Arsip Tahunan: 2026

Makassar – Pemerintah memastikan pasokan energi nasional, khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan _liquefied petroleum gas_ (LPG), tetap terjaga menjelang perayaan Idulfitri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan libur Lebaran dapat terpenuhi dengan baik di berbagai wilayah Indonesia.

PT Pertamina Patra Niaga bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan peninjauan ke sejumlah infrastruktur energi di Sulawesi Selatan menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pasokan dan keandalan distribusi energi selama masa Ramadan dan Lebaran.

“Kami dari tim Satgas Ramadan Idulfitri dari ESDM datang ke Kota Makassar ini untuk melihat ketersediaan tentunya BBM, juga nanti listrik dan elpiji supaya meyakinkan bahwa seluruh infrastruktur dan pasokan aman untuk menghadapi Idulfitri di mana arus mudik juga menuju wisata pastinya sangat tinggi,” ujar Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Investasi dan Ekonomi, Muhammad Mahmud Azhar Lubis.

Peninjauan dilakukan di sejumlah infrastruktur energi strategis, antara lain Aviation Fuel Terminal (AFT) Hasanuddin, Integrated Terminal Makassar, Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Patra Trading, serta SPBU 74.901.15 Samratulangi. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemantauan Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri untuk memastikan pasokan BBM, LPG, dan avtur tetap terjaga.

Mahmud mengatakan bahwa hasil pengecekan di lapangan menunjukkan kondisi pasokan energi dalam keadaan aman dan mencukupi.

“Tadi sudah kita cek ketersediaan LPG, BBM cukup. Jadi kami harapkan konsumen pun merasa aman dan tidak perlu menyimpan stok banyak-banyak (tidak perlu _panic buying),_ ” kata Mahmud.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso mengatakan perusahaan telah membentuk Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri 2026 guna memastikan layanan energi bagi masyarakat tetap berjalan optimal selama periode libur keagamaan tersebut.

“Kami telah membentuk Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri dan tentu kita memastikan bahwa layanan kita selama Ramadan dan Idulfitri ini akan tercukupi. Kita ingin memastikan teman-teman yang sedang berlibur bisa terlayani dengan baik,” jelas Alimuddin.

Mahmud menambahkan Integrated Terminal Makassar memiliki peran penting dalam menopang distribusi energi di kawasan Indonesia Timur.

“Hampir 60% _backbone supply_ BBM itu dari Timur, khusus di Sulawesi dari sini,” ungkap Alimuddin.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis kebutuhan energi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri dapat terpenuhi dengan baik. Sinergi antara pemerintah, BUMN energi, serta masyarakat diharapkan mampu menjaga kelancaran distribusi dan memastikan perayaan Lebaran berlangsung aman, nyaman, dan lancar di seluruh Indonesia.

Jakarta – Pemerintah memastikan kesiapan sektor energi nasional menjelang perayaan Idulfitri dengan menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan aman dan nyaman tanpa gangguan pasokan energi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyatakan masih memiliki waktu hingga akhir bulan ini untuk menyiapkan mitigasi dampak kenaikan harga dan pengetatan pasokan minyak dunia terhadap cadangan bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air.

“Kita masih ada waktu sampai akhir Maret. Kita masih bisa menghadapi ini, walaupun tadi pagi saya rapat di kantor sudah mulai ada April nih ada sedikit pemikiran yang harus effort, extra effort. Karena kita menyiapkan April itu sekarang, kalau sekarang kondisi yang tidak stabil, tidak bisa kita manfaatkan, maka April ini kita menghadapi masa-masa sulit,” kata Laode.

Laode mengungkapkan sejumlah negara di Asia Tenggara sudah menghadapi masa sulit tersebut sumber minyak sejak Maret, sementara Indonesia diklaim sudah mengamankan seluruh pasokan BBM dan minyak mentah untuk bulan ini.

Dengan begitu, dia mengklaim Kementerian ESDM bakal melakukan usaha ekstra untuk memastikan stok komoditas energi nasional tidak menurun secara drastis dan menimbulkan masalah selepas Idulfitri.

“Nah, kita sedang berpikir juga untuk setelah Maret, bagaimana prosesnya sedang kita lakukan inovasi-inovasi agar nanti kebutuhan dari komoditas yang saya bacakan tadi tidak menurun secara drastis dan menimbulkan masalah pada April dan ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah Pertamina Patra Niaga, Taufiq Kurniawan, mengatakan pihaknya telah mengantisipasi kenaikan kebutuhan BBM sejak Ramadan hingga Idulfitri.

“Dan di seluruh wilayah Jawa Tengah dan DIY kami pastikan aman, kami telah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi konsumsi mulai momen Ramadan sampai pada saat nanti Idulfitri,” kata Taufiq.

Untuk mendukung kelancaran arus mudik, Pertamina menyiagakan 40 SPBU di jalur nontol yang beroperasi 24 jam. Selain itu, disiapkan pula SPBU kantong dan layanan motoris untuk mengantisipasi lonjakan permintaan maupun antrean kendaraan, khususnya di jalur tol.

“Kemudian ada SPBU siaga di jalur nontol, itu ada 40 SPBU yang buka 24 jam, untuk mengantisipasi para pemudik. Kemudian ada mobile storage atau kantong BBM yang diperbantukan untuk memangkas jarak suplai waktu tempuh,” ujarnya.

Langkah mitigasi ini diharapkan mampu menjaga kelancaran distribusi energi serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat merayakan lebaran.

Oleh : Ricky Rinaldi

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H, kebutuhan energi masyarakat meningkat seiring dengan melonjaknya mobilitas mudik dan aktivitas ekonomi. Pemerintah memastikan stabilitas pasokan energi, seperti bahan bakar minyak (BBM) hingga LPG tetap terjaga di tengah konflik global, agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Namun di sisi lain, kesadaran publik untuk menggunakan energi secara bijak juga menjadi kunci penting agar keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan energi tetap terpelihara.

Energi memiliki peran strategis dalam menggerakkan berbagai sektor kehidupan. Transportasi darat, laut, dan udara yang mengangkut jutaan pemudik membutuhkan pasokan bahan bakar yang terjamin. Di sisi lain, distribusi bahan pangan dari sentra produksi menuju berbagai daerah juga sangat bergantung pada kelancaran pasokan energi. Oleh karena itu, pengelolaan energi menjelang Lebaran harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan koordinasi lintas sektor yang kuat.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memandang ketahanan energi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Pasokan energi yang stabil memberikan fondasi penting bagi kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam momentum Lebaran yang melibatkan mobilitas besar-besaran, kesiapan sistem energi menjadi salah satu indikator penting kemampuan negara dalam mengelola kebutuhan strategis masyarakat.

Pemerintah memastikan bahwa cadangan energi nasional berada dalam kondisi yang memadai untuk menghadapi peningkatan konsumsi selama periode Lebaran. Pemantauan terhadap stok bahan bakar minyak, gas, serta pasokan listrik dilakukan secara intensif untuk memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke berbagai daerah. Sistem pemantauan berbasis data memungkinkan pemerintah mengambil langkah cepat apabila terjadi lonjakan permintaan di wilayah tertentu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa kesiapan infrastruktur energi menjadi prioritas dalam menghadapi periode mobilitas tinggi seperti Lebaran. Pemerintah bersama badan usaha energi memastikan terminal penyimpanan, jaringan distribusi, serta fasilitas penyaluran energi beroperasi secara optimal. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi tanpa gangguan.

Selain menjaga ketersediaan stok, stabilitas distribusi juga menjadi perhatian utama. Sistem logistik energi diperkuat agar penyaluran bahan bakar dan pasokan listrik dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. Penguatan distribusi ini penting untuk menghindari potensi kelangkaan di daerah yang mengalami lonjakan mobilitas masyarakat.

Ketahanan energi juga berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi nasional. Ketika pasokan energi terjaga dengan baik, aktivitas produksi, distribusi, dan perdagangan dapat berlangsung tanpa hambatan berarti. Hal ini membantu menjaga stabilitas harga berbagai kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat menjelang Hari Raya.

Momentum Lebaran juga memperlihatkan bagaimana energi menjadi tulang punggung berbagai aktivitas sosial masyarakat. Dari perjalanan mudik hingga kegiatan ibadah dan silaturahmi, semuanya bergantung pada kelancaran sistem energi nasional. Karena itu, pengelolaan energi pada periode ini tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga pada pelayanan publik yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung.

Dalam perspektif yang lebih luas, ketahanan energi juga mencerminkan kapasitas negara dalam mengelola sumber daya strategis secara efektif. Negara dengan sistem energi yang kuat mampu menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan dalam berbagai situasi, termasuk ketika terjadi lonjakan konsumsi musiman seperti pada periode Lebaran. Oleh karena itu, penguatan tata kelola energi harus terus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional.

Upaya menjaga ketahanan energi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan. Penggunaan energi secara bijak serta menghindari pembelian berlebihan dapat membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan energi di lapangan.

Selain itu, komunikasi publik yang jelas mengenai kondisi pasokan energi menjadi bagian penting dalam menjaga ketenangan masyarakat. Informasi yang akurat membantu masyarakat memahami bahwa sistem energi nasional berada dalam kondisi terkendali. Dengan demikian, potensi kekhawatiran yang tidak berdasar dapat diminimalkan.

Kerja sama antara pemerintah, badan usaha energi, serta aparat terkait menjadi fondasi penting dalam memastikan kesiapan sistem energi nasional. Koordinasi yang kuat memungkinkan pengawasan distribusi dilakukan secara efektif serta memastikan respons cepat terhadap berbagai situasi yang mungkin muncul selama periode Lebaran.

Lebaran merupakan momentum kebersamaan yang memiliki nilai sosial dan spiritual yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Negara berkepentingan memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merayakan hari besar ini dengan rasa aman dan nyaman. Ketersediaan energi yang stabil menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kondisi tersebut.

Dengan cadangan energi yang memadai, sistem distribusi yang terjaga, serta partisipasi masyarakat dalam penggunaan energi secara bijak, ketahanan energi nasional dapat dipertahankan dengan baik. Ketika seluruh elemen bangsa bekerja bersama, berbagai aktivitas menjelang Lebaran dapat berlangsung lancar tanpa gangguan berarti.

Pada akhirnya, menjaga ketahanan energi bukan sekadar tugas teknis pengelolaan sumber daya, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Dalam momentum penting seperti Lebaran, energi yang tersedia secara stabil menjadi fondasi yang memungkinkan masyarakat merayakan kebersamaan dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan.

)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah memastikan perekonomian nasional tetap kuat meski dunia menghadapi eskalasi konflik geopolitik dan ketidakpastian global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN berperan sebagai _shock absorber_ untuk meredam guncangan ekonomi dan menjaga stabilitas dari tekanan eksternal. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta pada 11 Maret 2026 lalu, sekaligus memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia.

“Sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026. Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, kita akan tentunya mengatur APBN, tapi kita semua dalam berawal dari posisi yang kuat APBN-nya. Jadi teman-teman gak usah khawatir,” ujar Purbaya.

Kinerja APBN hingga akhir Februari 2026 menunjukkan tren yang positif. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target tahunan dan tumbuh 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak bahkan meningkat signifikan dengan pertumbuhan 30,4 persen secara tahunan.

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp493,8 triliun atau sekitar 12,8 persen dari total pagu anggaran, meningkat 41,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun. Meski demikian, defisit APBN masih berada dalam batas aman yakni Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar global dengan memperkuat fundamental ekonomi nasional.

“Selama fondasi ekonomi kita bagus, mengendalikan rupiah lebih mudah dibandingkan jika kondisi ekonomi sedang tidak baik,” ujar Purbaya.

Menanggapi kenaikan harga minyak dunia, ia menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menyerap tekanan tersebut.

“Kita masih aman, masih kuat. Kenaikan ini baru terjadi beberapa hari,” ujarnya.

Perhitungan subsidi energi dalam APBN menggunakan asumsi harga minyak rata-rata tahunan sehingga fluktuasi harga jangka pendek belum berdampak signifikan terhadap anggaran negara. Dengan indikator tersebut, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia tetap stabil dan tangguh menghadapi dinamika global.

“Jadi secara keseluruhan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali, menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Purbaya.

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat. Pemerintah memastikan bahwa stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disiplin, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN Indonesia saat ini menunjukkan kinerja yang solid dan mampu berfungsi sebagai **shock absorber** di tengah gejolak ekonomi global. Konflik geopolitik yang memicu fluktuasi harga energi dan pasar keuangan dunia memang memberikan tekanan terhadap banyak negara, namun fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap berada dalam kondisi yang sangat kuat.

Salah satu indikator yang menunjukkan stabilitas tersebut terlihat dari perkembangan harga minyak mentah Indonesia. Hingga Maret 2026, rata-rata harga Indonesian Crude Price (ICP) berada di level sekitar USD68 per barel. Angka ini masih berada di bawah asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar USD70 per barel. Kondisi ini menjadi sinyal positif bahwa tekanan terhadap fiskal negara masih dapat dikelola dengan baik, meskipun harga minyak mentah Brent sempat menembus level USD100 per barel di pasar global.

Stabilitas fiskal tersebut juga diperkuat oleh performa sektor riil yang menunjukkan tren penguatan signifikan. Aktivitas industri manufaktur Indonesia, misalnya, mencatatkan kinerja yang sangat menggembirakan. Indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Februari 2026 mencapai level 53,8, yang merupakan angka tertinggi dalam dua tahun terakhir. Capaian ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih baik dibandingkan sejumlah negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Australia dalam hal ekspansi sektor manufaktur.

Selain sektor industri, indikator daya beli masyarakat juga menunjukkan kondisi yang stabil. Data terbaru memperlihatkan bahwa Mandiri Spending Index meningkat hingga mencapai level 360,7 persen pada Februari 2026. Peningkatan ini mencerminkan aktivitas konsumsi masyarakat yang tetap tinggi. Hal tersebut juga diperkuat oleh pertumbuhan penjualan mobil yang mencapai dua digit, yaitu sekitar 12 persen.

Menkeu menepis berbagai anggapan yang menyebut bahwa daya beli masyarakat sedang melemah. Menurutnya, indikator kepercayaan konsumen justru menunjukkan tren yang positif. Indeks Keyakinan Konsumen tetap berada di atas level 100, yang menandakan bahwa masyarakat masih memiliki optimisme terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun prospek ekonomi ke depan.

Sementara itu, inflasi yang tercatat sebesar 4,76 persen secara tahunan pada Februari juga dinilai tidak mencerminkan tekanan harga yang permanen. Purbaya menjelaskan bahwa angka tersebut dipengaruhi oleh faktor temporer berupa **low base effect** akibat kebijakan diskon tarif listrik pada tahun sebelumnya. Jika faktor tersebut dikeluarkan dari perhitungan, tingkat inflasi sebenarnya diperkirakan hanya berada di sekitar 2,59 persen, masih berada di bawah target inflasi yang ditetapkan pemerintah.

Stabilitas ekonomi juga didukung oleh koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah penempatan kas negara sebesar Rp200 triliun di sistem perbankan. Kebijakan ini terbukti mampu menjaga likuiditas perbankan nasional sehingga penyaluran kredit kepada sektor usaha dapat berjalan lebih optimal.

Dari sisi fiskal, kinerja APBN hingga akhir Februari 2026 juga menunjukkan tren yang sangat positif. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target tahunan. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Penerimaan pajak menjadi salah satu kontributor utama dalam penguatan pendapatan negara. Hingga Februari, penerimaan pajak tercatat tumbuh sangat kuat hingga mencapai 30,4 persen secara tahunan. Peningkatan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang terus berkembang serta efektivitas kebijakan perpajakan yang semakin baik.

Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat realisasi belanja negara sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun. Belanja negara hingga akhir Februari mencapai Rp493,8 triliun atau sekitar 12,8 persen dari pagu APBN. Angka tersebut melonjak hingga 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Akselerasi belanja negara ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan bahwa stimulus ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Belanja negara yang lebih cepat diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat, mendorong aktivitas ekonomi daerah, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Meskipun belanja negara meningkat signifikan, kondisi fiskal tetap berada dalam batas yang sehat. Hingga akhir Februari 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut masih berada jauh di bawah batas defisit yang ditetapkan dalam kerangka fiskal nasional.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, APBN Indonesia kembali membuktikan perannya sebagai fondasi stabilitas ekonomi nasional. Dengan fundamental ekonomi yang kuat, koordinasi kebijakan yang solid, serta pengelolaan fiskal yang disiplin, Indonesia memiliki modal besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di masa mendatang.

*) Pemerhati ekonomi

JAKARTA – Pemerintah memastikan perekonomian Indonesia tetap berada dalam kondisi kuat dan stabil meskipun dunia tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi serta meningkatnya ketegangan geopolitik global. Sejumlah indikator ekonomi domestik pada awal tahun 2026 menunjukkan kinerja yang solid dan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi dinamika global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa perekonomian nasional saat ini berada dalam fase ekspansi yang cukup kuat, khususnya pada kuartal pertama 2026. Kondisi tersebut diyakini mampu menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah berbagai potensi tekanan global.

“Ekonomi Indonesia saat ini berada dalam fase ekspansi yang cukup kuat. Jika kita harus menghadapi dampak negatif dari gejolak ekonomi global, kita tidak perlu khawatir berlebihan. Dampak tersebut masih bisa kita kelola dengan baik ke depan,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa penguatan ekonomi tercermin dari berbagai indikator. Salah satunya adalah _Purchasing Managers’ Index (PMI)_ manufaktur yang mencapai 53,8 pada Februari 2026, menandakan sektor manufaktur berada pada zona ekspansi dan menjadi level tertinggi dalam dua tahun terakhir. Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 125,2, jauh di atas ambang optimisme di level 100.

“Belanja masyarakat menjelang Ramadan meningkat, terutama pada sektor _consumer goods,_ pendidikan, dan mobilitas. Ini menunjukkan daya beli masyarakat mulai menguat,” jelasnya.

Purbaya juga menyoroti meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang Ramadan. Hal tersebut tercermin dari Mandiri _Spending Index_ yang mencapai 360,7 poin pada Februari 2026. Meski demikian, pemerintah tetap mencermati sejumlah risiko eksternal, termasuk potensi gangguan rantai pasok global akibat meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menilai kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam koridor yang relatif aman meskipun dunia menghadapi ketidakpastian ekonomi. Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat stabilitas fiskal melalui penajaman program prioritas, peningkatan ketepatan sasaran subsidi, serta penguatan bantuan sosial produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita tidak perlu gaduh dan tidak perlu menjadi bangsa yang kagetan. Kalau melihat asumsi makro dan postur APBN tahun ini, sebenarnya masih cukup terjaga,” kata Said di Jakarta.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pasar keuangan Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah volatilitas global. Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi menyebut aktivitas perdagangan di pasar saham masih berlangsung normal.

“Sekalipun adanya respons dan volatilitas pasar, angka rata-rata nilai transaksi harian masih berada di level yang sangat tinggi,” ucap Hasan.

OJK mencatat rata-rata nilai transaksi harian di pasar saham sempat mendekati Rp30 triliun, meningkat dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya. Bahkan investor asing tercatat melakukan pembelian bersih sekitar Rp2,23 triliun sepanjang Maret 2026.

Dengan berbagai indikator tersebut, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia tetap memiliki daya tahan kuat dalam menghadapi tantangan global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan nasional. (*/rls)

Oleh: Asep Faturahman)*

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang terus berkembang. Berbagai indikator makroekonomi memperlihatkan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap kokoh meskipun dunia menghadapi tekanan dari dinamika politik internasional, fluktuasi harga energi, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara besar. Stabilitas fiskal, pertumbuhan ekonomi yang terjaga, serta kebijakan ekonomi yang dikelola secara hati-hati menjadi faktor utama yang membuat Indonesia mampu bertahan di tengah badai geopolitik global.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang solid. Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara prudent dan fleksibel sehingga mampu merespons berbagai risiko eksternal yang muncul akibat ketegangan geopolitik dunia. Pendekatan kebijakan fiskal yang berhati-hati tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ketahanan ekonomi Indonesia juga tercermin dari kinerja pertumbuhan yang tetap positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sekitar 5,11 persen, dengan akselerasi yang lebih tinggi pada triwulan IV yang mencapai sekitar 5,39 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap bergerak dinamis meskipun lingkungan global berada dalam kondisi penuh ketidakpastian. Konsumsi masyarakat, investasi, serta berbagai aktivitas ekonomi produktif terus menjadi penggerak utama pertumbuhan.

Selain pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat inflasi Indonesia juga tetap berada dalam rentang yang terkendali. Stabilitas harga tersebut menjadi bukti keberhasilan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi. Kondisi ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan stabilitas ekonomi yang relatif baik di tengah tekanan global.

Sementara itu, dalam ketegangan geopolitik dunia yang berpotensi memicu lonjakan harga energi, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif. Konflik yang terjadi di beberapa kawasan berpotensi mendorong kenaikan harga minyak internasional. Namun dengan manajemen fiskal yang hati-hati, Indonesia dinilai masih mampu menghadapi potensi kenaikan harga minyak hingga kisaran 80 hingga 90 dolar Amerika Serikat per barel tanpa mengganggu stabilitas anggaran negara.

Salah satu peluang strategis yang dimiliki Indonesia adalah momentum bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga sekitar tahun 2035 hingga 2040. Pada periode tersebut, jumlah penduduk usia produktif berada pada puncaknya sehingga berpotensi meningkatkan produktivitas nasional. Momentum ini diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas serta memperkuat basis pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih ambisius dalam jangka panjang, dengan potensi mencapai kisaran 8 persen. Target tersebut dinilai penting untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan mempercepat transformasi menuju negara maju.

Upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional juga tercermin dalam perencanaan APBN 2026. Pemerintah merancang anggaran negara yang berfokus pada peningkatan produktivitas nasional, pembangunan jangka panjang, serta perlindungan sosial bagi masyarakat. Total belanja negara diperkirakan mencapai sekitar Rp3.847 triliun, dengan penerimaan negara sekitar Rp3.153 triliun. Dengan struktur tersebut, defisit anggaran tetap dijaga pada kisaran 2,68 persen dari PDB, yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan fiskal yang sehat.

Optimisme terhadap perekonomian Indonesia juga terlihat pada proyeksi pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2026. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama dapat melampaui capaian pada akhir tahun sebelumnya. Aktivitas ekonomi yang meningkat selama Ramadan serta pencairan tunjangan hari raya diperkirakan memberikan dorongan signifikan terhadap konsumsi domestik. Dengan momentum tersebut, baseline pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,5 persen.

Kepercayaan internasional terhadap ketahanan ekonomi Indonesia juga tetap terjaga. Berbagai lembaga pemeringkat global masih mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level investment grade. Penilaian tersebut menjadi indikator bahwa pasar internasional masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap stabilitas ekonomi serta kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang menilai bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kuat meskipun tekanan global meningkat. Stabilitas ekonomi terlihat dari pertumbuhan yang tetap solid, inflasi yang terjaga dalam kisaran target, serta stabilitas nilai tukar rupiah yang terus diperkuat melalui berbagai instrumen kebijakan moneter.

Bank Indonesia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen. Proyeksi tersebut didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat serta stabilitas sektor eksternal yang terjaga. Cadangan devisa Indonesia yang mencapai sekitar 154,6 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir Januari 2026 juga menjadi penopang penting bagi stabilitas ekonomi nasional.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah akan terus memanfaatkan berbagai masukan dari lembaga pemeringkat internasional sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pemerintah juga terus mendorong optimalisasi sistem perpajakan melalui implementasi Coretax guna meningkatkan penerimaan negara secara lebih efektif dan transparan.

Dengan berbagai indikator positif tersebut, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat di tengah badai geopolitik global. Stabilitas fiskal yang terjaga, kebijakan moneter yang adaptif, serta dukungan sektor domestik yang kuat menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk terus menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melanjutkan transformasi ekonomi menuju negara maju.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Garut

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Penguatan tata kelola keuangan dilakukan hingga tingkat operasional dapur guna mencegah potensi kebocoran anggaran sekaligus menjaga kualitas layanan bagi para penerima manfaat.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa program MBG merupakan investasi besar negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu pengelolaannya harus bersih, transparan, dan tidak boleh ada kebocoran,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat pusat hingga pelaksana di daerah. Menurutnya, tata kelola yang kuat menjadi kunci agar program dapat berjalan berkelanjutan dan tetap dipercaya oleh masyarakat. “Kita ingin memastikan anggaran negara benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” tegasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sistem pengawasan dan pelaporan yang ketat dalam operasional MBG, termasuk pada pengelolaan dapur layanan. Ia menyebut bahwa setiap titik layanan diwajibkan menerapkan standar administrasi dan pencatatan keuangan yang transparan. “Penguatan tata kelola dilakukan dari hulu hingga hilir, termasuk pada proses pengadaan bahan pangan dan operasional dapur,” katanya.

Dadan menambahkan bahwa pemerintah juga melibatkan berbagai mekanisme pengawasan internal dan eksternal guna memastikan akuntabilitas program tetap terjaga. Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga bebas dari praktik penyimpangan. “Kami memastikan setiap proses berjalan sesuai standar agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tambahnya.

Melalui penguatan tata kelola keuangan hingga tingkat operasional, pemerintah optimistis Program MBG dapat terus berjalan secara transparan dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran publik demi keberhasilan program strategis nasional.***

Oleh : Gavin Asadit )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui program ini, negara berupaya memastikan anak-anak, ibu hamil, serta kelompok rentan memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang layak. Dengan skala yang sangat besar dan menyasar puluhan juta penerima manfaat, pemerintah menegaskan bahwa setiap rupiah dana publik yang digunakan harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran.

Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp335 triliun untuk pelaksanaan program MBG. Anggaran tersebut disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Besarnya alokasi dana tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sejak usia dini. Program ini tidak sekadar menyediakan makanan gratis, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program MBG merupakan tanggung jawab negara dalam memastikan masa depan generasi bangsa. Ia menilai intervensi negara diperlukan agar persoalan gizi anak tidak menjadi penghambat pembangunan nasional. Program ini juga dirancang agar memberikan dampak ekonomi yang luas melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.

Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa program tersebut tidak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga membuka peluang kerja di berbagai daerah. Ia menyebut program MBG berpotensi menciptakan lebih dari satu juta lapangan pekerjaan melalui jaringan dapur layanan gizi, distribusi pangan, serta sektor pendukung lainnya di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap program MBG dilakukan secara menyeluruh agar setiap tahapan berjalan sesuai standar. Menurutnya, tata kelola program dirancang sedemikian rupa agar dana negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Dadan menyatakan bahwa pengawasan tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga mencakup kualitas bahan pangan, standar keamanan makanan, hingga efisiensi penggunaan anggaran. Ia menekankan bahwa pengelolaan program dilakukan secara sistematis dari hulu hingga hilir.

Ia menjelaskan bahwa BGN membangun sistem pengawasan berlapis dengan melibatkan berbagai lembaga serta pemerintah daerah. Menurut Dadan, pendekatan tersebut penting untuk memastikan program berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pemerintah bahkan menetapkan standar pengawasan ketat yang dikenal sebagai prinsip zero defect dalam pelaksanaan program MBG. Prinsip ini menekankan bahwa kualitas makanan, keamanan pangan, serta tata kelola anggaran harus memenuhi standar tinggi agar tidak terjadi penyimpangan maupun kesalahan distribusi.

Selain pengawasan dari pemerintah pusat, pelaksanaan MBG juga melibatkan berbagai lembaga negara serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dilakukan untuk memastikan rantai pasok program berjalan efektif dari hulu hingga hilir. Mulai dari sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan, pelaku usaha mikro dan koperasi sebagai mitra dapur, hingga lembaga pendidikan sebagai titik distribusi.

Kementerian Keuangan juga memantau realisasi anggaran program secara berkala. Hingga awal 2026, program MBG telah menyerap puluhan triliun rupiah dari pagu anggaran yang tersedia. Data pemerintah menunjukkan bahwa hingga Februari 2026, realisasi belanja program telah mencapai sekitar Rp36,6 triliun atau sekitar 10,9 persen dari total anggaran yang dialokasikan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau efektivitas penggunaan anggaran program sosial strategis, termasuk MBG. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus memastikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal negara.

Pemerintah juga menilai program MBG memiliki dampak ganda bagi perekonomian nasional. Selain memperbaiki kualitas gizi masyarakat, program ini juga mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil, petani, serta pelaku industri pangan lokal. Dengan adanya kebutuhan bahan makanan dalam jumlah besar, rantai pasok pangan nasional ikut bergerak sehingga memperkuat ekonomi daerah.

Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk membangun ekosistem pangan yang lebih kuat. Program MBG diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan pasar baru bagi produk pertanian lokal. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan, tetapi juga oleh pelaku ekonomi di berbagai daerah.

Pemerintah juga menegaskan bahwa transparansi menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program ini. Sistem pelaporan digital, audit berkala, serta pengawasan publik menjadi bagian dari mekanisme yang diterapkan untuk mencegah potensi penyimpangan. Hal ini dilakukan agar dana rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Karena itu, pengawalan anggaran dari hulu hingga hilir menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap tahap pelaksanaan berjalan sesuai aturan, mulai dari pengelolaan anggaran hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Program MBG menjadi bukti bahwa dana rakyat harus dikelola dengan tanggung jawab penuh. Pemerintah menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui pengawasan yang ketat dan tata kelola yang transparan, program ini diharapkan mampu menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing di masa depan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisi tata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalam program ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalam program tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut berada pada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 seperti yang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanan dapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpa mengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara.

Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidak murni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentif mitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain.

BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makanan yang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan.

Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritas utama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal.

Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program.

Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahan makanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaat tetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas.

Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansi melalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK 132/PMK.05/ 2021 tentang belanja bantuan pemerintah pada kementeriannya negara/lembaga.

Peluncuran ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peluncuran tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan secara transparan dan akuntabel, seiring dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat program pemenuhan gizi nasional.

Saat ini, program pemenuhan gizi menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat yang dilayani oleh sekitar 23 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Besarnya cakupan program ini juga diikuti dengan peningkatan alokasi anggaran negara. Pada 2025, anggaran awal yang dikelola mencapai Rp71 triliun, kemudian meningkat melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) menjadi Rp85 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan bahwa besarnya anggaran tersebut merupakan amanat yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Dana ini adalah uang rakyat. Di setiap rupiahnya, tertitip harapan agar anak-anak bangsa tumbuh sehat, cerdas, dan unggul. Oleh karena itu, prinsip good governance bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban mutlak.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan program mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 yang mewajibkan setiap SPPG menyusun laporan pertanggungjawaban secara kredibel. Laporan tersebut mencakup laporan harian, mingguan, hingga laporan bulanan sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran negara.

Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan di lapangan memiliki berbagai tantangan, terutama dengan jumlah SPPG yang tersebar hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, Badan Gizi Nasional berkolaborasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk menghadirkan solusi melalui platform pembelajaran digital.

Melalui platform Kemenkeu Learning Center (KLC), para pengelola SPPG kini dapat mengakses program e-learning penyusunan laporan keuangan secara fleksibel, kapan saja dan di mana saja. Selain peluncuran e-learning, pemerintah juga memperkenalkan Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG Versi 04 yang telah disempurnakan untuk mendukung proses pelaporan yang lebih efektif dan akuntabel.

Dengan pengaturan standar anggaran yang jelas serta dukungan sistem pelaporan digital, pemerintah optimistis program MBG dapat berjalan secara transparan dan profesional. Pendekatan ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan program-program strategis nasional.

Pengawasan ketat terhadap anggaran MBG tidak hanya bertujuan untuk menjaga disiplin penggunaan dana negara, tetapi juga memastikan bahwa setiap porsi makanan yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat gizi yang optimal bagi generasi muda Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat fondasi kesehatan anak-anak di seluruh Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia