Penulis: admin bandungpedia

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan titik api yang harus segera dipadamkan. Di balik kepulan asap terdapat masyarakat yang harus tetap menjalani aktivitas, anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan, kelompok rentan yang memerlukan perlindungan, serta tenaga kesehatan dan petugas lapangan yang bekerja dalam kondisi penuh tantangan. Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla semestinya tidak hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari seberapa jauh keselamatan warga dapat dijaga.

Perspektif tersebut terlihat dari langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang meninjau penanganan karhutla di Palangka Raya, Banjarbaru, dan Kubu Raya pada 10 September 2026. Peninjauan langsung di tiga provinsi Kalimantan menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pengawalan lintas wilayah dan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman. Perlindungan kesehatan, pendidikan, kebutuhan logistik, hingga keselamatan kelompok rentan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Di Kalimantan Selatan, misalnya, karhutla masih menjadi persoalan serius. Data periode 1 Januari hingga 10 September 2026 mencatat 2.963 kejadian dengan perkiraan luas lahan terbakar mencapai 20.206,06 hektare. Banjarbaru termasuk wilayah dengan frekuensi kejadian tinggi, yakni 588 kali dengan perkiraan luas terdampak 2.539,97 hektare. Angka tersebut memperlihatkan bahwa dampak karhutla bukan persoalan sesaat, melainkan situasi yang membutuhkan respons berkelanjutan.

Karena itu, perhatian terhadap fasilitas kesehatan menjadi langkah penting. Saat mengunjungi Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru, Wapres memastikan kesiapan obat, oksigen, tempat tidur, tenaga kesehatan, dan sistem rujukan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada upaya menghilangkan sumber asap, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak memperoleh layanan ketika membutuhkan pertolongan.

Dampak asap terutama perlu diantisipasi pada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Data BNPB di Kalimantan Barat per 8 September 2026 menunjukkan kondisi PM2,5 pada level berbahaya serta jarak pandang di bawah satu kilometer telah diikuti 1.337 kasus ISPA di 14 kabupaten/kota. Kondisi tersebut juga membuat pembelajaran dari rumah bagi siswa diperpanjang pada 7–11 September.

Pada tingkat operasional, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto memperkuat penanganan melalui mobilisasi sumber daya darurat dan koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Penguatan tersebut mencakup pemenuhan alat pelindung diri dan sarana pendukung personel, sekaligus penyelarasan langkah operasional agar penanganan di lapangan berjalan responsif dan terukur.

Di Kalimantan Barat, BNPB mengerahkan 15.091 personel gabungan untuk melakukan penetrasi, pembasahan gambut hingga lapisan dalam, pendinginan, dan penyisiran titik asap. Operasi darat diperkuat sembilan helikopter water bombing dan dua helikopter patroli. Dalam salah satu rangkaian operasi, sekitar 520.000 liter air dijatuhkan melalui 84 kali penyiraman di wilayah prioritas. Operasi modifikasi cuaca juga diperkuat dengan tiga pesawat untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan awan dan membantu membasahi wilayah rawan.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla semakin membutuhkan kombinasi antara kekuatan personel, peralatan, teknologi, dan kemampuan membaca kondisi alam. Salah satu inovasi yang ditinjau Wapres adalah formulasi surfaktan ramah lingkungan untuk pemadaman lahan gambut di Kalimantan Selatan. Pengujian menggunakan drone thermal menunjukkan suhu area gambut yang semula sekitar 130 derajat Celsius dapat turun menjadi sekitar 30 derajat Celsius dalam waktu kurang lebih satu menit setelah aplikasi. Inovasi semacam ini penting apabila mampu meningkatkan efektivitas pemadaman sekaligus mendukung keselamatan petugas.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengingatkan bahwa penurunan titik panas tidak boleh membuat kewaspadaan menurun. Di Ketapang, Kalimantan Barat, jumlah hotspot per 7 September tercatat tersisa 13 titik sebagai hasil kerja bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan unsur lainnya. Namun, sisa titik api tetap harus segera ditangani karena api pada lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali menyala ketika kondisi mendukung.

Persoalan karhutla bukan hanya mengenai bagaimana negara memadamkan api, tetapi bagaimana masyarakat tetap dapat menjalani kehidupan secara aman di tengah bencana. Ketersediaan layanan kesehatan, perlindungan anak sekolah, bantuan logistik, edukasi penggunaan masker, hingga keselamatan petugas merupakan bagian dari respons yang sama pentingnya dengan operasi pemadaman.

Kewaspadaan juga perlu dipertahankan karena kondisi El Nino diperkirakan berlangsung hingga awal 2027. Pencegahan dan patroli harus diperkuat sebelum titik api berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Dalam situasi seperti ini, kehadiran pemerintah paling bermakna ketika dapat dirasakan melalui tindakan konkret, koordinasi yang bekerja, dan perlindungan yang sampai kepada warga. Dengan menempatkan keselamatan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan, penanganan karhutla tidak hanya menjadi upaya memadamkan api, tetapi juga ikhtiar menjaga kehidupan dan ketahanan masyarakat di wilayah terdampak.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Samuel Yohanes (*

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla merupakan persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya mengatasi karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga mencakup perlindungan ekosistem, keselamatan masyarakat, serta keberlangsungan satwa liar yang menjadikan hutan sebagai habitat alaminya. Dalam konteks tersebut, langkah pemerintah memperkuat pencegahan, pengawasan, pemantauan, serta penanganan karhutla menunjukkan semakin kuatnya kehadiran negara dalam menjaga kelestarian lingkungan Indonesia.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah perlindungan terhadap habitat orangutan, khususnya di wilayah Kalimantan. Orangutan merupakan salah satu kekayaan hayati Indonesia yang memiliki nilai ekologis penting. Keberadaannya menjadi bagian dari keseimbangan ekosistem hutan sekaligus simbol penting konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. Karena itu, perlindungan terhadap orangutan dalam situasi karhutla menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintah dalam menjaga kawasan hutan dan seluruh kehidupan yang bergantung di dalamnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menegaskan bahwa setiap indikasi kebakaran di dalam maupun di sekitar habitat orangutan menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti secara serius. Melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA serta unit pelaksana teknis di Kalimantan, pemantauan dilakukan terhadap habitat orangutan, koridor pergerakan satwa, kawasan terdampak, hingga wilayah perkebunan dan permukiman yang berada di sekitar kawasan hutan.

Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah menerapkan pendekatan konservasi yang komprehensif. Perlindungan satwa tidak berhenti pada batas kawasan konservasi, tetapi juga mempertimbangkan pola pergerakan satwa dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Ketika kondisi habitat mengalami perubahan, sistem pemantauan yang terintegrasi menjadi penting agar keberadaan satwa dapat diketahui dan langkah penyelamatan dapat segera dilakukan apabila diperlukan.

Penguatan patroli menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah di lapangan. Pada wilayah dengan tingkat risiko tinggi, frekuensi patroli penyelamatan satwa diperkuat hingga dilakukan setiap hari. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip pencegahan dan respons cepat. Dengan pemantauan yang lebih intensif, potensi gangguan terhadap satwa dan kawasan hutan dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sesuai kondisi lapangan.

Keberhasilan konservasi juga tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak masyarakat untuk segera menghubungi call center BKSDA di daerah masing-masing apabila menemukan orangutan atau satwa liar yang membutuhkan pertolongan akibat kondisi lingkungan. Penguatan saluran pelaporan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem konservasi berbasis kolaborasi, karena masyarakat di sekitar kawasan hutan memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah memperoleh informasi secara cepat.

Pendekatan kolaboratif juga menjadi kekuatan dalam penanganan karhutla dan penyelamatan satwa. Pemerintah bekerja bersama pemerintah daerah, pengelola kawasan konservasi, organisasi konservasi, masyarakat, serta berbagai pihak terkait. Sinergi tersebut memperkuat kemampuan negara dalam melakukan pemantauan, evakuasi, asesmen, rehabilitasi, hingga pelepasliaran satwa sesuai kondisi masing-masing individu.

Aspek medis turut menjadi perhatian penting. Raja Juli Antoni mendorong penguatan satuan tugas dari sisi medis melalui dukungan peralatan dan sumber daya manusia. Ketersediaan dokter hewan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap satwa yang membutuhkan pertolongan memperoleh penanganan berdasarkan kondisi fisik dan tingkat kebutuhan. Apabila diperlukan, dukungan tenaga medis dari luar Kalimantan Tengah dapat diperkuat untuk memastikan kapasitas penanganan tetap memadai.

Setiap laporan mengenai orangutan yang lemah, terluka, terjebak, atau berada di luar habitatnya juga ditindaklanjuti melalui asesmen. Penanganan dilakukan berdasarkan pertimbangan medis, ekologis, dan keselamatan. Pendekatan berbasis asesmen ini menunjukkan bahwa konservasi satwa dilakukan secara profesional, terukur, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi satwa serta keberlanjutan ekosistem.

Komitmen pemerintah juga terlihat dari penguatan koordinasi regional. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl, menyampaikan bahwa Indonesia memenuhi kewajiban pelaporan harian dan tindakan wajib Alert Level 3 sesuai SOP MAJER atau Monitoring, Assessment, and Joint Emergency Response. Mekanisme tersebut mencakup pemetaan titik panas, pemantauan kondisi lingkungan, pergerakan asap, serta informasi mengenai penanganan di lapangan.

Koordinasi melalui ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menangani persoalan lingkungan secara terbuka dan bertanggung jawab. Pertukaran informasi dengan negara-negara anggota ASEAN menjadi bagian penting dalam membangun sistem peringatan dini dan meningkatkan efektivitas respons terhadap karhutla yang memiliki dampak lintas batas.

Pada akhirnya, perlindungan hutan, satwa, dan masyarakat merupakan satu kesatuan dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan. Penguatan patroli, sistem pelaporan, dukungan medis, pemantauan kawasan, serta kerja sama nasional dan regional menunjukkan bahwa pemerintah terus membangun sistem penanganan karhutla yang semakin terpadu. Dengan dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, upaya menjaga hutan Indonesia dapat dilakukan secara lebih kuat, cepat, dan berkelanjutan. Kehadiran negara dalam menjaga lingkungan bukan hanya ditunjukkan melalui pemadaman api, tetapi juga melalui komitmen melindungi setiap bagian ekosistem agar kekayaan alam Indonesia tetap lestari bagi generasi mendatang.

(* Penulis merupakan Pengamat Lingkungan dan Ekosistem Hutan

Jakarta – Pemerintah memastikan keselamatan anak-anak dan kelompok rentan menjadi prioritas dalam penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau dua fasilitas pendidikan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

“Yang paling penting, anak-anak tetap aman dan sehat. Penyesuaian metode serta waktu belajar harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan kesehatan siswa,” kata Gibran.

Gibran menilai anak-anak dan kelompok rentan memerlukan perlindungan ekstra dari paparan kabut asap akibat karhutla. Karena itu, sekolah dan pemerintah daerah diminta bergerak cepat menyesuaikan kegiatan pembelajaran apabila kualitas udara di wilayah terdampak semakin memburuk.

“Kalau kondisi memburuk, sekolah dan pemerintah daerah harus siap menyesuaikan kembali kegiatan belajar,” ujarnya.

Selain menyesuaikan pembelajaran, Wapres mendorong sekolah mengoptimalkan layanan kesehatan dan berkoordinasi dengan puskesmas agar siswa yang mengalami gangguan pernapasan segera ditangani.

“Aktifkan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dan kolaborasikan dengan puskesmas terdekat agar siswa yang sakit bisa segera tertangani,” ucapnya.

Menurut Gibran, langkah tersebut penting karena penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memastikan masyarakat terlindungi dari paparan kabut asap, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

“Kami meminta Kepala BNPB memberikan perhatian penuh terhadap penanganan darurat karhutla, khususnya kepada kelompok rentan yang terdampak asap,” tegas Gibran.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan pihaknya terus memperkuat operasi pembasahan lahan sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya kabut asap di Kalimantan Barat.

“Kami sudah memiliki posko OMC dan setiap hari berkoordinasi dengan BMKG. Sejalan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden, sekecil apa pun peluang pertumbuhan awan, OMC harus dilaksanakan untuk membasahi lahan agar api tidak meluas,” kata Suharyanto.

Melalui operasi darat dan udara, tim gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat berhasil memadamkan 155,96 hektare lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Operasi tersebut didukung mesin pompa, pembasahan gambut, sembilan helikopter water bombing, serta tiga pesawat OMC.

BNPB juga terus memenuhi kebutuhan operasi dan memperkuat koordinasi antarlembaga agar penanganan karhutla berjalan efektif sekaligus menjamin keselamatan petugas dan masyarakat.

“Ini merupakan bentuk komitmen BNPB untuk terus memobilisasi logistik, melengkapi alat pelindung diri bagi petugas lapangan, serta memperkuat sinergi lintas instansi guna memastikan keselamatan masyarakat di seluruh wilayah terdampak karhutla,” tuturnya.

Jakarta, – Pemerintah menegaskan perlindungan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus berjalan beriringan dengan upaya pemadaman. Selain mengendalikan titik api, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan kelompok rentan perlu dipastikan selama kondisi karhutla dan dampak asap masih dirasakan masyarakat.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memastikan kebutuhan warga tetap terpenuhi. Hal tersebut disampaikan Wapres saat melakukan kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“Pemadaman titik api dan pelayanan warga harus berjalan bersamaan, khususnya pemenuhan kebutuhan pengobatan, ketersediaan masker, vitamin, air, logistik, hingga akses pendidikan,” katanya.

Menurut Wapres, keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama selama proses penanganan karhutla berlangsung. Wapres juga menekankan pentingnya keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Paparan asap karhutla dapat mengganggu kondisi kesehatan, terutama bagi masyarakat yang memiliki kerentanan terhadap gangguan pernapasan.

Penguatan perlindungan kesehatan tersebut mendapat perhatian dari Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren. Ia mengimbau agar perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan, terus diperkuat selama periode karhutla. Obet mengatakan upaya perlindungan kesehatan perlu dilakukan bersamaan dengan pengendalian karhutla, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan pemantauan kualitas udara.

“Upaya pencegahan karhutla di hulu tetap menjadi kunci utama. Namun perlindungan kesehatan masyarakat yang sudah terpapar harus menjadi prioritas segera,” kata dia.

Selain kesiapan layanan kesehatan, masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi kualitas udara. Obet mengimbau warga mengikuti informasi kualitas udara dari sumber resmi sehingga dapat menyesuaikan aktivitas dan mengambil langkah perlindungan yang diperlukan ketika kualitas udara menurun.

Penguatan koordinasi antara pemerintah, layanan kesehatan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi dampak karhutla. Penanganan yang berjalan secara terpadu diharapkan dapat menjaga kebutuhan dasar warga sekaligus meminimalkan risiko kesehatan akibat paparan asap.

Dengan pendekatan tersebut, pengendalian titik api dapat tetap dilaksanakan tanpa mengesampingkan keselamatan masyarakat. Sebab, perlindungan terhadap kelompok rentan, ketersediaan layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar, juga menjadi unsur penting selama situasi karhutla belum sepenuhnya pulih. Langkah tersebut akan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan meluasnya dampak asap, sekaligus memastikan respons pemerintah tetap berorientasi pada keselamatan serta kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah yang terdampak karhutla. (*)

Jakarta — Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria didorong menjadi instrumen untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan di Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan memperkuat penataan agraria, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap tanah.

Anggota Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria sekaligus anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Muhammad Khozin mengatakan, aturan dalam RUU tersebut harus diarahkan untuk mengoreksi struktur penguasaan dan pemilikan lahan yang timpang.

“Bahwa ketimpangan tanah menurun, konflik agraria struktural diselesaikan, dan petani gurem naik menjadi petani yang memiliki aset serta penghidupan layak,” ujarnya.

Menurut Khozin, salah satu upaya mengatasi ketimpangan dilakukan melalui redistribusi tanah kepada masyarakat yang belum memiliki lahan. Penerima redistribusi juga perlu memperoleh dukungan ekonomi, akses pengembangan usaha, serta manfaat nyata agar tanah yang diberikan dapat dimanfaatkan secara produktif dan meningkatkan kesejahteraan.

Penyelesaian konflik agraria struktural juga menjadi bagian penting dalam reforma agraria. Persoalan tersebut dapat dipicu kebijakan negara, tumpang tindih perizinan, penguasaan lahan dalam skala besar, tidak terpenuhinya kewajiban pemegang konsesi, hingga belum diakuinya wilayah masyarakat adat.

“Konflik agraria struktural tidak akan selesai hanya dengan mempertemukan para pihak. Negara harus berani mengoreksi kebijakan, izin, dan penguasaan yang terbukti melahirkan ketidakadilan,” tegas Khozin.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan mengatakan, penyelesaian konflik agraria struktural membutuhkan terobosan dalam sistem peradilan. Salah satu gagasan yang muncul adalah pembentukan Pengadilan Khusus Agraria yang independen.

“Mahkamah Agung perlu memberikan pandangan terkait kesiapan institusi peradilan, termasuk merespons gagasan strategis mengenai pembentukan Pengadilan Khusus Agraria yang independen demi menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat,” ungkap Bob.

Menurutnya, karakteristik konflik agraria struktural berbeda dengan sengketa antara para pihak sehingga membutuhkan penanganan khusus. Karena itu, RUU Pengaturan Reforma Agraria diharapkan tidak hanya mengatur redistribusi tanah, tetapi juga memperkuat penyelesaian konflik, kepastian hukum, dan tata kelola agraria yang berkeadilan.

Penguatan regulasi tersebut akan mampu mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, menyelesaikan konflik agraria struktural, serta mendukung pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak masyarakat, serta mendorong pemanfaatan tanah yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan.

JAKARTA – Di tengah ketidakpastian serta dinamika tantangan perekonomian global, Pemerintah Republik Indonesia terus menunjukkan kinerja impresif dalam menjaga stabilitas dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Visi besar pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat kekuatan ekonomi dunia perlahan tapi pasti mulai terwujud melalui berbagai capaian strategis dan konkret. Salah satu torehan prestasi gemilang teranyar dari kabinet pemerintahan saat ini adalah keberhasilan monumental Indonesia yang kini resmi menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan ekonomi syariah terbesar di dunia.

Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa prestasi luar biasa ini bukanlah sebuah garis akhir, melainkan batu loncatan yang sangat krusial. Kebijakan pro-rakyat, hilirisasi industri, dan perlindungan investasi yang digagas pemerintah saat ini memang dirancang untuk memastikan ketahanan ekonomi berjangka panjang. Momentum positif di sektor syariah ini dinilai menjadi indikator kuat atas kesiapan fundamental Indonesia untuk memimpin di kancah global.

“Langkah strategis yang kita bangun hari ini adalah jalan utama menuju kejayaan Nusantara. Saya sangat optimis, dengan fondasi sekuat capaian ekosistem ekonomi syariah kita saat ini, target besar Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar dunia secara keseluruhan pada tahun 2050 pasti akan terwujud nyata,” tegas Presiden Prabowo.

Keyakinan kuat Kepala Negara tersebut didukung penuh oleh realisasi data dari sektor keuangan terkini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan bahwa ketahanan ekonomi nasional terus mencatatkan performa yang sangat luar biasa. Hal ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa kebijakan integrasi industri halal dan keuangan syariah yang dieksekusi secara konsisten oleh pemerintah berjalan di jalur yang sangat tepat.

“Aset keuangan syariah Indonesia kini makin kuat dan telah menembus angka Rp3.131 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik biasa, melainkan cerminan dari tata kelola ekosistem ekonomi syariah kita yang makin matang dan tangguh, menempatkan Republik Indonesia kokoh di ranking empat dunia,” ungkap Airlangga.

Lebih lanjut, dalam sebuah wawancara khusus di stasiun televisi nasional baru-baru ini, Airlangga juga menyebutkan bahwa capaian ini ditopang oleh agresivitas pemerintah dalam memperkuat sektor riil, termasuk UMKM, mode muslim, dan pariwisata ramah muslim.

Rangkaian pencapaian ini secara gamblang menegaskan bahwa kepemimpinan serta arah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini berjalan sangat efektif dan berpihak pada kemajuan bangsa. Transformasi berkelanjutan yang diusung oleh pemerintahan dipastikan akan terus membawa Indonesia melesat lebih tinggi sebagai episentrum ekonomi global yang berkeadilan dan membawa kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat.***

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan ekonomi syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dan memiliki posisi kuat di tingkat global.

Nilai kekuatan ekonomi syariah nasional disebut telah mencapai Rp3.131,02 triliun sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi syariah terbesar keempat di dunia.

“Kekuatan ekonomi syariah kita sudah menembus Rp 3.131,02 triliun, dan ini masuk dalam ranking 4 di global syariah,” kata Airlangga.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan sektor keuangan, tetapi juga mencakup industri halal, pembiayaan, produk konsumsi, hingga keuangan sosial.

Angka tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki basis ekonomi syariah yang kuat dan berpeluang semakin memperbesar perannya di tingkat global.

Airlangga menjelaskan Indonesia bahkan menjadi produsen nomor satu untuk produk halal, termasuk produk mode dan busana muslim.

Ekosistem sertifikasi halal di Indonesia juga terus berkembang dengan jumlah yang telah mencapai 4,4 juta sertifikat. Pemerintah mendorong agar capaian tersebut semakin diperkuat, khususnya dengan memperluas keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Namun tentu dengan jumlah UMKM yang besar, ini diharapkan juga bisa diakselerasi,” terang Airlangga.

Untuk memperluas akses pasar produk halal, Indonesia telah memiliki mutual recognition arrangement atau agreement dengan 39 negara.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas ekspor dan impor produk halal sehingga pelaku usaha nasional memiliki peluang lebih besar memasuki pasar global.

Di sektor pembiayaan, pemerintah terus mendorong pemanfaatan KUR Syariah oleh pelaku usaha, terutama UMKM. Penguatan perbankan syariah juga diarahkan untuk mendukung pembiayaan produktif serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) turut menjadi bagian penting yang perlu dioptimalkan melalui koordinasi antarlembaga.

Perkembangan sektor keuangan syariah turut tercermin dari kinerja perbankan. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko menyampaikan pembiayaan perbankan syariah pada Juli 2026 tumbuh 11,82 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Dengan kombinasi kekuatan industri halal, pembiayaan syariah, UMKM, serta keuangan sosial, ekonomi syariah memiliki ruang besar untuk terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Per Juli 2026, pembiayaan perbankan syariah tumbuh solid 11,82 persen (yoy), dan piutang pembiayaan syariah tumbuh 8,84 persen (yoy),” kata Hernawan.

Total pembiayaan perbankan syariah pada periode tersebut mencapai Rp744,51 triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp837,24 triliun atau tumbuh 11,92 persen (yoy).***

[w.R]

*) Oleh : Gavin Asadit

Ekonomi syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dan memiliki peluang semakin besar untuk naik kelas menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar, industri halal yang terus berkembang, serta potensi pembiayaan syariah yang luas, Indonesia memiliki modal kuat untuk memperkuat posisi dalam ekosistem ekonomi syariah dunia.

Perkembangan tersebut tidak lagi hanya berkaitan dengan sektor perbankan syariah. Ekonomi syariah kini mencakup industri halal, makanan dan minuman, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, farmasi, kosmetik halal, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Penguatan ekosistem menjadi penting agar besarnya potensi pasar domestik dapat diubah menjadi kekuatan produksi dan ekspor. Indonesia tidak cukup hanya menjadi konsumen produk halal, tetapi perlu semakin mampu menjadi produsen sekaligus pemain utama dalam rantai nilai halal global.

Mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran strategis dalam menciptakan sumber pertumbuhan baru. Menurut Perry, pengembangan ekonomi syariah perlu bertumpu pada penguatan halal value chain, keberlanjutan, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat.

Perry juga melihat pentingnya inovasi dan sinergi antarpemangku kepentingan agar keuangan syariah tidak berjalan sendiri. Integrasi antara sektor riil, industri halal, pembiayaan, digitalisasi, dan pengembangan sumber daya manusia dinilai dapat memperkuat daya saing Indonesia di tingkat internasional.

Arah tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia yang terus mendorong transformasi ekonomi dan keuangan syariah. Penguatan ekosistem halal dan pengembangan berbagai sektor produktif menjadi bagian dari strategi agar ekonomi syariah mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, pengembangan ekonomi syariah juga membutuhkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Literasi yang baik menjadi fondasi agar masyarakat tidak hanya mengenal konsep syariah, tetapi juga mampu memilih dan menggunakan produk keuangan secara tepat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menilai peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah perlu dilakukan secara terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dicky menekankan pentingnya strategi berbasis data, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan perlindungan konsumen. Menurutnya, peningkatan literasi harus berjalan beriringan dengan perluasan akses sehingga masyarakat semakin percaya dan tertarik menggunakan produk keuangan syariah.

Langkah tersebut menjadi penting karena tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih memiliki ruang yang cukup besar untuk ditingkatkan. Berdasarkan data OJK, indeks literasi keuangan syariah pada SNLIK 2025 berada di angka 43,42 persen, sementara inklusinya 13,41 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah sudah berkembang, namun pemanfaatan produk dan layanan syariah masih perlu diperluas. Kondisi ini sekaligus menjadi peluang bagi industri untuk menghadirkan produk yang lebih mudah dipahami, terjangkau, inovatif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Penguatan literasi juga dilakukan melalui berbagai program nasional. Pada pelaksanaan GERAK (Gebyar Ramadan Keuangan) Syariah 2026, OJK mencatat lebih dari 8,35 juta peserta mengikuti kegiatan edukasi. Program tersebut juga menghasilkan penghimpunan dana sebesar Rp6,83 triliun dan penyaluran dana Rp6,86 triliun.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eko Wijaya menilai penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah dapat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi syariah di daerah. Eko melihat edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan ekonomi syariah tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai daerah.

Peran UMKM juga menjadi semakin penting dalam agenda tersebut. Banyak pelaku usaha di sektor makanan, fesyen, kerajinan, kosmetik, hingga pariwisata memiliki peluang untuk masuk ke dalam rantai nilai halal. Dukungan pembiayaan, sertifikasi, pemasaran, digitalisasi, dan akses pasar dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan skala usahanya. Jika ekosistem tersebut semakin terintegrasi, ekonomi syariah berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia. Industri halal dapat diperkuat dari sisi produksi, sementara sektor keuangan syariah menyediakan dukungan pembiayaan untuk ekspansi usaha.

Indonesia juga memiliki peluang untuk memperkuat posisi di pasar global. Besarnya basis konsumen muslim dunia menciptakan pasar yang luas bagi produk halal Indonesia. Tantangannya adalah memastikan kualitas, sertifikasi, inovasi, serta daya saing produk nasional mampu memenuhi standar internasional.

Transformasi digital turut membuka peluang baru. Platform digital dapat memperluas akses pembiayaan, mempertemukan produsen dengan konsumen, serta membantu pelaku usaha halal menembus pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan sinergi pemerintah, regulator, industri, pelaku UMKM, lembaga pendidikan, pesantren, dan masyarakat, ekonomi syariah Indonesia dapat bergerak dari sekadar memiliki potensi besar menjadi kekuatan ekonomi yang benar-benar produktif.

Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi industri halal dan keuangan syariah secara bersamaan. Jika konsistensi pengembangan ekosistem terus dijaga, Indonesia bukan hanya memiliki pasar ekonomi syariah terbesar, tetapi juga berpeluang tampil sebagai salah satu pemain utama ekonomi syariah global.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Makassar – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) ditargetkan mulai beroperasi efektif pada Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus memangkas rantai pasok di tingkat desa. Pemerintah menargetkan sekitar 40 ribu KDMP dapat beroperasi setelah proses pembentukan organisasi dan kelembagaan diselesaikan pada September 2026.

Target tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat berada di Makassar. Menurutnya, percepatan pembentukan KDMP menjadi langkah penting agar koperasi segera menjalankan berbagai fungsi ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Managernya itu selesai September, berarti akan beroperasi Oktober kira-kira baru mulai,” ujarnya.

Zulhas juga menjelaskan bahwa KDMP tidak sekadar menjadi tempat masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari. Koperasi tersebut dirancang untuk memperpendek rantai distribusi sehingga penyaluran kebutuhan masyarakat dapat berlangsung lebih efisien, sekaligus membuka akses yang lebih baik bagi produk-produk lokal menuju pasar.

Peran tersebut diperkuat dengan fungsi KDMP sebagai offtaker atau pihak yang membeli hasil produksi masyarakat desa. Skema ini memberikan alternatif pasar bagi petani dan nelayan, terutama ketika harga komoditas mengalami penurunan.

Dengan demikian, KDMP diharapkan dapat membantu menjaga kesinambungan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat posisi tawar produsen di tingkat desa.

“Kalau gabah di bawah Rp6.500, nelayan ikannya di bawah standar, Kopdes akan membeli. Itu namanya offtaker,” kata Zulhas.

Selain menjadi penghubung produksi masyarakat dengan pasar, KDMP juga diproyeksikan mendukung penyaluran berbagai kebutuhan dan program pemerintah. Bantuan sosial, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, serta gas bersubsidi dapat disalurkan melalui koperasi. Kebutuhan layanan masyarakat seperti pembayaran listrik dan telepon juga dapat terintegrasi melalui KDMP.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menilai pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan KDMP berkembang secara sehat dan profesional. Menurutnya, koperasi desa memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus memperpendek rantai distribusi kebutuhan masyarakat.

”Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan mendapat akses pasar, dan pelaku usaha mikro dapat terus berkembang,” ujar Ahmad Muzani.

Dengan mulai beroperasi efektif pada Oktober 2026, KDMP diharapkan semakin memperkuat konektivitas ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, membuka akses pasar bagi produk lokal, serta memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara langsung dan berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah menargetkan sekitar 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mulai beroperasi pada Oktober 2026. Koperasi tersebut disiapkan tidak hanya sebagai sarana memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk memangkas rantai distribusi dan memperkuat pemasaran hasil produksi masyarakat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyelesaikan pembentukan sekitar 40 ribu koperasi. Sementara itu, proses pembentukan organisasi dan kelembagaan koperasi ditargetkan rampung pada September 2026.

“Managernya itu selesai September, berarti akan beroperasi Oktober kira-kira baru mulai,” ujar Zulkifli Hasan.

Menurut Zulhas, keberadaan KDMP diarahkan untuk memperpendek mata rantai distribusi barang sekaligus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa. Dengan demikian, koperasi diharapkan tidak sekadar menjadi tempat masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah juga merancang KDMP sebagai saluran berbagai program bantuan. Sejumlah bantuan yang direncanakan disalurkan melalui koperasi antara lain bantuan sosial, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta kebutuhan masyarakat seperti pembayaran listrik dan telepon. Pupuk dan gas bersubsidi juga direncanakan dapat disalurkan melalui koperasi tersebut.

Selain berperan dalam distribusi, KDMP diproyeksikan menjadi offtaker atau pihak yang membeli hasil produksi masyarakat desa. Skema tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pasar bagi petani dan nelayan, terutama ketika harga komoditas mengalami tekanan.

“Kalau gabah di bawah Rp6.500, nelayan ikannya di bawah standar, Kopdes akan membeli. Itu namanya offtaker,” kata Zulhas.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi payung operasional KDKMP. Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono mengatakan bahwa regulasi tersebut akan mengatur secara komprehensif aspek kelembagaan, pembangunan gerai dan gudang, pengelolaan aset, perizinan hingga pembiayaan.

“Begitu aturan Presiden ini terbit, tidak ada lagi tumpang tindih dengan peraturan menteri. Semua akan jelas diatur dalam Perpres itu,” ujar Menkop Ferry.

Ferry menjelaskan, setelah pembangunan fasilitas selesai, Kementerian Koperasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan verifikasi dan validasi sebelum fasilitas diserahkan kepada desa sebagai aset desa.

Pemerintah berharap Koperasi Merah Putih mampu memperkuat posisi masyarakat desa dalam rantai ekonomi, mulai dari produksi, distribusi hingga pemasaran. Operasional pada Oktober 2026 akan menjadi tahap penting untuk menguji efektivitas koperasi dalam memangkas rantai pasok sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil produksi masyarakat desa.