Arsip Tahunan: 2026

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Upaya pemerintah dalam memastikan efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin mengarah pada pendekatan berbasis bukti atau evidence-based policy. Pendekatan ini menjadi penting di tengah kompleksitas penyaluran bantuan sosial yang kerap dihadapkan pada tantangan akurasi data, efisiensi anggaran, serta kesesuaian dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Pembentukan tim optimalisasi MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus memastikan program berjalan tepat sasaran.

Kebijakan berbasis bukti menuntut pengambilan keputusan yang tidak hanya bertumpu pada asumsi atau perencanaan administratif, tetapi juga pada data empiris dan kondisi nyata di lapangan. Dalam konteks MBG, pemerintah terus berupaya untuk memahami secara mendalam siapa saja benar-benar membutuhkan, bagaimana distribusi berjalan, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi program.

Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim optimalisasi penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni difokuskan kepada penerima manfaat yang membutuhkan perbaikan gizi.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan bahwa pembentukan tim tersebut dilatarbelakangi kunjungan inspeksi mendadak dan investigasinya ke beberapa sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan perbaikan kualitas Program MBG.

Nanik menjelaskan tim optimalisasi tersebut mulai menyisir penerima manfaat di wilayah DKI Jakarta terlebih dahulu, dan nantinya bergerak ke daerah lain. Kepada sekolah-sekolah swasta mahal akan diberitahu bahwa tidak akan diberikan MBG, sementara untuk sekolah negeri yang berada di kawasan elit, karena sifatnya heterogen, akan diberikan kuesioner yang menyatakan siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak.

Dengan demikian, MBG akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang siswanya memang mau menerima dan membutuhkan. Melalui penyisiran penerima manfaat ini, BGN bisa menggunakan anggaran dengan efisien, sekaligus menghindari pemborosan uang negara, karena MBG menjadi sampah makanan (food waste) akibat tidak dimakan siswa.

BGN akan melakukan koordinasi awal dengan Kementerian Sosial serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Koordinasi tersebut mencakup pertukaran data penerima manfaat dari masing-masing kementerian. Ke depan, tim yang dibentuk BGN tetap akan melakukan verifikasi data secara langsung di lapangan.

Nanik menegaskan, pihaknya ingin memastikan program MBG tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan program berjalan secara maksimal.

Selain membentuk tim optimalisasi, BGN juga mengusulkan penyusunan rencana aksi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi celah korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN, Dadan Hindayana menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi rekomendasi potensi korupsi dalam Program MBG dari KPK yang tertuang dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025 pada Direktorat Monitoring KPK.

Dadan mengatakan pihaknya akan usul penyusunan rencana aksi bersama antara BGN dengan KPK, serta melakukan pemantauan bersama untuk setiap tahapan progresnya. Dadan mengapresiasi sekaligus memperhatikan dengan serius laporan dari KPK tersebut dan akan mendalami celah-celah dalam instansinya untuk perbaikan kualitas dan tata kelola Program MBG.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan program MBG telah menjangkau 27 ribu SPPG di seluruh Indonesia dengan serapan anggaran mencapai Rp60 triliun. Program ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya pada fase 1.000 hari pertama kehidupan dan usia sekolah, guna menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia, dari yang sebelumnya cenderung top-down menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika lapangan. Evidence-based policy tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga mencakup evaluasi berkelanjutan yang memungkinkan kebijakan disesuaikan secara real time.

Pembentukan tim optimalisasi menjadi krusial sebagai jembatan antara perencanaan kebijakan dan realitas implementasi. Tim ini diharapkan mampu mengidentifikasi masalah secara cepat, memberikan rekomendasi berbasis data, serta memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program.

Lebih jauh, pendekatan evidence-based juga membuka ruang bagi inovasi dalam pengelolaan program MBG. Misalnya, pemanfaatan teknologi digital untuk pemutakhiran data penerima, penggunaan sistem monitoring berbasis real-time, serta pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga partisipatif.

Optimalisasi MBG berbasis realitas lapangan pada akhirnya bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga tentang keadilan distribusi dan dampak jangka panjang. Program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud jika kebijakan yang diterapkan benar-benar selaras dengan kebutuhan di lapangan. Di sinilah pentingnya menjadikan data dan bukti sebagai dasar utama dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

Dengan langkah yang telah diambil oleh BGN melalui pembentukan tim optimalisasi, pemerintah menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas kebijakan publik. Ke depan, konsistensi dalam menerapkan pendekatan berbasis bukti akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa program MBG tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi pengendalian inflasi nasional sebagai bagian dari komitmen menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Melalui koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai kebijakan dijalankan secara terukur dan adaptif dalam merespons dinamika global.

Langkah ini mencerminkan kehadiran negara yang sigap dan responsif dalam memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil serta ekonomi nasional tetap tumbuh secara berkelanjutan.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di tengah berbagai tantangan ekonomi. Menurutnya, penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas kebijakan di lapangan.

“TPID memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga komoditas di setiap daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah komoditas seperti bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, dan bawang putih menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi, sementara komoditas lain turut berperan dalam menjaga keseimbangan harga.

“Dengan pengelolaan yang tepat, komoditas-komoditas ini justru dapat menjadi penopang stabilitas harga secara keseluruhan,” tambah Ateng.

Lebih lanjut, Ateng menyampaikan bahwa tren inflasi nasional menunjukkan kondisi yang terkendali berkat konsistensi kebijakan pemerintah dan penguatan koordinasi lintas sektor.
“Ini menjadi bukti bahwa langkah-langkah pengendalian yang dilakukan selama ini berjalan efektif dan memberikan hasil yang positif,” tegasnya.

Rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, juga menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan strategis nasional. Selain pengendalian inflasi, pemerintah turut mendorong berbagai program prioritas sebagai bagian dari penguatan ekonomi domestik.

“Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata Tomsi.

Penguatan TPID juga diperluas melalui kolaborasi antar daerah guna meningkatkan kapasitas dan efektivitas kebijakan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, menegaskan pentingnya kerja sama tersebut.

“Melalui kolaborasi, kita dapat berbagi inovasi dan praktik terbaik untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga,” ujarnya.

Dengan orkestrasi kebijakan yang semakin solid, pemerintah optimistis stabilitas inflasi nasional akan terus terjaga, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan daerah dalam menghadapi dinamika global yang kian kompleks, mulai dari tekanan inflasi, fluktuasi harga energi, hingga ketidakpastian geopolitik. Langkah ini dinilai penting guna memastikan stabilitas ekonomi dan sosial nasional tetap terjaga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan global yang belum sepenuhnya mereda.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah pusat menegaskan bahwa peran kepala daerah menjadi kunci dalam menerjemahkan kebijakan strategis nasional ke dalam langkah konkret di lapangan. Sinergi antara pusat dan daerah diyakini mampu meminimalkan dampak eksternal, termasuk potensi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat gejolak global.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya kewaspadaan dan langkah antisipatif dari seluruh kepala daerah dalam merespons situasi global yang berpotensi memicu inflasi. Ia menilai, kesiapan pemerintah daerah akan sangat menentukan keberhasilan menjaga stabilitas di tingkat lokal.

“Pemerintah daerah harus mampu membaca situasi global yang berdampak pada inflasi di dalam negeri. Saya minta kepala daerah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengendalikan harga, menjaga pasokan, serta memastikan distribusi berjalan lancar,” ujar Tito.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), guna memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi adalah kunci agar langkah yang diambil efektif dan berdampak langsung pada masyarakat,” tambahnya.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, menyoroti pentingnya membangun sense of crisis di kalangan aparat, khususnya dalam menghadapi potensi dampak global terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kita harus memiliki sense of crisis yang kuat. Setiap personel harus peka terhadap situasi dan mampu bertindak cepat dalam mengantisipasi potensi gangguan akibat dampak global,” tegas Herry.

Ia juga menekankan bahwa peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga menjaga stabilitas sosial melalui pendekatan preventif.

“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan situasi tetap kondusif, termasuk dalam mengawal distribusi bahan pokok agar tidak terjadi kelangkaan atau penimbunan,” ujarnya.

Di tingkat daerah, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menunjukkan komitmen nyata dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), yang berpotensi memengaruhi harga barang dan jasa.

“Kami memperkuat pengawasan di lapangan dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam distribusi BBM maupun kebutuhan pokok lainnya,” kata Agustiar.

Ia juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat.

“Kami tidak ingin masyarakat terbebani. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis terus kami lakukan, termasuk operasi pasar dan pengendalian distribusi,” tambahnya.

Di tengah perkembangan global terkini, seperti ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas dunia, pemerintah Indonesia dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali dibandingkan banyak negara lain. Hal ini tidak terlepas dari respons cepat pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan adaptif serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, aparat keamanan, dan pemerintah daerah, optimisme terhadap ketahanan nasional di tengah tekanan global tetap terjaga, sekaligus menunjukkan bahwa langkah proaktif pemerintah mampu melindungi kepentingan masyarakat secara luas.*

Oleh: Bella Oktavia Putri )*

Dinamika global yang semakin kompleks mendorong pemerintah untuk memperkuat sinergi antarwilayah sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, serta fluktuasi harga energi menjadi tantangan nyata yang tidak bisa dihadapi secara parsial. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas daerah menjadi kunci untuk memastikan respons yang lebih terintegrasi dan efektif.

Pemerintah pusat terus memperkuat arah kebijakan ekonomi melalui strategi transformasi yang berfokus pada hilirisasi industri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memandang bahwa situasi global, khususnya ketegangan di kawasan strategis dunia, berpotensi mengganggu stabilitas rantai pasok dan memicu kenaikan harga energi. Oleh karena itu, kebijakan nasional diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik agar tetap tangguh di tengah tekanan eksternal.

Ketahanan ekonomi Indonesia menunjukkan capaian yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, serta kepercayaan konsumen yang tetap terjaga menjadi indikator bahwa kebijakan pemerintah berjalan efektif. Selain itu, surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional yang mampu menopang stabilitas di tengah ketidakpastian global.

Dalam menghadapi risiko global, pemerintah mengoptimalkan bauran kebijakan melalui penguatan anggaran negara, efisiensi belanja, serta refokus pada sektor produktif. Koordinasi dengan otoritas moneter dilakukan secara intensif untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan.

Di sisi lain, sinergi antarwilayah menjadi semakin penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah mempercepat penyaluran stimulus fiskal, termasuk bantuan sosial dan pangan, guna memastikan masyarakat tetap terlindungi. Penguatan ketahanan energi juga dilakukan melalui pengembangan energi baru terbarukan serta optimalisasi program energi nasional sebagai upaya mengurangi dampak fluktuasi global.

Pemerintah juga memperluas kerja sama internasional sebagai bagian dari strategi diversifikasi risiko. Berbagai perjanjian perdagangan dan kemitraan strategis terus didorong untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global sekaligus memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kontribusi ekonomi.

Sinergi antara pusat dan daerah menjadi fondasi penting dalam implementasi kebijakan tersebut. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa kepala daerah harus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi inflasi dan dampak krisis global. Ia melihat bahwa isu biaya hidup, khususnya terkait kebutuhan pangan, menjadi perhatian utama masyarakat yang harus segera direspons.

Dalam pandangan Tito, inflasi tidak lagi sekadar persoalan makro, tetapi telah menjadi isu yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga pangan, energi, dan logistik dapat memicu tekanan sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk tidak menunggu situasi memburuk, melainkan mengambil langkah antisipatif sejak dini.

Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah menjadi bagian penting dalam strategi tersebut. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik diperlukan untuk memastikan data harga yang akurat dan terkini. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan distribusi.

Penguatan ketahanan pangan lokal menjadi langkah strategis yang terus didorong. Pemerintah daerah di berbagai wilayah mulai mengembangkan inisiatif berbasis komunitas seperti pertanian perkotaan dan pemanfaatan lahan terbatas. Upaya ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Sinergi antarwilayah juga diperkuat melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kepala Kepolisian Daerah Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, menilai bahwa dinamika global dapat berdampak pada kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pemolisian adaptif diperlukan untuk memastikan stabilitas tetap terjaga.

Herry menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan terhadap potensi gangguan, termasuk fluktuasi harga bahan pokok dan distribusi energi. Pengawasan terhadap distribusi barang menjadi prioritas untuk mencegah penimbunan yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, penguatan komunikasi publik dinilai penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan tidak menimbulkan keresahan.

Pendekatan berbasis deteksi dini juga terus dikembangkan untuk mengantisipasi berbagai potensi konflik sosial. Melalui kolaborasi antara aparat dan pemerintah daerah, berbagai persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas keamanan merupakan bagian integral dari upaya menjaga ketahanan ekonomi.

Sinergi antarwilayah juga mencakup upaya menghadapi tantangan lingkungan, seperti potensi kebakaran hutan dan lahan yang dipengaruhi perubahan iklim. Koordinasi lintas daerah diperlukan untuk memastikan langkah pencegahan dilakukan secara terpadu. Dengan demikian, risiko yang ditimbulkan dapat diminimalkan sejak awal.

Penguatan sinergi antarwilayah pada akhirnya menjadi strategi utama dalam menghadapi krisis global. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap daerah memiliki kapasitas yang memadai untuk merespons perubahan. Dengan dukungan kebijakan yang terarah, Indonesia mampu menjaga stabilitas dan terus melanjutkan pembangunan.

Melalui langkah yang konsisten dan kolaboratif, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat dari dampak krisis global. Sinergi yang terbangun menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, sekaligus memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Reza Maulana Hakim )*

Dinamika global yang terus berkembang menuntut respons cepat dan terukur dari pemerintah di berbagai tingkatan. Ketegangan geopolitik, fluktuasi harga energi, serta gangguan rantai pasok menjadi faktor yang tidak hanya memengaruhi perekonomian global, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi sosial ekonomi di daerah. Dalam situasi tersebut, peran kepala daerah menjadi semakin krusial dalam memastikan stabilitas tetap terjaga.

Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi inflasi dan dampak krisis global.

Tito menilai bahwa isu biaya hidup kini menjadi perhatian utama masyarakat, terutama terkait kebutuhan pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi tidak lagi sekadar indikator ekonomi makro, melainkan telah menjadi persoalan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehari-hari.

Dalam pandangan Tito, kenaikan harga pangan, energi, dan biaya distribusi berpotensi memicu tekanan sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak bersikap pasif, melainkan mampu mengambil langkah cepat dan terarah sebelum permasalahan berkembang lebih luas. Pendekatan antisipatif menjadi penting agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin besar.

Lebih lanjut, Tito Karnavian juga menyoroti bahwa dinamika global seperti konflik internasional dan ketegangan antarnegara besar memiliki implikasi langsung terhadap harga energi dunia.

Kenaikan harga minyak, misalnya, dapat menimbulkan efek berantai terhadap biaya transportasi dan distribusi barang, yang pada akhirnya berdampak pada harga kebutuhan pokok. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing.

Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah menjadi salah satu langkah strategis yang terus didorong. Pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik guna memantau pergerakan harga secara real-time.

Dengan data yang akurat dan terkini, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. Fokus pengendalian inflasi diarahkan pada dua aspek utama, yakni menjaga ketersediaan pasokan dan memastikan kelancaran distribusi.

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa lonjakan harga tidak selalu disebabkan oleh produksi yang terbatas, tetapi juga oleh distribusi yang belum optimal. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem logistik agar lebih efisien.

Daerah dengan basis produksi yang kuat dinilai lebih tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi, sementara wilayah yang bergantung pada pasokan dari luar perlu memperkuat strategi ketahanan pangan.

Di tingkat daerah, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menunjukkan bagaimana strategi terpadu dapat diterapkan secara konkret. Ia memandang bahwa dinamika geopolitik global memiliki dampak luas terhadap sektor energi, pangan, dan logistik. Oleh karena itu, penguatan ketahanan dan peningkatan kapasitas adaptasi menjadi kunci agar daerah tetap mampu bertahan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada.

Sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional, Jawa Timur memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kinerja ekonomi daerah tersebut menunjukkan tren positif, baik dari sisi pertumbuhan maupun investasi. Hal ini menjadi indikator bahwa strategi yang diterapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan global.

Penguatan sektor pangan menjadi prioritas utama yang terus dijaga. Dengan posisi sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Timur berupaya memastikan produksi tetap stabil serta distribusi berjalan lancar. Pemerintah daerah juga mengoptimalkan cadangan pangan serta melakukan intervensi melalui operasi pasar untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Di sektor energi, pemerintah daerah memastikan ketersediaan bahan bakar tetap aman meskipun harga global mengalami volatilitas. Selain itu, pengembangan energi baru terbarukan terus dipercepat sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Kebijakan ini mencerminkan upaya adaptif dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Di sisi lain, penguatan perlindungan sosial terus dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah diperkuat melalui berbagai kebijakan, termasuk relaksasi pembiayaan. Program bantuan sosial juga diperluas untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi di tengah tekanan ekonomi.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka. Ia menekankan bahwa dinamika global dapat berdampak langsung pada distribusi energi dan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi prioritas utama agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara diarahkan untuk fokus menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pasokan. Pengawasan terhadap pergerakan harga bahan pokok diperkuat, terutama menjelang periode dengan tingkat konsumsi tinggi. Pendekatan ini mencerminkan upaya nyata pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak tekanan eksternal.

Selain kebijakan ekonomi, langkah sosial juga dihadirkan sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Program mudik gratis yang disiapkan pemerintah daerah menjadi salah satu contoh konkret bagaimana kebijakan publik dapat membantu meringankan beban masyarakat. Pendataan yang akurat menjadi kunci agar program tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal.

Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah menunjukkan bahwa sinergi menjadi faktor utama dalam menghadapi ketidakpastian global. Koordinasi yang kuat, kebijakan yang adaptif, serta keberpihakan pada masyarakat menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional.

*) Pengamat Kebijakan Publik dan Ekonomi Daerah

Jakarta, – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja rumah tangga melalui kehadiran Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam memastikan pengakuan, perlindungan, serta peningkatan kesejahteraan buruh domestik yang selama ini kerap berada di sektor informal dan kurang terlindungi.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa UU PPRT tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mencegah praktik pekerja anak di sektor domestik yang selama ini sulit terpantau.

“UU PPRT hadir untuk mencegah praktik pekerja anak dalam sektor domestik yang selama ini tidak terlihat dan sulit diawasi. Undang-undang ini juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi perawatan (care economy),” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pekerjaan rumah tangga seperti pengasuhan anak, perawatan lansia, hingga pendampingan penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari ekonomi perawatan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap peran pekerja rumah tangga menjadi kunci dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi nasional.

“Pengakuan dan perlindungan PRT sejatinya adalah investasi bagi ketahanan sosial dan ekonomi bangsa,” tegas Arifah.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa implementasi UU PPRT juga memperkuat tanggung jawab pemberi kerja dalam menjamin perlindungan bagi pekerja rumah tangga.

Menurutnya, dengan regulasi ini, pemberi kerja diwajibkan memastikan pekerja rumah tangga terdaftar dalam sistem jaminan sosial nasional, baik melalui BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi langkah konkret dalam memperluas akses perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

“Dengan adanya dukungan pembiayaan dari negara, kita memastikan tidak ada alasan bagi pekerja rumah tangga untuk tidak terlindungi. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara bagi kelompok rentan,” ujar Muhaimin.

UU PPRT juga diharapkan mampu menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan manusiawi antara pekerja dan pemberi kerja. Dengan adanya standar yang jelas, hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terpenuhi secara seimbang, sehingga mengurangi potensi eksploitasi dan ketidakadilan.

Lebih jauh, regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja di sektor informal, yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional.

Dengan hadirnya UU PPRT, pemerintah menegaskan bahwa setiap bentuk pekerjaan, termasuk pekerjaan domestik, memiliki nilai yang sama dan layak mendapatkan perlindungan. Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen negara dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ke depan, implementasi UU PPRT diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja rumah tangga sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pengakuan terhadap peran penting sektor perawatan dalam kehidupan masyarakat.

Jakarta – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) sebagai tonggak penting dalam memperkuat perlindungan bagi jutaan pekerja domestik di Indonesia.

Pengesahan regulasi ini menandai komitmen negara dalam menghadirkan keadilan sosial serta pengakuan yang lebih layak terhadap kontribusi pekerja rumah tangga dalam menopang kehidupan keluarga dan perekonomian nasional.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengatakan apresiasi atas sinergi antara pemerintah dan DPR RI bersama kementerian terkait, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum, dalam mengawal proses panjang hingga pengesahan regulasi tersebut.

“Melalui undang-undang ini, negara menjamin pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga, seperti upah dan jam kerja yang adil, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi,” ujar Arifah.

Menurutnya, kehadiran UU PPRT juga menjadi langkah strategis untuk mencegah praktik pekerja anak di sektor domestik yang selama ini sulit terpantau. Di sisi lain, regulasi ini turut memperkuat konsep ekonomi perawatan (care economy), yang mencakup pekerjaan pengasuhan anak, perawatan lansia, hingga penyandang disabilitas.

“Pengakuan terhadap kerja-kerja perawatan merupakan bagian integral dari ekonomi perawatan. Karena itu, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga adalah investasi bagi ketahanan sosial dan ekonomi bangsa,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan UU PPRT diharapkan dapat menjadi payung hukum yang maksimal dalam melindungi profesi PRT.

“Pengesahan UU PPRT merupakan titik penting dalam memastikan pelindungan Negara bagi kawan-kawan pekerja rumah tangga,” kata Cucun.

Cucun pun menyinggung semangat UU PPRT yang juga diharapkan dapat melindungi PRT dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta mengatur hubungan kerja yang harmonis dan manusiawi.

“UU ini juga menjamin hak-hak dasar PRT, meningkatkan kesejahteraan, dan keterampilan mereka. UU PPRT dapat menutup kekosongan hukum yang selama puluhan tahun membuat jutaan pekerja rumah tangga berada dalam hubungan kerja yang berjalan tanpa standar perlindungan yang jelas,” ujarnya.

Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung implementasi UU PRT secara optimal. Dengan sinergi antara pemerintah, pemberi kerja, dan masyarakat, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga diharapkan semakin kuat, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

Oleh : Abdul Razak)*

Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) oleh DPR RI menjadi tonggak sejarah dalam upaya memperkuat perlindungan buruh di sektor domestik. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini akhirnya hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak akan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan bahwa pengesahan UU PPRT merupakan titik penting dalam memastikan kehadiran negara bagi pekerja rumah tangga. Ia menegaskan bahwa regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu memberikan perlindungan maksimal bagi profesi yang selama ini kerap luput dari perhatian sistem ketenagakerjaan formal. Menurutnya, UU PPRT menjamin hak-hak dasar pekerja, termasuk upah layak, jam kerja manusiawi, perlindungan dari kekerasan, serta akses terhadap penyelesaian perselisihan.

Lebih jauh, Cucun menjelaskan bahwa undang-undang ini sekaligus menutup kekosongan hukum yang selama puluhan tahun membuat hubungan kerja di sektor domestik berjalan tanpa standar yang jelas. Ia menilai bahwa selama ini pekerja rumah tangga sering berada dalam posisi rentan akibat relasi kerja yang tidak terdokumentasi dengan baik serta bercampur dengan hubungan sosial yang bersifat personal. Oleh karena itu, kehadiran UU PPRT menjadi langkah strategis untuk menegaskan batas antara relasi sosial dan hak-hak profesional pekerja.

Namun demikian, tantangan besar tidak berhenti pada pengesahan regulasi. Cucun menekankan bahwa efektivitas UU PPRT sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Ia menyoroti karakteristik sektor domestik yang unik, di mana ruang kerja bersifat privat, tersebar, dan sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan ketenagakerjaan konvensional. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk menghadirkan model implementasi yang adaptif dan tidak memberatkan baik bagi pekerja maupun pemberi kerja.

Cucun juga mengingatkan bahwa penyusunan aturan pelaksana harus mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Ia menilai bahwa pendekatan yang terlalu birokratis justru berpotensi menciptakan jarak antara semangat perlindungan hukum dan praktik sehari-hari di lapangan. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan mampu merumuskan mekanisme yang sederhana, mudah dipahami, dan dapat diterima oleh semua pihak.

Selain itu, pentingnya pendataan pekerja rumah tangga menjadi perhatian serius. Cucun menyebut bahwa tanpa basis data yang memadai, negara akan kesulitan memastikan perlindungan berjalan secara efektif. Pendataan ini mencakup identifikasi pekerja yang direkrut secara mandiri maupun melalui perusahaan penempatan, serta menjadi dasar dalam melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran.

Ia juga menegaskan bahwa implementasi UU PPRT membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hal ini mengingat isu pekerja rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan ketenagakerjaan, tetapi juga perlindungan perempuan dan anak, administrasi kependudukan, hingga penguatan sistem pengaduan di tingkat daerah. Dengan demikian, sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam memastikan perlindungan berjalan secara komprehensif.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memandang pengesahan UU PPRT sebagai kemenangan ideologis bagi perempuan Indonesia. Ia menyebut bahwa momentum pengesahan yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini memiliki makna simbolis yang kuat dalam perjuangan kesetaraan dan keadilan. Sari menilai bahwa negara kini memberikan pengakuan nyata terhadap kontribusi pekerja rumah tangga yang selama ini bekerja dalam sunyi tanpa perlindungan memadai.

Sari Yuliati menegaskan bahwa pengesahan undang-undang ini bukan sekadar langkah legislasi, tetapi juga bentuk pemulihan martabat jutaan pekerja rumah tangga. Ia menjelaskan bahwa UU PPRT mengandung prinsip pengakuan, redistribusi, dan representasi yang memberikan posisi lebih adil bagi pekerja domestik dalam struktur sosial dan ekonomi. Regulasi ini juga memastikan perlindungan berbasis nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan.

Dalam aspek teknis, UU PPRT mengatur mekanisme perekrutan yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perusahaan penempatan pekerja rumah tangga yang berbadan hukum dan memiliki izin resmi. Selain itu, pekerja dijamin memperoleh akses terhadap jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, serta kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi guna meningkatkan kompetensi.

Sari juga menegaskan bahwa praktik pemotongan upah oleh perusahaan penempatan dilarang secara tegas dalam undang-undang ini. Hal tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan ekonomi yang layak bagi pekerja rumah tangga. Ia menambahkan bahwa pengawasan akan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat melalui struktur RT dan RW untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran.

Lebih lanjut, undang-undang ini tetap mengakui hak pekerja yang telah bekerja sebelum aturan diberlakukan, sekaligus mengamanatkan penyusunan peraturan pelaksana dalam waktu paling lambat satu tahun. Sari menilai bahwa momentum ini harus menjadi pengingat bahwa perjuangan kesetaraan belum berakhir, dan komitmen untuk melindungi serta memberdayakan pekerja rumah tangga harus terus diperkuat.

Dengan disahkannya UU PPRT, Indonesia memasuki babak baru dalam perlindungan buruh sektor domestik. Namun, sebagaimana diingatkan para legislator, keberhasilan undang-undang ini tidak hanya diukur dari keberadaannya, melainkan dari sejauh mana implementasinya mampu menghadirkan perubahan nyata. Pada akhirnya, UU PPRT bukan sekadar produk hukum, tetapi wujud komitmen negara dalam menjunjung tinggi martabat kerja dan memastikan keadilan bagi seluruh pekerja tanpa terkecuali.

)* Analis Kebijakan

Oleh: Dwi Saputri*)

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadi tonggak strategis dalam memperkuat arsitektur ketenagakerjaan nasional yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Regulasi ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam memastikan bahwa seluruh bentuk pekerjaan, termasuk sektor domestik, mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang setara. Negara menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga menjunjung tinggi martabat manusia.

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa pengesahan UU PPRT merupakan capaian penting dalam perjalanan bangsa menuju sistem ketenagakerjaan yang lebih berimbang. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan negara terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Momentum ini sekaligus memperkuat nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial, serta menjadi simbol hadirnya negara dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat.

UU PPRT menghadirkan jaminan perlindungan yang komprehensif bagi pekerja rumah tangga. Hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan kini menjadi bagian dari sistem yang terintegrasi, didukung dengan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi guna meningkatkan kapasitas dan profesionalitas. Selain itu, pengaturan hubungan kerja yang lebih jelas menciptakan kepastian dan transparansi, sehingga mendorong terciptanya ekosistem kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa UU PPRT juga memperkuat posisi sektor domestik dalam kerangka care economy atau ekonomi perawatan. Peran pekerja rumah tangga dalam mendukung pengasuhan anak, perawatan lansia, serta pendampingan bagi penyandang disabilitas kini diakui sebagai bagian penting dari sistem sosial dan ekonomi nasional. Pengakuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi ketahanan keluarga sekaligus mendorong produktivitas nasional secara menyeluruh.

Dengan adanya pengakuan terhadap sektor care economy, kontribusi pekerja rumah tangga tidak lagi dipandang terbatas pada ruang domestik, melainkan sebagai elemen penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada sektor formal, tetapi juga pada sektor-sektor penunjang yang selama ini berperan besar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sosial.

Pemerintah juga memastikan bahwa pekerja rumah tangga mendapatkan akses terhadap sistem perlindungan yang responsif dan terintegrasi. Layanan pendampingan, perlindungan hukum, serta akses terhadap berbagai program pemberdayaan menjadi bagian dari strategi besar dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir melalui regulasi, tetapi juga melalui implementasi kebijakan yang konkret dan berdampak langsung.

Komitmen pemerintah semakin diperkuat melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga. Koordinasi yang solid memastikan bahwa seluruh perangkat kebijakan berjalan secara selaras, mulai dari penyusunan aturan turunan hingga implementasi di lapangan. Langkah ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa UU PPRT dapat dioperasionalkan secara efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja rumah tangga merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam mewujudkan keadilan sosial. Pernyataan ini mempertegas bahwa kebijakan tersebut merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Dengan demikian, UU PPRT menjadi instrumen penting dalam memperkuat legitimasi negara sebagai pelindung seluruh rakyat.

Ke depan, implementasi UU PPRT akan terus diperkuat melalui penyusunan regulasi teknis yang komprehensif dan aplikatif. Standar kerja, mekanisme perlindungan, serta sistem hubungan industrial yang modern akan menjadi fokus utama dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini. Pendekatan berbasis sistem ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang profesional sekaligus berkeadilan.

Upaya sosialisasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilan implementasi UU PPRT. Edukasi kepada masyarakat dilakukan secara masif untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menghormati hak-hak pekerja rumah tangga. Dengan meningkatnya pemahaman publik, diharapkan tercipta budaya kerja yang lebih inklusif dan saling menghargai.

Selain itu, penguatan kapasitas pekerja melalui pelatihan dan sertifikasi profesi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Profesionalisasi sektor ini tidak hanya meningkatkan daya saing tenaga kerja, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pekerja rumah tangga dapat berkembang menjadi tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing.

UU PPRT menjadi bukti nyata bahwa negara terus bertransformasi dalam menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Regulasi ini mencerminkan arah pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

Pada akhirnya, pengesahan UU PPRT menegaskan fondasi kuat bagi terwujudnya Indonesia yang semakin adil, sejahtera, dan berkeadaban. Negara tidak hanya menjalankan fungsi regulatif, tetapi juga tampil sebagai pelindung sekaligus motor penggerak transformasi sosial yang inklusif. Kebijakan ini memperlihatkan arah pembangunan nasional yang berorientasi pada manusia, di mana setiap warga negara mendapatkan jaminan perlindungan, kepastian, dan kesempatan untuk berkembang. Dengan demikian, kemajuan bangsa tercermin dari kemampuan negara dalam memastikan kesejahteraan yang merata serta penghormatan terhadap martabat seluruh rakyat Indonesia.

*) Pemerhati isu sosial-ekonomi

PAPUA – Penolakan terhadap film “Pig Feast” atau “Pesta Babi” semakin menguat di tengah upaya menjaga stabilitas dan kelancaran pembangunan di Papua. Sejumlah pihak menilai kehadiran film tersebut tidak memberikan kontribusi positif terhadap situasi yang saat ini kondusif, bahkan berpotensi mengganggu harmoni sosial yang telah terbangun.

Dalam beberapa tahun terakhir, Papua menunjukkan kemajuan signifikan di berbagai sektor. Stabilitas keamanan yang terjaga menjadi faktor utama dalam mempercepat realisasi program strategis, termasuk di bidang pertanian dan pertanahan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menegaskan bahwa program cetak sawah rakyat menjadi salah satu prioritas dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Proses ini dijalankan secara bertahap melalui survei, identifikasi, dan desain agar pelaksanaan di lapangan berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Program dengan target 30.000 hektare tersebut dinilai mampu menjadi pendorong kemandirian ekonomi daerah. Dengan pendekatan yang terstruktur, hasil pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat di berbagai wilayah.

Selain itu, upaya memperkuat kepastian hukum melalui percepatan sertifikasi tanah juga terus dilakukan. Program ini menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus meminimalisir potensi konflik lahan.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, menyampaikan bahwa langkah tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Percepatan sertifikasi tanah bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong masyarakat memanfaatkan lahan secara produktif,” katanya.

Di tingkat daerah, dukungan terhadap pembangunan terus diperkuat melalui pelibatan aktif masyarakat dalam setiap proses. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang inklusif.

Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menekankan bahwa stabilitas sosial harus tetap dijaga agar seluruh program dapat berjalan tanpa hambatan.

“Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan sangat penting agar hasilnya benar-benar dirasakan hingga ke tingkat kampung,” tegasnya.

Di tengah momentum positif tersebut, keberadaan film “Pig Feast” dinilai tidak sejalan dengan semangat membangun Papua. Sejumlah tokoh adat secara tegas menyatakan penolakan karena khawatir narasi yang diangkat dapat memicu persepsi negatif dan mengganggu keharmonisan sosial.

Ketua Dewan Adat Suku Distrik Pantai Barat, Alexander Sunuk, menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga situasi tetap kondusif.

“Setiap pihak diharapkan menjaga harmoni sosial agar pembangunan dapat terus berjalan dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” pungkasnya.

Penguatan penolakan terhadap film tersebut mencerminkan komitmen berbagai pihak dalam menjaga arah pembangunan Papua tetap berada pada jalur yang positif. Stabilitas yang terjaga dinilai sebagai modal utama untuk memastikan seluruh program strategis dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.