Sekolah Rakyat, Pusat Pembentukan Mental dan Budi Pekerti

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Pendidikan sering kali dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Padahal, hakikat pendidikan jauh lebih luas karena mencakup pembentukan karakter, mental, dan nilai-nilai moral yang akan menjadi bekal seseorang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompetitif, kemampuan akademik memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjawab berbagai tantangan masa depan. Bangsa yang kuat membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki ketangguhan mental, disiplin, empati, dan budi pekerti yang baik.

Oleh karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya strategis untuk memperluas makna pendidikan. Program ini tidak hanya memberikan akses belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter yang kuat sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menanamkan mental tangguh kepada para siswa Sekolah Rakyat. Menurutnya, anak-anak Indonesia harus memiliki keberanian menghadapi tantangan hidup dan tidak mudah menyerah meskipun berasal dari latar belakang yang penuh keterbatasan.

Ia memandang bahwa pendidikan harus mampu membangun rasa percaya diri dan optimisme peserta didik. Dengan mental yang kuat, seorang anak akan lebih siap menghadapi berbagai hambatan serta memiliki keyakinan bahwa masa depan dapat diubah melalui usaha dan kerja keras.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian akademik semata. Sekolah harus menjadi ruang yang membantu peserta didik mengenali potensi dirinya sekaligus mengembangkan karakter yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan nyata.

Pembentukan mental tangguh menjadi semakin relevan di tengah berbagai tantangan sosial yang dihadapi generasi muda saat ini. Tekanan lingkungan, ketimpangan sosial, hingga derasnya arus informasi di era digital menuntut kemampuan adaptasi yang semakin tinggi.

Karena itu, pendidikan karakter perlu ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar. Ketika siswa memiliki ketahanan mental yang baik, mereka akan lebih mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Selain membangun ketangguhan, pendidikan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan. Karakter disiplin menjadi fondasi yang akan menentukan keberhasilan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ia mengungkapkan, ribuan siswa yang mengikuti program tersebut mengalami perubahan positif, terutama dalam aspek kedisiplinan dan kepercayaan diri.

Ia melihat bahwa lingkungan pendidikan yang terarah mampu membantu peserta didik membangun kebiasaan yang lebih baik. Tidak hanya dari sisi akademik, perubahan tersebut juga terlihat dalam cara mereka berinteraksi, menghargai aturan, dan memandang masa depan.

Menurut Gus Ipul, meningkatnya rasa percaya diri menjadi salah satu capaian penting dari program ini. Anak-anak yang sebelumnya merasa minder karena kondisi sosial ekonomi keluarga mulai berani menunjukkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki.

Lebih jauh, pendidikan karakter juga memiliki peran dalam memperkuat kohesi sosial. Nilai-nilai seperti kerja sama, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama menjadi bekal penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Manfaat tersebut sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang selama ini berada dalam kondisi rentan atau termarjinalkan. Bagi mereka, pendidikan tidak hanya membuka akses terhadap ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana membangun kembali harga diri dan harapan hidup.

Pengalaman tersebut tercermin dalam pandangan Eri Suwiryo, warga Samarinda yang menyaksikan secara langsung dampak sosial dari Sekolah Rakyat terhadap cucu satu-satunya yang yatim piatu, Nur Asyifa. Ia menilai, Sekolah Rakyat mampu membangkitkan mental kaum marginal yang selama ini sering merasa terpinggirkan dari berbagai kesempatan.

Ia melihat bahwa kehadiran Sekolah Rakyat memberikan semangat baru bagi cucunya yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan. Program ini tidak hanya menghadirkan ruang belajar, tetapi juga membangun keyakinan bahwa setiap orang memiliki peluang untuk berkembang.

Sekolah Rakyat pada akhirnya berperan sebagai ruang pemberdayaan yang membantu membangun karakter, memperkuat mental, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan yang penting bagi masa depan peserta didik.

Di tengah upaya mempersiapkan generasi Indonesia yang unggul, pembentukan mental dan budi pekerti harus menjadi prioritas yang sejajar dengan peningkatan kualitas akademik. Keduanya merupakan fondasi yang saling melengkapi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Keberhasilan pendidikan yang sejati terletak pada kemampuan melahirkan generasi yang berkarakter, bermental tangguh, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Karena itu, Sekolah Rakyat layak dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan bangsa.

Dengan menempatkan pembentukan mental dan budi pekerti sebagai bagian utama dari proses pendidikan, program ini berpotensi melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan ketahanan menghadapi tantangan masa depan.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Sekolah Rakyat Membentuk Manusia Utuh dengan Kercerdasan dan Karakter

Oleh: Bagas Nurahman)*

Sekolah Rakyat hadir sebagai model pendidikan sosial yang dirancang untuk membentuk manusia secara utuh, tidak hanya unggul dalam aspek kecerdasan akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan kepedulian sosial yang kuat. Melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Konsep pendidikan yang dikembangkan dalam Sekolah Rakyat menempatkan peserta didik sebagai individu yang harus tumbuh secara seimbang antara kemampuan intelektual dan pembentukan karakter. Karena itu, selain memperoleh materi pembelajaran akademik, para siswa juga dibekali nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, kepemimpinan, serta semangat gotong royong yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Komitmen pemerintah untuk memperkuat kualitas dan keberlanjutan program tersebut terus dilakukan melalui berbagai kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Salah satu langkah strategis yang tengah dikembangkan adalah kerja sama antara Kementerian Sosial dengan Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor dalam memperluas akses pendidikan bagi lulusan Sekolah Rakyat sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat desa.

Pembahasan mengenai sinergi tersebut berlangsung dalam audiensi yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan yang mampu memberikan kesempatan lebih luas bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, mengatakan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sistem pendidikan yang mampu melahirkan generasi unggul dan berkarakter. Melalui berbagai program pemberdayaan sosial, pemerintah terus memperluas akses pendidikan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.

Dalam kerangka tersebut, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang memiliki peran strategis. Selain memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, program ini juga membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan semangat untuk terus berkembang. Pendekatan pendidikan yang diterapkan diyakini mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Keberadaan Sekolah Rakyat sekaligus menjadi wujud nyata hadirnya negara dalam memastikan setiap warga negara memperoleh hak pendidikan yang setara. Dengan dukungan berbagai pihak, program ini terus berkembang sebagai sarana untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Penguatan akses pendidikan bagi lulusan Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus penting dalam kerja sama dengan perguruan tinggi. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang yang lebih besar bagi para lulusan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, meningkatkan kompetensi, dan memperluas kesempatan kerja di masa mendatang.

Perguruan tinggi dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Melalui pengembangan kurikulum, pelatihan keterampilan, hingga program pemberdayaan masyarakat, kampus dapat menjadi mitra penting dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki daya saing tinggi sekaligus berkarakter kuat.

Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Digital (LP2MD) Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor, Tino Rahardian, mengatakan komitmen institusinya untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan berbasis desa. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari tingkat akar rumput agar manfaat pendidikan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Sebagai kampus yang terus berkembang, Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor tengah menyiapkan program satu sarjana untuk satu desa di Kabupaten Bogor. Program tersebut dirancang untuk menjangkau ratusan desa dan menjadi bagian dari upaya menciptakan generasi muda yang terdidik, produktif, serta mampu menjadi penggerak pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Inisiatif tersebut sejalan dengan semangat Sekolah Rakyat yang menempatkan pendidikan sebagai sarana transformasi sosial. Melalui akses pendidikan yang lebih luas, masyarakat desa diharapkan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat kapasitas pembangunan daerah.

Kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor juga menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan generasi unggul.

Lebih dari sekadar meningkatkan kemampuan akademik, pendidikan masa depan harus mampu membentuk karakter yang kuat. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang berlangsung cepat, generasi muda membutuhkan bekal berupa integritas, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap lingkungan sosialnya.

Dengan dukungan berbagai kolaborasi strategis, termasuk bersama Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor, Sekolah Rakyat diharapkan terus berkembang menjadi wadah pembinaan generasi bangsa yang unggul. Melalui perpaduan antara kecerdasan dan karakter, program ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan sosial..

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Program Sekolah Rakyat Dorong Pembiasaan Hidup Bersih, Mandiri, dan Gotong Royong

JAKARTA – Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter melalui pembiasaan hidup bersih, mandiri, disiplin, dan gotong royong. Program ini diharapkan mampu melahirkan generasi unggul sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Komitmen tersebut terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Sosial (Kemensos) membuka peluang kerja sama dengan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Visi Nusantara Bogor untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat desa serta memperluas akses pendidikan tinggi bagi lulusan Sekolah Rakyat.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memutus transmisi kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

“Sekolah Rakyat ini program prioritas Bapak Presiden yang dimaksudkan untuk memutus transmisi kemiskinan. Presiden tidak ingin kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin,” ujar Agus Jabo.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial, melainkan harus diperkuat dengan program pemberdayaan yang mampu menciptakan kemandirian masyarakat.

“Saya berkomitmen sama Pak Menteri, kalau kemudian bansos terus-menerus dipertahankan ini tidak produktif. Kita mau hijrah. Masyarakat miskin yang masih produktif kita intervensi, kita berdayakan,” katanya.

Selain memberikan pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga membangun kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa dibimbing untuk menerapkan pola hidup bersih, menjaga kesehatan, bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta memperkuat semangat gotong royong sebagai bagian dari pembentukan karakter.

Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

“Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis untuk menciptakan generasi emas yang unggul dan berkualitas,” ujar Arifah.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak anak melalui pendidikan, kesehatan, dan gizi yang memadai menjadi fondasi penting dalam menyiapkan pemimpin bangsa di masa depan.

Melalui pembentukan karakter yang menekankan hidup bersih, kemandirian, dan gotong royong, Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan kesiapan menjadi agen perubahan bagi masyarakat.

(*/rls)

Sekolah Rakyat Bentuk Karakter Anak Prasejahtera Makin Berdaya Saing

Jakarta – Pengamat Sosial, Moh Habibi menilai Program Sekolah Rakyat berasrama memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus meningkatkan daya saing anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Pendidikan berasrama dinilai memberikan ruang yang lebih luas bagi pembentukan karakter karena siswa mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

“Penilaian tidak cukup hanya pada aspek pengetahuan. Harus ada keseimbangan antara knowledge, skill, dan attitude agar siswa siap menghadapi tantangan setelah lulus,” kata Habibi.

Menurut Habibi, pendekatan pendidikan berbasis capaian atau Outcome Based Education (OBE) menjadi salah satu model yang relevan diterapkan dalam Sekolah Rakyat.

Melalui pendekatan tersebut, proses pembelajaran mendorong pengembangan keterampilan praktis dan pembentukan sikap yang dibutuhkan siswa dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia kerja.

Sejalan dengan penguatan pendidikan karakter, pemerintah juga terus memperkuat pembinaan siswa Sekolah Rakyat melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Sosial bersama TNI saat ini tengah menyiapkan program pembentukan karakter yang melibatkan sekitar 1.000 Taruna Akademi Militer (Akmil) untuk memberikan pembinaan kepada siswa di berbagai Sekolah Rakyat.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa pembinaan tersebut penting untuk mendukung perubahan perilaku siswa menuju kebiasaan yang lebih tertib dan teratur.

“Karena memang kita butuh. Sejak awal Pak Menteri (Menteri Sosial Saifullah Yusuf) itu justru untuk mendisiplinkan dari habitat lama ke habitat baru di Sekolah Rakyat itu memang butuh pembinaan. Dan sejak awal kita sudah minta sebetulnya ke TNI/Polri untuk ikut terlibat dalam proses pembinaan itu. Jadi kalau kemudian kedepan nanti kita melaksanakan ini ya enggak ada masalah, itu (sesuai) Inpres (Inpres Nomor 8 Tahun 2025),” jelasnya.

Pembinaan yang diberikan tidak hanya mencakup aspek kedisiplinan, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Habibi menilai kombinasi antara pendidikan akademik, pembentukan karakter, dan pengembangan keterampilan praktis akan menjadi modal penting bagi siswa Sekolah Rakyat untuk meningkatkan daya saing mereka di masa depan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan dari orang tua dan masyarakat agar program ini dapat berjalan optimal. Menurutnya, pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

“Orang tua perlu memahami bahwa pendidikan merupakan jalan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, karena itu, semua pihak perlu mendukung program ini,” katanya.

[w.R]

Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Jalan Besar Kemandirian Indonesia

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Ketahanan pangan semakin menjadi isu strategis di tengah meningkatnya tantangan global yang memengaruhi rantai pasok pangan dunia. Berbagai lembaga internasional telah memperingatkan potensi krisis pangan akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, serta meningkatnya jumlah penduduk dunia. Dalam situasi tersebut, Indonesia memilih mengambil langkah progresif dengan memperkuat swasembada pangan sebagai fondasi utama kedaulatan bangsa sekaligus pilar penting menuju kemandirian ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa yang harus terus diperkuat melalui kerja sama seluruh elemen masyarakat. Pemerintah berkomitmen menjaga dan memperkuat swasembada pangan nasional secara berkelanjutan dengan melibatkan petani, nelayan, penyuluh, akademisi, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Komitmen tersebut disampaikan di hadapan lebih dari 100 ribu petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian sebagai bentuk penegasan bahwa sektor pangan menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Menurut Presiden, bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai gejolak global.

Dalam pandangan Presiden, persoalan pangan merupakan isu paling mendasar bagi setiap negara. Ketika dunia menghadapi ancaman kelangkaan pangan, kemampuan suatu bangsa untuk menjamin kebutuhan rakyatnya menjadi ukuran penting ketahanan nasional. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan keamanan negara.

Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia kini berada pada posisi yang semakin kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Bahkan, Indonesia mulai menunjukkan kapasitas untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan dunia di tengah meningkatnya ancaman krisis global. Perkembangan ini menjadi indikator bahwa berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai menghasilkan dampak nyata.

Menurut Presiden, berbagai capaian yang dilaporkan Menteri Pertanian menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan yang kokoh. Tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia bahkan mulai membantu negara lain melalui surplus produksi dan pasokan sarana produksi pertanian.

Salah satu indikator keberhasilan tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian negara lain terhadap kapasitas produksi Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Australia bahkan menghubunginya secara langsung terkait surplus pupuk yang dimiliki Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar, tetapi mulai tampil sebagai pemain penting dalam sektor pangan dan pertanian regional.

Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah. Seluruh kebijakan pertanian harus tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani sebagai aktor utama dalam pembangunan sektor pangan. Ketahanan pangan yang kuat harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup para petani dan nelayan.

Dukungan terhadap arah kebijakan tersebut juga disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Mewakili petani Indonesia, ia menyampaikan apresiasi atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani.

Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian besar adalah penurunan harga pupuk hingga 20 persen. Kebijakan ini dinilai sangat membantu petani dalam menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan keuntungan usaha tani. Selain itu, pemerintah juga melakukan deregulasi dan penyederhanaan distribusi pupuk sehingga akses terhadap sarana produksi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.

Tidak berhenti pada aspek produksi, pemerintah juga mempercepat program hilirisasi komoditas strategis seperti kakao, mete, dan tebu di lahan seluas 870 ribu hektare. Program ini diproyeksikan mampu menciptakan sedikitnya tiga juta lapangan kerja hingga tahun 2029. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor pangan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memperluas nilai tambah ekonomi di dalam negeri.

Di sisi lain, peran lembaga pangan nasional juga semakin diperkuat. Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa BULOG terus menjalankan berbagai program strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Program tersebut mencakup penyerapan hasil panen petani, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, hingga pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Melalui langkah ini, BULOG tidak hanya berperan menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga memastikan harga tetap stabil sehingga menguntungkan petani sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Penguatan swasembada pangan juga mendapat dukungan dari kalangan petani dan nelayan. Ketua KTNA Nasional, Mohammad Yadi Sofyan Noor, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian dan perikanan.

Keberhasilan membangun swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan menciptakan ekosistem pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah terus mendorong inovasi teknologi, penguatan infrastruktur pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pangan.

Pada akhirnya, swasembada pangan berkelanjutan merupakan jalan besar menuju kemandirian Indonesia. Ketika petani semakin sejahtera, produksi meningkat, distribusi berjalan lancar, dan cadangan pangan nasional terjaga, maka Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan global. Dengan fondasi tersebut, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera semakin berada dalam jangkauan.

*) Pemerhati kebijakan pemerintah

Presiden Prabowo Dorong Swasembada Pangan Berkelanjutan hingga Tingkat Desa

Gorontalo – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga dan memperkuat swasembada pangan nasional secara berkelanjutan hingga ke tingkat desa. Komitmen tersebut disampaikan di hadapan lebih dari 100 ribu petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian pada puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda sehingga negara harus memastikan ketersediaannya bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, penguatan pangan di sektor pertanian dan perikanan menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai garda terdepan penyedia pangan.

“Alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor, kita sekarang bantu negara-negara lain. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia, beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar,” ujar Presiden.

Keberhasilan tersebut, lanjut Presiden, menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga mulai memainkan peran sebagai salah satu penopang ketahanan pangan global.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan berbagai capaian sektor pertanian selama pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, tingkat kesejahteraan petani mencatat prestasi tertinggi dalam lebih dari tiga dekade terakhir.

“NTP atau Nilai Tukar Petani sebagai indikator kesejahteraan petani mencapai 127, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Kemudian pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mencapai 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir,” ujar Amran.

Selain itu, ekspor sektor pertanian meningkat hingga Rp166 triliun, sementara impor turun Rp41 triliun. Dengan capaian tersebut, total manfaat ekonomi yang dinikmati petani diperkirakan mencapai Rp200 triliun. Angka tersebut menjadi indikator bahwa kebijakan penguatan sektor pangan mulai memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan pelaku usaha tani di berbagai daerah.

Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga disampaikan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Mohammad Yadi Sofyan Noor. Ia menilai perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian dan perikanan semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui penguatan produksi, peningkatan kesejahteraan petani, serta perluasan peran Indonesia di pasar global, pemerintah optimistis swasembada pangan berkelanjutan dapat terus diwujudkan. Langkah tersebut sekaligus menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional yang berakar kuat dari desa dan sektor pertanian.

Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Bukti Produktivitas Petani Indonesia

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi penting pembangunan nasional di tengah berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian ekonomi dunia. Dalam situasi tersebut, kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangannya sendiri menjadi modal strategis untuk menjaga stabilitas nasional. Karena itu, berbagai upaya penguatan sektor pertanian terus dilakukan melalui peningkatan produksi, modernisasi teknologi, dan pemberdayaan petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan.

Transformasi pertanian nasional semakin terlihat dalam penyelenggaraan Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo. Dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Presiden Prabowo melakukan peninjauan terhadap penerapan Teknologi Budidaya Padi Pertanian Modern Model Advanced Agricultural System (PM-AAS) serta kawasan Gelar Teknologi yang menampilkan beragam inovasi di sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan teknologi pendukung ketahanan pangan.

Presiden Prabowo menyaksikan secara langsung implementasi teknologi budidaya padi modern yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. PM-AAS menjadi salah satu inovasi unggulan yang diperkenalkan sebagai wujud transformasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi yang semakin maju.

Seusai peninjauan, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap berbagai terobosan yang berhasil dikembangkan di bidang pertanian dan menilai kemajuan teknologi pertanian saat ini telah menghadirkan perubahan yang sangat signifikan. Penerapan teknologi modern terbukti mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian secara nyata. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi pertanian bukan lagi sekadar konsep, melainkan telah menjadi praktik yang memberikan hasil konkret bagi petani.

Kemajuan ini juga menjadi bukti kemampuan petani Indonesia dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan dukungan sarana produksi, mekanisasi, benih unggul, dan sistem budidaya yang lebih modern, petani mampu meningkatkan hasil panen sekaligus memperbaiki efisiensi usaha tani. Produktivitas yang terus meningkat memperlihatkan bahwa sektor pertanian nasional sedang bergerak menuju pola produksi yang lebih maju dan berdaya saing.

Peningkatan produktivitas tersebut tercermin dari capaian produksi pangan nasional yang terus menunjukkan tren positif. Produksi beras yang meningkat tidak hanya memperkuat kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan domestik, tetapi juga mendukung penguatan cadangan pangan nasional. Keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan teknologi, pembangunan infrastruktur pertanian, serta kerja keras jutaan petani di berbagai daerah.

Presiden juga menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia berada pada arah yang tepat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta membuka peluang untuk menjadi salah satu pusat produksi pangan dunia. Selain itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sistem pertanian dan terus meningkatkan kesejahteraan petani melalui adopsi teknologi yang semakin berkembang. Kemajuan sektor pertanian nasional yang terus menunjukkan penguatan merupakan modal strategis dalam menjaga ketahanan dan kemandirian bangsa di masa depan.

Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme terhadap masa depan sektor pangan nasional. Keberhasilan meningkatkan produksi tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga menjadi dasar bagi pembangunan sistem pangan yang berkelanjutan. Dengan dukungan inovasi yang terus berkembang, sektor pertanian memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus penjaga stabilitas nasional.

Selain peningkatan produksi, kesejahteraan petani juga menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Ketika pendapatan petani meningkat, kemampuan mereka untuk mengadopsi teknologi baru, memperluas usaha tani, dan meningkatkan kualitas produksi juga semakin besar. Dengan demikian, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan dapat berjalan secara beriringan.

Direktur Utama Perum BULOG (Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan PENAS 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pelaku sektor pangan dalam mendukung agenda besar swasembada pangan berkelanjutan.

Ia menegaskan BULOG akan terus memperkuat berbagai program strategis, mulai dari penyerapan hasil panen petani, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, hingga pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.

Melalui partisipasi pada PENAS XVII Tahun 2026, BULOG juga menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan, memperkuat kesejahteraan petani dan nelayan, serta mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan demi ketahanan pangan nasional.

Peran BULOG dalam menyerap hasil panen dan menjaga stabilitas pasokan menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Dengan adanya jaminan penyerapan hasil produksi serta penguatan cadangan pangan nasional, petani memperoleh kepastian yang lebih baik dalam menjalankan usaha taninya.

Keberhasilan swasembada pangan berkelanjutan merupakan hasil dari kombinasi antara kebijakan yang tepat, pemanfaatan teknologi modern, penguatan kelembagaan pangan, dan kerja keras petani Indonesia. Berbagai capaian yang terlihat saat ini menunjukkan bahwa sektor pertanian nasional memiliki fondasi yang semakin kuat untuk mendukung ketahanan pangan jangka panjang. Modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas, penguatan cadangan pangan, dan kesejahteraan petani menjadi bukti bahwa Indonesia sedang membangun sistem pangan yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan untuk masa depan.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Pemerintah Tegaskan Swasembada Pangan Berkelanjutan sebagai Pilar Kedaulatan Nasional

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa swasembada pangan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam memperkuat kedaulatan nasional dan menjaga ketahanan bangsa di tengah tantangan global. Keberhasilan meningkatkan produksi pangan dinilai bukan sebagai tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk memastikan ketersediaan pangan nasional secara berkesinambungan.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia tidak hanya menargetkan swasembada pangan dalam jangka pendek, tetapi ingin mempertahankannya secara berkelanjutan. Menurut Presiden, menjamin kebutuhan pangan bagi ratusan juta penduduk merupakan tantangan besar yang hanya dapat diwujudkan melalui kerja keras, inovasi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Kita tidak akan swasembada satu tahun, tapi seterusnya. Kita ingin swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan pencapaian bersejarah yang harus terus dijaga agar Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Komitmen tersebut didukung oleh kesiapan Perum Bulog dalam menjaga cadangan beras pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa stok beras nasional yang dikelola Bulog saat ini mencapai sekitar 5,36 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dengan kapasitas penyimpanan sekitar 6,2 juta ton.

Menurut Rizal, cadangan beras yang kuat menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses pangan yang terjangkau. Bulog akan terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP dan penyaluran bantuan pangan sebagai bagian dari strategi menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi,” kata Rizal.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif pemerintah, petani, penyuluh, dan seluruh elemen bangsa. Ia menegaskan bahwa dukungan Presiden, modernisasi alat mesin pertanian, penguatan teknologi, pembangunan irigasi, serta perluasan akses pembiayaan menjadi faktor utama peningkatan produksi nasional.

Amran menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti pada capaian saat ini. Menurutnya, swasembada pangan harus terus dijaga agar mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan dinamika global, sehingga ketahanan pangan nasional tetap terpelihara dalam jangka panjang.***

Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Timika – Kolaborasi lintas sektor antara media, pemerintah, akademisi, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat resiliensi media sekaligus mendukung percepatan pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan literasi digital serta budaya verifikasi informasi juga dipandang sebagai fondasi penting dalam menciptakan ruang informasi yang sehat di Tanah Papua.

Tokoh Media Papua sekaligus Direktur Media Seputar Papua, Misbah Latuapo, mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital, media sosial, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) membawa peluang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui penyebaran informasi yang edukatif dan konstruktif.

Menurut Misbah, tanggung jawab menjaga kualitas informasi tidak hanya berada di tangan jurnalis profesional, tetapi juga seluruh masyarakat yang aktif menggunakan platform digital.

“Di era digital saat ini, tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar bukan hanya berada di tangan jurnalis profesional, tetapi juga seluruh masyarakat yang aktif menggunakan media sosial. Karena itu, budaya verifikasi harus menjadi kebiasaan bersama sebelum membagikan informasi kepada publik,” ujar Misbah dalam Workshop Penguatan Riset, Advokasi, dan Pengembangan Jejaring Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua.

Ia menegaskan, informasi yang akurat dan berbasis data memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung agenda pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah di Papua. Di tengah berbagai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang terus digencarkan, ekosistem informasi yang sehat diyakini dapat memperkuat partisipasi masyarakat serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan.

“Setiap informasi yang kita unggah harus memiliki manfaat sosial. Pertanyaannya sederhana, apakah informasi itu membantu menyelesaikan masalah atau justru memperkeruh keadaan. Kesadaran ini penting agar media sosial menjadi instrumen pembangunan masyarakat,” katanya.

Misbah juga menekankan pentingnya pendekatan riset dalam produksi konten publik, termasuk film dokumenter. Menurutnya, sebuah dokumenter tidak cukup hanya menampilkan fakta visual, tetapi harus didukung oleh data yang valid, narasumber yang kredibel, pemahaman konteks persoalan, serta menghadirkan perspektif solusi.

“Ke depan, kerja advokasi harus selalu dibangun di atas fondasi riset yang kredibel dan komunikasi publik yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia menambahkan, sinergi antara media, peneliti, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil merupakan modal penting untuk menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran. Kolaborasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan Papua tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kerja bersama seluruh elemen bangsa demi mewujudkan Papua yang maju, damai, dan sejahtera.

“Perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat harus dibangun melalui data yang valid, informasi yang akurat, dan kolaborasi yang kuat antaraktor lokal. Di sinilah pentingnya sinergi antara media, peneliti, dan masyarakat sipil untuk menghadirkan advokasi yang lebih efektif dan berdampak,” pungkas Misbah.

Pembangunan di Papua Makin Masif, Bukti Kehadiran Negara Untuk Sejahterakan Masyarakat

WAMENA, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pembangunan lebih merata di Tanah Papua guna mempercepat pembangunan pada segala sektor.

Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris mengatakan pembangunan harus dilakukan merata di seluruh Tanah Papua, terutama di Provinsi Papua Pegunungan yang masih baru.

“Pembangunan di Tanah Papua harus lebih merata sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia (SDM) yang dimulai dari sebuah perencanaan yang matang, terintegrasi dari pusat hingga daerah,” kata Abdul Malik di Wamena beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Provinsi Papua Pegunungan masih baru sehingga sistem regulasi dan perizinan di semua sektor harus dipermudah supaya dapat meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan bagi masyarakat melalui investor.

“Di daerah lain itu sudah over regulasi dan sistem perizinannya kompleks maka agak ribet. Kami harap di sini tidak demikian supaya percepatan pembangunannya cepat terwujud dengan adanya investor,” ujarnya.

Ditambahkannya bahwa wilayah Papua yang terdiri dari enam provinsi harus dapat memanfaatkan kekhususannya melalui otonomi khusus atau Otsus supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat orang asli Papua (OAP).

“Dengan daerah khusus seperti ini dapat memudahkan OAP dapat berusaha, bekerja, sekolah maupun investasi dari luar itu masuk,” ucap Abdul Malik.

Abdul Malik juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah mulai meningkat 5,11 persen pada tahun 2025, dan tahun ini terus meningkat. Dan pada tahun 2027 pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6-7,5 persen.

“Dengan terus bertumbuhnya ekonomi Indonesia maka dapat menekan angka kemiskinan di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Papua,” jelas Malik.

Abdul Malik menilai masyarakat di Pulau Jawa dan sekitarnya harus belajar dari wilayah Papua Pegunungan yang sejak dulu hidup dalam tingkat kemahalan. Ke depan pembangunan harus lebih merata sehingga masyarakat di wilayah timur juga dapat merasakan campur tangan pemerintah pusat

“Masyarakat di Pulau Jawa sedikit-sedikit ribut ketika bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok (bapok) naik, tetapi masyarakat di Papua Pegunungan sudah biasa hidup dengan tingkat kemahalan,” pungkasnya. [*]