Arsip Tahunan: 2026

Papua – Tokoh Pemuda Papua Pegunungan, Charles Kossay, mengajak masyarakat tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berpotensi memicu demonstrasi berujung konflik.

Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif menjadi syarat penting agar pembangunan di Tanah Papua dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Charles menilai penyebaran isu-isu provokatif sengaja dilakukan oleh pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu stabilitas daerah sekaligus memperlambat berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah.

“Saya meminta kepada semua pihak agar bisa bersama-sama mendukung pemerintah dalam membangun Tanah Papua, jangan terpecah belah karena isu yang sengaja dilempar untuk membuat kita saling marah bahkan bisa saling serang sehingga pada akhirnya kita yang dirugikan,” kata Charles.

Ia juga mengajak generasi muda mengambil peran sebagai penggerak pembangunan dengan meningkatkan kapasitas melalui pendidikan dan keterampilan. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Papua merupakan modal sosial yang harus dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan daerah.

“Harapan saya kepada teman-teman pemuda di Tanah Papua agar bisa mengisi pembangunan ini, jangan jadi penonton. Tapi mari kita berkarya, ikut berkontribusi dalam kemajuan bersama untuk kita,” tuturnya.

Ajakan serupa disampaikan Kepala Suku di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Derinus Tabuni, saat menggelar sosialisasi penguatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirangkaikan dengan pembagian ratusan paket sembako kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, warga memperoleh penjelasan mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperluas akses pelayanan dasar, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga kawasan pedalaman Papua.

“Pembangunan merupakan kebutuhan bersama yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat,” kata Derinus Tabuni.

Sementara di tempat terpisah, Kepala Suku Dani Distrik Tingginambut, Papua Tengah, Tenius Kogoya menegaskan pembangunan yang merata akan memperkuat kesejahteraan sekaligus menjaga persatuan masyarakat Papua.

“Pembangunan yang merata akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan, serta memperkokoh integrasi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Tenius Kogoya.*

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pemerintah terus mempercepat pembangunan di Papua melalui kebijakan hilirisasi dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.. Langkah yang dijalankan pemerintah tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan nilai tambah di dalam daerah. Dengan dukungan pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, perkebunan, serta pemberdayaan masyarakat adat, Papua semakin menunjukkan perannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua Barat dan Papua Selatan pada Juni 2026. Kunjungan tersebut memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, mulai dari pengembangan industri kakao di Manokwari Selatan hingga hilirisasi sagu di Kabupaten Asmat. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi bukti bahwa pembangunan Papua terus dikawal agar berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua.

Salah satu fondasi penting dalam mendorong transformasi ekonomi Papua adalah pemanfaatan Dana Otonomi Khusus yang semakin diarahkan pada sektor-sektor produktif. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menjelaskan bahwa keberhasilan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi terutama dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, bertambahnya lapangan kerja, serta tumbuhnya kegiatan ekonomi yang dikelola langsung oleh masyarakat Papua. Menurutnya, pengembangan kakao dari hulu hingga hilir menjadi contoh nyata bagaimana Dana Otonomi Khusus mampu menghadirkan nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat peran Orang Asli Papua sebagai pelaku utama pembangunan.

Pengembangan kakao di Kabupaten Manokwari Selatan menjadi salah satu keberhasilan yang patut diapresiasi. Pemerintah tidak hanya membangun sektor budidaya, tetapi juga mendorong pengolahan hasil panen sehingga komoditas tersebut memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pendekatan ini memberikan peluang yang lebih luas bagi petani, pelaku UMKM, koperasi, hingga industri pengolahan untuk berkembang secara bersama-sama. Rantai ekonomi yang semakin panjang tersebut akan menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing Papua di tingkat nasional.

Selain kakao, pemerintah juga mengembangkan hilirisasi komoditas sagu sebagai identitas sekaligus kekuatan ekonomi masyarakat Papua. Melalui Sekolah Lapang Sagu di Kabupaten Asmat, pemerintah mendorong pengembangan produk turunan sagu dengan tetap mempertahankan nilai budaya masyarakat adat. Program tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dapat berjalan selaras dengan pelestarian budaya dan kearifan lokal sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Pendekatan tersebut memperoleh apresiasi dari Penanggung Jawab Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats, Anton, yang menilai pengembangan hilirisasi sagu berbasis komunitas menjadi model yang sesuai dengan karakter masyarakat Papua. Menurutnya, pengembangan industri sagu tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat aspek budaya, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta membuka peluang lahirnya berbagai produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Model tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dapat tumbuh bersama masyarakat dengan tetap menjaga identitas lokal.

Keseriusan pemerintah dalam membangun Papua juga tercermin dari besarnya dukungan anggaran bagi sektor pertanian dan perkebunan rakyat. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa pemerintah terus meningkatkan investasi untuk mempercepat pengembangan komoditas unggulan di Papua melalui rehabilitasi perkebunan, penyediaan bibit unggul, pendampingan petani, serta penguatan industri pengolahan. Dukungan anggaran yang mencapai lebih dari Rp5,5 triliun dalam dua tahun terakhir menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi Papua melalui sektor pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan.

Pada saat yang sama, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menjadi faktor penting yang memperkuat keberhasilan hilirisasi. Pembangunan infrastruktur, kawasan produksi, jaringan distribusi, serta fasilitas penunjang lainnya akan mempercepat arus barang dan jasa sehingga hasil produksi masyarakat dapat dipasarkan secara lebih luas. Sinergi antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri menjadi fondasi penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan daya saing Papua.

Dukungan terhadap percepatan pembangunan tersebut juga disampaikan Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua, Max Abner F. Ohee, yang memandang bahwa Proyek Strategis Nasional merupakan peluang besar untuk mempercepat kemajuan Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan memerlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara merata di berbagai wilayah. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga situasi yang aman, damai, dan kondusif sebagai modal utama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Di tengah berbagai agenda pembangunan tersebut, penting bagi seluruh masyarakat untuk melihat perkembangan Papua secara objektif berdasarkan fakta di lapangan. Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, menilai bahwa masyarakat perlu mengedepankan sikap kritis dalam menerima berbagai informasi mengenai pembangunan di Papua serta mengutamakan proses verifikasi agar memperoleh gambaran yang utuh. Menurutnya, pembangunan yang sedang berlangsung harus dipahami secara menyeluruh sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara positif dalam mengawal kemajuan daerah.

Dengan komitmen pemerintah yang konsisten dan dukungan seluruh elemen masyarakat, Papua memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Hilirisasi dan PSN pada akhirnya menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Papua yang semakin berkembang, mandiri, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh: Yulianus Wenda*

Papua saat ini tengah memasuki babak baru pembangunan yang semakin inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pengembangan sumber daya manusia, menunjukkan komitmen kuat negara dalam menghadirkan kemajuan yang merata hingga ke wilayah paling timur Indonesia. Dalam konteks tersebut, stabilitas keamanan menjadi faktor yang sangat penting karena menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan dan keberhasilan seluruh agenda pembangunan di Tanah Papua.

Keamanan yang kondusif bukan sekadar menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat, tetapi juga menjadi prasyarat bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi, meningkatnya pelayanan publik, serta berkembangnya investasi yang mampu membuka lapangan kerja baru. Ketika situasi daerah aman dan damai, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang, mulai dari berkebun, melaut, berdagang, hingga menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Pemerintah saat ini terus mendorong pembangunan Papua melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, lingkungan hidup, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Pendekatan tersebut merupakan langkah strategis yang mencerminkan semangat pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tokoh perempuan adat Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, menilai bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Papua harus dipahami sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan pembangunan merupakan kunci penting untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Papua tidak harus dipandang sebagai proses yang terpisah dari nilai-nilai adat dan kelestarian alam. Sebaliknya, pembangunan dapat berjalan selaras dengan kearifan lokal sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan semacam ini menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan yang tengah dilaksanakan pemerintah.

Stabilitas keamanan juga memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Berbagai proyek pembangunan yang sedang berlangsung diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar. Keberhasilan program-program tersebut tentu sangat ditentukan oleh terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

Kepala Suku Mee Kabupaten Nabire, Yakonias Adii, menegaskan bahwa kedamaian merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Papua Tengah. Menurutnya, situasi keamanan yang terjaga memungkinkan masyarakat menjalankan berbagai aktivitas produktif dengan lebih baik. Mama-mama Papua dapat berjualan di pasar dengan nyaman, para petani dapat berkebun secara optimal, dan anak-anak dapat belajar dengan tenang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah.

Pernyataan Yakonias menggambarkan bahwa keamanan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin kondusif situasi keamanan, semakin besar pula peluang masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, menjaga kedamaian harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, hingga generasi muda Papua.

Di sisi lain, kemajuan Papua juga memerlukan dukungan dari kalangan pelaku usaha dan dunia ekonomi. Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Esau Saweri, menilai bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha asli Papua akan mempercepat tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, stabilitas keamanan akan menciptakan iklim investasi yang sehat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan investasi di Papua memiliki arti strategis karena mampu membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal. Selain itu, penguatan ekonomi berbasis masyarakat adat melalui pola kemitraan yang transparan juga dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing pengusaha asli Papua. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga mendorong lahirnya kemandirian ekonomi masyarakat.

Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan saat ini terus memperkuat kolaborasi untuk memastikan bahwa pembangunan di Papua berlangsung secara inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Berbagai program pendidikan, layanan kesehatan gratis, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar menjadi bukti nyata bahwa Papua merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional.

Ke depan, stabilitas keamanan harus terus dijaga sebagai modal sosial yang sangat berharga bagi kemajuan Papua. Kehadiran suasana yang damai akan mempercepat transformasi pembangunan, memperluas peluang ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah.

Papua memiliki potensi sumber daya alam, kekayaan budaya, dan sumber daya manusia yang sangat besar. Dengan dukungan keamanan yang stabil, semangat persatuan yang kuat, serta kolaborasi seluruh komponen bangsa, Papua diyakini akan terus berkembang menjadi wilayah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Stabilitas keamanan bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi energi positif yang memperkuat optimisme menuju Papua yang semakin maju dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua

Oleh : Samuel Rumbiak )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua semakin menunjukkan perannya sebagai kebijakan strategis yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kehadiran program ini tidak hanya memastikan anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memperoleh asupan gizi yang lebih baik, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Di berbagai kabupaten, pelaksanaan MBG mulai memberikan dampak positif terhadap kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi lahirnya generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Komitmen pemerintah untuk memastikan manfaat MBG dirasakan hingga ke seluruh wilayah Papua terus diperkuat melalui berbagai langkah konkret. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Asmat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemerintah terus memperjuangkan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pelaksanaan MBG di Asmat, menurutnya, dapat diperkuat melalui kolaborasi dengan gereja-gereja setempat dan kantin sekolah agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat. Pendekatan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah menghadirkan kebijakan yang adaptif sekaligus melibatkan berbagai elemen lokal agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak penerima.

Komitmen tersebut mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah. Bupati Asmat Thomas E. Safanpo menilai masyarakat merasakan manfaat besar dari pelaksanaan MBG, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Peningkatan kehadiran siswa di sekolah setelah program berjalan menjadi indikator bahwa MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mendorong semangat belajar peserta didik. Sementara itu, pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil dan ibu menyusui diyakini akan memperkuat upaya percepatan penurunan stunting sehingga kualitas kesehatan generasi masa depan Papua semakin baik.

Keberhasilan MBG di Papua juga terlihat dari kemampuannya menghubungkan program peningkatan gizi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selama ini, petani, peternak, dan nelayan membutuhkan kepastian pasar agar hasil produksinya dapat terserap secara berkelanjutan. Kehadiran MBG memberikan ruang yang sangat besar bagi produk pangan lokal untuk menjadi bagian dari kebutuhan dapur-dapur penyedia makanan bergizi. Model seperti ini memperlihatkan bahwa belanja pemerintah tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri yang mengarahkan agar kebutuhan bahan pangan untuk MBG dipenuhi melalui hasil produksi masyarakat Papua. Menurutnya, petani di setiap kabupaten harus menjadi pemasok utama sehingga perputaran ekonomi tetap berada di daerah. Kebijakan tersebut merupakan langkah strategis karena memberikan kepastian pasar bagi hasil pertanian lokal sekaligus mendorong peningkatan produksi pangan. Ketika kebutuhan sekolah dipenuhi dari hasil panen masyarakat sendiri, manfaat program akan dirasakan lebih luas oleh keluarga petani dan pelaku usaha pangan di Papua.

Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa MBG memiliki nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar program pemenuhan gizi. Pemerintah berhasil mengintegrasikan kebijakan kesehatan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu ekosistem pembangunan yang saling menguatkan. Dengan semakin besarnya kebutuhan bahan baku lokal, berbagai sektor usaha di Papua memperoleh peluang untuk berkembang secara berkelanjutan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas gizi generasi muda.

Potensi besar Papua di sektor perikanan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menilai pemanfaatan ikan sebagai menu utama makanan bergizi merupakan langkah yang tepat karena sejalan dengan karakteristik masyarakat Papua yang memiliki sumber daya perikanan melimpah. Pemanfaatan ikan lokal tidak hanya meningkatkan kualitas asupan protein bagi peserta didik, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Dorongan untuk membiasakan anak-anak mengonsumsi ikan sejak dini sekaligus memperkuat upaya membangun generasi yang sehat dan berkualitas.

Kebijakan tersebut membuktikan bahwa MBG mampu menjadi penghubung antara potensi daerah dengan kebutuhan masyarakat. Ketika hasil tangkapan nelayan terserap oleh program pemerintah, manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh keluarga nelayan, sementara anak-anak memperoleh makanan bergizi dengan kandungan protein yang tinggi. Pola ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Dampak positif MBG semakin nyata terlihat di Kabupaten Nabire. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Nabire Marsel Asyerem menjelaskan bahwa operasional 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah menyerap 658 tenaga kerja, termasuk 180 Orang Asli Papua. Kehadiran program tersebut tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi miliaran rupiah setiap bulan melalui pembayaran upah kepada para pekerja. Seluruh tenaga kerja yang terlibat juga memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga memberikan kepastian dan rasa aman dalam bekerja.

Keberhasilan awal yang telah ditunjukkan di Asmat, Keerom, Nabire, dan berbagai wilayah lainnya menjadi bukti bahwa MBG bukan sekadar program pemenuhan kebutuhan pangan, melainkan investasi pemerintah untuk membangun Papua dari manusia, ekonomi, dan kesejahteraannya secara bersamaan. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, MBG akan semakin memperkuat lahirnya generasi Papua yang sehat, unggul, dan produktif sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Bumi Cenderawasih.

)* penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh: Yohanes Kogoya*

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan bangsa. Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, Papua menempati posisi yang semakin strategis, bukan hanya sebagai wilayah terdepan Indonesia di kawasan Pasifik, tetapi juga sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah menunjukkan bahwa Papua kini menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan Indonesia yang berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan.

Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua mendapat penegasan langsung dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming. Menurutnya, paradigma pembangunan nasional saat ini telah bergeser dari yang sebelumnya berorientasi pada Pulau Jawa menjadi pembangunan yang berpusat pada seluruh wilayah Indonesia. Papua pun ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, rumah sakit, Sekolah Rakyat, pasar, program Makan Bergizi Gratis, hingga pengembangan kawasan ekonomi dan konektivitas melalui Trans Papua. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas akses pelayanan dasar, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh.

Langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di Papua terlihat melalui program percepatan cetak sawah di Papua Pegunungan. Kementerian Pertanian menargetkan pembangunan lahan sawah seluas 2.000 hektare pada tahun 2026 sebagai bagian dari visi besar mewujudkan swasembada pangan di seluruh wilayah Indonesia. Program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pasokan antarwilayah yang selama ini menjadi salah satu penyebab tingginya biaya distribusi dan inflasi pangan di kawasan timur Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengembangan sawah di Papua merupakan strategi jangka panjang untuk menciptakan kemandirian pangan di setiap pulau. Papua dinilai memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai sentra produksi pangan baru yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat sekaligus menopang kebutuhan nasional. Keberhasilan pengembangan sawah sebelumnya menjadi fondasi penting dalam memperluas areal pertanian yang lebih produktif.

Yang patut diapresiasi, seluruh proses pengembangan pertanian di Papua dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat serta menghormati hak-hak ulayat. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menegaskan bahwa tidak terdapat pengambilalihan hak masyarakat adat dalam pelaksanaan program tersebut. Seluruh tahapan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah, tokoh adat, masyarakat adat, dan kelompok tani. Pendekatan semacam ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Papua karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Selain pengembangan pertanian modern, penguatan ketahanan pangan Papua juga perlu bertumpu pada sistem pangan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berbagai komoditas seperti sagu, ubi, ubi jalar, pisang, sukun, ikan, dan hasil hutan lainnya selama ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Papua. Pangan lokal bukan sekadar sumber konsumsi, melainkan juga simbol identitas budaya sekaligus mekanisme adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan.

Komitmen tersebut tercermin dalam langkah Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang terus memperkuat sistem pangan lokal melalui kolaborasi bersama organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga adat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menyatakan bahwa penguatan pangan lokal merupakan momentum untuk membangun sistem pangan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, serta berakar pada sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat Papua Selatan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan di Papua tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Papua Selatan, dengan kawasan rawa, gambut, dan hamparan hutan sagunya, memiliki peran penting sebagai penyangga ekosistem nasional. Oleh karena itu, pengembangan sistem pangan berbasis masyarakat adat diyakini mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, konservasi lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim.

Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan lembaga adat menjadi contoh nyata tata kelola pembangunan yang inklusif. Pendekatan partisipatif tersebut memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat juga memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan sehingga mendorong keberlanjutan dalam jangka panjang.

Keberhasilan membangun ketahanan pangan di Papua tentu membutuhkan situasi yang aman, damai, dan kondusif. Stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama agar seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu terus menjaga semangat persaudaraan, kebersamaan, dan kedamaian agar berbagai program pembangunan, termasuk di sektor pangan, dapat berlangsung tanpa hambatan.

Pada akhirnya, ketahanan pangan di Papua bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, melainkan juga tentang membangun masa depan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Dengan dukungan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat adat, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Papua memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai lumbung pangan baru Indonesia. Keberhasilan tersebut akan menjadi bukti bahwa pembangunan yang merata dan berbasis kearifan lokal mampu menghadirkan kesejahteraan sekaligus memperkuat persatuan bangsa.

*Penulis merupakan Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Papua

Pemerintah Pusat menetapkan wilayah Papua sebagai salah satu prioritas dalam pelaksanaan program bedah rumah untuk Tahun Anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah paling timur Indonesia tersebut

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah Papua mencapai 23.000 unit rumah.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bahwa program bedah rumah merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui dukungan anggaran dari APBN maupun sumber pendanaan non-APBN.

“Jumlah rumah yang akan dibedah di seluruh daerah di Indonesia meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu unit pada 2025 naik menjadi sekitar 400 ribu unit pada 2026,” katanya di Jayapura.

Di Papua, menurut Tito terdapat 23.000 unit rumah yang tersebar di enam provinsi di Papua yang akan menerima bantuan perbaikan. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan alokasi sebelumnya yang hanya berjumlah 1.600 unit rumah.

Kebijakan ini selaras dengan langkah pemerintah yang menaikkan alokasi anggaran program bedah rumah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tito Karnavian menjelaskan bahwa secara nasional, target sasaran program ini melonjak dari yang semula 45.000 unit menjadi 400.000 unit pada tahun ini.

Pelaksanaan rehabilitasi rumah akan dimulai secara serentak pada 24 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Pembangunan bedah rumah di Papua ini melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan Kota Jayapura memperoleh alokasi 499 unit untuk program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pihaknya menilai Kampung Mosso dipilih sebagai lokasi pelaksanaan simbolis karena berada di kawasan perbatasan, sedangkan pelaksanaan bedah rumah akan dilanjutkan di berbagai wilayah lain di Kota Jayapura maupun di seluruh tanah Papua.

“Di Kampung Mosso terdapat 36 unit rumah yang akan dibedah. Tadi kami juga menyaksikan secara langsung proses tender terbuka kepada toko penyedia bahan bangunan, sehingga penyedia dengan harga terbaik yang akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan material,” katanya.

Selain fokus pada jumlah unit, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bantuan ini menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses, seperti wilayah pedalaman dan pelosok. Tujuannya adalah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas pada area perkotaan saja.

Papua Selatan – Berbagai elemen masyarakat di Papua Selatan seperti akademisi hingga masyarakat adat saat ini dilibatkan secara bersama – sama untuk membangun dan memperkuat sistem pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan yang ada .

Hal tersebut terungkap saat berbagai elemen masyarakat di Papua Selatan bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertahanan (DLHK) Provinsi Papua Selatan.

Komitmen untuk membangun dan memperkuat sistem pangan lokal didukung oleh beberapa elemen masyarkat dan organisasi yakni Jerat Papua, Perkumpulan Mandala Katalika (Manka), Universitas Musamus Merauke, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana, Papua Paradise Center (PPC),
Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Agung Merauke.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen memperkuat sistem pangan lokal dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat Papua.

“Juknis Orang Asli Papua sebagai supplier pangan lokal serta inisiatif pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah-langkah konkret yang berpotensi mengubah tatanan kebijakan pangan daerah secara signifikan.” ujar Agustinus saat bertemu dengan awak Media.

Agustinus menjelaskan pihaknya menghimpun berbagai masukan, gagasan dan rekomendasi dari pemangku kepentingan dalam menyusun dan memperkuat kebijakan pangan lokal sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.

“Ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem pangan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berada pada sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat Papua Selatan,”kata dia.

Menurutnya, pemerintah provinsi mengapresiasi kepada seluruh mitra pelaksana yang telah menginisiasi dan mendukung terbangunnya sistem pangan lokal yang berbasis pada masyarakat.

“Provinsi Papua Selatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks mitigasi perubahan iklim dan ketahanan pangan nasional seperri kondisi geografis yang didominasi dataran rendah, kawasan rawa dan gambut yang estetik”, tuturnya.

Posisi rawa pura dan hamparan hutan sagu serta kaya akan keanekaragaman hayati, menempatkan Papua Selatan sebagai salah satu penyangga ekosistem paling penting di Indonesia.

Ia mengatakan, sistem pangan nasional yang kaya bertumpu pada pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) seperti sagu, ubi, ubi jalar, pisang, sukun, Ikan dan berbagai hasil hutan lainnya.

Lanjutnya, bukan hanya kayu yang telah menjadi bahagian penting dari kehidupan dan sosial budaya serta ekonomi selama ini atau turun temurun.

Menurut dia, sistem pangan lokal ini bukan sekedar warisan budaya tetapi instrumen nyata dalam menjaga tutupan vegetasi, meningkatkan serapan karbon dan mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.

Ia menyebut, kerangka regulasi nasional dan daerah memberikan landasan afirmatif yang kuat untuk mendorong agenda ini yakni Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2001 junto UU Nomor 2 tahun 2001 tentang otonomi khusus (Otsus) Papua beserta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 tahun 2021, UU Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Selanjutnya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJPM) 2025-2045 serta Rencana Aksi Pembangunan Papua (RAPP) tahun 2025-2029 semuanya membuka ruang luas bagi penguatan hak perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua (OAP)

Termasuk, kata dia, pengakuan masyarakat hukum adat dan pengembangan pangan lokal berbasis kearifan masyarakat adat.

RPJPM Papua Selatan 2025-2029 pun secara deskriptif menempatkan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, kemandirian pangan dan pengembangan komoditas unggulan masyarakat adat.

Sehingga masyarakat adat sebagai prioritas utama. Sejalan dengan itu Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam mewujudkan kelompok produktif melalui sistem informasi pembangunan Papua Selatan.

Tapi juga memperkuat pentingnya integrasi data pangan lokal, kawasan adat, dan capaian mitigasi iklim kedalam satu platform perencanaan dan pantauan pembangunan yang terpadu.

Jayapura – Tokoh adat Papua menilai dialog dan komunikasi yang sehat menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas serta mendukung kemajuan Papua secara berkelanjutan.

Seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mendukung agenda pembangunan dengan mengedepankan persatuan, penghormatan terhadap nilai-nilai adat, serta penyelesaian setiap persoalan melalui musyawarah.

Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Esau Saweri, mengajak masyarakat, tokoh intelektual, dan pengusaha asli Papua untuk bersama-sama mengawal berbagai program strategis pemerintah pusat maupun daerah demi menciptakan iklim investasi dan sosial yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, percepatan pembangunan di Papua memerlukan fondasi keamanan yang kuat serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat agar setiap program dapat berjalan optimal.

“Sebagai Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua, saya meminta seluruh pengusaha Papua, tokoh intelektual dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mendukung program-program pemerintah bagi kemajuan Papua,” ujar Esau.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar bijak menyikapi dinamika sosial yang berkembang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.

“Mari kita menyaring setiap informasi dengan baik dan jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang berkembang yang hanya akan menguras energi kita,” imbuhnya.

Selain pentingnya menjaga stabilitas sosial, Esau menilai pembangunan harus berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memprioritaskan keterlibatan kontraktor lokal melalui mekanisme kemitraan maupun subkontrak yang transparan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh pengusaha asli Papua.

Di sisi lain, Esau mengingatkan agar setiap pelaksanaan proyek tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk keputusan pemilik hak ulayat sebelum pekerjaan fisik dimulai. Menurutnya, sinkronisasi antara kebijakan pembangunan dan hukum adat menjadi langkah strategis untuk mencegah potensi konflik di lapangan.

“Kolaborasi yang harmonis dengan berbagai pihak akan mempermudah pencapaian target pembangunan jangka panjang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Esau menegaskan bahwa persatuan dan semangat persaudaraan merupakan modal utama dalam mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera. Ia berharap setiap dinamika yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui ruang dialog yang terbuka dan konstruktif.

“Karena melalui komunikasi yang sehat maka pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Papua dapat berjalan optimal, aman, serta berkelanjutan,” tandas Esau.

Jayapura – Pembangunan infrastruktur jalan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus didorong sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, termasuk di Provinsi Papua. Melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2025, pemerintah menargetkan peningkatan konektivitas antardaerah guna memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Dalam peresmian jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi pada 23 Juni 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan jalan merupakan fondasi penting bagi pemerataan pembangunan nasional.

“Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal karena keterbatasan akses transportasi.

Di Papua, program tersebut telah menghadirkan lima ruas jalan strategis yang diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah. Kehadiran infrastruktur tersebut dinilai mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan komoditas lokal ke pusat-pusat perdagangan.

Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Papua. Menurutnya, manfaat jalan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Atas nama kepala distrik, kepala kampung dan masyarakat di wilayah Provinsi Papua yang terlewati akses Jalan Inpres ini, kami menyampaikan penghargaan yang tulus dan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo. Kini masyarakat sudah dapat menikmati akses jalan tersebut,” kata Matius Fakhiri.

Ia menambahkan bahwa konektivitas merupakan kebutuhan mendasar bagi Papua. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua juga telah mengusulkan pembangunan sejumlah ruas jalan baru agar akses antarwilayah semakin terbuka.

“Kami sudah mengusulkan beberapa ruas jalan baru lagi. Mudah-mudahan tahun depan Bapak Presiden dapat membantu membuka akses tersebut. Kolaborasi yang baik dan saling mendukung dalam pembangunan jalan menjadi kunci untuk membuka konektivitas Papua yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melaporkan bahwa capaian program Inpres Jalan Daerah Tahun 2025 telah mencapai 1.151 kilometer dengan investasi APBN sebesar Rp5,41 triliun yang tersebar di 37 provinsi.

“Capaian nasional Inpres Jalan Daerah tahun 2025 meliputi 1.151 kilometer pada kurang lebih 37 provinsi, dengan investasi APBN sebesar Rp5,41 triliun,” ujar Dody Hanggodo.

Pemerintah berharap pembangunan jalan yang berkelanjutan di Papua tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar arus barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke kawasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.

MANOKWARI – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua yang kini menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang menyatakan bahwa arah pembangunan nasional saat ini tidak lagi berpusat di Pulau Jawa, melainkan menjangkau seluruh daerah secara merata.

“Pembangunan sudah tidak lagi Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris. Itulah sebabnya pembangunan Papua jadi salah satu prioritas Bapak Presiden,” kata Wapres Gibran ketika Ketika membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV di Manokwari, Papua Barat.

Dirinya menjelaskan bahwa berbagai program pembangunan terus digencarkan di Papua, mulai dari pembangunan rumah sakit, Sekolah Rakyat, pasar, Trans Papua, program Makan Bergizi Gratis, hingga Kampung Nelayan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Disisi lain, Wapres Gibran mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk masyarakat Papua membutuhkan situasi yang kondusif dan damai.

Wapres kemudian menyampaikan apresiasinya terhadap pesan perdamaian dan persaudaraan dalam penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIV yang diselenggarakan di Papua Barat.

“Ini sangat relevan dan patut kita dukung bersama,” ucap Wapres Gibran.

Wapres menegaskan bahwa percepatan pembangunan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperluas akses layanan dasar, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.

“Harapannya ke depan ini dapat menurunkan ketimpangan, memperluas akses, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” tuturnya.

Pemerintah juga terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dengan menempatkan Papua sebagai prioritas pembangunan nasional, pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Langkah ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, penguatan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai bagian integral dari kemajuan Indonesia. [-RWA}