Penulis: admin bandungpedia

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintah semakin menunjukkan dampak positifnya, baik dari segi kesejahteraan masyarakat maupun ekonomi lokal. Sejak diluncurkan, program ini telah berhasil menyerap tenaga kerja baru di berbagai wilayah, menciptakan peluang kerja dan memperkuat ketahanan pangan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan gizi bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian lokal.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa salah satu kunci keberhasilan program MBG adalah keterlibatan masyarakat dalam pengadaan bahan baku. Sony menekankan bahwa pelibatan masyarakat sangat penting, terutama dalam memastikan kelancaran pasokan bahan baku.

“Pelibatan masyarakat akan membantu pasokan bahan baku, seiring meningkatnya jumlah Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG),” ujar Sony

Keberhasilan program MBG terlihat dari meningkatnya jumlah dapur BGN yang kini telah mencapai lebih dari 15 ribu unit di seluruh Indonesia. Namun, permintaan terhadap komoditas tertentu seperti sayur, telur, dan buah-buahan mulai mengalami peningkatan yang signifikan.

Untuk itu, Sony mengajak masyarakat untuk menjaga kestabilan pasokan pangan dengan berpartisipasi dalam urban farming atau bercocok tanam di halaman rumah. “Urban farming bisa menjadi solusi, agar daerah tidak terlalu bergantung pada rantai distribusi yang panjang,” tambahnya.

Program MBG juga mendukung pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan produksi pangan sesuai dengan potensi desa. Misalnya, satu desa fokus menanam wortel, desa lainnya menanam pisang, dan desa lain lagi beternak ayam petelur atau pedaging. Dengan pendekatan ini, setiap daerah memiliki cadangan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG yang terus meningkat.

Keberhasilan ini juga dibuktikan oleh semangat UMKM yang terlibat langsung dalam pengadaan bahan baku, yang berjumlah hampir 200 pelaku usaha yang turut menyambut gembira acara lintas sektor tersebut.

Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut memberikan kontribusi besar terhadap pelaksanaan program MBG. Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan bahwa Kadin telah berhasil membangun sekitar 500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Target selanjutnya adalah membangun 1.000 SPPG yang akan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Kami sudah mengeluarkan Rp 750 miliar untuk membangun 500 SPPG ini tanpa bantuan kredit perbankan, sebagai bentuk kepercayaan kepada pemerintah,” ujar Anindya.

Program MBG yang digagas oleh pemerintah ini juga memberi dampak positif pada perekonomian lokal. Setiap dapur MBG telah menciptakan 50 lapangan kerja, yang berarti sekitar 25 ribu pekerja terlibat dalam operasional program ini.

Tak hanya itu, program ini juga meningkatkan permintaan komoditas pangan, yang turut merangsang hilirisasi sektor pertanian dan memberi kesempatan bagi para petani dan pengusaha untuk memasok bahan baku ke program MBG.

Sementara itu, di Kalimantan Tengah, program MBG berhasil menggerakkan roda perekonomian lokal dengan melibatkan lebih dari 1.800 petugas dan 233 supplier lokal. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah, Herry Hernawan, mengatakan bahwa program ini telah membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terjangkau.

“Dengan 58 SPPG aktif, program ini telah melayani lebih dari 150 ribu penerima manfaat, menjangkau berbagai lapisan masyarakat mulai dari balita hingga dewasa,” ujar Herry.

Keberhasilan program MBG yang terus berkembang ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen tidak hanya dalam meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga dalam menciptakan lapangan pekerjaan, memberdayakan ekonomi lokal, dan memperkuat ketahanan pangan.

JAKARTA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak 6 Januari 2025 terus menunjukkan kontribusi nyata sebagai salah satu terobosan strategis dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sejak usia dini. Program ini tidak hanya menghadirkan solusi terhadap kesenjangan akses pangan, tetapi juga mempertegas komitmen pemerintah dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Guru Besar Departemen Gizi sekaligus Wakil Ketua Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan FKM UI, Prof. Sandra Fikawati, menilai MBG merupakan kebijakan visioner yang mampu memperkuat pondasi perkembangan anak secara komprehensif. “MBG ini peluang besar. Dengan program ini daya saing kita bisa lebih baik, karena SDM kita sejak kecil sudah dipupuk,” ujarnya, Jumat, 28 November 2025. Ia menekankan bahwa selama bertahun-tahun Indonesia kehilangan momentum daya saing akibat minimnya perhatian pada pemenuhan gizi anak.

Prof. Fika menambahkan bahwa MBG sangat berdampak bagi peningkatan daya belajar, perkembangan kognitif, serta kehadiran sekolah, terutama di wilayah 3T. Menurutnya, program ini bukan hanya bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. “MBG harus jadi program berkelanjutan. Jika berhenti, kita sendiri yang rugi,” tegasnya.

Simulasi pemberian makanan bergizi di enam daerah menunjukkan penurunan gizi buruk dari 2,0 persen menjadi 0,5 persen dalam 15 minggu. Anak-anak mengalami peningkatan berat badan rata-rata 2 kg, tinggi badan 2,9 cm, serta kenaikan angka kecukupan gizi dari 69,9 persen menjadi 93,4 persen.

Presiden Prabowo Subianto menyebut MBG sebagai langkah nyata pemerintah memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan berdaya saing tinggi. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada anak bangsa dan investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas SDM nasional. “Program ini lahir dari keprihatinan saya melihat langsung anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan stunting,” ujarnya.

Pemerintah hingga Oktober 2025 telah membangun 11.900 dapur MBG untuk melayani lebih dari 35 juta anak dan ibu hamil. Selain meningkatkan kualitas gizi, program ini turut menggerakkan ekonomi desa melalui keterlibatan petani kecil, nelayan, UMKM, dan koperasi sebagai pemasok utama.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa MBG adalah intervensi penting agar Indonesia tidak kehilangan bonus demografi. “Kalau kita tidak intervensi sekarang, bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi,” ucapnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, Program MBG semakin dipandang sebagai motor penggerak peningkatan kualitas SDM sejak dini dan pijakan kuat menuju generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif.

Sibolga — Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung ke wilayah-wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara yang beberapa hari terakhir mengalami kerusakan cukup luas. Kedatangan Presiden menjadi penguatan moral bagi masyarakat, sekaligus memastikan seluruh langkah penanganan berjalan cepat, terukur, dan melibatkan kekuatan nasional secara terpadu.

“Saya melihat langsung kondisi di lapangan, banyak akses terputus akibat cuaca ekstrem. Namun seluruh jajaran sudah bergerak maksimal untuk membuka jalur dan menyalurkan bantuan secepat mungkin,” ujar Presiden Prabowo Subianto di Sibolga.

Peninjauan tersebut disertai arahan untuk mempercepat penyaluran logistik, penanganan medis, serta pengamanan kawasan rawan. Operasi udara dan laut turut dioptimalkan untuk menjangkau daerah yang masih terisolasi akibat longsor dan banjir. Kapal pengangkut bahan bakar telah mulai merapat di pelabuhan, sedangkan pesawat Hercules terus diterbangkan guna mendistribusikan bantuan ke titik-titik terdampak.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang sudah bekerja cepat. TNI, Polri, Kementerian PUPR, BNPB, dan pemerintah daerah menunjukkan sinergi yang kuat dalam situasi darurat ini. Musibah dihadapi dengan ketabahan dan solidaritas. Bangsa ini kuat dan mampu melewati cobaan ini,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran Presiden dan langkah cepat pemerintah mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai bahwa kehadiran Presiden di lapangan menunjukkan komitmen tinggi pemerintah pusat untuk tidak membiarkan daerah menghadapi bencana seorang diri.

“Sekarang saja, bantuan telah dikirim Presiden Prabowo dengan menggunakan empat pesawat. Ini adalah bentuk perhatian nyata yang seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat langkah penanganan,” ujar Alex Indra Lukman.

Menurutnya, daerah perlu segera mempercepat proses pendataan dampak bencana agar alur bantuan dari pusat dapat disalurkan lebih optimal dan tepat sasaran. Langkah Presiden dinilai menjadi indikator bahwa pemerintah pusat siap mem-backup penuh proses pemulihan.

“Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat, bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara bersama-sama. Pengiriman bantuan melalui empat pesawat ditambah dua helikopter adalah bukti bahwa pemerintah tidak menunda respons,” tambah Alex Indra Lukman.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengemukakan bahwa arahan Presiden telah menggerakkan seluruh kementerian, lembaga, serta aparat keamanan untuk fokus pada penanganan fase tanggap darurat.

“Perintah Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk tahapan tanggap darurat sekarang ini untuk meringankan beban masyarakat,” ujar Pratikno.

Ia menambahkan bahwa kementerian dan lembaga terkait telah berada di lokasi sejak hari pertama bencana terjadi, memastikan akses jalan mulai dibuka, jaringan listrik dipulihkan, dan distribusi bantuan berlangsung tanpa hambatan. Pemerintah juga mulai mempersiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penyediaan hunian sementara dan perbaikan fasilitas vital.

Upaya terpadu ini menjadi cerminan bahwa penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons cepat, tetapi juga pada pemulihan berkelanjutan. Solidaritas seluruh unsur pemerintahan memperlihatkan bahwa kekuatan bangsa terletak pada kebersamaan dalam menghadapi tantangan besar. Pemerintah terus memastikan bahwa setiap langkah penanganan memberikan rasa aman, harapan, dan kepastian bagi warga terdampak.

Sumatera Utara — Presiden Prabowo Subianto turun langsung meninjau lokasi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan sekitarnya. Dalam kunjungannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk membantu warga terdampak, membuka akses jalur terputus, dan memastikan distribusi logistik berjalan lancar.

“Kita lihat memang kondisi alam sangat menantang dan menimbulkan kesulitan, banyak jalur masih terputus. Tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami,” ujar Prabowo di Sibolga.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja cepat dalam menangani bencana tersebut.

“Saya terima kasih kepada semua pihak terutama semua instansi yang reaksinya sangat cepat untuk memberi bantuan. TNI, Polri, Kementerian PU, BNPB, dan Pemda bekerja dengan baik. Kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas. Negara kita kuat, dan mampu untuk mengatasi,” tegasnya.

Prabowo menyebut bahwa kapal-kapal pengangkut bahan bakar kini sudah bisa merapat di Sibolga, sementara pesawat Hercules terus dikerahkan setiap hari untuk menjangkau titik-titik terdampak.

Langkah tanggap darurat ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai bahwa tindakan cepat Presiden Prabowo menunjukkan kepedulian tinggi terhadap rakyat yang tertimpa musibah.

“Sekarang saja, bantuan telah dikirim Presiden Prabowo dengan menggunakan empat pesawat. Ini merupakan sinyal kepedulian yang mesti ditangkap dengan baik oleh kepala daerah di wilayah terdampak bencana,” katanya.

Alex berharap pemerintah daerah dapat mempercepat pendataan dampak bencana dan menyiapkan rencana pemulihan agar bantuan pusat dapat tersalurkan lebih optimal.

“Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat, tak membiarkan daerah sendirian menghadapi bencana. Indikatornya, langsung mengirimkan bantuan dengan empat pesawat itu plus dua unit helikopter,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa arahan Presiden menjadi dasar mobilisasi besar-besaran lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

“Perintah Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk tahapan tanggap darurat sekarang ini untuk meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Pratikno juga memastikan bahwa kementerian dan lembaga telah berada di lokasi sejak hari pertama bencana, dengan fokus utama pada pembukaan akses darat, pemulihan listrik, serta distribusi logistik melalui udara dan laut. Pemerintah pun mulai menyiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.

Dengan koordinasi yang solid dan langkah cepat lintas sektor, pemerintah menunjukkan bahwa penanganan bencana bukan hanya soal tanggap darurat, tetapi juga tentang semangat gotong royong dan kekuatan bangsa menghadapi ujian bersama.

Oleh : Aditya Akbar )*

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada Senin (1/12) bukan hanya rangkaian agenda kepresidenan, tetapi penegasan bahwa negara hadir penuh ketika rakyat menghadapi situasi sulit. Di tengah bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera, kehadiran langsung kepala negara menghadirkan optimisme baru bahwa penanganan berjalan cepat, terkoordinasi, dan menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat.

Presiden Prabowo tiba di Tapanuli Tengah pada Senin pagi(1/12), setelah berangkat dari Jakarta dan mendarat di Bandara Raja Sisingamangaraja XI. Turun dari pesawat, Presiden Prabowo langsung menuju helikopter bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk bergerak menuju wilayah terdampak. Perjalanan udara sekitar 40 menit membawa rombongan ke Tapanuli Tengah, di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, dan Bupati Masinton Pasaribu telah menunggu.

Di lokasi bencana, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat, meski kondisi alam sangat menantang. Beliau menyampaikan apresiasi terhadap instansi yang telah bertindak tangkas sejak awal, meski banyak jalur darat masih terputus. Armada Hercules diterbangkan setiap hari untuk mengirim bantuan menuju titik-titik terisolasi, sementara kapal-kapal berhasil merapat di Sibolga guna memperlancar suplai BBM. Prabowo menekankan pentingnya kekompakan antarinstansi, terutama TNI, Polri, Kementerian PUPR, BNPB, dan pemerintah daerah, yang bersama-sama menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pesannya jelas: bangsa ini kuat karena solidaritasnya, dan pemerintah berkomitmen penuh mengatasi seluruh hambatan di lapangan.

Penegasan itu sejalan dengan laporan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)Pratikno. Menurutnya, arahan Presiden menjadi dasar mobilisasi besar-besaran lintas kementerian dan lembaga. Seluruh unsur negara diperintahkan memastikan bantuan tiba cepat dan tepat. Sejak hari pertama bencana, personel kementerian, TNI, Polri, dan pemda berada di lokasi untuk fokus pada pemulihan listrik, pembukaan akses darat, serta distribusi logistik melalui udara dan laut. Pratikno menyebut sinergi besar ini sebagai bukti bahwa negara bekerja maksimal, tidak menunggu perintah tambahan, dan bergerak secepat mungkin untuk meringankan beban masyarakat.

Setelah tahap tanggap darurat berjalan, pemerintah telah menyiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap. Langkah ini bertujuan memastikan warga dapat segera kembali beraktivitas dan memiliki perlindungan yang lebih baik terhadap risiko bencana di masa depan. Pendekatan komprehensif seperti ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat, tetapi dirancang untuk memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Di Aceh, situasi darurat juga direspons cepat oleh pemerintah pusat dan daerah. Kerusakan infrastruktur membuat sejumlah wilayah sulit diakses, sehingga BNPB mengirim logistik melalui jalur laut dari Pelabuhan Ulee Lhueu. Bantuan seberat 27 tondiberangkatkan menggunakan kapal Express Bahari untuk menjangkau lima wilayah: Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Pengiriman ini berhenti di dua pelabuhan, yakni Krengkuku dan Kuala Langsa, untuk mempercepat distribusi menuju lokasi-lokasi yang masih terisolasi. Model pengiriman ini mencerminkan fleksibilitas negara dalam menggunakan moda transportasi apa pun demi memastikan bantuan tidak terhambat.

Selain jalur laut, pemerintah juga mengerahkan metode airdrop. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan banyak pengungsi kesulitan mendapatkan bantuan karena ruas jalan dan jembatan putus total. Melalui airdrop, bantuan dijatuhkan dari udara dan diterima langsung oleh prajurit untuk segera dibagikan kepada warga di titik-titik yang masih sulit dijangkau. Pendekatan ini bukan hanya mempercepat distribusi, tetapi menunjukkan adaptasi strategis pemerintah terhadap kondisi medan yang berubah-ubah.

Untuk memperkuat mobilitas logistik dan evakuasi, pemerintah pusat mengirim sebelas helikopter dari Jakarta. Pengiriman armada udara dalam jumlah besar ini menunjukkan betapa seriusnya upaya negara dalam merespons bencana yang simultan di sejumlah provinsi di Sumatera. Keputusan cepat ini memastikan bahwa proses distribusi, evakuasi, hingga penanganan kesehatan dapat berjalan lebih efektif.

Di sisi komunikasi publik, Polda Aceh juga mengambil langkah sigap dengan memasang perangkat Starlink untuk menyediakan akses internet gratis bagi warga yang sudah lima hari terisolasi tanpa jaringan telekomunikasi. Pemasangan dua perangkat di lokasi-lokasi terdampak membuat masyarakat kembali terhubung dengan keluarga mereka, sekaligus mempermudah koordinasi antarpetugas di lapangan. Kehadiran internet menjadi aspek penting dalam pemulihan, karena memudahkan proses pendataan, pelaporan kebutuhan, dan penyebaran informasi.

Rangkaian kunjungan Prabowo ke Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara memperlihatkan gaya kepemimpinan yang tidak hanya reaktif, tetapi langsung turun ke lapangan untuk memastikan setiap instruksi berjalan. Ini adalah pesan penting bahwa negara berdiri di depan rakyatnya, hadir untuk memastikan keselamatan, ketahanan, dan pemulihan berjalan sebaik mungkin. Di tengah tantangan besar akibat bencana, perjalanan Prabowo di tiga provinsi besar di Sumatera ini memberi harapan baru bahwa pemerintah bekerja cepat, solid, dan tidak meninggalkan satu pun wilayah.

Optimisme ini penting dipelihara. Dari helikopter yang mengangkut bantuan, kapal yang menembus ombak Aceh, hingga perangkat internet yang dinyalakan kembali untuk warga, semuanya menggambarkan satu hal: negara bergerak, dan rakyat tidak dibiarkan sendirian. Dengan kepemimpinan yang hadir langsung seperti ini, diharapkan pemulihan pasca bencana berjalan cepat dan lancar.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Banten – Hilirisasi nikel terus menjadi bukti nyata bagaimana pengolahan sumber daya alam di dalam negeri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Komitmen ini kembali ditegaskan oleh pemerintah dan pelaku industri sepakat bahwa hilirisasi nikel kini menjadi pilar utama transformasi ekonomi, khususnya di wilayah-wilayah penghasil nikel.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa hilirisasi nikel telah memberikan kontribusi besar terhadap realisasi investasi nasional sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

“Hilirisasi memberikan kontribusi yang sangat besar dan positif terhadap perekonomian kita. Sekitar 30 persen realisasi investasi nasional berasal dari sektor hilirisasi, terutama nikel,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran industri pengolahan nikel di daerah telah menciptakan klaster ekonomi baru, mendorong penyerapan tenaga kerja, hingga meningkatkan daya beli masyarakat setempat.

Rosan menegaskan bahwa hilirisasi nikel tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi perkembangan ekonomi daerah. Ia menilai, kehadiran industri smelter membuka jalan bagi tumbuhnya berbagai sektor pendukung seperti logistik, perumahan, kuliner, hingga jasa transportasi.

“Dampaknya terasa langsung di daerah. Ketika industri nikel tumbuh, maka ekosistem ekonomi di sekitarnya ikut bergerak,” katanya.

Meski Danantara turut mengembangkan hilirisasi di sektor lain, Rosan menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi nikel menjadi contoh paling konkret bagaimana pengolahan sumber daya alam memberikan nilai tambah besar bagi masyarakat.

“Hilirisasi mineral, terutama nikel, menjadi sektor yang paling terlihat manfaatnya karena langsung mengubah struktur ekonomi daerah. Inilah model yang ingin terus kami kembangkan bersama pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa hilirisasi nikel sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Sebagai usaha bersama, Danantara ingin berkontribusi membangun Indonesia sesuai asas dan peraturan yang ada. Tidak mungkin mencapai pertumbuhan optimal jika kita berjalan sendiri,” tambah Rosan.

Dukungan pemerintah turut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang mengatakan bahwa hilirisasi nikel merupakan fondasi percepatan ekonomi nasional sekaligus pendorong utama pertumbuhan di daerah penghasil.

“Hilirisasi adalah kunci untuk membawa Indonesia naik kelas,” ujarnya.

Airlangga menyebut Indonesia kini berada dalam posisi strategis karena menjadi pusat riset dan investasi tiga pemain besar industri nikel global. Hilirisasi nikel tidak hanya memperkuat neraca perdagangan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas SDM lokal.

Ia menekankan perlunya sinergi kampus, industri, dan pemerintah agar talenta di daerah mampu beradaptasi dengan kebutuhan teknologi pengolahan nikel yang terus berkembang.

Dengan keberhasilan hilirisasi nikel yang kini dirasakan langsung oleh daerah, pemerintah optimistis agenda hilirisasi akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global.

Oleh: Adnan Ramdani )*

Hilirisasi kini menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh daerah. Kebijakan ini tidak lagi dipandang sekadar upaya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi struktural yang selama ini dibutuhkan perekonomian nasional. Pemerintah menyadari bahwa ketergantungan pada ekspor bahan mentah hanya akan menciptakan kerentanan jangka panjang, terutama ketika dinamika pasar global berubah dengan cepat. Oleh karena itu, melalui program hilirisasi yang terencana dan berkelanjutan, pemerintah berkomitmen memperkuat basis ekonomi daerah agar setiap wilayah dapat tumbuh dengan karakteristik dan kekuatan lokalnya sendiri.

Salah satu aspek penting dari kebijakan hilirisasi adalah upaya untuk membuka lapangan kerja baru di daerah. Pemerintah memahami bahwa pembangunan ekonomi tidak akan bermakna tanpa peningkatan pendapatan masyarakat. Keberadaan industri pengolahan di sekitar sentra komoditas daerah terbukti mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada pekerjaan yang berorientasi pada sektor primer semata. Ketika komoditas seperti nikel, bauksit, kelapa sawit, hingga hasil pertanian diolah langsung di daerah asalnya, maka dampak ekonomi yang dihasilkan akan jauh lebih besar.

Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rizwan Aryadi Ramdhan mengatakan selama lima tahun terakhir hilirisasi nikel telah memberikan bukti positif terhadap ekonomi daerah, terutama di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut terlihat dengan berkurangnya tingkat pengangguran. Masifnya perusahaan hilirisasi nikel juga membuat nilai ekspor produk turunan nikel yang mengalami lonjakan dalam 5 tahun terakhir hingga 4 kali lipat dibandingkan tahun 2019 sehingga kontribusi ekspor produk turunan nikel Indonesia di pasar global meningkat dari yang awalnya hanya 2,77% pada 2019 menjadi 10,9% pada 2023.

Pemerintah juga terus memperkuat dukungan infrastruktur sebagai fondasi utama keberhasilan hilirisasi. Jalan, pelabuhan, jaringan listrik, hingga fasilitas air bersih disiapkan untuk memastikan industri pengolahan dapat beroperasi secara efisien. Investasi di bidang infrastruktur ini bukan hanya mempermudah kegiatan produksi, tetapi juga mendorong mobilitas masyarakat dan barang antardaerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak lagi terpusat di kota-kota besar, melainkan menyebar hingga ke wilayah-wilayah yang memiliki potensi komoditas unggulan.

Di sisi lain, pemerintah memahami bahwa hilirisasi tidak boleh hanya berorientasi pada investasi besar dan industri skala menengah ke atas. Pelibatan UMKM menjadi komponen penting agar manfaat hilirisasi benar-benar dirasakan hingga level akar rumput. Program pendampingan usaha, pelatihan peningkatan kualitas produk, dan akses pembiayaan terus diperluas sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi lokal. UMKM diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri hilirisasi, baik sebagai pemasok bahan baku penunjang, penyedia layanan, maupun pengolah produk turunan komoditas lokal. Dengan cara ini, hilirisasi tidak hanya memperkuat struktur industri nasional, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat daerah.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hilirisasi menjadi fondasi misi Asta Cita dan penguatan nilai tambah ekonomi. Indonesia tidak boleh hanya mengekspor bahan mentah, tetapi harus mampu mengolahnya menjadi produk bernilai lebih tinggi untuk membuka lapangan kerja. Saat ini pemerintah telah menyusun peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas strategis hingga 2040, dengan potensi investasi 618 miliar dolar AS dan penciptaan lebih dari 3 juta lapangan kerja. Komoditas itu mencakup mineral dan batubara, migas, serta komoditas berbasis alam seperti sawit, rumput laut, biofuel, udang, dan kayu.

Selain itu, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian utama dalam kebijakan hilirisasi. Pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Industri yang dibangun harus memperhatikan standar lingkungan, efisiensi energi, serta pengurangan emisi. Melalui penerapan prinsip green industry, hilirisasi tidak hanya memperkuat perekonomian tetapi juga menjaga kelestarian alam daerah. Pendekatan ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang berorientasi pada ekonomi hijau dan rendah karbon, sekaligus menjawab tuntutan global akan praktik industri yang lebih berkelanjutan.

Pada akhirnya, hilirisasi adalah strategi besar pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tidak berjalan stagnan dan bergantung pada siklus harga komoditas mentah. Lewat hilirisasi, daerah-daerah yang selama ini menjadi produsen bahan baku kini memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi pusat produksi bernilai tambah tinggi. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga oleh masyarakat, UMKM, dan pemerintah daerah. Dengan dorongan kebijakan yang konsisten, sinergi antarinstansi, serta dukungan kuat dari dunia usaha dan masyarakat, hilirisasi dipercaya mampu menjadi motor utama yang menggerakkan ekonomi Indonesia menuju struktur yang lebih kokoh, modern, dan inklusif. Pemerintah optimis bahwa langkah ini akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk mencapai kemandirian ekonomi dan menjadi kekuatan industri yang diperhitungkan di tingkat global.

)* Pengamat ekonomi

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Berbagai langkah percepatan hilirisasi terus dipastikan berjalan efektif oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan nilai tambah komoditas nasional. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada skala nasional, tetapi juga dirancang agar manfaat ekonominya langsung dirasakan oleh daerah.

Pemerintah menegaskan bahwa hilirisasi mampu membuka peluang investasi baru yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja lokal. Dengan bertambahnya aktivitas industri turunan di berbagai wilayah, roda perekonomian daerah diyakini dapat bergerak lebih cepat dan stabil.

Komitmen penguatan hilirisasi juga dikaitkan dengan pemerataan pembangunan agar tidak terpusat di kota-kota besar. Melalui kebijakan yang terintegrasi, pemerintah berupaya memastikan setiap daerah memperoleh manfaat berkelanjutan dari pengolahan sumber daya yang lebih maju.

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo secara tegas menyebut bahwa hilirisasi, yakni pengolahan sumber daya alam di dalam negeri agar menghasilkan nilai tambah, adalah bagian dari visi besar bangsa sejak era awal kemerdekaan. Presiden Prabowo pun menetapkan hilirisasi sebagai salah satu pilah utama kebijakan ekonomi.

Dalam pidato kenegaraan APBN 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memperluas program hilirasi dengan fokus pada nilai tambah, lapangan kerja, dan manfaat ekonomi yang tetap berada di Indonesia bahkan tumbuh dari daerah.

Fokus program hilirisasi pun diperluas ke banyak sektor, bukan hanya pertambangan atau mineral, tetapi juga minyak dan gas, energi, pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber saya alam lain, dengan tujuan menyentuh komoditas unggulan di berbagai daerah.

Kini program hilirisasi semakin terasa dampaknya terhadap perekonomian daerah. Di sejumlah provinsi penghasil komoditas mineral dan hasil tambang seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, hilirisasi telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM)pun pamer dampak hilirisasi nikel. Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara BKPM, Rizwan Aryadi Ramdhan, mengungkapkan, selama lima tahun terakhir hilirisasi nikel telah memberikan bukti positif terhadap ekonomi daerah, terutama di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut terlihat dengan berkurangnya tingkat pengangguran. Meskipun, lanjutnya, di Maluku Utara masih ada peningkatan sedikit di 2023 karena ada tingkat seimbangan suplai dan penyerapannya.

Berdasarkan catatan BKPM, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di wilayah hilirisasi nikel tersebut cenderung lebih rendah sekitar 2-4% dibandingkan dengan TPT nasional sebesar 5%. Diketahui, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode 2019-2023. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% sedangkan Maluku Utara 6,25%. Lalu, pada 2023, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut mencapai 20,49% sedangkan ekonomi Indonesia hanya 5,05%. Sementara itu, pada 2019, di wilayah Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonomi berada di angka 8,83% dan pada 2023 meningkat hingga 11,91%.

Bahkan di sektor hilirisasi lainnya, Cirebon dan Jepara telah menjadi sorotan utama dalam keberhasilan program hilirisasi kayu di Indonesia. Kedua wilayah ini diakui sebagai model pengolahan kayu yang mampu memberikan nilai tambah signifikan bagi perekonomian lokal. Transformasi ini mengubah daerah tersebut dari berbasis bahan mentah menjadi ekonomi bernilai tinggi.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, menegaskan bahwa pencapaian ini membuktikan efektivitas kebijakan pemerintah. Melalui hilirisasi, produk furnitur dan kerajinan dari Cirebon serta Jepara berhasil menembus pasar global. Abdul Sobur mengungkapkan, ribuan tenaga kerja telah terserap, menunjukkan kontribusi besar sektor ini terhadap kesejahteraan. Pengolahan kayu di kedua daerah itu telah menjadi fondasi kuat bagi kemandirian ekonomi Indonesia.

Di sektor peternakan, Provinsi NTB kini sedang menata hilirisasi industri ayam sebagai salah satu penggerak baru ekonomi daerah. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menargetkan lahirnya ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala provinsi yang mampu menyerap produksi lokal secara maksimal. Iqbal meminta pemerintah kabupaten/kota segera memetakan potensi wilayahnya terutama terkait ketersediaan lahan untuk kendang hingga area produksi pakan. Menurut dia, percepatan hilirisasi tak hanya soal meningkatkan jumlah produksi, tetapi memastikan rantai pasok dan logistik berjalan efisien.

Kajian kelayakan distribusi, lanjut Iqbal, menjadi indikator penting agar industri ayam NTB menguntungkan bagi pelaku usaha daerah. Dengan begitu, hilirisasi ayam berhasil menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat peternak di desa-desa.

Melihat berbagai capaian tersebut, hilirisasi terbukti mampu memberi dorongan kuat bagi ekonomi daerah. Kebijakan yang terarah dan berbasis potensi lokal akan semakin memperkuat manfaat ini secara berkelanjutan. Dengan konsistensi pelaksanaan, hilirisasi berpeluang menjadi pilar transformasi ekonomi nasional yang merata hingga ke daerah.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi