Penulis: admin bandungpedia

Oleh: Fajar Dwi Santoso )*

Berbagai macam narasi pop culture yang belakangan ini terus menggempur para generasi muda Indonesia, utamanya di era pesatnya perkembangan teknologi dan informasi termasuk adanya anime One Piece, jangan sampai menggeser semangat nasionalisme kalangan pemuda terutama saat momen hari kemerdekaan RI.

Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, publik kembali dihadapkan pada perdebatan tentang identitas nasional. Salah satu fenomena yang menyita perhatian belakangan ini terjadi pada saat sejumlah masyarakat mengibarkan bendera bajak laut dari serial anime One Piece.

Aksi tersebut kemudian mencuat di berbagai media sosial, dan menyulut diskusi mengenai di mana letak persis batas antara ekspresi budaya populer dan penghormatan terhadap simbol negara.

Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika baru dalam relasi antara generasi muda dan nasionalisme. Budaya pop global, terutama yang diimpor dari Jepang dan Korea Selatan, tidak bisa dimungkiri bahwa memang telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat selama ini, terutama para anak muda.

Namun, ketika simbol budaya fiksi seperti bendera Jolly Roger tersebut justru dikibarkan pada momen sakral kemerdekaan, muncul kekhawatiran bahwa bisa jadi budaya pop itu mulai menggeser semangat nasionalisme generasi muda bangsa.

Ketua DPP Partai Nasdem yang juga Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menilai bahwa pengibaran bendera anime tersebut merupakan bentuk ekspresi politik dari sebagian masyarakat, khususnya generasi muda.

Namun, ia melihat ekspresi tersebut diarahkan ke sasaran yang keliru. Gugatan terhadap pemerintah, jika tidak disalurkan dengan pemahaman yang baik, berisiko mengaburkan perbedaan antara negara dan penguasa. Kekeliruan dalam menyampaikan protes dapat mereduksi semangat cinta tanah air dan memperlemah pemahaman kebangsaan.

Menurut Willy, tindakan tersebut juga menunjukkan minimnya literasi tentang makna simbol negara. Masyarakat perlu membedakan antara ketidakpuasan terhadap pemerintah dan bentuk penghinaan terhadap institusi kenegaraan.

Walaupun ia tidak menganggap aksi tersebut sebagai pelanggaran serius selama tidak melecehkan bendera Merah Putih, Willy menekankan pentingnya ruang dialog terbuka antara rakyat dan negara. Menurutnya, ketika ruang dialog tertutup, ekspresi semacam itu akan bermunculan sebagai bentuk pelampiasan sosial yang kurang proporsional.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memandang fenomena pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kreativitas yang tidak lantas menghapus semangat merah putih dari hati rakyat Indonesia.

Muzani percaya bahwa masyarakat, terutama generasi muda, tetap menyimpan kecintaan mendalam terhadap simbol negara. Ia menekankan bahwa momen HUT ke-80 RI harus dimaknai sebagai ajakan untuk merenungi perjuangan para pahlawan dengan cara menghormati simbol negara melalui pengibaran bendera Merah Putih.

Dalam pandangannya, semangat kemerdekaan tidak boleh tereduksi oleh tren budaya pop yang bersifat sementara. Mengangkat kembali penghormatan terhadap simbol nasional bukan berarti menolak kreativitas, melainkan menempatkan nilai-nilai kebangsaan pada prioritas utama dalam ekspresi publik.

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa bendera One Piece tidak menyalahi aturan selama tidak digunakan untuk memecah belah masyarakat. Ia memahami bahwa budaya pop, termasuk anime, memiliki tempat tersendiri di hati generasi muda.

Dasco menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari kreativitas, bukan ancaman terhadap nasionalisme, selama tidak disertai niat untuk menyinggung atau menodai makna simbol negara.

Namun, dari rangkaian pernyataan tersebut, tampak jelas bahwa urgensi penguatan nilai-nilai kebangsaan sangat diperlukan. Budaya pop, yang semakin membanjiri ruang digital dan sosial masyarakat Indonesia, berpotensi menjadi kekuatan lunak yang dapat mempengaruhi orientasi budaya dan identitas nasional.

Fenomena seperti pengibaran bendera fiksi pada momen kemerdekaan seharusnya menjadi pengingat bahwa generasi muda membutuhkan pendekatan baru dalam memahami nasionalisme.

Simbol negara seperti bendera Merah Putih tidak boleh kalah pamor dari tokoh-tokoh fiksi. Penguatan identitas nasional perlu dikemas dengan bahasa yang lebih relevan, agar mampu menyentuh hati dan nalar generasi digital.

Pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam membangun literasi kebangsaan. Edukasi sejarah perjuangan bangsa harus dikembangkan secara kreatif agar mampu bersaing dengan narasi global. Budaya lokal perlu diintegrasikan dalam media sosial, musik, film, dan karya kreatif lainnya agar tetap eksis di tengah arus budaya asing yang masif.

Generasi muda juga perlu menyadari bahwa mencintai budaya populer tidak harus mengorbankan nilai-nilai nasional. Bangga terhadap produk lokal, memahami sejarah bangsa, dan aktif menjaga simbol negara merupakan wujud kecintaan terhadap Indonesia. Nasionalisme modern bukan berarti menolak perubahan, tetapi mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar identitas.

Mengkritik pemerintah tentu sah dalam negara demokratis. Namun, ekspresi kritik tersebut harus diarahkan secara tepat agar tidak menjadi blunder yang merugikan semangat kebangsaan. Ketika ruang ekspresi diisi dengan literasi dan semangat membangun, maka budaya pop dapat bersinergi dengan nasionalisme, bukan menggesernya.

Dengan semangat itulah, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momen kemerdekaan sebagai refleksi kolektif. Budaya pop memang tak dapat dihindari, tetapi jangan sampai narasi global tersebut mengaburkan nilai luhur yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu bangsa. Simbol kebangsaan harus tetap berdiri kokoh di tengah gempuran zaman. (*)

)* Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya

[edRW]

JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan keyakinannya bahwa kecintaan seluruh masyarakat Indonesia terhadap bendera Merah Putih sama sekali tidak akan tergantikan oleh simbol atau budaya populer dalam bentuk apa pun.

Hal itu ia sampaikan tatkala menanggapi adanya fenomena pengibaran bendera Jolly Roger milik kru bajak laut Topi Jerami dari anime One Piece yang belakangan tengah ramai muncul menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

“Saya kira kecintaan rakyat Indonesia kepada Merah Putih tidak akan tertukar dengan apa pun. Saya meyakini itu,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ia menilai bahwa pengibaran bendera dari budaya populer tersebut sebagai bentuk kreativitas yang tidak perlu dipersoalkan secara berlebihan, selama seluruhnya tetap senantiasa menjunjung tingi nilai nasionalisme.

“Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah Merah Putih, semangatnya Merah Putih,” katanya.

“Bentuknya adalah syukur kepada Allah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Republik Indonesia sudah berumur 80 tahun dan harapannya negeri ini akan terus abadi dan bersama-sama membentuk masyarakat adil, makmur, sejahtera,” tambahnya.

Muzani menekankan bahwa momen peringatan kemerdekaan seharusnya juga harus menjadi bahan refleksi untuk mengenang bagaimana perjuangan para pendiri bangsa terdahulu dalam melawan dan mengusir penjajah sehingga Indonesia bisa meraih kemerdekaannya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mengibarkan bendera Merah Putih sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri bangsa terdahulu.

“Karena itu, sebagai bentuk kesyukuran, kami berharap seluruh rakyat Indonesia merenungi apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa dengan cara mengibarkan bendera Merah Putih,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mempersoalkan keberadaan bendera Jolly Roger yang dikibarkan oleh sebagian warga tersebut.

“Benderanya itu enggak ada masalah,” ujar Dasco.

Ia menilai bahwa pengibaran tersebut merupakan salah satu bagian dari kreativitas masyarakat, selama tidak disalahgunakan untuk memecah belah bangsa, maka tentu tidak menjadi masalah.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya menjaga kesakralan peringatan HUT RI.

“Kami berharap di bulan Agustus ini, janganlah ternodai dengan hal-hal yang (tidak) sakral,” ucapnya.

Meski menghormati kebebasan berekspresi, Prasetyo menolak jika kreativitas digunakan untuk mengganggu makna kemerdekaan. (*)

[edRW]

JAKARTA – Mari bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dengan menggunakan Bendera Merah Putih, dan bukan justru sekadar menggunakan simbol hiburan saja seperti bendera One Piece.

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, publik terus ramai memperbincangkan adanya fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece.

Aksi tersebut dinilai oleh sebagian pihak sebagai bentuk ekspresi secara kreatif saja, namun sejumlah tokoh nasional mengingatkan mengenai betapa pentingnya untuk terus mengutamakan penggunaan simbol negara, yakni Bendera Merah Putih.

Sangat penting untuk menjunjung simbol negara tersebut, utamanya pada saat momentum sakral perayaan HUT RI ke-80 seperti sekarang ini.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menilai bahwa adanya fenomena pengibaran bendera One Piece tersebut sebagai salah satu bentuk aspirasi sosial yang tidak bisa diabaikan dari masyarakat.

“Yang mereka lakukan itu bukan pemberontakan. Mereka hanya ingin didengar,” katanya.

“Sama seperti di One Piece, banyak karakter memberontak bukan karena benci, tapi karena kecewa dan ingin perubahan,” ujar Noel dalam keterangan tertulis

Ia kemudian menggarisbawahi bahwa Merah Putih sejatinya adalah simbol yang sakral dan tidak boleh digantikan oleh apapun.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa negara juga perlu hadir secara langsung untuk lebih mendengar dan merangkul masyarakat, bukan hanya sekadar menegur saja.

“Kalau anak-anak muda merasa nilai-nilai itu tidak ada dalam kehidupan nyata, itu artinya kita harus evaluasi cara kita hadir,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menanggapi fenomena pengibaran bendera One Piece tersebut dengan pendekatan yang lebih lunak.

“Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah Merah Putih, semangatnya Merah Putih,” ucap Muzani di Jakarta, Minggu (3/8).

Ia tetap yakin bahwa seluruh generasi muda bangsa sejatinya tetap menyimpan semangat nasionalisme mereka di tengah arus budaya global.

Senada, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyerukan agar masyarakat menghindari simbol-simbol hiburan yang berpotensi disalahartikan.

“Kita harus fokuskan ke peringatan kemerdekaan. Jangan sampai ada salah persepsi,” kata Fadli di Depok.

Peringatan kemerdekaan semestinya menjadi momentum menegaskan identitas kebangsaan.

Merah Putih bukan sekadar bendera, melainkan lambang keberanian, kesucian, dan sejarah panjang perjuangan bangsa.

Mengibarkannya berarti merawat semangat persatuan, bukan menggantinya dengan simbol fiksi. (*)

Oleh: Fitra Rizal )*

Sekolah rakyat merupakan program pemerintah dalam mewujudkan akses pendidikan yang berkualitas khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program sekolah rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Selain itu, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 mengenai Pengentasan Kemiskinan Ekstrem menjadikan Sekolah Rakyat sebagai bagian instrumen terintegrasi untuk memutus siklus kemiskinan di Indonesia.

Dalam konteks pemerataan pendidikan, Sekolah Rakyat memainkan peran strategis. Ketika sekolah formal belum menjangkau daerah-daerah terpencil, atau ketika anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak dapat melanjutkan sekolah karena biaya, Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan harapan. Tidak ada uang pangkal, seragam, atau iuran bulanan yang memberatkan. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk belajar dan semangat untuk tumbuh bersama. Dengan prinsip inklusif ini, Sekolah Rakyat berhasil menciptakan ruang aman bagi semua, tanpa diskriminasi.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pihaknya mendukung penuh terhadap sekolah rakyat. Program ini juga pelengkap strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu..

Lebih dari sekadar ruang alternatif, Sekolah Rakyat sejatinya adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang menghargai nilai-nilai kebersamaan, kesederhanaan, dan kepedulian akan memiliki karakter kuat yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh secara moral. Mereka tumbuh menjadi individu yang peka terhadap masalah sosial dan memiliki semangat untuk berkontribusi pada perubahan positif di lingkungannya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Sekolah Rakyat adalah upaya negara untuk menyalakan harapan keluarga kurang mampu melalui pendidikan gratis model asrama. Program ini diharapkan memberi dampak ekonomi lokal melalui multipliers effect dimulai dari tenaga pendidik hingga pengelola asrama dan penyedia layanan lainnya.

Tenaga pendidik atau guru dalam sekolah rakyat dilakukan perekrutan oleh Kemendikdasmen yang telah merekrut jumlah besar tenaga pendidik, termasuk prioritas bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada tahap awal, sebanyak 60.000 guru akan disiapkan untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Dalam sekolah rakyat ini guru tidak sekadar hanya mengajar, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan penggerak sosial untuk meningkatkan kesadaran pendidikan di komunitas. Pemerintah pun menjamin kesejahteraan mereka agar program berkelanjutan dan berkualitas.

Jangkauan dan distribusi wilayah sekolah rakyat pun merata, saat ini lokasi sekolah rakyat tersebar merata di berbagai provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Kalimantan, dan Papua. Dalam mendukung kebijakan ini pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas 5–10 hektare per sekolah untuk pembangunan sekolah rakyat. Dalam pembiayaan dan alokasi anggaran setiap sekolah diperkirakan menelan biaya pembangunan sekitar Rp 100 miliar. Dimana pemerintah telah mengalokasikan dana melalui APBN 2025, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta mitra strategis untuk memastikan pembangunan dan operasional berjalan lancar. Pendekatan fleksibel ini merupakan adaptasi cepat, entah melalui revitalisasi aset eksisting atau pembangunan baru tergantung kesiapan lapangan.

Manfaat sosial serta pendidikan akan dirasakan oleh para siswa yakni mencakup biaya sekolah, seragam, alat tulis, dan kebutuhan harian, sehingga anak tidak terkendala biaya sejak awal bergabung di sekolah rakyat. Selain itu, pendidikan berasrama dapat memberikan lingkungan belajar yang intensif tanpa gangguan, memberi kesempatan bagi siswa dari daerah terpencil atau masyarakat yang sangat kurang fasilitas untuk belajar secara optimal dan setara, serta dengan adanya kurikulum yang memiliki muatan keterampilan hidup, peserta didik diharapkan bisa menjadi tenaga produktif dan mandiri setelah lulus sehingga mampu mengangkat peluang keluar dari lingkaran kemiskinan keluarga.

Pemerataan akses Pendidikan dalam sekolah rakyat juga memastikan anak dari keluarga miskin ekstrem tetap mendapatkan pendidikan layak dan gratis, tidak lagi menjadi korban keterbatasan ekonomi. Penguatan karakter serta kemampuan hidup di ajarkan dalam sekolah rakyat dengan dikombinasikannya kurikulum akademik dan pembinaan kepemimpinan serta keterampilan hidup menjadikan lulusan lebih siap menghadapi dunia nyata.

Selain itu adanya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui Kolaborasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, serta masyarakat memberi dasar kuat untuk cakupan program yang luas dan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memutus siklus kemiskinan yakni dengan pendidikan berkualitas, pemerintah memberikan pijakan konkret agar anak-anak keluarga ekonomi lemah bisa meraih kesempatan lebih baik di masa depan.

Program sekolah rakyat bukan hanya inisiatif pendidikan, melainkan strategi integratif pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan dan membangun generasi berkualitas berdaya saing tinggi. Dukungan saya penuh bagi program ini sebagai bagian nyata dari kehadiran negara untuk anak-anak rakyat yang paling membutuhkan. Dengan pelaksanaan yang transparan, inklusif, dan berbasis sinergi multi-stakeholder, Sekolah Rakyat akan menjadi warisan kebijakan strategis yang mampu mengangkat harkat hidup bangsa Indonesia secara merata.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Erlangga Syahid Walidayn *)

Pemerintah berkomitmen dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas melalui pengembangan Sekolah Rakyat. Kehadiran Sekolah Rakyat bukan hanya menjadi pelengkap sistem pendidikan nasional, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke akar rumput, memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal dalam akses pendidikan.

Program Sekolah Rakyat digagas oleh pemerintah melalui sinergi antara kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Sekolah ini mengusung prinsip inklusivitas, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal, dengan pendekatan pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, serta menggunakan tenaga pengajar dari komunitas yang telah mendapatkan pelatihan khusus dari pemerintah.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan solusi adaptif dalam merespons tantangan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerintah menghadirkan solusi pendidikan alternatif yang tetap mengedepankan kualitas. Sekolah Rakyat menjadi wadah yang dirancang untuk membangkitkan motivasi belajar, meningkatkan kemampuan literasi, serta menanamkan keterampilan hidup yang relevan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.

Dengan metode pembelajaran yang lebih kontekstual, Sekolah Rakyat mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal, baik dari sisi budaya, sosial, maupun kondisi geografis. Hal ini menjadikannya sangat efektif dalam menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Lebih dari sekadar tempat belajar, Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang pembinaan karakter, pemberdayaan komunitas, dan pembuka harapan baru bagi generasi muda desa dan daerah terpencil.

Kehadiran Sekolah Rakyat juga tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mencetak generasi emas Indonesia 2045. Pendidikan adalah landasan utama untuk membangun masyarakat yang produktif, inovatif, dan memiliki daya saing global. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong agar inisiatif seperti ini diperluas cakupannya, termasuk dengan memberikan dukungan anggaran, modul pembelajaran, pelatihan tutor, serta sarana prasarana sederhana namun fungsional yang menunjang proses belajar-mengajar.

Salah satu contoh keberhasilan program ini dapat dilihat di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, di mana Sekolah Rakyat telah berjalan secara aktif selama dua tahun terakhir. Dengan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat, sekolah ini berhasil menampung lebih dari 120 anak usia sekolah yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan formal. Mereka kini mendapatkan pembelajaran dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta materi kewarganegaraan dan kecakapan hidup.

Bupati Wakatobi, Haliana mengatakan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat telah menjadi solusi konkret untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah kepulauan. Anak-anak yang sebelumnya belum memiliki kemampuan membaca kini telah mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat, ditambah dengan dukungan konkret dari pemerintah, mampu membawa pendidikan menjangkau hingga ke pelosok negeri dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN‑RB), Rini Widyantini, menegaskan dukungannya penuh terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya kolektif membangun pendidikan inklusif dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang memberi peran strategis kepada KemenPAN‑RB untuk menyiapkan formasi jabatan guru dan tenaga kependidikan serta memperkuat struktur kelembagaan di level operasional sekolah rakyat

Pihaknya menyatakan bahwa KemenPAN‑RB bertanggung jawab atas pemenuhan guru dan tenaga pendidikan melalui sejumlah skema, termasuk redistribusi ASN dan skema seleksi khusus berdasarkan prinsip meritokrasi. Pihaknya memastikan bahwa KemenPAN‑RB memobilisasi ASN untuk memenuhi kebutuhan ini tanpa mengganggu distribusi guru di sekolah yang sudah ada. Hal ini membuktikan bahwa tanggung jawab program tidak hanya dilimpahkan kepada satu kementrian saja, melainkan banyak pihak juga terlibat sehingga membuat sinergi yang aktif terhadap kemajuan bangsa.

Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa pemerataan pendidikan bukan sekadar wacana, melainkan komitmen yang diwujudkan secara konkret oleh pemerintah. Dengan menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani pendidikan formal secara optimal, Sekolah Rakyat membuka jalan bagi lahirnya generasi muda yang cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Program ini tidak hanya menciptakan akses pendidikan yang lebih luas, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi pembangunan manusia Indonesia yang unggul dari desa hingga kota.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Sekolah Rakyat juga membantu mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah-daerah marginal. Dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan biaya yang sangat minim bahkan gratis Sekolah Rakyat membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap memperoleh pendidikan

Dengan semangat gotong royong dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Sekolah Rakyat akan terus menjadi pilar penting dalam membentuk SDM unggul di Indonesia. Pemerintah menunjukkan bahwa membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung megah, tetapi juga tentang menjangkau hati dan potensi anak-anak bangsa, di mana pun mereka berada. Karena pendidikan yang merata dan berkualitas adalah fondasi utama menuju Indonesia Maju.

*) Penulis Merupakan Pemerhati Bidang Pendidikan

[edRW]

LEBAK — Sebanyak 8.000 siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia menjalani program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan kondisi kesehatan peserta didik di sekolah berasrama. Program ini juga dilakukan di Kabupaten Lebak, Banten, dan akan terus diperluas ke daerah lainnya.

Menteri Sosial Saefullah Yusuf mengatakan, pemeriksaan kesehatan ini bersifat wajib bagi seluruh siswa Sekolah Rakyat yang sebagian besar menerapkan sistem boarding school. Langkah ini diambil untuk menjamin lingkungan belajar yang sehat dan aman.

“Semua siswa Sekolah Rakyat itu harus menjalani cek kesehatan karena sistem sekolah berasrama,” kata Saefullah Yusuf.

Ia menjelaskan, kewajiban pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu ketentuan penting yang perlu diketahui oleh siswa dan orangtua.

“Sekolah Rakyat itu, ada beberapa yang harus diketahui oleh siswa maupun orangtua, yakni pertama wajib melakukan cek kesehatan,” ujar Saefullah.

Program CKG merupakan hasil kolaborasi antarkementerian, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdig), yang berperan dalam pengelolaan data dan sistem komunikasi program tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pihaknya telah menyiapkan infrastruktur digital yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan program ini, terutama dalam hal pengumpulan dan pengelolaan data siswa secara nasional.

“Kementerian Komunikasi dan Digital hadir karena tentu program pemerintah perlu disampaikan dan dikomunikasikan dengan baik, dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban publik,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, selain komunikasi publik, pihaknya juga menyiapkan jaringan konektivitas digital untuk mempercepat pemrosesan data kesehatan para siswa.

“Nanti ketika ini dilakukan secara masif, data-datanya akan luar biasa banyak. Maka penting untuk dilakukan sistem pendataan dengan baik dan terkoneksi secara nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa setiap siswa akan menerima kartu kecil berisi informasi hasil pemeriksaan kesehatan. Kartu tersebut akan menjadi dasar tindak lanjut oleh pihak Puskesmas setempat jika ditemukan indikasi masalah kesehatan.

“Nantinya, hasil kesehatan per anak akan diserahkan ke Puskesmas. Kalau ada yang perlu ditindaklanjuti, akan ditindaklanjuti di Puskesmas,” kata Mu’ti.

Ia menambahkan, dalam beberapa kasus, Puskesmas dan sekolah akan bekerja sama melakukan tindak lanjut secara kolektif, terutama jika ditemukan masalah yang bersifat kelompok, seperti tingkat kebugaran yang rendah.

“Nanti Puskesmas dengan sekolah akan melakukan tindak lanjut yang sifatnya kelompok. Jadi misalnya yang kebugarannya kurang, akan ada intervensi secara bersama,” ujarnya.

Pemerintah berharap, melalui program CKG ini, kesehatan peserta didik dapat terpantau secara menyeluruh, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang sehat dan inklusif. Sekolah Rakyat, yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, menjadi prioritas dalam kebijakan perlindungan sosial dan penguatan sumber daya manusia nasional.

Dengan pelaksanaan program ini, pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dari sisi akademik, tetapi juga memastikan kesiapan fisik dan mental siswa sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan manusia. Ke depan, program serupa direncanakan terus diperluas dan diperkuat, termasuk dengan integrasi layanan gizi, kesehatan mental, serta pemantauan berkala, sehingga Sekolah Rakyat benar-benar menjadi model pendidikan berasrama yang holistik dan berkelanjutan.-

[edRW]

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan Program Sekolah Rakyat sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Program ini merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum terfasilitasi secara optimal dalam pembangunan, khususnya di sektor pendidikan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum tersentuh oleh sistem pendidikan formal. Ia menyatakan, program ini menjadi langkah konkret pemerintahan saat ini dalam menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan.

“Program Presiden Prabowo melalui Sekolah Rakyat ini ingin menjangkau yang belum terjangkau. Banyak saudara-saudara kita yang belum tersentuh dalam proses pembangunan, termasuk di bidang pendidikan,” ujar Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.

Berbeda dari sekolah umum, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran terbuka. Program ini dirancang berdasarkan Data Tunggal Ekonomi Nasional untuk memastikan hanya masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang mendapatkan manfaatnya. Pendekatan berbasis data ini diyakini lebih tepat sasaran dalam upaya mengurangi ketimpangan akses pendidikan.

Dukungan terhadap program ini datang dari berbagai kepala daerah. Gubernur Banten, Andra Soni, menilai keberadaan Sekolah Rakyat sebagai langkah besar dalam perjuangan menghadirkan pendidikan bagi semua kalangan. Ia menyebut bahwa masih banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayahnya yang menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan formal.

“Sekolah Rakyat ini adalah langkah besar menjawab tantangan akses pendidikan, khususnya bagi saudara-saudara kita yang selama ini belum terjangkau,” ujar Andra Soni.

Menurutnya, pendidikan seharusnya tidak menjadi hak istimewa bagi yang mampu saja, melainkan menjadi jembatan keadilan sosial yang bisa diakses setiap anak bangsa, tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, turut menyatakan apresiasinya terhadap kehadiran program ini. Ia menilai Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi strategis dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, sekaligus mencegah meningkatnya angka anak putus sekolah.

“Harapannya kalau Sekolah Rakyat dibangun, benar-benar bisa memberikan peluang kepada masyarakat, mudah-mudahan bisa meringankan beban masyarakat dan tidak ada yang putus sekolah lagi,” ungkapnya.

Dengan konsep pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pendidikan nasional. Program ini juga membuka ruang kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkeadilan.

[edRW]

Oleh: Wiratama Ardianto )*

Stabilitas harga pangan, khususnya beras, menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika pasokan dan permintaan yang fluktuatif, pemerintah bersiap meluncurkan operasi pasar besar-besaran guna menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan beras yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah strategis ini digagas sebagai respons cepat terhadap potensi kenaikan harga yang disebabkan oleh ketidakseimbangan produksi dan konsumsi, terutama menjelang akhir tahun.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah telah siap menggelar operasi pasar skala nasional. Pernyataan ini disampaikan seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dalam rapat tersebut, Presiden menyoroti berbagai aspek penting terkait produksi beras nasional, mulai dari ketersediaan pupuk dan benih, perbaikan sistem irigasi, hingga efisiensi distribusi hasil panen. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh rantai pasok pangan berjalan lancar dan mendukung kestabilan harga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional hingga Juli 2025 mengalami peningkatan sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi modal penting dalam menjaga suplai beras domestik. Saat ini, stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton, yang disebut sebagai angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah menyiapkan total 1,5 juta ton beras yang terdiri dari 1,3 juta ton untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta 365 ribu ton untuk bantuan sosial.

Langkah konkret lainnya yang disiapkan pemerintah adalah distribusi beras melalui Gerakan Pangan Murah SPHP di lebih dari 5.000 titik di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat membeli beras dengan kualitas baik seharga Rp12.500 per kilogram, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk wilayah Jawa. Harga yang terjangkau ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global serta menahan laju inflasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, turut menegaskan urgensi percepatan operasi pasar ini. Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia tengah memasuki masa panen gadu, yang secara historis menghasilkan volume produksi lebih rendah dibandingkan panen raya pada bulan Maret hingga Mei. Hal ini menyebabkan kebutuhan beras menjadi lebih tinggi dibandingkan pasokannya, yang berpotensi mendorong harga naik dan memicu inflasi.

Sebagai bentuk intervensi, Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog untuk segera mengguyur pasar dengan beras SPHP. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi yang ketat guna mencegah praktik penyalahgunaan seperti pengoplosan beras. Penyaluran beras SPHP harus dilakukan secara transparan dan konsisten dalam bentuk aslinya, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat bawah yang menjadi sasaran utama program ini.

Perum Bulog, sebagai pelaksana teknis distribusi beras SPHP, telah menyatakan komitmennya untuk memastikan program ini berjalan optimal. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan berbagai mitra strategis, termasuk PT Pos Indonesia, PT Pupuk Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara III, serta didukung instansi pemerintah lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan mempercepat proses distribusi hingga ke pelosok daerah, termasuk kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Tidak hanya berfokus pada langkah jangka pendek, pemerintah juga telah menyiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian menyebutkan bahwa program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian akan terus diperluas. Ini mencakup upaya modernisasi pertanian, pencetakan sawah baru di wilayah seperti Merauke, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan, serta revitalisasi sistem irigasi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mengantisipasi gangguan rantai pasok global.

Dengan sinergi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang ini, pemerintah meyakini bahwa ketahanan pangan Indonesia dalam posisi aman. Menteri Pertanian optimistis bahwa stok beras nasional hingga akhir tahun akan tetap terjaga di angka minimal 2,5 hingga 3 juta ton, memastikan ketersediaan pangan pokok bagi seluruh rakyat.

Kebijakan operasi pasar beras bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, langkah-langkah proaktif seperti ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan pangan.

Keberhasilan program ini tentu membutuhkan partisipasi aktif semua pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat sebagai konsumen. Pengawasan, distribusi yang tepat sasaran, dan edukasi publik menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan operasi pasar. Masyarakat juga diharapkan bijak dalam membeli dan mengonsumsi beras agar stabilitas harga tetap terjaga.

Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, Indonesia dapat mengatasi tekanan harga pangan dan menjaga kesejahteraan rakyat. Operasi pasar besar-besaran ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa beras, sebagai kebutuhan pokok, tetap tersedia dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan menuju masa depan yang lebih mandiri dan berdaulat.

)* penullis merupakan pengamat kebijakan pangan nasional

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, pemerintah kembali menunjukkan komitmennya melalui pelaksanaan operasi pasar besar-besaran di berbagai daerah. Kebijakan ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons gejolak harga kebutuhan pokok, terutama di tengah fluktuasi pasar global dan dinamika pasokan domestik.

Langkah pemerintah ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap lonjakan harga, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka menengah dan panjang untuk mengendalikan inflasi pangan serta menjamin keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Operasi pasar menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara suplai dan permintaan, sekaligus mencegah praktik spekulasi dan penimbunan yang merugikan rakyat.

Tujuan utama dari pelaksanaan operasi pasar besar-besaran ini adalah untuk menstabilkan harga pangan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok, terutama menjelang momen tertentu seperti tahun ajaran baru, masa panen yang tertunda, atau menjelang hari besar keagamaan.

Dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus mengorbankan pos pengeluaran lain yang juga penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, operasi pasar juga mendorong daya beli masyarakat, sehingga konsumsi rumah tangga tetap terjaga sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Dampak lainnya adalah tertekannya praktik spekulasi dan penimbunan barang yang kerap menjadi penyebab utama kelangkaan dan lonjakan harga. Ketika pemerintah mampu memasok barang dalam jumlah besar dan mendistribusikannya secara merata, maka ruang gerak spekulan otomatis menyempit.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan menggelar operasi pasar secara besar-besaran guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di tengah masyarakat.

Amran menjelaskan bahwa berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional hingga Juli 2025 meningkat sebesar 14 persen. Selain itu, ketersediaan beras nasional saat ini tercatat mencapai 4,2 juta ton.

Pemerintah telah menyiapkan cadangan beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton serta beras bantuan sosial (bansos) sebanyak 365 ribu ton. Total keseluruhan beras yang telah disiapkan pemerintah berjumlah 1,5 juta ton.

Untuk jangka panjang, pemerintah akan memperkuat program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian sebagai solusi permanen. Langkah ini mencakup perbaikan jaringan irigasi dan pencetakan lahan sawah baru di beberapa wilayah seperti Merauke, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

Amran juga menegaskan bahwa ketahanan pangan Indonesia saat ini berada dalam kondisi aman. Pihaknya optimistis cadangan beras nasional pada akhir tahun nanti bisa mencapai antara 2,5 hingga 3 juta ton.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan mengatakan Bulog melakukan operasi pasar karena terdapat beberapa daerah yang mengalami kenaikan harga. Sebelumnya, Perum Bulog meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serentak di 5.000 titik seluruh Indonesia. Gerakan ini hadir untuk menekan gejolak harga di sejumlah daerah.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal mengatakan bahwa program SPHP merupakan instrumen penting pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan. Bulog berkomitmen untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusinya secara merata. GPM SPHP diluncurkan secara serentak di lebih dari 5.000 titik di seluruh Indonesia, dengan menyediakan beras SPHP berkualitas dan terjangkau.

Sebagai upaya memperluas jangkauan distribusi, Perum Bulog menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia, PT Pupuk Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara III, serta instansi pemerintah lainnya. Kolaborasi ini bertujuan memastikan beras SPHP dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri.

Lebih lanjut Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa prosedur distribusi yang ketat demi ketepatan sasaran. Upaya tersebut dilakukan dengan memperketat saluran distribusi SPHP melalui beberapa jalur distribusi utama, yakni pengecer pasar, Koperasi Desa Merah Putih, Kios Pangan binaan Pemda, dan kegiatan GPM oleh instansi pemerintah. Setiap pengecer wajib membuat surat pernyataan tidak menyelewengkan beras SPHP, yang hanya boleh dijual maksimal dua pack (10 kg) per konsumen dengan harga per pack (5 kg) sebesar Rp 62.500.

Keberhasilan operasi pasar tidak lepas dari koordinasi lintas kementerian dan kerja sama erat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan umum dan memastikan ketersediaan stok nasional, sementara pemerintah daerah berperan dalam distribusi dan pemetaan kebutuhan masyarakat setempat.

Operasi pasar menjadi bagian dari sistem pengendalian harga terpadu yang fleksibel namun terukur. Pemerintah dapat dengan cepat merespons gejolak harga tanpa harus mengintervensi secara berlebihan yang dapat mendistorsi mekanisme pasar. Pelaksanaan operasi pasar besar-besaran membuktikan bahwa pemerintah hadir dan tanggap terhadap dinamika pasar yang memengaruhi kesejahteraan rakyat. Ini adalah bentuk perlindungan nyata terhadap hak masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar dengan harga yang wajar.

Di tengah ketidakpastian global dan tantangan pangan ke depan, kebijakan seperti ini tidak hanya menjadi solusi taktis, tetapi juga menegaskan bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi gejolak ekonomi yang berdampak pada rakyat kecil. Operasi pasar adalah salah satu wujud kehadiran negara dalam ekonomi, untuk menjamin keadilan, kestabilan, dan kesejahteraan bersama. Ini adalah kebijakan yang ditawarkan untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat ditengah kondisi ekonomi global yang belum stabil.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat menjaga stabilitas stok dan harga beras nasional dengan menggencarkan operasi pasar secara besar-besaran. Hal ini dilakukan sebagai respons atas kenaikan harga beras yang terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

“Stok kita banyak sehingga kita melakukan operasi pasar besar-besaran,” kata Amran seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Amran menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), stok beras hingga Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton. Stok tersebut memungkinkan dilakukannya intervensi langsung melalui program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan sosial.

“Akhir tahun nanti stok kita minimal 2,5 atau 3 juta ton. Dan, ini cukup tinggi, (sehingga) ketahanan pangan kita aman,” ujarnya.

Sebanyak 1,3 juta ton beras akan disalurkan melalui program SPHP dan 365 ton lainnya melalui program bantuan sosial. Amran memastikan, seluruh stok akan terserap secara optimal ke masyarakat agar daya beli tetap terjaga dan harga tidak melonjak lebih jauh.

“Kita tidak hanya menjaga pasokan, tapi juga menjaga harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat luas,” katanya.

Langkah penambahan stok juga dilakukan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian di sejumlah wilayah strategis seperti Merauke, Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

“Kita cetak sawah baru dan perbaiki irigasi agar produktivitas meningkat. Ini strategi jangka panjang kita untuk menjaga ketersediaan beras nasional,” ujar Amran.

Selain menjaga ketersediaan dan harga, pemerintah juga memperkuat pengawasan distribusi beras guna mencegah penyimpangan dan manipulasi kualitas.

Upaya menindak peredaran beras oplosan yang dikemas seolah-olah sebagai beras medium bahkan premium juga terus dilakukan. Dalam aturan pemerintah, beras premium hanya boleh mengandung 15 persen beras patah, sementara beras medium hingga 25 persen.

“Dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek, ada 212 merek yang tidak sesuai standar yang ditentukan pemerintah. Broken-nya ada yang 30 persen, 35 persen, 40 persen, bahkan ada yang sampai 50 persen,” ungkap Amran.

Temuan di lapangan menunjukkan banyak produk yang jauh melebihi batas tersebut namun dijual dengan harga premium. Kementerian Pertanian pun telah melaporkan temuan ini kepada aparat penegak hukum yang kemudian ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

“Penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan. Pemeriksaan ulang dari Polri dan Kejaksaan Agung menunjukkan hasil yang sama,” pungkasnya.

[w.R]

[edRW]