JAKARTA — Sejumlah tokoh masyarakat dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menegaskan pentingnya menjaga Reuni 212 agar tetap berlangsung damai serta terbebas dari kepentingan pihak-pihak yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Para tokoh menilai Reuni 212 tidak boleh dimanfaatkan sebagai ruang politisasi agama maupun ajang adu domba yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Publik diminta bersikap tenang, dewasa, dan waspada terhadap kemungkinan hadirnya penyusup berkepentingan yang ingin mengalihkan tujuan kegiatan menjadi sarana provokasi atau tindakan anarki.

Salah satu tokoh NU, KH Robikin Emhas, menegaskan bahwa secara organisasi NU tidak akan terlibat dalam Reuni 212 apabila pesan yang disuarakan mengarah pada politisasi agama dan perpecahan sosial.

“Jangan dicederai dengan politisasi agama, jangan juga mau diadu domba, dipecah belah,” ujar Robikin Emhas kepada wartawan.

“Karena itu sama dengan merendahkan agama” imbuhnya.

Robikin menjelaskan bahwa sikap NU tersebut telah disampaikan kepada warga secara internal.

Ia berharap seluruh kader dapat mengikuti garis organisasi dan mampu menempatkan diri secara arif.

“Warga NU sangat paham merepresentasikan diri. Jadi tidak perlu ada arahan detail karena kami yakin mereka sudah paham dan bisa memilah mana yang diikuti,” jelasnya.

“Jangan melakukan hate speech atau tindakan yang menimbulkan permusuhan,” katanya.

Abdul Mu’ti, selaku tokoh Muhammadiyah, turut menegaskan bahwa secara organisasi Muhammadiyah tidak terlibat dalam Reuni 212.

Menurut Abdul Mu’ti, misi seperti “bela Islam” yang kerap disuarakan kelompok 212 tidak lagi relevan dengan kondisi saat itu karena nuansa politik lebih dominan dibandingkan pesan keagamaan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengingatkan semua pihak agar tidak merespons isu Reuni 212 secara berlebihan.

“Oleh karena itu janganlah pihak-pihak lain meresponnya secara berlebihan,” ujar Anwar Abbas.

Ia menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan pendapat.

“Hanya kalau mau menyampaikan pendapat dilakukan dengan baik, jangan mencela, menghina, apalagi mengejek,” tambahnya.

Seruan tersebut menegaskan bahwa Reuni 212 harus tetap berada dalam koridor damai, menjunjung persatuan umat, serta menolak segala bentuk provokasi dan perpecahan.

Jakarta – Berbagai tokoh masyarakat dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan agar publik tetap tenang, dewasa, dan waspada dalam menyikapi rencana Reuni 212. Mereka menegaskan bahwa kewaspadaan menjadi kunci untuk mencegah hadirnya pihak-pihak berkepentingan yang berpotensi menyusup dan mengalihkan tujuan kegiatan menjadi sarana provokasi, politisasi agama, ataupun tindakan anarki yang dapat merugikan masyarakat luas.

Tokoh NU, KH Robikin Emhas, menegaskan bahwa NU sebagai organisasi tidak akan terlibat dalam Reuni 212 apabila kegiatan tersebut mengarah pada politisasi agama maupun upaya yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Menurutnya, kegiatan keagamaan seharusnya dijalankan dengan niat tulus dan tetap berada dalam koridor kedamaian. “Jangan dicederai dengan politisasi agama, jangan juga mau diadu domba, dipecah belah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan bangsa, tetapi juga merendahkan nilai-nilai agama itu sendiri. Karena itu, ia meminta masyarakat NU untuk bersikap arif, mampu menempatkan diri, dan menjauhi ujaran kebencian serta tindakan yang dapat memicu permusuhan.

Nada serupa juga disampaikan oleh tokoh Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, yang menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terlibat secara organisatoris dalam Reuni 212. Ia menilai bahwa misi seperti “bela Islam” yang kerap dikampanyekan dalam kegiatan tersebut sudah tidak lagi relevan karena nuansa politik lebih dominan dibandingkan pesan keagamaan. Ia mengingatkan agar masyarakat tetap rasional dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik.

Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, turut meminta semua pihak untuk tidak merespons isu Reuni 212 secara berlebihan. Menurutnya, setiap aspirasi harus disampaikan dengan etika, tanpa mencela atau menghina. Ia menekankan bahwa menjaga ketenangan publik jauh lebih penting agar potensi gesekan sosial tidak melebar.

Seruan dari para tokoh lintas organisasi ini menjadi pengingat kuat bahwa kewaspadaan publik sangat diperlukan. Masyarakat diminta tetap tenang, dewasa, dan tidak mudah terbawa arus provokasi, terutama terhadap kemungkinan hadirnya penyusup yang ingin mengalihkan tujuan kegiatan menjadi arena konflik. Dengan menjaga sikap tersebut, Reuni 212 diharapkan tetap berada dalam koridor damai, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sempit, serta mampu menjaga persatuan umat dan stabilitas nasional.

Oleh : Anggara Putra*)

Menjelang akhir tahun, dinamika sosial dan politik kembali memanas dengan mencuatnya isu mengenai rencana penyelenggaraan kembali “Reuni 212” di berbagai wilayah dan kota besar di Indonesia. Wacana ini tidak hanya memantik diskusi publik, tetapi juga menyalakan alarm kewaspadaan bagi elemen bangsa yang mencintai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di tengah situasi ini, narasi utama yang harus dikedepankan adalah prioritas terhadap stabilitas keamanan, keselamatan rakyat, dan kedaulatan ideologi negara di atas kepentingan kelompok tertentu.

Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), melalui Ketua Umumnya, AR Waluyo Wasis Nugroho atau yang akrab disapa Gus Wal, menyerukan peringatan keras agar Indonesia bersikap tegas dan waspada tingkat tinggi. Gus Wal menegaskan bahwa rencana Reuni 212 tidak boleh dipandang sekadar sebagai ajang silaturahmi atau reuni berjilid-jilid semata. Ia menilai bahwa kegiatan tersebut diduga kuat telah bertransformasi menjadi panggung konsolidasi bagi kelompok-kelompok berhaluan ideologi transnasional, pendukung khilafah, hingga simpatisan jaringan terorisme.

PNIB menyoroti kerawanan yang sangat nyata bahwa momentum Reuni 212 rawan dimanfaatkan dan ditunggangi oleh residu organisasi terlarang. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga bahwa kerumunan massa dalam skala besar di bawah bendera 212 kerap dijadikan panggung orasi oleh kelompok yang sebelumnya berafiliasi dengan Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Masyarakat perlu diingatkan kembali bahwa kedua organisasi tersebut FPI dan HTI telah resmi dibubarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Perppu Ormas dan keputusan pengadilan yang sah. Pembubaran tersebut bukan tindakan sewenang-wenang, melainkan langkah konstitusional karena ideologi dan aktivitas mereka terbukti bertentangan dengan Pancasila serta mengancam ketertiban, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan publik.

Dalam keterangannya, Gus Wal menegaskan bahwa agenda tersebut bukan sekadar reuni, melainkan sebuah ajang konsolidasi yang diduga kuat memiliki agenda makar terselubung yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan rakyat serta bangsa Indonesia. Menurut pandangannya, pembiaran terhadap acara ini sama halnya dengan memberikan ruang bagi ideologi yang ingin meruntuhkan sendi-sendi kebangsaan.

Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi ancaman radikalisme berkedok agama. PNIB mengajak publik dan pemerintah untuk membuka mata terhadap ketegasan negara-negara lain yang telah lebih dulu mengambil langkah keras terhadap kelompok serupa. Narasi bahwa tindakan tegas pemerintah adalah bentuk “kriminalisasi” adalah propaganda yang menyesatkan, karena fakta global menunjukkan sebaliknya.

Gus Wal memaparkan perbandingan nyata mengenai ketegasan negara lain. Ia mencontohkan Malaysia yang melarang aktivitas kelompok Wahabi karena dinilai meresahkan masyarakat serta menimbulkan fragmentasi sosial. Sementara itu, Arab Saudi menerapkan hukuman berat sampai tingkat hukuman mati bagi para penyeru khilafah dan pelaku aksi terorisme yang mengancam keamanan negara.

Di tingkat global, Amerika Serikat juga telah mengambil langkah strategis dengan melarang keberadaan dan aktivitas Ikhwanul Muslimin. Kelompok ini dianggap memiliki jaringan terorisme internasional yang berpotensi menginspirasi ekstremisme, radikalisme, dan terorisme politik yang berlindung di balik topeng keagamaan.

Lebih lanjut, Gus Wal menerangkan bahwa pendekatan negara-negara tersebut dapat menjadi rujukan bagi Indonesia, mengingat kewaspadaan terhadap gerakan ideologi transnasional yang mengusung khilafah dan terorisme bukan lagi sekadar isu lokal, melainkan tantangan global yang harus dihadapi dengan tangan besi.

Indonesia tidak boleh lengah sedikitpun. Setiap gerakan yang membuka ruang bagi kembalinya narasi khilafah, radikalisme, anarkisme, ekstremisme, serta jaringan politik maupun terorisme transnasional adalah ancaman eksistensial bagi bangsa. Kelompok-kelompok ini sangat berbahaya karena target utama mereka adalah merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam keselamatan rakyat.

Oleh karena itu, PNIB mendesak agar pemerintah memastikan tidak ada celah hukum maupun celah politik yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan organisasi transnasional seperti Ikhwanul Muslimin. Pengawasan harus diperketat secara masif, termasuk terhadap entitas politik yang mencoba bermain api dengan membawa agenda yang sejalan dengan ideologi perusak tersebut demi keuntungan elektoral sesaat.

Gus Wal juga berujar bahwa Indonesia harus belajar dari Malaysia, Arab Saudi, Amerika Serikat, dan negara-negara lain yang telah mengambil langkah tegas dan keras demi mencegah tumbuhnya gerakan ekstrem yang merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tidak boleh ada toleransi sedikitpun terhadap paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kegiatan tahunan seperti Reuni 212 yang lekat dengan narasi Khilafah dan intoleransi harus disikapi tanpa kompromi. Negara, dalam hal ini pemerintah, aparat penegak hukum, Densus 88 Antiteror, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, dan TNI, wajib hadir sebagai garda terdepan untuk menolak acara tersebut di manapun berada.

Ketegasan pemerintah Indonesia dan aparat penegak hukum adalah syarat mutlak atau conditio sine qua non untuk menjaga marwah Pancasila dan keutuhan NKRI. Sinergi antara Densus 88, BNPT, Polri, dan TNI harus diperkuat untuk mendeteksi dini dan memutus mata rantai konsolidasi kelompok radikal.

PNIB menutup pernyataan sikapnya dengan menyerukan mobilisasi kesadaran nasional. Seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, serta aparat keamanan (Densus 88, BNPT, Polri, TNI) harus bersatu padu meningkatkan kewaspadaan terhadap ruang-ruang publik yang berpotensi ditunggangi.

Reuni 212 dinilai memiliki risiko tinggi dimanfaatkan kembali oleh sisa-sisa kelompok terlarang seperti HTI, FPI, Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang ingin bangkit kembali (rebound) dengan sarana mengadakan konsolidasi massal.

Menutup keterangannya, Gus Wal meminta kepada pemerintah dan aparat penegak hukum yang terdiri dari Densus 88, BNPT, Polri, dan TNI untuk menolak, melarang, dan membubarkan acara Reuni 212 di manapun berada. Ia menekankan bahwa demi keselamatan bangsa, tidak ada tawar-menawar bagi pihak-pihak yang berupaya merusak NKRI.

Stabilitas keamanan adalah harga mati. Jangan biarkan masa depan Indonesia digadaikan oleh sekelompok orang yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi asing yang telah terbukti gagal dan dilarang di berbagai belahan dunia.

*) Pemerhati Politik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menegaskan perannya sebagai salah satu kebijakan strategis nasional yang memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025), Presiden Prabowo Subianto menyoroti capaian signifikan program tersebut yang dinilai telah membawa lompatan besar dalam peningkatan kualitas gizi nasional.

“Saudara-saudara saya terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional, kita sudah mencapai hari ini lebih dari 44 juta penerima manfaat diberikan Makan Bergizi Gratis,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menambahkan bahwa hingga akhir November pemerintah telah memproduksi dan mendistribusikan lebih dari dua miliar porsi makanan kepada para penerima manfaat di seluruh Indonesia. Presiden menilai capaian ini sebagai salah satu kebijakan paling progresif dalam memperbaiki kualitas gizi nasional.

Program MBG yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 juga mendapatkan dukungan kuat dari kalangan akademisi. Guru Besar Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Prof. Sandra Fikawati, menilai bahwa MBG memiliki momentum besar dalam menutup kesenjangan gizi sekaligus memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia.

“Dulu pertumbuhan anak-anak tidak dipikirkan, makanya sumber daya manusia kurang kompetitif. MBG ini peluang besar karena sejak kecil anak dipupuk dengan gizi baik,” terang Prof. Sandra Fikawati.

Setelah pernyataannya, ia menjelaskan bahwa peningkatan gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kemampuan belajar, perkembangan otak, hingga kedisiplinan anak-anak dalam mengikuti kegiatan pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Penelitian Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan (PKGK) FKM UI juga menunjukkan hasil yang memperkuat urgensi program. Simulasi intervensi yang dilakukan di 15 sekolah TK hingga SMP serta satu posyandu di enam daerah memperlihatkan penurunan kasus gizi buruk dari 2 persen menjadi 0,5 persen dan gizi kurang dari 7,7 persen menjadi 6,4 persen. Dalam 15 minggu, rata-rata berat badan anak meningkat dua kilogram dan tinggi badan bertambah 2,9 sentimeter.

Temuan tersebut semakin memperkuat keyakinan bahwa penyediaan makanan bergizi secara rutin merupakan langkah strategis untuk menekan masalah kekurangan gizi. Tidak hanya itu, pemahaman siswa terhadap konsep gizi seimbang juga meningkat setelah menerima edukasi gizi bersamaan dengan pemberian makanan.

Prof. Sandra Fikawati menyebutkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan lima perguruan tinggi, termasuk UI, sedang menyusun modul edukasi untuk memperluas pemahaman gizi bagi siswa dan orang tua.
“Edukasi untuk memperkuat program MBG sedang disusun modulnya oleh BGN karena anak-anak perlu tahu manfaat makanan yang dibagikan,” jelas Prof. Sandra Fikawati.

Ia menambahkan bahwa BGN dan akademisi juga tengah mempersiapkan pembukaan sertifikasi nutrisionis.

“Sekarang sedang persiapan membuka sertifikasi nutrisionis agar ke depan tenaga gizi bisa memastikan keamanan pangan sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat,” tutup Prof. Sandra Fikawati.

Dengan capaian yang terus meningkat serta dukungan akademisi yang semakin kuat, Program MBG menunjukkan bahwa penguatan gizi sejak dini adalah investasi strategis untuk memastikan Indonesia memiliki generasi sehat, cerdas, dan kompetitif.

Jakarta – Upaya memperluas jangkauan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) terus bergerak konkret. Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah memastikan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan secara terukur agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat hingga pelosok.

Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Wahyu Widistyanta, menuturkan bahwa persiapan SPPG 3T kini memasuki tahap teknis di sejumlah daerah. Ia menegaskan bahwa penyediaan dapur berstandar menjadi kunci utama keberhasilan implementasi MBG di lokasi terpencil.

“Jadi akan disiapkan SPPG khusus di wilayah yang belum terjangkau SPPG mandiri, termasuk kelompok warga yang terisolir,” ujar Wahyu Widistyanta.

Format pembangunan SPPG khusus 3T juga berbeda dari dapur reguler. Dapur reguler umumnya menggunakan desain 20×20 meter, sementara SPPG 3T dibuat lebih ringkas dengan konstruksi 10×15 meter tetapi tetap mampu melayani 1.000 penerima manfaat per titik.

Ia menjelaskan bahwa hingga akhir 2025, BGN menargetkan pembangunan 4.770 dapur MBG di seluruh Indonesia, termasuk sejumlah titik di Provinsi Lampung.

“Total keseluruhan ada 4.770 SPPG yang akan dibangun di wilayah 3T,” tegas Wahyu Widistyanta.

Percepatan serupa juga terjadi di Kepulauan Riau. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan bahwa dapur MBG di 126 titik wilayah 3T terus menunjukkan progres positif dan diperkirakan mulai beroperasi pada pertengahan Desember 2025.

“Pembangunan sudah berjalan sekitar 60 persen, dan ditargetkan operasional pada pertengahan Desember,” pungkas Nyanyang Haris Pratamura.

Ia menambahkan bahwa tantangan logistik, terutama untuk wilayah Lingga yang aksesnya harus melalui Jambi, tidak menghambat komitmen percepatan. Pemerintah provinsi juga terus mendorong percepatan penerbitan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang saat ini masih menjadi kendala karena antrean pemeriksaan sampel di Batam.

Sebanyak 34 dari 190 dapur MBG di Kepri telah mengantongi SLHS, dan penambahan laboratorium uji tengah dipersiapkan agar proses perizinan berjalan lebih cepat.

Di Provinsi Gorontalo, percepatan pembangunan dapur MBG di wilayah 3T juga menunjukkan perkembangan bertahap. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Ramdhan Pade, melaporkan bahwa dari alokasi 22 dapur MBG, sebagian besar sudah mencapai progres sekitar 40 persen.

“Kami mendorong percepatan agar masyarakat di wilayah terpencil segera menikmati MBG,” tambah Ramdhan Pade.

Faktor geografis dan kondisi cuaca masih menjadi tantangan utama. Meski demikian, koordinasi lintas pemerintah kabupaten terus diperkuat agar seluruh dapur dapat selesai pada Desember 2025.

Di Gorontalo Utara, pembangunan dapur MBG di empat lokasi terpencil—Ponelo Kepulauan, Dudepo, Mutiara Laut, dan Cempaka Putih—berjalan sesuai rencana. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Gorontalo Utara, Ayuba Thalib, menyebutkan bahwa bahan material sudah berada di lokasi sehingga proses pembangunan tetap dapat dipercepat.

“Targetnya pertengahan Desember sudah rampung seluruhnya,” tutup Ayuba Thalib.

Dengan langkah yang semakin terstruktur, program MBG diyakini akan memperluas akses gizi berkualitas bagi masyarakat 3T dan memperkuat pemerataan pembangunan sumber daya manusia hingga wilayah paling terpencil.

Oleh : Aditya Nugraha )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menunjukkan arah kebijakan yang konsisten untuk memastikan seluruh warga, termasuk yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), memperoleh layanan gizi yang setara. Pemerintah menempatkan pembangunan dapur MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah strategis untuk menutup kesenjangan pelayanan dasar. Upaya ini memperlihatkan kesungguhan negara dalam memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dari agenda pembangunan manusia, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

Komitmen pemerintah semakin tampak melalui persiapan SPPG khusus bagi wilayah 3T yang dijelaskan oleh Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Wahyu Widistyanta. BGN tengah menyiapkan format layanan gizi yang menyesuaikan kondisi geografis terpencil yang sulit dijangkau SPPG mandiri. SPPG 3T dirancang dengan dimensi dapur yang lebih kecil namun tetap efektif untuk melayani hingga seribu penerima manfaat. Langkah ini menjadi terobosan penting karena rancangan dapur dibuat fleksibel, efisien, dan lebih mudah dibangun di daerah dengan keterbatasan lahan serta akses logistik.

Perencanaan ini juga didukung target pembangunan 4.770 SPPG di seluruh Indonesia hingga akhir 2025. Target tersebut mencerminkan optimisme pemerintah bahwa penguatan layanan gizi tidak boleh hanya bertumpu di pusat, tetapi harus merata hingga titik terjauh dari wilayah nasional. Pemenuhan gizi sebagai pilar ketahanan sumber daya manusia menjadi landasan utama dari perluasan cakupan MBG.

Dukungan pemerintah daerah turut mempercepat pencapaian tersebut. Di Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan bahwa pembangunan dapur MBG di 126 titik wilayah 3T telah mencapai kemajuan signifikan. Penjelasannya menggarisbawahi upaya percepatan pembangunan dapur agar layanan MBG mulai beroperasi pada pertengahan Desember 2025. Kendala geografis, terutama transportasi ke pulau-pulau kecil yang hanya dapat ditempuh melalui jalur panjang, tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembangunan tepat waktu.

Upaya pengadaan material dilakukan secara terukur agar proses pembangunan tidak terhambat. Selain aspek fisik, penyiapan administrasi seperti penerbitan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) juga mendapat perhatian. Proses pemeriksaan yang terpusat di Batam menyebabkan antrean panjang, namun pemerintah daerah telah berkoordinasi untuk membuka laboratorium tambahan guna mempercepat penerbitan izin. Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan dapur MBG bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga penataan standar layanan yang menjamin kualitas pangan yang aman dan sehat.

Semangat percepatan pembangunan juga terlihat di Gorontalo. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Ramdhan Pade, menjelaskan bahwa wilayahnya mendapat alokasi pembangunan 22 dapur MBG pada tahun ini. Evaluasi menunjukkan progres pembangunan mencapai 40 persen. Kendala transportasi material dan kondisi cuaca tidak mengurangi optimisme pemerintah daerah untuk menuntaskan seluruh proyek pada Desember. Penekanan pada percepatan ini bukan hanya wujud kepatuhan terhadap target pembangunan, tetapi juga bagian dari komitmen memperluas jangkauan penerima manfaat MBG di daerah-daerah terpencil.

Di Kabupaten Gorontalo Utara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Ayuba Thalib, turut menegaskan bahwa progres pembangunan dapur MBG masih sejalan dengan rencana anggaran dan biaya yang disusun. Empat wilayah terpencil—Ponelo Kepulauan, Dudepo, Mutiara Laut, dan Cempaka Putih—telah menunjukkan progres bervariasi antara 15 hingga 40 persen. Meski musim penghujan menghambat proses pembangunan, seluruh material telah berada di lokasi sehingga pekerjaan dipastikan dapat mencapai target pada pertengahan Desember.

Pemerintah daerah menyadari bahwa pembangunan dapur MBG di wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga transformasi sosial jangka panjang. Ketersediaan pangan bergizi bagi anak sekolah, keluarga rentan, dan masyarakat di daerah terpencil diyakini akan meningkatkan kesehatan, daya tumbuh, serta produktivitas generasi muda. Dengan demikian, MBG diharapkan menjadi jembatan untuk menekan angka stunting, memeratakan akses gizi, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Upaya pembangunan ini juga mencerminkan paradigma baru dalam kebijakan gizi nasional. Program MBG tidak lagi dilihat sebagai pemberian bantuan konsumtif, tetapi sebagai investasi pemerintah untuk membangun fondasi generasi yang sehat dan cerdas. Di wilayah 3T, manfaat MBG menjadi semakin besar karena selama ini akses terhadap makanan bergizi sangat terbatas akibat faktor ekonomi, geografis, dan infrastruktur. Dengan hadirnya dapur MBG dan SPPG, masyarakat di wilayah terpencil bisa lebih mudah mendapatkan makanan yang sesuai standar gizi.

Di sisi lain, pembangunan MBG juga menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Keterlibatan tokoh lokal, perangkat desa, serta komunitas masyarakat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program ini. Dukungan mereka memastikan dapur MBG dapat beroperasi secara konsisten, mengutamakan keamanan pangan, dan menjalankan distribusi tepat sasaran.

Komitmen pemerintah memperluas cakupan MBG di wilayah 3T perlu diapresiasi sebagai langkah nyata menghadirkan pemerataan pembangunan. Program ini menunjukkan bahwa negara hadir secara menyeluruh, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di pulau-pulau kecil, kawasan pedalaman, dan daerah terpencil. Dengan berjalan efektifnya program ini pada akhir 2025, diharapkan kualitas hidup masyarakat di wilayah 3T semakin meningkat, serta lahir generasi baru yang lebih sehat, kuat, dan siap menyongsong masa depan Indonesia yang lebih maju dan inklusif.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Papua – Tokoh Masyarakat Papua, Imanuel Nerotou, menyampaikan apresiasi atas program pemerintah yang dinilai semakin memberi perhatian besar pada isu Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya di wilayah Papua.

Imanuel menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Papua sering menghadapi berbagai bentuk kekerasan di sejumlah daerah. Namun, ia menilai belakangan ini situasi mulai membaik dan kekerasan perlahan berkurang.

“Kami sangat mengapresiasi program pemerintah terutama di bidang HAM. Akhir-akhir ini terjadi kekerasan di mana-mana, lebih khususnya kami di Tanah Papua, yang kami mulai merasakan mulai terkikis dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi di daerah tertentu lebih khusus di Tanah Papua,” ujarnya.

Imanuel menegaskan bahwa upaya pemerintah untuk menangani persoalan HAM sangat penting, terutama karena berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran selama ini banyak merugikan masyarakat kecil. Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap hal tersebut merupakan langkah positif yang harus terus dilanjutkan.

“Jadi program pemerintah menyangkut HAM kami sangat mengapresiasi untuk melihat hal yang banyak merugikan masyarakat kecil. Kami sangat berterima kasih atas pimpinan Bapak Prabowo yang sudah melihat bagian ini,” tegasnya.

Imanuel Nerotou menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas berbagai program yang dinilai mulai berdampak nyata bagi masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah saat ini tidak hanya terlihat di pusat, tetapi benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat hingga ke pelosok Tanah Merah.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo atas program-program yang menyentuh rakyat, terutama kami di Tanah Papua,” kata Imanuel dalam keterangannya.

Menurutnya, salah satu langkah penting pemerintahan saat ini adalah pemberantasan mafia korupsi yang selama ini dianggap menghambat penyaluran dana pembangunan ke masyarakat.

“Selama ini sering disebut bahwa dana besar mengalir ke Papua, tapi rakyat kecil tidak merasakannya. Sekarang kami bangga karena Bapak Prabowo mulai memberantas hal itu,” ujarnya.

Imanuel menambahkan, sejumlah program prioritas yang sudah berjalan juga mulai memberi dampak nyata, seperti program makan bergizi gratis untuk anak-anak. Ia menyebut kebijakan tersebut sangat membantu keluarga Papua dalam meringankan beban kebutuhan sehari-hari.

“Anak-anak kami sekarang mendapat makanan bergizi gratis. Ini sangat membantu kami sebagai orang tua,” tuturnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil disebutnya mulai mengalami kemajuan. Jalan yang sebelumnya sulit diakses kini mulai dibangun, dan berbagai proyek pemerintah mulai masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal.

Bagi masyarakat pesisir, bantuan perahu bermesin (johnson) dari pemerintah sangat berarti. Akses mereka menuju kota menjadi lebih mudah sehingga aktivitas ekonomi warga pun meningkat.

“Dulu kami sulit menyeberang tanpa perahu. Sekarang dengan bantuan perahu dan mesinnya, kami bisa membawa hasil bumi ke pasar,” jelas Imanuel.

Ia juga menyoroti adanya bantuan perumahan yang kini mulai diterima masyarakat Papua melalui berbagai lembaga dan program pemerintah. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu bukti bahwa perubahan sedang berjalan.

“Rumah-rumah bantuan mulai ada, bahkan ada lokasi yang disiapkan pemerintah kampung untuk pembangunan rumah bagi warga. Kami bersyukur karena kehidupan kami perlahan berubah,” ungkapnya.

Imanuel berharap pemerintah tetap melanjutkan program-program tersebut dan mempertahankan komitmen untuk membangun Papua secara berkelanjutan. Ia menilai masyarakat sudah merasakan dampak positif meski masa pemerintahan masih berjalan singkat.

“Awalnya kami pikir gaya kepemimpinan beliau keras, tapi setelah berjalan beberapa minggu, ternyata dampaknya sangat positif. Kami merasakan perubahan itu langsung,” kata Imanuel.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Tanah Merah memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah saat ini.

“Jika program terus menyentuh rakyat, pasti ada kepercayaan publik untuk dua periode. Kami melihat Bapak Prabowo tidak hanya berpidato, tetapi turun langsung ke lapangan. Itu yang kami apresiasi,” tutupnya.

Papua – Tokoh Masyarakat Papua, Imanuel Nerotou menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya di wilayah Papua. Menurutnya, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini mulai memberikan rasa aman bagi masyarakat di tingkat kampung.

Imanuel menilai bahwa beberapa tahun terakhir masyarakat Papua menghadapi berbagai bentuk kekerasan di sejumlah daerah. Namun, ia melihat situasi mulai berubah secara bertahap seiring dengan semakin kuatnya perhatian pemerintah terhadap isu HAM.

“Kami sangat mengapresiasi program pemerintah terutama di bidang HAM. Akhir-akhir ini terjadi kekerasan di mana-mana, lebih khususnya kami di Tanah Papua, yang kami mulai merasakan mulai terkikis dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi di daerah tertentu lebih khusus di Tanah Papua,” ujarnya.

Imanuel menambahkan, kebijakan pemerintah terkait HAM dinilai sangat penting untuk melindungi masyarakat kecil yang selama ini sering menjadi korban dari berbagai tindakan melanggar hukum. Ia menilai pendekatan pemerintah yang semakin tegas terhadap pelanggaran HAM membawa harapan baru bagi warga Papua.

“Jadi program pemerintah menyangkut HAM kami sangat mengapresiasi untuk melihat hal yang banyak merugikan masyarakat kecil. Kami sangat berterima kasih atas pimpinan Bapak Prabowo yang sudah melihat bagian ini,” tegasnya.

Imanuel Nerotou menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai berbagai program yang dicanangkan pemerintah saat ini benar-benar mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Tanah Papua.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah mencanangkan program-program yang benar-benar menyentuh rakyat di seluruh Indonesia, terutama kami yang berada di Tanah Papua,” ujar Imanuel.

Salah satu hal yang paling diapresiasi masyarakat Papua adalah langkah pemerintah dalam memberantas praktik korupsi dan mafia anggaran. Imanuel menilai masalah tersebut selama ini membuat dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil.

“Kami sangat bangga karena Bapak Prabowo mulai memberantas hal-hal itu. Bagi kami orang Papua, khususnya di Tanah Merah, ini sangat berarti,” jelasnya.

“Kami sangat mengapresiasi program pemerintah terutama di bidang HAM, akhir-akhir ini terjadi kekerasan dimana-dimana lebih khususya kami di Tanah Papua, yang kami mulai merasakan mulai terkikis dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi di daerah tertentu lebih khusus di Tanah Papua.

Jadi program pemerintah menyangkut HAM kami sangat mengapresiasi untuk melihat hal yang banyak merugikan masyarakat kecil, kami sangat berterimakasih atas pimpinan bapak Prabowo yang sudah melihat bagian ini, terutama memberantas korupsi bahkan tindakan-tindakan anarkis sampai dengan kekerasan di dalam rumah tangga, kami sangat mengapresiasi program pemerintah.

Imanuel juga menilai bahwa kebijakan pemerintah saat ini mulai menjawab berbagai keluhan masyarakat Papua yang selama ini kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia menyebut, program makan bergizi gratis untuk anak-anak menjadi salah satu bantuan yang langsung terasa manfaatnya.

“Anak-anak kami mulai mendapatkan makan bergizi gratis. Ini luar biasa karena sangat mengurangi beban kami sebagai orang tua,” tuturnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang selama ini tertunda juga mulai terlihat kemajuannya. Menurut Imanuel, jalan-jalan menuju daerah terpencil sudah mulai dibangun, sementara akses masyarakat pesisir juga semakin terbuka berkat bantuan perahu bermesin (johnson) yang diberikan pemerintah.

“Dulu kami yang tinggal di pesisir harus kesulitan mencari perahu untuk menyeberang ke kota. Sekarang, dengan bantuan perahu dan mesin dari pemerintah, kami bisa beraktivitas lebih mudah,” katanya.

Warga juga mulai merasakan dampak ekonomi dari pembangunan tersebut. Akses jalan yang lebih baik memudahkan masyarakat membawa hasil bumi untuk dijual ke pasar. Program bantuan perumahan juga mulai berjalan di berbagai kampung.

“Kami dulu hidup di daerah yang orang bilang kumuh, tetapi sekarang bantuan rumah mulai bergulir. Kami sangat berterima kasih,” ujarnya.

Imanuel berharap agar program-program yang telah berjalan tidak terhenti dan tetap dilanjutkan setiap tahun. Menurutnya, masyarakat Papua sudah merasakan perubahan positif meski masa pemerintahan Presiden Prabowo baru berjalan sebentar.

“Awalnya kami pikir kebijakan beliau akan terasa keras karena latar belakang militernya. Tapi setelah beberapa hari dan minggu, kami melihat hasilnya sangat positif,” kata Imanuel.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa masyarakat Tanah Merah dan banyak warga Papua lainnya mendukung penuh program pemerintah saat ini.

“Jika Bapak Prabowo terus bekerja dengan baik dan programnya tetap menyentuh rakyat, tentu akan ada kepercayaan publik untuk dua periode. Kami melihat beliau bukan hanya berbicara di podium, tetapi juga turun langsung ke lapangan. Kami sangat mengapresiasi tindakan dan kebijakan beliau,” tutur Imanuel.