Arsip Tahunan: 2026

Oleh : Andika Pratama

Keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG 3 kilogram di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat kecil yang selama ini sangat bergantung pada energi bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di saat harga energi dunia masih bergejolak akibat ketidakpastian geopolitik internasional, pemerintah memilih untuk mengutamakan perlindungan daya beli masyarakat dibandingkan membebankan kenaikan biaya kepada kelompok rentan. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa stabilitas sosial dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan nasional.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax memang tidak dapat dihindari karena mengikuti mekanisme pasar dan perkembangan harga minyak dunia. Namun, keputusan untuk tidak menaikkan harga Pertalite, Solar subsidi, dan LPG 3 kilogram menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara kebijakan komersial dan kebijakan perlindungan sosial. Masyarakat berpenghasilan rendah tidak boleh menjadi pihak yang paling terdampak oleh gejolak ekonomi global yang berada di luar kendali mereka. Oleh karena itu, keberlanjutan subsidi energi menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama bagi pekerja sektor informal, petani, nelayan, pelaku usaha mikro, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi maupun LPG 3 kilogram. Penegasan tersebut merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan. Sikap pemerintah ini memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus meredam kekhawatiran yang sempat muncul setelah adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Kebijakan mempertahankan harga energi bersubsidi memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian nasional. Harga BBM dan LPG merupakan komponen penting dalam aktivitas produksi dan distribusi barang. Ketika harga energi subsidi tetap terjaga, biaya transportasi dan logistik dapat dikendalikan sehingga tekanan inflasi dapat diminimalkan. Kondisi ini sangat penting karena inflasi yang tinggi biasanya paling berat dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, menjaga harga BBM subsidi dan LPG 3 kilogram tetap stabil bukan hanya soal energi, melainkan juga bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional secara menyeluruh.

Di sisi lain, keberhasilan kebijakan subsidi tidak hanya ditentukan oleh keputusan mempertahankan harga, tetapi juga oleh efektivitas penyalurannya. Subsidi yang besar harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Dalam konteks inilah langkah pengawasan yang dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjadi sangat penting. Berbagai upaya pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa BBM subsidi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi melalui praktik penyelewengan distribusi.

Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, menjelaskan bahwa pengawasan diperkuat melalui pengendalian QR Code pembelian solar subsidi, evaluasi Surat Rekomendasi untuk segmen tertentu, hingga pembentukan gugus tugas pengawasan lapangan. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Penggunaan teknologi digital dan pengawasan langsung di lapangan menjadi kombinasi yang efektif untuk mengurangi peluang penyalahgunaan.

Upaya penertiban QR Code yang tidak sesuai menjadi langkah penting karena selama ini terdapat indikasi penggunaan identitas kendaraan yang sudah tidak beroperasi untuk memperoleh solar subsidi secara tidak sah. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ketika subsidi bocor kepada pihak yang tidak berhak, maka tujuan utama kebijakan perlindungan sosial menjadi tidak optimal. Oleh sebab itu, penguatan pengawasan harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, pembentukan gugus tugas pengawasan lapangan memperlihatkan pendekatan yang lebih proaktif dalam menjaga distribusi energi bersubsidi. Kehadiran tim gabungan di berbagai daerah dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran lebih cepat sekaligus meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha dan konsumen. Pengawasan yang kuat juga akan memperkuat kepercayaan publik bahwa anggaran subsidi yang berasal dari keuangan negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Pandangan yang disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo, mengenai pentingnya ketahanan energi juga layak menjadi perhatian. Ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga menyangkut kemampuan negara memastikan distribusi yang aman, andal, tepat sasaran, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, sinergi antara DPR, Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor kunci keberhasilan.

Pada akhirnya, keputusan mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG 3 kilogram merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat rentan. Kebijakan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap menjaga daya beli dan mempertahankan aktivitas ekonomi di tengah tantangan global yang belum sepenuhnya mereda. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat agar subsidi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak. Dengan kombinasi antara keberpihakan pemerintah dan penguatan tata kelola distribusi, subsidi energi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga kesejahteraan rakyat, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

*Penulis adalah Pengamat Sosial

Jakarta, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga energi nasional dengan memastikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan gas elpiji subsidi tidak mengalami kenaikan harga. Kebijakan ini ditegaskan sebagai langkah strategis untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global yang masih berfluktuasi. Pemerintah juga memastikan distribusi energi bersubsidi tetap berjalan lancar dan tepat sasaran.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan, “Untuk BBM subsidi dan elpiji subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan,” kata Bahlil. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan beban masyarakat meningkat akibat tekanan eksternal. “Pemerintah hadir untuk memastikan rakyat tetap tenang, harga energi subsidi tidak boleh berubah,” ujarnya.

Bahlil berulang kali menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat kecil. Ia juga menekankan bahwa stabilitas energi menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). “Program MBG harus kita sukseskan karena ini menyangkut masa depan anak-anak Indonesia,” tambahnya.

Meski demikian, penyesuaian harga BBM non-subsidi tetap dilakukan berdasarkan evaluasi berkala oleh Pertamina Patra Niaga. Berdasarkan keterangan resmi, harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 (RON 95) naik menjadi Rp 17.000 per liter dari Rp 12.900 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. “Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator,” ujarnya. Ia menambahkan, “Ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar tetap optimal.”

Pertamina juga memastikan pasokan BBM tetap aman di seluruh jaringan SPBU. “Kami menjamin ketersediaan produk tetap terjaga dan masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Roberth.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan perlindungan sosial. “Subsidi harus tepat sasaran, tetapi stabilitas harga tetap menjadi prioritas utama,” demikian ditegaskan dalam pernyataan pemerintah.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap stabilitas ekonomi tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan kebutuhan energi nasional dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG 3 kg tetap stabil di tengah meningkatnya tekanan harga energi global sepanjang Juni 2026. Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.

Keputusan tersebut diambil di tengah dinamika pasar energi internasional yang mengalami gejolak akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan kenaikan harga minyak dunia. Meski sejumlah produk energi nonsubsidi mengalami penyesuaian harga, pemerintah menegaskan bahwa Pertalite, Biosolar, dan LPG 3 kg tetap dipertahankan pada harga yang berlaku saat ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa tidak ada rencana kenaikan harga energi bersubsidi karena hal tersebut merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan,” ujar Bahlil

Pemerintah menilai stabilitas harga energi bersubsidi memiliki peran penting dalam menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan harga energi yang tetap terkendali, masyarakat diharapkan dapat mempertahankan aktivitas ekonomi dan produktivitas di tengah ketidakpastian global.

Pertamina Patra Niaga juga memastikan bahwa harga Pertalite tetap berada di level Rp10.000 per liter dan Biosolar subsidi tetap Rp6.800 per liter. Sementara itu, harga LPG 3 kg juga tidak mengalami perubahan. Kepastian tersebut diberikan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat serta mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok lainnya.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat pengelolaan subsidi energi agar tetap tepat sasaran. Langkah tersebut mencakup pengawasan distribusi, digitalisasi data penerima manfaat, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha penyalur energi.

Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menilai kebijakan menjaga stabilitas harga energi bersubsidi merupakan langkah penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

“Ketika harga energi pokok dapat dijaga, maka risiko tekanan inflasi terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah juga dapat diminimalkan,” jelasnya.

Pemerintah optimistis kebijakan mempertahankan harga Pertalite, Biosolar, dan LPG 3 kg akan membantu menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Langkah tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan manfaat subsidi energi benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Melalui kebijakan yang terukur dan berpihak kepada rakyat, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, ketahanan energi, dan perlindungan daya beli masyarakat. Dengan demikian, Indonesia diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan global tanpa mengganggu kesejahteraan masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta – Aksi demonstrasi yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa dengan membawa tuntutan penurunan harga BBM dan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai beragam tanggapan. Aspirasi yang disampaikan dalam ruang demokrasi tetap dihormati, namun tuntutan penghentian MBG dinilai kurang tepat karena program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Di tengah upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi, MBG menjadi salah satu program prioritas yang terus dibenahi agar manfaatnya semakin optimal. Karena itu, penghentian program dinilai tidak sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi, pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus memastikan subsidi energi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menilai penolakan terhadap kenaikan BBM nonsubsidi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang patut dihormati. Namun, menurutnya kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah juga mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi yang sedang dihadapi negara.

“Demo di berbagai tempat yang menolak kenaikan harga BBM non-subsisi sebagai bentuk kebebasan di ruang demokrasi yang perlu dihormati. Namun, dengan tidak mengurangi semangat adik-adik mahasiswa, nampaknya perjuangan mahasiswa sulit mengubah kebijakan yang sudah ada,” ujar Agustinus.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Karena itu, berbagai kebijakan yang diambil diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

“Kalau pemerintah tidak menambah pendapatannya dari kenaikan BBM non-subsidi, maka akan menambah utang pemerintah untuk menutup defisit fiskal. Pilihan menutup defisit dengan utang memiliki probabilitas kecil atau bahkan tidak akan dilakukan oleh pemerintah dalam situasi rupiah yang melemah saat ini,” tambahnya.

Di sisi lain, aparat keamanan memastikan akan mengawal penyampaian aspirasi masyarakat secara humanis dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau agar seluruh aspirasi disampaikan secara konstruktif serta tetap menjaga ketertiban umum.

“Terkait kegiatan masyarakat, kami mengimbau agar seluruh aspirasi disampaikan secara konstruktif,” ujarnya.

Menurut Kapolri, kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif agar aktivitas masyarakat serta perekonomian dapat terus berjalan dengan baik.

Jakarta — Aspirasi mahasiswa terkait kondisi ekonomi dan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang patut dihormati. Namun, tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai kurang tepat karena program tersebut masih menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Saat ini pemerintah justru tengah melakukan penataan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Evaluasi dilakukan bukan untuk mengurangi manfaat program, melainkan memastikan anggaran digunakan secara optimal sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan hasil evaluasi menunjukkan adanya peluang efisiensi anggaran tanpa mengurangi tujuan utama program.

“Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” kata Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah juga terus membenahi tata kelola pelaksanaan program, termasuk penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar layanan semakin efektif sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.

“Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Yang sudah baik pun harus tetap diawasi supaya kualitasnya terjaga,” ujarnya.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah memperluas cakupan manfaat program kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut dinilai penting agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.

Di sektor energi, pemerintah juga menegaskan komitmennya menjaga daya beli masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap dipertahankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Hari ini atas perintah Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri ESDM, untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan,” kata Bahlil.

Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan inflasi dan kondisi pasar sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli sekaligus memperkuat program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penghentian MBG dinilai bukan menjadi solusi, melainkan yang dibutuhkan adalah penguatan tata kelola agar manfaat program semakin optimal dirasakan masyarakat luas.

JAKARTA – Gelombang penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir kembali mengingatkan pentingnya menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat, tertib, dan konstruktif. Di tengah berbagai isu yang berkembang terkait kondisi ekonomi nasional, sejumlah pihak mengingatkan bahwa masyarakat perlu mewaspadai keberadaan provokator yang berpotensi memanfaatkan aksi demonstrasi untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun, berbagai kalangan menilai substansi aspirasi harus tetap menjadi fokus utama dan tidak boleh teralihkan oleh narasi yang sengaja dibangun untuk memperkeruh suasana atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah saat ini terus bekerja keras menangani berbagai tantangan ekonomi melalui koordinasi lintas sektor dan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan.

“Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” ujar Prasetyo Hadi.

Menurutnya, berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi saat ini memerlukan proses penyelesaian yang bertahap dan terukur. Karena itu, ruang dialog dan pertukaran gagasan yang konstruktif menjadi bagian penting dalam mendukung upaya perbaikan yang sedang berjalan.

Di sisi lain, aspek keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan aksi juga menjadi perhatian. Aparat keamanan menegaskan bahwa penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan masyarakat luas.

“Terkait kegiatan di masyarakat tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk konstruktif,” tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga oleh tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan persatuan. Kehadiran provokator dalam sebuah aksi dikhawatirkan dapat menggeser tujuan utama demonstrasi menjadi ajang penyebaran disinformasi maupun kepentingan tertentu yang tidak berkaitan dengan aspirasi mahasiswa.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai berbagai narasi yang menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia berada dalam situasi yang mengkhawatirkan perlu dilihat secara objektif berdasarkan data dan fakta yang ada.

“Kalau ada orang yang mengatakan APBN kita bangkrut, nggak mungkin kita bangkrut. Bayangkan Indonesia ini 43 persen batu bara dunia disuplai oleh Indonesia, CPO 40 persen, nikel bahkan melebihi 60 persen,” pungkas Mukhamad Misbakhun.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang kuat, didukung oleh kekayaan sumber daya alam, posisi strategis dalam perdagangan global, serta berbagai indikator ekonomi yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian dunia.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tetap kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan momentum demonstrasi untuk memecah persatuan. Aspirasi mahasiswa tetap perlu dihormati sebagai bagian dari demokrasi, namun kewaspadaan terhadap provokator demo menjadi langkah penting agar stabilitas nasional tetap terjaga dan pembangunan dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Jakarta – Aksi demonstrasi yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa dengan membawa tuntutan penurunan harga BBM dan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai beragam tanggapan. Aspirasi yang disampaikan dalam ruang demokrasi tetap dihormati, namun tuntutan penghentian MBG dinilai kurang tepat karena program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Di tengah upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi, MBG menjadi salah satu program prioritas yang terus dibenahi agar manfaatnya semakin optimal. Karena itu, penghentian program dinilai tidak sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi, pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus memastikan subsidi energi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menilai penolakan terhadap kenaikan BBM nonsubsidi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang patut dihormati. Namun, menurutnya kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah juga mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi yang sedang dihadapi negara.

“Demo di berbagai tempat yang menolak kenaikan harga BBM non-subsisi sebagai bentuk kebebasan di ruang demokrasi yang perlu dihormati. Namun, dengan tidak mengurangi semangat adik-adik mahasiswa, nampaknya perjuangan mahasiswa sulit mengubah kebijakan yang sudah ada,” ujar Agustinus.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Karena itu, berbagai kebijakan yang diambil diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

“Kalau pemerintah tidak menambah pendapatannya dari kenaikan BBM non-subsidi, maka akan menambah utang pemerintah untuk menutup defisit fiskal. Pilihan menutup defisit dengan utang memiliki probabilitas kecil atau bahkan tidak akan dilakukan oleh pemerintah dalam situasi rupiah yang melemah saat ini,” tambahnya.

Di sisi lain, aparat keamanan memastikan akan mengawal penyampaian aspirasi masyarakat secara humanis dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau agar seluruh aspirasi disampaikan secara konstruktif serta tetap menjaga ketertiban umum.

“Terkait kegiatan masyarakat, kami mengimbau agar seluruh aspirasi disampaikan secara konstruktif,” ujarnya.

Menurut Kapolri, kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif agar aktivitas masyarakat serta perekonomian dapat terus berjalan dengan baik.

Jakarta – Rencana aksi demonstrasi yang diusung Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dengan mengangkat narasi Reformasi Jilid II dinilai berpotensi mengganggu iklim pembangunan yang saat ini tengah dijaga pemerintah.

Di tengah fokus pemerintah memperkuat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas nasional dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan berbagai program pembangunan berjalan optimal.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menghormati dan menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah saat ini sedang bekerja keras menghadapi berbagai tantangan ekonomi melalui koordinasi dan kebijakan yang saling memperkuat.

“Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” kata Prasetyo.

Menurutnya, berbagai langkah yang ditempuh pemerintah diarahkan untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian tersebut dinilai penting agar aktivitas investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja dapat terus berjalan.

“Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Prasetyo juga mengingatkan bahwa penyelesaian berbagai persoalan nasional membutuhkan proses dan kerja bersama seluruh elemen bangsa. Karena itu, dukungan terhadap upaya perbaikan yang sedang dijalankan pemerintah dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai dinamika politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya stabilitas tetap perlu dijaga agar tidak mengganggu agenda pembangunan dan penguatan ekonomi nasional.

Ia menjelaskan bahwa kondisi daya beli masyarakat, fundamental ekonomi, dan legitimasi politik merupakan faktor penting yang memengaruhi stabilitas suatu negara. Meski demikian, Sarmuji optimistis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki kapasitas untuk menjaga kondisi tersebut tetap kondusif melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Di tengah berbagai upaya pemerintah mempercepat pembangunan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, munculnya narasi yang berpotensi menciptakan persepsi instabilitas dinilai kurang sejalan dengan kebutuhan bangsa saat ini. Karena itu, menjaga situasi yang kondusif menjadi hal penting agar pembangunan dapat terus berjalan dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.

JAKARTA — Aspirasi segelintir mahasiswa yang menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) sekaligus penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan beragam tanggapan. Sejumlah kalangan menilai aspirasi terkait kondisi ekonomi patut dihormati, namun penghentian program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat justru dinilai berpotensi merugikan kelompok yang paling membutuhkan.

Pemerintah sendiri saat ini tengah melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar program berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan tidak membebani keuangan negara. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan hasil evaluasi menunjukkan adanya peluang penghematan anggaran tanpa mengurangi target utama peningkatan gizi masyarakat.

“Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” kata Prasetyo.

Menurut dia, pemerintah sedang membenahi sejumlah persoalan tata kelola, termasuk penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar distribusi layanan lebih efektif dan sesuai kebutuhan daerah. Meski demikian, pemerintah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap berjalan selama proses penataan berlangsung.

“Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Yang sudah baik pun harus tetap diawasi supaya kualitasnya terjaga,” ujarnya.

Selain melakukan efisiensi, pemerintah juga memperluas fokus program kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.

Di sektor energi, pemerintah juga memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi maupun LPG subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat.

“Hari ini atas perintah Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri ESDM, untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, subsidi energi tetap dipertahankan sebagai instrumen perlindungan masyarakat di tengah tekanan ekonomi global dan fluktuasi harga energi dunia. Stabilitas harga energi dinilai penting untuk menjaga biaya transportasi, logistik, dan kebutuhan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat.

Sementara itu, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi guna menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan inflasi dan kondisi pasar setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

“Sedang disiapkan. Ya, kalau udah diputus baru dikasih tahu. Laporin presiden juga,” kata Airlangga.

Soal kondisi kenaikan harga BBM dan kenaikan suku bunga yang terjadi berapa hari terakhir. Airlangga mengatakan, itu adalah proses stabilisasi nilai tukar rupiah.

“Pak kenaikan harga pertamax dan BI-Rate naik, suku bunga naik, makin menekan masyarakat kelas menengah gak? Ya, kan itu stabilisasi. Nanti kalau kalau dolarnya turun terus protes. dolarnya di rem, ah, protes juga,” ujarnya. *

Jakarta – Ajakan demonstrasi yang diusung Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dengan mengangkat narasi Reformasi Jilid II dinilai kurang relevan dengan kondisi nasional saat ini. Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan, berbagai pihak menilai energi bangsa sebaiknya difokuskan pada penguatan sektor ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menghormati dan menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah saat ini sedang bekerja keras mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia melalui koordinasi dan kebijakan yang saling memperkuat.

“Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” kata Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah optimistis berbagai langkah yang ditempuh akan mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Prasetyo juga mengingatkan bahwa penyelesaian berbagai persoalan nasional membutuhkan proses dan tidak dapat dicapai secara instan. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung upaya perbaikan yang sedang dijalankan pemerintah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai potensi gejolak politik memang selalu ada dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya sebuah gerakan massa besar tidak akan muncul tanpa alasan mendasar yang kuat. Ia menyebut terdapat tiga faktor utama yang dapat memicu ketidakstabilan politik, yakni daya beli masyarakat, fundamental ekonomi, dan legitimasi politik.

Meski demikian, Sarmuji optimistis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memiliki kemampuan untuk menjaga kondisi tersebut tetap terkendali. Karena itu, berbagai seruan aksi yang berpotensi menciptakan persepsi instabilitas dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan bangsa saat ini.

Di tengah fokus pemerintah memperkuat ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas nasional dinilai menjadi modal utama untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.