Author: admin bandungpedia

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua menunjukkan wajah nyata kehadiran negara dalam menjawab persoalan mendasar pembangunan manusia, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang tidak ringan. Program ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkan strategi jangka panjang pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, implementasi MBG di Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua induk memperlihatkan konsistensi arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjadikan gizi sebagai fondasi pembangunan nasional.

Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka ke SMAN 1 Wamena pada Januari 2026 menjadi penegasan bahwa pemerintah pusat tidak hanya merumuskan kebijakan dari balik meja, tetapi juga memastikan langsung pelaksanaannya di lapangan. Kehadiran Wapres di sekolah tersebut memperlihatkan komitmen negara untuk mengawal mutu layanan MBG, mulai dari ketersediaan bahan pangan, proses distribusi, hingga penerimaan siswa. Interaksi Wapres dengan peserta didik mencerminkan pendekatan humanis pemerintah dalam mendengar langsung suara penerima manfaat, termasuk masukan terkait kualitas dan variasi menu.

Di Papua Pegunungan, Badan Gizi Nasional menetapkan nilai satu porsi MBG sekitar Rp35.000, angka yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menyesuaikan standar gizi dengan kondisi wilayah. Paket makanan yang diterima siswa di Wamena memperlihatkan komposisi gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, serta buah. Fakta ini menegaskan bahwa MBG tidak dijalankan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal, melainkan dirancang adaptif untuk menjawab kebutuhan riil anak-anak Papua yang selama ini rentan berangkat ke sekolah tanpa asupan gizi memadai.

Dari sisi satuan pendidikan, Kepala SMA Negeri 1 Wamena, Yosep Suryo Wibisono menilai pelaksanaan MBG sejak awal pencanangan berjalan positif dan diterima baik oleh mayoritas siswa. Ia juga memandang dinamika di lapangan, termasuk masih adanya sebagian kecil orang tua yang bersikap hati-hati, sebagai tantangan yang wajar dalam program berskala besar. Pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat menjadi bagian penting dari proses membangun kepercayaan, dan hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik maupun kekhawatiran publik.

Secara kelembagaan, penguatan MBG juga tampak dari perluasan sasaran penerima manfaat. Di Papua Barat, Badan Gizi Nasional tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga kelompok 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Koordinator BGN Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pencegahan stunting pada fase krusial kehidupan. Perluasan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, sehingga memperlihatkan tata kelola program yang terukur dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, distribusi MBG bagi kelompok 3B di Manokwari telah berlangsung sejak pertengahan 2025 dengan dukungan data lintas lembaga. Sinergi antara BGN, BKKBN, dan jejaring posyandu menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran. Tantangan pembaruan data yang dihadapi justru menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga akurasi, bukan sekadar mengejar angka penyaluran. Pendekatan ini menempatkan MBG sebagai program berbasis data dan kolaborasi, bukan kebijakan seremonial.

Di tingkat operasional, peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi tulang punggung distribusi. Kepala SPPG Kodim Manokwari, Widayanti menerangkan bahwa pola penyaluran diatur secara terjadwal dan fleksibel, dengan kombinasi makanan basah dan kering untuk menjamin kontinuitas asupan gizi. Skema ini memperlihatkan kemampuan adaptasi pemerintah terhadap kondisi lapangan, sekaligus memastikan bahwa keterbatasan logistik tidak mengorbankan kualitas layanan.

Dampak positif MBG juga dirasakan langsung oleh sekolah-sekolah di wilayah perkotaan Papua. Di Jayapura, Kepala SMP Negeri 2 Jayapura, Dorthea Carolien Enok menilai program ini berjalan lancar sejak diterima pada November 2025 dan telah menjangkau hampir seluruh peserta didik. Ia memandang MBG sebagai bentuk perhatian nyata negara terhadap pendidikan anak-anak Papua, sekaligus faktor pendukung meningkatnya konsentrasi belajar dan semangat siswa di kelas. Apresiasi yang datang dari orang tua dan siswa memperkuat legitimasi sosial program ini.

Secara lebih luas, MBG di Papua tidak dapat dilepaskan dari agenda besar pemerintahan Prabowo–Gibran dalam membangun keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Gizi yang tercukupi sejak usia sekolah hingga fase awal kehidupan menjadi investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak instan, tetapi menentukan kualitas generasi mendatang. Di wilayah seperti Papua, kebijakan ini memiliki makna strategis karena langsung menyentuh akar persoalan ketimpangan.

Ke depan, tantangan tentu masih ada, mulai dari variasi menu, perluasan jangkauan, hingga penguatan edukasi gizi kepada masyarakat. Namun, dengan kerangka kebijakan yang jelas, dukungan anggaran yang memadai, serta keterlibatan aktif pemerintah pusat dan daerah, MBG memiliki fondasi kuat untuk terus berkembang. Program ini menunjukkan bahwa negara hadir bukan hanya melalui simbol, tetapi melalui piring makan yang bergizi di hadapan anak-anak Papua, sebagai bekal menuju masa depan yang lebih setara dan bermartabat.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Wamena — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (14/1).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan langsung oleh para siswa, khususnya di wilayah pegunungan Papua.

Kunjungan ke SMA Negeri 1 Wamena merupakan bagian dari agenda kerja Wapres di hari kedua di Wamena. Sebelumnya, Wapres meninjau aktivitas perekonomian masyarakat di Pasar Putikelek untuk melihat stabilitas harga dan perputaran ekonomi lokal.

Didampingi Pj Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan Bupati Jayawijaya Atenius Murip, Wapres menyapa para pedagang serta Mama-mama Papua yang berjualan di pasar tradisional tersebut.

Di SMA Negeri 1 Wamena, Wapres berdialog langsung dengan kepala sekolah, para guru, serta siswa penerima manfaat MBG. Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik menjadi fondasi penting bagi anak-anak agar dapat belajar secara optimal, tumbuh sehat, dan memiliki kesiapan untuk menjadi generasi penerus pembangunan di daerahnya.

Kepala SMA Negeri 1 Wamena, Yosep Suryo Wibisono, menyampaikan bahwa MBG telah dilaksanakan sejak awal pencanangan oleh Presiden dan mendapat respons positif dari siswa.

“Sejak dicanangkan oleh Bapak Presiden, kami sudah langsung melaksanakan program ini. Secara umum anak-anak sangat antusias. Kalau MBG terlambat, mereka pasti bertanya dan menunggu,” ujar Yosep.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat keluhan serius dari siswa terkait pelaksanaan MBG.

“Keluhan pada prinsipnya tidak ada. Ada yang bilang porsinya cukup, ada juga yang bilang sedikit, tapi secara umum sudah baik dan anak-anak suka,” katanya.

Salah satu siswa kelas XI, Yomanche Kayame, mengaku senang sekolahnya dikunjungi Wapres dan merasakan langsung manfaat MBG.

“Senang sekali. Terima kasih karena sudah mengunjungi kami di SMA Negeri 1 Wamena,” ujarnya.

Program MBG di Papua Pegunungan resmi diluncurkan pada 17 Maret 2025 di Kabupaten Jayawijaya dan menjangkau sekitar 3.500 siswa dari sekitar 20 sekolah di Distrik Wamena.

Program yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini menetapkan nilai satu porsi MBG sekitar Rp35.000 dengan dukungan lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi distribusi dan keamanan pangan guna memastikan program berjalan aman dan berkualitas. #

PAPUA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan peran strategisnya dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia di Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan MBG di SMA Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak-anak di wilayah pegunungan.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres berdialog dengan kepala sekolah, guru, serta para siswa penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik menjadi kunci utama agar anak-anak Papua dapat belajar secara optimal, tumbuh sehat, dan memiliki daya saing untuk membangun daerahnya di masa depan.

Oleh: Loa Murib

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam menjamin hak dasar anak-anak atas gizi yang layak dan berkeadilan. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan dasar, khususnya di wilayah pegunungan, kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai ketimpangan kualitas sumber daya manusia. MBG tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan makan harian, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Papua agar mampu tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing setara dengan anak-anak di wilayah lain.

Komitmen tersebut tercermin dari peninjauan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap pelaksanaan MBG di SMA Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden menegaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik merupakan fondasi utama bagi anak-anak untuk dapat belajar secara optimal, tumbuh dengan kondisi kesehatan yang prima, serta mempersiapkan diri menjadi generasi penerus yang kelak berkontribusi membangun daerahnya sendiri. Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan program unggulan pemerintah ini berjalan sesuai tujuan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para siswa, khususnya di wilayah dengan tantangan akses seperti Papua Pegunungan.

Pelaksanaan MBG di sekolah tersebut juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas dan standar gizi. Menu yang disajikan kepada para siswa mencerminkan prinsip gizi seimbang, dengan kombinasi protein, sayuran, serta buah sebagai pelengkap nutrisi. Pendekatan ini menandakan bahwa MBG dirancang secara terukur dan tidak bersifat seremonial. Pemerintah memahami bahwa kualitas asupan gizi berpengaruh langsung terhadap konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, dan perkembangan fisik serta kognitif anak-anak usia sekolah.

Dari sisi pelaksana pendidikan, Kepala SMA Negeri 1 Wamena Yosep Suryo Wibisono menyampaikan bahwa program MBG telah dijalankan sejak awal pencanangan oleh Presiden Prabowo Subianto dan secara umum mendapatkan respons yang sangat positif dari para siswa. Antusiasme tersebut terlihat dari tingginya perhatian siswa terhadap keberlangsungan program, bahkan mereka secara aktif menanyakan ketika distribusi makanan mengalami keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa MBG telah menjadi bagian penting dari aktivitas sekolah dan memberi dampak nyata bagi keseharian peserta didik.

Meski demikian, Yosep juga mengakui adanya dinamika kecil dalam pelaksanaan, seperti perbedaan persepsi siswa terkait porsi makanan. Namun secara umum, tidak terdapat keluhan berarti dan mayoritas siswa menerima program ini dengan baik. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa MBG berjalan sesuai harapan dan mampu menjawab kebutuhan dasar siswa di lingkungan sekolah. Tantangan lain yang masih dihadapi adalah kekhawatiran sebagian kecil orang tua terhadap program tersebut, yang dinilai sebagai hal wajar dalam proses awal implementasi kebijakan baru. Oleh karena itu, upaya membangun kepercayaan publik menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Langkah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi distribusi dan keamanan pangan patut diapresiasi. Pengawasan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar pelaksanaan MBG tidak hanya menjangkau sasaran, tetapi juga terjamin dari sisi keamanan dan kualitas. Dengan sistem pengawasan yang ketat, kekhawatiran masyarakat dapat diminimalkan dan kepercayaan terhadap program semakin menguat. Hal ini penting mengingat MBG menyasar kelompok usia rentan yang membutuhkan perlindungan maksimal.

Secara struktural, pelaksanaan MBG di Papua Pegunungan menunjukkan pendekatan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi wilayah. Nilai satu porsi MBG yang ditetapkan lebih tinggi mencerminkan pemahaman pemerintah terhadap tantangan logistik dan distribusi di daerah pegunungan. Dukungan Badan Gizi Nasional sebagai koordinator program serta keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tersebut memperlihatkan bahwa MBG dijalankan dengan sistem yang terencana dan berkelanjutan. Program ini telah menjangkau ribuan siswa dari puluhan sekolah, menjadi bukti nyata bahwa kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif hingga ke daerah terpencil.

Lebih jauh, MBG memiliki makna strategis dalam konteks pembangunan Papua. Pemenuhan gizi anak sekolah merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara simultan. Dengan kondisi fisik yang lebih baik, siswa dapat mengikuti proses belajar dengan lebih fokus dan konsisten. Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya sumber daya manusia Papua yang lebih unggul, produktif, dan siap berperan dalam pembangunan daerahnya sendiri.

Ke depan, konsistensi pelaksanaan dan perluasan jangkauan MBG harus terus dijaga. Pemerintah perlu memastikan program ini menjangkau lebih banyak sekolah, terutama di wilayah pegunungan dan kelompok rentan lainnya. MBG harus dipandang sebagai investasi strategis negara dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dengan keberlanjutan kebijakan, pengawasan yang ketat, serta dukungan masyarakat, MBG berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan gizi nasional.

Pada akhirnya, pelaksanaan MBG di Papua menegaskan bahwa negara hadir hingga ke Bumi Cenderawasih dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Komitmen pemerintah pusat, dukungan pemerintah daerah, serta keterlibatan sekolah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Keadilan gizi yang diwujudkan hari ini merupakan fondasi bagi Papua yang lebih sehat, berdaya, dan setara dalam perjalanan menuju Indonesia maju.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

WAMENA – Toleransi antarumat beragama dan antarsuku terus menjadi pilar utama dalam menjaga kedamaian serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Di tengah keberagaman yang melekat kuat, nilai saling menghormati dipandang sebagai prasyarat penting agar stabilitas sosial tetap terjaga dan agenda pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menekankan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci utama dalam merawat toleransi di tengah masyarakat yang majemuk. Ajakan tersebut disampaikan di Wamena, Jumat, 26 Desember 2025, sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan sosial.

“Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menjaga toleransi agar Papua tetap damai dan maju,” ujar John Tabo.

Menurut John Tabo, kehidupan yang harmonis tidak hanya menciptakan rasa aman, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan di delapan kabupaten Papua Pegunungan. Stabilitas sosial dinilai berpengaruh langsung terhadap kelancaran program pembangunan, karena suasana damai memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif tanpa rasa curiga atau konflik yang berlarut.

Penekanan khusus diberikan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjamin kebebasan beragama sekaligus menuntut sikap saling menghormati. Nilai tersebut dianggap relevan untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan pribadi dan kehidupan sosial.

“Setiap warga berhak menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya, dan kewajiban bersama adalah saling menghargai,” tegas John Tabo.

Dalam konteks pembangunan, pemerintah provinsi mendorong sinergi antara gereja, adat, dan pemerintah sebagai tiga pilar utama. Kolaborasi ini diyakini mampu memperkuat kohesi sosial sekaligus memastikan pembangunan selaras dengan nilai lokal.

“Jika gereja, adat, dan pemerintah berjalan bersama, percepatan pembangunan dapat terwujud dengan damai,” tambah John Tabo.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat Mulyadi Djaya yang menilai toleransi di Papua telah menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat. Momentum keagamaan, seperti Natal, dipandang sebagai penguat pesan damai lintas iman.

“Perayaan keagamaan di Papua selalu menjadi ruang meneguhkan persatuan dan kerukunan,” ujar Mulyadi Djaya.

Sejarah panjang hubungan antarumat beragama di Papua menunjukkan bahwa toleransi telah tumbuh secara alami dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga kedamaian wilayah. Upaya mengganggu harmoni dinilai tidak sejalan dengan nilai yang hidup di tengah masyarakat.

“Nilai kebersamaan di Papua sudah terbangun lama dan perlu terus dijaga,” tambah Mulyadi Djaya.

Keberagaman agama dan budaya justru memperkuat sikap moderasi serta saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Peran tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama, pemerintah daerah, dan aparat keamanan dinilai strategis dalam memastikan setiap perayaan keagamaan berlangsung aman dan tertib. Dengan toleransi yang terawat, Papua menunjukkan bahwa kedamaian bukan hanya tujuan sosial, tetapi juga fondasi penting bagi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Nabire – Upaya memperkuat kerukunan dan menjaga stabilitas sosial di Papua Tengah terus didorong oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya melalui ajakan untuk merawat toleransi antarumat beragama sebagai fondasi utama kehidupan bersama di tengah keberagaman suku, ras, dan keyakinan yang ada di Tanah Papua. Komitmen tersebut dinilai penting guna mencegah potensi konflik sekaligus menciptakan suasana damai dan harmonis di wilayah Papua Tengah.

Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua Tengah (PGGPT), Pdt Dr. Yance Nawipa, M.Th., menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan dan saling menghargai perbedaan. Ia menekankan bahwa Papua merupakan tanah yang dianugerahkan Tuhan untuk dijaga secara bersama-sama dalam semangat persaudaraan dan kedamaian. “Seluruh pihak yang ada di Papua Tengah, baik suku-suku, umat beragama, maupun masyarakat secara umum, diharapkan hidup saling menghargai perbedaan dan menjaga toleransi antarumat beragama,” ujarnya di Nabire, Sabtu (27/12/2025).

Menurut Yance Nawipa, sikap saling menghormati tidak hanya diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat secara luas, tetapi juga harus terbangun dengan baik di internal masing-masing umat beragama. Ia menilai, keharmonisan antar gereja maupun antaragama menjadi kunci utama terciptanya Papua sebagai tanah yang damai. “Dengan menjaga toleransi, baik di internal gereja maupun dengan agama lain, maka Papua dapat terus menjadi tanah damai yang dirindukan semua orang,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat Papua Tengah untuk terus menumbuhkan semangat hidup dalam kedamaian agar berbagai konflik yang pernah terjadi di sejumlah wilayah Papua tidak terulang kembali di masa mendatang. Menurutnya, konflik hanya akan membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial dan menghambat proses pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kerukunan dinilai sebagai investasi sosial yang sangat berharga bagi generasi mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Yance Nawipa turut mengimbau seluruh umat beragama di Kabupaten Nabire dan wilayah Papua Tengah secara umum agar memberikan dukungan kepada pemerintah daerah melalui doa dan partisipasi aktif. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat secara optimal. “Kami berharap umat beragama terus mendukung pemerintah daerah dengan doa, agar setiap tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa penerapan nilai-nilai toleransi akan meminimalisir potensi konflik antarumat beragama sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa tanpa memandang latar belakang agama. Menurutnya, pengamalan toleransi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan kerukunan, menjaga stabilitas sosial, serta menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. “Dengan sikap toleransi yang kuat, persatuan dapat terwujud dan kesejahteraan bersama di Papua Tengah dapat terus ditingkatkan,” pungkasnya.

Oleh: Nikodemus Kogoya*

Menjaga toleransi di Tanah Papua merupakan fondasi utama bagi terwujudnya kedamaian sosial dan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, semangat kebersamaan dan saling menghargai kembali menguat sebagai nilai bersama yang hidup dan terus dirawat oleh masyarakat. Papua dengan keragaman suku, agama, dan budaya telah lama menunjukkan bahwa perbedaan bukan penghalang persatuan, melainkan kekuatan sosial yang memperkaya kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, toleransi tidak hanya menjadi sikap moral, tetapi juga strategi kolektif untuk memastikan stabilitas, keamanan, dan kemajuan daerah.

Tokoh-tokoh agama dan masyarakat di Papua secara konsisten menegaskan pentingnya hidup rukun dan saling menghormati. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua Tengah, Pdt Dr. Yance Nawipa, M.Th., menyampaikan pandangan bahwa Papua adalah tanah anugerah Tuhan yang harus dijaga bersama melalui sikap saling menghargai antarumat beragama, antarsuku, dan antarkelompok sosial. Ia menekankan bahwa toleransi yang tumbuh dari kesadaran bersama akan menciptakan suasana damai, memperkuat persaudaraan, dan mendorong masyarakat untuk berkontribusi positif dalam kehidupan sosial maupun pembangunan daerah.

Ajakan menjaga toleransi juga diarahkan untuk memperkuat harmoni internal umat beragama serta relasi lintas iman. Kehidupan yang rukun dinilai mampu menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan dan sosial dengan penuh ketenangan. Dukungan moral dan spiritual dari seluruh elemen masyarakat kepada pemerintah daerah dipandang sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam membangun daerah, khususnya di wilayah Papua Tengah dan sekitarnya, agar pelayanan publik berjalan optimal dan kesejahteraan bersama dapat terus meningkat.

Dari sisi keamanan dan ketertiban, peran aparat negara turut memperkuat pesan toleransi sebagai fondasi kedamaian. Komando Distrik Militer 1702/Jayawijaya memandang perayaan Natal sebagai momentum strategis untuk meneguhkan nilai persaudaraan dan kebersamaan. Kehadiran Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Ilham Datu Ramang dalam berbagai kegiatan keagamaan mencerminkan komitmen TNI dalam mendukung aktivitas masyarakat yang membawa pesan damai dan persatuan. Dukungan tersebut menjadi simbol kuat bahwa negara hadir untuk memastikan setiap perayaan keagamaan berlangsung aman, tertib, dan penuh makna.

Letkol Inf Ilham Datu Ramang menegaskan bahwa kegiatan keagamaan memiliki kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas wilayah. Menurutnya, sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat merupakan kunci terciptanya suasana kondusif, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Dukungan terhadap inisiatif positif masyarakat tidak hanya memperkuat keamanan, tetapi juga menumbuhkan rasa saling percaya dan mempererat ikatan sosial di tengah keberagaman warga Papua Pegunungan.

Momentum perayaan Natal di Kabupaten Jayawijaya memperlihatkan praktik toleransi yang nyata. Kehadiran berbagai tokoh daerah, termasuk Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, menunjukkan bahwa nilai persaudaraan mendapat dukungan luas dari pemerintah dan masyarakat. Kebersamaan dalam perayaan keagamaan menjadi cerminan bahwa perbedaan latar belakang tidak menghalangi persatuan, melainkan memperkuat tekad bersama untuk menjaga kedamaian dan membangun daerah secara inklusif.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara konsisten menekankan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama merawat toleransi. Ia memandang bahwa kehidupan yang harmonis merupakan prasyarat penting bagi kelancaran pembangunan di delapan kabupaten Papua Pegunungan. Stabilitas sosial memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai program pembangunan, menciptakan lingkungan yang produktif, serta mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan.

Penekanan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dinilai relevan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kehidupan sosial. Setiap warga memiliki hak menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, sekaligus kewajiban untuk menghormati keyakinan orang lain. Prinsip tersebut menjadi perekat sosial yang menjaga Papua tetap damai dan bersatu di tengah kemajemukan.

Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah mendorong kolaborasi antara gereja, lembaga adat, dan pemerintah sebagai tiga pilar utama kehidupan sosial. Sinergi ini diyakini mampu memperkuat kohesi masyarakat dan memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan nilai-nilai lokal. Dengan kerja bersama, percepatan pembangunan dapat dicapai tanpa mengabaikan harmoni sosial dan identitas budaya Papua.

Pandangan toleransi juga diperkuat oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Papua Barat, Mulyadi Djaya, yang menilai bahwa kerukunan antarumat beragama telah menjadi identitas sosial masyarakat Papua. Ia melihat setiap perayaan keagamaan sebagai ruang untuk meneguhkan persatuan lintas iman. Nilai kebersamaan yang telah terbangun lama menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam menjaga kedamaian dan mendukung agenda pembangunan.

Peran tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama, pemerintah daerah, dan aparat keamanan menjadi faktor strategis dalam memastikan toleransi terus terjaga. Dengan semangat saling menghormati dan bekerja sama, Papua menunjukkan kepada publik nasional bahwa toleransi bukan hanya slogan, melainkan praktik hidup yang menjadi fondasi kedamaian dan pembangunan. Menjaga toleransi Papua berarti menjaga masa depan yang aman, sejahtera, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat.

*Penulis merupakan Jurnalis dan Analis Isu Papua

Oleh: Sylvia Mote *)

Pasca perayaan Natal, Papua memasuki fase penting yang menuntut konsistensi dalam menjaga stabilitas sosial menjelang pergantian tahun. Momentum Tahun Baru kerap ditandai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, intensitas aktivitas publik, serta dinamika sosial yang lebih terbuka. Dalam konteks Papua yang memiliki keragaman agama, suku, dan budaya, menjaga toleransi pada periode ini bukan sekadar kebutuhan sosial, melainkan bagian dari agenda strategis pemerintah untuk memastikan kesinambungan pembangunan dan ketertiban umum.

Pemerintah pusat dan daerah menempatkan stabilitas sosial sebagai fondasi utama menjelang Tahun Baru. Pendekatan ini tercermin dari narasi kebijakan yang terus menekankan pentingnya persatuan, kedewasaan sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman. Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, secara konsisten menegaskan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman hidup masyarakat, terutama dalam mengelola perbedaan yang ada. Menurut pandangannya, toleransi tidak berhenti pada momentum keagamaan, tetapi harus terus dihidupi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk setelah Natal berlalu dan memasuki transisi akhir tahun.

Penekanan terhadap Pancasila tersebut memiliki relevansi langsung dengan agenda pembangunan pemerintah. John Tabo menilai bahwa kehidupan sosial yang harmonis merupakan prasyarat mutlak bagi kelancaran program pembangunan di Papua Pegunungan. Stabilitas pasca-Natal hingga pergantian tahun dinilai sangat menentukan efektivitas pelayanan publik, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan program strategis pemerintah daerah. Dalam situasi yang aman dan kondusif, kebijakan pembangunan dapat dijalankan secara optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Kebijakan pemerintah daerah Papua Pegunungan yang mengedepankan sinergi antara gereja, adat, dan pemerintah menunjukkan pendekatan yang kontekstual dan berorientasi jangka panjang. Setelah Natal, peran ketiga pilar ini tetap menjadi penyangga utama harmoni sosial, terutama dalam mencegah munculnya potensi gesekan sosial menjelang Tahun Baru. Pemerintah tidak memosisikan diri sebagai aktor tunggal, melainkan sebagai penghubung kepentingan yang memastikan seluruh elemen masyarakat bergerak dalam satu arah pembangunan.

Dalam kerangka tersebut, toleransi dipahami bukan hanya sebagai nilai etis, tetapi sebagai strategi pemerintahan yang berorientasi pada stabilitas dan efektivitas kebijakan. Kolaborasi antara institusi keagamaan, adat, dan pemerintah membuka ruang dialog yang berkelanjutan, sehingga potensi konflik dapat dikelola secara persuasif. Pemerintah daerah meyakini bahwa pembangunan di Papua hanya dapat berjalan berkelanjutan apabila ditopang oleh harmoni sosial yang terjaga, khususnya pada periode sensitif seperti pergantian tahun.

Prinsip menjaga toleransi menjelang Tahun Baru juga menjadi perhatian pemerintah daerah di wilayah Papua lainnya. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam berbagai pernyataannya menekankan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah memandang bahwa rasa aman di penghujung tahun merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin agar seluruh aktivitas sosial dan ekonomi dapat berlangsung normal dan terhindar dari gangguan yang tidak perlu.

Penekanan terhadap stabilitas ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan ketertiban umum sebagai prasyarat utama pembangunan. Pemerintah memahami bahwa gangguan keamanan, sekecil apa pun, berpotensi berdampak luas terhadap kepercayaan publik dan iklim pembangunan. Oleh karena itu, pesan-pesan toleransi dan persatuan terus dikedepankan sebagai bagian dari upaya preventif dalam menjaga Papua tetap kondusif menjelang Tahun Baru.

Di tengah meningkatnya dinamika sosial pada akhir tahun, komunikasi publik pemerintah memegang peranan strategis. Pemerintah daerah secara konsisten menyampaikan pesan persatuan, kedewasaan sosial, dan tanggung jawab bersama melalui berbagai kanal resmi. Pola komunikasi yang menenangkan dan inklusif ini menunjukkan keseriusan negara dalam membangun ketahanan sosial masyarakat, sekaligus mencegah berkembangnya narasi provokatif yang berpotensi mengganggu harmoni sosial.

Dalam perspektif yang lebih luas, toleransi menjelang Tahun Baru memiliki makna strategis bagi posisi Papua dalam pembangunan nasional. Papua terus didorong menjadi wilayah yang stabil dan produktif melalui penguatan otonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan infrastruktur. Seluruh agenda tersebut membutuhkan suasana sosial yang kondusif agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pendekatan pemerintah yang menautkan nilai kebangsaan dengan kehidupan beragama memperlihatkan kecermatan dalam membaca realitas sosial Papua. Setelah Natal berlalu, pesan-pesan persaudaraan dan saling menghormati tetap dijaga sebagai fondasi kehidupan bersama. Tahun Baru diposisikan sebagai momentum memperkuat komitmen kolektif untuk menjaga ruang hidup yang aman, tertib, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Pada akhirnya, merawat toleransi menjelang Tahun Baru di Papua bukan sekadar kewajiban moral, melainkan agenda strategis pemerintahan. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial perlu terus diperkuat, karena dari situlah pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan. Papua yang aman, rukun, dan toleran di akhir tahun menjadi fondasi kuat untuk menyongsong tahun baru dengan optimisme, kepercayaan publik, dan arah pembangunan yang semakin kokoh.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua

Oleh: Gina Winarsih )*

Kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 menjadi penanda kuat hadirnya negara dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja. Pemerintah menempatkan pengupahan sebagai instrumen strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kesenjangan pendapatan, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan.

Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, langkah ini menunjukkan keberanian pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak pada pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap provokasi ajakan demonstrasi yang berpotensi mengganggu stabilitas ketenagakerjaan dan iklim usaha. Aksi-aksi yang bersifat provokatif dinilai tidak sejalan dengan semangat kebijakan pengupahan yang mengedepankan keseimbangan dan dialog sosial.

Melalui Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, pemerintah memperkenalkan formula kenaikan upah yang berbasis pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan penyesuaian koefisien alfa pada rentang 0,5 hingga 0,9. Pendekatan berbasis data ini menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja ditempuh melalui mekanisme kebijakan yang terukur, bukan melalui tekanan atau mobilisasi yang berisiko merugikan pekerja dan dunia usaha dalam jangka panjang.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menilai formula tersebut memberikan ruang yang lebih adil dan fleksibel bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan upah dengan kebutuhan hidup layak pekerja di masing-masing wilayah. Menurutnya, pendekatan ini merupakan perbaikan signifikan dibandingkan formula sebelumnya yang dinilai terlalu sempit dalam mengakomodasi kondisi ekonomi daerah.

Yassierli menjelaskan bahwa penyusunan PP Pengupahan telah melalui proses panjang dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Serikat pekerja dan buruh, kalangan pengusaha, serta akademisi dilibatkan dalam pembahasan, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berangkat dari realitas lapangan. Seluruh hasil kajian tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian penting dalam perumusan rancangan peraturan pemerintah sebelum ditetapkan secara resmi.

Dalam proses tersebut, Presiden Prabowo disebut turut mendengarkan secara langsung aspirasi dari serikat pekerja dan berbagai pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak diputuskan secara sepihak, melainkan melalui dialog sosial yang mempertimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha secara seimbang. Formula yang ditetapkan dalam PP Pengupahan kemudian menjadi acuan nasional dalam penetapan UMP dan upah minimum sektoral di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

PP Pengupahan juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada gubernur untuk menetapkan UMK dan UMSK berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah. Penetapan upah minimum diwajibkan paling lambat pada 24 Desember 2025, dengan formula inflasi tahunan ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan koefisien alfa. Pemerintah menegaskan bahwa alfa dimaknai sebagai cerminan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus instrumen penyesuaian ketika terdapat kesenjangan antara upah yang berlaku dan kebutuhan hidup layak.

Perluasan rentang koefisien alfa dari sebelumnya 0,1–0,3 menjadi 0,5–0,9 dinilai sebagai langkah progresif dan responsif. Yassierli menilai kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus jawaban atas kebutuhan daerah yang memiliki karakteristik ekonomi berbeda-beda. Dengan pendekatan tersebut, daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata tetap memiliki ruang untuk menetapkan kenaikan upah yang lebih adil bagi pekerja.

Dalam formula baru ini, pemerintah juga memastikan tidak ada mekanisme penurunan upah. Apabila pertumbuhan ekonomi daerah tercatat negatif, Dewan Pengupahan Daerah tetap dapat merekomendasikan kenaikan upah berdasarkan inflasi. Pemerintah pusat berkomitmen melakukan pembinaan dan pendampingan agar seluruh daerah dapat menjalankan penetapan UMP sesuai ketentuan dan tenggat waktu yang ditetapkan.

Direktur Eksekutif Great Institute, Dr Sudarto, menyambut positif kebijakan perluasan rentang alfa tersebut. Ia memandang keputusan Presiden sebagai sinyal kuat keberpihakan negara terhadap pekerja. Meski demikian, ia mendorong agar implementasi formula benar-benar menghasilkan kenaikan upah yang nyata dan tidak lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut kajian Great Institute, terdapat sejumlah provinsi yang berpotensi mencatat kenaikan UMP relatif rendah meskipun menggunakan alfa tertinggi, sehingga pemerintah perlu memastikan hasil akhir kebijakan tetap melindungi daya beli pekerja.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Great Institute, Adrian Nalendra Perwira, menilai secara ekonomi kebijakan perluasan alfa merupakan langkah logis untuk memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan. Ia berpandangan bahwa formula lama belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap produk domestik bruto. Dengan alfa yang lebih tinggi, transmisi pertumbuhan ekonomi ke pendapatan rumah tangga dinilai akan berjalan lebih cepat dan mendorong konsumsi domestik sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Adrian juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan kebijakan di tingkat daerah. Menurutnya, penggunaan rentang alfa perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi setempat agar kenaikan upah tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada biaya produksi. Ia menilai keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha harus menjadi prinsip utama, sehingga kebijakan upah tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja atau tekanan inflasi dari sisi biaya.

Secara keseluruhan, kebijakan kenaikan UMP 2026 mencerminkan peran aktif negara dalam melindungi pekerja melalui regulasi yang lebih adil, adaptif, dan berbasis dialog. Dengan formula baru yang lebih fleksibel, dukungan kebijakan pendamping, serta komitmen pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah, kenaikan UMP diharapkan benar-benar menjadi instrumen perlindungan sosial yang memperkuat kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

*) pemerhati ekonomi

Oleh: Alfitra Permana )*

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja di tengah dinamika perekonomian nasional. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan negara kepada pekerja melalui pendekatan yang realistis, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah memandang kebijakan pengupahan sebagai instrumen penting untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan dunia usaha. Pemerintah juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap provokasi ajakan demonstrasi yang berpotensi mengaburkan substansi kebijakan UMP. Aksi-aksi yang bersifat provokatif dinilai berisiko mengganggu stabilitas ketenagakerjaan dan iklim usaha, yang pada akhirnya justru dapat merugikan pekerja sendiri. Penyampaian aspirasi buruh tetap dijamin, namun diharapkan dilakukan secara konstruktif dan melalui jalur dialog sosial.

Penetapan UMP 2026 tidak ditempatkan sebagai keputusan administratif semata, melainkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan membangun keadilan ekonomi secara bertahap. Melalui pendekatan dialogis dan perhitungan berbasis data, kebijakan ini diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Komitmen tersebut tercermin dalam kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan. Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 6,17 persen atau sebesar Rp333.115 dibandingkan UMP tahun sebelumnya, sekaligus menempatkan Jakarta sebagai provinsi dengan upah minimum tertinggi di Indonesia. Pemerintah daerah menilai kenaikan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pendapatan pekerja dengan kebutuhan hidup yang terus berkembang di wilayah perkotaan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa penetapan UMP 2026 dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah tentang pengupahan yang berlaku secara nasional.

Dalam prosesnya, Dewan Pengupahan DKI Jakarta melakukan pembahasan secara berulang dan mendalam hingga menghasilkan rekomendasi yang mencerminkan kondisi riil perekonomian daerah. Rekomendasi tersebut kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan oleh gubernur sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Pramono menegaskan bahwa dalam perhitungan UMP 2026, pemerintah daerah menggunakan indeks alfa pada angka 0,75. Pendekatan ini dipilih agar kenaikan upah yang ditetapkan berada di atas laju inflasi Jakarta, sehingga peningkatan pendapatan pekerja tidak tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian, kebijakan UMP benar-benar berfungsi menjaga daya beli riil pekerja dan memberikan perlindungan ekonomi yang lebih konkret.

Selain penetapan besaran upah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melengkapi kebijakan UMP dengan sejumlah insentif non-upah. Pemerintah memasukkan dukungan di sektor transportasi, pangan, dan kesehatan ke dalam keputusan gubernur. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan komprehensif pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan menekan beban biaya hidup yang selama ini menjadi tantangan utama bagi masyarakat pekerja di perkotaan.

Dukungan terhadap kebijakan kenaikan UMP juga datang dari unsur legislatif daerah. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Ade Suherman, menilai kenaikan UMP sebagai langkah positif yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pekerja. Dalam pandangannya, kebijakan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tetap berupaya meningkatkan kesejahteraan buruh di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Meski demikian, Ade menekankan pentingnya kebijakan pendukung agar kenaikan UMP tidak berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja. Ia mendorong agar pemerintah daerah dan dunia usaha terus bersinergi dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai, sehingga kenaikan upah dapat diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam kerangka tersebut, keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha dinilai menjadi kunci utama.

Ade juga menyoroti pentingnya percepatan implementasi program Kartu Pekerja Jakarta. Program ini ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan maksimal 1,15 kali UMP dan memberikan fasilitas transportasi umum gratis, termasuk MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan TransJakarta. Kebijakan ini dinilai sangat membantu meringankan beban pengeluaran pekerja, khususnya untuk kebutuhan mobilitas harian.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, memandang kenaikan UMP 2026 sebagai bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja. Menurutnya, berapa pun besaran kenaikan upah patut disyukuri karena menunjukkan adanya keberlanjutan kebijakan pengupahan yang berpihak pada pekerja. Ia menilai bahwa Jakarta yang tetap memiliki UMP tertinggi di Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga standar kesejahteraan.

Rany menambahkan bahwa kebijakan UMP perlu dilihat sebagai bagian dari proses perbaikan kehidupan masyarakat secara bertahap. Kenaikan upah, menurutnya, harus disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kondisi ekonomi daerah secara keseluruhan.

Dengan dukungan fiskal yang semakin baik dan perekonomian yang terus membaik, ia optimistis pemerintah daerah dapat terus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di masa mendatang.

Secara keseluruhan, kebijakan kenaikan UMP 2026 mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kesejahteraan pekerja yang dijalankan secara terukur dan bertanggung jawab. Melalui kombinasi regulasi yang kuat, dialog sosial, serta kebijakan pendukung di luar upah, pemerintah berupaya memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja berjalan seiring dengan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan dunia usaha.

Kebijakan ini juga memperlihatkan peran aktif negara dalam menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha melalui pendekatan yang dialogis dan berbasis data.

Dengan menjadikan regulasi pengupahan sebagai instrumen perlindungan sosial, pemerintah menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilepaskan dari peningkatan kualitas hidup pekerja. Langkah tersebut diharapkan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga stabilitas hubungan industrial secara berkelanjutan.