Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih dibangun untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan aset dan potensi lokal secara produktif.

Program ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada kekuatan desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Melalui pengembangan koperasi yang tersebar di berbagai daerah, pemerintah mendorong agar aset desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Koperasi Merah Putih juga diproyeksikan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, layanan usaha, dan penyerapan hasil produksi masyarakat desa.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk menjadikan desa sebagai kekuatan utama perekonomian nasional.

“Koperasi Merah Putih dibangun bukan semata-mata sebagai lembaga usaha, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Aset desa harus memberikan manfaat nyata bagi warga dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ferry.

Menurutnya, pengembangan koperasi berbasis desa juga menjadi langkah strategis dalam memperluas akses permodalan, memperkuat rantai pasok produk lokal, serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas pengelola koperasi agar mampu mengelola aset dan usaha secara profesional.

“Pemerintah menyiapkan berbagai program pendampingan dan pelatihan bagi pengurus maupun manajer koperasi. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, Koperasi Merah Putih dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi desa yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” kata Teddy.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat pembangunan dan operasional koperasi agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Koperasi Merah Putih akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa yang terintegrasi, mulai dari distribusi kebutuhan masyarakat hingga penyerapan hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, desa memiliki kekuatan ekonomi yang semakin mandiri dan berdaya saing,” kata Zulkifli Hasan.

Pemerintah optimistis keberadaan Koperasi Merah Putih akan memperkuat tata kelola aset desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

*) Oleh : Jessica Anastasia

Intervensi pasar menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari berbagai gejolak yang dapat mengganggu daya beli. Dalam kondisi ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian, fluktuasi harga komoditas, serta gangguan rantai pasok, peran negara dalam menjaga keseimbangan pasar semakin dibutuhkan. Intervensi pasar bukan dimaksudkan untuk menghilangkan mekanisme pasar, melainkan memastikan bahwa masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Langkah ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terdampak oleh kenaikan harga barang dan jasa.

Dalam praktiknya, intervensi pasar dilakukan melalui berbagai kebijakan yang bertujuan menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk yang paling sering dilakukan adalah operasi pasar untuk menambah pasokan ketika terjadi kenaikan harga yang signifikan. Pemerintah juga dapat menyalurkan cadangan pangan nasional, memberikan subsidi, mengatur distribusi barang strategis, hingga memperkuat pengawasan terhadap praktik penimbunan dan spekulasi. Langkah-langkah tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat serta menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bagi masyarakat, manfaat intervensi pasar dapat dirasakan secara langsung melalui stabilitas harga kebutuhan pokok. Ketika harga beras, minyak goreng, gula, atau komoditas penting lainnya mengalami kenaikan tajam, kelompok masyarakat berpendapatan rendah biasanya menjadi pihak yang paling terdampak. Pengeluaran rumah tangga meningkat sementara pendapatan tidak selalu bertambah. Dalam situasi seperti ini, kehadiran pemerintah melalui berbagai instrumen intervensi dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Stabilitas harga juga memberikan kepastian bagi keluarga dalam mengatur pengeluaran sehingga kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi.

Selain melindungi konsumen, intervensi pasar juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Stabilitas harga bahan baku memungkinkan pelaku usaha menyusun perencanaan bisnis dengan lebih baik. Ketika harga kebutuhan produksi mengalami lonjakan yang tidak terkendali, biaya operasional usaha ikut meningkat dan berpotensi menekan keuntungan. Dengan adanya langkah-langkah stabilisasi pasar, dunia usaha memperoleh ruang yang lebih kondusif untuk mempertahankan produksi, menjaga lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, intervensi pasar bukan hanya melindungi masyarakat sebagai pembeli, tetapi juga mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi secara menyeluruh.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menjelaskan di tengah perkembangan ekonomi yang semakin kompleks, intervensi pasar juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga tingkat inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Ketika harga-harga naik secara terus-menerus, masyarakat akan mengurangi konsumsi sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Melalui pengelolaan pasokan, distribusi, dan pengendalian harga pada sektor-sektor tertentu, pemerintah dapat membantu menjaga inflasi tetap berada dalam rentang yang terkendali. Stabilitas inflasi pada akhirnya menjadi fondasi penting bagi terciptanya iklim investasi yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Intervensi pasar juga menunjukkan keberpihakan negara kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan. Dalam setiap periode kenaikan harga, dampak yang dirasakan tidak selalu sama bagi seluruh lapisan masyarakat. Kelompok berpenghasilan rendah umumnya mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga lebih sensitif terhadap perubahan harga. Oleh karena itu, kebijakan intervensi yang tepat sasaran dapat menjadi instrumen perlindungan sosial yang efektif. Dengan menjaga keterjangkauan harga kebutuhan dasar, pemerintah turut membantu mengurangi risiko meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi menjelaskan pelaksanaan intervensi pasar perlu dilakukan secara terukur dan berbasis data yang akurat. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi sumber permasalahan yang menyebabkan gejolak harga agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi, sistem pemantauan harga secara real time, serta penguatan jaringan distribusi dapat meningkatkan efektivitas intervensi pasar sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Intervensi pasar merupakan salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi kepentingan rakyat. Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terus berkembang, kehadiran negara melalui kebijakan yang tepat dan responsif menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Dengan pengelolaan yang baik, intervensi pasar tidak hanya mampu mengendalikan gejolak harga, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

*) Ekonom Makro dan Peneliti Kebijakan Fiskal

Oleh: Bara Winatha*)

Ketahanan ekonomi nasional kembali menghadapi ujian di tengah meningkatnya tekanan eksternal yang memengaruhi pasar keuangan global. Penguatan dolar Amerika Serikat, meningkatnya ketidakpastian geopolitik, serta pergeseran arus modal internasional memberikan dampak terhadap berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia menunjukkan respons yang cepat melalui berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi perekonomian rakyat. Langkah-langkah yang ditempuh mencerminkan komitmen kuat dalam memastikan bahwa gejolak global tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi domestik.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan instrumen fiskal dan moneter berjalan seirama sehingga mampu memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ia menilai sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menghadapi tekanan eksternal yang semakin kompleks.

Pergerakan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian utama para pelaku pasar. Tekanan terhadap mata uang nasional terjadi seiring meningkatnya daya tarik aset berbasis dolar Amerika Serikat yang didorong oleh tingginya imbal hasil obligasi pemerintah AS. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya arus modal keluar dari sejumlah negara berkembang sehingga menekan nilai tukar mata uang lokal. Fenomena serupa juga dialami oleh berbagai negara di kawasan Asia dan pasar berkembang lainnya.

Di tengah situasi tersebut, Bank Indonesia memastikan bahwa agenda kebijakan moneter tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Otoritas moneter menegaskan bahwa pengambilan keputusan tetap dilakukan melalui forum resmi yang mempertimbangkan perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Pendekatan ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang ditempuh dilakukan berdasarkan evaluasi yang matang dan tidak semata-mata didorong oleh gejolak jangka pendek. Stabilitas dan kredibilitas kebijakan tetap menjadi prioritas utama.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan bahwa bank sentral akan terus berada di pasar dan mengambil berbagai langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurutnya, tekanan yang terjadi terhadap rupiah saat ini masih sejalan dengan tren yang juga dialami oleh mata uang negara berkembang lainnya. Ia menjelaskan bahwa faktor eksternal masih menjadi penyebab utama pelemahan tersebut, terutama akibat penguatan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian global. Oleh karena itu, respons kebijakan diarahkan untuk menjaga agar fluktuasi tidak berkembang secara berlebihan.

Bank Indonesia kemudian memperkuat bauran kebijakan moneternya melalui berbagai instrumen stabilisasi. Salah satu langkah penting yang ditempuh adalah peningkatan intensitas intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot maupun instrumen derivatif. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menjaga keseimbangan antara permintaan serta pasokan valuta asing. Dengan intervensi yang terukur, volatilitas pasar dapat ditekan sehingga stabilitas tetap terjaga.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas, Bank Indonesia juga memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen. Kebijakan ini menunjukkan respons proaktif bank sentral dalam menghadapi tekanan nilai tukar sekaligus menjaga sasaran inflasi tetap berada dalam rentang yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan suku bunga juga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik di mata investor global.

Selain menaikkan BI-Rate, Bank Indonesia turut melakukan penyesuaian terhadap suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter ke sektor keuangan. Pada saat yang sama, bank sentral juga meningkatkan struktur imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia untuk berbagai tenor. Langkah ini bertujuan menciptakan insentif yang lebih menarik bagi investor yang ingin menempatkan dananya di pasar domestik.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa pemerintah tetap aktif melakukan pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas pasar obligasi. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan imbal hasil obligasi pemerintah tetap berada dalam rentang yang terkendali meskipun tekanan pasar masih berlangsung. Ia menjelaskan bahwa pembelian obligasi telah mencapai nilai belasan triliun rupiah dan berfungsi sebagai instrumen penyangga utama ketika terjadi tekanan jual dari investor.

Purbaya menilai bahwa kehadiran pemerintah sebagai pembeli aktif di pasar sekunder memberikan sinyal positif kepada pelaku pasar mengenai komitmen negara dalam menjaga stabilitas. Kebijakan tersebut juga membantu mempertahankan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan domestik. Ketika kepercayaan tetap terjaga, risiko peningkatan biaya pendanaan negara dapat diminimalkan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan kesinambungan pembiayaan pembangunan nasional.

Di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung, Indonesia menunjukkan kemampuan untuk merespons secara cepat dan terkoordinasi. Kombinasi intervensi pasar, penguatan instrumen moneter, serta dukungan fiskal menjadi bukti bahwa pemerintah dan Bank Indonesia memiliki komitmen yang sama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Langkah-langkah tersebut tidak hanya bertujuan mengatasi tekanan jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi dalam jangka panjang.

*) Penulis merupakan Pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional terus diperkuat melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai langkah strategis dalam menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme bahwa nilai tukar rupiah dapat kembali menguat dalam waktu yang tidak lama. Menurutnya, koordinasi yang semakin erat antara pemerintah dan Bank Indonesia akan menciptakan kebijakan yang lebih sinkron sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

“Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan bank sentral supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan, stabilitas nilai tukar akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena mampu meredam gejolak harga barang kebutuhan sehari-hari. Dengan kondisi rupiah yang lebih stabil, pelaku usaha memiliki kepastian dalam menentukan harga, sementara masyarakat dapat berbelanja dengan beban yang lebih ringan.

“Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya,” kata Purbaya.

Di sisi lain, Bank Indonesia terus memperkuat langkah stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tekanan pasar global dan arus keluar investasi asing. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan lanjutan ditempuh dengan meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik melalui berbagai insentif guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing.

“Bank Indonesia memandang perlu untuk menempuh langkah-langkah lanjutan guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing,” ujar Perry.

Menurut Perry, stabilisasi rupiah juga diarahkan untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia sekaligus memastikan sasaran inflasi pada 2026 dan 2027 tetap tercapai.

Sinergi pemerintah dan Bank Indonesia tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas harga, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha dapat terus berlangsung secara sehat serta memberikan perlindungan nyata bagi ekonomi rakyat di tengah tantangan global yang masih dinamis. (*)

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah sebagai bagian dari upaya melindungi ekonomi rakyat di tengah dinamika perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian. Stabilitas sektor keuangan menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan perkembangan geopolitik global masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai.

“Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah masih menekan perekonomian global melalui kenaikan harga energi dan meningkatnya ketidakpastian pasar. Namun, kondisi perbankan nasional dinilai tetap kuat dengan modal, likuiditas, dan kualitas kredit yang terjaga.”

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah bersama otoritas terkait terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional. Langkah yang ditempuh mencakup penguatan pasar keuangan domestik, pengelolaan fiskal yang prudent, serta upaya menjaga keseimbangan sektor eksternal agar perekonomian tetap resilien terhadap berbagai guncangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang kuat dan kokoh di tengah dinamika perekonomian global serta fluktuasi nilai tukar yang sedang terjadi. Menurut Menkeu, berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa kondisi perekonomian nasional saat ini tetap berada pada jalur yang baik. Dari sisi fiskal, APBN terus dikelola secara pruden.

Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu aspek penting karena berkaitan langsung dengan harga barang, inflasi, dan kepastian usaha.

“Kita optimis bahwa stabilitas nilai tukar rupiah dapat membantu menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya,” tutur Purbaya.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai menjaga stabilitas rupiah tidak hanya berkaitan dengan indikator makroekonomi, tetapi juga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Ketika dolar Amerika Serikat menguat, konflik geopolitik memanas, harga energi bergejolak, dan modal global mencari tempat yang dianggap lebih aman, rupiah pun ikut mengalami tekanan. Di ruang-ruang perdagangan internasional, pelemahan rupiah segera menjadi berita utama. Grafik kurs dianalisis, prediksi dibuat, dan sentimen pasar dibicarakan tanpa henti,” ujar Azis Subekti.

Dengan kondisi perbankan yang tetap kuat, pengelolaan fiskal yang hati-hati, serta sinergi antara pemerintah dan otoritas keuangan, stabilitas pasar keuangan dan rupiah diharapkan terus terjaga sehingga ekonomi rakyat tetap terlindungi di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Oleh : Wira Atmadja

Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan terus diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program yang menjadi salah satu prioritas nasional ini ditargetkan siap digunakan pada Tahun Ajaran Baru 2026/2027 sehingga dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dan melakukan pengawasan intensif terhadap seluruh proses pembangunan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu pihak yang berperan penting dalam memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berjalan sesuai rencana. Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Danantara, guna mengatasi hambatan yang muncul selama proses pembangunan. Dukungan tersebut diberikan agar persoalan pendanaan maupun kendala teknis di lapangan dapat segera diselesaikan sehingga pekerjaan tidak mengalami keterlambatan.

Menurut Dody Hanggodo, tantangan terbesar dalam pembangunan Sekolah Rakyat saat ini adalah keterbatasan waktu. Dalam kondisi normal, pembangunan fasilitas pendidikan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Namun pemerintah memilih mempercepat proses pekerjaan dengan tetap menjaga kualitas bangunan. Karena itu, pengendalian dan evaluasi dilakukan setiap hari untuk memastikan progres pembangunan tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Hasil percepatan pembangunan mulai terlihat dari capaian yang telah diraih hingga awal Juni 2026. Data Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU menunjukkan rata-rata progres fisik pembangunan pada 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II telah mencapai 71,13 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 lokasi telah masuk kategori zona hijau karena progres pembangunannya telah melampaui 80 persen.

Beberapa daerah menjadi contoh keberhasilan percepatan pembangunan tersebut. Kota Semarang mencatat progres tertinggi dengan capaian 86,58 persen, disusul Kabupaten Sragen sebesar 86,09 persen. Kota Bengkulu mencapai 85,77 persen, Kota Medan 85,69 persen, dan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebesar 84,83 persen. Di sejumlah wilayah tersebut, bangunan sekolah, asrama, serta fasilitas pendukung lainnya sudah terlihat hampir selesai dan siap memasuki tahap akhir penyempurnaan.

Pemerintah terus mendorong percepatan pekerjaan di seluruh lokasi dengan target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Aktivitas konstruksi dilakukan secara intensif hampir tanpa jeda agar seluruh fasilitas dapat segera difungsikan. Meski demikian, kualitas bangunan tetap menjadi perhatian utama sehingga setiap tahapan pekerjaan diawasi secara ketat.

Selain menghadirkan sarana pendidikan baru, pembangunan Sekolah Rakyat juga memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Hingga awal Juni 2026, proyek ini telah menyerap sekitar 78.113 tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tersebut tidak hanya membantu percepatan pembangunan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi proyek. Pada beberapa titik yang membutuhkan percepatan tambahan, pemerintah turut melibatkan unsur TNI untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Peran badan usaha milik negara juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan program ini. PT Waskita Karya (Persero) Tbk saat ini tengah mempercepat pembangunan lima Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan yang tersebar di Kabupaten Tana Toraja, Sidrap, Wajo, Soppeng, dan Barru. Hingga awal Juni 2026, progres pembangunan di lima lokasi tersebut telah mencapai 81,61 persen.

Direktur Operasi II Waskita Karya Paulus Budi Kartiko menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak mengurangi standar kualitas yang diterapkan perusahaan. Material dan struktur bangunan tetap dirancang sesuai standar tinggi agar dapat digunakan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurutnya, kualitas menjadi faktor utama karena bangunan sekolah merupakan investasi yang akan digunakan oleh generasi mendatang.

Paulus Budi Kartiko juga mengapresiasi dedikasi para pekerja yang bekerja secara bergantian siang dan malam demi mengejar target penyelesaian. Ribuan tenaga kerja yang terlibat menjadi bagian penting dalam menyukseskan program prioritas pemerintah tersebut. Selain Sulawesi Selatan, Waskita Karya juga mengerjakan pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Timur, Sumatra Selatan, dan Aceh sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.

Keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek ini memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Kehadiran pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya menghasilkan fasilitas pendidikan yang lebih baik, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Karena itu, manfaat program ini dirasakan tidak hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi.

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari berbagai capaian pemerintah selama setahun terakhir. Selain memperkuat sektor pendidikan, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan program perlindungan sosial, serta menciptakan lapangan kerja melalui berbagai proyek strategis nasional. Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan Sekolah Rakyat pada akhirnya merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Kehadiran fasilitas pendidikan yang layak diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, dan masyarakat, proyek ini diharapkan dapat selesai tepat waktu serta memberikan manfaat nyata bagi generasi muda. Keberhasilan program ini akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

*) Pengamat Pembangunan Infrastruktur Nasional

Oleh: Sagara Pratama

Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan perkembangan positif menjelang satu tahun pelaksanaan proses pembelajaran pada Juli 2026. Program strategis Presiden Prabowo Subianto ini menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan di berbagai daerah Indonesia. Selain berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah juga mempercepat pembangunan gedung dan infrastruktur permanen guna mendukung keberlanjutan program tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa berbagai capaian Sekolah Rakyat telah dilaporkan kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang dipercayakan kepada Kementerian Sosial. Menurutnya, hasil yang dicapai selama hampir satu tahun menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tidak hanya kemampuan akademik siswa yang meningkat, tetapi juga karakter, kedisiplinan, dan semangat belajar mereka mengalami perubahan yang signifikan.

Pemerintah saat ini terus melakukan konsolidasi dan penguatan sumber daya, baik dari sisi tenaga pendidik, anggaran, maupun kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang nantinya mampu menampung lebih dari seribu siswa di setiap lokasi. Kehadiran gedung permanen dinilai penting agar program ini memiliki fondasi yang kuat dan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkelanjutan.

Hingga pertengahan 2026, sebanyak 93 titik pembangunan gedung permanen telah memasuki tahap konstruksi. Sementara itu, tujuh lokasi masih berada dalam proses lelang dan empat lokasi lainnya dalam tahap persiapan. Pemerintah menargetkan seluruh 104 titik pembangunan dapat diselesaikan pada tahun ini. Setelah itu, pembangunan tahap berikutnya akan dimulai pada akhir tahun dengan target penyelesaian pada 2027.

Target jangka menengah pemerintah adalah menghadirkan sekitar 200 gedung permanen Sekolah Rakyat yang dapat beroperasi pada tahun 2027. Dengan jumlah tersebut, semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang dapat memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai melalui kerja sama lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah.

Selain pembangunan fisik, Kementerian Sosial juga terus memperluas penjangkauan calon peserta didik melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penjangkauan difokuskan kepada anak-anak yang berpotensi putus sekolah, sudah putus sekolah, belum pernah bersekolah, maupun mereka yang masih ditemukan berada di jalan saat jam belajar berlangsung.

Dalam proses tersebut, pemerintah menemukan lebih dari 400 anak yang masih beraktivitas di jalanan. Tim Kementerian Sosial kemudian mendatangi rumah mereka untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pendidikan dan mengajak mereka bergabung ke Sekolah Rakyat. Pendekatan langsung kepada keluarga dinilai efektif untuk memastikan anak-anak tersebut kembali memperoleh kesempatan belajar.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, Sekolah Rakyat diperkirakan mampu menampung sekitar 32 ribu siswa baru pada tahun ini. Jika digabungkan dengan sekitar 15 ribu siswa yang telah mengikuti pembelajaran sebelumnya, maka jumlah peserta didik yang belajar di Sekolah Rakyat pada tahun ajaran ini diperkirakan mencapai lebih dari 47 ribu siswa.

Hingga saat ini, proses penjangkauan yang dilakukan bersama pemerintah daerah telah menjangkau lebih dari 42 ribu siswa. Menariknya, jumlah pendaftar pada jenjang SMP dan SMA bahkan telah melampaui kapasitas yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program ini. Sementara itu, pada jenjang SD masih tersedia sekitar tiga ribu kursi yang belum terisi sehingga pemerintah terus melakukan sosialisasi untuk menjaring peserta didik tambahan.

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga berlangsung di berbagai daerah, termasuk di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut selesai pada 20 Juni 2026. Hingga kini, progres pembangunan telah mencapai 58 persen dan terus menunjukkan perkembangan yang positif.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra menjelaskan bahwa optimisme penyelesaian proyek didasarkan pada laju pekerjaan yang rata-rata mencapai lebih dari 2,5 persen per hari. Untuk mempercepat penyelesaian proyek, jumlah tenaga kerja yang terlibat juga ditingkatkan dari sekitar 900 orang menjadi 1.300 orang.

Meski mengejar target waktu, pemerintah menegaskan bahwa kualitas bangunan dan keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama. Percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu konstruksi maupun standar keselamatan para pekerja. Oleh karena itu, pengawasan dan koordinasi terus dilakukan agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen mengawal seluruh proses pembangunan hingga selesai. Kehadiran Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat diharapkan dapat memperluas pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Keberhasilan Program Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari berbagai capaian pemerintah selama setahun terakhir. Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah berhasil mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat program perlindungan sosial, meningkatkan layanan kesehatan, serta mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat. Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program pendidikan semata, tetapi juga instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pembangunan gedung permanen yang terus dipercepat, penjangkauan peserta didik yang semakin luas, serta dukungan berbagai pihak, program ini diharapkan mampu memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak dan meraih masa depan yang lebih baik.

*) Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu terus menunjukkan kemajuan nyata. Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional kini memasuki fase penting dengan percepatan pembangunan gedung permanen di berbagai daerah.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan tersedianya fasilitas pendidikan yang layak, modern, dan berkelanjutan bagi generasi muda Indonesia, sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat harus dipercepat agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Menurut Presiden, pendidikan merupakan instrumen paling penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan membuka kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik.

“Saya minta pembangunan Sekolah Rakyat dipercepat. Kita tidak boleh menunggu terlalu lama. Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus mendapatkan akses pendidikan yang terbaik dan fasilitas yang memadai,” ujar Presiden.

“Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, negara hadir memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak Indonesia untuk berkembang dan mencapai cita-citanya,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa saat ini pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen sedang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia dan sebagian besar telah menunjukkan progres yang signifikan.

“Sekarang sedang dibangun gedung permanen Sekolah Rakyat sesuai arahan Presiden. Ada 93 titik yang sedang berproses dan beberapa di antaranya sudah mendekati tahap penyelesaian,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah menargetkan seluruh pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tahun ajaran baru sehingga pelayanan pendidikan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

“Target penyelesaian pembangunan pada 93 titik pembangunan gedung Sekolah Rakyat terus kami percepat agar pada tahun ajaran 2026/2027 dapat segera dimanfaatkan untuk proses pembelajaran,” ujarnya.

Menurut Saifullah Yusuf, Sekolah Rakyat permanen memiliki karakter yang berbeda dibandingkan fasilitas sementara karena dibangun dalam kawasan pendidikan yang lebih luas dan mampu menampung lebih banyak peserta didik.

“Sekolah Rakyat permanen bukan versi lebih besar dari Sekolah Rakyat sementara. Ini institusi yang berbeda dan tuntutannya juga berbeda,” pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan seluruh fasilitas pendidikan dapat selesai sesuai jadwal dan siap digunakan pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II saat ini menjadi perhatian utama pemerintah. Berbagai langkah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul selama proses pembangunan, baik dari sisi pembiayaan maupun pelaksanaan di lapangan.

“Koordinasi dengan Danantara dilakukan hampir setiap hari. Apabila ditemukan kendala pendanaan maupun persoalan lain di lapangan, kami segera mencarikan jalan keluar agar proses pembangunan tetap berjalan lancar. Saat ini para kontraktor juga semakin yakin dan mempercepat pekerjaan demi memenuhi target yang telah ditetapkan,” ujar Dody.

Menurutnya, waktu pelaksanaan yang terbatas menjadi tantangan terbesar dalam proyek tersebut. Karena itu, pengawasan dilakukan secara intensif setiap hari dengan melibatkan berbagai pihak agar pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan.

Data Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU per 4 Juni 2026 menunjukkan rata-rata progres fisik pembangunan di 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II telah mencapai 71,13 persen. Sebanyak 12 lokasi bahkan telah masuk kategori zona hijau karena progres pembangunannya melampaui 80 persen.

Beberapa daerah yang mencatat capaian pembangunan tertinggi antara lain Kota Semarang dengan progres 86,58 persen, Kabupaten Sragen 86,09 persen, Kota Bengkulu 85,77 persen, Kota Medan 85,69 persen, serta Kabupaten Sidenreng Rappang 84,83 persen. Untuk mempercepat penyelesaian proyek yang ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, pemerintah mengerahkan sekitar 78.113 tenaga kerja dan menambah dukungan personel TNI di sejumlah lokasi yang membutuhkan percepatan.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Kemensos terus memperkuat implementasi Program Sekolah Rakyat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun perluasan jangkauan peserta didik.

“Kami terus melakukan pembenahan internal dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia, termasuk tenaga kerja dan dukungan anggaran bersama Kementerian PU, agar gedung permanen Sekolah Rakyat dapat segera terwujud dan mampu menampung lebih dari seribu siswa,” kata Gus Ipul.

Selain fokus pada pembangunan fisik, Kemensos juga aktif menjangkau anak-anak yang putus sekolah, belum pernah bersekolah, maupun yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program Sekolah Rakyat diperkirakan akan melayani lebih dari 47 ribu siswa pada tahun ajaran ini dan diharapkan mampu memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi kelompok rentan di berbagai wilayah Indonesia.

Oleh: Budiono S. *)

Kebijakan energi selalu menjadi salah satu aspek yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Setiap perubahan harga bahan bakar minyak maupun LPG memiliki dampak langsung terhadap biaya hidup, aktivitas usaha kecil, biaya transportasi, hingga tingkat inflasi nasional. Karena itu, keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi di tengah tekanan harga minyak dunia menjadi kabar penting bagi masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli rakyat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi tetap terpelihara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa pemerintah telah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi maupun LPG subsidi. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo yang menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pengelolaan sektor energi nasional. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses energi yang terjangkau meskipun kondisi global sedang menghadapi berbagai tantangan.

Keputusan mempertahankan harga energi bersubsidi menjadi langkah strategis di tengah meningkatnya harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap biaya penyediaan energi. Dalam kondisi seperti ini, banyak negara memilih melakukan penyesuaian harga untuk mengurangi tekanan terhadap anggaran negara. Namun Indonesia mengambil pendekatan yang lebih berimbang dengan tetap melindungi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan melalui skema subsidi yang terarah dan terukur.

Bahlil juga menegaskan bahwa arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara saat ini berlandaskan pada kepentingan rakyat dan negara. Saat ini pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebijakan energi yang berpihak kepada rakyat merupakan bagian dari implementasi amanat konstitusi yang menempatkan kekayaan alam untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Keberadaan BBM subsidi dan LPG subsidi memiliki arti penting bagi jutaan masyarakat Indonesia. Kelompok pengguna terbesar berasal dari kalangan menengah ke bawah, pelaku UMKM, nelayan, petani, hingga sektor transportasi umum. Stabilitas harga energi bagi kelompok tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan mereka menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari dan mempertahankan pendapatan keluarga.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan bahwa pemerintah membedakan secara jelas antara BBM subsidi dan BBM nonsubsidi. Ia menjelaskan bahwa harga energi bersubsidi tetap mendapat dukungan pemerintah sehingga tidak mengalami perubahan. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi mengikuti perkembangan harga pasar dan mekanisme keekonomian yang berlaku.

Penjelasan tersebut penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kenaikan harga Pertamax tidak berarti seluruh jenis bahan bakar mengalami kenaikan. Pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite, Biosolar, dan LPG subsidi sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan demikian, dampak langsung terhadap mayoritas masyarakat dapat diminimalkan.

Di tengah kenaikan harga Pertamax yang mencapai Rp16.250 per liter, pemerintah tetap menjaga harga Pertalite pada level Rp10.000 per liter dan Biosolar sebesar Rp6.800 per liter. Kebijakan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap memperoleh energi dengan harga yang terjangkau. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa subsidi energi masih menjadi instrumen penting dalam kebijakan ekonomi nasional.

Kebijakan mempertahankan harga subsidi juga memiliki dampak positif terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Banyak pelaku usaha yang bergantung pada biaya transportasi dan distribusi yang stabil untuk menjaga harga produk mereka tetap kompetitif. Dengan tidak naiknya harga BBM subsidi, tekanan biaya operasional dapat ditekan sehingga usaha rakyat tetap memiliki ruang untuk berkembang.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan bahwa Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang secara prinsip mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian. Ia menjelaskan bahwa pemerintah selama beberapa waktu sebelumnya telah menahan kenaikan harga guna mengurangi tekanan terhadap masyarakat. Namun seiring meningkatnya beban kompensasi yang harus ditanggung, penyesuaian harga pada BBM nonsubsidi akhirnya menjadi pilihan yang sulit dihindari.

Menurut Fahmy, langkah mempertahankan harga subsidi sambil menyesuaikan harga BBM nonsubsidi merupakan upaya untuk mengurangi tekanan terhadap APBN tanpa mengorbankan perlindungan sosial. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah tetap menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan kelompok masyarakat rentan tidak terkena dampak langsung. Dengan demikian, manfaat subsidi dapat tetap difokuskan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi semakin menegaskan pentingnya upaya pemerintah dalam menjaga ketepatan sasaran penyaluran subsidi. Melalui penguatan tata kelola dan pengawasan distribusi yang terus dilakukan, pemerintah berupaya memastikan manfaat subsidi dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang berhak sekaligus menjaga keberlanjutan kebijakan energi nasional.

Kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat luas. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, pemerintah berupaya menjaga agar dapur rakyat tetap aman dan biaya hidup tetap terkendali. Melalui kombinasi antara pengelolaan fiskal yang hati-hati, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta pengawasan yang kuat terhadap distribusi subsidi, pemerintah berupaya memastikan bahwa manfaat energi terjangkau dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan.