Penulis: admin bandungpedia

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional. Melalui pelaksanaan operasi pasar secara besar-besaran, upaya ini tidak hanya ditujukan untuk menurunkan harga beras di pasaran, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa produksi beras nasional mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Juli 2025 produksi beras nasional meningkat sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan, stok beras nasional saat ini tercatat mencapai 4,2 juta ton.

“Insya Allah produksi kita cukup baik tahun ini. Dengan stok yang melimpah, kami akan menggelar operasi pasar besar-besaran,” ujar Mentan Amran.

Lebih jauh, Amran menjelaskan bahwa untuk jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan strategi permanen guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Strategi tersebut meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, termasuk perbaikan infrastruktur irigasi serta pencetakan sawah baru di beberapa wilayah potensial seperti Merauke, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, bahwasannya pangan kita posisi sangat aman, karena stok kita tertinggi selama ini,” tegas Amran. Ia juga optimistis bahwa stok beras nasional di akhir tahun dapat tetap terjaga pada kisaran 2,5 hingga 3 juta ton.

Namun demikian, di lapangan, pelaksanaan operasi pasar masih menemui tantangan. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir Balaw, menyoroti belum optimalnya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai penyebab utama belum turunnya harga beras meskipun operasi pasar sudah berjalan selama dua pekan terakhir.

“Pantas saja harga beras tak kunjung turun setelah selama dua pekan operasi pasar beras SPHP digulirkan. Saya minta Bulog segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk semakin memasifkan operasi pasar besar,” tegas Tomsi.

Ia mengungkapkan bahwa dari rencana penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP sepanjang Juli hingga Desember 2025, realisasi penyalurannya pada periode 14-29 Juli 2025 baru mencapai 4.496,32 ton, atau sekitar 0,34 persen dari stok yang tersedia. Hal ini tentu menjadi evaluasi penting bagi pemerintah untuk meningkatkan sinergi antarlembaga dan mempercepat distribusi ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Aceh turut ambil bagian dalam program ini. Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat, Pemprov Aceh menggelar operasi pasar komoditi beras premium di Pasar Bina Usaha Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat, Khairuzzadi, menjelaskan bahwa sebanyak 9.800 kilogram beras premium disediakan untuk masyarakat dalam operasi pasar tersebut.

“Tujuan dari kegiatan operasi pasar komoditi beras premium di Kabupaten Aceh Barat ini salah satunya adalah sebagai langkah pengendalian inflasi di daerah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa tingginya minat masyarakat untuk membeli beras yang disediakan dalam kegiatan tersebut membuat stok beras cepat habis.

“Karena jumlah yang terbatas dan minat masyarakat tinggi sehingga mungkin tidak terpenuhi secara keseluruhan, ini menjadi evaluasi bagi kita,” kata Khairuzzadi.

Menanggapi hal tersebut, pihaknya berencana akan menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Aceh mengenai kebutuhan tambahan pasokan untuk operasi pasar di masa mendatang.

“Mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik lagi dan jumlah beras yang disediakan dalam kegiatan operasi pasar bisa ditambah lagi dari sebelumnya,” pungkasnya.

Langkah konkret yang dilakukan pemerintah pusat hingga daerah ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan beras nasional. Di satu sisi, petani tetap mendapat insentif dari hasil produksi yang meningkat. Di sisi lain, masyarakat konsumen terbantu dengan harga beras yang lebih terkendali.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan koordinasi yang terus diperkuat, operasi pasar diyakini akan menjadi instrumen efektif dalam menjaga kestabilan harga pangan, melindungi petani, serta memastikan ketersediaan beras yang merata di seluruh pelosok negeri.-

[edRW]

Oleh : Airin Sakinah Maulidiyah )*

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau dikenal sebagai Danantara, telah menjadi pusat perhatian sejak resmi berdiri pada 24 Februari 2025. Kehadirannya membawa angin segar dalam pengelolaan investasi strategis negara, terbukti dari berbagai pencapaian luar biasa dalam waktu singkat. Salah satu capaian utamanya adalah keberhasilan memperoleh komitmen pembiayaan senilai US$ 10 miliar (sekitar Rp163,12 triliun) dari 12 lembaga keuangan internasional tanpa jaminan aset, yang menjadi indikator kuat meningkatnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, anggota dewan Kawendra Lukistian memberikan apresiasi terhadap langkah proaktif Danantara bersama Kementerian BUMN. Ia menyebut capaian ini sebagai sinyal positif terhadap penguatan posisi ekonomi Indonesia di mata global. Selain dukungan dari sektor perbankan asing, Danantara juga mencatat tambahan pendanaan sebesar US$ 7 miliar dari berbagai lembaga investasi milik negara lain. Tidak kalah penting, keberhasilan ini turut diperkuat oleh peran Presiden Prabowo Subianto dalam membangun jejaring diplomasi ekonomi di tingkat internasional.

Tidak hanya fokus pada pendanaan, Danantara juga menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah perusahaan global. Salah satu yang menonjol adalah kolaborasi dengan perusahaan tambang asal Prancis, Eramet, yang bertujuan memperkuat sektor hilirisasi mineral nasional. CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa Prancis saat ini merupakan salah satu investor terbesar dari Uni Eropa di Indonesia. Dengan adanya kesepakatan perdagangan komprehensif IEU-CEPA, peluang kerja sama antara kedua negara semakin terbuka lebar. Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mendorong investasi kelas dunia di sektor nikel.

Danantara juga berperan aktif dalam upaya restrukturisasi perusahaan pelat merah. Salah satu contohnya adalah restrukturisasi PT Garuda Indonesia yang memerlukan dukungan pendanaan hingga Rp20 triliun, termasuk untuk mendukung anak usahanya, Citilink, dalam pengadaan armada baru. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyelamatkan perusahaan strategis dan menjaga kesinambungan layanan transportasi udara nasional.

Di sektor energi, Danantara turut serta dalam restrukturisasi keuangan PT PLN (Persero). Dukungan ini difokuskan untuk mendanai pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), sejalan dengan komitmen Indonesia menuju target net-zero emission pada 2060. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memperkuat transisi energi hijau.

Selain itu, Danantara juga membantu menstabilkan sektor konstruksi nasional dengan memberikan dukungan kepada BUMN seperti PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya. Kedua perusahaan tersebut tengah menghadapi tekanan keuangan akibat proyek infrastruktur skala besar. Melalui pendekatan restrukturisasi keuangan dan reformasi tata kelola, Danantara memastikan proyek-proyek strategis nasional tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara.

Peran Danantara kini melampaui sekadar lembaga keuangan. Ia berfungsi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga agar perusahaan-perusahaan vital tetap beroperasi secara efisien dan berkontribusi terhadap pelayanan publik. Pendekatan berbasis data, transparansi, dan prinsip tata kelola yang baik menjadi fondasi keberhasilan Danantara dalam mendukung transformasi BUMN menuju entitas yang lebih sehat, kompetitif, dan berdampak langsung bagi rakyat. Peran ini semakin strategis mengingat tekanan global yang menuntut adaptasi cepat, inovasi, serta efisiensi tinggi.

Komitmen Danantara dalam membangun masa depan bangsa juga tercermin dari inisiatif pengembangan SDM. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menyatakan bahwa lembaganya tengah membangun sebuah perguruan tinggi baru di Indonesia dengan menggandeng sembilan universitas terkemuka dunia. Langkah ini merupakan investasi jangka panjang yang berfokus pada peningkatan kualitas manusia Indonesia, menjadikan pendidikan sebagai fondasi pembangunan ekonomi dan sosial.

Pihak Danantara turut menyampaikan bahwa universitas korporat yang dinamakan Danantara Indonesia Academy diharapkan menjadi wadah bagi talenta-talenta terbaik Indonesia untuk mendapatkan pendidikan kelas dunia tanpa harus pergi ke luar negeri. Lembaga ini dirancang untuk menjadi pusat pembelajaran unggulan yang mampu mencetak lulusan berdaya saing tinggi, setara dengan lulusan universitas ternama internasional. Dalam satu dekade ke depan, akademi ini ditargetkan mampu berdiri sejajar, bahkan menjadi mitra strategis bagi kampus-kampus global.

Keberadaan Danantara Indonesia Academy tidak hanya akan memperkuat ekosistem pendidikan nasional, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menciptakan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan ekonomi modern. Program yang ditawarkan dirancang dengan pendekatan multidisipliner, kolaboratif, serta berbasis pada kebutuhan industri masa depan.

Perjalanan Danantara sejauh ini membuktikan bahwa dengan visi yang kuat dan tata kelola yang baik, Indonesia mampu menciptakan lembaga strategis yang andal. Sebagai pengelola aset dan mitra transformasi BUMN, Danantara telah menunjukkan kapasitasnya dalam menjawab tantangan ekonomi nasional maupun global. Dengan keberhasilan restrukturisasi di berbagai sektor vital dan komitmen terhadap pengembangan SDM, Danantara telah menjelma menjadi mitra nyata dalam pembangunan Indonesia. Ke depan, peran lembaga ini akan sangat menentukan dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, serta memastikan kesejahteraan masyarakat secara merata.

)* Penulis Merupakan Pengamat Bidang Ekonomi

Oleh: Nur Meilani )*

Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund kedua Indonesia, dengan mandat mengelola aset BUMN sebesar sekitar US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14-15 ribu triliun. Danantara didukung sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi nasional melalui investasi jangka panjang di sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan, hilirisasi industri, manufaktur maju, dan ketahanan pangan.

Direktur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, menegaskan bahwa investasi ini adalah kabar baik untuk masyarakat Indonesia, dan Tim Teknis Kementerian PKP sedang membahas detail lebih lanjut mengenai skema pendanaan dari Danantara. Keberadaan Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan target ambisius hingga 8 % pertumbuhan tahunan, berkat transfer investasi ke sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, hilirisasi industri, manufaktur berteknologi tinggi, dan ketahanan pangan. Danantara dinilai memiliki potensi besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan membuka jalan menuju Indonesia yang mandiri.

Keseriusan pemerintah dalam menjalankan Danantara dapat dilihat dari sinergi antara pembiayaan strategis dengan program nyata, melalui komitmen investasi sebesar Rp 130 triliun untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, juga menyatakan Danantara siap mendukung penuh sektor perumahan rakyat. Pihaknya juga menyebut bahwa dukungan pembiayaan mencapai sekitar RP 130 triliun, dan akan melakukan koordinasi teknis dengan berbagai pihakmulai dari Bank BUMN, swasta, bahkan Bank Central Asia (BCA) untuk memperkuat Program 3 Juta Rumah.

Danantara juga membantu memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan inklusif di sektor perumahan rakyat, ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk hadir nyata dalam kehidupan rakyat dan bukan hanya slogan semata. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan bahwa Danantara diharapkan mampu menggerakkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan bahwa pembentukan Danantara sejalan dengan UU dan PP terkait pengelolaan aset negara.

Selain itu, profesionalisme dan transparansi merupakan pilar utama. Pemerintah menegaskan bahwa Danantara bisa diaudit kapan saja oleh lembaga pengawas seperti KPK, BPK, dan pihak eksternal, dengan laporan kinerja laporan terbuka secara publik. Efisiensi dan investasi jangka panjang pun dilakukan dengan dana yang dikumpulkan dari efisiensi belanja negara (Rp 308 triliun) dialihkan ke Danantara guna membiayai sekitar 20 proyek nasional skala besar, seperti PLTU, industri hilir, pusat data, dan akuakultur serta energi baru terbarukan. Strategi ini menandai transformasi fiskal dari konsumtif menjadi produktif.

Danantara juga dapat menjadi faktor pendorong dalam investasi domestik dan global diawali dengan melakukan investasi domestik senilai US$ 11–15 miliar di tahun pertama dalam kerjasama dengan investor global di sektor seperti mobil listrik, baterai, plasma darah, dan pusat data. Hal ini meningkatkan daya saing nasional dan membawa modal internasional ke Tanah Air. Selanjutnya Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa dengan keberadaan Danantara, Indonesia mampu berdiri sejajar di antara negara maju, membuktikan kemandirian bangsa dalam mengelola aset nasional secara berkelanjutan. Hal ini membuktikan bahwa Danantara adalah wujud nyata semangat “Indonesia berdikari secara ekonomi”.

Dalam pelaksanaannya pemerintah telah menetapkan berbagai mekanisme pengawasan yang serius, melibatkan lembaga eksternal, tokoh independen, dan audit berkala. CEO Danantara, Rosan Roeslani, secara publik memastikan keterlibatan KPK dan BPK bersyarat atas permintaan DPR, serta sistem akuntabilitas publik sebagai fondasi tata Kelola. Presiden Prabowo pun menyatakan bahwa pendirian Danantara sebagai bagian dari reformasi birokrasi efektif yang bersih dari korupsi. Sehingga danantara ini akan berdampak nyata bagi rakyat dan perekonomian Indonesia.

Dengan fokus investasi pada sektor strategis, Danantara mampu menghasilkan beberapa dampak nyata yakni dengan penciptaan lapangan kerja dalam proyek berskala besar seperti hilirisasi tambang, energi bersih, dan teknologi digital, lalu ketahanan pangan dan energi yakni dengan investasi ke sektor produk strategis yang menjadi kebutuhan nasional, selanjutnya pertumbuhan industri domestik, terutama manufaktur berteknologi tinggi yang mendukung nilai tambah produk lokal, serta optimalisasi aset BUMN, dengan jangka panjang meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, sehingga BBM APBN bisa dialokasikan untuk sektor sosial.

Dengan pertimbangan manfaat jangka panjang, profesionalisme, serta manajemen transparan, mengambil sikap mendukung kebijakan pemerintah dalam pembentukan Danantara adalah langkah yang rasional dan patriotik. Lembaga ini membuka peluang transformasi besar bagi perekonomian Indonesia menuju pertumbuhan inklusif dan kemandirian ekonomi sejati. Meskipun terdapat beberapa tantangan, kebijakan ini tetap sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Jika dijalankan dengan tata kelola normatif, Danantara memiliki potensi menjadi salah satu tonggak sejarah pembangunan Indonesia, menjadikan bangsa kita lebih mandiri, sejahtera, dan dihormati di pentas global. Oleh karena itu masyarakat harus yakin bahwa kebijakan Danantara pantas didukung sebagai langkah strategis nyata menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya secara ekonomi.

)*Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi membentuk holding investasi dan operasional bernama Danantara, sebagai langkah strategis mempercepat transformasi BUMN dan meningkatkan daya saing korporasi negara di tingkat global. Pembentukan ini diresmikan menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengalihan saham sejumlah BUMN ke dalam struktur holding baru tersebut.

Danantara dirancang sebagai perusahaan induk yang akan mengelola dan mengonsolidasikan portofolio investasi negara di beberapa BUMN non-klaster. Per Juli 2025, holding ini mengelola lebih dari 10 perusahaan, termasuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), serta entitas lain yang sebelumnya belum tergabung dalam klaster industri tertentu. Total nilai aset yang dikelola Danantara diperkirakan mencapai Rp1.250 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa Danantara menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekosistem BUMN yang adaptif dan bernilai tambah.

“Holding ini bukan hanya wadah konsolidasi, tetapi juga motor penggerak reformasi tata kelola dan investasi negara agar lebih efisien, transparan, dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya.

Selain memperkuat tata kelola dan efisiensi operasional, Danantara juga mengusung prinsip investasi berkelanjutan berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance), serta membuka ruang bagi kemitraan strategis global.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani menilai pembentukan Danantara sebagai langkah penting untuk menjawab kompleksitas pengelolaan BUMN.

“Selama ini banyak BUMN yang bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Dengan holding ini, pemerintah bisa lebih fokus menciptakan nilai investasi dan mendorong efisiensi. Tapi tantangannya adalah memastikan Danantara tidak hanya menjadi entitas administratif, melainkan juga mampu menghasilkan nilai ekonomi nyata,” tegasnya.

Holding Danantara juga menjadi bagian dari roadmap BUMN 2020–2034, yang bertujuan menjadikan BUMN sebagai agen pencipta nilai sekaligus lokomotif pembangunan nasional yang kompetitif secara global. Pemerintah berharap melalui integrasi ini, kontribusi BUMN terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara berkelanjutan.

Dengan terbentuknya Danantara, transformasi BUMN memasuki babak baru yang menandai pergeseran paradigma dari sekadar pengelolaan aset menuju penciptaan nilai strategis bagi negara dan masyarakat.-

[edRW]

Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara, sebagai entitas yang ditugaskan mengelola portofolio investasi negara secara profesional, menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembentukan holding perusahaan negara. Pembentukan holding investasi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Regulasi tersebut mengatur struktur baru pengelolaan kekayaan negara melalui dua entitas utama di bawah Danantara, yakni holding investasi dan holding operasional.

Berdasarkan Pasal 3A UU BUMN, kekuasaan atas kedua holding berada di tangan Menteri BUMN sebagai pemegang saham seri A Dwiwarna dan Danantara sebagai pemegang saham seri B.

Sementara Pasal 3AB menyebutkan bahwa holding investasi berbentuk perseroan terbatas dengan mandat strategis untuk mengelola investasi negara, memberdayakan aset, dan menjalankan penugasan pemerintah.

“Sudah ditunjuk, sudah eksisting (BUMN-nya). Akan kami umumkan ke publik nanti. Tahun ini, mudah,” ujar Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir.

Langkah strategis ini dinilai sebagai elemen penting dalam mendorong akselerasi investasi nasional dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara.

Pembentukan holding bukan sekadar penggabungan administratif perusahaan-perusahaan pelat merah dalam satu payung. Lebih dari itu, inisiatif ini merupakan transformasi struktural yang bertujuan mengonsolidasikan kekuatan bisnis negara agar lebih fokus, terarah, dan mampu menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Melalui holding, berbagai badan usaha milik negara (BUMN) dengan bidang usaha sejenis atau yang memiliki kesamaan tujuan strategis akan dikelompokkan dalam satu entitas, sehingga proses pengambilan keputusan dan manajemen aset menjadi lebih terintegrasi.

Danantara menilai bahwa kecepatan dalam membentuk dan menjalankan holding akan menjadi kunci dalam menciptakan daya tarik investasi yang lebih besar. Dengan struktur holding yang ramping dan efisien, investor akan lebih mudah menilai potensi bisnis BUMN serta meminimalisir risiko akibat fragmentasi struktur kepemilikan dan tata kelola yang selama ini menjadi hambatan.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan bahwa BUMN terkait telah mulai mengemban peran baru di sektor investasi sebagai bagian dari restrukturisasi kelembagaan. Struktur tersebut juga diproyeksikan menjadi fondasi tata kelola investasi jangka panjang yang lebih profesional dan strategis.

”Pemerintah melalui Danantara menargetkan efisiensi, transparansi, dan peningkatan nilai tambah dari aset negara melalui pembentukan holding ini,”ujar Misbakhun.

Kebijakan percepatan pembentukan holding ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menekankan peran sektor investasi dalam menciptakan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Investasi yang kuat dan terarah merupakan fondasi bagi penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, serta penguatan ketahanan ekonomi nasional menghadapi dinamika global.

*

Oleh: Aulia Sofyan Harahap)*

Upaya pemberantasan judi daring di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. PT Visionet Internasional (OVO) kembali meluncurkan program Gerakan Bareng Ungkap Judi Daring (Gebuk Judol) ronde kedua sebagai wujud nyata dukungan perusahaan terhadap langkah pemerintah menutup ruang gerak aktivitas ilegal ini.

Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, menjelaskan bahwa perusahaannya ingin berperan tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan digital, tetapi juga sebagai bagian dari solusi menghadapi tantangan nasional seperti judi daring. Ia menyampaikan bahwa aktivitas ini tidak sekadar melanggar hukum, tetapi juga mengancam masa depan generasi emas Indonesia, sehingga membutuhkan upaya bersama untuk menanganinya.

Karaniya memaparkan bahwa pada pelaksanaan Gebuk Judol ronde pertama, OVO menerima puluhan ribu laporan dari masyarakat, dengan sekitar 11 ribu laporan yang valid. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.500 akun terbukti terlibat dalam aktivitas judi daring. Akun-akun itu langsung diblokir dan informasinya diteruskan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk proses hukum lebih lanjut. Ia menilai hasil ini membuktikan bahwa kerja sama antara swasta, regulator, dan publik dapat memberikan dampak positif nyata dalam memberantas praktik terlarang tersebut.

Menurut Karaniya, Gebuk Judol ronde kedua digelar untuk memperkuat semangat gotong royong digital dan mendukung ekosistem keuangan yang aman. Ia menambahkan bahwa program ini juga selaras dengan nilai-nilai bangsa yang menolak perjudian sebagai ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat.

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menilai inisiatif yang dilakukan OVO mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan aktivitas judi daring. Berdasarkan data PPATK, jumlah transaksi judi daring menurun hingga 80 persen pada periode Januari–Maret 2025, dengan total transaksi sekitar 39,82 juta kali. Ia menyebut langkah seperti ini perlu diperluas karena terbukti memperkuat ekosistem pelaporan dan mendukung upaya pemerintah menciptakan ruang digital yang aman serta terpercaya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengambil langkah tegas untuk menutup akses perbankan yang digunakan pelaku judi daring. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta perbankan memblokir 25.912 rekening yang diduga terkait aktivitas judi daring. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat 17.026 rekening. Data tersebut diperoleh dari Komdigi dan menjadi dasar langkah pencegahan yang dilakukan sektor perbankan.

Dian menjelaskan bahwa OJK juga meminta bank menutup rekening yang sesuai dengan nomor identitas kependudukan pemiliknya dan memperketat pengawasan melalui Enhanced Due Diligence (EDD). Ia menilai bahwa ancaman siber terhadap sektor keuangan kini semakin terorganisir, sehingga perbankan diminta meningkatkan sistem deteksi dini terhadap transaksi anomali yang berpotensi fraud. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal tersebut.

Program Gebuk Judol ronde kedua, yang berlangsung sejak 21 Juli hingga 20 Agustus 2025, membuka kanal pelaporan melalui situs resmi Gebuk Judol maupun pusat bantuan di aplikasi OVO. Sebagai bentuk apresiasi, tiga pelapor dengan jumlah laporan valid terbanyak akan mendapatkan hadiah total Rp60 juta berupa OVO Cash dan OVO Points.

Karaniya menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar kampanye perusahaan, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral mendukung kebijakan pemerintah dalam memerangi judi daring. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta dalam upaya ini menjadi bagian penting strategi nasional memberantas aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat dan perekonomian.

Pemerintah berharap kolaborasi semacam ini dapat menjadi model kerja sama strategis ke depan dalam menghadapi tantangan serupa. Sinergi antara regulator, perbankan, perusahaan swasta, dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku judi daring, menjaga stabilitas sektor keuangan, dan menciptakan ruang digital yang sehat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan langkah-langkah yang semakin terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, pemberantasan judi daring di Indonesia menunjukkan hasil yang semakin nyata. Program Gebuk Judol ronde kedua yang diinisiasi OVO, ditambah dengan tindakan tegas OJK memblokir puluhan ribu rekening terkait judi daring, menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menutup ruang gerak para pelaku secara lebih efektif.

Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemutusan akses transaksi ilegal, tetapi juga membangun kesadaran publik untuk terlibat aktif dalam menjaga ekosistem digital yang sehat. Sinergitas yang terjalin diharapkan menjadi pondasi kuat dalam menekan angka perjudian daring di masa mendatang, sekaligus mendukung terciptanya ruang digital yang aman, ekonomi nasional yang stabil, dan perlindungan generasi muda dari bahaya aktivitas ilegal tersebut.

)* Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara

[edRW]

Papua Tengah – Pasca Peluncuran kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78, program ini bukan sekadar program ekonomi, melainkan menjadi simbol nyata dari semangat gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyatakan bahwa koperasi memainkan peran vital dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi fondasi demokrasi ekonomi yang berlandaskan prinsip kebersamaan.

“Koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi manifestasi semangat gotong royong dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Dengan prinsip satu orang satu suara, koperasi mencerminkan demokrasi ekonomi yang memberi hak setara bagi setiap anggota untuk menentukan arah masa depan bersama,” ujar Nawipa.

Program Koperasi Merah Putih dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang terintegrasi. Koperasi ini akan mengelola berbagai sektor penting seperti penyediaan sembako bersubsidi (gas, beras, minyak goreng), pelayanan kesehatan melalui gerai klinik dan apotek desa, serta logistik pertanian lewat gudang hasil panen dan fasilitas distribusi. Model ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi rakyat dari tingkat paling bawah secara berkelanjutan.

Gubernur Nawipa menyampaikan bahwa Papua Tengah memiliki peran strategis dalam menyukseskan visi Indonesia Emas 2045. Ia melaporkan progres signifikan dalam implementasi program Koperasi Merah Putih di wilayahnya. Dari 1.208 desa dan kelurahan yang telah disosialisasikan, sebanyak 847 desa/kelurahan (70,1%) telah menggelar Musyawarah Desa sebagai tahap krusial, dan 581 koperasi (48,1%) telah resmi terbentuk dan mengantongi badan hukum.

“Angka-angka ini adalah bukti nyata kerja keras kita bersama. Ini juga bagian dari kontribusi Papua Tengah untuk pencapaian nasional lebih dari 80.000 Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk melalui Musyawarah Desa Khusus di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Acara peluncuran turut dihadiri oleh Pj Sekda Papua Tengah, Ketua MRP Papua Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Forkopimda, serta perwakilan dari enam kabupaten lainnya seperti Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya. Momen ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tanah Papua melalui koperasi sebagai wadah kolektif yang menjunjung tinggi semangat gotong royong

*Oleh : Frans Telenggen

Pembangunan ekonomi yang adil dan merata adalah impian seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di tanah Papua. Namun, dalam realitasnya, ketimpangan akses ekonomi dan dominasi struktur distribusi yang tidak adil masih menjadi tantangan besar, terutama bagi warga desa di pelosok Papua. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis melalui pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan ini merupakan ikhtiar nyata untuk menghadirkan keadilan ekonomi di tingkat akar rumput, sekaligus mengikis ketergantungan terhadap tengkulak dan rentenir yang selama ini menghisap keuntungan dari keringat rakyat kecil.

Koperasi Desa Merah Putih hadir bukan semata sebagai lembaga ekonomi, tetapi sebagai gerakan kolektif yang menghidupkan kembali semangat gotong royong, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola potensi desa. Di tanah Papua, kehadiran koperasi ini membawa harapan baru bagi petani, nelayan, dan pelaku ekonomi lokal lainnya yang selama ini berada dalam tekanan sistem distribusi yang panjang dan tidak menguntungkan. Rantai distribusi yang terlalu panjang telah menyebabkan harga produk pertanian dan kebutuhan pokok tidak seimbang, merugikan produsen di desa dan konsumen di perkotaan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, melihat Koperasi Desa Merah Putih sebagai solusi konkret untuk memotong mata rantai distribusi yang tidak adil. Dengan koperasi ini, petani di desa tidak lagi harus menjual hasil panen mereka melalui perantara yang kerap memanfaatkan posisi tawar rendah petani. Koperasi akan menjadi pusat produksi, penyimpanan, hingga distribusi produk pertanian dan kebutuhan pokok, sehingga petani mendapatkan harga yang layak dan konsumen memperoleh harga yang stabil. Ini adalah langkah revolusioner dalam menciptakan struktur ekonomi desa yang berpihak pada rakyat kecil.

Pendirian koperasi ini juga sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa koperasi bukan hanya entitas ekonomi, melainkan perwujudan demokrasi ekonomi. Setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama dalam menentukan arah dan kebijakan koperasi, tanpa memandang besar kecilnya modal yang ditanamkan. Prinsip “satu orang satu suara” menjadi pondasi moral dalam membangun sistem ekonomi yang setara dan inklusif.

Peluncuran koperasi ini di Papua Tengah menandai momentum penting dalam perjalanan pembangunan Papua. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengakselerasi pembentukan koperasi di wilayahnya. Dengan lebih dari 1.200 desa dan kelurahan telah disosialisasikan, 847 desa sudah melaksanakan musyawarah desa, dan 581 koperasi telah berbadan hukum, ini menjadi bukti bahwa inisiatif ini bukan sekadar wacana, melainkan sudah berjalan secara konkret di lapangan. Angka-angka tersebut menegaskan bahwa masyarakat Papua menyambut baik kehadiran koperasi ini sebagai wahana pemberdayaan ekonomi lokal.

Koperasi Merah Putih juga dirancang multifungsi. Tidak hanya berperan dalam mengelola hasil pertanian dan kebutuhan pokok, koperasi ini juga menjadi sentra layanan publik. Kehadiran gerai sembako untuk barang subsidi, klinik desa dan apotek untuk layanan kesehatan, serta gudang logistik dan transportasi, menjadikan koperasi sebagai simpul utama dalam aktivitas sosial ekonomi desa. Dengan begitu, masyarakat desa tidak perlu lagi bergantung pada kota untuk memenuhi kebutuhan dasar, karena semua sudah tersedia di lingkungan mereka sendiri.

Implementasi Koperasi Merah Putih didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Ini memperlihatkan bahwa koperasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari kebijakan nasional yang memiliki kerangka hukum kuat. Pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada percepatan pembangunan ekonomi berbasis desa, terutama di daerah-daerah tertinggal seperti Papua. Diharapkan, dalam beberapa tahun ke depan, seluruh desa di Papua memiliki koperasi yang aktif dan produktif, sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Namun, tantangan tentu tidak sedikit. Mengubah paradigma masyarakat dari pola konsumtif menjadi produktif, menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem koperasi, serta membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel merupakan pekerjaan rumah yang harus dijalankan secara konsisten. Dibutuhkan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga generasi muda desa yang melek teknologi dan memiliki semangat wirausaha.

Koperasi Desa Merah Putih adalah simbol kebangkitan ekonomi desa di Papua. Ia mencerminkan semangat kemandirian dan keberanian untuk menciptakan perubahan dari bawah. Dalam konteks Papua, di mana tantangan geografis, sosial, dan ekonomi begitu kompleks, koperasi ini menjadi bukti bahwa dengan niat tulus dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, ketimpangan bisa dikurangi dan kesejahteraan bisa diwujudkan. Papua tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek utama yang menggerakkan perubahan dari dalam.

Dengan mengedepankan prinsip keadilan, partisipasi, dan gotong royong, Koperasi Desa Merah Putih menjadi jalan baru menuju Papua yang mandiri dan berdaulat secara ekonomi. Inilah momentum emas bagi tanah Papua untuk menata ulang sistem ekonominya dengan menempatkan rakyat sebagai pemilik, pengelola, dan penerima manfaat utama pembangunan. Pemerintah pusat dan daerah harus menjaga nyala semangat ini, memastikan koperasi bukan hanya lahir di atas kertas, tetapi tumbuh dan berkembang sebagai institusi ekonomi rakyat yang kuat, modern, dan berkeadilan.

*Penulis Pengamat Ekonomi Papua

JAKARTA – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah resmi diluncurkan serentak pada Senin (4/8/2025) sebagai bagian dari akselerasi layanan kesehatan nasional. Program ini menyasar 53,8 juta siswa di seluruh Indonesia, mencakup jenjang SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, pesantren, sekolah rakyat, dan SLB.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa sekolah rakyat menjadi yang pertama mengimplementasikan program ini karena sifatnya yang berasrama.

“Karena sekolah rakyat itu adalah sekolah berasrama jadi kemarin kita mulainya duluan. Kita sudah melakukan cek kesehatan gratis sekolah rakyat di 72 sekolah,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Pelaksanaan CKG Sekolah bukan hanya menyasar aspek fisik, tetapi juga kesehatan jiwa peserta didik. Hasil awal menunjukkan bahwa masalah gigi merupakan keluhan paling umum, disusul gangguan mata dan anemia.

“Saya juga terkejut, ternyata banyak anak kita memiliki masalah gigi, mata, dan kecemasan akibat penggunaan gadget,” pungkas Budi.

Ia juga menambahkan bahwa pemeriksaan gangguan mental menjadi bagian penting dalam program ini, mengingat minimnya deteksi dini terhadap gangguan psikologis di kalangan pelajar.

“Kita mulai ukur (tingkat) kecemasan, depresi, agar bisa ditindaklanjuti lebih awal,” jelas Menkes.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menyampaikan bahwa pemeriksaan disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan usia siswa, mulai dari 7 hingga 17 tahun.

“Dalam Cek Kesehatan Gratis itu juga sesuai dengan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi anak-anak kita, juga beban penyakit yang besar yang dihadapi oleh masyarakat. Itu yang menentukan apa saja yang nanti kita periksa,” ujar Maria Endang Sumiwi.

Program ini dinilai strategis dalam menyiapkan generasi sehat sejak dini. Pemeriksaan meliputi status gizi, tekanan darah, mata, gigi, telinga, kesehatan reproduksi, hingga hepatitis dan talasemia. Pemeriksaan kesehatan jiwa juga dilakukan menyeluruh untuk mendeteksi potensi gangguan mental sedini mungkin.

Dengan jangkauan dan cakupan yang luas, CKG Sekolah diharapkan menjadi landasan kuat dalam membangun generasi pelajar yang sehat, tangguh, dan siap menghadapi masa depan.