Arsip Bulanan: September 2026

Oleh : Rivka Mayangsari*)
Investasi terus menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja di Indonesia. Pemerintah menempatkan peningkatan realisasi investasi sebagai bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi produktif, memperluas kapasitas industri, serta menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap pertumbuhan angkatan kerja nasional.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa investasi memiliki keterkaitan langsung dengan pembukaan lapangan kerja. Sepanjang 2025, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.931 triliun dan disebut menghasilkan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja baru. Sementara hingga Juni 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penanaman modal tidak hanya tercermin dalam nilai investasi yang masuk, tetapi juga berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Bagi pemerintah, investasi menjadi salah satu motor yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi melalui pembangunan usaha, ekspansi industri, penguatan rantai pasok, dan peningkatan kebutuhan terhadap tenaga kerja.

Presiden menegaskan bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya perlu memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada Agustus 2026, Prabowo menyatakan bahwa pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir pembangunan, melainkan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, tantangan berikutnya bukan semata-mata menjaga agar investasi terus tumbuh, tetapi memastikan investasi yang masuk dapat memberikan dampak ekonomi yang semakin luas. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kualitas lapangan kerja yang tercipta, termasuk kesiapan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan industri yang berkembang.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan investasi untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Menurutnya, kepastian dari sisi waktu pelayanan hingga kejelasan regulasi merupakan parameter penting yang diperhatikan investor ketika menentukan keputusan penanaman modal.

Perbaikan pelayanan investasi memiliki keterkaitan dengan iklim usaha secara lebih luas. Layanan yang jelas, terukur, dan memberikan kepastian dapat membantu pelaku usaha memperoleh informasi serta menjalankan proses investasi sesuai ketentuan. Dalam konteks tersebut, penyederhanaan proses dan peningkatan kualitas layanan menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan usaha yang mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Pemerintah juga menghadapi tantangan demografis yang membuat kebutuhan terhadap lapangan kerja semakin besar. Rosan menyampaikan bahwa penduduk Indonesia bertambah sekitar dua juta jiwa setiap tahun. Kondisi tersebut membuat penciptaan kesempatan kerja menjadi kebutuhan yang harus direspons secara berkelanjutan. Rosan sebelumnya juga menekankan bahwa investasi strategis diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut melalui pembukaan lapangan kerja baru.

Pertumbuhan jumlah penduduk berarti bertambahnya kebutuhan terhadap kesempatan kerja, terutama bagi generasi yang memasuki usia produktif. Oleh sebab itu, peningkatan investasi perlu berjalan beriringan dengan penguatan kualitas sumber daya manusia agar tenaga kerja yang tersedia memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha.

Keterkaitan antara investasi dan kesiapan tenaga kerja juga menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada 2025 menyebut meningkatnya investasi, khususnya pada sektor hilirisasi, membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi. Pemerintah juga menilai kesiapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang diperhatikan investor ketika membangun fasilitas produksi.

Dengan demikian, agenda investasi tidak berhenti pada peningkatan nilai penanaman modal. Pemerintah perlu memastikan ekosistem investasi mencakup pelayanan yang memberikan kepastian, regulasi yang jelas, kesiapan infrastruktur, serta sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Hingga semester pertama 2026, capaian Rp1.010 triliun investasi dan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja menjadi bagian dari perkembangan investasi nasional yang dicatat pemerintah. Angka tersebut sekaligus menunjukkan besarnya hubungan antara aktivitas investasi dan kesempatan kerja.

Selain memperluas kesempatan kerja, peningkatan investasi juga dapat memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Kehadiran investasi mendorong tumbuhnya kegiatan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan industri, mulai dari penyediaan bahan baku, jasa pendukung, distribusi, hingga berbagai layanan lainnya. Efek tersebut membuka peluang keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam rantai kegiatan ekonomi. Dengan pelayanan investasi yang semakin pasti, pemerintah dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi penanam modal sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku usaha. Langkah ini menjadi penting agar pertumbuhan investasi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi perekonomian nasional serta masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Ke depan, kualitas layanan investasi dan kepastian berusaha menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan penanaman modal. Di tengah pertumbuhan penduduk dan perubahan kebutuhan industri, investasi yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dapat menjadi salah satu unsur dalam memperkuat kapasitas ekonomi nasional serta memperluas peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang produktif.

*) Pemerhati ekonomi

Oleh: Simon Wenda *)

Keamanan yang stabil di seluruh pelosok Bumi Cenderawasih merupakan syarat utama agar program pembangunan ekonomi dari pemerintah dapat berjalan secara merata. Saat ini, pemerintah pusat tengah gencar membangun berbagai infrastruktur penting seperti jalan penghubung, fasilitas kesehatan, dan gedung sekolah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, semua usaha keras ini tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila gangguan keamanan terus membayangi kehidupan sosial warga sehari-hari. Kesadaran bersama dari penduduk, khususnya komunitas adat, untuk menyaring informasi dan menolak segala bentuk provokasi menjadi garis pertahanan paling penting di tingkat akar rumput. Dalam hal ini, keberadaan serta aktivitas penyebaran isu dari Komite Nasional Papua Barat atau KNPB sering kali menjadi penghalang utama bagi terciptanya kerukunan yang sangat diharapkan oleh penduduk lokal.

Berbagai aksi turun ke jalan yang digerakkan oleh KNPB terbukti selalu membuat publik resah dan memicu ketegangan di tengah lingkungan sosial. Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Karmin Yikwa, memberikan pandangan tegas bahwa tuntutan yang disuarakan KNPB sama sekali tidak mewakili keinginan asli dari masyarakat adat Papua. Penduduk setempat justru lebih mengutamakan situasi yang aman dan tenang agar semua rencana pembangunan dari pemerintah dapat terwujud tanpa hambatan. Karmin Yikwa mengingatkan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga tanah Papua dari gangguan politik pemecah belah, karena ketegangan yang diciptakan kelompok provokator hanya akan merusak kehidupan damai yang sudah terbangun kuat sejak masa leluhur.

Sikap penolakan terhadap provokasi KNPB ini tidak hanya muncul di wilayah pegunungan seperti Tolikara, tetapi juga terdengar sangat lantang di wilayah Kabupaten Jayapura. Menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia beberapa waktu lalu, para pimpinan adat setempat sepakat melarang warga untuk ikut dalam aksi demonstrasi yang dirancang oleh KNPB. Ondofolo Dasim Kleubeuw, Harly Ohei, memberikan peringatan keras agar penduduk Jayapura tidak mengorbankan kedamaian tempat tinggalnya hanya demi menuruti ajakan KNPB yang berpotensi berakhir dengan kerusuhan. Harly Ohei menegaskan bahwa menjaga agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap damai di atas tanah Papua adalah tujuan bersama yang wajib dipertahankan oleh seluruh lapisan warga tanpa terkecuali.

Bahkan, anggapan sepihak yang sering disuarakan oleh para penggerak KNPB bahwa aksi kelompok tersebut mewakili suara Orang Asli Papua langsung dibantah oleh para pemuka adat. Ondofolo Kampung Asei Besar, Marthen Ohee, menegaskan bahwa ajakan turun ke jalan murni hanya keinginan sekelompok kecil orang dan sangat bertentangan dengan nilai luhur adat setempat. Marthen Ohee meminta para penduduk untuk lebih fokus mencari nafkah dan mengurus keluarga di rumah daripada membuang waktu pada kegiatan tidak bermanfaat yang justru merugikan daerah. Penolakan yang sama juga disampaikan oleh Ondofolo Kampung Adat Homfolo, Anderson Tokoro, yang menuntut siapa pun yang tinggal di wilayah adat Jayapura untuk menghargai aturan yang berlaku dan turut serta menjaga ketertiban umum.

Selain menjaga keamanan dari dalam, masyarakat Papua juga dihadapkan pada tantangan masuknya pihak luar yang mencoba memanfaatkan keadaan demi mencari perhatian dunia. Penahanan seorang warga negara asing berinisial AP asal Rusia oleh pihak Imigrasi menjadi contoh nyata bagaimana aksi KNPB sering kali dijadikan bahan tontonan untuk merusak nama baik Indonesia di dunia maya. Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, memimpin langsung pemeriksaan terhadap turis asing tersebut guna menelusuri motif di balik pembuatan dokumentasi aksi demonstrasi yang melibatkan KNPB. Hendarsam memastikan bahwa pemerintah Indonesia selalu terbuka menyambut wisatawan dari berbagai negara, namun setiap tamu wajib taat hukum dan tidak boleh menyalahgunakan izin tinggal untuk mendukung kegiatan yang mengancam ketahanan negara.

Campur tangan pihak luar dalam merekam aksi provokasi KNPB menunjukkan adanya usaha sengaja untuk merusak pikiran masyarakat melalui internet dan penyebaran berita simpang siur. Oleh karena itu, kemampuan menyaring informasi yang benar sangatlah penting, terutama bagi kelompok usia produktif. Koordinator Suara Anak Muda Peduli Papua, Isak Imbiri, mengajak kaum muda untuk berpikir cerdas, menolak berita bohong, dan tidak mudah dihasut oleh kampanye KNPB di platform digital. Isak Imbiri menempatkan barisan anak muda sebagai rekan kerja aparat keamanan dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang bebas dari rasa cemas maupun intimidasi kelompok radikal.

Melalui jalur pendidikan yang baik dan semangat kerja sama dengan pemerintah, para pemuda dan warga Papua dapat memastikan bahwa pembangunan akan terus berjalan tanpa hambatan berarti. Stabilitas keamanan adalah modal paling berharga untuk menjamin kesejahteraan ekonomi di masa mendatang. Mendukung program percepatan pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat merupakan wujud paling nyata dari upaya mencintai daerah. Ketika seluruh lapisan masyarakat bersatu menolak provokasi KNPB dan kelompok sejenisnya, maka masa depan yang damai, aman, dan sejahtera sungguh-sungguh akan terwujud bagi seluruh generasi penerus Papua.

*) Pegiat Literasi Damai Papua

Oleh: J. Yohanes Korwa *)

Rangkaian tindak kekerasan dan rasa takut yang terus disebarkan oleh kelompok bersenjata beserta sayap politiknya, termasuk KNPB, merupakan bentuk perusakan nyata terhadap kelancaran agenda pembangunan nasional. Peningkatan angka kejahatan yang menyasar pegawai pemerintah, penduduk biasa, hingga pekerja fasilitas umum sudah mencapai titik yang sangat meresahkan dan membutuhkan tindakan hukum paling tegas dari negara. Tragedi memilukan yang menghilangkan nyawa tiga aparatur sipil negara di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, menjadi bukti tidak terbantahkan bahwa kelompok perusuh sama sekali tidak memedulikan masa depan kesejahteraan warga Papua. Lebih parah lagi, aksi pelemparan bom molotov yang menyasar kantor perwakilan komisi hak asasi manusia di Jayapura pada rentang waktu yang sama menunjukkan bahwa teror ini dilakukan secara terencana. Para pegawai yang menjadi korban adalah pelayan masyarakat yang ditugaskan ke daerah pelosok untuk membangun infrastruktur, mendedikasikan diri di bidang kesehatan, dan menyiapkan sarana sekolah. Oleh sebab itu, tindakan brutal ini murni merupakan serangan langsung terhadap upaya memajukan peradaban dan kesejahteraan daerah.

Melihat kekerasan yang terus memakan korban, para tokoh agama dan pimpinan adat memberikan dukungan penuh kepada barisan aparat keamanan untuk segera mengambil langkah hukum terukur. Tokoh Agama Nasrani Puncak Jaya, Kirenius Telenggen, sangat menyayangkan perbuatan kelompok bersenjata yang bertindak di luar batas kewajaran. Kejadian hilangnya nyawa seorang pilot asal Amerika Serikat yang sedang tulus melayani penerbangan umat di wilayah terpencil menjadi catatan kelam yang sangat melukai hati masyarakat luas. Kirenius menilai keputusan pemerintah untuk menetapkan status kelompok teroris dan menindak keras jaringan ini sangat tepat. Setiap tindakan para pembuat onar, yang sering kali sejalan dengan narasi provokasi KNPB, terus merusak keutuhan negara dan menyebar kepanikan hingga ke pelosok kampung.

Dukungan kuat untuk membersihkan lingkungan dari ancaman keamanan juga disuarakan secara lantang oleh Sekretaris Umum Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat Daya, Fatra Muhammad Soltif yang menegaskan bahwa gugurnya para abdi negara murni merupakan pahlawan pembangunan yang datang ke Papua dengan niat tulus, tanpa ada kaitan sedikit pun dengan urusan intelijen seperti yang sering dituduhkan secara keji oleh mesin propaganda KNPB. Fatra meminta aparat gabungan untuk mencari para eksekutor lapangan sampai tuntas sekaligus mengungkap pihak-pihak yang mendanai dan memberikan pasokan senjata. Seluruh masyarakat adat menolak keras semua bentuk kekerasan berdarah dan mendesak pemerintah agar tidak membiarkan para pengacau keamanan bebas memecah belah persaudaraan di tanah yang seharusnya dipenuhi kedamaian.

Tidak hanya menuntut penyelesaian di wilayah konflik bersenjata, para tokoh masyarakat dan wakil rakyat juga meminta ketegasan pemerintah untuk membatasi ruang gerak politik KNPB yang terus-menerus menyebarkan cerita bohong. Kelompok ini berfungsi sebagai mesin provokasi yang menghasut pikiran anak muda, menyebarkan kebencian di media sosial, dan mencoba mencari pembenaran atas tindak kekerasan dengan menggunakan alasan kebebasan bersuara. Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, menekankan bahwa sasarannya bukan sekadar pelaku penembakan di lapangan, melainkan keharusan memutus rantai pendukung yang merencanakan teror. Sukamta meminta penguatan deteksi intelijen secara dini serta perlindungan ekstra bagi para warga sipil yang bekerja di sektor pelayanan publik harian. Kehadiran negara harus mencakup penegakan hukum di wilayah rawan maupun penertiban penyebaran kebohongan oleh KNPB di kawasan perkotaan.

Jaminan keselamatan bagi pegawai dan penduduk sipil di Papua adalah hal yang mendesak dan harus mendapat dukungan dari semua lapisan. Sebab, penanganan di area rawan konflik tidak bisa dilakukan parsial, melainkan membutuhkan kerja sama yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat setempat. Maka dari itu, melalui pengamanan yang maksimal, kegiatan pemerintahan tingkat desa, pelayanan pusat kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi bisa terus berjalan tanpa ada bayang-bayang ketakutan. Selain itu, perlindungan penuh bagi para pekerja lapangan sangat menentukan agar semua rancangan pembangunan fasilitas tidak terbengkalai begitu saja akibat ancaman kelompok radikal.

Sejalan dengan langkah tersebut, dukungan penuh patut diberikan kepada pemerintah untuk terus memperkuat pendekatan keamanan menyeluruh dan berkelanjutan di Papua. Komitmen negara yang secara nyata menyandingkan penegakan hukum dengan kelancaran penyaluran bantuan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan taraf hidup warga di wilayah terisolasi merupakan langkah strategis yang sangat tepat. Kehadiran negara yang konsisten dalam memberikan perlindungan fisik yang tangguh serta pelayanan dasar berkualitas terbukti efektif untuk menutup ruang bagi KNPB dalam menyebarkan provokasinya. Kesuksesan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menghentikan kekerasan pada akhirnya akan memastikan Papua terus melangkah maju sebagai wilayah yang damai, makmur, dan sejahtera dalam bingkai NKRI.

*) Peneliti Isu Pembangunan dan Resolusi Konflik Papua

Oleh : Frans Nawipa

Tanah Papua membutuhkan suasana yang aman, damai, dan kondusif agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari sekaligus menikmati manfaat pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, masyarakat memiliki peran penting untuk menyaring setiap informasi, ajakan, maupun narasi yang berpotensi menimbulkan keresahan. Sikap kritis menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi, termasuk narasi yang dikaitkan dengan aktivitas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan berpotensi memengaruhi persepsi publik.

Masyarakat Papua tidak boleh terjebak dalam narasi yang mengedepankan provokasi, memperbesar perbedaan, atau mendorong ketegangan sosial. Setiap informasi perlu dilihat secara utuh, diverifikasi sumbernya, dan dipertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Ketika informasi diterima tanpa penyaringan, masyarakat dapat dengan mudah terseret pada situasi yang sebenarnya tidak memberikan manfaat bagi kehidupan mereka maupun masa depan daerah.

Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Karmin Yikwa, menilai masyarakat adat memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga keamanan dan keharmonisan sosial. Menurutnya, aspirasi yang dibawa KNPB tidak dapat serta-merta dianggap sebagai representasi seluruh masyarakat adat Papua. Masyarakat memiliki kebutuhan yang lebih konkret, terutama terkait keamanan, keberlanjutan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, serta kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki hak untuk menentukan sikapnya sendiri tanpa tekanan maupun pengaruh dari kelompok tertentu. Perbedaan pandangan politik dan sosial merupakan bagian dari kehidupan demokratis, tetapi perbedaan tersebut semestinya tidak berkembang menjadi tindakan yang merugikan masyarakat luas. Aspirasi dapat disampaikan melalui ruang dialog dan cara-cara damai dengan tetap menghormati hukum serta norma yang berlaku.

Sejumlah Ondofolo di Kabupaten Jayapura juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi maupun aktivitas KNPB yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Ondofolo Dasim Kleubeuw, Harly Ohei, menekankan pentingnya masyarakat Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura mempertimbangkan konsekuensi setiap kegiatan yang diikuti. Menurutnya, masyarakat tidak boleh membiarkan diri terseret ke dalam aktivitas yang pada akhirnya justru berpotensi menimbulkan tindakan anarkis dan merugikan warga sendiri.

Pesan tersebut relevan karena masyarakat merupakan pihak pertama yang merasakan dampak ketika terjadi gangguan keamanan. Mereka yang kehilangan kesempatan bekerja, terganggu aktivitas perdagangan, terhambat mengakses layanan publik, atau harus menghadapi ketegangan sosial bukanlah kelompok yang menyebarkan narasi dari kejauhan, melainkan warga yang menjalani kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Karena itu, setiap ajakan harus diukur berdasarkan manfaat dan risikonya bagi kehidupan bersama.

Ondofolo Kampung Asei Besar, Marthen Ohee, juga menilai masyarakat adat tidak semestinya terseret dalam agenda kelompok yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat Papua. Pandangan tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan antara kepentingan masyarakat secara luas dengan kepentingan kelompok tertentu. Tidak semua masyarakat Papua memiliki pandangan yang sama, sehingga tidak tepat apabila suatu kelompok mengklaim mewakili keseluruhan masyarakat tanpa melihat keragaman suara yang ada di Tanah Papua.

Dalam situasi seperti ini, generasi muda memiliki posisi yang sangat strategis. Anak-anak muda Papua merupakan bagian penting dari masa depan daerah sehingga energi dan kreativitas mereka sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang produktif. Pendidikan, kewirausahaan, olahraga, teknologi, seni, pengembangan ekonomi lokal, serta berbagai kegiatan sosial dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan sekaligus membangun daerah.

Pesan serupa juga disampaikan Ondofolo Kampung Adat Homfolo, Anderson Tokoro, yang menekankan bahwa penyampaian pendapat perlu dilakukan dengan menghormati hukum dan norma adat. Prinsip tersebut penting untuk memastikan kebebasan menyampaikan aspirasi berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga ketertiban. Kebebasan tidak seharusnya dipahami sebagai ruang untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau mengganggu keamanan masyarakat.

Pada akhirnya, masyarakat Papua perlu semakin dewasa dalam menghadapi berbagai narasi yang beredar, terutama di ruang digital. Informasi yang bersifat provokatif sering kali dirancang untuk membangkitkan emosi dan memperlebar perbedaan. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi, membandingkan berbagai perspektif, serta tidak langsung menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya.

Menolak provokasi bukan berarti menolak hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sebaliknya, sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan setiap aspirasi disampaikan secara damai, rasional, dan tidak merugikan masyarakat luas. Papua membutuhkan ruang dialog yang sehat, bukan pertentangan yang memperbesar keresahan.

Masa depan Tanah Papua pada akhirnya berada di tangan masyarakatnya sendiri. Keamanan dan kedamaian merupakan modal penting untuk memastikan pembangunan berjalan, aktivitas ekonomi tumbuh, pendidikan berkembang, dan generasi muda memperoleh kesempatan yang lebih baik. Karena itu, masyarakat Papua tidak boleh mudah terjebak dalam narasi provokatif KNPB maupun kelompok mana pun yang berpotensi memecah persatuan. Perbedaan pandangan harus ditempatkan sebagai bagian dari dinamika masyarakat, sementara kedamaian, persaudaraan, dan kesejahteraan bersama harus tetap menjadi kepentingan utama
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Yogyakarta

Oleh : Loa Murib

Masa depan Papua tidak semestinya ditentukan oleh ketegangan, provokasi, atau aktivitas kelompok yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat. Papua memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui pembangunan, pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai adat dan budaya. Karena itu, stabilitas keamanan dan kedamaian harus ditempatkan sebagai kepentingan bersama yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan kelompok tertentu, termasuk oleh narasi maupun aktivitas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dinilai sejumlah tokoh masyarakat dapat menimbulkan keresahan.

Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Karmin Yikwa, menilai masyarakat Papua memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga lingkungan tetap aman dan harmonis. Menurutnya, masyarakat adat membutuhkan suasana kondusif agar dapat menjalankan kehidupan sehari-hari sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan mendasar masyarakat Papua sesungguhnya sangat konkret, yakni keamanan, pendidikan yang baik, akses kesehatan, kesempatan ekonomi, serta masa depan yang lebih layak bagi generasi berikutnya.

Karmin juga menekankan bahwa nilai-nilai kearifan lokal, persaudaraan, dan saling menghormati merupakan modal sosial yang sangat penting bagi Papua. Nilai tersebut tidak boleh terkikis oleh narasi yang mempertajam perbedaan. Justru di tengah keberagaman masyarakat Papua, semangat hidup berdampingan harus terus diperkuat. Perdamaian bukan sekadar keadaan tanpa konflik, melainkan fondasi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi daerah dan menikmati hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Pandangan serupa disampaikan sejumlah Ondofolo di Kabupaten Jayapura yang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi maupun aktivitas KNPB yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan. Ondofolo Dasim Kleubeuw, Harly Ohei, menekankan pentingnya masyarakat mempertimbangkan dampak setiap kegiatan terhadap keamanan dan kehidupan sosial. Bagi masyarakat, tindakan yang pada awalnya dianggap sebagai bentuk penyampaian aspirasi dapat berubah menjadi persoalan yang lebih besar apabila tidak dikendalikan dan kemudian memicu tindakan anarkis.

Kekhawatiran tersebut patut menjadi bahan perenungan. Ketika situasi keamanan terganggu, masyarakat biasa sering menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Aktivitas ekonomi dapat terganggu, kegiatan pendidikan tidak berjalan optimal, pelayanan publik menghadapi hambatan, sementara keluarga harus menghadapi ketidakpastian. Pada akhirnya, masyarakat kecil yang tidak memiliki kepentingan dalam konflik justru dapat menanggung konsekuensi paling besar.

Ondofolo Kampung Asei Besar, Marthen Ohee, juga menilai bahwa masyarakat adat tidak semestinya secara otomatis dianggap mendukung setiap agenda yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat Papua. Pandangan tersebut penting karena masyarakat Papua bukanlah kelompok yang memiliki satu suara untuk seluruh persoalan. Terdapat beragam komunitas, wilayah adat, latar belakang sosial, serta aspirasi yang perlu dihormati. Karena itu, tidak tepat apabila kepentingan seluruh masyarakat Papua disederhanakan menjadi kepentingan satu kelompok atau organisasi.

Peringatan Marthen agar masyarakat lebih memprioritaskan keluarga dan kegiatan ekonomi juga memiliki relevansi yang kuat. Kehidupan masyarakat tidak berhenti pada persoalan politik. Ada keluarga yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak-anak yang membutuhkan pendidikan, petani yang harus mengelola lahan, pelaku usaha yang harus mempertahankan usahanya, serta generasi muda yang membutuhkan ruang untuk mengembangkan kemampuan. Semua itu membutuhkan suasana yang aman dan stabil.

Sementara itu, Ondofolo Kampung Adat Homfolo, Anderson Tokoro, mengingatkan agar penyampaian pendapat tetap dilakukan dengan menghormati hukum dan norma adat. Prinsip tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat Papua untuk membangun tradisi dialog yang sehat. Aspirasi tidak harus dihilangkan, tetapi cara menyampaikannya harus menghindari tindakan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat atau merusak ketertiban umum.

Di sinilah peran generasi muda Papua menjadi sangat penting. Anak-anak muda merupakan kelompok yang paling menentukan arah Papua dalam beberapa dekade mendatang. Energi, kreativitas, dan keberanian mereka seharusnya diarahkan pada pendidikan, kewirausahaan, teknologi, olahraga, kebudayaan, serta berbagai kegiatan produktif. Ruang digital pun perlu dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang mencerahkan, bukan memperbesar kebencian, permusuhan, atau ketegangan.

Pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen sosial juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat literasi publik. Masyarakat perlu dibiasakan memeriksa informasi sebelum mempercayainya, memahami konteks sebuah ajakan, serta mempertimbangkan konsekuensi sebelum mengambil tindakan. Ketahanan masyarakat terhadap provokasi tidak cukup dibangun melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui pendidikan, dialog, dan penguatan kepercayaan sosial.

Pada akhirnya, Papua membutuhkan lebih banyak ruang untuk membangun daripada ruang untuk berkonflik. Pembangunan hanya dapat memberikan manfaat apabila masyarakat berada dalam kondisi aman untuk bekerja, belajar, berusaha, dan berinteraksi. Karena itu, setiap pihak perlu menempatkan kepentingan masyarakat luas di atas agenda kelompok.

Jangan sampai provokasi mengganggu kesempatan Papua untuk menatap masa depan. Kedamaian adalah modal pembangunan, sementara persatuan merupakan kekuatan untuk memastikan pembangunan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. Menolak provokasi bukan berarti menolak aspirasi, melainkan memilih cara yang lebih bertanggung jawab untuk menyampaikan perbedaan. Masa depan Papua terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh tindakan yang dapat memecah masyarakat. Yang dibutuhkan adalah Papua yang aman, damai, produktif, dan mampu memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi mendatang untuk tumbuh dan menentukan masa depannya dengan optimisme.
*Penulius adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

PAPUA — Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Karmin Yikwa, mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan keharmonisan sosial. Imbauan tersebut disampaikan menyusul penilaian bahwa aktivitas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Karmin menegaskan, masyarakat adat Papua memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga keamanan dan kedamaian di lingkungan masing-masing. Menurut dia, situasi yang kondusif menjadi salah satu prasyarat penting agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik serta mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

“Aspirasi yang dibawa KNPB tidak mencerminkan keinginan seluruh masyarakat adat Papua, khususnya di wilayah Tolikara. Masyarakat adat lebih menginginkan situasi yang aman dan kondusif agar roda pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan,” ungkap Karmin.

Ia mengatakan, munculnya provokasi dan ketegangan di tengah masyarakat justru dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah menerima informasi maupun ajakan yang dapat memperbesar perbedaan dan memicu konflik horizontal.

Karmin juga mengingatkan pentingnya mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, persaudaraan, serta sikap saling menghormati yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua. Menurutnya, kedamaian merupakan modal sosial yang harus dijaga bersama agar berbagai program pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Stabilitas keamanan merupakan aset paling berharga untuk menjamin kesejahteraan masa depan anak cucu di Tolikara,” tegas Karmin.

Secara khusus, Karmin mengajak generasi muda Papua agar tidak mudah terpengaruh oleh propaganda maupun ajakan kelompok yang memiliki agenda tertentu. Ia mendorong generasi muda menyalurkan aspirasi melalui pendidikan, dialog, dan kegiatan konstruktif yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Menurut Karmin, masa depan Papua membutuhkan kolaborasi dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Perbedaan pandangan, kata dia, sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan damai, bukan melalui tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan.

“Masyarakat adat menginginkan situasi yang aman, damai, serta kondusif agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat,” ujar Karmin.

PAPUA — Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Karmin Yikwa, mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan keharmonisan sosial. Imbauan tersebut disampaikan menyusul penilaian bahwa aktivitas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Karmin menegaskan, masyarakat adat Papua memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga keamanan dan kedamaian di lingkungan masing-masing. Menurut dia, situasi yang kondusif menjadi salah satu prasyarat penting agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik serta mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

“Aspirasi yang dibawa KNPB tidak mencerminkan keinginan seluruh masyarakat adat Papua, khususnya di wilayah Tolikara. Masyarakat adat lebih menginginkan situasi yang aman dan kondusif agar roda pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan,” ungkap Karmin.

Ia mengatakan, munculnya provokasi dan ketegangan di tengah masyarakat justru dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah menerima informasi maupun ajakan yang dapat memperbesar perbedaan dan memicu konflik horizontal.

Karmin juga mengingatkan pentingnya mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, persaudaraan, serta sikap saling menghormati yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua. Menurutnya, kedamaian merupakan modal sosial yang harus dijaga bersama agar berbagai program pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Stabilitas keamanan merupakan aset paling berharga untuk menjamin kesejahteraan masa depan anak cucu di Tolikara,” tegas Karmin.

Secara khusus, Karmin mengajak generasi muda Papua agar tidak mudah terpengaruh oleh propaganda maupun ajakan kelompok yang memiliki agenda tertentu. Ia mendorong generasi muda menyalurkan aspirasi melalui pendidikan, dialog, dan kegiatan konstruktif yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Menurut Karmin, masa depan Papua membutuhkan kolaborasi dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Perbedaan pandangan, kata dia, sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan damai, bukan melalui tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan.

“Masyarakat adat menginginkan situasi yang aman, damai, serta kondusif agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat,” ujar Karmin.

SENTANI — Tokoh adat Papua mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi maupun aktivitas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Warga diminta mengedepankan sikap bijaksana serta tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat memicu keresahan maupun merugikan diri sendiri dan lingkungan.

Imbauan tersebut disampaikan sejumlah Ondofolo di Kabupaten Jayapura yang menekankan pentingnya masyarakat adat bersama-sama menjaga kedamaian dan ketenteraman wilayah. Para tokoh adat mengingatkan bahwa stabilitas keamanan di Tanah Papua merupakan kepentingan seluruh elemen masyarakat, sehingga setiap ajakan perlu disikapi secara kritis dan tidak mudah terpengaruh.

Ondofolo Dasim Kleubeuw, Harly Ohei, meminta masyarakat Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura tidak mengikuti kegiatan KNPB yang dinilai berpotensi berujung pada tindakan anarkis. Menurutnya, masyarakat perlu mempertimbangkan dampak dari setiap aktivitas terhadap keamanan serta kehidupan sosial di lingkungan masing-masing.

“Saya mengimbau kepada masyarakat umum yang ada di Kabupaten Jayapura maupun Kota Jayapura untuk tidak ikut dalam kegiatan aksi provokasi, jangan sampai ujung-ujungnya terjadi tindakan anarkis yang justru merugikan kita semua,” kata Harly.

Harly menegaskan, perdamaian di Tanah Papua harus dijaga bersama tanpa membiarkan masyarakat terpecah oleh kepentingan kelompok tertentu. Ia mengajak warga mengedepankan persatuan dan menciptakan kehidupan sosial yang aman.

“Tujuan kita satu, bagaimana membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan damai di Tanah Papua,” ujarnya.

Senada, Ondofolo Kampung Asei Besar, Marthen Ohee, menilai masyarakat adat tidak seharusnya terseret dalam agenda KNPB yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa aktivitas kelompok tersebut tidak dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat adat Papua.

“Walaupun mengatasnamakan masyarakat Orang Asli Papua, tapi dari adat kami mengatakan tidak, itu hanya keinginan sekelompok orang,” tegas Marthen.

Marthen juga mengingatkan masyarakat agar lebih memprioritaskan keluarga dan aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat nyata. “Lebih baik urus diri, urus istri dan anak, serta mencari makan daripada mengikuti kegiatan yang tidak menguntungkan,” ucapnya.

Sementara itu, Ondofolo Kampung Adat Homfolo, Anderson Tokoro, mengingatkan masyarakat agar penyampaian pendapat tetap dilakukan dengan menghormati hukum dan norma adat. Ia mengajak seluruh warga menjaga ketertiban agar kehidupan sosial di wilayah adat Jayapura tetap aman, damai, dan kondusif.

JAKARTA — Masyarakat di Papua diimbau tidak mudah terpengaruh oleh narasi digital yang beredar di media sosial, khususnya konten yang berkaitan dengan aktivitas kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Imbauan tersebut mengemuka setelah Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial AP, 39, yang terindikasi melakukan dokumentasi terhadap aksi KNPB di Wamena, Papua Pegunungan.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, tindakan terhadap AP dilakukan karena aktivitas yang bersangkutan dinilai telah menyimpang dari maksud dan tujuan izin tinggal yang dimilikinya. AP diketahui masuk ke Indonesia menggunakan Visa Kunjungan untuk keperluan wisata.

“Indonesia terbuka untuk wisatawan mancanegara, tetapi ada aturan yang harus dihormati. Ketika seseorang masuk sebagai wisatawan, aktivitasnya tentu harus sesuai dengan izin yang diberikan,” ujar Hendarsam

Berdasarkan pemeriksaan keimigrasian, AP tercatat telah mengunjungi Papua sebanyak 10 kali dalam periode 2024 hingga 2026. Pada 15 Agustus 2026, ia diketahui berada di Wamena dan mengambil foto serta video aksi demonstrasi KNPB. Dokumentasi tersebut disebut akan digunakan sebagai materi konten untuk akun media sosial pribadinya di Instagram dan YouTube.

Aktivitas tersebut kemudian menjadi perhatian karena konten yang beredar berpotensi membentuk narasi mengenai adanya perhatian internasional terhadap aksi tersebut. Kondisi itu dinilai perlu disikapi secara bijak agar masyarakat tidak langsung mempercayai informasi digital tanpa memastikan sumber dan konteksnya.

Masyarakat juga diharapkan tidak ikut menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi, terlebih apabila berpotensi menimbulkan keresahan atau memperkeruh situasi keamanan dan ketertiban di Papua. Literasi digital dinilai penting agar masyarakat mampu membedakan informasi faktual dengan narasi yang sengaja dikemas untuk membentuk persepsi tertentu.

Hendarsam menegaskan, pemerintah tetap menghormati keterbukaan Indonesia terhadap warga asing, namun setiap aktivitas harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan izin tinggal atau kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, Imigrasi akan bertindak,” tegasnya.

Deportasi AP sekaligus menjadi pengingat bahwa keberadaan warga asing di Indonesia memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi. Di sisi lain, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menerima dan menyikapi berbagai narasi digital agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum teruji kebenarannya.

SENTANI — Tokoh adat Papua mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi maupun aktivitas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Warga diminta tetap menjaga kedamaian serta tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan.

Imbauan tersebut disampaikan sejumlah Ondofolo di Kabupaten Jayapura yang menekankan pentingnya masyarakat adat menjaga stabilitas dan ketenteraman wilayah. Para tokoh adat mengingatkan bahwa kedamaian di Tanah Papua merupakan kepentingan bersama sehingga masyarakat perlu menyikapi setiap ajakan dengan bijaksana dan tidak mudah terpengaruh.

Ondofolo Dasim Kleubeuw, Harly Ohei, meminta masyarakat Kabupaten Jayapura maupun Kota Jayapura tidak mengikuti kegiatan KNPB yang berpotensi berujung pada tindakan anarkis. Menurutnya, masyarakat perlu mempertimbangkan dampak setiap kegiatan terhadap keamanan dan kehidupan sosial di lingkungan masing-masing.

“Saya mengimbau kepada masyarakat umum yang ada di Kabupaten Jayapura maupun Kota Jayapura untuk tidak ikut dalam kegiatan aksi provokasi, jangan sampai ujung-ujungnya terjadi tindakan anarkis yang justru merugikan kita semua,” kata Harly.

Harly menegaskan, perdamaian di Tanah Papua harus dijaga seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak warga tidak terpecah oleh kepentingan kelompok tertentu dan tetap mengedepankan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Tujuan kita satu, bagaimana membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan damai di Tanah Papua,” ujarnya.

Senada, Ondofolo Kampung Asei Besar, Marthen Ohee, menilai masyarakat adat tidak seharusnya terseret dalam agenda KNPB yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa sikap kelompok tersebut tidak dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat adat.

“Walaupun mengatasnamakan masyarakat Orang Asli Papua, tapi dari adat kami mengatakan tidak, itu hanya keinginan sekelompok orang,” tegas Marthen.

Marthen juga meminta masyarakat lebih memprioritaskan keluarga dan aktivitas ekonomi. Menurutnya, warga sebaiknya tidak mengikuti kegiatan yang tidak memberikan manfaat dan justru berpotensi menimbulkan persoalan.

“Lebih baik urus diri, urus istri dan anak, serta mencari makan daripada mengikuti kegiatan yang tidak menguntungkan,” ucapnya.

Sementara itu, Ondofolo Kampung Adat Homfolo, Anderson Tokoro, mengingatkan masyarakat agar setiap penyampaian pendapat tetap menghormati hukum dan norma adat. Ia meminta seluruh warga bersama-sama menjaga ketertiban agar kehidupan sosial di wilayah adat Jayapura tetap aman dan damai.