BGN Responsif Tingkatkan Pengawasan dan Keamanan Pangan MBG

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan dan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengetatan pemenuhan standar higiene sanitasi, hingga pemberian sanksi terhadap dapur yang tidak memenuhi ketentuan.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi syarat mutlak bagi setiap dapur yang menyelenggarakan program MBG.

“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

BGN secara resmi memutuskan menutup sementara 1.999 dapur SPPG di berbagai wilayah Indonesia karena belum mendaftarkan SLHS. Keputusan tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur MBG serta koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

“Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali,” tegas Sudaryono.

Dari total 27.022 SPPG yang telah melalui penyisiran, sebanyak 1.999 dapur tersebut tersebar di Wilayah 1 sebanyak 351 dapur, Wilayah 2 sebanyak 1.417 dapur, dan Wilayah 3 sebanyak 231 dapur.

“Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” tambahnya.

Penguatan pengawasan juga dilakukan menyusul dugaan keracunan MBG di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. BGN bersama pemerintah daerah akan mengevaluasi sekitar 172 SPPG, mencakup kondisi fasilitas, penerapan prosedur pengolahan makanan, serta kesesuaian kapasitas dapur dengan jumlah penerima manfaat.

Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn.) Trenggono menegaskan BGN tidak memberikan toleransi terhadap SPPG yang terbukti mengabaikan standar operasional prosedur dan keamanan pangan.

“Yang jelas disuspend. Kalau dapurnya jelek, suspend permanen. Itu komitmen kita di BGN,” tegasnya.

BGN juga akan meningkatkan pemantauan secara virtual maupun pemeriksaan langsung ke dapur-dapur MBG. Langkah tersebut diarahkan untuk mendeteksi potensi masalah lebih dini sekaligus memastikan setiap makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar keamanan.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan masih melakukan pemeriksaan terhadap dugaan gangguan kesehatan seorang siswi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kemenkes menegaskan penyebab kondisi tersebut belum dapat dikaitkan langsung dengan MBG.

“Belum dapat disimpulkan ada kaitan antara penyakit yang diidap oleh FP dengan MBG,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman.

Rangkaian evaluasi, penutupan sementara, hingga penguatan inspeksi merupakan langkah responsif BGN dalam memperbaiki tata kelola MBG sekaligus memastikan keamanan pangan dan keselamatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas.

Pemerintah Perketat Standar Susu MBG, Kandungan Segar Minimal 80 Persen

JAKARTA — Pemerintah memperkuat standar kualitas susu yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan produk susu hewani yang diberikan kepada penerima manfaat harus memiliki kandungan susu segar minimal 80 persen serta memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program MBG tidak sekadar memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi, tetapi juga menjamin kualitas asupan yang diterima ibu hamil, ibu menyusui, balita berusia di atas dua tahun, serta peserta didik.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, susu hewani direkomendasikan sebagai salah satu komponen menu MBG. Namun, keberadaannya tidak menggantikan sumber protein hewani lain yang telah ditetapkan dalam komposisi menu.

“BGN merekomendasikan penggunaan susu hewani sebagai salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis. Susu diberikan sebagai pelengkap menu bergizi dan tidak menghilangkan pemberian protein hewani lainnya dalam menu MBG, sehingga kebutuhan gizi penerima manfaat tetap terpenuhi secara seimbang,” kata Sudaryono.

BGN merekomendasikan tiga jenis produk, yakni susu pasteurisasi, susu UHT, serta susu steril full cream plain. Produk tersebut harus tanpa tambahan gula, pengawet, perasa maupun pewarna, mengandung susu segar minimal 80 persen, serta telah mengantongi izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Khusus susu pasteurisasi, distribusinya wajib menggunakan sistem rantai dingin (cold chain) dari sarana produksi hingga diterima penerima manfaat.

BGN juga mempertegas bahwa produk minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu hingga susu kental manis tidak dapat digunakan dalam menu MBG. Pengetatan tersebut merupakan hasil koordinasi BGN bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, BPOM, serta asosiasi industri dan koperasi susu.

Selain memperkuat pemenuhan gizi, kebijakan tersebut berpotensi memberikan efek ekonomi yang lebih luas karena meningkatkan kebutuhan terhadap susu segar sekaligus membuka pasar yang semakin besar bagi peternak sapi perah dan industri persusuan nasional.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menilai meningkatnya penggunaan susu segar dalam program MBG merupakan peluang untuk memperkuat sektor persusuan dalam negeri.

“Peningkatan pemanfaatan susu segar dalam program MBG menjadi peluang besar untuk meningkatkan produktivitas peternak, memperkuat industri persusuan nasional, dan mempercepat upaya swasembada susu yang tengah didorong pemerintah,” ujar Agung.

Upaya tersebut sejalan dengan agenda Kementerian Pertanian memperkuat ekosistem persusuan nasional. Agung sebelumnya menegaskan bahwa pengembangan industri susu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, koperasi, industri pengolah susu, perusahaan peternakan, lembaga pembiayaan hingga peternak rakyat.

Pemerintah juga tengah mendorong peningkatan produksi susu dalam negeri. Produksi domestik selama ini baru mampu memenuhi sebagian kebutuhan nasional, sehingga penguatan populasi dan produktivitas sapi perah menjadi bagian penting dari agenda menuju swasembada susu. Kementan menargetkan swasembada susu pada 2029 melalui Peta Jalan Pemenuhan Susu Segar 2025–2029.

Pemerintah: Keselamatan Dan Kesehatan Penerima Manfaat Program MBG Sebagai Prioritas

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan sistem manajemen risiko dari hulu ke hilir untuk menjamin keselamatan anak. Langkah tersebut untuk menjamin kepastian dan meningkatkan disiplin SPPG, serta memperkuat perlindungan terhadap keselamatan serta kesehatan penerima manfaat.

Untuk memastikan seluruh personel sudah siap dalam menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya, BGN menciptakan sistem pengawasan melalui koordinasi berjenjang dan pertemuan virtual.

Salah satunya dengan menetapkan standar waktu kerja dapur SPPG beserta sistem pengawasannya yang lebih ketat.

Kepala BGN, Sudaryono, mengemukakan pengaturan jam kerja wajib kepala SPPG dalam dua sesi utama, yakni sesi sore atau persiapan pada pukul 17.00-19.00 WIB untuk mengawasi dan memastikan seluruh persiapan bahan serta sarana pendukung produksi berjalan sesuai prosedur.

“Dikasih jam kerja saja tidak cukup, maka kami melaksanakan monitoring, di jam-jam krusial itu. Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, sampai koordinator di tingkat kecamatan, termasuk kepala dapur, zoom di jam krusial itu. Tidak boleh ada background saat zoom, jadi ketahuan ada di dapur atau di kamar, yang tidak hadir kami beri teguran,” ujar Kepala BGN Sudaryono.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai kebijakan terbaru ini sebagai langkah yang cukup solutif. Bentuk kebijakan seperti pemberian label batas konsumsi menandakan pergeseran ke arah sistem manajemen risiko.

“Menurut saya, rangkaian kebijakan tersebut cukup solutif karena mulai membangun sistem pengawasan dari hulu sampai hilir. Penempatan pejabat untuk pengawasan, CCTV terintegrasi, logbook digital, penindakan internal, dan label batas konsumsi merupakan kombinasi antara pengawasan manusia, pencatatan digital, dan kontrol operasional,”

Lebih lanjut Ronny menegaskan bentuk kebijakan seperti pemberian label batas konsumsi menandakan pergeseran ke arah sistem manajemen risiko.

“Label batas konsumsi empat jam juga penting karena keamanan pangan tidak berhenti ketika makanan keluar dari dapur. Rantai distribusi, suhu makanan, waktu pengiriman, hingga konsumsi harus dikendalikan. Jadi, saya melihat kebijakan ini sebagai pergeseran yang positif dari pola pengawasan yang reaktif menjadi sistem manajemen risiko” jelasnya.

Pengamat kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP), Riko Noviantoro, menyatakan pencantuman batas waktu konsumsi telah menjadi kebijakan yang telah ditunggu-tunggu sejak awal program MBG diluncurkan.

Ia juga menegaskan bahwa upaya monitoring seperti melalui pertemuan virtual menjadi bentuk kendali agar SPPG bisa berjalan dan melaksanakan operasinya secara terbuka.

“Upaya melakukan monitoring yang berkala dan berkelanjutan saya pikir ini sebagai cara untuk memastikan bahwa SPPG itu adalah unit-unit yang selalu siap memberikan pelayanan terkait dengan ketersediaan makanan. Nah itu kan butuh pengawasan ya yang selalu berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan adanya pemerintah melakukan kembali penataan standar operasional seluruh dapur, pelaksanaan MBG diharapkan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat bisa lebih optimal.

BGN Gandeng BPOM Perkuat Pengawasan untuk Cegah Kasus Keracunan MBG

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengembangkan sistem pengawasan berlapis termasuk menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) demi mencegah kasus keracunan, menjamin mutu dan keamanan, serta kesinambungan program di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengaku pihaknya menerima mandat untuk membantu mengatasi kasus keracunan pada program MBG.

“Mandat itu tertuang dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis”, ujar Kepala BPOM saat ditanyakan awak media saat di Jakarta.

Menurut Taruna, Pasal 24 secara tegas menyebutkan bahwa BPOM bertugas untuk mengawasi pelaksanaan program, mulai bahan baku hingga jika terjadi kasus kejadian luar biasa seperti keracunan.

“Pasal itu sangat tegas bahwa kami ditugaskan untuk pengawasannya pelaksanaan, jadi mulai dari pengawasan bahan baku makanan sampai kepada jika terjadi kejadian luar biasa dalam hal ini keracunan,” tuturnya.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan selain mendapat mandat untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dari bahan baku hingga penanganan kejadian luar biasa seperti keracunan, BPOM akan memperketat protokol waktu produksi dan distribusi makanan, serta menyusun berbagai program pengawasan yang diusulkan kepada BGN agar kasus keracunan dapat dicegah secara lebih efektif ke depan.

Taruna menjelaskan, BPOM memiliki tugas mengawasi pelaksanaan MBG mulai dari hulu hingga tahap mitigasi ketika terjadi kejadian luar biasa, termasuk keracunan.

Salah satu upaya untuk menekan kasus keracunan, kata Taruna, pihaknya ke depan akan memperketat waktu produksi dan distribusi makanan.

BPOM menyoroti kasus keracunan di Sidoarjo beberapa waktu lalu, yang berdasarkan hasil temuan, ada jeda waktu lebih dari enam jam sejak makanan dibuat hingga didistribusikan.

“Salah satu protokol yang tidak terlaksana dengan baik adalah karena makanan itu dimasak, disiapkan itu sejak jam 01.00 malam, terus nanti dibagikan sekitar jam 12.00 siang,” pungkas Taruna.

“Berarti kurang lebih hampir 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPPG itu jangan lewat 4 jam,” imbuhnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan 21 program untuk memperkuat pengawasan dan mencegah keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, 21 program tersebut akan dijalankan apabila anggaran pengawasan MBG untuk 2027 telah menjadi anggaran definitif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPOM diberikan beban anggaran senilai Rp509 miliar dari total anggaran MBG, yang jumlahnya bahkan lebih besar dari total anggaran BPOM dalam setahun, yang hanya Rp115 miliar.

“Nah, kami telah membuat kurang lebih 21 program yang telah kami akan usulkan, akan jalankan seandainya ini disetujui sampai menjadi anggaran definitif,” tutup Taruna.

Pemerintah Dorong Desa Jadi Sentra Pangan Pemasok MBG

JAKARTA — Pemerintah mendorong desa menjadi sentra produksi pangan tematik untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadikan program MBG sebagai penggerak pemberdayaan dan produktivitas ekonomi masyarakat desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan pengembangan desa tematik dapat diarahkan pada komoditas pangan unggulan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Komoditas tersebut antara lain telur, cabai, melon, serta berbagai bahan pangan lain yang dibutuhkan untuk mendukung keberlanjutan program MBG.

Menurut Yandri, kebijakan pembangunan desa perlu diarahkan pada kegiatan yang mampu menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan. Bantuan dan program yang diberikan kepada desa, kata dia, tidak seharusnya berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi harus mampu menghasilkan aktivitas produktif dan memperkuat ketahanan pangan.

“Kalau program saat ini mesti melakukan pemberdayaan ekonomi jadi bantuan tidak hilang sekali bantu. Jadi bisa menunjang ketahanan pangan atau dia menghasilkan produksi misal desa tematik, desa melon, desa telur, dan lain sebagainya,” tegas Yandri.

Ia menilai desa memiliki posisi strategis sebagai sumber produksi bahan pangan yang dapat memasok kebutuhan program MBG. Dengan mengoptimalkan potensi komoditas lokal, rantai pasok pangan diharapkan semakin pendek sekaligus membuka pasar yang lebih luas bagi produk masyarakat desa.

“Bahan MBG harusnya dari desa. Makanya desa harus jadi desa betelur, desa cabai, desa tematik intinya. Kalau bisa satu kawasan satu jenis desa tematik nanti dibuat BUM Desma (BUM Desa Bersama) nanti saling bantu di satu kawasan,” kata Yandri.

Penguatan desa tematik tersebut akan dikonsolidasikan melalui BUM Desa Bersama atau BUM Desma. Model ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar desa dalam satu kawasan, mulai dari produksi, pengelolaan, distribusi hingga pemasaran komoditas pangan.

Konsep tersebut juga membuka peluang terbentuknya ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Desa tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga dapat mengembangkan kegiatan pengolahan dan distribusi sehingga nilai tambah produk lebih banyak dinikmati masyarakat setempat.

Pemerintah berharap pengembangan sentra pangan berbasis desa dapat berjalan seiring dengan kebutuhan MBG. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas desa, menciptakan pasar bagi petani dan pelaku usaha, serta memperkokoh ketahanan pangan nasional. (*)

Tokoh Adat Papua Serukan Pelajar Fokus Pendidikan dan Dukung Keberlanjutan MBG

JAYAPURA — Sejumlah tokoh adat di Kabupaten Jayapura, Tanah Tabi, Papua, mengajak para pelajar untuk fokus menempuh pendidikan dan tidak mudah terpengaruh ajakan melakukan aksi demonstrasi. Para tokoh adat juga menyatakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberikan manfaat bagi anak-anak dan keluarga.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul informasi rencana aksi pelajar pada 15 September yang disebut berkaitan dengan penolakan terhadap MBG. Para tokoh adat menilai pelajar lebih baik memanfaatkan waktu untuk belajar, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan.

Ondofolo Kampung Puay, Yacob Fiobetauw, meminta seluruh pelajar dari jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK menjaga keamanan dan ketenteraman di Tanah Tabi, khususnya Sentani.

“Saya mengajak dan mengimbau kepada seluruh siswa yang ada di seluruh jenjang pendidikan, baik SD, SMP, SMA Mari kita jaga ketenteraman, kedamaian di Tanah Tabi, di Kabupaten Jayapura, khususnya di Sentani,” ujar Yacob dalam konferensi pers di Sentani, Senin (7/9/2026).

Ia menekankan pentingnya pelajar mengejar ilmu dan cita-cita serta menjauhi kegiatan yang dapat mengganggu proses pendidikan.

“Anak-anakku yang saya kasih, agar kita semua tekun dalam mengikuti pendidikan. Kejarlah ilmu sampai dapat sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan. Jauhi aksi demo agar keamanan dan kedamaian terwujud di Tanah Tabi,” katanya.

Sementara itu, Ondofolo Kampung Atamali sekaligus Wakil Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Septinus Ibo, meminta pelajar tidak mengikuti ajakan penolakan MBG. Ia menilai program tersebut memiliki tujuan membantu pemenuhan kebutuhan anak.

“Secara pribadi dan secara lembaga kami melihat bahwa rencana penolakan ini tidak wajar. Karena program ini instruksi ataupun aturan dari pemerintah pusat, bukan dari kabupaten,” ujarnya.

Septinus menyebut persoalan teknis dalam pelaksanaan MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi tanpa menghentikan manfaat program secara keseluruhan.

“Tingkatkan MBG dan berikan respons yang positif agar MBG ini tetap berjalan. Kami Dewan Adat Suku Sentani mendukung MBG selanjutnya dan seterusnya tetap berjalan,” tegasnya.

Ondofolo Kampung Homfolo, Anderson Tokoro, turut menilai MBG membantu keluarga, terutama masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

“Menurut saya MBG itu sudah sangat-sangat menolong bagi orang tua, terlebih lagi meningkatkan aktif belajar dari seorang anak itu,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pelajar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dan mengajak masyarakat menjaga suasana damai.

“Situasi yang aman, tenteram, dan damai mari kita ciptakan bersama-sama,” pungkasnya. (*)

Pemerintah Perjuangkan Pemerataan MBG hingga Wilayah Sulit Akses

SORONG — Pemerintah terus memperkuat komitmennya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk anak-anak yang tinggal di kampung-kampung dengan keterbatasan akses dan infrastruktur. Di Papua Barat Daya, pemerintah daerah secara aktif memperjuangkan perluasan cakupan program agar manfaat pemenuhan gizi dapat menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan, kawasan sulit dijangkau justru perlu menjadi perhatian karena masyarakat di wilayah tersebut memiliki kebutuhan yang besar terhadap dukungan pemerintah. Menurutnya, pemerataan MBG merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan manfaat pembangunan secara adil hingga ke pelosok.

“Komitmen kami untuk 3T itu menjadi prioritas. Kami ingin anak-anak di kampung-kampung yang sebetulnya dalam kondisi lebih membutuhkan ini bisa mendapatkan MBG,” ujar Ahmad saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/9/2026).

Pemprov Papua Barat Daya telah berkomunikasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk membahas penyesuaian cakupan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan program nasional dapat menyesuaikan kondisi nyata di lapangan.

Kabupaten Maybrat dan Tambrauw saat ini termasuk wilayah 3T berdasarkan ketentuan pemerintah pusat. Namun, sejumlah kawasan di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan juga memiliki tantangan akses yang perlu mendapat perhatian.

Usulan perluasan cakupan tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat Gubernur Papua Barat Daya kepada pemerintah pusat setelah komunikasi dengan Direktur Daerah Tertinggal Kemendes PDT dilakukan.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus membuka ruang koordinasi untuk menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap karakteristik wilayah. Tantangan geografis Papua tidak dipandang sebagai hambatan permanen, melainkan sebagai tantangan yang perlu dicarikan solusi melalui kolaborasi dan penyesuaian mekanisme pelayanan.

Ahmad yakin pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi riil di lapangan sehingga anak-anak di wilayah sulit akses tetap memperoleh manfaat MBG.

“Yang penting jalan supaya anak-anak kita di kampung-kampung yang sebetulnya lebih membutuhkan ini bisa mendapatkan,” pungkasnya.

Antisipasi Keracunan Massal, BPOM Sudah Siapkan 21 Program Pengawasan MBG

Jakarta, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 21 program untuk memperkuat pengawasan dan mencegah keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini akan dijalankan apabila anggaran pengawasan MBG untuk 2027 telah menjadi anggaran definitif.

“Kami telah membuat kurang lebih 21 program yang telah kami akan usulkan, akan jalankan seandainya ini disetujui sampai menjadi anggaran definitif,” ujar Taruna dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, di Komplek Parlemen DPR RI Jakarta, Rabu (9/9).

Taruna menjelaskan, bahwa BPOM memiliki tugas mengawasi pelaksanaan MBG mulai dari hulu hingga tahap mitigasi ketika terjadi kejadian luar biasa, termasuk keracunan. Hal ini disampaikan Taruna saat menanggapi keraguan Komisi IX DPR RI terhadap BPOM untuk mencegah keracunan MBG.

“Oleh karena itu, salah satu hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBG adalah distribusi dan penyajian makanan. Contoh kasus yang terjadi di Sidoarjo,” imbuhnya.

Menurut Taruna, makanan dalam kasus tersebut dimasak dan disiapkan sejak pukul 01.00 malam. Makanan ini kemudian dibagikan sekitar pukul 12.00 siang. Dengan demikian, makanan telah disiapkan hampir 11 jam sebelum dibagikan.

“Berarti kurang lebih hampir 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPBG dan SPBI itu, itu jangan lewat 4 jam,” kata Taruna.

Taruna menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya protokol distribusi dan penyajian makanan yang belum dijalankan dengan baik.

“Oleh karena itu, belajar dari kasus ini, jika anggaran itu ditetapkan nantinya, maka kami akan melakukan lebih intensif lagi,” jelas dia.

Taruna optimistis pengawasan BPOM dapat mencegah atau setidaknya menurunkan kejadian keracunan dalam program MBG. Terlebih anggaran pengawasan yang disiapkan untuk BPOM mencapai Rp509 miliar.

“Karena harus disadari bahwa tahun ini kami belum efektif menjalankan karena cuma Rp 2,9 miliar untuk tahun ini dianggarkan untuk MBG, sehingga itu tidak efektif. Nah, harapannya itu bisa efektif,” ucap Taruna.

Sementara itu ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta penjelasan Kepala BPOM mengenai langkah konkret yang dapat dilakukan BPOM untuk menekan kasus keracunan.

“Makanya ya mungkin kalau Bapak bisa menjelaskan kepada kita mungkin kalau BPOM terlibat, apa yang bisa dilakukan, Pak?” tutur Charles. [*]

Efisiensi Anggaran MBG Diperkuat, Pemerintah Pastikan Belanja Tepat Sasaran

JAKARTA – Pemerintah memperkuat efisiensi dan pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar digunakan bagi pelayanan gizi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan menyisir kebutuhan anggaran sekaligus memperketat pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebutuhan anggaran MBG terus dihitung berdasarkan pelaksanaan riil program. Dari proyeksi awal sekitar Rp330 triliun, kebutuhan tersebut telah turun menjadi sekitar Rp270 triliun dan Rp240 triliun, bahkan berpeluang berada di bawah Rp200 triliun apabila berbagai langkah efisiensi berjalan optimal.

“Sudah ada penghematan yang besar tahun ini, kan tadinya anggarannya Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, Rp240 triliun, dan saya pikir tahun ini implementasinya akan di bawah itu,” kata Purbaya.

Menurutnya, efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan memastikan belanja mengikuti kebutuhan faktual di lapangan. Kementerian Keuangan juga mengerahkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk ikut memonitor pelaksanaan MBG hingga tingkat SPPG.

“Saya kerahkan orang Dirjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk memonitor secara berkala SPPG-SPPG yang ada di setiap daerah Indonesia,” ujarnya.

Pengawasan tersebut sekaligus menjadi mekanisme koreksi terhadap SPPG yang ditemukan bermasalah. Purbaya mengatakan temuan di daerah akan dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk melalui penyesuaian anggaran apabila persoalan tidak segera ditindaklanjuti.

Kepala BGN Sudaryono sebelumnya juga menyatakan pihaknya terus menyisir penggunaan anggaran, termasuk mengecek dapur yang tercatat beroperasi tetapi faktanya tidak menjalankan pelayanan.

Apabila ditemukan unsur pidana, BGN akan menerjunkan inspektorat dan meneruskannya kepada aparat penegak hukum.

Sudaryono menegaskan BGN siap mencari ruang penghematan tanpa mengurangi sasaran pelayanan program.

“Kami berusaha untuk seefisien mungkin,” katanya.

Penguatan kontrol berlapis antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan perluasan MBG berjalan beriringan dengan disiplin fiskal dan akuntabilitas. Dengan anggaran mengikuti kebutuhan aktual serta SPPG bermasalah dapat dikoreksi, pemerintah berupaya memastikan manfaat MBG tetap optimal tanpa membebani keuangan negara secara tidak perlu.

Tumbuh di Tengah Perlambatan Global Bukti Ekonomi Indonesia Cukup Tangguh

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II-2026 menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas ekonomi domestik masih mampu bergerak positif meskipun tekanan eksternal belum sepenuhnya mereda.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal II-2026. Meski melambat dibandingkan pertumbuhan 5,61 persen pada kuartal I-2026, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa perekonomian nasional memiliki bantalan yang cukup kuat ketika lingkungan ekonomi global menghadapi berbagai tekanan.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif mencerminkan masih terjaganya daya beli masyarakat. Aktivitas ekonomi sehari-hari yang tetap berlangsung menunjukkan konsumsi domestik masih menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga pertumbuhan nasional.

Ketahanan tersebut juga terlihat dari struktur pertumbuhan ekonomi. Bank Mandiri memperkirakan perekonomian Indonesia dapat tumbuh 5,34 persen sepanjang 2026, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,2 persen. Permintaan domestik, investasi, dan konsumsi pemerintah dinilai menjadi penopang utama pertumbuhan pada semester I-2026.

Data tersebut memperlihatkan bahwa mesin pertumbuhan Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor. Ketika ekonomi dunia mengalami perlambatan, konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah masih mampu menjaga aktivitas ekonomi di dalam negeri. Pada kuartal II-2026, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 6,1 persen menurut Mandiri Spending Index, sementara konsumsi pemerintah meningkat 15,97 persen secara tahunan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal II merupakan capaian yang cukup baik mengingat kondisi eksternal masih menghadapi tekanan, terutama akibat kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah, menurut Purbaya, masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan berbagai mesin pertumbuhan pada semester II-2026, termasuk melalui penguatan likuiditas dan penurunan biaya pembiayaan.

Optimisme tersebut juga ditopang oleh kinerja investasi. Pemerintah mencatat pembentukan modal tetap bruto tumbuh 6,87 persen pada kuartal II-2026. Investasi langsung turut meningkat, terutama didorong kenaikan penanaman modal asing. Kondisi ini menunjukkan Indonesia masih dipandang memiliki prospek bagi ekspansi usaha meskipun ketidakpastian ekonomi global meningkat.

Namun, ketahanan tersebut bukan berarti Indonesia terbebas dari risiko. Lead Economist Bank Danamon, Irman Faiz, memperkirakan ekonomi global akan melambat dari sekitar 3,5 persen pada 2025 menjadi 3 persen pada 2026. Dalam kondisi tersebut, Indonesia diproyeksikan tetap mampu tumbuh sekitar 5,2 persen karena ditopang investasi, belanja pemerintah, dan aktivitas ekonomi domestik.

Irman melihat hilirisasi industri, industri logam dasar, ekonomi digital, dan pengembangan pusat data berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru dalam jangka menengah dan panjang. Meski demikian, Indonesia tetap perlu mengantisipasi tingginya harga energi, volatilitas pasar keuangan, pelebaran defisit transaksi berjalan, serta perubahan kebijakan moneter negara-negara maju.

Ketahanan ekonomi juga perlu diperkuat melalui stabilitas sektor keuangan. Asisten Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Yansen Lokanata, mengatakan pendalaman pasar valuta asing, pengembangan transaksi mata uang lokal, dan instrumen lindung nilai diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap perubahan arus modal dan gejolak pasar global.

Di sisi lain, pemerintah memasang target pertumbuhan yang lebih ambisius. Dalam RAPBN 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen. Menteri Keuangan Purbaya menyebut pencapaian target tersebut membutuhkan percepatan investasi hingga sekitar 7 persen, dengan konsumsi, investasi, ekspor, dan sektor-sektor strategis sebagai mesin pertumbuhan.

Target tersebut tentu bukan tanpa tantangan. Pertumbuhan 6 persen membutuhkan kualitas kebijakan yang lebih baik, bukan sekadar stimulus yang lebih besar. Pemerintah perlu memastikan investasi benar-benar menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat kapasitas industri, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Pada saat yang sama, stabilitas fiskal dan nilai tukar harus tetap dijaga. Pertumbuhan yang terlalu mengandalkan stimulus tanpa memperhatikan kualitas dan keberlanjutan justru berisiko menciptakan tekanan baru terhadap perekonomian. Karena itu, kebijakan ekonomi harus diarahkan pada penguatan fondasi, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan dalam jangka pendek.

Dengan demikian, pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal II-2026 seharusnya tidak hanya dibaca sebagai angka statistik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia memiliki daya tahan ketika pertumbuhan global melambat. Konsumsi domestik yang relatif kuat, investasi yang tetap berjalan, belanja pemerintah, serta kebijakan stabilisasi menjadi bantalan penting dalam menghadapi tekanan eksternal.

Tantangan berikutnya adalah memastikan ketahanan tersebut berubah menjadi pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas. Jika investasi produktif terus meningkat, konsumsi masyarakat terjaga, sektor swasta semakin aktif, dan kebijakan pemerintah mampu menciptakan efek pengganda yang luas, ambisi pertumbuhan 6 persen bukan sekadar target administratif.

Target tersebut dapat menjadi tahap berikutnya dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Ketangguhan ekonomi pada akhirnya bukan hanya diukur dari kemampuan bertahan ketika dunia melambat, tetapi dari kemampuan memanfaatkan momentum untuk membangun fondasi pertumbuhan yang semakin produktif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia