Arsip Tahunan: 2026

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah strategis guna mengendalikan inflasi, menjaga harga kebutuhan pokok, memperkuat nilai tukar rupiah, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Berbagai kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil disinergikan untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Di sisi fiskal, sejumlah indikator menunjukkan kondisi ekonomi nasional tetap berada pada jalur yang sehat. Ekonom Senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini, menilai berbagai kritik yang menyebut kondisi fiskal Indonesia memburuk tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan data terkini.

“Saya cermati, kondisi fiskal cukup baik dengan pendapatan dan pengeluaran masih dalam toleransi yang memadai. Terutama soal defisit sampai Mei 2026, terjaga 0,7 persen terhadap PDB. Mudah-mudahan ini terus terjaga sampai kuartal kedua,” ujar Didik.

Menurutnya, kemampuan pemerintah menjaga defisit fiskal tetap rendah menunjukkan disiplin pengelolaan anggaran yang baik di tengah tekanan global. Selain itu, pembiayaan fiskal yang telah mencapai Rp379,4 triliun atau sekitar 55,1 persen dari target tahunan menunjukkan tersedianya ruang pendanaan yang cukup untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Didik juga menyoroti peningkatan pendapatan negara yang tumbuh sekitar 19 persen secara tahunan hingga Mei 2026 menjadi Rp1.185 triliun. Kenaikan tersebut ditopang oleh pertumbuhan penerimaan pajak yang meningkat sekitar 22 persen serta kenaikan pendapatan non-pajak dari berbagai sektor produktif.

Sementara itu, pemerintah terus memperkuat perlindungan daya beli masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan secara masif di berbagai daerah. Program tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi pangan.

Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mengatakan stabilitas harga beras berhasil dijaga dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras pada Mei 2026 tercatat hanya 0,38 persen, jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

“Kita syukuri beras tak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dalam dua tahun terakhir,” ujar Amran.

Pemerintah juga memperoleh dukungan dari kalangan legislatif terhadap berbagai stimulus ekonomi yang diberikan kepada masyarakat. Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menilai insentif di sektor transportasi publik dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga.

“Dalam situasi ekonomi yang melambat seperti ini, diskon dan insentif di sektor transportasi akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan belanja konsumsi,” kata Sofwan.

Melalui kombinasi pengendalian inflasi, penguatan fiskal, stabilisasi nilai tukar, serta berbagai stimulus yang menyentuh langsung masyarakat, pemerintah optimistis aktivitas ekonomi nasional tetap tumbuh kuat.

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Berbagai langkah strategis disiapkan guna mengendalikan inflasi, menjaga harga kebutuhan pokok, memperkuat nilai tukar rupiah, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sembilan langkah strategis sebagai instrumen mitigasi menghadapi tantangan ekonomi global. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan fiskal dan ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan.

“Langkah-langkah ini disiapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027.

Langkah yang ditempuh antara lain menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi, mengendalikan harga pangan, memastikan pasokan energi dan stok beras nasional tetap aman, serta menjaga disiplin fiskal dengan defisit anggaran tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, pemerintah juga memperkuat efisiensi belanja negara, mengoptimalkan pendapatan sumber daya alam melalui perbaikan tata kelola ekspor dan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), serta memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus ekonomi yang menyentuh langsung masyarakat, seperti diskon tiket transportasi, bantuan pangan, insentif sektor perumahan, hingga program magang dan vokasi untuk memperluas kesempatan kerja.

Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto. Menurutnya, stimulus di sektor transportasi publik dapat membantu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam situasi ekonomi yang melambat seperti ini, diskon dan insentif di sektor transportasi akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan belanja konsumsi,” kata Sofwan.

Ia menilai momentum pemberian stimulus menjelang masa libur sekolah merupakan langkah yang tepat karena dapat mendorong aktivitas perjalanan masyarakat sekaligus menggerakkan sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa.

Di sektor pangan, pemerintah juga terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai instrumen strategis menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat. Program tersebut dijalankan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mengatakan stabilitas harga beras berhasil dijaga dalam dua tahun terakhir. Meski demikian, pemerintah tetap menggencarkan pasar murah untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan dengan harga terjangkau.

“GPM akan terus dilaksanakan bersama pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan di seluruh Indonesia,” ujar Amran.

Senada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut beras saat ini tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan berbagai upaya pengendalian harga pangan yang dilakukan pemerintah berjalan cukup efektif.

Di tengah berbagai tantangan global, pemerintah optimistis kombinasi pengendalian inflasi, stimulus ekonomi, penguatan sektor pangan, serta koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter akan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Jakarta – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang solid dan pertumbuhan yang positif. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pada Triwulan I-2026 ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen dengan inflasi Mei 2026 yang tetap terkendali di level 3,08 persen (year-on-year).

Selain itu, neraca perdagangan masih surplus dan cadangan devisa berada pada tingkat yang memadai setara 5,6 bulan impor. Kinerja sektor riil juga terus membaik, mencerminkan keberlanjutan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Demikian pula dengan kinerja sektor manufaktur ini menunjukkan perbaikan pada bulan Mei 2026, mengindikasikan penguatan aktivitas produksi dan menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan,” ungkap Menkeu.

Memasuki Triwulan II-2026, berbagai indikator domestik memperlihatkan tren yang semakin baik. Optimisme konsumen tetap terjaga yang tercermin dari meningkatnya aktivitas belanja masyarakat dan tingkat keyakinan konsumen. Di saat yang sama, aktivitas ekonomi juga terus tumbuh yang terlihat dari peningkatan penjualan kendaraan bermotor, konsumsi listrik, serta penggunaan semen yang mencerminkan bergeraknya sektor produksi dan pembangunan.

Pemerintah juga terus mencermati perkembangan nilai tukar rupiah yang masih menghadapi tekanan akibat sentimen global. Namun demikian, koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan diyakini mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional.

“Pemerintah optimis dengan sinergi dan koordinasi yang lebih solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, disertai dengan perbaikan tata kola Devisa Hasil Ekspor, serta pendalaman pasar keuangan akan memperkuat pasokan valas dalam negeri ditambah dengan perbaikan kepercayaan investor, sehingga rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester II tahun 2026,” tandas Menkeu.

Di tengah tantangan global, pemerintah terus menjalankan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, memastikan pasokan energi dan pangan, memperkuat disiplin fiskal, serta mendukung daya beli masyarakat.

“Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika tahun 2027,” pungkas Menkeu.

Kuatnya fundamental ekonomi nasional juga dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mendorong agenda reformasi yang lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa.
“Ke depan, ukuran keberhasilan pembangunan tidak lagi semata-mata dilihat dari besarnya APBN maupun APBD yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar anggaran tersebut mampu menciptakan produktivitas ekonomi, memperkuat kemandirian daerah, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong daya saing nasional,” ujar Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti.

Azis menegaskan tahun 2027 harus menjadi momentum perubahan orientasi pembangunan nasional dari negara yang kuat secara fiskal menuju negara yang semakin produktif. Dengan fondasi ekonomi yang kokoh dan tata kelola pembangunan yang terus diperkuat, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta – Ditengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan yang kuat. Berbagai indikator ekonomi utama mencatat kinerja positif yang memperkuat optimisme terhadap prospek pertumbuhan nasional sekaligus mencerminkan kuatnya fondasi ekonomi domestik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,61 persen. Sementara itu, inflasi Mei 2026 tetap terkendali pada level 3,08 persen (year-on-year). Kinerja tersebut turut didukung oleh neraca perdagangan yang terus mencatat surplus serta cadangan devisa yang memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, sektor manufaktur menunjukkan perbaikan pada Mei 2026 yang menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan.

“Demikian pula dengan kinerja sektor manufaktur ini menunjukkan perbaikan pada bulan Mei 2026, mengindikasikan penguatan aktivitas produksi dan menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan,” ungkap Menkeu.

Memasuki Triwulan II-2026, aktivitas ekonomi domestik terus menunjukkan tren yang membaik. Optimisme konsumen tetap terjaga, tercermin dari meningkatnya aktivitas belanja masyarakat serta pertumbuhan pada sejumlah indikator ekonomi, seperti penjualan kendaraan bermotor, konsumsi listrik, dan penjualan semen.

Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan strategis, mulai dari menjaga stabilitas harga pangan dan energi, memastikan ketersediaan beras dan BBM, mempercepat penyerapan belanja negara, hingga memberikan stimulus guna mendukung daya beli masyarakat dan dunia usaha.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap berada pada jalur yang kuat dan terjaga. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang positif dan inflasi yang terkendali menjadi bukti bahwa perekonomian nasional memiliki daya tahan yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan global.

“Tapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga,” ujarnya.

Prasetyo juga menegaskan keyakinan pemerintah terhadap kemampuan ekonomi nasional untuk terus bertahan dan tumbuh di tengah berbagai dinamika global.

“Insyaallah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat,” tegasnya.
Dengan kombinasi fundamental ekonomi yang solid, kebijakan pemerintah yang konsisten, serta koordinasi yang semakin kuat antarotoritas ekonomi, pemerintah optimistis Indonesia memiliki landasan yang kokoh untuk menghadapi tantangan global dan menjaga momentum pertumbuhan ke depan.

“Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika tahun 2027,” pungkas Menkeu.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas ekonomi rakyat di tengah tekanan global melalui penguatan pembiayaan pembangunan. Komitmen tersebut tercermin dari keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia dalam memperoleh dukungan pendanaan jangka panjang senilai US$17 miliar atau setara Rp278 triliun dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendukung berbagai proyek pembangunan nasional periode 2025–2029.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dengan jajaran pimpinan AIIB di Beijing, China. Dukungan pembiayaan ini diproyeksikan memperkuat kapasitas pendanaan negara sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur strategis yang menjadi prioritas pemerintah dalam lima tahun mendatang.

“Yang paling penting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar US$17 miliar untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara tahun 2025 sampai 2029. Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia,” ujar Purbaya.

Menkeu menjelaskan bahwa pendanaan tersebut merupakan bagian dari skema Multi-Year Rolling Pipeline yang disusun bersama AIIB untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan nasional. Dukungan ini menjadi penting dalam menjaga momentum pembangunan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Selain menghasilkan komitmen pembiayaan yang signifikan, pertemuan tersebut juga membuka peluang penguatan kerja sama kelembagaan. AIIB menunjukkan minat untuk memperluas kehadirannya di Indonesia melalui pembukaan kantor perwakilan di Jakarta guna meningkatkan efektivitas koordinasi dan mempercepat implementasi proyek.

“AIIB juga berminat untuk membangun semacam kantor cabang di Jakarta. Kita tentu menyambut baik niat tersebut dan saya berharap pada Juni tahun depan kantornya sudah berdiri,” imbuh sang Bendahara Negara.

Di tengah gejolak ekonomi global yang mendorong banyak lembaga keuangan internasional bersikap lebih berhati-hati, Indonesia tetap memperoleh kepercayaan yang kuat. Menurut Purbaya, pengelolaan fiskal dan kredibilitas APBN Indonesia mendapat apresiasi positif dari AIIB.

“Mereka tidak ada masalah dengan fiskal Indonesia. Mereka yakin dengan kredibilitas dan kreativitas fiskal kita,” tegas Purbaya menutup penjelasannya.

Kepercayaan internasional tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk terus menjaga stabilitas ekonomi rakyat, memperkuat pembangunan nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika global.

Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan dan dinamika global. Langkah tersebut dilakukan melalui kebijakan yang responsif guna menjaga nilai tukar rupiah, stabilitas pasar keuangan, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kenaikan suku bunga acuan BI atau BI Rate merupakan langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan sinyal positif kepada pasar di tengah ketidakpastian global. BI sebelumnya menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen sebagai upaya memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi tetap terkendali.

“BI Rate itu naik karena mengutamakan kestabilan. Jadi dengan BI-Rate naik, kelihatan respons daripada IHSG juga baik, masuk dalam green zone. Kemudian yang kedua, rupiah juga sedikit menguat,” kata Airlangga.

Respons pasar terhadap kebijakan tersebut menunjukkan perkembangan positif. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mencatat kenaikan signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar melihat kebijakan pemerintah dan BI sebagai langkah yang tepat dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut mencerminkan respons cepat pemerintah dan otoritas moneter dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

“Market melihat Indonesia responsif terhadap gejolak ataupun situasi yang ada sekarang,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, pemerintah dan BI juga sepakat memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam menghadapi tekanan eksternal sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan fiskal dan moneter agar mampu memberikan dampak yang lebih kuat terhadap perekonomian nasional.

“Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan, bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat, dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” ungkap Perry Warjiyo.

Pemerintah optimistis fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Dengan sinergi kebijakan yang semakin solid, stabilitas ekonomi nasional dapat terus terjaga sekaligus memperkuat kepercayaan pasar di tengah tantangan global.

Jakarta – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat memperkuat langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global. Kesepakatan tersebut merupakan hasil evaluasi bersama antara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Gubernur BI Perry Warjiyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain menjaga stabilitas rupiah, pertemuan tersebut juga memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi kedua instrumen kebijakan dinilai penting untuk menghadapi tekanan eksternal sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.

“Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan, bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat, dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” ungkap Perry Warjiyo.

Dalam pertemuan tersebut disepakati dua langkah utama. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna menarik kembali arus modal asing dan memperkuat stabilitas rupiah.

“Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow, ada saham dan SBN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” terangnya.

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap berada di BI.

“Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi tentu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa stabilitas rupiah akan berdampak langsung pada masyarakat dan pelaku usaha.

“Dengan nanti kebijakan lebih bagus itu, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik, dan tidak terbebani lagi, beban hidupnya secara, tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan,” pungkasnya.

Ia optimistis sinergi fiskal dan moneter yang semakin kuat akan meningkatkan kepercayaan pasar serta memperkuat nilai tukar rupiah ke depan.

Jakarta – Pemerintah memastikan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui koordinasi yang intensif antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi antarlembaga tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta mengantisipasi berbagai dinamika ekonomi global yang masih berlangsung.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah bersama otoritas terkait terus memantau perkembangan nilai tukar rupiah dan menyiapkan berbagai langkah yang diperlukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, koordinasi yang erat antarotoritas menjadi kunci untuk memastikan setiap perkembangan di pasar keuangan dapat direspons secara cepat dan tepat.

“Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah,” ujar Prasetyo Hadi.

Prasetyo juga mengajak masyarakat untuk tetap optimistis terhadap kondisi perekonomian nasional. Ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat, sebagaimana tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap positif dan tingkat inflasi yang terkendali. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang masih terjadi.

“Tapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini masih dipengaruhi oleh sentimen global dan sikap hati-hati investor di pasar keuangan internasional. Meski demikian, pemerintah optimistis tekanan tersebut dapat dikelola dengan baik melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

“Pemerintah optimis dengan sinergi dan koordinasi yang lebih solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, disertai dengan perbaikan tata kelola Devisa Hasil Ekspor, serta pendalaman pasar keuangan akan memperkuat pasokan valas dalam negeri ditambah dengan perbaikan kepercayaan investor, sehingga rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester II tahun 2026,” tegas Menkeu.

Pemerintah meyakini bahwa koordinasi yang solid antarotoritas, didukung fundamental ekonomi yang kuat dan kebijakan yang terukur, akan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas rupiah serta memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia ke depan.

Oleh: Reyhan Akbar )*

Pemberantasan korupsi terus menjadi agenda prioritas pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di tengah tantangan yang masih muncul akibat praktik penyalahgunaan kewenangan di berbagai sektor, pemerintah menunjukkan keseriusannya dengan memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum, institusi pengawasan, serta kementerian dan lembaga negara.

Kolaborasi yang semakin erat tersebut menjadi faktor penting dalam mempersempit ruang gerak pelaku korupsi sekaligus membangun sistem pencegahan yang lebih efektif.

Langkah pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga menempatkan pencegahan sebagai fondasi utama. Pendekatan tersebut dinilai lebih strategis karena mampu membangun budaya integritas sejak awal dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya pemerintah terlihat dari kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian PANRB dalam mempercepat implementasi Program Pembelajaran Integritas berbasis e-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Program yang akan diluncurkan secara nasional tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat kualitas birokrasi. Dengan jumlah ASN yang mencapai lebih dari 6,5 juta orang, penguatan integritas dipandang sebagai kebutuhan mendesak agar pelayanan publik berjalan profesional dan terbebas dari praktik koruptif.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menilai peningkatan kapasitas ASN merupakan fondasi penting dalam pendidikan antikorupsi. Menurutnya, reformasi birokrasi yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila aparatur negara tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya kasus yang diungkap. Lebih dari itu, keberhasilan ditentukan oleh kemampuan negara membangun karakter aparatur yang menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan tanggung jawab. Dengan demikian, pencegahan dan penindakan berjalan beriringan sebagai dua instrumen yang saling melengkapi.

Melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC), KPK mengembangkan sistem pembelajaran digital yang dirancang agar mudah diakses ASN di seluruh Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai nilai-nilai antikorupsi sekaligus mendorong perubahan perilaku dalam lingkungan kerja pemerintahan.

Setyo juga memandang program tersebut sebagai agenda jangka panjang yang akan terus diperluas hingga 2029. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak melihat pemberantasan korupsi sebagai program sesaat, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang membutuhkan konsistensi dan penguatan sistem secara terus-menerus.

Keseriusan pemerintah dalam membangun budaya integritas juga tercermin dari berbagai tahapan persiapan yang dilakukan sebelum implementasi nasional. Direktur ACLC KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menjelaskan bahwa modul pembelajaran telah melalui proses penyusunan kurikulum, diskusi dengan para ahli, hingga evaluasi menyeluruh guna memastikan efektivitas program.

Yonathan menyampaikan bahwa uji coba telah dilakukan terhadap lebih dari 54.000 ASN di sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hasil tersebut menjadi modal penting dalam pelaksanaan nasional sekaligus memperlihatkan tingginya kebutuhan penguatan integritas di lingkungan birokrasi.

Selain pendidikan antikorupsi, penguatan sistem pengawasan juga menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah. KPK menyiapkan dashboard nasional yang memungkinkan pemantauan partisipasi ASN secara real-time dan transparan. Kehadiran sistem tersebut memperlihatkan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk mendukung akuntabilitas serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Komitmen penegakan hukum yang kuat juga tercermin dalam penanganan dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pejabat sebagai tersangka atas dugaan intervensi proses verifikasi portal mitra dan pengadaan barang serta jasa. Langkah hukum tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum terus bekerja untuk memastikan program-program strategis pemerintah terlindungi dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

Merespons perkembangan tersebut, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan apresiasi terhadap semangat pemerintah dalam memberantas korupsi. Menurutnya, DPR menghormati seluruh proses hukum yang sedang dijalankan baik oleh Kejaksaan Agung maupun KPK sebagai bagian dari upaya menjaga integritas penyelenggaraan negara.

Cucun juga menegaskan bahwa DPR akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola lembaga, termasuk aspek perencanaan, penganggaran, hingga audit pascapelaksanaan program. Pengawasan yang konsisten dinilai penting untuk memastikan setiap anggaran negara digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sinergi antara KPK, kejaksaan, DPR, dan berbagai institusi pemerintah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi kini dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Penindakan terhadap pelanggaran hukum tetap berjalan tegas, sementara upaya pencegahan diperkuat melalui pendidikan integritas, pemanfaatan teknologi, dan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah menjadi bukti bahwa pemerintah terus memperkuat ekosistem antikorupsi secara menyeluruh. Ketika lembaga penegak hukum, pengawas, dan pembuat kebijakan bergerak dalam satu arah yang sama, ruang bagi praktik korupsi akan semakin sempit.

Pada akhirnya, sinergi yang kuat menjadi modal utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai kepentingan rakyat dan tujuan pembangunan nasional.

Pemerhati Akuntabilitas Publik dan Pembangunan Nasional