Arsip Tahunan: 2026

Oleh: Yasa Saputra )*

Pemerintah memperkuat operasi terpadu untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas di tengah kondisi cuaca kering yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan. Penanganan dilakukan dengan memadukan operasi modifikasi cuaca (OMC), deteksi dini, patroli, pemadaman darat, hingga dukungan armada udara.

banner 336×280
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan OMC menjadi salah satu instrumen dalam strategi pengendalian karhutla. Operasi ini diarahkan untuk meningkatkan peluang hujan dan membantu membasahi wilayah yang memiliki risiko kebakaran.

Ristianto menekankan bahwa OMC tidak berjalan sendiri. Pelaksanaannya tetap disertai pemadaman darat, patroli terpadu, deteksi dini, serta koordinasi antara kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah.

Di Kalimantan Barat, OMC telah berlangsung pada 13-17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak. Dalam periode itu, tercatat sembilan sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian mencapai 10,92 juta meter kubik.

Peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23-27 Agustus 2026 berdasarkan prakiraan cuaca terkini. BMKG berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi atmosfer mendukung operasi penyemaian awan.

Kondisi berbeda terjadi di Kalimantan Tengah. OMC telah dilaksanakan dalam dua periode, yaitu 27 Juli-4 Agustus dan 11-15 Agustus 2026. Operasi itu mencakup 13 sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan sekitar 4,8 juta meter kubik.

Ristianto menyebut kondisi Kalimantan Tengah hingga akhir Agustus masih diprakirakan kering dengan pertumbuhan awan hujan yang terbatas. Situasi itu membuat peluang OMC dalam waktu dekat relatif kecil, meskipun pemantauan atmosfer tetap dilakukan untuk mencari kesempatan penyemaian.

Pemerintah juga terus memantau kondisi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan perkembangan cuaca, hotspot, dan situasi karhutla. Pelaksanaan OMC akan ditentukan berdasarkan kebutuhan di lapangan serta keberadaan awan yang memenuhi persyaratan teknis.

Dukungan udara turut diperbesar untuk membantu satuan tugas darat menjangkau lokasi yang sulit diakses. Kementerian Kehutanan bersama BNPB memperkuat penggunaan helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing sesuai kondisi lapangan.

Ristianto menyampaikan bahwa penambahan armada udara diarahkan untuk memperluas jangkauan operasi, terutama pada titik yang membutuhkan pembasahan dari udara. Namun, pengerahan armada tetap memperhitungkan jarak pandang, ketebalan asap, kondisi cuaca, dan keselamatan penerbangan.

BNPB juga memastikan puluhan armada udara disiagakan di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Armada itu terdiri atas helikopter patroli, pesawat OMC, serta helikopter water bombing.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan distribusi armada dilakukan berdasarkan kebutuhan penanganan di masing-masing daerah. Penempatan kekuatan udara dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

Di Kalimantan Tengah, misalnya, BNPB menyiagakan satu helikopter patroli, satu pesawat OMC, dan empat helikopter water bombing. Kalimantan Barat mendapat dukungan dua helikopter patroli, satu pesawat OMC, serta lima helikopter water bombing.

Efektivitas operasi udara tetap membutuhkan dukungan tim darat. Personel BPBD, Manggala Agni, pemadam kebakaran, TNI-Polri, dan relawan berperan dalam memastikan pemadaman dapat dilanjutkan setelah titik api dijangkau dari udara.

BNPB juga berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau pertumbuhan awan hujan yang berpotensi digunakan dalam OMC. Pendekatan ini memungkinkan penempatan sumber daya disesuaikan dengan perkembangan cuaca dan kebutuhan penanganan karhutla.

Upaya pencegahan diperkuat melalui sistem deteksi dini. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan sarana pemadaman sekaligus meningkatkan pemantauan terhadap wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Langkah serupa dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur, Rudy Mas’ud, menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.3/4477/BPBD-II pada 18 Agustus 2026 untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutla yang berkaitan dengan ancaman El Niño.

Rudy meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat koordinasi antarlembaga, melakukan pengecekan lapangan, serta memperbarui dan menyimulasikan rencana kontingensi. Sistem peringatan dini kekeringan dari BMKG juga diminta menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah antisipasi.

Pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim diarahkan mengidentifikasi wilayah yang berpotensi terdampak serta menjaga ketersediaan air melalui pengelolaan daerah aliran sungai secara berkelanjutan. Danau, waduk, embung, dan kolam retensi juga perlu dipastikan tetap berfungsi sebagai sumber cadangan air.

Ketersediaan logistik menjadi bagian lain dari kesiapsiagaan. Pemerintah daerah diminta menyiapkan tangki air dan pompa, sekaligus mempertimbangkan pembangunan sumur bor serta pengaturan distribusi air apabila kondisi kering semakin panjang.

Pengawasan terhadap lahan gambut juga diperkuat melalui pemantauan tinggi muka air tanah. Pendekatan ini penting untuk mengurangi risiko kebakaran dan memastikan wilayah rawan tetap mendapatkan pembasahan yang memadai.

Pemerintah daerah juga didorong melibatkan masyarakat dalam pencegahan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar, pelaporan titik api, serta pengawasan lingkungan menjadi bagian penting dari deteksi dini.

Pendekatan terpadu menjadi kunci untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Dengan penguatan deteksi dini, kesiapan darat, dukungan udara, dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan respons terhadap karhutla berlangsung berkelanjutan selama kondisi kemarau masih menjadi tantangan.

*) Pengamat Isu Lingkungan

Jakarta – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan di tengah kondisi cuaca kering yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Strategi dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), deteksi dini, patroli, pemadaman darat, hingga dukungan udara.

banner 336×280
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan OMC dioptimalkan untuk meningkatkan peluang hujan sekaligus membasahi wilayah yang rawan kebakaran.

“Pelaksanaannya tetap didukung pemadaman darat, patroli, deteksi dini, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” kata Ristianto.

Selain OMC, pemerintah memperkuat patroli, pemadaman darat, pendinginan, penyekatan, serta penambahan personel dan sarana. Dukungan udara juga mencakup helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing.

“Penambahan armada diharapkan meningkatkan jangkauan operasi, khususnya pada lokasi yang sulit diakses dan membutuhkan pembasahan dari udara,” katanya.

Penggunaan armada udara tetap mempertimbangkan jarak pandang, asap, cuaca, dan keselamatan penerbangan. Jika OMC tidak memungkinkan atau water bombing terkendala, satgas darat tetap melakukan pemadaman dan pendinginan.

“Strategi operasi terus disesuaikan berdasarkan kondisi aktual di lapangan,” ujarnya.

Di Kalimantan Selatan, pencegahan juga diperkuat melalui patroli terpadu dan edukasi masyarakat. PT Hasnur Citra Terpadu bersama BPBD Kabupaten Tapin mendorong masyarakat ikut mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.

Estate Department Head Coordinator PT HCT, Roni Yansyah, mengatakan patroli ini bertujuan memperkuat pencegahan karhutla

“Patroli ini bertujuan memperkuat pencegahan karhutla sekaligus membangun sinergi antara perusahaan, masyarakat, pemerintah, aparat, dan pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan,” kata Roni Yansyah.

Sebelumnya, pemerintah telah mengerahkan 40 armada udara untuk penanganan karhutla, terdiri atas 10 pesawat patroli, 27 helikopter water bombing, dan tiga pesawat OMC.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu bersama BNPB dan BMKG.

“Pemerintah all out tangani karhutla. Kementerian Kehutanan terus memperkuat sinergi dengan BNPB dan BMKG dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan, salah satunya melalui kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca,” kata Raja Juli.

Raja Juli menambahkan jika persoalan karhutla membutuhkan kolaborasi banyak pihak.

“Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Jakarta – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah dengan mengerahkan kekuatan darat dan udara.

Langkah ini dilakukan menyusul kembali munculnya titik panas dan kebakaran di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.

banner 336×280
Dukungan udara diperkuat dengan pengerahan tiga pesawat Casa NC-212 milik Skadron Udara 4 TNI Angkatan Udara (AU) untuk mendukung operasi modifikasi cuaca (OMC) di Kalimantan.

Kadispenau Marsma TNI, I Nyoman Suadnyana, mengatakan tiga pesawat tersebut diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

“Tiga pesawat terbang dari Lanud Abdulrachman Saleh Jumat ini menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat dukungan penanganan karhutla di wilayah tersebut,” kata Nyoman.

Menurut dia, pengerahan pesawat menjadi bentuk dukungan TNI AU terhadap OMC sekaligus menambah kekuatan armada yang telah berada di Kalimantan.

Saat ini terdapat 20 pesawat berbagai jenis yang mendukung penanganan karhutla di wilayah tersebut, termasuk pesawat OMC dan 12 helikopter besar untuk operasi water bombing.

Nyoman mengatakan dukungan tersebut diharapkan semakin optimal dalam membantu mengurangi dampak kabut asap.

Sebelumnya, sebanyak 42 pesawat dikerahkan ke enam provinsi yang memiliki potensi karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Di sisi darat, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan untuk operasi terpadu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

“Operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, dengan penanganan yang disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan,” kata

Operasi darat mencakup pemantauan hotspot, patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman, pembasahan, pendinginan, serta penyekatan lokasi terbakar.

Pemerintah juga memperkuat ketersediaan sumber air melalui pembangunan dan pengaktifan sumur bor, terutama karena kondisi kering membuat sumber air permukaan semakin terbatas.

BNPB turut memperkuat satgas darat dan udara di enam provinsi prioritas. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan helikopter telah digunakan untuk patroli, OMC, dan water bombing sesuai kebutuhan di lapangan.

BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, memperkuat deteksi dini, serta memastikan kesiapan sarana pemadaman.

Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran di wilayah rawan dan segera melaporkan kebakaran agar dapat ditangani dengan cepat.

Oleh: Samuel Awi*

Dugaan kekerasan dan penyanderaan terhadap sejumlah warga di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, patut mendapat kecaman karena keselamatan masyarakat sipil harus selalu ditempatkan sebagai prioritas. Perempuan, anak-anak, pelajar, dan masyarakat yang tidak terlibat dalam persoalan keamanan berhak menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat. Setiap tindakan kekerasan yang membahayakan warga hanya akan mengganggu ketenangan masyarakat dan menghambat terciptanya Papua yang damai serta semakin maju.

banner 336×280
Informasi mengenai sembilan warga yang diduga dibawa secara paksa oleh kelompok bersenjata di Jila telah mendapatkan perhatian aparat keamanan. Situasi tersebut menjadi perhatian serius karena sebagian warga yang dilaporkan berada dalam kelompok tersebut merupakan perempuan dan anak-anak. Dalam kondisi seperti ini, keselamatan korban harus menjadi kepentingan utama, sementara proses pencarian dan penanganan perlu dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur.

Masyarakat tentu mengecam setiap bentuk kekerasan yang menjadikan warga sipil sebagai korban. Perbedaan pandangan, persoalan politik, maupun kepentingan apa pun tidak seharusnya menjadi alasan untuk menggunakan kekerasan terhadap masyarakat yang tidak terlibat. Warga sipil bukan bagian dari sasaran konflik. Mereka adalah masyarakat yang memiliki hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, bekerja, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan membangun masa depan bersama keluarganya.

Dugaan peristiwa di Jila juga menunjukkan pentingnya kehadiran aparat keamanan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang menyampaikan bahwa TNI telah menerima informasi mengenai warga yang dilaporkan dibawa kelompok bersenjata dan masih melakukan pengumpulan data untuk menentukan langkah pencarian. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa aparat berupaya memastikan informasi lapangan terlebih dahulu agar langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat.

Komandan Korem 173/PVB juga telah berkoordinasi dengan keluarga warga dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Koordinasi tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan penanganan dilakukan secara terpadu. Dalam situasi yang membutuhkan kehati-hatian, komunikasi antara aparat, pemerintah daerah, keluarga korban, dan masyarakat menjadi bagian penting untuk mendukung proses pencarian sekaligus menjaga ketenangan.

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion turut mendorong pemerintah bersama TNI dan Polri mengambil langkah untuk menyelamatkan warga yang diduga disandera. Ia menekankan bahwa proses pembebasan harus dilakukan secara cepat, presisi, dan terukur agar keselamatan korban tetap menjadi prioritas. Pandangan tersebut memperkuat pesan bahwa negara harus hadir memberikan perlindungan ketika masyarakat menghadapi ancaman keamanan.

Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPN PERMAHI Moh Sahrul Lakoro juga mengecam dugaan tindakan kekerasan terhadap warga sipil, khususnya apabila perempuan dan anak-anak menjadi sasaran. Menurutnya, keselamatan warga merupakan bagian dari kewajiban negara dan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan apa pun. Perlindungan masyarakat harus menjadi ukuran utama dalam setiap langkah penanganan keamanan.

Kecaman terhadap kekerasan tersebut bukan hanya berkaitan dengan satu peristiwa. Lebih jauh, hal ini merupakan penegasan bahwa masyarakat Papua membutuhkan ruang kehidupan yang aman untuk membangun masa depan. Papua memiliki potensi besar dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya, pariwisata, pertanian, perikanan, dan berbagai sektor lainnya. Potensi tersebut akan berkembang lebih optimal apabila masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa rasa khawatir terhadap ancaman kekerasan.

Karena itu, tindakan aparat untuk memulihkan keamanan di wilayah Jila patut mendapat dukungan. Ketegasan aparat diperlukan untuk memastikan hukum berjalan dan masyarakat memperoleh perlindungan. Pada saat yang sama, penanganan harus tetap dilakukan secara profesional, terukur, berdasarkan informasi yang terverifikasi, serta mengutamakan keselamatan warga. Ketegasan dan perlindungan terhadap masyarakat merupakan dua hal yang dapat berjalan secara bersamaan.

Satgas Damai Cartenz 2026 telah mengirim personel ke Distrik Jila untuk memastikan situasi dan melakukan penyelidikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya negara untuk merespons laporan yang berkembang di lapangan. Dengan dukungan koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat, diharapkan situasi keamanan dapat segera dipulihkan dan aktivitas warga kembali berjalan normal.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung proses tersebut. Penyampaian informasi secara bertanggung jawab, menjaga ketenangan, dan membangun komunikasi dengan aparat dapat membantu proses penanganan. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan, dan berbagai elemen masyarakat dapat ikut memperkuat pesan bahwa kekerasan bukan jalan untuk menyelesaikan persoalan.

Karena itu, dugaan kekerasan dan penyanderaan di Jila harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama menolak kekerasan terhadap warga sipil. Masyarakat membutuhkan perlindungan, kepastian hukum, dan lingkungan yang aman. Aparat keamanan memiliki peran penting untuk memastikan ketertiban dan memberikan rasa aman, sedangkan masyarakat dapat mendukung melalui kerja sama dan informasi yang bertanggung jawab.

Pada akhirnya, kecaman terhadap kekerasan merupakan bentuk keberpihakan terhadap kemanusiaan dan masa depan Papua. Tidak ada pembangunan yang dapat berlangsung maksimal tanpa keamanan, dan tidak ada kedamaian yang dapat tumbuh apabila warga terus dibayangi kekerasan. Dengan dukungan masyarakat terhadap upaya aparat memulihkan keamanan, penegakan hukum yang profesional, serta pembangunan yang terus berjalan, Papua dapat semakin kuat membangun masa depan yang damai, aman, maju, dan sejahtera.

*Penulis merupakan Pemerhati Perdamaian dan Pembangunan Papua

Oleh: Markus Wonda*

Keamanan dan kedamaian merupakan fondasi penting bagi masyarakat Papua untuk terus berkembang dan menikmati manfaat pembangunan. Lingkungan yang kondusif memberikan ruang bagi anak-anak untuk belajar, tenaga kesehatan memberikan pelayanan, masyarakat bekerja, serta kegiatan ekonomi tumbuh hingga wilayah terpencil. Karena itu, sinergi masyarakat bersama pemerintah dan aparat keamanan menjadi kekuatan penting untuk menjaga stabilitas sekaligus membuka ruang yang semakin luas bagi kemajuan Papua.

banner 336×280
Perkembangan situasi di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Informasi mengenai dugaan pembawaan sejumlah warga oleh kelompok bersenjata telah mendapatkan respons dari aparat keamanan. TNI dan Polri melakukan pengumpulan informasi, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta menyiapkan langkah penanganan di lapangan. Respons tersebut menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat tetap menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas keamanan di Papua.

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai warga yang dilaporkan dibawa kelompok bersenjata dan masih melakukan pengumpulan data untuk menentukan langkah selanjutnya. Komandan Korem 173/PVB juga telah berkoordinasi dengan keluarga warga dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Koordinasi tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan terpadu, terukur, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat dalam menghadapi situasi keamanan di wilayah dengan karakter geografis khusus.

Kehadiran aparat keamanan di Papua memiliki arti strategis bagi terciptanya rasa aman. TNI dan Polri menjalankan tugas menjaga stabilitas sekaligus mendukung kondisi yang memungkinkan masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tenang. Di wilayah seperti Jila yang berada di kawasan pegunungan dengan akses transportasi terbatas, kemampuan aparat untuk berkoordinasi dan merespons perkembangan situasi menjadi unsur penting dalam menjaga masyarakat.

Dukungan masyarakat terhadap aparat keamanan dapat menjadi energi positif bagi terciptanya Papua yang semakin damai. Keamanan merupakan kepentingan bersama yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika situasi kondusif, sekolah dapat beraktivitas, fasilitas kesehatan memberikan pelayanan, masyarakat dapat bekerja, dan pelaku usaha lokal memiliki ruang untuk berkembang. Stabilitas dengan demikian bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga prasyarat bagi peningkatan kesejahteraan.

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat di Jila dan mendorong pemerintah bersama TNI dan Polri memastikan keselamatan warga. Ia menekankan pentingnya langkah yang cepat, presisi, dan terukur. Perhatian tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan masyarakat Papua merupakan kepentingan nasional yang membutuhkan kerja sama berbagai institusi.

Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPN PERMAHI Moh Sahrul Lakoro juga menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas. Menurutnya, negara harus terus memperkuat perlindungan warga serta memastikan hak masyarakat memperoleh rasa aman. Pandangan tersebut sejalan dengan harapan masyarakat Papua agar stabilitas terus diperkuat sehingga warga dapat menjalankan aktivitas dan merencanakan masa depan dengan lebih percaya diri.

Masyarakat Papua membutuhkan suasana yang mendukung tumbuhnya generasi muda. Anak-anak dan pelajar harus memperoleh kesempatan belajar dalam lingkungan yang aman. Generasi muda Papua memiliki peran besar dalam menentukan masa depan daerah melalui pendidikan, kewirausahaan, pemerintahan, maupun berbagai bidang profesional. Menciptakan keamanan berarti sekaligus menjaga kesempatan generasi berikutnya untuk berkembang.

Keamanan juga berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Papua memiliki potensi besar di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha lokal. Potensi tersebut membutuhkan lingkungan stabil agar dapat dikembangkan secara optimal. Situasi yang aman dapat mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, kegiatan usaha, serta membuka kesempatan lebih besar bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan.

Satgas Damai Cartenz 2026 juga telah mengirim personel untuk memastikan situasi di Distrik Jila dan melakukan penyelidikan. Langkah tersebut menunjukkan perhatian berkelanjutan terhadap kondisi keamanan wilayah. Kehadiran personel di lapangan diharapkan membantu memastikan masyarakat memperoleh perlindungan serta mendukung pemulihan situasi sehingga aktivitas warga dapat berjalan kembali secara normal.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga suasana tetap kondusif. Komunikasi yang baik, penyampaian informasi secara bertanggung jawab, serta dukungan terhadap proses penanganan aparat dapat membantu menjaga ketenangan. Tokoh adat, tokoh agama, pemuda, kelompok perempuan, dan elemen masyarakat lainnya dapat menjadi kekuatan sosial untuk memperkuat persatuan dan perdamaian.

Keamanan dan pembangunan harus dipandang sebagai dua hal yang saling memperkuat. Keamanan memberikan ruang bagi pembangunan, sedangkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap masa depan. Karena itu, upaya menjaga stabilitas Papua perlu berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.

Pada akhirnya, menjaga keamanan Papua merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan seluruh elemen daerah memiliki peran dalam menciptakan suasana damai. Dukungan terhadap aparat keamanan merupakan bagian dari dukungan terhadap rasa aman dan keberlanjutan pembangunan.

Dengan sinergi yang semakin kuat, Papua dapat terus bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Keamanan yang terjaga, masyarakat yang bersatu, dan pembangunan yang berkelanjutan menjadi fondasi bagi Papua yang semakin damai, maju, mandiri, dan sejahtera.

*Penulis merupakan Pemerhati Pembangunan dan Keamanan Masyarakat Papua

MIMIKA — Pemerintah bersama aparat keamanan terus memperkuat upaya perlindungan masyarakat di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menyusul dugaan penyanderaan sejumlah warga oleh kelompok bersenjata. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen menjaga keselamatan warga sekaligus memastikan situasi keamanan tetap kondusif sehingga aktivitas masyarakat dan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan TNI telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan tersebut. Aparat masih melakukan pengumpulan data dan informasi untuk memastikan kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah pencarian.

banner 336×280
“Kita sudah menerima informasi itu, tetapi masih dilakukan pengumpulan data untuk mengambil langkah pencarian terhadap warga yang dibawa kelompok bersenjata,” kata Febriel di Jayapura.

Menurut Febriel, Komandan Korem 173/PVB telah berada di Mimika untuk berkoordinasi dengan keluarga warga dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan berlangsung terpadu serta memberikan ketenangan kepada keluarga.

“Kemarin Danrem sudah bertemu keluarga dan meminta untuk tetap tenang. Kemudian Danrem juga akan bertemu Pemkab Mimika untuk mengambil langkah penanganan,” ujarnya.

Respons keamanan juga diperkuat Satgas Damai Cartenz 2026. Kasatgas Damai Cartenz-2026 Irjen Faizal Ramadhani mengatakan personel telah dikirim ke Jila untuk memastikan informasi mengenai dugaan penyanderaan sekaligus melakukan penyelidikan.

“Kita hari ini kirim anggota ke Distrik Jila. Untuk kelompoknya kita sedang lidik,” kata Faizal.

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mendorong pemerintah bersama TNI dan Polri memastikan keselamatan warga. Ia menilai langkah penanganan perlu dilakukan secara cepat, presisi, dan terukur agar proses penyelamatan tetap mengutamakan keamanan korban.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPN PERMAHI Moh Sahrul Lakoro menekankan pentingnya perlindungan warga sipil. “Negara terus hadir memastikan masyarakat memperoleh rasa aman. Setiap langkah harus mengutamakan keselamatan warga dan dilakukan secara profesional,” ujarnya.

Kondisi geografis Jila yang berada di kawasan pegunungan menjadi tantangan tersendiri dalam pengerahan personel. Namun, koordinasi lintas institusi terus diperkuat untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Keamanan yang terjaga menjadi fondasi penting bagi pembangunan Papua. Dengan sinergi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, situasi di Jila diharapkan segera kondusif sehingga warga dapat kembali menjalankan aktivitas secara aman, tenang, dan produktif. (*)

MIMIKA — Upaya menjaga keamanan dan melindungi masyarakat terus diperkuat menyusul dugaan penyanderaan sejumlah warga di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Aparat keamanan bersama pemerintah daerah dan masyarakat melakukan koordinasi untuk memastikan keselamatan warga sekaligus menjaga situasi tetap kondusif.

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang membenarkan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan tersebut. TNI saat ini melakukan pengumpulan data dan informasi sebelum menentukan langkah pencarian yang tepat.

banner 336×280
“Kita sudah menerima informasi itu, tetapi masih dilakukan pengumpulan data untuk mengambil langkah pencarian terhadap warga yang dibawa kelompok bersenjata,” ujar Febriel kepada wartawan di Jayapura.

Menurut Febriel, Komandan Korem 173/PVB telah berada di Mimika untuk berkoordinasi dengan keluarga warga serta Pemerintah Kabupaten Mimika. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan berlangsung terkoordinasi dan mengutamakan keselamatan masyarakat.

“Kemarin Danrem sudah bertemu keluarga dan meminta untuk tetap tenang. Kemudian Danrem juga akan bertemu Pemkab Mimika untuk mengambil langkah penanganan,” katanya.

Satgas Damai Cartenz 2026 turut mengirim personel ke Distrik Jila untuk memastikan informasi mengenai dugaan penyanderaan sekaligus melakukan penyelidikan terhadap kelompok yang diduga terlibat. Kapolda Papua Tengah Brigjen Jeremias Rontini menyampaikan bahwa kepolisian telah menyiapkan tim untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan.

“Kita hari ini kirim anggota ke Distrik Jila. Untuk kelompoknya kita sedang lidik,” kata Kasatgas Damai Cartenz-2026 Irjen Faizal Ramadhani.

Kondisi geografis Jila yang berada di wilayah pegunungan menjadi tantangan tersendiri dalam pengerahan personel. Namun, keterbatasan akses tersebut terus diantisipasi melalui koordinasi dan dukungan operasional agar proses penanganan dapat berjalan optimal.

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mendorong pemerintah bersama TNI dan Polri memastikan keselamatan warga. Ia menilai penanganan perlu dilakukan secara cepat, presisi, dan terukur.

Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPN PERMAHI Moh Sahrul Lakoro juga menegaskan pentingnya perlindungan masyarakat. “Keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas. Negara terus hadir melalui perlindungan yang cepat, terukur, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat pasti terus diperkuat sehingga situasi Jila segera kondusif dan warga dapat menjalankan aktivitas dengan aman, tenang, serta memiliki kepercayaan diri untuk membangun masa depan Papua.

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Ruang publik Indonesia sedang menghadapi tantangan baru seiring semakin derasnya arus informasi digital. Demokrasi memang menjadi lebih terbuka karena masyarakat dapat menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, keterbukaan tersebut juga membawa persoalan ketika informasi yang beredar tidak selalu disertai akurasi, konteks, dan tanggung jawab. Media sosial membuat sebuah informasi dapat menyebar dalam hitungan menit, bahkan sebelum kebenarannya sempat diperiksa.

banner 336×280
Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ruang publik hari ini bukan lagi sekadar mengenai banyak atau sedikitnya informasi, tetapi mengenai kualitas informasi yang dikonsumsi masyarakat. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai ruang publik kini semakin bebas, tetapi kebebasan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kualitas isi yang memadai. Informasi yang viral terkadang lebih banyak didorong oleh kontroversi, sensasi, maupun unsur emosional dibandingkan substansi persoalan yang sebenarnya penting bagi masyarakat.

Fenomena tersebut perlu menjadi perhatian karena persepsi publik dapat dibentuk oleh informasi yang paling cepat beredar, bukan selalu oleh informasi yang paling benar. Potongan pernyataan dapat dilepaskan dari konteks, video lama dapat kembali disebarkan dengan narasi baru, dan judul berita dapat dibuat sedemikian rupa agar menarik perhatian tanpa menggambarkan isi secara utuh. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat berisiko menilai sebuah persoalan hanya berdasarkan informasi parsial.

Hingga Juli 2026, jumlah pengaduan tercatat sekitar 800 kasus, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Angka tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat semakin aktif mengawasi pemberitaan. Namun, peningkatan pengaduan juga menunjukkan bahwa persoalan akurasi, keberimbangan, penggunaan narasumber, hingga pemenuhan hak jawab masih menjadi tantangan bagi industri media.

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kualitas informasi publik. Kritik terhadap komunikasi pemerintah tidak selayaknya dipandang hanya sebagai persoalan pencitraan, tetapi sebagai bagian dari kebutuhan agar substansi kebijakan dapat dipahami masyarakat secara utuh. Program pemerintah, kebijakan strategis, dan agenda pembangunan akan lebih mudah diterima apabila disampaikan melalui komunikasi yang jelas, konsisten, dan mampu menjawab kebutuhan informasi publik.

Dalam beberapa kesempatan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai agenda pembangunan justru mendapat perhatian karena potongan atau bagian tertentu yang lebih mudah menjadi bahan percakapan di media sosial. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa substansi kebijakan dapat kalah bersaing dengan isu yang lebih ringan atau kontroversial. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pesan utama dari setiap kebijakan dapat diterima publik secara sederhana, terukur, dan tidak mudah terdistorsi oleh narasi yang berkembang di ruang digital.

Pandangan mengenai pentingnya menjaga ruang publik juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia mengingatkan bahwa derasnya arus informasi perlu diimbangi kecermatan masyarakat dalam memilah informasi berdasarkan fakta dan data. Bagi Puan, ruang digital tidak boleh dikuasai politik kebencian, polarisasi, maupun kepentingan yang sengaja memecah masyarakat. Namun, upaya menjaga ruang publik juga tidak boleh berubah menjadi pembenaran untuk membatasi kritik.

Di sinilah batas penting harus dijaga. Demokrasi membutuhkan kritik, bahkan kritik terhadap pemerintah sekalipun. Akan tetapi, kritik akan lebih bermakna apabila lahir dari pemahaman terhadap persoalan, memiliki dasar data, dan tidak berhenti pada tuduhan. Kritik yang hanya mengandalkan kemarahan berpotensi memperbesar polarisasi, sementara kritik yang disertai argumentasi dan solusi dapat menjadi instrumen perbaikan kebijakan.

Tantangan tersebut semakin terasa dalam dinamika aksi demonstrasi. Informasi mengenai unjuk rasa kini dapat menyebar dengan sangat cepat melalui foto, video, maupun berbagai pesan berantai. Persoalannya, tidak semua materi tersebut menggambarkan kondisi terkini. Video lama dapat digunakan kembali, lokasi dapat disalahartikan, bahkan narasi tertentu dapat sengaja dibangun untuk memancing emosi masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu memeriksa sumber, waktu, dan konteks sebelum mempercayai ataupun menyebarkan informasi.

Ketua Bidang OKP Kemahasiswaan, LSM dan Ormas PB PMII M. Muham Tahsir juga menekankan pentingnya menjaga aksi demonstrasi tetap damai dan konstitusional. Menurutnya, pengalaman demonstrasi yang diwarnai kerusakan maupun tindakan anarkis harus menjadi pelajaran agar penyampaian aspirasi tidak kehilangan substansi. Kritik dapat disampaikan melalui berbagai cara, mulai dari aksi damai, diskusi publik, kajian, kegiatan sosial, hingga kampanye digital yang berbasis argumentasi.

Pada akhirnya, menjaga ruang publik bukan tanggung jawab satu institusi. Pers membutuhkan profesionalisme dan etika. Pemerintah membutuhkan komunikasi publik yang terbuka dan efektif. Masyarakat membutuhkan literasi digital dan kedewasaan dalam menerima informasi. Platform digital juga perlu menjalankan tanggung jawab agar ruang informasi tidak berkembang menjadi arena penyebaran kebencian dan manipulasi.

Indonesia membutuhkan ruang publik yang ramai oleh gagasan, bukan sekadar kegaduhan. Demokrasi harus tetap menyediakan ruang bagi kritik dan perbedaan pandangan, tetapi semuanya perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan bersama. Di tengah banjir informasi, masyarakat perlu belajar bahwa tidak semua yang viral layak dipercaya dan tidak semua yang populer memiliki nilai penting.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh, memahami, dan menyebarkan informasi. Dalam hitungan detik, sebuah video, potongan pernyataan, atau unggahan dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang. Kemudahan tersebut membawa manfaat besar, tetapi juga menghadirkan risiko ketika informasi diterima tanpa pemeriksaan yang memadai.

banner 336×280
Karena itu, kewaspadaan terhadap provokasi digital menjadi semakin penting. Masyarakat tidak cukup hanya menjadi pengguna media sosial yang aktif, tetapi juga perlu memiliki kemampuan memilah informasi agar tidak mudah terseret arus konten yang sengaja dibuat untuk membangun persepsi tertentu, memancing emosi, atau memecah persatuan.

Peringatan mengenai penggunaan media sosial juga disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis. Pihaknya mengingatkan umat agar tidak terlena dengan karakter media sosial yang serba singkat dan padat. Menurut Cholil, kecepatan serta kepadatan informasi di media sosial tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman wawasan intelektual.

Cholil juga menekankan pentingnya mempertahankan tradisi membaca buku dan literatur sebagai bagian dari upaya memperluas wawasan. Baginya, media sosial sebaiknya dimanfaatkan secara proporsional dan tidak menggantikan kebiasaan membaca sumber pengetahuan yang lebih mendalam. Ia menilai kemajuan teknologi justru dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai bahan bacaan digital seperti buku elektronik dan jurnal.

Pesan tersebut relevan dengan situasi ketika masyarakat semakin terbiasa mengonsumsi informasi dalam format pendek. Judul yang provokatif, potongan video berdurasi singkat, maupun narasi yang hanya menampilkan sebagian konteks sering kali lebih cepat mendapatkan perhatian dibandingkan informasi yang membutuhkan waktu untuk dibaca dan dipahami.

Masalahnya, konten singkat dapat menciptakan kesan seolah-olah masyarakat telah memperoleh gambaran utuh. Padahal, sebuah peristiwa hampir selalu memiliki konteks, kronologi, dan latar belakang yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu unggahan.

Risiko tersebut terlihat dari beredarnya kembali video lama mengenai demonstrasi yang kembali beredar di media sosial kemudian dikaitkan dengan situasi terkini. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dan waspada terhadap video-video lama yang kembali disebarkan seolah-olah merupakan dokumentasi peristiwa terbaru. Menurutnya, pola seperti itu dapat membentuk persepsi keliru dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Andreas mengatakan bahwa kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, termasuk melalui media sosial, merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tidak seharusnya dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan informasi menyesatkan atau membangun kepentingan yang dapat memicu perpecahan. Ia mendorong masyarakat untuk membedakan antara penyampaian pendapat dengan penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Di sini literasi digital menjadi kebutuhan bersama. Masyarakat perlu membangun kebiasaan sederhana sebelum mempercayai atau membagikan sebuah konten. Pertama, periksa sumber informasi. Kedua, lihat tanggal dan konteks video atau foto. Ketiga, bandingkan informasi dengan pemberitaan dari sumber lain yang kredibel. Keempat, jangan menjadikan jumlah komentar, tanda suka, atau jumlah tayangan sebagai ukuran kebenaran.

Kebiasaan melakukan cross check menjadi semakin penting ketika sebuah informasi menyentuh isu sensitif, seperti politik, agama, keamanan, demonstrasi, konflik sosial, atau identitas kelompok. Konten dalam kategori tersebut memiliki daya emosional tinggi sehingga masyarakat lebih mudah bereaksi sebelum berpikir secara rasional.

Masyarakat juga perlu menyadari bahwa algoritma media sosial cenderung menghadirkan konten yang sesuai dengan perhatian dan perilaku pengguna. Akibatnya, seseorang dapat terus melihat informasi dengan sudut pandang serupa dan merasa bahwa informasi tersebut merupakan gambaran keseluruhan keadaan. Padahal, yang muncul di layar belum tentu mewakili kenyataan secara utuh.

Karena itu, melawan provokasi digital bukan berarti menjauhi media sosial. Sikap tersebut justru tidak realistis di tengah kehidupan masyarakat yang semakin terkoneksi. Yang diperlukan adalah perubahan perilaku dari sekadar menjadi konsumen informasi menjadi pengguna yang kritis.

Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, media massa, platform digital, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Namun, pertahanan pertama tetap berada pada individu. Setiap pengguna memiliki pilihan untuk berhenti sejenak, memeriksa informasi, dan tidak ikut menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya.

Pesan Cholil Nafis mengenai pentingnya membaca dan peringatan Andreas Hugo Pareira mengenai video lama yang digunakan untuk membangun persepsi keliru menunjukkan persoalan yang sama yakni masyarakat membutuhkan kedalaman berpikir di tengah derasnya arus informasi.

Media sosial seharusnya menjadi sarana memperluas pengetahuan dan komunikasi, bukan ruang yang membuat masyarakat kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Karena itu, kewaspadaan terhadap provokasi digital harus dimulai dari kebiasaan sederhana: jangan mudah percaya, jangan terburu-buru membagikan, dan selalu periksa konteks.

Di tengah derasnya informasi, kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi bukan tanda keterlambatan. Justru itulah bentuk kedewasaan digital. Dengan sikap kritis dan literasi yang kuat, masyarakat dapat tetap memanfaatkan media sosial tanpa terlena oleh arus informasi yang singkat, padat, dan belum tentu benar.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

JAKARTA – Pemerintah menegaskan keterbukaan terhadap kritik, aspirasi, dan masukan masyarakat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab, terutama di tengah derasnya arus informasi digital yang berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, disinformasi, dan provokasi.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis menyoroti fenomena masyarakat digital yang saat ini cenderung bergantung pada platform media sosial untuk bertukar ide. Menurutnya, karakter informasi di medsos yang serba cepat sering kali tidak dibarengi dengan kedalaman wawasan intelektual.

banner 336×280
“Jangan terlena dengan medsos yang padat, singkat, dan seakan-akan sudah bisa mengeluarkan semua ide-ide kita, padahal tidak ada wawasan intelektual,” kata Kiai Cholil.

Praktisi Kehumasan, I Gede Alfian Septamiarsa memandang kondisi saat ini telah membawa manfaat besar karena masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan, mengawasi pelayanan publik, berbagi pengalaman dan memperjuangkan kepentingan yang sebelumnya tidak memperoleh ruang.

“Akan tetapi, kemudahan yang sama juga melahirkan tantangan ketika kecepatan mengalahkan ketelitian, emosi mengalahkan nalar, dan keinginan menjadi yang pertama menyebarkan informasi mengalahkan kesediaan untuk memeriksa kebenarannya,” jelasnya.

Pesan tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengingatkan pentingnya menjaga ruang publik dari narasi yang dapat memecah belah masyarakat. Dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027

“Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah,” tutur Puan.

Puan juga menilai derasnya arus informasi digital membawa tantangan terhadap kualitas demokrasi.

“Derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah,” ujarnya.

Peringatan tersebut menunjukkan bahwa kritik dan aspirasi masyarakat tetap memiliki ruang dalam demokrasi, namun perlu dibedakan dari konten yang sengaja dimanipulasi untuk membangun kebencian atau memecah persatuan.

Karena itu, masyarakat diimbau tidak terburu-buru mempercayai dan menyebarkan informasi yang beredar di media sosial. Verifikasi sumber, membaca informasi secara utuh, serta membandingkan informasi dengan sumber tepercaya menjadi langkah penting untuk mencegah masyarakat terpengaruh narasi provokatif.

Keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan kewaspadaan publik terhadap disinformasi perlu berjalan beriringan. Dengan budaya kritik yang konstruktif serta literasi digital yang semakin kuat, ruang publik dapat tetap menjadi sarana menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat persatuan dan ketertiban sosial.