Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Situasi aman dan kondusif menjadi fondasi penting agar pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat di Papua dapat terus berjalan tanpa gangguan.

Karena itu, masyarakat didorong tidak memberi ruang bagi provokasi, kekerasan, maupun informasi yang dapat menimbulkan keresahan dan memperbesar ketegangan di tengah masyarakat.

Tokoh masyarakat adat Tolikara Karmin Yikwa sebelumnya menegaskan bahwa keamanan merupakan kepentingan masyarakat Papua dalam jangka panjang.

“Stabilitas keamanan merupakan aset paling berharga untuk menjamin kesejahteraan masa depan anak cucu di Tolikara,” tegas Karmin.

Menurutnya, masyarakat adat lebih menginginkan kehidupan yang aman dan damai sehingga pembangunan dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Generasi muda juga diharapkan tidak mudah terpengaruh propaganda, melainkan menempatkan pendidikan dan dialog sebagai sarana membangun Papua.

Pandangan serupa muncul menyusul sejumlah gangguan keamanan terhadap masyarakat sipil dan aparatur pelayanan publik di Papua. Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai meningkatnya serangan terhadap masyarakat sipil membutuhkan penguatan deteksi dini dan perlindungan warga.

”Semakin banyak sasaran sipil, semakin kuat pula kebutuhan untuk meningkatkan deteksi dini dan perlindungan masyarakat. Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak. Ini saat yang bagus bagi pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat bersama-sama untuk peningkatan keamanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua tanpa kecuali,” ucapnya.

Penguatan keamanan dinilai perlu berjalan berdampingan dengan pembangunan dan pelayanan publik. Langkah tersebut tidak hanya menyangkut respons terhadap kekerasan, tetapi juga pencegahan munculnya ketegangan melalui komunikasi masyarakat, penyaringan informasi, serta penyelesaian perbedaan secara damai.

Ondofolo di Jayapura juga meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh agenda KNPB yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan kedamaian di Papua. Para pemimpin adat menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga, namun harus dilakukan secara tertib, menghormati hukum dan adat, serta tidak menimbulkan tindakan anarkis yang dapat merugikan masyarakat.

Selain itu, agar aspirasi yang disampaikan oleh kelompok tertentu tidak serta-merta dipersepsikan sebagai sikap seluruh masyarakat adat Papua. Hal itu penting agar tidak muncul anggapan bahwa setiap agenda maupun aksi KNPB mewakili kepentingan seluruh Orang Asli Papua (OAP).

Ondofolo Kampung Asei Besar, Marthen Ohee, menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki sikap dan pandangan sendiri terhadap berbagai agenda yang mengatasnamakan OAP.

“Walaupun mengatasnamakan masyarakat Orang Asli Papua, tapi dari adat kami mengatakan tidak, itu hanya keinginan sekelompok orang,” tegasnya.

Sentani – Sejumlah tokoh adat atau Ondofolo di Kabupaten Jayapura mengajak masyarakat menjaga perdamaian dan tidak terprovokasi oleh agenda yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di Papua.

Para tokoh adat juga meminta masyarakat mempertimbangkan dampak setiap kegiatan yang berpotensi berujung pada tindakan anarkis. Keamanan dinilai sebagai kepentingan bersama yang harus dijaga agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman.

Ondofolo Dasim Kleubeuw, Harly Ohei, mengatakan keamanan masyarakat tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Saya mengimbau kepada masyarakat umum yang ada di Kabupaten Jayapura maupun Kota Jayapura untuk tidak ikut dalam kegiatan aksi demo KNPB, jangan sampai ujung-ujungnya terjadi tindakan anarkis yang justru merugikan kita semua,” katanya.

Menurut Harly, perdamaian menjadi kepentingan bersama seluruh masyarakat Papua di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tujuan kita satu, bagaimana membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan damai di Tanah Papua,” ucapnya.

Ondofolo Kampung Asei Besar, Marthen Ohee, juga menegaskan aspirasi kelompok KNPB tidak dapat serta-merta dianggap mewakili seluruh masyarakat adat Papua.

“Walaupun mengatasnamakan masyarakat Orang Asli Papua (OAP), tapi dari adat kami mengatakan tidak, itu hanya keinginan sekelompok orang,” tegasnya.

Sementara itu, Ondofolo Kampung Adat Homfolo, Anderson Tokoro, mengingatkan kebebasan menyampaikan pendapat tetap harus menghormati hukum, masyarakat, serta norma adat yang berlaku.

“Kalau boleh berdemonstrasi, tetapi demonstrasi yang beretika dan punya adab, jangan ada sikap anarkis yang ditunjukkan di atas tanah ini,” ujarnya.

Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Sentani, Yacob Fiobetauw, turut meminta masyarakat lebih berhati-hati menerima informasi dan tidak mudah mengikuti ajakan yang dapat memicu ketegangan.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terjebak dan tidak terprovokasi dengan ajakan atau isu-isu yang merusak negara kita Republik Indonesia,” kata Yacob.

Para tokoh adat berharap masyarakat dari berbagai suku terus mengedepankan persaudaraan serta bersama-sama menjaga Papua tetap aman dan damai.

Kondisi yang kondusif dinilai penting agar kehidupan keluarga, aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan masyarakat, serta pembangunan di Papua dapat terus berjalan tanpa terganggu oleh provokasi maupun konflik.

PAPUA – Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga keamanan Papua melalui peningkatan pengamanan masyarakat, penegakan hukum, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen negara untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, bekerja, belajar, dan memperoleh pelayanan publik dalam suasana yang aman dan kondusif.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan komitmen TNI dalam menjalankan tugas pertahanan negara sekaligus menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Penguatan pengamanan masyarakat terus dilakukan bersamaan dengan upaya pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat dalam penembakan Aris Sanda, seorang sopir yang melayani rute Wamena-Mbua, Papua Pegunungan.

“TNI selalu komit melaksanakan tugas pertahanan negara, komit mengamankan setiap jengkal tanah kita,” ujar Nas.

Menurut Nas, aparat terus memperkuat pengamanan masyarakat serta melakukan pengejaran terhadap pelaku. Upaya tersebut menunjukkan konsistensi negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua.

Penguatan keamanan juga memiliki arti penting bagi keberlangsungan aktivitas masyarakat. Jalur transportasi menjadi bagian vital karena menghubungkan masyarakat antarkawasan sekaligus mendukung distribusi kebutuhan pokok, logistik, hasil pertanian, dan pelayanan dasar menuju wilayah pedalaman.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta turut mendorong penguatan langkah pencegahan melalui peningkatan deteksi dini, intelijen teritorial, dan perlindungan masyarakat pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan. Menurutnya, keamanan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanganan Papua.

“Keamanan dan kesejahteraan tidak bisa dipisahkan. Masyarakat Papua membutuhkan ruang hidup yang aman agar aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dapat berjalan,” kata Sukamta.

Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian persoalan Papua melalui pendekatan holistik dengan melibatkan berbagai unsur nasional. Ia menilai dialog dan konsensus dapat menjadi bagian penting dalam membangun perdamaian berkelanjutan.

Penguatan keamanan dan pembangunan perlu berjalan secara beriringan. Kehadiran negara melalui aparat keamanan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan dan menciptakan stabilitas.

Dengan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, upaya menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera dapat terus diperkuat secara berkelanjutan.

JAKARTA — Aparat keamanan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam pembunuhan sopir travel Aris Sanda di kawasan Danau Habema, Papua Pegunungan. Upaya tersebut dilakukan setelah korban ditemukan meninggal dunia bersama kendaraan yang dalam kondisi terbakar.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan pengamanan masyarakat di wilayah tersebut terus diperkuat, bersamaan dengan upaya mengejar pihak yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Menurut dia, langkah itu merupakan bagian dari komitmen TNI untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kita terus melakukan penguatan pengamanan masyarakat, maupun pengejaran terhadap pelaku,” kata Muhammad Nas

Komando Operasi Habema sebelumnya menyebut kelompok bersenjata OPM Kodap III Ndugama sebagai pihak yang diduga melakukan kekerasan terhadap Aris Sanda. Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf. Wirya Arthadiguna menjelaskan, peristiwa bermula ketika Aris membawa sejumlah penumpang dari Wamena menuju Mbua pada Selasa (15/9/2026).

Menurut Wirya, kendaraan yang dikemudikan Aris dihentikan kelompok bersenjata di tengah perjalanan. Para penumpang kemudian diperintahkan kembali menuju Wamena, sedangkan Aris ditahan dan dibawa ke arah Danau Habema. Pada Rabu (16/9/2026), personel Koops TNI Habema melakukan pencarian dan penyisiran hingga menemukan kendaraan korban dalam kondisi terbakar beserta jenazahnya. Penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan.

Wirya menegaskan, Koops TNI Habema akan terus melakukan penanganan terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat, termasuk pengejaran dan dukungan terhadap proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya sekaligus menjaga keamanan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa warga sipil harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh menjadi sasaran kekerasan dalam konflik bersenjata di Papua. Ia juga menolak tindakan pembunuhan maupun penyanderaan terhadap masyarakat sipil.

“TPN-OPM tidak boleh membunuh warga sipil, tidak boleh, tidak boleh,” kata Pigai. Ia menegaskan, apabila terdapat warga yang dianggap melakukan pelanggaran, proses hukum harus ditempuh tanpa menghilangkan nyawa manusia.

Pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus Aris Sanda kini menjadi bagian dari upaya aparat memperkuat keamanan di wilayah Papua Pegunungan, dengan tetap menempatkan perlindungan masyarakat sipil dan penegakan hukum sebagai bagian penting dalam penanganan situasi keamanan. (*)

Oleh : Loa Murib )*

Tanah Papua seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan dengan aman, bekerja, bepergian, dan membangun masa depan. Karena itu, setiap tindakan kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa. Peristiwa yang menimpa sopir travel Aris Sanda di kawasan Danau Habema, Papua Pegunungan, kembali menunjukkan bahwa kekerasan bersenjata memiliki dampak langsung terhadap rasa aman masyarakat. Ketika seseorang yang sedang menjalankan pekerjaannya menjadi korban kekerasan, persoalannya bukan hanya menyangkut individu, tetapi juga menyentuh hak dasar masyarakat untuk hidup tanpa ancaman.

Berdasarkan keterangan Koops TNI Habema, Aris Sanda menjadi korban setelah kendaraan yang dikemudikannya dicegat kelompok bersenjata yang disebut sebagai OPM Kodap III Ndugama. Korban sebelumnya membawa sejumlah penumpang dari Wamena menuju Mbua pada 15 September 2026. Setelah kendaraan dihentikan dan para penumpang diminta kembali ke Wamena, Aris dibawa menuju arah Danau Habema. Dalam pencarian yang dilakukan personel keamanan pada hari berikutnya, ditemukan kendaraan dalam kondisi terbakar beserta jenazah korban. Penyebab pasti kematian masih dalam penyelidikan, sehingga proses penegakan hukum perlu terus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus memperkuat pengamanan masyarakat sekaligus melakukan pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Ia juga menekankan komitmen TNI menjalankan tugas pertahanan negara dan mengamankan setiap jengkal wilayah Indonesia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak boleh membiarkan masyarakat hidup dalam ancaman kelompok bersenjata. Pengamanan harus diarahkan untuk memastikan aktivitas masyarakat dapat berlangsung tanpa intimidasi dan kekerasan.

Pernyataan Muhammad Nas juga memperlihatkan pentingnya menjaga masyarakat Papua agar tidak terpecah akibat keberadaan kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan. Konflik bersenjata tidak boleh berkembang menjadi persoalan sosial yang membuat masyarakat saling mencurigai. Negara perlu memastikan bahwa penanganan kelompok bersenjata tetap terarah kepada pelaku kekerasan, sementara masyarakat sipil memperoleh perlindungan dan ruang kehidupan yang aman.

Dari perspektif hak asasi manusia, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memberikan penegasan yang tidak kalah penting. Pigai menyatakan bahwa warga sipil tidak boleh menjadi sasaran pembunuhan maupun penyanderaan dalam konflik bersenjata di Papua. Ia menekankan bahwa apabila terdapat warga yang dianggap melakukan pelanggaran, tindakan yang semestinya ditempuh adalah menangkapnya dalam keadaan hidup dan kemudian memprosesnya sesuai hukum. Pandangan tersebut menempatkan perlindungan terhadap nyawa manusia sebagai prinsip yang harus dijaga oleh seluruh pihak.

Penegasan Menteri HAM tersebut menjadi relevan dalam melihat kasus Aris Sanda. Apa pun latar belakang konflik yang terjadi di Papua, warga sipil tidak seharusnya menjadi korban. Masyarakat yang sedang bekerja, bepergian, mencari nafkah, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Kekerasan terhadap mereka hanya memperpanjang ketakutan dan mempersempit ruang kehidupan masyarakat.

Karena itu, langkah TNI memperkuat pengamanan dan mengejar pihak yang diduga terlibat harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya negara memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf. Wirya Arthadiguna juga menyatakan bahwa Koops TNI Habema akan terus melakukan penanganan terhadap kelompok bersenjata yang terlibat, termasuk pengejaran dan dukungan terhadap proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut diarahkan untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Namun, ketegasan dalam menghadapi kelompok bersenjata harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang terukur, berdasarkan bukti, dan dapat dipertanggungjawabkan justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Setiap pihak yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses berdasarkan ketentuan hukum, sedangkan warga yang tidak terlibat dalam kekerasan harus mendapatkan perlindungan secara maksimal.

Pemerintah dan aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat Papua tidak terus hidup dalam bayang-bayang ancaman. Pada saat yang sama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat dapat berperan memperkuat pesan perdamaian serta menolak tindakan kekerasan. Ruang publik harus diisi dengan narasi yang mendorong persatuan, perlindungan warga sipil, dan penyelesaian persoalan secara damai.

Pada akhirnya, pernyataan Muhammad Nas mengenai komitmen negara menjaga keamanan dan pernyataan Natalius Pigai mengenai larangan membunuh maupun menyandera warga sipil sama-sama menegaskan satu prinsip penting: keselamatan manusia harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok. Tanah Papua membutuhkan keamanan agar masyarakat dapat menjalani kehidupan secara bermartabat. Karena itu, negara perlu terus hadir melalui penegakan hukum yang tegas, terukur, dan menghormati hak asasi manusia, sekaligus memperkuat pembangunan dan membuka ruang penyelesaian damai. Dengan cara tersebut, masyarakat Papua dapat terbebas dari ketakutan dan memiliki ruang yang lebih luas untuk membangun masa depan di tanahnya sendiri.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Oleh: Markus Yikwa*)

Keamanan Papua merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional karena rasa aman menjadi fondasi bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, menjalankan aktivitas ekonomi, serta memperoleh pelayanan publik secara optimal. Pemerintah bersama TNI dan Polri terus memperkuat kehadiran negara di berbagai wilayah Papua, termasuk melalui pengamanan masyarakat, penegakan hukum, pelayanan kemanusiaan, dan upaya membangun kondisi yang mendukung perdamaian jangka panjang. Dalam situasi geografis Papua yang memiliki tantangan tersendiri, konsistensi kehadiran negara menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan dan pelayanan.

Peristiwa yang menimpa Aris Sanda di jalur Wamena-Mbua, Papua Pegunungan, menjadi pengingat mengenai pentingnya penguatan sistem keamanan sekaligus perlindungan masyarakat. Aris merupakan seorang sopir yang menjalankan aktivitas transportasi masyarakat. Aparat keamanan telah melakukan pencarian, penyisiran, pengumpulan informasi, serta pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat. TNI-Polri juga memastikan proses penyelidikan dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti sebelum pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara tetap hadir untuk memberikan perlindungan sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan secara bertanggung jawab.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan komitmen TNI dalam menjalankan tugas pertahanan negara dan menjaga keamanan wilayah Indonesia. Komitmen tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam memastikan masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari secara aman. Penguatan pengamanan dan pengejaran terhadap pelaku juga memperlihatkan bahwa respons negara tidak berhenti pada penanganan sebuah kejadian, tetapi diarahkan untuk menjaga situasi keamanan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.

Dalam perspektif pembangunan Papua, keamanan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Masyarakat membutuhkan kondisi yang aman agar dapat mengembangkan usaha, mengakses pendidikan dan kesehatan, mengangkut hasil pertanian, serta menjalankan mobilitas antarwilayah. Karena itu, pengamanan jalur transportasi memiliki arti strategis. Jalur yang menghubungkan pusat-pusat permukiman dengan wilayah pedalaman bukan hanya berfungsi sebagai akses perjalanan, tetapi juga menjadi jalur distribusi kebutuhan pokok, logistik, dan pelayanan masyarakat.

Pemerintah juga memiliki ruang untuk terus meningkatkan pendekatan pencegahan. Penguatan deteksi dini, koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan, pemetaan wilayah rawan, serta komunikasi dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam membangun sistem keamanan yang semakin responsif. Pandangan mengenai pentingnya pencegahan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta yang mendorong penguatan intelijen teritorial, deteksi dini, dan perlindungan masyarakat pada titik-titik rawan.

Upaya menjaga Papua juga tidak dapat dilepaskan dari pendekatan kemanusiaan. Dalam beberapa situasi ketika akses darat mengalami hambatan, aparat telah memberikan dukungan evakuasi kepada warga yang membutuhkan bantuan. Evakuasi melalui jalur udara terhadap keluarga korban Aris Sanda merupakan salah satu contoh bagaimana kehadiran negara tidak hanya diwujudkan melalui aspek keamanan, tetapi juga melalui bantuan kemanusiaan dan perlindungan masyarakat.

Pada saat yang sama, pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia mendorong penyelesaian persoalan Papua secara lebih menyeluruh. Menteri HAM Natalius Pigai menekankan perlunya pendekatan holistik dan konsensus nasional untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan. Menurut Pigai, penyelesaian Papua membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, legislatif, yudikatif, TNI-Polri, tokoh masyarakat, hingga elemen masyarakat lainnya.

Pandangan tersebut memberikan ruang bagi penguatan kebijakan Papua melalui perpaduan antara keamanan, pembangunan, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan dialog. Pemerintah tidak hanya dituntut memastikan keamanan, tetapi juga menghadirkan pembangunan yang dapat dirasakan langsung masyarakat Papua. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, konektivitas, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan masyarakat adat merupakan bagian penting dari upaya menciptakan kehidupan yang semakin sejahtera.

Sebagai masyarakat Papua, kita memiliki kepentingan yang sama terhadap terciptanya wilayah yang aman dan damai. Papua membutuhkan ruang yang memungkinkan anak-anak bersekolah tanpa rasa khawatir, masyarakat dapat bekerja dengan tenang, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonomi, serta masyarakat adat dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupan sosial dan budayanya. Stabilitas keamanan memberikan kesempatan bagi berbagai program pembangunan untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Karena itu, penguatan keamanan Papua perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar menghadirkan negara secara utuh. Ketegasan terhadap tindakan kekerasan perlu berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, pembangunan kesejahteraan, komunikasi sosial, dan dialog. Menteri HAM Natalius Pigai juga menegaskan pentingnya memastikan warga sipil tidak menjadi sasaran kekerasan dan seluruh pihak mematuhi prinsip hukum humaniter.

Papua membutuhkan keamanan yang memberikan kepastian, pembangunan yang menghadirkan kesempatan, serta kebijakan yang memperkuat persatuan dan kesejahteraan. Upaya pemerintah dalam memperkuat pengamanan, mengejar pelaku kekerasan, memberikan bantuan kemanusiaan, serta mendorong penyelesaian yang lebih menyeluruh merupakan bagian dari proses panjang menuju Papua yang semakin aman dan damai. Pada akhirnya, perdamaian bukan hanya tentang berakhirnya kekerasan, tetapi tentang terciptanya kondisi ketika masyarakat Papua dapat hidup, bekerja, belajar, dan membangun masa depan dengan rasa aman dan penuh harapan.

*Penulis merupakan Pemerhati Pembangunan dan Masyarakat Adat Papua

JAKARTA – Investasi menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional di tengah upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto memperluas lapangan kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi. Pemerintah mencatat realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun pada semester I 2026 dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia. Capaian tersebut mencapai 49,5 persen dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan besarnya investasi yang masuk menunjukkan perekonomian Indonesia tidak hanya bertumpu pada belanja pemerintah melalui berbagai program prioritas. Investasi swasta turut menjadi mesin pertumbuhan yang menghasilkan aktivitas ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Ini investasi bukan dari program pemerintah, bukan MBG, bukan Koperasi Merah Putih, bukan,” tegas Prabowo.

Presiden menyebut realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp1.010 triliun hingga 2026, setelah pada 2025 mencapai Rp1.931 triliun. Investasi tersebut turut membuka sekitar 2,7 juta lapangan kerja pada 2025 dan sekitar 1,4 juta lapangan kerja pada 2026.

Menurut Presiden, capaian investasi tersebut menjadi gambaran bahwa kebijakan pemerintah untuk menjaga iklim usaha dan menarik modal terus memberikan hasil. Investasi juga diarahkan agar memberikan manfaat langsung melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan kegiatan ekonomi di berbagai daerah.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menegaskan pemerintah tidak hanya mengejar besarnya nilai investasi, tetapi memastikan modal yang masuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Jika kita berbicara tentang peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, maka kita berbicara tentang strategic planning, bagaimana cara eksekusi yang baik dan juga insentif,” ujar Todotua.
Pemerintah mengarahkan investasi ke sektor hilirisasi untuk memperkuat industri domestik dan membangun rantai pasok nasional. Pada semester I 2026, investasi sektor hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menekankan pentingnya kualitas pelayanan pemerintah untuk menjaga kepercayaan investor.

“Layanan investasi menjadi kunci untuk meningkatkan iklim investasi. Semua telah membantu kita dalam menjaga iklim investasi dan menarik investasi baik dalam maupun luar negeri yang ujungnya menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas,” ujar Rosan.

Rosan juga mengingatkan kebutuhan penciptaan lapangan kerja terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Karena itu, pemerintah memperkuat layanan investasi agar modal yang masuk dapat segera diwujudkan menjadi kegiatan ekonomi produktif.

Dengan capaian investasi yang terus tumbuh, kebijakan hilirisasi, serta pembenahan layanan perizinan, pemerintah menunjukkan arah pembangunan yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja. Langkah tersebut memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus membuka semakin banyak peluang bagi masyarakat untuk tumbuh bersama perekonomian Indonesia. (*)

JAKARTA – Arus investasi asing ke Indonesia kembali menunjukkan perkembangan positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Masuknya investasi strategis senilai US$270 juta atau sekitar Rp4,8 triliun dari perusahaan keuangan Jepang, SBI Holdings, ke Ajaib Group menjadi salah satu sinyal terbaru bahwa pasar Indonesia masih memiliki daya tarik bagi investor global.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi yang aman, adil, dan bersahabat bagi investor asing maupun domestik. Menurutnya, investasi asing bukan sekadar aliran modal, tetapi juga bentuk kepercayaan terhadap prospek Indonesia.

“Intinya, itu yang ingin saya sampaikan, kita harus dukung investasi asing. Mari kita memberi manfaat bersama,” kata Prabowo.

Presiden juga menyebut kehadiran investasi asing sebagai bentuk kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Pandangan tersebut kembali mendapat relevansi setelah Ajaib Group memperoleh pendanaan jumbo dari SBI Holdings. Presiden Komisaris Ajaib Group Andi Gani Nena Wea menilai investasi tersebut menjadi bukti bahwa minat investor asing terhadap Indonesia masih kuat.

“Di tengah banyaknya pembicaraan mengenai investasi asing yang keluar dari Indonesia, masuknya investasi sebesar Rp4,8 triliun ke Ajaib Group justru menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan investor asing terhadap Indonesia masih sangat tinggi,” ujar Andi.

Investasi tersebut juga dinilai membuka peluang penguatan sektor teknologi dan sumber daya manusia. Co-Founder sekaligus CEO Ajaib Group Anderson Sumarli mengatakan pendanaan tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat bisnis dan talenta dalam negeri.

“Kami percaya kualitas talenta Indonesia setara dan dengan yang terbaik di dunia dan kami berharap kepercayaan sebesar ini membuka jalan bagi lebih banyak modal global masuk ke sektor teknologi Indonesia,” ujar Anderson.

Optimisme tersebut sejalan dengan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Realisasi investasi nasional pada Semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen secara tahunan dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja. Investasi asing tercatat Rp507,6 triliun atau 50,2 persen dari total realisasi. Di saat persaingan memperoleh modal global semakin ketat, konsistensi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan kepastian berusaha menjadi faktor penting. Kondisi tersebut turut memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi strategis.

Pemerintah juga terus mengarahkan investasi pada hilirisasi, teknologi, dan sektor bernilai tambah agar modal yang masuk memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian. Dengan menjaga kepastian berusaha sekaligus memperkuat industri nasional, Indonesia memiliki ruang untuk mempertahankan daya tarik investasi dan mengubah kepercayaan global menjadi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, serta peningkatan kapasitas nasional. (*)

Oleh : Jonathan Janoel*)

Peta investasi Indonesia memasuki fase penting. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa investasi dalam jumlah besar akan masuk dalam beberapa pekan mendatang menjadi sinyal bahwa Indonesia masih dipandang memiliki ruang pertumbuhan oleh pemodal. Pernyataan tersebut tidak berdiri sendiri. Realisasi investasi semester I 2026 telah mencapai Rp1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target nasional Rp2.041,3 triliun dan menyerap hampir 1,45 juta tenaga kerja.

Dalam keterangannya, Prabowo menyebut sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Presiden juga menilai gelombang investasi yang akan masuk perlu diarahkan untuk memperkuat perekonomian nasional. Pesan ini penting karena investasi bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah, melainkan sumber pembiayaan bagi ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, dan penguatan rantai industri di dalam negeri.

Arah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi dan investasi bernilai tambah. Dalam forum Eastern Economic Forum di Vladivostok awal September, Prabowo menekankan bahwa pembangunan harus menghasilkan manfaat yang luas, sementara investasi diharapkan menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, serta penguasaan teknologi. Dengan demikian, arus modal yang masuk tidak berhenti pada pembangunan aset, tetapi diarahkan untuk memperbesar kapasitas ekonomi Indonesia.

Keyakinan tersebut memperoleh contoh konkret dari sektor teknologi finansial. Presiden Komisaris Ajaib Group, Andi Gani Nena Wea, menilai masuknya investasi sebesar US$270 juta atau sekitar Rp4,8 triliun dari SBI Holdings Jepang menunjukkan bahwa minat investor asing terhadap Indonesia masih tinggi. Investasi itu disebut sebagai salah satu pendanaan terbesar yang diterima perusahaan teknologi Indonesia dalam lima tahun terakhir.

Andi juga menjelaskan bahwa sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan bisnis di Indonesia. Aliran modal itu diarahkan antara lain untuk pengembangan sumber daya manusia, produk, dan edukasi finansial. Artinya, investasi asing dapat memberikan manfaat lebih luas ketika modal yang masuk ikut memperkuat kapasitas perusahaan dan talenta domestik.

Sinyal tersebut semakin menarik karena datang ketika pasar global masih menghadapi ketidakpastian. Investor tentu mempertimbangkan banyak faktor sebelum menempatkan dana, mulai dari prospek pertumbuhan, regulasi, stabilitas kebijakan, hingga kemampuan pasar menyerap produk. Masuknya investasi SBI Holdings menunjukkan bahwa terdapat pelaku global yang tetap melihat peluang bisnis di Indonesia.

Dari sisi industri, CEO Ajaib Group Anderson Sumarli menilai pendanaan tersebut dapat membuka ruang bagi pengembangan sumber daya manusia dan penciptaan pekerjaan berkualitas. Ia juga melihat peluang investasi pada sektor kecerdasan buatan, pusat data, dan blockchain. Menurut Anderson, kepercayaan investor global dapat menjadi pintu masuk bagi lebih banyak modal ke sektor teknologi Indonesia.

Pada saat yang sama, perkembangan pasar modal domestik menunjukkan bahwa sumber pertumbuhan tidak hanya berasal dari investor asing. Data KSEI yang dikutip dalam pemberitaan menunjukkan jumlah investor pasar modal telah mencapai 30,30 juta, dengan jumlah investor saham menembus lebih dari 10 juta. Sebagian besar merupakan investor ritel domestik. Perkembangan ini memperlihatkan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam perekonomian berbasis investasi.

Pemerintah juga terus memperkuat iklim investasi melalui percepatan perizinan dan kebijakan hilirisasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi semester I tumbuh 7,2 persen secara tahunan. Komposisi PMA dan PMDN juga relatif berimbang, masing-masing sekitar Rp507,6 triliun dan Rp502,9 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa investasi menjadi aktivitas ekonomi yang melibatkan modal internasional sekaligus kekuatan pelaku usaha domestik.

Namun, besarnya investasi tetap perlu diikuti kualitas pelaksanaan. Pemerintah perlu memastikan proyek yang masuk memberikan nilai tambah, menyerap tenaga kerja Indonesia, memperkuat industri lokal, dan mendorong transfer teknologi. Kepastian regulasi serta pelayanan investasi yang cepat juga menjadi faktor penting agar komitmen investasi benar-benar berubah menjadi proyek yang terealisasi.

Kinerja tersebut juga perlu dilihat dalam konteks persaingan memperebutkan modal global. Indonesia harus terus menawarkan kepastian, efisiensi, dan nilai tambah agar investor memiliki alasan ekonomi yang kuat untuk memperluas kegiatan usahanya di tanah air.

Dalam konteks tersebut, pernyataan Prabowo mengenai masuknya investasi besar dapat dibaca bersama dengan perkembangan investasi yang sudah tercatat. Optimisme pemerintah memperoleh dukungan dari realisasi konkret, sementara investasi baru akan menjadi penting apabila mampu memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

Pada akhirnya, kepercayaan investor bukan sesuatu yang terbentuk hanya melalui pernyataan, melainkan melalui kombinasi prospek pasar, kebijakan, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan kepastian berusaha. Tantangan pemerintah adalah menjaga seluruh faktor tersebut agar momentum investasi tidak berhenti sebagai komitmen. Dengan arah hilirisasi, penguatan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja yang terus didorong, pemerintahan Prabowo memiliki ruang untuk mengubah arus investasi menjadi kekuatan produktif bagi ekonomi nasional. Jika konsistensi kebijakan dan kualitas pelaksanaan terus dijaga, investasi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan bagi masyarakat Indonesia.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah