Arsip Tahunan: 2026

Oleh: Putu Mahendra)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian pemerintah sebagai salah satu program strategis nasional yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan berbagai langkah penyempurnaan agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap sejalan dengan upaya menjaga stabilitas fiskal negara. Pendekatan efisiensi yang diterapkan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap anggaran yang dialokasikan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono mengatakan Program MBG memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi rakyat apabila dikelola dengan tata kelola yang adaptif dan efisien. Menurutnya, progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah mencapai sekitar 90 persen dari target nasional menjadi indikator positif bahwa program tersebut berjalan dengan arah yang baik. Dari target 30 ribu unit dapur, sebanyak 27 ribu unit telah siap beroperasi dan diproyeksikan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru di berbagai daerah.

Keberadaan dapur MBG memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian, perdagangan, dan pelaku usaha kecil. Kebutuhan bahan pangan untuk operasional dapur mendorong peningkatan transaksi di pasar tradisional dan memperkuat rantai pasok pangan lokal. Dengan demikian, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam konteks efisiensi fiskal, penyempurnaan pelaksanaan program menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan anggaran negara dan keberlanjutan manfaat program. Menurutnya salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan penyesuaian frekuensi pemberian makanan tanpa mengurangi cakupan penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan pengurangan wilayah sasaran ataupun pembatasan penerima program.

Penyesuaian frekuensi distribusi makanan dipandang sebagai strategi yang mampu menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus mempertahankan keberlangsungan aktivitas ekonomi yang telah terbentuk melalui Program MBG. Dengan mekanisme yang lebih efisien, operasional dapur tetap berjalan sehingga penyerapan tenaga kerja, distribusi bahan pangan, dan aktivitas perdagangan masyarakat tetap terjaga. Pendekatan tersebut juga memperlihatkan upaya pemerintah dalam menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran negara secara hati-hati dan terukur.

Selain aspek efisiensi, penyempurnaan kualitas pelaksanaan program juga menjadi perhatian utama. Pengawasan lapangan perlu terus diperkuat untuk memastikan standar kualitas makanan, kebersihan dapur, dan tata kelola distribusi berjalan sesuai ketentuan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG sekaligus memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.

Riandy menegaskan bahwa kualitas nutrisi dalam Program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan. Meskipun dampak terhadap produktivitas ekonomi belum dapat dirasakan secara instan, manfaat jangka panjang dari peningkatan kualitas gizi diyakini akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional.

Pemerintah sendiri terus melakukan evaluasi untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyesuaian anggaran Program MBG tahun 2026 dari sebelumnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi fiskal agar penggunaan anggaran dapat lebih optimal tanpa mengurangi tujuan utama program.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan langkah efisiensi tersebut merupakan arahan Presiden untuk memastikan dana Program MBG digunakan secara lebih tepat guna dan efisien. Pemerintah terus menghitung skema terbaik agar penghematan yang dilakukan tidak mengganggu efektivitas program dalam menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program dan stabilitas keuangan negara.

Langkah efisiensi anggaran juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada besarnya belanja negara, tetapi juga pada kualitas pengelolaan dan hasil yang diperoleh dari setiap program prioritas. Penyempurnaan tata kelola dan optimalisasi penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam menciptakan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Program MBG dinilai memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional. Aktivitas pengadaan bahan pangan, distribusi logistik, serta operasional dapur mampu menciptakan perputaran ekonomi yang melibatkan banyak sektor. Hal tersebut menjadi bukti bahwa program sosial yang dikelola dengan baik dapat sekaligus menjadi instrumen penguatan ekonomi nasional.

Melalui langkah efisiensi fiskal dan penyempurnaan tata kelola yang terus dilakukan, Program MBG memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi program nasional yang semakin efektif, akuntabel, dan berdampak luas bagi masyarakat. Dukungan seluruh pihak, baik pemerintah, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat, menjadi kunci penting dalam memastikan program ini mampu memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah pelaksanaan program berskala besar yang menjangkau puluhan juta masyarakat setiap hari, pemerintah menegaskan bahwa evaluasi dan pembenahan berkelanjutan menjadi kunci utama agar manfaat program benar-benar dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada perluasan cakupan program, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaannya di lapangan. Menurut Presiden, keberhasilan program MBG tidak dapat diukur semata dari jumlah penerima manfaat, melainkan juga dari ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, serta transparansi dalam pengelolaannya.

Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Jumlah tersebut menunjukkan skala besar komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial dan pemenuhan gizi masyarakat. Cakupan program meliputi berbagai kelompok rentan yang selama ini membutuhkan perhatian khusus dari negara, mulai dari 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, hingga 868 ribu ibu hamil.

Tidak berhenti di situ, pemerintah juga berencana memperluas program bantuan pangan tersebut kepada sekitar setengah juta warga lanjut usia yang hidup tanpa pendamping. Langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan kelompok paling rentan tetap mendapatkan perlindungan dan akses terhadap kebutuhan gizi yang layak.

Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui adanya dinamika dan kekurangan di lapangan. Sikap terbuka tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program. Sebaliknya, pemerintah memilih melakukan evaluasi secara agresif agar setiap kelemahan dapat segera diperbaiki.

Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah telah menghentikan operasional ribuan unit penyedia layanan yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas. Langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak mentoleransi penyimpangan ataupun kelalaian yang dapat merugikan masyarakat. Program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dijalankan dengan standar tinggi dan pengawasan ketat.

Presiden juga mengajak seluruh elemen pengawas, termasuk legislatif dan kepala daerah, untuk terlibat aktif dalam mengawal jalannya program MBG. Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pihak agar pengawasan berjalan efektif dan transparan.

Langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah mencerminkan keseriusan dalam menjaga akuntabilitas program perlindungan sosial. Pemerintah ingin memastikan amanat konstitusi terkait perlindungan masyarakat miskin benar-benar terlaksana secara nyata dan tepat sasaran. Transparansi dan pengawasan menjadi fondasi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah tetap terjaga.

Komitmen penguatan program MBG juga terlihat dari langkah aktif Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang memanggil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, untuk membahas pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pelaksanaan program MBG. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi lintas lembaga guna memastikan program berjalan lebih efektif.

Dalam pembahasan tersebut, Gibran menyoroti pentingnya pembenahan internal di tubuh BGN agar pelaksanaan program semakin profesional dan terukur. Pemerintah menyadari bahwa program berskala nasional memerlukan sistem manajemen yang kuat serta sumber daya manusia yang kompeten agar implementasinya berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Dudung Abdurachman, salah satu langkah yang tengah dipersiapkan pemerintah adalah mendatangkan para ahli untuk memperkuat sistem pengelolaan gizi dan dapur dalam program MBG. Kehadiran tenaga ahli diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, standar keamanan pangan, hingga efektivitas distribusi makanan kepada masyarakat penerima manfaat.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas distribusi bantuan, tetapi juga kualitas gizi dan sistem pengelolaan yang profesional. Dengan penguatan manajemen dan pendampingan para ahli, program MBG diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi Indonesia.

Setelah bertemu Wakil Presiden, Dudung juga menggelar pembahasan bersama Kepala BGN, Dadan Hindayana, terkait situasi terkini di lembaga tersebut. Dalam pertemuan itu, Dadan melaporkan berbagai perkembangan mengenai mekanisme kerja hingga sejumlah persoalan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh proses pelaksanaan program.

Dudung menegaskan bahwa sinergi antara KSP dan BGN selama ini berjalan baik dan akan terus diperkuat demi mendukung keberhasilan program MBG secara nasional. Pemerintah menyadari bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan selaras dan tepat sasaran.

Program MBG bukan sekadar bantuan pangan biasa, melainkan investasi besar negara untuk membangun generasi yang sehat, kuat, dan produktif. Karena itu, evaluasi berkelanjutan menjadi langkah penting agar program ini terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Dengan komitmen kuat pemerintah, dukungan pengawasan lintas lembaga, serta pembenahan sistem secara konsisten, Program Makan Bergizi Gratis diyakini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing di masa depan.

*) Pemerhati kebijakan publik

Jakarta – Guna memastikan manfaat optimal tersalurkan dengan tepat, Pemerintah terus mematangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui evaluasi berkala dan penguatan pengawasan di lapangan. Upaya ini menjadi komitmen nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kualitas gizi pelajar dan kelompok rentan.

Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa efisiensi ketat pada program MBG diterapkan untuk memperbaiki manajemen belanja negara agar anggaran nasional berjalan lebih optimal serta akuntabel.

“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien,” kata Purbaya.

Ia menambahkan bahwa saat ini pemerintah terus memperbaiki sistem pengelolaan program, termasuk pola belanja dan mekanisme distribusi yang dijalankan Badan Gizi Nasional. Langkah pembenahan tersebut diyakini akan memperkuat transparansi serta meningkatkan kualitas pelayanan program di lapangan.

Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya evaluasi dalam menjaga kualitas pelaksanaan program MBG. Presiden juga mengumumkan penutupan lebih dari 3.000 dapur MBG yang dinilai memiliki berbagai kekurangan dalam pengelolaan. Kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak mentoleransi pelaksanaan program yang tidak sesuai standar pelayanan.

“Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur,” ungkapnya.

Presiden juga meminta seluruh unsur pemerintah daerah, anggota DPR, hingga masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan terhadap operasional dapur MBG. Pemerintah menilai partisipasi publik sangat penting agar kualitas makanan, distribusi, dan pelayanan kepada penerima manfaat tetap terjaga secara konsisten.

“Langkah evaluasi dan penguatan pengawasan menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada perluasan program, tetapi juga memastikan kualitas tata kelola berjalan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan,” tegas Presiden Prabowo.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan melakukan efisiensi anggaran program MBG tahun 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Meski demikian, pemerintah memastikan pengurangan anggaran tersebut tidak akan mengurangi kualitas maupun cakupan pelayanan program.

Dengan penyempurnaan yang terus dilakukan, program MBG diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing di masa depan.

Jakarta – Upaya pemberantasan korupsi kembali menjadi perhatian utama pemerintah dan lembaga negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan aparat negara yang terlibat praktik ilegal maupun penyalahgunaan wewenang harus ditindak tegas, termasuk oknum TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak memberikan pelayanan publik secara optimal.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di kompleks parlemen. Presiden menilai masyarakat menginginkan birokrasi yang cepat, efektif, dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Merespons hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Abdullah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap aparat negara dan birokrat agar penyimpangan kekuasaan dapat dicegah sejak dini.

“Kami memberikan dukungan penuh terhadap ketegasan Presiden Prabowo sebagai bentuk keseriusan menghadirkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Abdullah.

Menurut Abdullah, pengawasan dari lembaga eksternal sangat diperlukan karena berbagai kasus penyalahgunaan wewenang kerap terungkap setelah menjadi perhatian masyarakat dan media massa. Ia juga menilai sistem pengawasan internal di sejumlah kementerian dan lembaga masih perlu diperkuat agar pelanggaran tidak terus berulang.

“Sistem merit harus dijadikan landasan utama dalam proses pengangkatan, promosi, hingga penempatan jabatan di kementerian maupun lembaga negara,” jelasnya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia terus memperkuat sinergi pencegahan korupsi melalui Pelatihan Penguatan Integritas dan Antikorupsi Mahkamah Agung (PRISMA) yang berlangsung di Bogor. Program tersebut diikuti pimpinan pengadilan dari berbagai daerah sebagai langkah memperkuat integritas aparat penegak hukum.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengatakan penguatan integritas menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum yang dipercaya publik.

“Ketiga strategi tersebut menjadi bagian penting untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih serta menjunjung tinggi integritas,” kata Ibnu.

Di sisi lain, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Dwiarso Budi Santiarto, menegaskan reformasi integritas harus terus diperkuat agar profesionalisme dan independensi lembaga peradilan tetap terjaga.

“Para hakim dituntut tidak hanya memahami hukum, tetapi juga menjaga etika profesi dan independensi dalam setiap pengambilan keputusan,” tutur Dwiarso.

Melalui penguatan pengawasan, reformasi birokrasi, serta pendidikan antikorupsi, pemerintah dan lembaga penegak hukum berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang adil bagi masyarakat.

JAKARTA – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih kembali ditegaskan melalui instruksi tegas kepada seluruh jajaran kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi, pungutan liar (pungli), dan praktik beking ilegal yang selama ini menjadi hambatan bagi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pidatonya di hadapan DPR RI saat penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027, Presiden Prabowo secara terbuka mengingatkan seluruh pimpinan kementerian dan lembaga agar tidak ragu melakukan pembenahan internal.

Menurut Presiden, birokrasi yang bersih merupakan syarat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan daya saing nasional, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

“Saya ingatkan kepada kepala badan, menteri, pemimpin-pemimpin lembaga negara pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing, jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak,” tegas Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa seluruh institusi pemerintah harus berfungsi secara optimal dan tidak boleh memberikan ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang membebani warga maupun dunia usaha. Karena itu, langkah pemberantasan korupsi dan pungli harus dilakukan secara konsisten dari pusat hingga daerah.

Ketegasan Presiden tersebut mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk DPR RI. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai arahan Presiden harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan, terutama terhadap oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangannya untuk melindungi pelaku kejahatan maupun praktik korupsi.

“Jangan ragu lakukan PTDH (Pemecatan Tidak Dengan Hormat) dan proses pidana terhadap setiap oknum yang masih nekat jadi beking,” kata Sahroni.

Menurut Sahroni, dukungan terhadap langkah tegas Presiden menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ia menegaskan bahwa apabila pimpinan tertinggi negara dan pimpinan institusi penegak hukum telah menunjukkan komitmen kuat, maka seluruh jajaran di bawahnya harus memiliki keberanian yang sama untuk menindak pelanggaran tanpa pandang bulu.

Sejumlah perkembangan terbaru juga menunjukkan semakin kuatnya arah kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola negara. Berbagai upaya penertiban, pengawasan berbasis teknologi, peningkatan transparansi pelayanan publik, hingga penguatan koordinasi antarlembaga terus dilakukan untuk menutup celah korupsi dan praktik pungli yang merugikan masyarakat serta menghambat investasi.

Oleh: Bintang Perkasa

Komitmen pemberantasan korupsi kembali ditegaskan sebagai fondasi utama dalam memperkuat reformasi birokrasi dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memulai kajian tata kelola Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap program strategis nasional harus dilakukan sejak awal agar tidak membuka ruang penyimpangan. Upaya tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga sistem pengelolaan yang kuat dan bebas dari praktik korupsi.

KPK melalui Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring resmi memulai kajian tata kelola Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam kickoff meeting di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta. Program KDKMP sendiri menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang masuk dalam Asta Cita Presiden dengan nilai anggaran mencapai Rp240 triliun. Besarnya nilai anggaran membuat penguatan pengawasan menjadi kebutuhan mendesak agar seluruh program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa maupun kelurahan.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menilai bahwa program berskala nasional yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga membutuhkan koordinasi kuat agar implementasinya berjalan efektif. Aminudin menegaskan bahwa KPK ingin memastikan program unggulan pemerintah tersebut terlaksana secara optimal, akuntabel, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa upaya pencegahan korupsi kini tidak lagi hanya dilakukan ketika pelanggaran terjadi, tetapi juga sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan program.

Dalam kajian tersebut, KPK akan memetakan berbagai aspek mulai dari perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pendekatan corruption risk assessment terhadap regulasi yang ada juga menjadi bagian penting agar setiap aturan yang diterapkan benar-benar mampu mendukung tata kelola yang sehat dan mencegah penyimpangan.

Setelah proses kajian selesai, KPK akan menyusun rekomendasi penguatan sistem yang nantinya ditindaklanjuti kementerian dan lembaga terkait melalui rencana aksi bersama. KPK juga akan melakukan pemantauan berkala untuk memastikan rekomendasi tersebut berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi penguatan tata kelola program.

Aminudin menambahkan bahwa harmonisasi regulasi menjadi fokus awal dalam kajian tersebut. Menurutnya, sinkronisasi aturan sangat penting agar pelaksanaan program tidak mengalami hambatan administratif maupun potensi penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks reformasi birokrasi, harmonisasi regulasi memang menjadi tantangan besar karena masih banyak aturan yang kerap tumpang tindih dan memperlambat pelayanan publik.

Kajian yang dilakukan KPK ini juga memperlihatkan adanya sinergi antarlembaga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring bekerja bersama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) untuk memastikan pengawasan berjalan menyeluruh. Kolaborasi tersebut penting karena pembangunan ekonomi nasional membutuhkan pengawasan lintas sektor agar setiap kebijakan benar-benar berjalan sesuai tujuan.

Dalam forum tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga turut memberikan pandangan terkait pelaksanaan program KDKMP. PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang dipercaya pemerintah sebagai penanggung jawab pembangunan fasilitas program juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan proyek sesuai regulasi. Direktur Pengadaan PT Agrinas Pangan Nusantara, Elphis Rudy, menyampaikan bahwa pembangunan fisik gerai koperasi dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Di sisi lain, penguatan integritas juga terus dilakukan KPK terhadap aparat penegak hukum. Sebanyak 239 personel kepolisian di lingkungan Polda Jawa Timur mengikuti Pelatihan Tata Nilai, Penguatan Integritas dan Antikorupsi yang digelar selama dua hari di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur, Surabaya. Pelatihan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun budaya kerja yang profesional dan bebas dari praktik korupsi.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menilai integritas merupakan fondasi utama yang wajib dimiliki aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat. Yonathan Demme Tangdilintin menyebut peserta pelatihan menjadi representasi institusi yang menentukan arah kebijakan, kualitas pelayanan, sekaligus tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian.

Yonathan Demme Tangdilintin juga menyoroti pentingnya pengawasan internal untuk mencegah berkembangnya perilaku menyimpang di lingkungan kepolisian. Toleransi terhadap pelanggaran kecil dinilai dapat berkembang menjadi persoalan besar apabila tidak segera ditangani. Karena itu, penguatan sistem pengawasan internal dan pendidikan integritas menjadi langkah penting dalam menjaga marwah institusi penegak hukum.

Sementara itu, Direktur Pencegahan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Kombes Pol Bhakti Eri Nurmansyah, menilai pelayanan publik yang bersih menjadi tuntutan yang harus dijaga seluruh jajaran kepolisian. Bhakti Eri Nurmansyah menegaskan bahwa tantangan aparat kepolisian saat ini tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut cara bersikap, berperilaku, dan memberikan pelayanan bebas korupsi kepada masyarakat.

Pemberantasan korupsi pada akhirnya bukan hanya agenda penegakan hukum, melainkan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik dan memperkuat masa depan bangsa. Langkah KPK dalam mengawal program strategis nasional serta memperkuat integritas aparat penegak hukum menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Seluruh elemen pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat perlu menjaga komitmen bersama untuk menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional agar pembangunan nasional benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

*) Analis Reformasi Peradilan dan Tata Kelola Negara

Oleh: Narasoma Widjaya
Komitmen memperkuat pemberantasan korupsi kembali ditegaskan melalui sinergi lintas lembaga yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung (MA), DPR RI, hingga pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat integritas aparat penegak hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara di tengah tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.

KPK bersama Mahkamah Agung kembali memperkuat kolaborasi melalui program Pelatihan Penguatan Integritas dan Antikorupsi Mahkamah Agung atau PRISMA bagi pimpinan pengadilan di lingkungan MA RI. Program itu menjadi bagian dari upaya memperkuat benteng moral aparat peradilan agar terhindar dari praktik transaksional dan penyalahgunaan kewenangan.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun sistem penegakan hukum yang dipercaya masyarakat. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus diperkuat melalui pendidikan dan langkah pencegahan yang berjalan beriringan. KPK, kata Ibnu Basuki Widodo, terus mengoptimalkan trisula pemberantasan korupsi yang meliputi pendidikan, pencegahan, dan penindakan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Ia menilai penguatan integritas aparatur peradilan menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga independensi lembaga hukum. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi harus bebas dari pengaruh kepentingan tertentu sehingga kualitas moral dan profesionalisme aparat peradilan menjadi elemen penting dalam menjaga marwah hukum dan demokrasi.

Menurut Ibnu Basuki Widodo, tantangan integritas aparat penegak hukum semakin kompleks. Integritas tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga harus tercermin dalam keselarasan antara pikiran, sikap, dan tindakan yang berpijak pada nilai moral dan kemanusiaan. Melalui pelatihan PRISMA, KPK ingin memastikan nilai-nilai antikorupsi benar-benar menjadi budaya kerja di lingkungan peradilan.

Data penindakan KPK sepanjang 2004 hingga 2025 menunjukkan masih besarnya tantangan di sektor hukum. Sebanyak 31 hakim tercatat terjerat kasus korupsi dari total 1.951 perkara berdasarkan klasifikasi profesi pelaku. Kondisi tersebut dinilai menjadi alarm bahwa reformasi sektor peradilan harus menyentuh akar persoalan, yakni lemahnya integritas sebagian aparat penegak hukum.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dwiarso Budi Santiarto menilai reformasi peradilan tidak akan berjalan efektif tanpa penguatan integritas aparat di dalamnya. Menurutnya, hakim dan aparatur peradilan tidak cukup hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga harus menjaga etika profesi dan independensi dalam setiap pengambilan keputusan. Mahkamah Agung pun terus memperkuat pengawasan internal melalui Badan Pengawasan MA guna menjaga marwah lembaga peradilan.

Berdasarkan data Badan Pengawasan MA periode Januari hingga April 2026, sejumlah hakim telah dijatuhi sanksi disiplin dengan tingkat pelanggaran yang beragam. Penegakan disiplin tersebut dinilai menjadi bukti bahwa reformasi integritas di tubuh peradilan terus dijalankan secara konsisten demi menciptakan lembaga peradilan yang profesional dan akuntabel.

Dwiarso Budi Santiarto juga menegaskan bahwa penguatan integritas harus berjalan seiring dengan internalisasi tujuh nilai utama Mahkamah Agung, yakni kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, dan perlakuan setara di hadapan hukum. Nilai-nilai tersebut dianggap penting untuk memperkuat profesionalisme aparat peradilan sekaligus memastikan pelayanan hukum yang adil dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dukungan terhadap penguatan pemberantasan korupsi juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas pemerintah dalam menindak aparat negara yang melakukan pelanggaran hukum. Ia menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan pemerintahan yang bersih harus diikuti dengan pengawasan ketat terhadap personel TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara.

Abdullah menilai pengawasan eksternal sangat penting karena berbagai kasus penyalahgunaan kewenangan sering kali sulit terdeteksi melalui mekanisme internal lembaga. Banyak kasus pelanggaran justru terbongkar setelah mendapat sorotan publik dan media. Karena itu, ia meminta KPK dan Ombudsman memperketat pengawasan guna mencegah praktik korupsi serta berbagai bentuk penyelewengan lain di lingkungan birokrasi dan aparat negara.

Selain itu, Abdullah juga menyoroti lemahnya pengawasan internal di sejumlah kementerian dan lembaga. Ia menilai budaya saling melindungi antaroknum masih menjadi hambatan serius dalam reformasi birokrasi. Menurutnya, reformasi harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan dengan menjadikan sistem merit sebagai prinsip utama dalam pengangkatan, promosi, dan penempatan jabatan.

Ia juga mendorong percepatan mekanisme penindakan dan pemecatan terhadap aparat maupun birokrat yang terbukti melanggar hukum. Reformasi birokrasi, menurut Abdullah, membutuhkan lingkungan kerja yang sehat dan profesional agar pelayanan publik berjalan maksimal dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil serta berkualitas.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah selama setahun terakhir dinilai telah menunjukkan sejumlah capaian dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Pemerintah terus mendorong digitalisasi pelayanan publik, memperkuat transparansi sistem perizinan, meningkatkan pengawasan anggaran, serta memperkuat koordinasi antarpenegak hukum dalam penanganan kasus korupsi. Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menegaskan pentingnya pemerintahan yang efektif dan bersih juga dinilai menjadi sinyal kuat bahwa agenda pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas nasional.

Sinergi antara KPK, Mahkamah Agung, DPR RI, dan pemerintah pusat dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Penguatan integritas, reformasi birokrasi, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang tegas harus berjalan bersama agar tercipta sistem pemerintahan yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat. Karena itu, seluruh elemen bangsa diharapkan terus mendukung budaya antikorupsi demi mewujudkan Indonesia yang transparan, adil, dan berintegritas.

*) Peneliti Isu Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Tuduhan yang menyebut Tentara Nasional Indonesia menyerang gereja di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, merupakan narasi provokatif yang tidak berdasar dan berpotensi memperkeruh situasi keamanan di Papua. Informasi semacam ini sangat berbahaya karena dapat memicu keresahan masyarakat, membangun opini negatif terhadap aparat negara, serta menghambat proses pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah di Papua. Dalam situasi yang terus diarahkan menuju kondisi aman dan kondusif, penyebaran tuduhan tanpa fakta yang jelas hanya akan mengganggu stabilitas sosial dan memperpanjang konflik.

Insiden ledakan di Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni, Mbamogo, Intan Jaya, memang menjadi perhatian publik. Namun seluruh pihak seharusnya bersikap objektif dan tidak terburu-buru menyalahkan aparat keamanan tanpa bukti yang valid. Dalam berbagai kasus di Papua, isu kemanusiaan dan rumah ibadah kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk membangun propaganda anti pemerintah serta menggiring opini publik agar memusuhi aparat negara.

Penjelasan resmi dari aparat keamanan justru menunjukkan fakta yang berbeda dengan narasi yang berkembang di media sosial. Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Infanteri M. Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa granat yang ditemukan di lokasi bukan merupakan granat standar milik TNI. Ia juga menyampaikan bahwa TNI tidak pernah menggunakan drone bersenjata untuk menyerang warga sipil, terlebih di area rumah ibadah. Klarifikasi tersebut memperlihatkan bahwa tuduhan terhadap TNI dibangun atas asumsi sepihak yang tidak memiliki dasar fakta kuat.

Narasi yang menyudutkan aparat keamanan sangat berbahaya bagi kondisi Papua. Dalam situasi sosial yang masih rentan terhadap provokasi, informasi yang belum terverifikasi dapat memicu ketegangan baru di masyarakat. Kelompok tertentu tampak sengaja memainkan isu sensitif untuk menciptakan persepsi seolah negara melakukan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri. Padahal selama ini TNI dan Polri justru hadir untuk menjaga keamanan masyarakat Papua dari ancaman kelompok bersenjata yang kerap melakukan intimidasi dan teror terhadap warga sipil.

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Stabilitas keamanan menjadi prioritas utama karena merupakan fondasi penting bagi percepatan pembangunan di berbagai sektor. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi keamanan di sejumlah wilayah Papua mulai menunjukkan perkembangan positif. Aktivitas masyarakat berangsur normal, pelayanan pendidikan dan kesehatan semakin baik, serta roda ekonomi perlahan kembali bergerak.

Pembangunan infrastruktur juga terus dipercepat pemerintah untuk membuka keterisolasian wilayah Papua. Jalan, jembatan, bandara, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan dibangun agar masyarakat memperoleh akses pelayanan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat program pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Papua.

Dalam mendukung pembangunan tersebut, aparat keamanan turut menjalankan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. TNI dan Polri aktif membantu pelayanan kesehatan, distribusi bantuan logistik, pembangunan fasilitas umum, hingga pengamanan wilayah terpencil. Kehadiran aparat negara di Papua bukan semata untuk menjaga keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat hidup aman dan menikmati hasil pembangunan nasional secara merata.

Karena itu, tuduhan bahwa TNI menyerang gereja menjadi sangat tidak masuk akal. Tidak ada kepentingan bagi aparat keamanan untuk melakukan tindakan yang justru merusak stabilitas dan menghambat pembangunan Papua yang sedang dipercepat pemerintah. Sebaliknya, aparat keamanan memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman gangguan keamanan.

Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil dan fasilitas publik. Ia menilai gereja, sekolah, fasilitas kesehatan, dan sarana umum lainnya harus dijauhkan dari konflik dan tindakan provokasi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah bersama aparat keamanan memiliki visi yang sama dalam menjaga keamanan masyarakat Papua.

Di sisi lain, masyarakat perlu semakin bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di ruang digital. Era media sosial memungkinkan hoaks dan propaganda menyebar dengan sangat cepat, terutama terkait isu sensitif seperti Papua. Karena itu, masyarakat tidak boleh mudah percaya terhadap narasi yang belum terverifikasi. Setiap informasi harus diuji berdasarkan fakta dan sumber resmi agar tidak terjebak dalam permainan opini yang sengaja dirancang untuk memecah belah bangsa.

Media massa juga memiliki tanggung jawab besar menjaga ruang informasi tetap sehat dan konstruktif. Pemberitaan yang tidak berimbang dan terlalu cepat menyimpulkan tanpa verifikasi hanya akan memperbesar propaganda pihak tertentu. Sebaliknya, media seharusnya menjadi sarana edukasi publik dengan menghadirkan informasi yang akurat, objektif, dan mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Pemerintah melalui TNI dan Polri selama ini terus bekerja keras menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memastikan masyarakat Papua memperoleh hak yang sama dalam pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Berbagai program strategis nasional terus dijalankan untuk mempercepat kemajuan Papua dan memperkuat persatuan nasional.

Pada akhirnya, tuduhan bahwa TNI menyerang gereja di Intan Jaya merupakan narasi provokatif yang menyesatkan dan tidak berdasar. Propaganda semacam ini hanya akan mengganggu stabilitas keamanan serta menghambat pembangunan Papua yang sedang berjalan. Seluruh elemen masyarakat perlu mendukung upaya pemerintah menciptakan Papua yang aman, damai, dan maju dengan tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan serta tetap mengedepankan persatuan dan kepentingan nasional.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Papua Tengah – Tuduhan yang menyebut aparat TNI melakukan penyerangan terhadap Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni di Kabupaten Intan Jaya dipastikan tidak benar. Informasi yang beredar luas di media sosial dinilai sebagai narasi menyesatkan yang berpotensi memperkeruh situasi keamanan di Papua Tengah, terutama di tengah proses investigasi yang masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti ledakan di sekitar lokasi gereja tersebut.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Infanteri M. Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa granat yang ditemukan di lokasi bukan merupakan jenis granat standar yang digunakan TNI. Ia menyebut munculnya tuduhan tanpa dasar justru dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kami menyesalkan adanya pemberitaan dan narasi di media sosial yang langsung menuduh TNI-Polri sebagai pelaku. Di sini kami tegaskan bahwa TNI bukan pelaku pengeboman tersebut,” ujar M. Wirya Arthadiguna.

Penjelasan tersebut disampaikan sebagai bentuk klarifikasi atas berbagai informasi yang berkembang cepat di ruang digital. Dalam beberapa hari terakhir, narasi yang belum terverifikasi terus menyebar dan langsung mengaitkan aparat keamanan dengan insiden tersebut tanpa menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang.

Menurut M. Wirya Arthadiguna, TNI selama ini menjalankan pendekatan humanis dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Perlindungan terhadap masyarakat sipil, termasuk rumah ibadah dan fasilitas umum, disebut menjadi bagian utama dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa TNI tidak pernah menggunakan drone bersenjata untuk menyerang warga sipil, terlebih di area gereja yang harus dijaga dan dihormati.

“Kami mengimbau seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi yang berpotensi memprovokasi dan memperkeruh situasi keamanan di Intan Jaya,” tegas M. Wirya Arthadiguna.

Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, aparat keamanan juga mengingatkan pentingnya menjaga ruang informasi tetap kondusif. Penyebaran kabar yang belum dipastikan kebenarannya dinilai dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membangun opini yang merugikan stabilitas daerah serta mengganggu hubungan aparat dengan masyarakat.

Situasi keamanan di Intan Jaya sendiri disebut tetap terkendali. Aktivitas masyarakat berlangsung normal, sementara aparat bersama pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk memastikan kondisi tetap aman dan kondusif.

Sementara itu, Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, menekankan bahwa keselamatan masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama di tengah dinamika keamanan yang terjadi di wilayah tersebut. Ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan dampak lebih luas bagi warga.

“Penegakkan harus humanis, karena yang jadi korban itu masyarakat. Jangan sampai gereja, sarana pemerintah, atau masyarakat sipil yang terkena dampak,” pungkas Aner Maisini.

Pernyataan tersebut sekaligus memperkuat ajakan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi provokatif yang beredar tanpa bukti jelas. Klarifikasi dari aparat dan pemerintah daerah diharapkan dapat meredam spekulasi sekaligus menjaga situasi Papua Tengah tetap damai dan kondusif.

Papua Tengah- Koops TNI Habema menegaskan bahwa tuduhan yang menyebut aparat TNI melakukan serangan terhadap Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni di Kabupaten Intan Jaya merupakan narasi menyesatkan yang berpotensi memperkeruh situasi keamanan di Papua Tengah. Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial yang langsung mengaitkan ledakan di lingkungan gereja dengan aparat keamanan, padahal proses investigasi masih terus berlangsung untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Infanteri M. Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa granat yang ditemukan di lokasi ledakan bukan merupakan granat standar yang digunakan TNI. Ia menyampaikan bahwa pihaknya menyesalkan munculnya berbagai tuduhan tanpa dasar yang langsung menyudutkan aparat keamanan sebelum proses verifikasi lapangan selesai dilakukan. Menurutnya, TNI tidak pernah menggunakan drone bersenjata untuk menyerang warga sipil, terlebih di area rumah ibadah yang seharusnya dilindungi dari segala bentuk konflik.

“Kami menyesalkan adanya pemberitaan dan narasi di media sosial yang langsung menuduh TNI-Polri sebagai pelaku. Di sini kami tegaskan bahwa TNI bukan pelaku pengeboman tersebut,” ujar Wirya dalam keterangannya.

Ia menjelaskan bahwa Koops TNI Habema selama ini mengedepankan pendekatan keamanan humanis dalam menjalankan tugas di Papua. Perlindungan terhadap masyarakat sipil, termasuk tempat ibadah dan fasilitas umum, disebut menjadi prioritas utama aparat di lapangan. “Kami mengimbau seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi yang berpotensi memprovokasi dan memperkeruh situasi keamanan di Intan Jaya,” katanya.

Koops Habema menilai insiden tersebut sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah hubungan antara aparat keamanan dengan masyarakat Papua. Karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang beredar tanpa bukti yang jelas.

Sementara itu, Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, turut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil di tengah dinamika keamanan yang masih terjadi di wilayah tersebut. “Penegakkan harus humanis, karena yang jadi korban itu masyarakat. Jangan sampai gereja, sarana pemerintah, atau masyarakat sipil yang terkena dampak,” tegas Aner Maisini.