Yearly Archives: 2026

Jakarta – Masyarakat Aceh menunjukkan komitmen kuat menjaga persatuan dan kondusivitas daerah dengan menolak segala bentuk simbol separatis yang dinilai dapat mengganggu proses pemulihan pascabencana. Penolakan ini sejalan dengan langkah aparat keamanan dan pemerintah daerah yang terus mengedepankan pendekatan persuasif demi menjaga stabilitas serta ketenangan masyarakat yang tengah berduka.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, menegaskan bahwa aparat TNI-Polri telah menjalankan prosedur secara humanis dan mengutamakan dialog sebelum mengambil tindakan di lapangan.

Menurutnya, upaya persuasif menjadi prioritas utama guna mencegah terjadinya gesekan yang tidak perlu di tengah kondisi masyarakat yang masih fokus pada pemulihan pascabencana.

“Pendekatan persuasif selalu dikedepankan oleh aparat. Namun karena imbauan tidak direspons, dilakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan atribut yang berpotensi memicu eskalasi,” ujar Freddy.

Freddy menambahkan bahwa pengibaran simbol separatis jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh tindakan yang dapat merusak harmoni sosial dan merugikan kepentingan bersama.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing, karena persatuan adalah kunci utama dalam menghadapi masa sulit,” katanya.

Ketegasan aparat yang dibarengi pendekatan dialogis merupakan langkah tepat untuk menjaga perdamaian Aceh yang telah terbangun selama ini. Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai pemerintah perlu bersikap tegas terhadap oknum yang mencoba memecah belah bangsa melalui simbol dan seruan separatis.

“Ini bukan persoalan sepele. Ada simbol dan narasi separatis yang dimunculkan, bahkan berpotensi ditunggangi kepentingan politik tertentu,” jelasnya.

Menurut Selamat, isu tersebut menyangkut kedaulatan negara dan berimplikasi pada stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan agar Aceh tetap aman, damai, serta fokus pada agenda pemulihan dan pembangunan ke depan.

Selain itu, tokoh masyarakat dan relawan kemanusiaan di Aceh turut mengajak seluruh warga untuk menempatkan kepentingan kemanusiaan di atas segala perbedaan. Mereka menilai suasana pascabencana harus diisi dengan semangat gotong royong dan empati, bukan dengan tindakan yang berpotensi memecah belah.

“Fokus utama kita saat ini adalah pemulihan dan membantu korban agar dapat bangkit kembali. Persatuan adalah kekuatan Aceh,” ujar Selamat Ginting.

Dengan komitmen bersama antara aparat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, Aceh diharapkan tetap terjaga sebagai wilayah yang aman, damai, dan bersatu. Semangat persaudaraan serta kepedulian sosial menjadi kunci utama agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal tanpa gangguan.

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tahun 2026 melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang berfokus pada peningkatan daya beli masyarakat dan stimulasi ekonomi.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, alokasi untuk subsidi dan bansos mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp 1.300 triliun, dari sebelumnya sekitar Rp 950 triliun pada tahun 2025.

“Peningkatan anggaran ini tidak digunakan untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), tetapi dialokasikan untuk berbagai program bantuan sosial yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat,” jelas Suahasil.

Belanja pemerintah pusat ini berfokus pada program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan bantuan sosial lainnya yang dirancang untuk mendukung keluarga penerima manfaat (KPM).

Suahasil juga menambahkan bahwa meskipun terjadi penurunan alokasi untuk Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026, pemerintah tetap memastikan bahwa pengelolaan APBN dan APBD dilakukan secara terpadu dan tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat di daerah. “APBN dan APBD merupakan satu kesatuan, yang akan terus kami pantau untuk memastikan keselarasan dalam implementasi anggaran,” katanya.

Lebih lanjut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga menegaskan bahwa dalam fokus utama pemerintah adalah penguatan dana sosial, yang tidak hanya berbentuk bantuan konsumtif, namun juga mengarah pada pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan tidak tergantung pada bantuan sosial.

“Kami ingin agar penerima bantuan dapat graduasi, yakni keluar dari ketergantungan dan masuk ke dalam program pemberdayaan,” ujar Gus Ipul.

Untuk tahun 2026, pemerintah menjamin penyaluran sejumlah bansos secara bertahap dimulai pada Januari 2026, dengan tetap mengutamakan ketepatan sasaran. Program Keluarga Harapan (PKH), yang menjadi andalan pemerintah dalam perlindungan sosial, akan disalurkan kepada keluarga miskin dengan kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, hingga lansia dan penyandang disabilitas.

“PKH masih menjadi program utama dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan,” ungkap Gus Ipul. Besaran bantuan yang diberikan melalui PKH untuk tahun 2026 antara lain Rp 3.000.000 per tahun untuk ibu hamil dan anak usia dini, serta Rp 2.400.000 per tahun untuk penyandang disabilitas dan lansia.

Pemerintah juga memastikan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tetap disalurkan dengan nilai Rp 200.000 per KPM per bulan, guna menjaga stabilitas konsumsi masyarakat, khususnya yang terdampak oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok.

“Pemerintah menegaskan bahwa bansos pangan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah lonjakan kemiskinan akibat dampak ekonomi global yang terus berfluktuasi,” tambah Gus Ipul.

Dengan kebijakan bansos yang semakin tepat sasaran dan terintegrasi, pemerintah berharap dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sembari terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan di seluruh pelosok Indonesia.

Jakarta — Belanja subsidi dan bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kembali menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara APBN dioptimalkan untuk kehidupan masyarakat.

“Belanja tersebut tidak digunakan untuk pembayaran gaji ASN, melainkan dialokasikan untuk langsung menyentuh kehidupan masyarakat, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta bansos lainnya yang langsung diterima oleh keluarga penerima manfaat.” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih berfluktuasi dan tantangan domestik berupa ketimpangan serta daya beli masyarakat, kebijakan ini menunjukkan keberlanjutan komitmen negara dalam menghadirkan stimulus ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

APBN 2026 dirancang tidak hanya sebagai dokumen fiskal tahunan, tetapi sebagai alat strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Belanja subsidi diarahkan untuk menahan gejolak harga komoditas strategis agar tidak membebani masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sektor produktif. Sementara itu, belanja bantuan sosial difokuskan untuk melindungi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah agar tetap memiliki daya beli yang memadai.

Subsidi dalam APBN 2026 diposisikan sebagai instrumen stabilisasi sekaligus akselerator. Subsidi energi, pangan, dan sektor strategis lainnya diarahkan secara lebih tepat sasaran melalui perbaikan basis data dan pemanfaatan teknologi. Dengan pendekatan ini, belanja subsidi tidak hanya berfungsi sebagai penyangga sosial, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga input produksi.

Meskipun belanja subsidi dan program bansos dalam APBN 2026 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dari 950 triliun menjadi 1.300 triliun, angka tersebut merupakan belanja pemerintah pusat di seluruh kementerian dan lembaga yang memang dimaksudkan untuk langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, belanja bantuan sosial dirancang untuk memberikan perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Program bantuan sosial tunai maupun non-tunai tetap menjadi tulang punggung dalam menjaga konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terukur, serta pengawasan yang ketat, belanja subsidi dan bantuan sosial pada APBN 2026 diharapkan mampu memberikan stimulus ekonomi yang efektif. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

Sedangkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan penguatan tata kelola data menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Akurasi penyaluran empat program besar bansos terus menurun pada 2020 hingga 2023. Menurut data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), rata-rata akurasi pada 2023 hanya mencapai 41,5 persen, jauh dari target 57 persen. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya inclusion error dan exclusion error yang harus segera diperbaiki,” ungkap

Salah satu fondasi utama yang dipersiapkan adalah penerapan single data entry dan single identity number, yakni satu orang hanya memiliki satu data terverifikasi sesuai identitas dan karakteristik. Sistem ini disebut menjadi dasar sebelum pemerintah melangkah ke tahap penguatan kebijakan berikutnya.

Oleh : Syamsul Huda )*

Memasuki tahun anggaran 2026, kepastian pencairan bantuan sosial kembali menjadi perhatian luas publik. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan inflasi yang masih berfluktuasi, peran negara dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi krusial. Pemerintah menegaskan bahwa bantuan sosial bukan sekadar instrumen perlindungan sosial, melainkan juga stimulus ekonomi yang berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, keberlanjutan dan ketepatan penyaluran bansos menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal nasional. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif.

Pemerintah memastikan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tetap disalurkan mulai Januari 2026. Kepastian pencairan di awal tahun ini dinilai strategis karena bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga pasca libur akhir tahun. Bagi keluarga miskin dan rentan, bansos menjadi bantalan ekonomi agar tidak terjerumus lebih dalam akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Dalam konteks ini, bansos berfungsi menjaga stabilitas sosial sekaligus menopang daya beli masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan penerima manfaat, tetapi juga roda perekonomian lokal.

Kementerian Sosial menegaskan bahwa keberlanjutan PKH dan BPNT merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas sosial nasional. Bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari pangan, pendidikan anak, hingga akses layanan kesehatan. Dengan demikian, bansos tidak semata bersifat konsumtif, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah memandang investasi sosial ini penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada kesejahteraan berkelanjutan.

Pencairan bansos di awal tahun juga diharapkan mampu meredam potensi tekanan ekonomi musiman. Pada periode ini, banyak rumah tangga menghadapi beban pengeluaran yang meningkat, sementara pendapatan belum sepenuhnya stabil. Kehadiran PKH dan BPNT memberi ruang bernapas bagi keluarga penerima manfaat untuk mengelola keuangan secara lebih aman. Dengan daya beli yang terjaga, permintaan terhadap barang kebutuhan pokok tetap bergerak. Hal ini pada akhirnya membantu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan dalam penyaluran bansos. Evaluasi menyeluruh terus dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih antarprogram. Penyesuaian anggaran menjadi langkah penting agar efektivitas belanja sosial semakin optimal. Pemerintah juga berupaya memperkuat sistem pengawasan agar bansos tidak disalahgunakan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran sosial tahun 2026.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menaruh harapan besar agar bansos dapat meringankan beban masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga. Ia menekankan bahwa bantuan yang diterima harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah secara tegas mengingatkan agar bansos tidak dialihkan untuk pengeluaran yang tidak produktif. Larangan penggunaan bantuan sosial untuk praktik judi daring dan konsumsi tidak penting menjadi penegasan sikap negara. Pendekatan ini mencerminkan upaya menjaga tujuan mulia bansos agar benar-benar berdampak positif.

Penegasan tersebut juga menjadi bagian dari edukasi sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Pemerintah ingin memastikan bahwa bansos tidak hanya habis untuk konsumsi sesaat, tetapi membantu keluarga membangun ketahanan ekonomi. Dengan pengelolaan yang bijak, bantuan sosial dapat menjadi penopang stabilitas rumah tangga di tengah ketidakpastian ekonomi. Kesadaran ini penting agar bansos tidak menimbulkan ketergantungan jangka panjang. Sebaliknya, bansos diarahkan sebagai jembatan menuju kemandirian ekonomi.

Dari sisi perencanaan dan data, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi. Menurutnya, pemutakhiran data terpadu menjadi kunci memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial. Data yang akurat akan mendukung perencanaan program tahun 2026 agar lebih responsif terhadap kondisi riil masyarakat. Pemerintah berupaya memperbaiki basis data penerima manfaat agar tidak ada kelompok rentan yang terlewat. Langkah ini juga meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran.

Wamensos juga menjelaskan bahwa sasaran program kerja Kemensos tidak hanya mencakup PKH dan BPNT. Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) serta pemberdayaan sosial ekonomi turut diperkuat untuk menjaga daya beli masyarakat. Untuk tahun 2026, PKH ditargetkan menjangkau sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat. Program BPNT dan pemberdayaan sosial ekonomi ditujukan bagi sekitar 15 ribu penerima. Kombinasi bantuan ini diharapkan menciptakan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Di daerah, manfaat bansos dirasakan secara nyata, terutama oleh kelompok masyarakat yang rentan terhadap fluktuasi harga. Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menilai penyaluran bantuan sosial tunai dan bantuan lainnya sebagai langkah strategis menjaga daya beli masyarakat pesisir. Mayoritas penduduk di wilayah tersebut bekerja sebagai nelayan yang sangat bergantung pada kondisi alam dan harga pasar. Ketika biaya operasional melaut dan harga kebutuhan pokok meningkat, bansos menjadi dana stimulan yang penting. Bantuan tersebut membantu nelayan bertahan di tengah tekanan inflasi.

Menurut Algafry, pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui bantuan konsumtif. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan produktivitas masyarakat agar pendapatan lebih stabil. Bantuan sosial diposisikan sebagai penyangga sementara sambil memperkuat sektor ekonomi riil. Sinergi antara bantuan pusat dan program pemberdayaan daerah menjadi kunci keberhasilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa bansos dan pembangunan ekonomi berjalan beriringan.

Kebijakan bansos 2026 mencerminkan strategi pemerintah menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan disiplin fiskal. Dengan evaluasi berkelanjutan, anggaran bansos diarahkan agar lebih efektif dan berdampak luas. Daya beli masyarakat yang terjaga akan menopang konsumsi domestik sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sosial yang tercipta juga memberikan kepastian bagi iklim investasi. Dengan demikian, bansos berkontribusi pada ketahanan ekonomi nasional.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Oleh : Zaki Walad )*

APBN 2026 menegaskan kehadiran negara sebagai penyangga utama stabilitas ekonomi melalui stimulus fiskal yang dirancang untuk menjaga daya beli sekaligus menopang pertumbuhan. Dengan menempatkan subsidi dan bantuan sosial sebagai instrumen kunci, pemerintah menunjukkan orientasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.

Tantangan Ekonomi 2026 masih dipengaruhi oleh ketidakpastian global. Namun, menilai arah kebijakan fiskal 2026 Pemerintah merefleksikan pembacaan yang matang atas struktur perekonomian Indonesia yang masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Dalam berbagai kesempatan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan bahwa belanja subsidi dan bantuan sosial dioptimalkan agar benar-benar bekerja untuk kehidupan masyarakat. Substansi kebijakan ini tercermin dari penegasan bahwa alokasi tersebut tidak diarahkan untuk kebutuhan rutin aparatur negara, melainkan disalurkan langsung kepada keluarga penerima manfaat melalui berbagai program perlindungan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa APBN diposisikan sebagai instrumen aktif yang menyentuh sektor riil dan denyut ekonomi sehari-hari.

Di tengah dinamika global yang masih berfluktuasi, mulai dari ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi dan pangan, hingga perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju, kebijakan stimulus domestik menjadi jangkar stabilitas yang krusial. Tekanan eksternal berpotensi menekan kinerja ekspor dan investasi, sehingga menjaga permintaan dalam negeri menjadi pilihan yang rasional. Bantuan sosial tunai dan non-tunai yang dirancang adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi berfungsi sebagai bantalan yang mencegah pelemahan konsumsi rumah tangga. Dari perspektif ekonomi makro, kebijakan ini membantu menjaga permintaan agregat tetap kuat, sehingga aktivitas ekonomi di tingkat lokal terus bergerak.

Kenaikan alokasi belanja subsidi dan bantuan sosial dari sekitar Rp950 triliun menjadi Rp1.300 triliun sering kali dipersepsikan secara sederhana sebagai pembengkakan anggaran. Namun, jika dicermati lebih dalam, angka tersebut merepresentasikan belanja pemerintah pusat lintas kementerian dan lembaga yang memang dirancang untuk menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dalam pandangan saya, ekspansi fiskal yang terukur ini justru diperlukan untuk menahan risiko perlambatan dan menjaga momentum pertumbuhan. Fokus utamanya bukan pada besar kecilnya angka, melainkan pada kualitas belanja dan efektivitas dampaknya terhadap perekonomian riil.

Reposisi subsidi dalam APBN 2026 menjadi aspek penting yang patut diapresiasi. Subsidi tidak lagi diperlakukan semata sebagai alat penahan harga jangka pendek, tetapi sebagai instrumen stabilisasi sekaligus akselerasi ekonomi. Subsidi energi, pangan, dan sektor strategis diarahkan semakin tepat sasaran melalui perbaikan basis data dan pemanfaatan teknologi. Bagi pelaku usaha kecil dan menengah, stabilitas harga input produksi merupakan faktor krusial. Fluktuasi biaya energi dan pangan dapat langsung menggerus margin usaha. Dengan subsidi yang lebih terarah, pelaku UMKM memiliki ruang untuk menjaga kapasitas produksi, mempertahankan tenaga kerja, dan tetap berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, stimulus fiskal yang besar menuntut tata kelola yang kuat dan kredibel. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy secara terbuka menyoroti masih lemahnya akurasi penyaluran bantuan sosial dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ketepatan sasaran serta masih tingginya kesalahan penerima menunjukkan bahwa reformasi data menjadi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, langkah menuju penerapan satu data terpadu dan identitas tunggal menjadi fondasi kebijakan yang tidak dapat ditawar. Dari sudut pandang ekonomi publik, perbaikan tata kelola data akan meningkatkan efisiensi belanja negara, mengurangi kebocoran, serta memastikan stimulus benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.

Stimulus APBN 2026 juga diperkuat melalui kebijakan stabilisasi tarif listrik. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa secara teknis terdapat potensi penyesuaian tarif berdasarkan parameter ekonomi makro. Namun pemerintah memilih menahan tarif listrik demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi di awal tahun. Keputusan ini menunjukkan keberpihakan yang jelas pada perlindungan rumah tangga dan kepastian biaya bagi dunia usaha.

Bagi rumah tangga, tarif listrik yang tetap membantu menahan laju inflasi dan menjaga ruang konsumsi. Ketika pengeluaran rutin dapat diprediksi, masyarakat memiliki kepastian dalam mengelola keuangan dan tetap dapat membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan lainnya. Bagi pelaku usaha, khususnya sektor padat karya dan UMKM, kepastian biaya energi memudahkan perencanaan produksi, pengelolaan arus kas, dan pengambilan keputusan usaha. Dalam jangka pendek, kebijakan ini menstabilkan ekspektasi ekonomi. Dalam jangka menengah, kepastian energi menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif.

Secara keseluruhan, stimulus ekonomi pemerintah dalam APBN 2026 mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas makro, perlindungan sosial, dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah tidak sekadar mengejar pertumbuhan angka, tetapi berupaya memastikan pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Tantangan implementasi dan pengawasan tentu tetap ada, namun arah kebijakan ini menunjukkan bahwa negara hadir secara aktif sebagai pengelola risiko ekonomi sekaligus penopang kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi global yang tidak menentu, strategi stimulus yang terukur dan berpihak pada rakyat ini layak diapresiasi sebagai langkah realistis dan bertanggung jawab untuk menjaga denyut perekonomian nasional tetap kuat dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

Oleh: Nurhidayah Shofuro *)

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra kembali menguji kapasitas negara dalam melindungi warganya. Gempa bumi, banjir, dan longsor tidak hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga mengguncang sendi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara melalui kebijakan anggaran yang cepat, terukur, dan transparan menjadi kunci utama. Pemerintah pusat menunjukkan keseriusannya dengan menyiapkan skema pendanaan dan bantuan sosial yang relatif komprehensif, sekaligus membuka ruang kolaborasi lintas daerah demi percepatan pemulihan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan standar bantuan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan. Rumah rusak ringan mendapatkan bantuan Rp15 juta per unit, sementara rumah rusak sedang memperoleh Rp30 juta per unit. Skema ini mencerminkan pendekatan rasional dan berkeadilan, karena alokasi anggaran disesuaikan dengan tingkat kebutuhan riil masyarakat terdampak. Tito juga menilai percepatan penyaluran bantuan pada kelompok rumah rusak ringan dan sedang dapat mengurangi beban penanganan hingga sekitar 60 persen. Artinya, dengan fokus pada segmen kerusakan yang jumlahnya paling besar, pemerintah dapat mempercepat pemulihan secara masif dan efisien.

Lebih dari sekadar perbaikan fisik, pemerintah juga memahami bahwa bencana berdampak langsung pada daya tahan ekonomi keluarga. Karena itu, bantuan sosial tambahan menjadi bagian penting dari kebijakan penanganan bencana. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga, serta bantuan lauk-pauk senilai Rp15 ribu per hari selama tiga bulan. Bantuan ini, meski tampak sederhana, memiliki makna besar bagi keluarga terdampak yang kehilangan sumber penghidupan sementara waktu. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyalurkan bantuan pendukung sesuai kebutuhan di lapangan, mulai dari logistik hingga fasilitas darurat.

Yang patut diapresiasi adalah pendekatan pembiayaan yang tidak semata bertumpu pada pemerintah pusat. Pemerintah membuka ruang kontribusi dari pemerintah daerah dan kerja sama antar-daerah. Melalui asosiasi pemerintah daerah, terkumpul bantuan keuangan mencapai Rp59,5 miliar, belum termasuk bantuan dalam bentuk barang. Ini menunjukkan semangat gotong royong antardaerah yang masih terjaga, sekaligus memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi bencana.

Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian utama. Pemerintah menekankan pentingnya pendataan penerima bantuan secara by name, by address. Data ini menjadi dasar pengalokasian anggaran dan bantuan sosial, serta divalidasi oleh aparat kepolisian dengan pendampingan Kejaksaan dan BPKP. Mekanisme ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan meminimalkan potensi penyimpangan. Dalam konteks kepercayaan publik, langkah ini merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya cepat, tetapi juga berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran kebencanaan.

Dari sisi kesiapan fiskal, pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memperkuat optimisme publik. Pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp500 miliar sebagai dana siap pakai yang dialokasikan dalam APBN untuk kesiapsiagaan bencana. Dana ini memang dirancang untuk merespons kondisi darurat, sehingga dapat dicairkan dengan cepat. Prasetyo meyakini anggaran tersebut cukup untuk menanggulangi bencana di Sumatra, terlebih Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar dana siap pakai dapat ditambah jika diperlukan. Instruksi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung penanganan bencana, termasuk dari sisi anggaran, menunjukkan kepemimpinan yang responsif terhadap krisis.

Penjelasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga penting untuk meredam kekhawatiran publik terkait pemangkasan anggaran BNPB tahun 2025. Meski alokasi BNPB turun dari Rp4,92 triliun pada 2024 menjadi Rp2,01 triliun pada 2025, Purbaya memastikan masih tersedia sisa sekitar Rp500 miliar yang siap digunakan. Lebih jauh, Kementerian Keuangan membuka opsi penambahan dana melalui pos anggaran darurat bencana apabila dana tersebut tidak mencukupi. Skema pengajuan anggaran belanja tambahan (ABT) oleh BNPB menunjukkan fleksibilitas fiskal negara dalam menghadapi situasi darurat.

Dari perspektif sosial dan kebencanaan, rangkaian kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar reaktif, tetapi juga memiliki kerangka penanganan yang terstruktur. Kombinasi antara bantuan fisik, bantuan sosial, kesiapan fiskal, serta pengawasan yang ketat menjadi fondasi penting untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Tentu, tantangan di lapangan tetap ada, mulai dari distribusi logistik hingga koordinasi antarlembaga. Namun, arah kebijakan yang jelas dan dukungan anggaran yang memadai menjadi modal awal yang kuat.

Bencana adalah ujian kolektif bagi bangsa. Dalam konteks Sumatra, pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk hadir dan bekerja secara optimal serta transparan. Karena itu, dukungan masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar alokasi dana pemulihan bencana dapat berjalan efektif. Dengan sinergi dan kepercayaan bersama, proses pemulihan tidak hanya akan mengembalikan kondisi fisik wilayah terdampak, tetapi juga membangun kembali harapan dan ketahanan sosial masyarakat Sumatra.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Putroe Siron )*

Penguatan infrastruktur pascabencana di Aceh dipastikan menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Rencana normalisasi sungai-sungai di Aceh melalui jalur laut telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan diarahkan untuk dilaksanakan sebagai operasi teknik berskala besar. Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan pendangkalan sungai yang terjadi secara masif akibat bencana alam, sekaligus memperkuat sistem mitigasi bencana di wilayah Sumatera.

Persetujuan tersebut disampaikan saat Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang. Dalam rapat itu, dijelaskan bahwa usulan normalisasi sungai melalui jalur laut telah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai respons atas kondisi sungai-sungai di Aceh yang mengalami kerusakan serius. Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa rencana tersebut disambut positif dan dinilai layak untuk segera diwujudkan dalam bentuk operasi besar yang terkoordinasi lintas sektor.

Ditekankan oleh Presiden bahwa normalisasi sungai yang dimulai dari muara atau kuala merupakan pekerjaan teknis berskala besar yang membutuhkan koordinasi intensif antarkementerian serta keterlibatan tenaga ahli di bidang rekayasa teknik. Oleh karena itu, telah diarahkan agar Kementerian Pertahanan dan TNI melakukan koordinasi dengan para kepala daerah serta menggandeng berbagai pihak yang memiliki kompetensi, mulai dari BUMN karya, Kementerian Pekerjaan Umum, perguruan tinggi teknik, hingga perusahaan besar nasional maupun internasional.

Selain itu, disampaikan pula bahwa kegiatan normalisasi sungai melalui jalur laut tidak terlepas dari pekerjaan pengerukan atau dredging yang membutuhkan keahlian khusus. Oleh sebab itu, pelibatan perusahaan yang berpengalaman dalam pekerjaan pengerukan untuk pelabuhan dan infrastruktur maritim dinilai menjadi kebutuhan utama agar hasil pekerjaan optimal dan berkelanjutan.

Sebelumnya, dijelaskan bahwa kerusakan dan pendangkalan sungai di Aceh terjadi secara luas akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai berdampak besar terhadap fungsi sungai sebagai saluran air utama, jalur evakuasi alami, serta penopang aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, telah disampaikan bahwa penanganan yang dilakukan membutuhkan waktu panjang dan upaya besar yang tidak dapat dilakukan secara parsial.

Sebagai contoh, kondisi Sungai Tamiang disebut mengalami pendangkalan signifikan. Dalam rapat terbatas tersebut, dijelaskan bahwa normalisasi sungai dapat dilakukan dengan memulai pekerjaan dari muara yang terhubung langsung dengan laut. Pendekatan ini dinilai memungkinkan pelaksanaan dua kegiatan utama secara bersamaan, yakni pendalaman alur sungai serta pengangkutan alat berat melalui jalur laut agar dapat langsung mencapai titik pekerjaan.

Dijelaskan pula bahwa melalui metode tersebut, alat berat dapat langsung dimobilisasi ke lokasi tanpa harus melalui jalur darat yang terbatas. Dengan demikian, proses pembersihan sedimen, kayu, dan material lain yang menyumbat aliran sungai dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Rencana ini disebut telah dibahas bersama jajaran TNI dan dirancang untuk dilaksanakan secara besar-besaran di berbagai wilayah Aceh, tidak hanya di Aceh Tamiang, tetapi juga di daerah lain seperti Bireuen, serta berpotensi diperluas ke wilayah Sumatera lainnya.

Pemilihan jalur laut sebagai akses utama mobilisasi alat berat dijelaskan sebagai solusi atas keterbatasan infrastruktur darat di wilayah terdampak bencana. Dengan kapal yang dapat langsung masuk ke muara sungai, hambatan logistik dinilai dapat diminimalkan. Usulan tersebut kemudian dinyatakan telah memperoleh persetujuan Presiden, mengingat gagasan serupa sebelumnya juga telah disampaikan oleh Gubernur Aceh dan telah disepakati.

Normalisasi kuala sungai dinilai memiliki nilai strategis yang tinggi. Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa pembersihan dan pembukaan kembali kuala sungai akan mengembalikan fungsi sungai sebagai sistem drainase alami sekaligus jalur akses yang penting. Selain itu, langkah ini dipandang mampu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrem, mengingat aliran air yang lancar dapat mengurangi potensi banjir di kawasan hulu dan hilir.

Dukungan terhadap kebijakan normalisasi sungai juga disampaikan dari DPR RI. Komisi V DPR RI telah meminta mitra kerjanya, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, untuk segera melakukan normalisasi sungai skala besar pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera. Permintaan tersebut dinyatakan sejalan dengan arahan Presiden dan dinilai penting untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak.

Dijelaskan oleh Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya bahwa berdasarkan berbagai laporan yang diterima, telah terjadi perubahan signifikan pada kondisi sungai pascabencana, mulai dari pergeseran alur, perubahan posisi, hingga pelebaran badan sungai. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan serius dan terencana agar tidak menimbulkan risiko bencana lanjutan di kemudian hari.

Normalisasi sungai harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, serta didasarkan pada kajian teknis, ekologis, dan hidrologis yang komprehensif. Seluruh aspek dinilai perlu diperhitungkan secara matang, mulai dari debit air, kapasitas tampungan, hingga lebar sungai yang ideal agar mampu menjadi bagian dari sistem ketahanan bencana jangka panjang. Bahkan, kemungkinan pembukaan jalur sungai baru disebut dapat dipertimbangkan apabila hasil kajian menunjukkan kebutuhan tersebut.

Melalui sinergi lintas kementerian, dukungan DPR RI, serta keterlibatan TNI dan pemerintah daerah, normalisasi sungai melalui jalur laut diharapkan menjadi fondasi penting dalam pemulihan pascabencana Aceh dan wilayah Sumatera lainnya secara terintegrasi, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur nasional menghadapi tantangan bencana di masa depan.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengakselerasi pemulihan infrastruktur pascabencana di berbagai wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam dalam beberapa waktu terakhir. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh guna mengembalikan aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik agar dapat kembali berjalan secara normal dan berkelanjutan.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan, percepatan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor Sumatra. Hal ini diungkapkannya, saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto meninjau Jembatan Bailey di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.

“Jembatan ini adalah urat nadi kegiatan ekonomi di daerah ini. Perannya sangat strategis untuk memulihkan konektivitas dan mobilitas masyarakat yang sempat terputus akibat bencana,” kata AHY.

Menko AHY mengatakan, kehadiran Presiden Prabowo bertujuan memastikan percepatan pemulihan pasca bencana di wilayah terdampak dan terisolir. Presiden Prabowo berdiskusi dengan dirinya dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin terkait progres pembangunan, serta fungsi jembatan.

“Saya turut mengapresiasi melihat sinergi luar biasa antara aparat dan masyarakat setempat. Yang bahu-membahu mempercepat pembangunan infrastruktur darurat ini,” ucap AHY

AHY menjelaskan peninjauan ini mengawal penyelesaian infrastruktur penghubung yang memiliki peran bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Jembatan Bailey Sungai Garoga sepanjang 44 meter menjadi solusi sementara menggantikan jembatan lama yang rusak akibat bencana Sumatera.

“Jembatan ini dibangun oleh Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Konstruksi jembatan tersebut dirancang mampu menahan beban hingga 25 ton,” ujar AHY.

AHY berharap pembangunan jembatan tersebut dapat segera memulihkan konektivitas utama antara Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus, memperlancar arus barang, jasa, dan aktivitas sosial masyarakat.

“Pemerintah akan terus bekerja memastikan proses pemulihan pasca bencana berjalan optimal. Serta, infrastruktur kembali berfungsi, dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan bangkit lebih kuat ke depan,” ungkap AHY.

Koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Sementara Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo menegaskan PLN siap melaksanakan arahan Danantara Indonesia untuk memastikan ketersediaan listrik yang aman dan andal di seluruh unit Huntara. “Setiap unit hunian yang telah selesai dibangun, kami pastikan listriknya juga sudah tersedia dan dapat langsung menyala, sehingga masyarakat bisa segera menempati tempat tinggalnya dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah strategis dan kolaboratif tersebut, pemerintah optimistis pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan. Pemerintah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dan berperan aktif dalam mendukung upaya pemulihan demi terwujudnya Sumatera yang lebih tangguh, aman, dan berdaya saing di masa mendatang.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sinergitas nasional dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Langkah terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat ini menjadi wujud nyata kehadiran negara sekaligus simbol kuat solidaritas nasional dalam menghadapi tantangan bersama.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara serius, terencana, dan terukur. Presiden menyampaikan bahwa negara memiliki kapasitas yang kuat untuk menangani dampak bencana tanpa harus menetapkan status bencana nasional, namun tetap menjadikannya sebagai prioritas utama pemerintah.

“Kita sebagai bangsa dan negara mampu menghadapi ini. Tidak perlu menyatakan bencana nasional, tetapi ini kita pandang sebagai persoalan yang sangat serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh,” ujar Presiden Prabowo saat memimpin rapat bersama jajaran kabinet di Kabupaten Aceh Tamiang.

Presiden menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang besar serta mengerahkan seluruh unsur Kabinet Merah Putih untuk bekerja langsung di lapangan. Penanganan darurat dan pemulihan pascabencana dilakukan secara paralel agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Menurut Presiden, percepatan pemulihan layanan dasar menjadi fokus utama agar aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat kembali berjalan.

“Kita kerahkan semua kekuatan negara. Menteri-menteri turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan berjalan dan rakyat terbantu,” kata Presiden Prabowo.

Komitmen tersebut diperkuat dengan langkah nyata Presiden yang tetap berada di lokasi bencana pada malam pergantian tahun serta menggelar rapat terbatas pada hari pertama Tahun Baru 2026. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah tetap bekerja tanpa mengenal waktu demi memastikan pemulihan berjalan sesuai rencana.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan hasil yang nyata. Ia menyebut percepatan pemulihan terus dilakukan di 52 kabupaten dan kota terdampak, dengan kemajuan signifikan di sebagian besar wilayah.

“Berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak, pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang sangat positif,” ujar Tito.

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah memobilisasi TNI dan Polri dalam pembersihan sisa banjir dan longsor, serta mengirim lebih dari 1.000 praja IPDN guna membantu menghidupkan kembali layanan pemerintahan dan publik di daerah terdampak.*

Oleh: Wahyu Gunawan
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagatha Nusantara atau Danantara terus memperlihatkan peran strategisnya dalam mendorong penguatan kinerja badan usaha milik negara (BUMN). Melalui kombinasi proyek hilirisasi bernilai tambah dan pembenahan aset transportasi nasional, Danantara menempatkan investasi sebagai instrumen pembangunan yang menyentuh sektor energi, industri, hingga layanan publik.

Salah satu langkah konkret diwujudkan lewat realisasi proyek pembangunan pabrik bioetanol di Banyuwangi, Jawa Timur. Proyek ini memasuki tahap peletakan batu pertama pada Januari 2026 dan diproyeksikan menjadi pengungkit baru bagi pengembangan energi terbarukan nasional. Fasilitas tersebut berdiri di kawasan Pabrik Gula (PG) Glenmore dengan nilai investasi sekitar USD 40 juta atau setara Rp 600 miliar.

Pabrik bioetanol ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Pertamina New & Renewable Energy dan PT Sinergi Gula Nusantara, anak usaha PTPN III (Persero) Holding Perkebunan. Sinergi lintas BUMN tersebut dinilai mencerminkan pendekatan baru Danantara dalam mengonsolidasikan kekuatan aset negara agar menghasilkan nilai ekonomi dan manfaat lingkungan secara bersamaan.

Kapasitas produksi pabrik dirancang mencapai 30.000 kiloliter per tahun atau sekitar 100 kiloliter per hari. Bioetanol dengan tingkat kemurnian 99,5 persen ini diproyeksikan untuk mendukung kebutuhan fuel grade bioetanol yang akan dicampurkan dalam bahan bakar ramah lingkungan, termasuk produk seperti Pertamax Green 95. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya menyasar aspek bisnis, tetapi juga agenda transisi energi.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menilai proyek bioetanol Banyuwangi sebagai bagian dari portofolio 18 proyek hilirisasi yang mulai direalisasikan tahun ini. Ia menekankan bahwa investasi tersebut dirancang untuk memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus menopang infrastruktur dasar energi nasional, sehingga manfaatnya bersifat jangka panjang.

Dari sisi dampak ekonomi, proyek ini diperkirakan menyerap sekitar 3.500 hingga 4.500 tenaga kerja selama masa konstruksi, serta ratusan pekerja tetap ketika pabrik beroperasi penuh. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga diproyeksikan signifikan, dengan estimasi mencapai Rp 1,6 triliun per tahun selama periode pembangunan.

Pemilihan PG Glenmore sebagai lokasi pabrik disebut didasarkan pada keunggulan fasilitas tersebut yang tergolong sebagai salah satu pabrik gula paling modern di Indonesia. Pabrik bioetanol akan dibangun bersebelahan dengan area penggilingan gula, sehingga distribusi tetes tebu sebagai bahan baku utama dapat dilakukan secara langsung dan efisien. Skema ini dinilai mampu menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan produktivitas.

Direktur Utama SGN Mahmudi menjelaskan bahwa fasilitas di Banyuwangi akan menjadi pabrik bioetanol kedua di lingkungan PTPN Group, setelah proyek berskala besar di Bojonegoro. Dengan tambahan kapasitas ini, PTPN Group diharapkan semakin berperan dalam rantai pasok energi terbarukan nasional.

Sementara itu, Pertamina NRE memandang proyek Banyuwangi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memenuhi permintaan biofuel yang diperkirakan menembus 51 juta liter pada 2034. Pembangunan pabrik mencakup penerapan teknologi distilasi dan dehidrasi mutakhir, infrastruktur penyimpanan logistik, serta sistem integrasi fasilitas yang ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 2026.

Di luar sektor energi, peran strategis Danantara juga mengemuka dalam agenda peremajaan dan penambahan armada transportasi laut nasional. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BP BUMN dan Danantara terkait kondisi armada kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mendorong agar dilakukan penambahan armada sekaligus peremajaan kapal-kapal yang dinilai sudah menua. Langkah ini dianggap krusial untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi laut, terutama bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia yang sangat bergantung pada kapal penumpang sebagai moda utama.

Menhub menilai keterbatasan armada sering kali tidak sebanding dengan lonjakan permintaan penumpang pada periode tertentu. Kondisi tersebut berpotensi memicu persoalan sosial hingga keamanan jika tidak diantisipasi dengan baik. Menurutnya, peremajaan dan penambahan kapal menjadi solusi struktural agar Pelni dapat memberikan layanan yang lebih andal dan manusiawi.

Ia juga menyoroti pola perjalanan masyarakat yang kerap tidak terencana, sementara jadwal singgah kapal Pelni di pelabuhan bersifat periodik. Ketidakseimbangan ini memicu ledakan penumpang pada waktu tertentu dan menempatkan operator dalam posisi serba salah. Karena itu, dukungan investasi melalui Danantara dipandang penting untuk memperkuat kapasitas angkutan laut nasional.

Melalui kombinasi proyek hilirisasi energi dan penguatan armada transportasi, Danantara menunjukkan perannya sebagai katalis strategis dalam transformasi BUMN. Pendekatan ini menegaskan bahwa investasi negara tidak semata mengejar imbal hasil finansial, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat ketahanan energi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Rangkaian langkah yang ditempuh Danantara melalui pengembangan bioetanol dan dukungan peremajaan armada laut mencerminkan arah baru pengelolaan investasi negara yang lebih terintegrasi. Investasi tidak lagi diposisikan semata sebagai penggerak laba korporasi, tetapi sebagai alat untuk memperbaiki struktur industri, memperkuat layanan publik, dan menjawab tantangan pembangunan jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, Danantara dinilai mampu menjadi jembatan antara kepentingan bisnis BUMN dan kebutuhan strategis nasional, mulai dari transisi energi hingga pemerataan konektivitas antardaerah, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Peneliti Ekonomi dan Pembangunan – Forum Ekonomi Sejahtera Indonesia