga produk jadi menjadi langkah strategis untuk memperluas manfaat aktivitas ekonomi. Melalui kebijakan tersebut, pertumbuhan diharapkan tidak hanya tercermin dalam peningkatan produksi, tetapi juga melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan industri domestik, dan peningkatan nilai tambah ekonomi nasional.

Ekonom: Investasi Nasional Perkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Hilirisasi

JAKARTA – Investasi nasional dinilai terus menunjukkan prospek positif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pengembangan industri bernilai tambah. Konsistensi pemerintah dalam menciptakan iklim investasi juga dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan capaian investasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ia menilai target investasi yang ditetapkan pemerintah selama lima hingga delapan tahun terakhir secara umum mampu tercapai.

“Kalau kita berbicara target, memang selama lima hingga delapan tahun terakhir, targetnya selalu tercapai. Kita melihat angkanya tahun 2026, investasi sudah terjadi sebesar Rp1.010 triliun. Artinya itu 49,5 persen dari target, yang menurut saya akhir tahun mendekati lebih 100 persen,” kata Wijayanto.

Menurut dia, investasi memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi karena menghasilkan output sekaligus menggerakkan berbagai sektor pendukung. Dampaknya semakin besar ketika investasi masuk ke sektor dengan rantai pasok panjang, padat karya, serta mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas.

Wijayanto menilai investasi juga perlu terus diarahkan untuk memperkuat industri lokal dan UMKM. Pengembangan manufaktur, perikanan, agroindustri, tekstil, elektronik, furnitur, hingga sektor produktif lainnya dapat memperluas aktivitas ekonomi di daerah sekaligus memperkuat fondasi industri nasional.

Ia juga menilai kebijakan hilirisasi perlu dilanjutkan secara konsisten hingga menghasilkan produk jadi. Menurutnya, pengolahan komoditas seperti nikel perlu dikembangkan lebih jauh sehingga Indonesia tidak hanya menghasilkan produk olahan, tetapi mampu memproduksi baterai hingga kendaraan listrik.

“Hilirisasi ini hal yang sangat bagus. Hilirisasi harus ditekan ke bawah sampai betul-betul ke hilir, sampai produk jadi,” ujarnya.

Selain industri, Wijayanto menyebut pariwisata sebagai sektor potensial untuk menggerakkan ekonomi lokal dan ekonomi kerakyatan. Penguatan sektor tersebut dapat membuka peluang usaha baru sekaligus memperluas manfaat investasi bagi masyarakat.

Ia menambahkan, investasi juga berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui royalti, pajak perusahaan, pajak penghasilan pekerja, dan penerimaan ekspor. Karena itu, perbaikan tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan manfaat investasi semakin optimal bagi pembangunan nasional.

Investasi Gerakkan Industri Lokal dan UMKM, Ekonomi Daerah Makin Produktif

Jakarta – Investasi dinilai memiliki peran strategis dalam menggerakkan industri lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi yang diarahkan pada sektor produktif dan memiliki rantai pasok panjang dinilai mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan penerimaan negara.

Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan capaian investasi nasional menunjukkan potensi yang kuat untuk terus menopang pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, target investasi yang selama beberapa tahun terakhir cenderung tercapai menjadi indikasi positif terhadap keberlanjutan investasi.

“Kalau kita berbicara target, memang selama lima hingga delapan tahun terakhir, targetnya selalu tercapai. Kita melihat angkanya tahun 2026, investasi sudah terjadi sebesar Rp1.010 triliun. Artinya itu 49,5 persen dari target, yang menurut saya akhir tahun mendekati lebih 100 persen,” ujar Wijayanto.

Ia menjelaskan, investasi memberikan dampak ekonomi ketika diarahkan pada sektor yang menghasilkan output, menciptakan lapangan kerja, dan membangun keterkaitan dengan pelaku usaha di dalam negeri.

“Memang benar, investasi itu mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dia menghasilkan output. Investasi yang mempunyai supply chain panjang, yang menciptakan nilai tambah, lapangan kerja berkualitas, dan penerimaan negara yang tinggi bagi pemerintah,” katanya.

Wijayanto menekankan pentingnya memastikan investasi tidak berhenti pada peningkatan kapasitas produksi perusahaan besar, tetapi turut melibatkan industri lokal dan UMKM. Sektor manufaktur, perikanan, agroindustri, tekstil, elektronik, hingga furnitur dinilai memiliki ruang besar untuk memperluas manfaat investasi.

“Investasi perlu menggerakkan industri lokal dan UMKM. Investasi pada manufaktur, perikanan, dan sektor produktif lainnya diharapkan tidak sekadar meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah serta menciptakan lapangan kerja berkualitas,” ujarnya.

Ia juga menilai hilirisasi perlu terus didorong hingga menghasilkan produk akhir di dalam negeri. “Hilirisasi ini hal yang sangat bagus. Hilirisasi harus ditekan ke bawah sampai betul-betul ke hilir, sampai produk jadi,” kata Wijayanto.

Menurutnya, pengembangan industri hilir perlu berjalan paralel dengan penguatan sektor manufaktur dan ekonomi lokal. Pariwisata juga dinilai berpotensi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan karena memiliki keterkaitan langsung dengan UMKM dan masyarakat daerah.

Di sisi lain, Wijayanto menekankan pentingnya tata kelola investasi dan penerimaan negara yang baik agar manfaat ekonomi dapat semakin optimal. “Menurut saya salah satu yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata kelola. Sehingga tidak ada kebocoran,” pungkasnya.

Investasi 2027 Didorong Perkuat Hilirisasi dan Industri Lokal

JAKARTA — Peningkatan investasi pada 2027 diharapkan tidak hanya mengejar pencapaian target nilai investasi, tetapi juga mampu memperkuat hilirisasi, industri lokal, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas. Arah investasi dinilai penting agar pertumbuhan modal baru memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional dan daerah.

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan realisasi investasi menunjukkan tren positif dan berpeluang mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Pada 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp1.010 triliun atau sekitar 49,5 persen dari target. Sementara target investasi pada 2027 mencapai Rp2.322 triliun.

“Kalau kita berbicara target, memang selama lima hingga delapan tahun terakhir, targetnya selalu tercapai. Kita melihat angkanya tahun 2026, investasi sudah terjadi sebesar Rp1.010 triliun. Artinya itu 49,5 persen dari target, yang menurut saya akhir tahun mendekati lebih 100 persen. Sangat tinggi potensinya itu. 2027, Rp2.322 triliun, ini juga akan tercapai,” kata Wijayanto.

Menurut dia, investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena menghasilkan output sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi baru. Dampaknya akan lebih besar apabila investasi masuk ke sektor yang memiliki rantai pasok panjang, menyerap tenaga kerja, menghasilkan nilai tambah, serta meningkatkan penerimaan negara.

Karena itu, investasi dinilai perlu diarahkan untuk menggerakkan industri lokal dan UMKM. Sektor manufaktur, perikanan, dan sektor produktif lainnya tidak hanya diharapkan meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi daerah serta menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Wijayanto juga menilai proses hilirisasi perlu dilanjutkan hingga menghasilkan produk jadi. Menurut dia, pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi belum cukup untuk memaksimalkan nilai tambah di dalam negeri.

“Hilirisasi ini hal yang sangat bagus. Hilirisasi harus ditekan ke bawah sampai betul-betul ke hilir, sampai produk jadi. Jangan hanya bikin produk olahan nikel, ekspor nikel yang sudah diproses, tetapi impor baterai. Kalau bisa memproduksi mobil dan motor listrik, kemudian akan terus bergerak ke hilir,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendalaman hilirisasi membutuhkan proses panjang dan perlu berjalan paralel dengan penguatan industri manufaktur. Sektor seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, dan agroindustri dinilai tetap perlu mendapat perhatian.

Selain industri, Wijayanto menyebut pariwisata sebagai sektor yang berpotensi mendorong ekonomi lokal dan ekonomi kerakyatan. Menurut dia, pengembangan sektor tersebut perlu diperkuat karena memiliki keterkaitan dengan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Dari sisi penerimaan negara, ia menjelaskan sektor pertambangan memberikan kontribusi melalui royalti, pajak korporasi, pajak penghasilan pekerja, hingga pajak ekspor. Karena itu, perbaikan tata kelola dinilai diperlukan untuk memastikan penerimaan negara dari aktivitas investasi dapat dioptimalkan dan meminimalkan potensi kebocoran.

Menko Pangan Tegaskan: Pemerintah Perkuat Dukungan Terhadap Petani dan Nelayan

Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama ketahanan ekonomi nasional. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan strategis digulirkan guna mendorong para pelaku usaha di sektor produktif ini agar naik kelas sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

Bersamaan dengan itu, pemerintah mengajak seluruh lapisan publik untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif demi kelancaran dan keberlanjutan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), di tengah penyampaian aspirasi masyarakat, berbagai kebijakan tersebut tetap dapat dikawal dan dievaluasi secara terbuka melalui penyampaian pendapat yang damai, tertib, serta berfokus pada kebutuhan konkret masyarakat.

Zulhas mengatakan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor pangan. Karena itu, dukungan terhadap petani dan nelayan perlu berjalan bersamaan dengan penguatan infrastruktur serta perlindungan ekonomi mereka

Lebih lanjut menurut Zulhas sektor perikanan memiliki posisi penting karena sekitar dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut. Pembangunan kampung nelayan sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir.

“Alhamdulillah, Bapak Presiden berpihak kepada nelayan-nelayan Indonesia. Bapak bangun kampung nelayan dan nelayan-nelayan,” ujarnya.

Menurutnya penguatan petani dan nelayan menjadi bagian penting dalam membangun kedaulatan pangan Indonesia.

Keberpihakan Prabowo terhadap petani dan nelayan terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk terkait pupuk dan irigasi. Dia kemudian meminta perwakilan petani yang hadir dalam acara tersebut untuk berdiri.

Pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan perhatian kepada kelompok masyarakat kecil melalui kebijakan di sektor pertanian, pembangunan kampung nelayan, penurunan bunga pembiayaan usaha mikro, serta penurunan potongan aplikator ojol.

“Teman-teman ojol, Pak. Potongan aplikator dari 20 persen, sekarang kepemimpinan Pak Prabowo diturunkan menjadi 8 persen,” ujar Zulhas.

Sinergi yang makin kokoh antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan para petani nelayan diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Pengawasan ketat dan sistem digital yang terintegrasi memberikan rasa aman bagi mereka untuk fokus meningkatkan hasil produktivitas.

Kepastian alokasi dan transparansi bantuan yang tepat sasaran menjadi modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan yang diharapkan bisa menopang kemandirian pangan Indonesia di masa depan.

Pemerintah Terus Benahi Berbagai Masalah, Penyampaian Aspirasi Jangan Dikotori Provokasi

Oleh: Stefano Listanto *)

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan menunjukkan adanya agenda pembenahan di sejumlah sektor strategis, mulai dari pertanian, ketenagakerjaan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, hingga pembangunan sumber daya manusia dan HAM. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi dan memberikan masukan agar setiap kebijakan semakin dekat dengan kebutuhan rakyat.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan. Presiden menempatkan berbagai kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya menyelesaikan persoalan nasional dan mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Pemerintah juga menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bagian dari proses yang harus terus dilanjutkan melalui kerja keras dan evaluasi.

Sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang memperoleh perhatian besar karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan sekaligus melakukan penyederhanaan tata kelola distribusi pupuk. Dalam penyampaian Presiden, pemerintah telah menghapus 145 aturan birokrasi penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Pemerintah juga menyampaikan capaian swasembada pada sejumlah komoditas pangan utama. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan pertanian diarahkan bukan hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan posisi petani dan ketahanan pangan nasional.

Perhatian terhadap ekonomi rakyat juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya menyoroti kebijakan pemerintah yang menyasar petani, nelayan, pelaku usaha mikro, perempuan prasejahtera, dan pengemudi ojek daring. Kebijakan terkait pupuk dan irigasi, pembangunan kampung nelayan, pembiayaan kelompok perempuan, serta dukungan bagi usaha mikro menjadi bagian dari upaya memperkuat kelompok masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi secara langsung. Pendekatan tersebut memperlihatkan pentingnya kebijakan yang menghubungkan pembangunan nasional dengan kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari.

Di sektor ketenagakerjaan, pembenahan diarahkan pada perluasan kesempatan kerja sekaligus penguatan perlindungan terhadap pekerja. Kehadiran mekanisme penyelesaian persoalan ketenagakerjaan melalui Desk Ketenagakerjaan Polri menjadi salah satu kanal yang dapat mempertemukan kepentingan pekerja, perusahaan, dan negara. Analis politik dan hukum Boni Hargens menilai pendekatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara institusional. Dengan semakin banyaknya kanal dialog, persoalan buruh dapat dibicarakan melalui mekanisme yang tersedia tanpa mengurangi hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Agenda penciptaan lapangan kerja juga menjadi perhatian pemerintah. Program Magang Nasional 2026 kembali dibuka dengan target 150 ribu peserta. Program tersebut diarahkan untuk memberikan pengalaman kerja dan memperkuat keterampilan lulusan perguruan tinggi sehingga memiliki bekal yang lebih baik ketika memasuki dunia kerja. Pemerintah juga mengembangkan berbagai program ekonomi yang diharapkan menciptakan aktivitas produktif di daerah.

Pendidikan menjadi sektor lain yang terus mendapatkan penguatan. Presiden Prabowo menyebut pendidikan sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menjalankan program perbaikan sekolah dalam skala besar, dengan 16.167 sekolah diperbaiki pada 2025 dan 71.744 sekolah pada 2026. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan pelatihan bagi berbagai kelompok profesi. Langkah tersebut penting karena pembangunan manusia merupakan fondasi bagi peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, dan mobilitas sosial.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pembangunan juga perlu memastikan masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pelayanan publik, serta perlindungan hukum. Pemerintah menyatakan bahwa pembangunan manusia menjadi salah satu fokus utama melalui penguatan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penyediaan kebutuhan dasar. Dengan demikian, pembenahan pembangunan perlu terus ditempatkan dalam kerangka pemenuhan hak masyarakat sekaligus peningkatan kualitas pelayanan negara.

Dalam situasi tersebut, penyampaian aspirasi publik tetap menjadi bagian penting dari demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik, memberikan masukan, dan melakukan unras secara tertib dan damai. Namun, aspirasi akan lebih bermakna ketika disampaikan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, tuntutan yang jelas, serta tujuan yang konstruktif. Ruang demokrasi akan semakin produktif apabila perbedaan pandangan diarahkan menjadi dialog dan masukan bagi penyempurnaan kebijakan.

Boni Hargens juga mengingatkan pentingnya melihat dinamika politik secara proporsional dan menjaga ketenangan masyarakat. Pandangan tersebut dapat ditempatkan dalam konteks bahwa stabilitas dan kebebasan menyampaikan pendapat tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan bersama ketika pemerintah menyediakan kanal komunikasi dan masyarakat menyampaikan aspirasi dengan tanggung jawab.

Karena itu, pemerintah perlu terus membuktikan komitmen pembenahan melalui hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Pertanian harus semakin produktif, pekerja memperoleh perlindungan, lapangan kerja semakin terbuka, pendidikan semakin berkualitas, dan penghormatan terhadap HAM terus diperkuat. Di sisi lain, masyarakat dapat menjadi mitra pengawasan yang aktif dengan menyampaikan kritik secara faktual dan damai.

Demokrasi yang matang bukanlah ruang tanpa perbedaan, melainkan ruang yang mampu mengelola perbedaan menjadi solusi. Pemerintah terus bekerja membenahi berbagai persoalan, sedangkan masyarakat memiliki peran menjaga agar aspirasi tetap berada pada jalur yang tertib, damai, dan konstruktif. Dengan demikian, suara publik tetap kuat tanpa harus kehilangan substansi, sementara agenda pembangunan dapat terus bergerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*) Pemerhati Kebijakan Publik