Pemerintah Terima Masukan Masyarakat, Ruang Digital Diminta Tetap Sehat

Jakarta – Pemerintah terus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola ruang digital agar perkembangan teknologi berjalan seiring dengan perlindungan pengguna. Masukan masyarakat dinilai penting untuk memastikan kebijakan digital mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi, termasuk penyebaran hoaks, disinformasi, penipuan daring, dan konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan (AI).

Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho, mengatakan literasi digital masyarakat harus terus diperkuat karena perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Menurutnya, kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi perlu diikuti kemampuan berpikir kritis ketika menerima dan menyebarkan informasi.

banner 336×280
“Literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan reflektif dan analitis agar tidak mudah terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan,” ujar Septiaji.

Ia menilai perkembangan AI menghadirkan tantangan baru karena masyarakat semakin sulit membedakan konten asli dan konten hasil manipulasi. Karena itu, pemerintah, platform digital, media, dan masyarakat perlu memperkuat kolaborasi untuk menjaga kualitas informasi di ruang digital.

“Kolaborasi berkelanjutan dengan platform digital, organisasi media, dan pembuat kebijakan sangat diperlukan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi yang kredibel,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah mengatakan pemerintah terus melibatkan masyarakat dan pegiat literasi digital dalam membangun ruang digital yang aman dan sehat. Menurutnya, partisipasi publik menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan digital.

“Ruang digital yang sehat membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan di ruang digital,” ujarnya.

Edwin menambahkan, penguatan literasi digital juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai keamanan data, etika berkomunikasi, serta penggunaan teknologi AI secara bertanggung jawab.

Pemerintah berharap masyarakat semakin aktif memberikan masukan sekaligus ikut menjaga kualitas ruang digital. Pengguna juga diimbau tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan memanfaatkan kanal pelaporan apabila menemukan konten yang berpotensi merugikan. (*)

Oleh: Zhafran Goldwin) Indonesia sedang memasuki babak penting dalam perjalanan membangun kemandirian ekonomi melalui hilirisasi sumber daya mineral. Salah satu tonggak strategisnya berada di Gresik, Jawa Timur, melalui penguatan fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI). Kehadiran smelter Freeport di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Manyar, bukan sekadar membangun fasilitas industri, tetapi menjadi simbol bahwa Indonesia semakin berani mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi di dalam negeri. banner 336×280 Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan bahwa hilirisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan dan kemajuan bangsa Indonesia. Ia menilai pembangunan hilirisasi merupakan proyek besar dan bersejarah bagi Indonesia. Pandangan tersebut sejalan dengan perkembangan industri pengolahan tembaga di Gresik. PT Freeport Indonesia memastikan smelter Manyar di kawasan JIIPE, Gresik, Jawa Timur, mulai memproduksi katoda tembaga pada September 2026. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan operasional produksi tersebut berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Kepastian produksi katoda tembaga ini menjadi momentum penting bagi agenda hilirisasi nasional. Smelter Manyar tidak hanya menjadi fasilitas pengolahan mineral, tetapi juga menjadi bukti bahwa Indonesia mulai membangun kemampuan untuk mengolah kekayaan alamnya sendiri hingga menghasilkan produk bernilai tambah. Menurut Tony Wenas, pasokan konsentrat tembaga dikumpulkan terlebih dahulu hingga mencapai volume yang cukup sebelum dimasukkan ke dalam tungku atau furnace. Pengoperasian smelter dilakukan secara bertahap dan tidak langsung berjalan dalam kapasitas penuh. Pada tahap awal, operasional berada di bawah 30 persen. Setelah tahap awal tersebut, kapasitas produksi akan terus ditingkatkan secara bertahap. PTFI menargetkan Smelter Manyar dapat mencapai kapasitas produksi 100 persen pada akhir 2027. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan industri berskala besar membutuhkan proses panjang, mulai dari kesiapan fasilitas, kesinambungan pasokan bahan baku, hingga stabilitas proses produksi. Smelter Manyar dibangun dengan nilai investasi sekitar US$3,7 miliar atau setara Rp58 triliun. Nilai investasi tersebut menjadikannya salah satu proyek hilirisasi mineral terbesar yang pernah digarap pihak swasta di Indonesia. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan hingga 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Selain menghasilkan katoda tembaga, smelter tersebut dilengkapi Precious Metal Refinery berkapasitas 6.000 ton per tahun untuk mengekstraksi emas, perak, dan berbagai mineral ikutan lainnya. Kehadiran fasilitas tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi bukan sekadar slogan pembangunan. Ada investasi besar, teknologi, tenaga kerja, serta infrastruktur industri yang dibangun untuk mengubah komoditas tambang menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Bagi Indonesia, langkah tersebut menjadi semakin strategis karena tembaga merupakan salah satu mineral penting dalam perkembangan industri modern. Tembaga digunakan dalam sektor kelistrikan, elektronik, konstruksi, kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga berbagai kebutuhan industri strategis. Dengan menguasai proses pemurnian dan pengembangan produk turunannya, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk membangun rantai pasok industri di dalam negeri. Lebih jauh, hilirisasi juga membuka peluang berkembangnya industri turunan. MIND ID melalui Freeport Indonesia telah bersinergi dengan PINDAD untuk mengoptimalkan katoda tembaga sebagai bahan baku produksi brass cup. Rencana pengembangan berikutnya mencakup fasilitas produksi batang dan kawat tembaga serta pipa tembaga. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan smelter. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem industri yang semakin panjang dan terintegrasi, sehingga nilai ekonomi sumber daya alam dapat dinikmati lebih besar oleh Indonesia. Dampaknya pun tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara. Pertumbuhan industri pengolahan dan manufaktur turunan berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, mendorong transfer teknologi, serta membuka peluang bagi tumbuhnya industri pendukung nasional. Ketika sumber daya alam tidak lagi berhenti sebagai komoditas yang keluar dari Indonesia, tetapi diolah menjadi produk industri, maka nilai tambah dan manfaat ekonominya dapat semakin banyak berputar di dalam negeri. Smelter Manyar juga menunjukkan keberanian Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam rantai pasok mineral global. Negara dengan cadangan sumber daya alam yang besar tidak cukup hanya menjadi pemasok bahan mentah. Indonesia harus memiliki kemampuan mengolah, memurnikan, mengembangkan produk turunan, serta menghubungkan sektor pertambangan dengan industri manufaktur. Karena itu, dimulainya produksi katoda tembaga di Smelter Manyar pada September 2026 layak dipandang sebagai salah satu tonggak penting perjalanan hilirisasi nasional. Dengan investasi besar, kapasitas pengolahan yang signifikan, serta rencana peningkatan produksi hingga 100 persen pada akhir 2027, proyek ini membawa pesan kuat bahwa Indonesia sedang membangun fondasi industri yang lebih mandiri. Hilirisasi tembaga di Gresik pada akhirnya bukan sekadar tentang Freeport, smelter, atau produksi katoda. Ini adalah tentang arah baru pembangunan ekonomi Indonesia: mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan industri, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, dan memastikan manfaat sumber daya nasional dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. )* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Dwi Saputri)*

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun manfaatnya akan lebih besar apabila tidak berhenti pada penambangan dan penjualan bahan mentah. Hilirisasi menjadi langkah strategis untuk mengolah SDA di dalam negeri sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian. Pengembangan industri pemurnian tembaga di Gresik, Jawa Timur, menjadi salah satu wujud nyata upaya tersebut. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus mempercepat agenda hilirisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.

banner 336×280
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa saat ini pemerintah terus mempercepat agenda hilirisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional. Pemerintah bersama Danantara telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026. Selanjutnya, 13 proyek hilirisasi lainnya kembali dimulai pada 29 April 2026. Berbagai proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, hingga pembangunan smelter alumina menjadi aluminium.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi tidak lagi ditempatkan sebagai kebijakan sektoral, melainkan bagian dari strategi besar untuk membangun struktur ekonomi yang lebih kuat. Menurut Prabowo, strategi tersebut penting agar Indonesia tidak hanya mengolah sumber daya alam di dalam negeri, tetapi juga memiliki teknologi dan jaringan pasar yang mampu memperkuat keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok dunia.

Dalam konteks tembaga, Gresik memiliki posisi strategis. Kehadiran fasilitas pemurnian milik PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu pusat penting pengolahan mineral tembaga di Indonesia. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan fasilitas smelter Manyar terintegrasi dengan kapasitas pengolahan konsentrat tembaga berskala global. Seluruh infrastruktur pengolahan di kawasan tersebut juga telah memasuki tahap kesiapan operasional.

Menurut Tony, keberadaan fasilitas pemurnian tembaga dan emas tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas hilirisasi PTFI, tetapi juga mendorong penciptaan nilai tambah mineral di dalam negeri. Artinya, manfaat ekonomi dari kekayaan mineral Indonesia tidak berhenti pada proses penambangan, tetapi dilanjutkan melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Smelter Manyar memiliki kapasitas pengolahan hingga 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Fasilitas tersebut akan beroperasi berdampingan dengan smelter pertama PTFI yang dikelola PT Smelting di Gresik. Apabila kedua fasilitas tersebut beroperasi secara optimal, kapasitas pemurnian konsentrat tembaga PTFI di Gresik diperkirakan mencapai sekitar 3 juta ton per tahun.

Kapasitas tersebut sekaligus memperlihatkan besarnya potensi produk hilir yang dapat dihasilkan. Kedua smelter diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak setiap tahun. Produk-produk tersebut memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan konsentrat mineral, sehingga keberadaan smelter menjadi instrumen penting untuk menangkap nilai tambah di dalam negeri.

Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan peningkatan nilai ekonomi komoditas. Hilirisasi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, meningkatkan aktivitas industri pendukung, serta memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan teknologi nasional. Semakin panjang rantai pengolahan yang dapat dilakukan di Indonesia, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat dan negara.

Dari sisi penerimaan negara, potensi hilirisasi tembaga juga sangat signifikan. PTFI memproyeksikan bahwa apabila operasional smelter di Gresik mencapai tingkat 100 persen, perusahaan dapat memberikan kontribusi keuangan kepada negara hingga sekitar Rp100 triliun setiap tahun. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam melalui hilirisasi dapat memperkuat penerimaan negara sekaligus menyediakan ruang fiskal yang lebih besar untuk mendukung berbagai program pembangunan.

Lebih jauh, tembaga merupakan mineral strategis yang dibutuhkan dalam berbagai sektor industri, mulai dari kelistrikan, elektronik, konstruksi, energi terbarukan, hingga kendaraan listrik. Dengan meningkatnya kebutuhan global terhadap produk-produk tersebut, penguasaan atas rantai pasok tembaga menjadi semakin penting. Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga mengambil posisi lebih besar dalam rantai industri global.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan pengembangan hilirisasi tembaga berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional. Pemerintah perlu memperkuat ekosistem industri pendukung, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memastikan ketersediaan energi dan infrastruktur, serta mendorong transfer teknologi agar Indonesia secara bertahap mampu menguasai lebih banyak tahapan pengolahan hingga menghasilkan produk turunan bernilai tinggi.
Selain itu, pengawasan terhadap aspek lingkungan dan tata kelola juga perlu diperkuat agar percepatan hilirisasi tetap berjalan seimbang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga diharapkan memastikan manfaat ekonomi dari aktivitas industri dapat dirasakan masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta program pemberdayaan masyarakat.

Hilirisasi tembaga di Gresik bukan sekadar pembangunan fasilitas pemurnian mineral, tetapi merupakan bagian dari upaya Indonesia mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi. Harapannya, keberadaan smelter di Gresik dapat menjadi salah satu fondasi bagi terbentuknya industri tembaga nasional yang semakin terintegrasi, menciptakan nilai tambah yang besar, memperkuat penerimaan negara, dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Dengan pengelolaan yang konsisten dan berkelanjutan, hilirisasi diharapkan mampu membawa Indonesia tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga menguasai teknologi, industri, dan nilai tambah dari kekayaan tersebut, sehingga semakin berdaulat dan kompetitif dalam rantai pasok global.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Hilirisasi Tembaga di Smelter Freeport Gresik, RI Makin Kuat dan Berdaya

Oleh: Zhafran Goldwin)

Indonesia sedang memasuki babak penting dalam perjalanan membangun kemandirian ekonomi melalui hilirisasi sumber daya mineral. Salah satu tonggak strategisnya berada di Gresik, Jawa Timur, melalui penguatan fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI). Kehadiran smelter Freeport di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Manyar, bukan sekadar membangun fasilitas industri, tetapi menjadi simbol bahwa Indonesia semakin berani mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi di dalam negeri.

banner 336×280
Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan bahwa hilirisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan dan kemajuan bangsa Indonesia. Ia menilai pembangunan hilirisasi merupakan proyek besar dan bersejarah bagi Indonesia.

Pandangan tersebut sejalan dengan perkembangan industri pengolahan tembaga di Gresik. PT Freeport Indonesia memastikan smelter Manyar di kawasan JIIPE, Gresik, Jawa Timur, mulai memproduksi katoda tembaga pada September 2026. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan operasional produksi tersebut berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.

Kepastian produksi katoda tembaga ini menjadi momentum penting bagi agenda hilirisasi nasional. Smelter Manyar tidak hanya menjadi fasilitas pengolahan mineral, tetapi juga menjadi bukti bahwa Indonesia mulai membangun kemampuan untuk mengolah kekayaan alamnya sendiri hingga menghasilkan produk bernilai tambah.

Menurut Tony Wenas, pasokan konsentrat tembaga dikumpulkan terlebih dahulu hingga mencapai volume yang cukup sebelum dimasukkan ke dalam tungku atau furnace. Pengoperasian smelter dilakukan secara bertahap dan tidak langsung berjalan dalam kapasitas penuh. Pada tahap awal, operasional berada di bawah 30 persen. Setelah tahap awal tersebut, kapasitas produksi akan terus ditingkatkan secara bertahap.

PTFI menargetkan Smelter Manyar dapat mencapai kapasitas produksi 100 persen pada akhir 2027. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan industri berskala besar membutuhkan proses panjang, mulai dari kesiapan fasilitas, kesinambungan pasokan bahan baku, hingga stabilitas proses produksi. Smelter Manyar dibangun dengan nilai investasi sekitar US$3,7 miliar atau setara Rp58 triliun.

Nilai investasi tersebut menjadikannya salah satu proyek hilirisasi mineral terbesar yang pernah digarap pihak swasta di Indonesia. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan hingga 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Selain menghasilkan katoda tembaga, smelter tersebut dilengkapi Precious Metal Refinery berkapasitas 6.000 ton per tahun untuk mengekstraksi emas, perak, dan berbagai mineral ikutan lainnya.

Kehadiran fasilitas tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi bukan sekadar slogan pembangunan. Ada investasi besar, teknologi, tenaga kerja, serta infrastruktur industri yang dibangun untuk mengubah komoditas tambang menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Bagi Indonesia, langkah tersebut menjadi semakin strategis karena tembaga merupakan salah satu mineral penting dalam perkembangan industri modern.

Tembaga digunakan dalam sektor kelistrikan, elektronik, konstruksi, kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga berbagai kebutuhan industri strategis. Dengan menguasai proses pemurnian dan pengembangan produk turunannya, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk membangun rantai pasok industri di dalam negeri.

Lebih jauh, hilirisasi juga membuka peluang berkembangnya industri turunan. MIND ID melalui Freeport Indonesia telah bersinergi dengan PINDAD untuk mengoptimalkan katoda tembaga sebagai bahan baku produksi brass cup. Rencana pengembangan berikutnya mencakup fasilitas produksi batang dan kawat tembaga serta pipa tembaga. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan smelter. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem industri yang semakin panjang dan terintegrasi, sehingga nilai ekonomi sumber daya alam dapat dinikmati lebih besar oleh Indonesia.

Dampaknya pun tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara. Pertumbuhan industri pengolahan dan manufaktur turunan berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, mendorong transfer teknologi, serta membuka peluang bagi tumbuhnya industri pendukung nasional. Ketika sumber daya alam tidak lagi berhenti sebagai komoditas yang keluar dari Indonesia, tetapi diolah menjadi produk industri, maka nilai tambah dan manfaat ekonominya dapat semakin banyak berputar di dalam negeri.

Smelter Manyar juga menunjukkan keberanian Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam rantai pasok mineral global. Negara dengan cadangan sumber daya alam yang besar tidak cukup hanya menjadi pemasok bahan mentah. Indonesia harus memiliki kemampuan mengolah, memurnikan, mengembangkan produk turunan, serta menghubungkan sektor pertambangan dengan industri manufaktur. Karena itu, dimulainya produksi katoda tembaga di Smelter Manyar pada September 2026 layak dipandang sebagai salah satu tonggak penting perjalanan hilirisasi nasional.

Dengan investasi besar, kapasitas pengolahan yang signifikan, serta rencana peningkatan produksi hingga 100 persen pada akhir 2027, proyek ini membawa pesan kuat bahwa Indonesia sedang membangun fondasi industri yang lebih mandiri. Hilirisasi tembaga di Gresik pada akhirnya bukan sekadar tentang Freeport, smelter, atau produksi katoda. Ini adalah tentang arah baru pembangunan ekonomi Indonesia: mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan industri, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, dan memastikan manfaat sumber daya nasional dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Smelter Freeport Gresik Beroperasi, Kontribusi ke Negara Diproyeksi Melonjak

Jakarta – Pemerintah kembali membuktikan komitmen dan keberhasilannya yang gemilang dalam mewujudkan program hilirisasi industri mineral secara masif di Tanah Air. Beroperasinya smelter katoda tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, menjadi tonggak sejarah baru bagi kemajuan bangsa ini. Fasilitas megah berstandar internasional ini tidak hanya menjadi simbol kemandirian industri nasional yang semakin tangguh, tetapi juga menjadi mesin penggerak perekonomian utama yang siap memberikan keuntungan finansial berskala raksasa bagi negara.

Operasional smelter raksasa ini dipastikan berjalan lancar guna memperkuat rantai pasok industri. Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, memastikan kesiapan operasional fasilitas peleburan tersebut saat menyampaikan pemaparan pada sebuah sesi diskusi dan wawancara di stasiun televisi nasional baru-baru ini.

banner 336×280
“Smelter nanti mulai bulan September sudah mulai akan produksi lagi. Smelter Manyar akan mulai produksi copper (tembaga) katoda,” ujar Tony.

Lebih dari itu, penyelesaian fasilitas pemurnian berteknologi mutakhir ini merupakan bukti paling nyata dari kesuksesan kebijakan hilirisasi yang menjadi ujung tombak perekonomian di bawah pemerintahan saat ini. Melalui infrastruktur tersebut, Indonesia kini telah bertransformasi menjadi salah satu pemain utama yang memiliki kapasitas pengolahan konsentrat tembaga berskala global yang sangat dihormati di mata dunia.

“Pencapaian ini menjadikan Gresik sebagai pusat pemurnian mineral tembaga terbesar dalam sejarah hilirisasi Indonesia dan ini juga menegaskan komitmen nyata PTFI dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri untuk pertumbuhan industri nasional,” kata Tony.

Dampak positif dari strategi hilirisasi ini tentu tidak berhenti pada penciptaan nilai tambah produk semata. Pada saat kapasitas produksi telah mencapai titik puncaknya, setoran penerimaan kepada kas negara diproyeksikan akan melonjak tajam dan sangat drastis. Hal ini menjadi katalisator pendanaan segar yang sangat krusial untuk mengeksekusi program-program pro-rakyat yang telah dirancang pemerintah.

“Kalau sudah 100 persen, kontribusi kepada negara bisa luar biasa besar, lebih dari Rp 100 triliun, mungkin Rp 120 triliun setiap tahunnya. Jadi itulah kontribusi Freeport kepada negara,” tegas Tony.

Pencapaian luar biasa ini semakin menegaskan kepada publik bahwa visi besar kepemimpinan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam adalah sebuah wujud nyata rasa cinta Tanah Air. Dengan lonjakan pendapatan negara yang signifikan, fondasi perekonomian nasional diyakini akan tumbuh semakin tangguh. Kebijakan ini membuktikan bahwa pemerintah selalu berkomitmen memastikan Indonesia melangkah maju sebagai bangsa berdaulat yang senantiasa mampu menjamin kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.(*)

Pemerintah Perkuat Hilirisasi, Smelter Freeport Gresik Siap Jadi Motor Industri Nasional

GRESIK — Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi sumber daya alam sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri. Sejalan dengan kebijakan tersebut, kesiapan dua fasilitas pemurnian tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik diharapkan menjadi motor baru bagi pengembangan industri nasional sekaligus memperkuat kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian.

Dua smelter tersebut diproyeksikan mampu memurnikan hingga 3 juta ton konsentrat tembaga setiap tahun ketika beroperasi secara penuh. Kapasitas besar itu menempatkan Gresik sebagai salah satu pusat pemurnian tembaga terbesar di Indonesia dan menjadi bagian penting dalam upaya mendorong pengolahan sumber daya mineral agar tidak lagi hanya mengandalkan ekspor bahan mentah.

banner 336×280
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan pemulihan produksi dilakukan secara bertahap setelah kedua fasilitas sempat mengalami gangguan operasional dan pasokan. Pada tahun ini, tingkat produksi ditargetkan berada di kisaran 65 persen, kemudian meningkat menjadi 75 persen pada semester I 2027 dan mencapai kapasitas penuh pada semester II 2027.

“Kalau sudah 100 persen, kontribusi kepada negara bisa luar biasa besar, lebih dari Rp100 triliun, mungkin Rp120 triliun setiap tahunnya,” kata Tony.

Menurut dia, smelter PTFI di Gresik telah siap untuk kembali beroperasi. Bersama PT Smelting, fasilitas tersebut akan memperkuat kemampuan pemurnian konsentrat tembaga di dalam negeri hingga mencapai 3 juta ton per tahun.

“Saat ini smelter PTFI di Gresik telah siap untuk beroperasi kembali dan bersama smelter PT Smelting yang juga kita miliki akan memiliki kapasitas pemurnian 3 juta ton konsentrat tembaga setiap tahun,” ujar Tony.

Kapasitas tersebut dinilai tidak hanya penting dari sisi peningkatan produksi, tetapi juga menjadi bukti semakin kuatnya arah hilirisasi nasional. Dengan pengolahan konsentrat dilakukan di dalam negeri, nilai ekonomi yang dihasilkan dari sumber daya mineral dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara, industri, serta masyarakat.

Pemulihan bertahap kedua fasilitas tersebut diharapkan dapat mempercepat kembali aktivitas industri pengolahan tembaga nasional. Ketika kapasitas penuh tercapai, keberadaan smelter di Gresik akan memperkuat ekosistem industri hilir, membuka peluang pengembangan produk bernilai tambah, serta meningkatkan penerimaan negara.

Dengan demikian, pengoperasian dua smelter Freeport di Gresik menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mempertegas konsistensi kebijakan hilirisasi. Penguatan industri pengolahan di dalam negeri diharapkan mampu menjadikan kekayaan sumber daya alam Indonesia sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. (*)

LMA Suku Amungme Ultimatum OPM Kodap III Ndugama: Lepaskan 9 Sandera di Jila atau Perang!

MIMIKA, PAPUA TENGAH — Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) mengecam keras penyanderaan sembilan perempuan oleh kelompok bersenjata yang disebut sebagai TPNPB Kodap III Ndugama di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. LMA menilai aksi tersebut telah melewati batas toleransi karena menjadikan masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, sebagai korban.

Ketua LEMASA, Menuel John Magai, mendesak kelompok bersenjata segera membebaskan sembilan warga tersebut. Ia jug4 memberikan batas waktu 1×24 jam untuk memastikan seluruh sandera dikembalikan kepada keluarga dalam kondisi selamat. Apabila melewati batas waktu, tidak segan-segan pihaknya akan memerangi Kodap III Ndugama.

“Penyanderaan terhadap sembilan anak perempuan Amungme di Distrik Jila telah melewati batas toleransi masyarakat adat. Tidak ada alasan politik yang dapat membenarkan tindakan terhadap perempuan dan anak-anak,” kata Menuel dalam pernyataannya.

Peristiwa tersebut dilaporkan berkaitan dengan aksi kelompok bersenjata setelah penyerangan terhadap pos TNI di wilayah Jila pada 17 Agustus 2026. Berdasarkan rilis pers resmi Komnas TPNPB, sembilan perempuan kemudian dibawa secara paksa ke wilayah hutan. Keberadaan mereka hingga kini masih dalam pencarian.

Aksi tersebut juga dilaporkan menimbulkan korban lain. Seorang ibu, Neregingget Magai, disebut ditembak hingga meninggal setelah berusaha mencegah anaknya dibawa paksa. Sementara seorang ibu lainnya, Inkolung Aim, dilaporkan didorong atau dilempar ke jurang hingga mengalami patah kaki dan masih mendapat perawatan.

Menuel menegaskan masyarakat adat Amungme menolak wilayah mereka dijadikan ruang persembunyian, perekrutan, intimidasi, maupun aktivitas kekerasan kelompok bersenjata.

“Kami menolak dan siap memerangi segala aktivitas TPNPB-OPM di seluruh wilayah masyarakat adat Suku Amungme. Tanah adat bukan tempat bagi kelompok bersenjata untuk meneror masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar tragedi Jila tidak berkembang menjadi konflik antarsuku. Sebagai diketahui, Kodap III Ndugama Derakma pimpinan Egianus Kogoya berasal dari wilayah Nduga yang mana juga merupakan suku Pegunungan. Menurut Menuel, TPNPB lah yang harus bertanggung jawab, jangan sampai kejadian ini menjadi alasan untuk menyalahkan masyarakat Nduga secara keseluruhan.

Menuel mengatakan jika tuntutan pembebasan tidak dipenuhi dalam 2×24 jam, masyarakat adat akan mendorong konsolidasi masyarakat pegunungan Papua untuk menolak aktivitas kelompok bersenjata melalui langkah adat dan hukum yang sah.

“Kami tidak membutuhkan senjata untuk mempertahankan martabat masyarakat adat. Anak-anak Papua membutuhkan sekolah, keluarga membutuhkan keamanan, dan masyarakat membutuhkan ruang untuk bekerja serta membangun kehidupan,” katanya.

Ia menegaskan masyarakat pegunungan Papua harus bersatu melawan kekerasan dan menjaga persaudaraan antarsuku. Menurutnya, masa depan Papua tidak boleh ditentukan melalui ancaman, penyanderaan, ataupun kekerasan terhadap warga sipil.

Transformasi Energi 2027 Menjadi Bukti Negara Bergerak Mengurangi Ketergantungan Impor

Oleh: Aziz Rahman*)

Ketika ketidakpastian geopolitik dan gejolak harga energi global terus membayangi perekonomian, pilihan Indonesia untuk memperkuat sumber energi domestik menjadi semakin relevan. Kebijakan transformasi energi yang diarahkan menuju 2027 bukan sekadar agenda teknis sektor energi, melainkan bagian dari strategi mengurangi ketergantungan pada impor, menjaga devisa, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Arah tersebut semakin terlihat setelah pemerintah menerapkan mandatori Biodiesel B50. Kebijakan yang mulai berlaku nasional pada 1 Juli 2026 itu mewajibkan pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit ke dalam solar. Pemerintah memproyeksikan B50 mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun, sekaligus menghentikan impor solar. Capaian ini menjadi pijakan penting untuk membawa transformasi energi ke tahap berikutnya.

Presiden Prabowo Subianto melihat kebijakan tersebut sebagai bagian dari perjuangan membangun kemandirian energi. Saat meluncurkan B50, Prabowo menegaskan bahwa penghematan Rp170 triliun menunjukkan semakin kuatnya kemampuan Indonesia memanfaatkan sumber daya sendiri. Menurutnya, penghematan devisa tersebut harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan makmur.

Pernyataan tersebut memiliki makna strategis. Selama kebutuhan energi masih sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri, perekonomian Indonesia akan lebih mudah terpengaruh oleh perubahan harga minyak dan konflik geopolitik. Ketika sebagian kebutuhan energi dapat dipenuhi dari sumber domestik, ruang fiskal dan ketahanan ekonomi menjadi lebih kuat. Devisa yang sebelumnya digunakan untuk membayar impor juga dapat dipertahankan di dalam negeri dan diarahkan untuk kegiatan produktif.

Dari perspektif politik dan pembangunan nasional, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai arah kebijakan pemerintahan Prabowo menunjukkan keberanian membangun kepercayaan diri nasional. Menurut Idrus, pesan kemandirian yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan dan berbagai kebijakan strategis memperlihatkan bahwa Indonesia harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan sendiri. Energi menjadi salah satu sektor penting untuk menerjemahkan keyakinan tersebut ke dalam kebijakan yang konkret.

Pandangan itu sejalan dengan kebutuhan Indonesia menghadapi perubahan lanskap global. Ketika rantai pasok dunia mudah terganggu, negara yang memiliki sumber daya domestik dan kapasitas pengolahan akan memiliki posisi tawar lebih kuat. Karena itu, pengembangan energi berbasis bahan baku lokal bukan hanya persoalan substitusi impor, tetapi juga strategi memperkuat daya tahan nasional terhadap tekanan eksternal.

Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta juga menekankan pentingnya pemanfaatan bahan lokal untuk menghadapi guncangan geopolitik. Menurutnya, bisnis yang berbasis pada sumber daya domestik memiliki daya tahan lebih baik ketika kondisi internasional berubah. Dalam konteks energi, pemanfaatan bahan baku lokal dapat mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gangguan perdagangan dan perubahan harga komoditas global.

Perspektif tersebut memperluas makna transformasi energi. Indonesia tidak cukup hanya menjadi konsumen teknologi energi baru, tetapi perlu membangun rantai nilai dari hulu hingga hilir. Pengembangan bahan bakar nabati, industri pengolahan, teknologi, distribusi, dan riset harus berjalan bersama. Dengan demikian, kebijakan energi dapat menghasilkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus membuka kesempatan kerja dan memperkuat industri nasional.

Ekonom Universitas Negeri Manado Robert Winerungan menilai B50 dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus mendorong transformasi ekonomi. Penghematan devisa memberi ruang bagi negara untuk mengalokasikan sumber daya pada sektor lain yang produktif. Pada saat bersamaan, peningkatan pemanfaatan sawit sebagai bahan baku biodiesel memberikan kepastian pasar bagi industri dan petani, sehingga manfaat kebijakan dapat menyebar ke sektor ekonomi yang lebih luas.

Data pemerintah menunjukkan dampak B50 tidak berhenti pada penghematan devisa. Program ini diproyeksikan meningkatkan nilai tambah industri CPO menjadi sekitar Rp23,49 triliun, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO2 pada 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan energi dapat dirancang sekaligus sebagai instrumen industrialisasi dan penguatan ekonomi domestik.

Namun, transformasi menuju 2027 tetap membutuhkan konsistensi. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan baku, kualitas produk, kesiapan infrastruktur, efisiensi distribusi, serta pengembangan teknologi berjalan seimbang. Pengawasan juga diperlukan agar kebijakan substitusi impor benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan tidak menciptakan beban baru dalam rantai pasok.

Presiden Prabowo sendiri telah mendorong agar inovasi tidak berhenti pada B50. Ia meminta para ilmuwan dan pelaku industri terus mengembangkan teknologi, bahkan membuka peluang menuju B60. Dorongan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang kebijakan energi sebagai proses berkelanjutan, bukan pencapaian satu tahap.

Pada akhirnya, transformasi energi menuju 2027 dapat menjadi salah satu bukti bahwa negara bergerak dari ketergantungan menuju kemandirian. Pengurangan impor, penghematan devisa, pemanfaatan bahan baku lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri merupakan satu rangkaian kebijakan yang saling berkaitan. Jika konsistensi tersebut dipertahankan, agenda energi pemerintahan Prabowo tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga membuka jalan menuju Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan mampu menentukan masa depannya sendiri.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi 2027 lewat B50, Bioetanol, dan EBT

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati, termasuk penerapan mandatori biodiesel B50 yang direncanakan mulai 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan besarnya kebutuhan devisa Indonesia untuk memenuhi impor BBM. Menurut Prabowo, nilai impor BBM nasional selama ini mencapai sekitar Rp535 triliun per tahun sehingga diperlukan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

“Impor BBM kita Rp535 triliun setahun,” ujar Presiden Prabowo.

Pemerintah kemudian mendorong penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik sebagai salah satu jalan keluar untuk menekan beban impor dan memperkuat kemandirian energi.

Dalam perkembangan terbaru, Prabowo menyebut implementasi B50 berpotensi memberikan penghematan devisa hingga sekitar Rp170 triliun. Kebijakan ini sekaligus memperluas pemanfaatan minyak sawit domestik sebagai bahan baku biodiesel dan memperkuat keterkaitan sektor energi dengan sektor perkebunan nasional.

“Kalau kita bisa mengurangi impor BBM, kita bisa hemat devisa sangat besar,” kata Presiden Prabowo.

Penghematan tersebut dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar sekaligus mengurangi tekanan terhadap kebutuhan devisa untuk membiayai impor energi. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat energi dari sisi ketersediaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai arah kebijakan energi pemerintah sejalan dengan semangat Presiden Prabowo untuk membangun kepercayaan diri nasional. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya dalam negeri menunjukkan keberanian pemerintah mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar.

“Pidato Presiden membangun kepercayaan diri nasional,” ujar Idrus.

Ia menilai kebijakan yang berorientasi pada pemanfaatan kekuatan domestik dapat menjadi fondasi bagi Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Penguatan energi nasional dinilai penting agar Indonesia memiliki daya tahan lebih kuat ketika terjadi perubahan harga komoditas dan gangguan rantai pasok internasional.

Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Kajian Daur Hidup Universitas Muhammadiyah Mataram, Joni Safaat Adiansyah, menilai penerapan B50 juga menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap agenda lingkungan. Menurutnya, peningkatan penggunaan biodiesel dapat menjadi bagian dari transisi energi apabila implementasinya memperhatikan seluruh siklus produksi dan dampak lingkungannya.

“Implementasi B50 merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada lingkungan,” kata Joni.

Ia menilai kebijakan tersebut perlu dibarengi pengelolaan bahan baku berkelanjutan agar manfaat ekonomi dan lingkungan dapat berjalan beriringan. Penguatan biodiesel juga perlu ditempatkan dalam kerangka energi yang lebih luas, termasuk pengembangan bioetanol dan energi baru terbarukan. Diversifikasi sumber energi akan membuat Indonesia memiliki pilihan yang lebih banyak sekaligus mengurangi risiko akibat gejolak harga energi global.

Dengan kebijakan yang konsisten, pemanfaatan energi domestik dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Langkah pemerintah mendorong B50, bioetanol, dan EBT menunjukkan komitmen membangun sistem energi yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan tahan terhadap tekanan eksternal. (*)

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi

Oleh: Hanan Alfawazi*)

Ketahanan energi merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Tanpa pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan dapat diandalkan, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, arah kebijakan energi Indonesia pada 2027 memiliki arti strategis, bukan sekadar sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian nasional.

Kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, sementara produksi minyak nasional menghadapi tekanan penurunan alamiah. Pada saat yang sama, dinamika geopolitik global membuat harga dan pasokan energi semakin sulit diprediksi. Kondisi tersebut membuat penguatan sumber energi domestik menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Dalam konteks tersebut, target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sekitar 950 ribu barel setara minyak per hari dalam RAPBN 2027 menjadi salah satu instrumen penting. Target tersebut dinilai realistis oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, terutama dengan melihat peluang optimalisasi lapangan produksi yang telah ada serta pengembangan sumur-sumur baru.

Namun, peningkatan lifting tidak dapat dicapai hanya dengan menetapkan target. Sektor hulu migas membutuhkan investasi, teknologi, kepastian regulasi, serta proses pengembangan lapangan yang efisien. Tantangan natural decline juga harus dihadapi secara serius karena sebagian lapangan migas nasional telah memasuki fase produksi yang matang.

Anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman melihat masih terdapat ruang untuk menahan laju penurunan alamiah tersebut melalui optimalisasi sumur eksisting dan pengembangan sumur baru. Pengembangan wilayah frontier serta penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga menjadi bagian dari pilihan strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi nasional.

Artinya, kebijakan peningkatan lifting harus ditempatkan sebagai agenda jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka produksi dalam satu tahun anggaran, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan investasi dan penemuan cadangan baru. Jika investasi hulu berjalan konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat ekosistem industri migas nasional.

Di sinilah pentingnya menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Industri migas membutuhkan modal besar dan memiliki tingkat risiko tinggi, terutama dalam kegiatan eksplorasi. Karena itu, kepastian hukum, penyederhanaan perizinan, kejelasan skema investasi, serta insentif yang tepat menjadi faktor penting untuk menarik investor. Kebijakan tersebut bukan berarti memberikan kelonggaran tanpa batas, melainkan menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, investor, dan keberlanjutan sumber daya.

Target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt menjadi salah satu langkah yang memiliki arti strategis. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai target tersebut dapat menjadi fondasi penting bagi peningkatan ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor.

Pengembangan energi surya juga memiliki keunggulan karena memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam negeri. Dengan wilayah geografis yang luas dan tingkat paparan matahari yang relatif tinggi, Indonesia memiliki ruang besar untuk mengembangkan PLTS, baik melalui pembangkit berskala besar maupun pemanfaatan PLTS atap.

Namun, target 100 GW tentu membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan panel surya. Pemerintah perlu memastikan kesiapan jaringan transmisi dan distribusi, sistem penyimpanan energi, ketersediaan pembiayaan, penguatan industri pendukung, serta kepastian regulasi. Tanpa infrastruktur yang memadai, tambahan kapasitas pembangkit belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal.

Karena itu, transisi energi perlu dipandang sebagai proses bertahap dan realistis. Indonesia masih membutuhkan minyak dan gas untuk menopang berbagai aktivitas ekonomi, transportasi, industri, dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, investasi energi bersih harus terus diperbesar agar ketergantungan terhadap energi fosil dapat dikurangi secara gradual.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan dan transisi energi dapat berjalan beriringan. Penguatan migas menopang kebutuhan jangka menengah, sementara energi terbarukan membangun diversifikasi jangka panjang. Kemandirian energi berarti memperkuat kemampuan nasional mengelola sumber daya, memenuhi kebutuhan domestik, menarik investasi, dan mengurangi kerentanan terhadap pasokan global.

Dalam perspektif tersebut, 2027 dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi kemandirian energi Indonesia. Target lifting migas memberikan dorongan bagi peningkatan produksi domestik, sementara agenda energi terbarukan membuka jalan menuju diversifikasi sumber energi. Keduanya membutuhkan kebijakan yang konsisten dan koordinasi lintas sektor.

Keberhasilan agenda tersebut akan berdampak luas terhadap perekonomian melalui penguatan pasokan energi, kepastian bagi industri, peningkatan investasi, dan daya saing nasional. Tantangannya adalah memastikan target diterjemahkan menjadi program terukur melalui kesinambungan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta investasi yang memberi manfaat optimal bagi kepentingan nasional.

Dengan produksi domestik yang semakin kuat dan sumber energi yang semakin beragam, Indonesia dapat mengurangi kerentanan terhadap gejolak geopolitik dan harga energi global. Pada akhirnya, ketahanan energi 2027 bukan hanya tentang memastikan lampu tetap menyala atau bahan bakar tetap tersedia, tetapi tentang membangun kemampuan nasional untuk menentukan masa depan energinya sendiri.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Danantara Kawal Penyederhanaan BUMN agar Aset Negara Lebih Produktif

Jakarta – Transformasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus didorong melalui proses streamlining atau penyederhanaan yang dikawal Danantara untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Langkah tersebut diarahkan agar aset-aset negara yang dikelola BUMN dapat ditata dan dimanfaatkan secara lebih optimal, produktif, serta mampu memberikan nilai tambah bagi negara.

Presiden Prabowo Subianto menyebut efisiensi biaya operasional BUMN telah mencapai sekitar Rp50 triliun, sementara laba sejumlah BUMN pada semester I 2026 juga meningkat signifikan.

“Pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai Rp326 triliun, naik 75,3% dari tahun 2024. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai Rp142,3 triliun, naik 67% dari tahun 2024,” terang Prabowo.

Presiden Prabowo menargetkan efisiensi biaya BUMN terus meningkat hingga akhir 2026 sebagai bagian dari restrukturisasi korporasi guna memperkuat efisiensi dan mengoptimalkan nilai aset negara.

Hal senada disampaikan COO Danantara, Dony Oskaria. Ia menegaskan streamlining bukan merupakan tujuan akhir, melainkan langkah untuk memastikan aset BUMN yang telah ditata dapat dikelola secara lebih optimal dan produktif sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi negara.

“Streamlining itu bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana aset-aset BUMN yang sudah ditata bisa dikelola lebih optimal, lebih produktif, dan benar-benar menciptakan nilai tambah buat negara,” tegas Dony.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan transformasi BUMN menjadi salah satu agenda penting yang harus terus dikawal. Proses efisiensi dan streamlining BUMN perlu diarahkan agar BUMN lebih sehat, produktif, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

“Yang paling penting bukan sekadar berapa banyak yang diefisienkan, tetapi seberapa besar perubahan itu mampu meningkatkan kinerja BUMN dan menghadirkan manfaat ekonomi bagi rakyat. Itu yang akan menjadi perhatian kami di Komisi VI,” ujar Andre.

Andre mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap agenda transformasi BUMN. Ia berharap arahan tersebut segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret dan terukur.

“Pidato Presiden memberikan energi positif sekaligus pekerjaan rumah yang besar. Kami di Komisi VI siap mengawal agar visi tersebut tidak berhenti sebagai kebijakan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Langkah pemerintah dalam mendorong transformasi dan restrukturisasi BUMN dinilai menjadi upaya positif untuk memperkuat efisiensi, meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan aset negara. Konsistensi kebijakan tersebut diharapkan semakin memperkuat kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (*)