Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan pekerja di industri perbankan nasional tetap aman dari risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Kondisi perbankan nasional dinilai stabil dan belum menunjukkan tanda-tanda pengurangan tenaga kerja secara luas.

Isu pengurangan tenaga kerja yang terjadi di salah satu bank belakangan ini tidak mencerminkan kondisi industri perbankan secara keseluruhan. Aktivitas operasional dan bisnis perbankan nasional tetap berjalan normal dengan prospek pertumbuhan yang terjaga.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan hingga saat ini tidak terdapat indikasi bank-bank lain akan melakukan PHK massal.

“Kalau bank lain, apakah ada tanda-tanda PHK? Tidak ada. Itu spesifik di KB Bank,” ujarnya.

Optimisme terhadap kondisi industri juga tercermin dari hasil evaluasi OJK terhadap rencana bisnis bank. Dari 105 bank yang dievaluasi, secara umum pelaku industri masih memproyeksikan pertumbuhan usaha dan penguatan kinerja ke depan.

“Dari 105 bank itu kita evaluasi. Kalau melihat kemarin itu masih optimistis. Mudah-mudahan sih rata-rata naik ya, tetapi tidak tahu berapa jumlahnya, masih belum,” jelas Dian.

Prospek usaha yang tetap positif menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas operasional dan keberlanjutan lapangan kerja di sektor perbankan. Penguatan layanan, penyaluran kredit, serta pemanfaatan teknologi juga terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi industri.

OJK terus mengawasi kondisi setiap bank, termasuk kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Setiap penyesuaian harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan tetap menjamin pemenuhan hak pekerja.

“Yang penting itu undang-undang tenaga kerja tidak dilanggar dan lain sebagainya. Itu yang paling penting,” tambahnya.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan dinamika yang terjadi pada satu perusahaan tidak berkembang menjadi risiko terhadap industri perbankan secara keseluruhan. OJK juga memastikan langkah transformasi dan efisiensi di masing-masing bank tetap berjalan dalam koridor regulasi.

Dengan kondisi industri yang stabil, rencana bisnis yang tetap optimistis, serta tidak adanya indikasi PHK massal, pekerja perbankan nasional tetap berada dalam situasi kerja yang aman dan kondusif.

Jakarts – Pemerintah bersama serikat buruh memperkuat langkah mitigasi sebagai upaya antisipatif untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, menegaskan bahwa dialog tripartit yang solid menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini.

“Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi timbul di perusahaan-perusahaan sebagai dampak situasi global yang terus memburuk,” kata Said.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bergerak cepat dengan melakukan pemetaan potensi risiko di berbagai perusahaan yang rentan terdampak dinamika ekonomi.

“Amanat Presiden kepada saya adalah memitigasi persoalan yang mungkin timbul di perusahaan. Karena itu, saya bergerak cepat turun ke lapangan,” tuturnya.

Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta membangun komunikasi yang intensif dengan serikat pekerja dan kalangan pengusaha guna mencari solusi terbaik sebelum PHK terjadi.

Menurutnya, intervensi dini dan keterbukaan antarpihak dapat meminimalisasi dampak buruk dari gejolak ekonomi global terhadap pasar kerja domestik.

“Pemerintah dapat bersinergi dengan serikat buruh dan juga akan menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha,” ujar Said.

Melalui sinergi yang kuat antara Kementerian Ketenagakerjaan, serikat buruh, dan dunia usaha, pemerintah optimistis dapat merumuskan berbagai kebijakan bantalan (mitigasi).

Dengan stabilitas ketenagakerjaan yang terjaga, diharapkan daya beli masyarakat tetap stabil dan roda perekonomian nasional dapat terus berputar positif di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. [-RWA]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha sekaligus melindungi lapangan kerja di tengah dinamika ekonomi global. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kolaborasi dengan Danantara Indonesia guna mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor swasta, khususnya pada perusahaan yang masih memiliki prospek usaha namun menghadapi kendala permodalan.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan pemerintah mendorong Danantara Indonesia untuk mengambil peran strategis dalam membantu perusahaan-perusahaan swasta yang sehat, tetapi mengalami keterbatasan modal kerja sehingga berpotensi melakukan PHK.

“Dari pertemuan ini, kami meminta Danantara mengambil peran juga, sesuai tupoksinya, yaitu bisa menyertakan modal ke perusahaan-perusahaan swasta yang bermasalah,” ujar Said Iqbal usai bertemu Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, di Jakarta.

Menurutnya, perusahaan yang dimaksud bukanlah perusahaan yang tidak layak beroperasi, melainkan perusahaan yang secara fundamental masih sehat dan memiliki peluang berkembang apabila memperoleh dukungan pembiayaan.

Said Iqbal menegaskan, upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah mengedepankan langkah-langkah penyelamatan lapangan kerja sebelum terjadi PHK.

“Jadi, Danantara, kita berharap mendukung apa yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari PHK. Kalau terjadi PHK, hak-hak buruh wajib dibayar minimal sesuai undang-undang dan maksimal di atas undang-undang,” kata Said Iqbal.

Ia menjelaskan, salah satu tindak lanjut yang telah disepakati adalah komitmen Danantara untuk mendorong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memberikan dukungan modal kerja kepada PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin). Apabila proses tersebut berjalan sesuai rencana, sekitar 2.700 tenaga kerja diproyeksikan dapat kembali direkrut sehingga aktivitas produksi perusahaan dapat pulih.

Senada dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui kolaborasi lintas sektor agar stabilitas pasar kerja tetap terjaga.

“Indonesia tak bisa hanya menunggu masalah terjadi. Kita harus bergerak cepat agar pasar kerja tetap stabil. Kemnaker menyiapkan sistem peringatan dini PHK, dialog bersama perusahaan dan pekerja, serta akselerasi program pelatihan dan peningkatan keterampilan,” ujar Yassierli.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan pekerja menjadi fondasi penting dalam menjaga daya saing industri nasional sekaligus memastikan keberlangsungan kesempatan kerja di tengah tantangan global.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengedepankan pendekatan preventif dalam menangani potensi PHK. Melalui penguatan koordinasi, dukungan pembiayaan bagi perusahaan yang masih produktif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah optimistis stabilitas sektor ketenagakerjaan dapat terus terjaga dan memberikan kepastian bagi dunia usaha maupun para pekerja.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah, aparat keamanan, dan masyarakat memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai tujuan. Instruksi tersebut disampaikan menyusul adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Presiden meminta gubernur, bupati, camat, kepala desa, hingga seluruh pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap operasional dapur MBG di wilayah masing-masing.

“Saya memahami masih ada pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan secara tidak benar dari Program MBG. Karena itu saya meminta gubernur, bupati, camat, kepala desa, dan semua pihak terkait untuk mengecek langsung seluruh dapur MBG agar tidak terjadi penyimpangan,” ujar Prabowo.

Presiden juga menginstruksikan jajaran TNI dan Polri, mulai dari Dandim, Kapolres, hingga Kapolsek, untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus segera dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung kepada dirinya agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Segera laporkan kepada Kepala BGN, bahkan bila diperlukan sampaikan langsung kepada saya. Informasikan melalui media sosial pun tidak masalah, nanti saya kirim tim untuk memeriksa dan menyelesaikannya dengan cepat,” katanya.

Prabowo menegaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan program berjalan dengan baik, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ia juga menilai masyarakat kini memiliki peran besar dalam mengawasi karena kemudahan akses teknologi dan media sosial.

Selain pengawasan, Presiden mengingatkan pentingnya menjaga kualitas makanan, termasuk porsi lauk dan kandungan protein sesuai standar. Ia meminta penyedia makanan tidak mengurangi porsi yang telah ditetapkan.

“Kalau satu ekor ayam memang dibagi delapan atau sepuluh bagian masih masuk akal, paling banyak dua belas bagian. Jangan sampai dibagi terlalu banyak karena seolah-olah kami tidak memahami kondisinya,” ujarnya.

Menurut Prabowo, Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.

“Anak-anak membutuhkan perkembangan sel otak, tulang, dan otot yang optimal. Dengan asupan gizi yang baik sejak dini, potensi mereka akan berkembang secara maksimal,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri menargetkan pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang 2026. Hingga Juni 2026, sebanyak 1.415 SPPG telah tersedia dan 828 di antaranya beroperasi untuk melayani sekitar 3,5 juta penerima manfaat, termasuk di wilayah 3T. Fasilitas tersebut juga didukung sertifikat higiene sanitasi, jaminan produk halal, serta ratusan juru masak terlatih sehingga mampu mempertahankan standar keamanan pangan.

“Dengan penerapan prinsip keamanan pangan secara konsisten, hingga kini SPPG Polri berhasil mempertahankan catatan _zero accident,”_ kata Listyo.

Jakarta – Pemerintah semakin memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Di tengah perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah menegaskan tidak ada ruang bagi praktik korupsi maupun penyalahgunaan anggaran. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan, evaluasi berkelanjutan, serta penegakan hukum terhadap setiap dugaan penyimpangan agar manfaat MBG tetap dirasakan masyarakat secara optimal.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program MBG merupakan amanah besar yang harus dijaga bersama karena menyangkut masa depan generasi Indonesia. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Saya tegaskan, tidak boleh ada yang menyalahgunakan uang rakyat. Tidak ada yang kebal hukum. Siapa pun yang mencoba mengkhianati amanah rakyat akan ditindak tegas,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari terjaganya integritas dalam setiap proses pelaksanaannya. Pemerintah memastikan aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas nasional tetap terpelihara.

Senada dengan arahan Presiden, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan terhadap dugaan korupsi tata kelola MBG membuktikan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Seperti dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa hukum sekarang ditegakkan tanpa pandang bulu apa pun latar belakangnya,” ujar Qodari.

Qodari juga menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh dimaknai sebagai kegagalan Program MBG. Menurutnya, pemerintah justru memilih membenahi tata kelola tanpa menghentikan pelayanan kepada masyarakat.

“Program MBG tetap berjalan karena manfaatnya nyata bagi masyarakat. Yang diperbaiki adalah tata kelolanya agar semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat yang lebih besar,” kata Qodari.

Ia menambahkan bahwa berbagai evaluasi yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari proses penyempurnaan implementasi program berskala nasional agar semakin adaptif terhadap tantangan di lapangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menegaskan bahwa pihaknya secara proaktif menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dalam pelaksanaan MBG.

“Pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN untuk menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK,” ujar Agustina.

Ia menjelaskan bahwa rekomendasi dari KPK akan menjadi dasar penyempurnaan tata kelola MBG, mulai dari penguatan sistem pengawasan, peningkatan mekanisme validasi, hingga perbaikan proses operasional agar lebih transparan dan meminimalkan ruang terjadinya penyimpangan. Langkah tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara BGN dan lembaga pengawas dalam memastikan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. ***

Oleh: Wiji Idha Mayanthi *)

Komitmen pemerintah dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat sasaran terus diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat di seluruh daerah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan program strategis nasional tersebut tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga pada integritas pelaksana, kualitas layanan, dan keterlibatan seluruh unsur pemerintah serta masyarakat dalam melakukan pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh jutaan anak Indonesia.

Saat memberikan arahan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa untuk aktif melakukan pemeriksaan terhadap operasional dapur MBG. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan karena masih terdapat indikasi penyimpangan yang berpotensi menghambat tujuan utama program. Prabowo menilai setiap dapur MBG harus diawasi secara rutin sehingga tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari anggaran maupun pelaksanaan program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda.

Pengawasan tersebut juga diperluas dengan melibatkan unsur aparat keamanan. Presiden meminta jajaran TNI dan Polri, mulai dari komandan distrik militer (Dandim), kepala kepolisian resor (Kapolres), hingga kepala kepolisian sektor (Kapolsek), ikut memastikan seluruh proses penyelenggaraan MBG berlangsung sesuai ketentuan. Sinergi lintas lembaga dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola program yang transparan, akuntabel, sekaligus mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Prabowo menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan harus segera dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) maupun langsung kepada dirinya agar dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya, perkembangan teknologi telah mempermudah masyarakat dalam menyampaikan informasi sehingga laporan dari lapangan dapat diterima lebih cepat. Kehadiran media sosial juga dinilai menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi jalannya program pemerintah, sehingga setiap persoalan dapat segera diselesaikan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Meski membuka ruang pengawasan seluas-luasnya, Presiden mengingatkan agar seluruh aparat maupun pejabat daerah menjalankan tugas secara profesional. Pengawasan harus difokuskan untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan dimanfaatkan sebagai kesempatan mencari keuntungan pribadi ataupun meminta imbalan kepada pihak penyelenggara. Sikap tersebut dinilai penting agar semangat gotong royong dalam menyukseskan Program MBG tetap terjaga dan tidak menimbulkan beban baru bagi pelaksana di lapangan.

Selain aspek tata kelola, perhatian Presiden juga tertuju pada kualitas makanan yang diterima peserta. Prabowo mengingatkan agar penyedia makanan tidak mengurangi porsi lauk maupun kandungan gizi yang telah ditetapkan. Ia menilai kualitas protein menjadi faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak sehingga penyajian makanan harus sesuai standar. Presiden bahkan mendorong penggunaan telur rebus maupun telur ceplok sebagai pilihan utama dibandingkan olahan lain yang berpotensi mengurangi kandungan protein yang diterima peserta didik.

Menurut Prabowo, investasi terbesar sebuah bangsa terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Program MBG dipandang sebagai fondasi penting untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif di masa mendatang. Asupan gizi yang baik sejak usia dini diyakini berperan besar dalam perkembangan sel otak, pertumbuhan tulang, kekuatan otot, serta kemampuan anak dalam belajar dan berkarya ketika dewasa. Karena itu, keberhasilan program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menentukan daya saing bangsa dalam jangka panjang.

Dukungan terhadap pelaksanaan MBG juga datang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri menargetkan pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang tahun 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah. Hingga pertengahan tahun, sebanyak 1.415 SPPG telah tersedia, dengan 828 unit di antaranya sudah beroperasi melayani masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Listyo menjelaskan bahwa pembangunan SPPG tidak hanya difokuskan di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Keberadaan fasilitas tersebut diperkirakan mampu melayani sekitar 3,5 juta penerima manfaat. Untuk menjaga mutu makanan, seluruh SPPG didukung dengan sertifikat higiene sanitasi, jaminan produk halal, serta ratusan tenaga juru masak yang telah memperoleh pelatihan khusus sesuai standar keamanan pangan dan panduan nutrisi. Upaya tersebut berhasil menjaga operasional SPPG Polri dengan catatan zero accident dalam proses pengolahan makanan.

Tidak hanya membangun infrastruktur pelayanan, Polri juga mengembangkan ekosistem pendukung melalui pembangunan greenhouse, peternakan, serta kolam ikan biofloc. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok pangan yang berkelanjutan sehingga kebutuhan bahan baku Program MBG dapat dipenuhi secara lebih mandiri dan berkualitas.

Selama hampir satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai program prioritas nasional mulai menunjukkan arah yang positif, mulai dari percepatan Program Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan, peningkatan hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur pelayanan publik, hingga penguatan koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi rakyat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan Indonesia menuju masa depan yang lebih maju.

Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis pada akhirnya tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, penyelenggara, dan masyarakat menjadi kunci agar setiap anak Indonesia memperoleh hak atas makanan bergizi yang berkualitas.

*) pemerhati kebijakan publik

Oleh : Nina Handah Yani *)

Pemerintah terus mempercepat perluasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat yang hingga kini belum merasakan manfaat program tersebut agar bersabar karena proses perluasan membutuhkan waktu mengingat luasnya wilayah Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa MBG akan terus diperluas hingga menjangkau seluruh daerah, termasuk wilayah terpencil, sembari memperkuat keterlibatan petani, peternak, koperasi, serta pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan itu, Presiden mengakui masih terdapat sejumlah daerah yang belum memperoleh layanan Program Makan Bergizi Gratis. Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan konsekuensi dari besarnya wilayah Indonesia yang memiliki ribuan pulau serta desa-desa yang tersebar hingga pelosok. Karena itu, pemerintah membutuhkan waktu agar pelaksanaan program dapat berlangsung merata tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Prabowo Subianto menilai pemerintah memahami harapan masyarakat yang ingin segera menikmati manfaat program tersebut. Namun, pelaksanaan secara bertahap dinilai menjadi pilihan paling realistis agar seluruh proses distribusi, penyediaan bahan pangan, hingga kesiapan dapur pelayanan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah menargetkan cakupan MBG dapat menjangkau seluruh wilayah pada akhir tahun atau paling lambat awal tahun depan sehingga tidak ada lagi daerah yang tertinggal dari program strategis nasional tersebut.

Menurut Prabowo Subianto, MBG bukan sekadar program penyediaan makanan, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini diyakini menjadi fondasi penting bagi perkembangan otak, pertumbuhan tulang, serta peningkatan kemampuan anak-anak dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan kondisi kesehatan yang baik, generasi muda diharapkan mampu tumbuh menjadi petani yang produktif, tenaga kerja yang kompeten, ilmuwan, tenaga kesehatan, maupun profesi lain yang mendukung kemajuan bangsa.

Presiden juga mengingatkan bahwa kekurangan gizi pada masa pertumbuhan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang tidak memperoleh asupan nutrisi yang memadai berpotensi mengalami hambatan dalam perkembangan fisik maupun kemampuan kognitif. Oleh sebab itu, pemerintah memandang pemenuhan kebutuhan gizi sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Tidak hanya menyasar peserta didik, pemerintah juga memperluas sasaran MBG kepada ibu hamil. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah preventif untuk memastikan kesehatan ibu sekaligus mendukung pertumbuhan janin sejak masa kehamilan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan kualitas manusia dimulai bahkan sebelum seorang anak dilahirkan sehingga peluang menciptakan generasi yang sehat dan unggul menjadi semakin besar.

Disisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis telah memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Hingga saat ini, sekitar 148 ribu pemasok pangan lokal telah terlibat dalam penyediaan kebutuhan program. Para pemasok tersebut berasal dari Badan Usaha Milik Desa, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok nasional.

Menurut Zulkifli Hasan, Indonesia memiliki potensi pangan yang jauh lebih beragam dibandingkan sekadar beras. Berbagai komoditas lokal yang tumbuh di setiap daerah perlu terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah mendorong agar seluruh hasil produksi masyarakat dapat terserap oleh Program Makan Bergizi Gratis maupun Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sehingga manfaat ekonomi dapat langsung dirasakan petani, peternak, koperasi, dan pelaku UMKM.

Ia menambahkan bahwa penguatan pangan lokal merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan. Dengan mengutamakan bahan baku hasil produksi dalam negeri, kebutuhan MBG tidak hanya memenuhi aspek gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan pasar yang stabil bagi produk-produk pertanian, peternakan, dan usaha desa.

Sinergi antara Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dinilai mampu memperkuat rantai pasok pangan nasional. Ketersediaan air, lahan yang subur, serta kelestarian lingkungan menjadi modal penting agar produksi pangan tetap terjaga dalam jangka panjang. Karena itu, pembangunan sektor pangan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan sehingga produktivitas nasional tetap terpelihara dari waktu ke waktu.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai capaian yang mendukung keberhasilan agenda pembangunan nasional. Selain memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung seperti bendungan, memperkuat langkah menuju swasembada pangan, meningkatkan pemberdayaan koperasi desa, memperluas dukungan kepada UMKM, serta memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi desa merupakan dua agenda yang saling berkaitan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat, pemerataan manfaat program diyakini dapat segera terwujud sehingga semakin banyak anak, ibu hamil, petani, peternak, koperasi, dan pelaku usaha lokal yang merasakan dampak positifnya. Kesabaran masyarakat dalam menunggu perluasan program diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera.

*) pemerhati kebijakan publik

Jakarta – Pengembangan ekosistem pendidikan unggulan terus dipercepat sebagai bagian dari upaya pemerintah mencetak talenta nasional yang mampu bersaing di tingkat global. Melalui program Sekolah Garuda Transformasi, pemerintah menargetkan jumlah sekolah yang tergabung dalam program tersebut mencapai 80 sekolah pada tahun 2029.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan institusi pendidikan menengah dalam membangun ekosistem pendidikan yang unggul.

“Kami dengan penuh kerendahan hati menitipkan kader-kader bangsa terbaik, adik-adik untuk dapat dibina, untuk dapat dibentuk karakternya. Kami berharap pendampingan ini akan membangun ekosistem yang unggul,” kata Brian.

Mendiktisaintek menekankan bahwa keunggulan yang terbangun di Sekolah Garuda tidak boleh dinikmati secara eksklusif. Ia menginstruksikan para guru dan kepala sekolah untuk melakukan pengimbasan praktik baik kepada sekolah-sekolah lain di sekitarnya.

“Jadi Bapak-Ibu guru, kalau ada yang mengundang dari sekolah lain, tolong juga dipenuhi, jangan informasinya dirahasiakan. Kita maju bersama. Tentu kita ingin semua sekolah maju, namun karena sedang berproses, kita lakukan uji coba bertahap,” lanjutnya.

Selain penguatan ekosistem pendidikan, pemerintah juga menanamkan karakter tangguh kepada para siswa. Brian mengingatkan bahwa persaingan global saat ini ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan talenta bangsa.

“Kita tahu bahwa saat ini pertarungan bangsa-bangsa besar di dunia itu adalah tentang pertarungan talenta antarbangsa. Jadi, kita ingin talenta-talenta bangsa kita itu mampu menembus dan menerobos pertarungan yang ada di dunia,” katanya.

Ia menambahkan, “Saya selalu ingatkan bahwa mengeluh itu bukanlah bagian dari jiwa petarung. Jadi kalau ada kesulitan, itu bukan untuk dikeluhkan, kesulitan itu untuk diselesaikan.”

Hingga 2026, Kemdiktisaintek telah menetapkan 42 Sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai daerah, terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 dan 30 sekolah baru pada 2026. Pemerintah menargetkan program strategis tersebut terus berekspansi hingga mencakup 80 Sekolah Garuda Transformasi pada 2029.

Selain mentransformasi sekolah yang telah ada, pemerintah juga membangun 20 SMA Unggul Garuda baru. Saat ini, empat sekolah telah rampung dibangun dan siap beroperasi di Belitung Timur, Bulungan, Konawe Selatan, dan Timor Tengah Selatan, dengan kapasitas awal sebanyak 301 siswa unggulan.

JAKARTA – Pemerintah memperkuat ekosistem pendidikan unggulan melalui kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) dalam pengembangan Program Sekolah Garuda Transformasi. Sinergi ini ditujukan untuk mencetak sumber daya manusia berdaya saing global sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa keterlibatan PTN merupakan fondasi penting dalam membangun sistem pendidikan yang unggul dan berkelanjutan. Saat membuka Orientasi Program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Batch 1 Awardee Beasiswa Garuda Tahun 2026 di Jakarta, Brian mengapresiasi kontribusi sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan PTN lainnya yang mendampingi Sekolah Garuda di berbagai daerah.

Brian berharap pendampingan tersebut mampu membentuk karakter sekaligus meningkatkan kualitas peserta didik. Ia juga mendorong agar praktik-praktik terbaik yang lahir dari Program Sekolah Garuda dapat direplikasi di sekolah lain sehingga manfaat transformasi pendidikan dapat dirasakan lebih luas.

Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan kontrak pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Sekolah Garuda antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Universitas Padjadjaran. Dalam penugasan itu, Unpad dipercaya mendampingi 42 Sekolah Garuda di seluruh Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kapasitas penyusunan dokumen aplikasi menuju perguruan tinggi terbaik dunia.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran, Prof. Zahrotur Rusyda Hinduan, menyatakan Unpad siap mengerahkan seluruh sumber daya terbaik untuk mendukung keberhasilan Program Sekolah Garuda. Menurutnya, program tersebut menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi yang cerdas, tangguh, berkarakter, dan memiliki daya saing global sebagai calon pemimpin Indonesia.

Hingga 2026, pemerintah telah menetapkan 42 Sekolah Garuda Transformasi dan menargetkan jumlahnya bertambah menjadi 80 sekolah pada 2029. Selain itu, empat SMA Unggul Garuda baru siap beroperasi di Belitung Timur, Bulungan, Konawe Selatan, dan Timor Tengah Selatan dengan kapasitas awal 301 siswa.

Keberlanjutan program juga dipastikan melalui skema dana abadi yang disiapkan pemerintah. Wakil Mendiktisaintek Stella Christie menyatakan dana tersebut akan mulai dimanfaatkan setelah 2029 untuk menjamin operasional Program Sekolah Garuda secara berkelanjutan sebagai investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul Indonesia.

(*/rls)

Oleh: Bagas Nurahman)*

Upaya membangun ekosistem pendidikan yang holistik dan mencetak talenta berdaya saing global menuntut sinergi lintas jenjang yang kuat. Menjawab urgensi tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengambil langkah strategis dengan memperkokoh kolaborasi antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan Sekolah Garuda. Penguatan fondasi pendidikan ini direpresentasikan secara langsung melalui pelaksanaan Orientasi Program Sekolah Garuda Transformasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Garuda Gelombang 1 Tahun 2026. Momentum ini menjadi wadah konsolidasi penting bagi pemerintah, pendidik, hingga mitra internasional untuk menyelaraskan visi dalam sebuah sistem pembinaan talenta nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan program Sekolah Garuda atau SMA Unggul Garuda dan Beasiswa Garuda merupakan investasi strategis negara dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul. Menurutnya, keberhasilan Indonesia di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas talenta yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta memiliki daya saing pada tingkat internasional.

Dalam ekosistem tersebut, PTN memegang peran penting sebagai mitra pembinaan bagi Sekolah Garuda. Kolaborasi yang dibangun tidak hanya membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas, tetapi juga memperkuat pendampingan akademik, pengembangan riset, peningkatan kompetensi guru, serta pembinaan karakter peserta didik sejak bangku sekolah menengah. Melalui hubungan yang berkesinambungan ini, peserta didik memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai jenjang pendidikan tinggi sekaligus kesiapan menghadapi tantangan global.

Kemdiktisaintek merancang Program Sekolah Garuda sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang terhubung dengan berbagai perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih adaptif, inovatif, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan pembangunan nasional.

Sejalan dengan kebijakan Diktisaintek Berdampak, sinergi antara PTN dan Sekolah Garuda diarahkan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, kemampuan kepemimpinan, karakter kuat, serta kesiapan menghadapi perubahan global. Kehadiran PTN dalam program ini juga memperkuat budaya riset dan inovasi sejak dini sehingga peserta didik terbiasa berpikir kritis, kreatif, dan solutif.

Brian Yuliarto juga menekankan bahwa kesempatan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik dunia melalui Beasiswa Garuda merupakan bagian dari kesinambungan pembinaan talenta. Pengalaman belajar di lingkungan akademik internasional diharapkan dapat memperkaya wawasan, memperluas jejaring global, serta menghasilkan inovasi yang nantinya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan program, Kemdiktisaintek terus memperluas ekosistem pendidikan unggul dengan menambah 30 Sekolah Garuda Transformasi pada tahun 2026. Selain itu, sebanyak 379 penerima Beasiswa Garuda Gelombang 1 Tahun 2026 memperoleh pembekalan sebelum melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi terbaik dunia. Langkah tersebut memperlihatkan kesinambungan antara pendidikan menengah unggul dengan pendidikan tinggi berkualitas melalui kolaborasi yang semakin kuat.

Pengembangan ekosistem pendidikan tersebut juga melibatkan kepala sekolah, tenaga pendidik, pemerintah daerah, dunia industri, dan mitra internasional. Kehadiran PTN sebagai penghubung antara dunia pendidikan dan kebutuhan pembangunan menjadi faktor penting dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap memberikan solusi bagi berbagai tantangan bangsa.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan para peserta merupakan talenta terbaik bangsa yang telah melalui proses seleksi yang kompetitif. Ia menilai kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi, keluarga, dan pemerintah menjadi modal penting untuk membentuk generasi yang memiliki kemampuan akademik, kepemimpinan, serta daya saing global.

Pratikno juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas Rana). Lingkungan belajar yang kondusif dinilai menjadi faktor pendukung keberhasilan kolaborasi antara sekolah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.

Dukungan terhadap penguatan kolaborasi pendidikan juga disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan seluruh peserta untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, serta memanfaatkan kesempatan belajar sebagai bekal menjadi generasi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Komitmen DPR RI dalam mendukung kebijakan pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan nasional.

Kolaborasi strategis antara PTN dan Sekolah Garuda memainkan peran krusial dalam menanamkan budaya akademik, pengenalan riset, dan inovasi sejak dini. Sinergi ini tidak hanya dirancang untuk memperlancar transisi peserta didik menuju jenjang pendidikan tinggi, tetapi juga untuk mencetak generasi dengan daya nalar kritis dan daya saing global. Lebih jauh lagi, langkah berkelanjutan Kemdiktisaintek dalam menghadirkan ekosistem pendidikan yang terintegrasi, dengan melibatkan sekolah, perguruan tinggi, pemerintah, dunia industri, hingga mitra internasional, akan menjadi fondasi penentu. Melalui kolaborasi komprehensif inilah, diharapkan lahir talenta-talenta unggul, inovatif, dan berkarakter kuat yang siap menjawab kebutuhan pembangunan nasional sekaligus mengawal terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta