Arsip Tahunan: 2026

Biak Numfor- Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan keadilan pendidikan hingga ke wilayah terluar Tanah Air melalui program Sekolah Rakyat. Kehadiran Sekolah Rakyat di Papua dinilai menjadi jalan keluar nyata bagi ratusan ribu anak yang selama ini terancam putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi dan tantangan geografis. Hal tersebut ditegaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 41 Biak Numfor, Papua, Selasa (13/1/2026).

Dalam kunjungannya, Wapres Gibran memastikan bahwa Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto benar-benar berjalan sesuai tujuan awal, yakni membuka akses pendidikan yang setara dan inklusif bagi seluruh anak bangsa, khususnya di Papua.

“Penguatan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang sebagai instrumen negara untuk memutus rantai putus sekolah, terutama di daerah dengan keterbatasan ekonomi dan kondisi geografis yang tidak mudah,” ujar Wapres Gibran.

Data menunjukkan, jumlah anak putus sekolah di Papua diperkirakan mencapai sekitar 700 ribu orang. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut secara berkelanjutan. Menurut Wapres, Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan akses pendidikan gratis, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter, penguatan keterampilan, serta menumbuhkan rasa percaya diri generasi muda Papua agar siap menghadapi masa depan.

Kepala Sekolah SRMA 41 Biak, Samuel Franklyn Yawan, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat telah beroperasi selama kurang lebih enam bulan dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat sekitar.

“Sekolah Rakyat ini menjadi harapan besar bagi keluarga kurang mampu di Kabupaten Biak Numfor. Banyak orang tua sudah lama menginginkan pendidikan seperti ini, dan baru di masa Presiden Prabowo program tersebut bisa terwujud,” ungkap Samuel.

Ia menjelaskan bahwa fasilitas sekolah dipenuhi secara bertahap, seiring dengan berjalannya program.

“Pada awal operasional, fasilitas memang masih terbatas. Namun saat ini, sarana pembelajaran sudah jauh lebih lengkap, mulai dari dapur, perangkat digital seperti laptop dan smartboard di setiap kelas, hingga kelengkapan seragam siswa,” jelasnya.

Secara nasional, Sekolah Rakyat Tahap I telah beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 di 166 sekolah yang tersebar di 34 provinsi. Di Papua sendiri, Sekolah Rakyat hadir di enam lokasi dengan total kapasitas 600 siswa dari jenjang SD hingga SMK, menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

Oleh: Yohanes Rumaropen*

Program Sekolah Rakyat di Tanah Papua menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif strategis ini menandai langkah progresif pemerintah dalam memastikan bahwa setiap anak Papua, khususnya dari keluarga kurang mampu, memperoleh hak pendidikan yang setara dan bermutu tanpa terkecuali. Di tengah tantangan geografis, sosial, dan keterbatasan infrastruktur yang selama ini menjadi penghambat utama, Sekolah Rakyat hadir sebagai terobosan kebijakan yang memperlihatkan keberpihakan kuat negara terhadap masa depan generasi muda Papua, sekaligus mempertegas komitmen pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi kemajuan kawasan timur Indonesia.

Komitmen pemerintah terhadap pemerataan pendidikan di Papua tercermin dalam kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor. Kunjungan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menegaskan bahwa program yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara nasional tersebut harus berjalan sesuai tujuan awal, yakni membuka akses pendidikan yang setara tanpa diskriminasi ekonomi maupun wilayah. Penekanan pada pentingnya pendidikan yang terjangkau dan berkualitas hingga ke pelosok menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama pemerintah dalam jangka panjang.

Sekolah Rakyat di Papua dirancang sebagai ruang belajar yang aman dan inklusif, dengan dukungan fasilitas dasar seperti ruang kelas, ruang makan gratis, hingga laboratorium komputer. Model pendidikan yang diterapkan juga mengakomodasi sistem asrama, sehingga mampu menjawab kendala jarak tempuh dan biaya yang selama ini menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah. Dengan menampung siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, Sekolah Rakyat menjadi jalur afirmasi negara untuk memastikan bahwa latar belakang sosial ekonomi tidak lagi menjadi penghalang masa depan anak-anak Papua.

Data mengenai tingginya jumlah anak putus sekolah di Papua menegaskan urgensi program ini. Sekolah Rakyat diposisikan tidak hanya sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, penguatan keterampilan dasar, serta peningkatan rasa percaya diri generasi muda Papua. Melalui lingkungan belajar yang terstruktur dan pendampingan berkelanjutan, diharapkan siswa mampu tumbuh menjadi individu yang mandiri dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerahnya.

Dari perspektif penyelenggara di tingkat sekolah, keberadaan Sekolah Rakyat telah membawa dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Dalam waktu relatif singkat, sekolah ini menjadi harapan baru bagi keluarga yang sebelumnya kesulitan mengakses pendidikan menengah. Penguatan fasilitas pembelajaran yang dilakukan secara bertahap, mulai dari penyediaan perangkat digital hingga kelengkapan seragam siswa, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kualitas pendidikan, bukan sekadar memperluas jumlah sekolah. Meski demikian, tantangan berupa keterbatasan tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan agar mutu pembelajaran tetap terjaga.

Dukungan terhadap perluasan Sekolah Rakyat di Papua juga datang dari legislatif. Anggota Komisi X DPR RI Robert Joppy Kardinal menilai program ini sangat relevan dengan kondisi Papua yang menghadapi hambatan geografis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Ia menekankan bahwa model Sekolah Rakyat dengan sistem asrama merupakan solusi konkret untuk menjangkau anak-anak di wilayah terpencil. Dalam pandangannya, penetapan lokasi Sekolah Rakyat yang masih terbatas berpotensi menimbulkan ketimpangan akses antarprovinsi di Papua, terlebih setelah wilayah ini dimekarkan menjadi enam provinsi.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa pemerataan Sekolah Rakyat di seluruh Tanah Papua bukan sekadar persoalan kuantitas, tetapi keadilan pembangunan. Pendidikan dipahami sebagai instrumen paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penyebaran Sekolah Rakyat yang lebih merata dinilai akan memperkuat agenda pembangunan manusia Papua secara berkelanjutan, sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Secara nasional, operasional ratusan Sekolah Rakyat pada Tahun Ajaran 2025/2026 menunjukkan skala komitmen pemerintah yang tidak kecil. Di Papua, keberadaan sekolah ini di beberapa lokasi dengan kapasitas ratusan siswa menjadi fondasi awal yang penting. Namun, keberlanjutan program menuntut dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, serta penguatan anggaran dan kebijakan afirmatif agar tantangan seperti kekurangan guru, sarana pendukung, dan kualitas pembelajaran dapat diatasi secara sistematis.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat di Papua harus dipandang sebagai investasi jangka panjang negara dalam membangun manusia Papua yang unggul dan berdaya saing. Program ini mencerminkan perubahan paradigma pembangunan yang menempatkan pendidikan sebagai titik awal transformasi sosial dan ekonomi. Dengan komitmen politik yang kuat, pengawasan publik yang konsisten, serta sinergi antar pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan pendidikan dan masa depan Papua yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

*Penulis merupakan Guru dan Praktisi Pendidikan Menengah

Oleh: Sylvia Mote *)

Kehadiran Sekolah Rakyat di Papua menandai babak penting dalam upaya negara menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan. Di tengah tantangan geografis, keterbatasan ekonomi, dan warisan panjang ketimpangan akses sekolah, kebijakan ini tampil bukan sekadar sebagai program sektoral, melainkan sebagai instrumen negara untuk memastikan bahwa hak dasar anak Papua atas pendidikan tidak lagi ditentukan oleh jarak, kemiskinan, atau kondisi sosial keluarga. Gagasan yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan keberpihakan yang jelas pada kelompok paling rentan sekaligus mempertegas bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi fondasi utama agenda pemerintahan saat ini.

Peninjauan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor pada pertengahan Januari 2026 memperlihatkan bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan di lapangan. Dalam berbagai kesempatan, Wapres menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai alat strategis untuk memutus mata rantai putus sekolah, terutama di wilayah terluar seperti Papua. Penekanan ini relevan mengingat angka anak yang tidak melanjutkan pendidikan di Papua masih sangat besar, sebuah realitas yang selama ini menjadi tantangan serius bagi negara dalam mewujudkan pemerataan kualitas manusia Indonesia.

Sekolah Rakyat tidak hanya membuka pintu akses pendidikan formal, tetapi juga membawa pendekatan yang lebih komprehensif melalui sistem berasrama. Model ini menjawab persoalan khas Papua, di mana jarak antarwilayah, keterbatasan transportasi, dan kondisi ekonomi keluarga sering kali membuat sekolah konvensional sulit dijangkau. Dengan pembiayaan penuh dari APBN, negara hadir secara nyata, mengambil alih beban yang selama ini dipikul keluarga miskin, sekaligus memastikan bahwa proses belajar berlangsung secara berkelanjutan dan terpantau.

Pengalaman SRMA 41 Biak Numfor memperlihatkan bagaimana kebijakan nasional ini diterima sebagai harapan baru di tingkat lokal. Kepala Sekolah Samuel Franklyn Yawan menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat telah menjadi jawaban atas aspirasi lama masyarakat kurang mampu yang menginginkan pendidikan berkualitas tanpa hambatan biaya. Meski pada awal operasional fasilitas masih terbatas, pemenuhan sarana dilakukan secara bertahap hingga kini sekolah tersebut memiliki perangkat pembelajaran digital, asrama, dapur, serta dukungan infrastruktur dasar yang memadai. Proses ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhenti pada peresmian, melainkan terus memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan.

Dari sisi pembelajaran, guru-guru di Sekolah Rakyat menjalankan sistem terpadu antara kegiatan akademik dan pembinaan karakter. Nanda Restu Saifin Nuhai, salah satu pengajar, menggambarkan bagaimana interaksi intensif di sekolah dan asrama membentuk disiplin, kepercayaan diri, serta semangat belajar siswa. Capaian akademik yang beragam tidak dilihat sebagai kelemahan, melainkan sebagai titik awal pembinaan yang lebih personal, sebuah pendekatan yang justru relevan untuk konteks Papua yang sangat heterogen.

Dampak kebijakan ini juga tercermin dari pengalaman siswa. Kisah Ricky Yansen K. Siri, yang sebelumnya terancam putus sekolah karena ketiadaan biaya, memperlihatkan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan atau kurikulum, tetapi ruang pembuka masa depan. Rasa bangga dan optimisme yang tumbuh pada diri siswa menjadi indikator penting bahwa pendidikan gratis dan berasrama mampu memulihkan kepercayaan diri generasi muda Papua, sesuatu yang kerap tergerus oleh keterbatasan struktural.

Pada level kebijakan yang lebih luas, Sekolah Rakyat sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan pendidikan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Fokus pada pemerataan, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kualitas guru memperkuat posisi Sekolah Rakyat sebagai bagian integral dari agenda nasional peningkatan sumber daya manusia. Dalam konteks Papua, kebijakan ini menjadi semakin strategis karena mampu menjawab tantangan literasi dan kualitas pendidikan dasar yang masih dihadapi sejumlah daerah.

Dorongan agar Sekolah Rakyat diperluas juga datang dari berbagai pemangku kepentingan. Intelektual muda Maybrat, Yanpit Kosamah, menilai program ini sangat relevan untuk daerah-daerah yang masih bergulat dengan persoalan literasi dan keterbatasan akses pendidikan. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk proaktif menjemput kebijakan nasional tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada desain pusat, tetapi juga pada komitmen daerah dalam mengintegrasikannya dengan kebutuhan lokal.

Di parlemen, Anggota Komisi X DPR RI Robert Joppy Kardinal turut mendorong perluasan Sekolah Rakyat ke seluruh provinsi di Papua. Menurutnya, pembatasan lokasi berpotensi menciptakan ketimpangan baru, padahal karakter geografis dan sosial Papua justru menuntut pemerataan yang lebih luas. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa Sekolah Rakyat memiliki nilai strategis ganda, yakni sebagai instrumen pendidikan sekaligus alat penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Dengan berbagai dinamika tersebut, Sekolah Rakyat dapat dibaca sebagai simbol kehadiran negara yang lebih adil dan responsif di Papua. Tantangan seperti kekurangan tenaga pendidik tentu masih perlu diatasi melalui kebijakan lanjutan, namun fondasi yang telah diletakkan menunjukkan arah yang tepat. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, sinergi dengan daerah, serta pengawasan publik akan menentukan sejauh mana Sekolah Rakyat mampu mengubah wajah pendidikan Papua. Pada titik inilah, kebijakan ini layak didukung sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan Papua yang lebih setara, berdaya, dan bermartabat.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua menunjukkan wajah nyata kehadiran negara dalam menjawab persoalan mendasar pembangunan manusia, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang tidak ringan. Program ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkan strategi jangka panjang pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, implementasi MBG di Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua induk memperlihatkan konsistensi arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjadikan gizi sebagai fondasi pembangunan nasional.

Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka ke SMAN 1 Wamena pada Januari 2026 menjadi penegasan bahwa pemerintah pusat tidak hanya merumuskan kebijakan dari balik meja, tetapi juga memastikan langsung pelaksanaannya di lapangan. Kehadiran Wapres di sekolah tersebut memperlihatkan komitmen negara untuk mengawal mutu layanan MBG, mulai dari ketersediaan bahan pangan, proses distribusi, hingga penerimaan siswa. Interaksi Wapres dengan peserta didik mencerminkan pendekatan humanis pemerintah dalam mendengar langsung suara penerima manfaat, termasuk masukan terkait kualitas dan variasi menu.

Di Papua Pegunungan, Badan Gizi Nasional menetapkan nilai satu porsi MBG sekitar Rp35.000, angka yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menyesuaikan standar gizi dengan kondisi wilayah. Paket makanan yang diterima siswa di Wamena memperlihatkan komposisi gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, serta buah. Fakta ini menegaskan bahwa MBG tidak dijalankan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal, melainkan dirancang adaptif untuk menjawab kebutuhan riil anak-anak Papua yang selama ini rentan berangkat ke sekolah tanpa asupan gizi memadai.

Dari sisi satuan pendidikan, Kepala SMA Negeri 1 Wamena, Yosep Suryo Wibisono menilai pelaksanaan MBG sejak awal pencanangan berjalan positif dan diterima baik oleh mayoritas siswa. Ia juga memandang dinamika di lapangan, termasuk masih adanya sebagian kecil orang tua yang bersikap hati-hati, sebagai tantangan yang wajar dalam program berskala besar. Pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat menjadi bagian penting dari proses membangun kepercayaan, dan hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik maupun kekhawatiran publik.

Secara kelembagaan, penguatan MBG juga tampak dari perluasan sasaran penerima manfaat. Di Papua Barat, Badan Gizi Nasional tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga kelompok 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Koordinator BGN Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pencegahan stunting pada fase krusial kehidupan. Perluasan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, sehingga memperlihatkan tata kelola program yang terukur dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, distribusi MBG bagi kelompok 3B di Manokwari telah berlangsung sejak pertengahan 2025 dengan dukungan data lintas lembaga. Sinergi antara BGN, BKKBN, dan jejaring posyandu menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran. Tantangan pembaruan data yang dihadapi justru menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga akurasi, bukan sekadar mengejar angka penyaluran. Pendekatan ini menempatkan MBG sebagai program berbasis data dan kolaborasi, bukan kebijakan seremonial.

Di tingkat operasional, peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi tulang punggung distribusi. Kepala SPPG Kodim Manokwari, Widayanti menerangkan bahwa pola penyaluran diatur secara terjadwal dan fleksibel, dengan kombinasi makanan basah dan kering untuk menjamin kontinuitas asupan gizi. Skema ini memperlihatkan kemampuan adaptasi pemerintah terhadap kondisi lapangan, sekaligus memastikan bahwa keterbatasan logistik tidak mengorbankan kualitas layanan.

Dampak positif MBG juga dirasakan langsung oleh sekolah-sekolah di wilayah perkotaan Papua. Di Jayapura, Kepala SMP Negeri 2 Jayapura, Dorthea Carolien Enok menilai program ini berjalan lancar sejak diterima pada November 2025 dan telah menjangkau hampir seluruh peserta didik. Ia memandang MBG sebagai bentuk perhatian nyata negara terhadap pendidikan anak-anak Papua, sekaligus faktor pendukung meningkatnya konsentrasi belajar dan semangat siswa di kelas. Apresiasi yang datang dari orang tua dan siswa memperkuat legitimasi sosial program ini.

Secara lebih luas, MBG di Papua tidak dapat dilepaskan dari agenda besar pemerintahan Prabowo–Gibran dalam membangun keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Gizi yang tercukupi sejak usia sekolah hingga fase awal kehidupan menjadi investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak instan, tetapi menentukan kualitas generasi mendatang. Di wilayah seperti Papua, kebijakan ini memiliki makna strategis karena langsung menyentuh akar persoalan ketimpangan.

Ke depan, tantangan tentu masih ada, mulai dari variasi menu, perluasan jangkauan, hingga penguatan edukasi gizi kepada masyarakat. Namun, dengan kerangka kebijakan yang jelas, dukungan anggaran yang memadai, serta keterlibatan aktif pemerintah pusat dan daerah, MBG memiliki fondasi kuat untuk terus berkembang. Program ini menunjukkan bahwa negara hadir bukan hanya melalui simbol, tetapi melalui piring makan yang bergizi di hadapan anak-anak Papua, sebagai bekal menuju masa depan yang lebih setara dan bermartabat.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Wamena — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (14/1).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan langsung oleh para siswa, khususnya di wilayah pegunungan Papua.

Kunjungan ke SMA Negeri 1 Wamena merupakan bagian dari agenda kerja Wapres di hari kedua di Wamena. Sebelumnya, Wapres meninjau aktivitas perekonomian masyarakat di Pasar Putikelek untuk melihat stabilitas harga dan perputaran ekonomi lokal.

Didampingi Pj Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan Bupati Jayawijaya Atenius Murip, Wapres menyapa para pedagang serta Mama-mama Papua yang berjualan di pasar tradisional tersebut.

Di SMA Negeri 1 Wamena, Wapres berdialog langsung dengan kepala sekolah, para guru, serta siswa penerima manfaat MBG. Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik menjadi fondasi penting bagi anak-anak agar dapat belajar secara optimal, tumbuh sehat, dan memiliki kesiapan untuk menjadi generasi penerus pembangunan di daerahnya.

Kepala SMA Negeri 1 Wamena, Yosep Suryo Wibisono, menyampaikan bahwa MBG telah dilaksanakan sejak awal pencanangan oleh Presiden dan mendapat respons positif dari siswa.

“Sejak dicanangkan oleh Bapak Presiden, kami sudah langsung melaksanakan program ini. Secara umum anak-anak sangat antusias. Kalau MBG terlambat, mereka pasti bertanya dan menunggu,” ujar Yosep.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat keluhan serius dari siswa terkait pelaksanaan MBG.

“Keluhan pada prinsipnya tidak ada. Ada yang bilang porsinya cukup, ada juga yang bilang sedikit, tapi secara umum sudah baik dan anak-anak suka,” katanya.

Salah satu siswa kelas XI, Yomanche Kayame, mengaku senang sekolahnya dikunjungi Wapres dan merasakan langsung manfaat MBG.

“Senang sekali. Terima kasih karena sudah mengunjungi kami di SMA Negeri 1 Wamena,” ujarnya.

Program MBG di Papua Pegunungan resmi diluncurkan pada 17 Maret 2025 di Kabupaten Jayawijaya dan menjangkau sekitar 3.500 siswa dari sekitar 20 sekolah di Distrik Wamena.

Program yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini menetapkan nilai satu porsi MBG sekitar Rp35.000 dengan dukungan lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi distribusi dan keamanan pangan guna memastikan program berjalan aman dan berkualitas. #

PAPUA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan peran strategisnya dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia di Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan MBG di SMA Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak-anak di wilayah pegunungan.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres berdialog dengan kepala sekolah, guru, serta para siswa penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik menjadi kunci utama agar anak-anak Papua dapat belajar secara optimal, tumbuh sehat, dan memiliki daya saing untuk membangun daerahnya di masa depan.

Oleh: Loa Murib

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam menjamin hak dasar anak-anak atas gizi yang layak dan berkeadilan. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan dasar, khususnya di wilayah pegunungan, kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai ketimpangan kualitas sumber daya manusia. MBG tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan makan harian, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Papua agar mampu tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing setara dengan anak-anak di wilayah lain.

Komitmen tersebut tercermin dari peninjauan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap pelaksanaan MBG di SMA Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden menegaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik merupakan fondasi utama bagi anak-anak untuk dapat belajar secara optimal, tumbuh dengan kondisi kesehatan yang prima, serta mempersiapkan diri menjadi generasi penerus yang kelak berkontribusi membangun daerahnya sendiri. Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan program unggulan pemerintah ini berjalan sesuai tujuan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para siswa, khususnya di wilayah dengan tantangan akses seperti Papua Pegunungan.

Pelaksanaan MBG di sekolah tersebut juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas dan standar gizi. Menu yang disajikan kepada para siswa mencerminkan prinsip gizi seimbang, dengan kombinasi protein, sayuran, serta buah sebagai pelengkap nutrisi. Pendekatan ini menandakan bahwa MBG dirancang secara terukur dan tidak bersifat seremonial. Pemerintah memahami bahwa kualitas asupan gizi berpengaruh langsung terhadap konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, dan perkembangan fisik serta kognitif anak-anak usia sekolah.

Dari sisi pelaksana pendidikan, Kepala SMA Negeri 1 Wamena Yosep Suryo Wibisono menyampaikan bahwa program MBG telah dijalankan sejak awal pencanangan oleh Presiden Prabowo Subianto dan secara umum mendapatkan respons yang sangat positif dari para siswa. Antusiasme tersebut terlihat dari tingginya perhatian siswa terhadap keberlangsungan program, bahkan mereka secara aktif menanyakan ketika distribusi makanan mengalami keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa MBG telah menjadi bagian penting dari aktivitas sekolah dan memberi dampak nyata bagi keseharian peserta didik.

Meski demikian, Yosep juga mengakui adanya dinamika kecil dalam pelaksanaan, seperti perbedaan persepsi siswa terkait porsi makanan. Namun secara umum, tidak terdapat keluhan berarti dan mayoritas siswa menerima program ini dengan baik. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa MBG berjalan sesuai harapan dan mampu menjawab kebutuhan dasar siswa di lingkungan sekolah. Tantangan lain yang masih dihadapi adalah kekhawatiran sebagian kecil orang tua terhadap program tersebut, yang dinilai sebagai hal wajar dalam proses awal implementasi kebijakan baru. Oleh karena itu, upaya membangun kepercayaan publik menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Langkah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi distribusi dan keamanan pangan patut diapresiasi. Pengawasan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar pelaksanaan MBG tidak hanya menjangkau sasaran, tetapi juga terjamin dari sisi keamanan dan kualitas. Dengan sistem pengawasan yang ketat, kekhawatiran masyarakat dapat diminimalkan dan kepercayaan terhadap program semakin menguat. Hal ini penting mengingat MBG menyasar kelompok usia rentan yang membutuhkan perlindungan maksimal.

Secara struktural, pelaksanaan MBG di Papua Pegunungan menunjukkan pendekatan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi wilayah. Nilai satu porsi MBG yang ditetapkan lebih tinggi mencerminkan pemahaman pemerintah terhadap tantangan logistik dan distribusi di daerah pegunungan. Dukungan Badan Gizi Nasional sebagai koordinator program serta keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tersebut memperlihatkan bahwa MBG dijalankan dengan sistem yang terencana dan berkelanjutan. Program ini telah menjangkau ribuan siswa dari puluhan sekolah, menjadi bukti nyata bahwa kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif hingga ke daerah terpencil.

Lebih jauh, MBG memiliki makna strategis dalam konteks pembangunan Papua. Pemenuhan gizi anak sekolah merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara simultan. Dengan kondisi fisik yang lebih baik, siswa dapat mengikuti proses belajar dengan lebih fokus dan konsisten. Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya sumber daya manusia Papua yang lebih unggul, produktif, dan siap berperan dalam pembangunan daerahnya sendiri.

Ke depan, konsistensi pelaksanaan dan perluasan jangkauan MBG harus terus dijaga. Pemerintah perlu memastikan program ini menjangkau lebih banyak sekolah, terutama di wilayah pegunungan dan kelompok rentan lainnya. MBG harus dipandang sebagai investasi strategis negara dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dengan keberlanjutan kebijakan, pengawasan yang ketat, serta dukungan masyarakat, MBG berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan gizi nasional.

Pada akhirnya, pelaksanaan MBG di Papua menegaskan bahwa negara hadir hingga ke Bumi Cenderawasih dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Komitmen pemerintah pusat, dukungan pemerintah daerah, serta keterlibatan sekolah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Keadilan gizi yang diwujudkan hari ini merupakan fondasi bagi Papua yang lebih sehat, berdaya, dan setara dalam perjalanan menuju Indonesia maju.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Perluasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang kini mulai menyasar kelompok lansia mendapat sambutan positif dari berbagai lapisan masyarakat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan kelompok usia lanjut memperoleh akses pangan bergizi yang berkelanjutan. Selama ini, MBG lebih dikenal sebagai intervensi gizi untuk anak-anak, namun perluasan sasaran kepada lansia menunjukkan pendekatan pembangunan manusia yang lebih menyeluruh dan berkeadilan lintas generasi.

Program MBG bagi lansia dirancang dengan pendekatan berbasis kebutuhan spesifik usia lanjut. Asupan makanan tidak hanya memperhatikan kecukupan kalori, tetapi juga keseimbangan zat gizi makro dan mikro yang sesuai dengan kondisi fisiologis lansia. Menu yang disiapkan memperhitungkan tekstur makanan agar mudah dikonsumsi. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perluasan MBG tidak dilakukan secara seragam, melainkan adaptif terhadap karakteristik penerima manfaat.

Sambutan positif terhadap kebijakan ini juga muncul karena MBG dinilai mampu meringankan beban ekonomi keluarga. Banyak lansia yang bergantung pada anggota keluarga atau hidup dengan pendapatan terbatas. Ketersediaan makanan bergizi secara rutin membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus memastikan lansia tetap memperoleh asupan yang layak. Dalam konteks ini, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program gizi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah akan memberikan MBG untuk lebih dari 100.000 lansia berusia di atas 75 tahun dan 36.000 penyandang disabilitas pada 2026. Selain memberikan paket makanan senilai Rp15.000 per porsi itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyediakan pengasuh (caregiver) untuk merawat para lansia. Pemerintah menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar bantuan konsumtif, tetapi merupakan bagian dari strategi pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Selain aspek ekonomi, manfaat kesehatan menjadi sorotan utama. Pemenuhan gizi yang baik pada lansia berkontribusi pada pencegahan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Pola makan seimbang juga berperan dalam menjaga fungsi kognitif, mengurangi risiko frailty, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, MBG bagi lansia memiliki potensi jangka panjang dalam menekan beban pembiayaan kesehatan nasional melalui upaya promotif dan preventif.

Implementasi MBG untuk lansia juga mendorong sinergi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan fasilitas kesehatan, dapur umum, serta pelaku usaha lokal untuk memastikan distribusi makanan berjalan efektif dan tepat sasaran. Keterlibatan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan pangan dan pengolahan makanan menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal.

Dari sisi sosial, program ini memperkuat nilai kepedulian dan penghormatan terhadap lansia. Masyarakat melihat bahwa negara hadir tidak hanya untuk generasi muda, tetapi juga bagi mereka yang telah berkontribusi sepanjang hidupnya. Hal ini menumbuhkan rasa keadilan sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Lansia yang mendapatkan perhatian melalui program MBG cenderung merasa lebih dihargai dan diperhatikan, yang berdampak positif pada kesehatan mental dan psikologis mereka.

Perluasan MBG juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang menekankan prinsip no one left behind. Dengan memasukkan lansia sebagai kelompok penerima manfaat, kebijakan ini memastikan bahwa pembangunan gizi tidak bersifat eksklusif. Upaya pemenuhan gizi lintas usia menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat sejak dini hingga usia lanjut. Pendekatan siklus hidup ini memperlihatkan visi jangka panjang pemerintah dalam pembangunan manusia.

Dalam pelaksanaannya, kualitas menjadi perhatian utama. Standar gizi dan keamanan pangan diterapkan secara ketat untuk memastikan makanan yang diterima lansia aman dan bermanfaat. Pengawasan dilakukan secara berlapis mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi. Hal ini penting mengingat lansia memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap penyakit akibat pangan.

Associate Professor Monash University Indonesia bidang Kesehatan Publik, Grace Wangge mengatakan pihaknya menyambut hal baik program ini, dengan catatan ada beberapa aspek penting dalam pemberian MBG pada lansia yang harus diperhatikan. Misalnya tekstur, rasa, dan cara pemberian MBG oleh caregiver nya.

Tantangan tentu masih ada, terutama terkait distribusi di wilayah terpencil dan keberagaman kondisi lansia. Namun, respon positif masyarakat menunjukkan bahwa program ini memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dukungan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan mekanisme pelaksanaan, memperluas cakupan, dan menyesuaikan program dengan kebutuhan di lapangan.

Ke depan, perluasan MBG bagi lansia diharapkan dapat terintegrasi dengan layanan kesehatan primer dan program kesejahteraan sosial lainnya. Sinergi ini memungkinkan pemantauan status gizi dan kesehatan lansia secara lebih komprehensif. Dengan data yang terintegrasi, intervensi dapat dilakukan lebih tepat sasaran, termasuk penyesuaian menu bagi lansia dengan kondisi kesehatan tertentu. Pendekatan holistik ini akan memperkuat efektivitas program dalam jangka panjang.

Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan telah menampung usulan program MBG lansia, yang juga diberikan untuk penyandang disabilitas hingga anak jalanan. Prasetyo mengatakan akan mengkaji usulan tersebut, dan memastikan pemerintah menerima segala masukan dan usulan terkait program pemerintah.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Oleh: Lilis Anggina Sari*

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam membangun kesejahteraan sosial yang inklusif melalui penyiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilengkapi dengan pendampingan bagi lansia. Kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara utuh dalam menjawab tantangan peningkatan kualitas hidup warga lanjut usia, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan. Di tengah meningkatnya jumlah penduduk lansia, langkah pemerintah ini menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap kelompok usia lanjut sebagai bagian penting dari pembangunan nasional yang berkeadilan.

Program MBG bagi lansia bukan sekadar perluasan sasaran bantuan pangan, melainkan sebuah transformasi kebijakan sosial yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Pemerintah memahami bahwa persoalan lansia tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makan, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, perawatan, dan keberlanjutan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kehadiran pendamping atau caregiver dalam skema baru MBG menjadi terobosan penting yang menempatkan aspek kemanusiaan sebagai fondasi kebijakan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa MBG bagi lansia terlantar berusia di atas 75 tahun dan penyandang disabilitas telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan ditargetkan menjangkau lebih dari 100 ribu penerima manfaat. Dukungan penuh dari Presiden menunjukkan bahwa program ini merupakan prioritas nasional yang dirancang secara serius dan berjangka panjang. Dengan jaminan makanan bergizi dua kali sehari, pemerintah berupaya memastikan bahwa lansia tetap mendapatkan asupan nutrisi yang memadai untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan di usia lanjut.

Pendekatan yang dilakukan Kementerian Sosial melalui MBG plus pendampingan mencerminkan perubahan paradigma dalam kebijakan sosial. Program permakanan yang sebelumnya telah berjalan kini ditingkatkan menjadi layanan yang lebih komprehensif dengan standar yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Pendampingan harian oleh caregiver tidak hanya membantu dalam hal perawatan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman, perhatian, dan kepedulian sosial yang sangat dibutuhkan oleh lansia yang hidup sendiri. Dengan demikian, negara hadir tidak hanya sebagai penyedia bantuan, tetapi sebagai mitra kehidupan bagi warganya.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memasuki fase penajaman dan perluasan dampak kebijakan sosial pada 2026. Kementerian Sosial menempatkan MBG lansia dan disabilitas sebagai agenda baru yang melengkapi berbagai transformasi kebijakan lainnya, mulai dari penguatan bantuan sosial berkelanjutan, revitalisasi pusat kesejahteraan sosial, hingga pengembangan care economy. Seluruh kebijakan tersebut dirancang untuk saling terhubung dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang tangguh.

Pemerintah juga menunjukkan keterbukaan dan sikap responsif terhadap masukan publik dalam penyempurnaan program MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan saran dan catatan terkait pelaksanaan program-program sosial. Sikap ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan adaptif, di mana kebijakan tidak berjalan secara sepihak, melainkan terus disempurnakan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Perluasan cakupan MBG yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 semakin menegaskan keseriusan pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi bagi seluruh kelompok rentan. Selain lansia dan penyandang disabilitas, anak usia sekolah yang putus sekolah juga resmi masuk dalam daftar penerima manfaat. Kebijakan ini memperlihatkan keberanian pemerintah untuk menutup celah-celah perlindungan sosial dan memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam konteks pelaksanaan di daerah, koordinasi lintas lembaga terus diperkuat untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah pusat mendorong sinergi antara Kementerian Sosial, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, serta satuan pelayanan pemenuhan gizi. Pendekatan berbasis data dan keterlibatan tenaga ahli gizi menjadi landasan penting agar makanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan spesifik lansia dan penyandang disabilitas, sekaligus menjaga standar kualitas layanan.

Program MBG plus pendampingan bagi lansia juga memiliki dampak strategis dalam jangka panjang. Dengan menjaga kondisi gizi dan kesehatan lansia sejak dini, pemerintah turut berkontribusi dalam menekan risiko penyakit kronis dan ketergantungan layanan kesehatan yang lebih mahal di kemudian hari. Investasi sosial ini tidak hanya berdampak pada individu penerima manfaat, tetapi juga pada ketahanan sistem kesehatan nasional dan kesejahteraan keluarga secara luas.

Secara keseluruhan, kebijakan Pemerintah Menyiapkan MBG Plus Pendampingan untuk Lansia merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi. Program ini menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup manusia di setiap tahap usia. Dengan pendekatan yang inklusif, terencana, dan berkelanjutan, MBG lansia menjadi simbol kehadiran negara yang peduli, adil, dan bertanggung jawab dalam menjaga martabat warganya hingga usia lanjut.

*Penulis merupakan Konsultan Program Perlindungan Sosial

[ed]

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, terutama para lansia terlantar. Pemberian porsi nutrisi khusus bagi lansia dinilai dapat membantu menjaga kesehatan dan kualitas hidup mereka di usia senja.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, program MBG akan menyasar lansia terlantar berusia di atas 75 tahun. Berdasarkan data sementara, terdapat lebih dari 100.000 lansia yang masuk kategori penerima manfaat. Jumlah tersebut masih dapat bertambah seiring pemutakhiran data oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Untuk lansia terlantar usia di atas 75 tahun ada lebih dari 100 ribu. Memang belum banyak dan masih kami proses,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan, program ini telah mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Selain bantuan makanan bergizi, pemerintah juga menyiapkan pendampingan melalui para care giver atau pengasuh.

“Sudah disetujui Presiden. Jadi selain mengantarkan makanan bergizi, para pengasuh juga akan memberikan perawatan dan pendampingan, karena rata-rata lansia ini hidup sendiri,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, pendekatan layanan ini merupakan bagian dari transformasi sosial yang lebih holistik. Pemenuhan gizi dianggap tidak cukup hanya dengan memberikan kalori, tetapi harus memastikan lansia menerima nutrisi lengkap sesuai kebutuhan kesehatannya.

“Ini adalah langkah penting menuju peningkatan kualitas hidup kelompok rentan di Indonesia,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan turut memperkuat peran keluarga sebagai pendamping utama lansia. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes RI, dr Imran Pambudi, MPHM, menjelaskan bahwa mayoritas pendamping lansia di Indonesia masih berasal dari anggota keluarga.

“Lebih dari 80 persen caregiver lansia di Indonesia adalah keluarga. Berbeda dengan di Amerika dan Eropa,” kata Imran.

Oleh karena itu, Kemenkes mendorong edukasi kesehatan lansia tidak hanya untuk pendamping profesional, tetapi terutama bagi keluarga yang merawat lansia di rumah. Menurut Imran, budaya Asia yang menempatkan keluarga sebagai pusat dukungan membuat peran ini sangat penting.

“Kita perlu sosialisasi karena sebagian besar mereka mengurus lansia. Meski nursing home di sini bagus, budaya kita tidak seperti itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, keluarga di banyak negara Asia, termasuk Indonesia dan China, cenderung enggan menitipkan orang tua di tempat perawatan.

“Keluarga memiliki peran sentral baik secara fisik, emosional, maupun sosial,” ucapnya.

Pemerintah berharap porsi nutrisi MBG yang dipadukan dengan pendampingan keluarga dan care giver dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi lansia. Dengan dukungan ini, kualitas hidup para lansia diharapkan meningkat secara signifikan.