Penulis: admin bandungpedia

Jakarta – Presiden ke-2 RI Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional dalam Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 10 November 2025. Penganugerahan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025.

Sejumlah tokoh menilai, jika merujuk pada kontribusi nyata dalam pembangunan dan keberhasilan menekan inflasi serta menjaga keamanan dalam negeri pada masa-masa awal kepemimpinannya, Soeharto memiliki dasar yang kuat untuk dipertimbangkan sebagai Pahlawan Nasional. Menurut mereka, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi negara atas jasa yang telah diberikan, terutama dalam membangun fondasi ekonomi dan pemerintahan yang relatif stabil setelah masa transisi politik.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menekankan pentingnya menghormati Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Idrus berpendapat, keputusan negara tidak seharusnya ditanggapi dengan emosi alias dendam politik yang dapat memecah belah masyarakat.

“Keputusan Presiden sudah keluar dan menetapkan Pak Soeharto. Mari kita hormati kebijakan ini dan fokus pada bagaimana program-program pembangunan kita laksanakan bersama,” ujar Idrus.

Idrus mengingatkan Indonesia sebagai bangsa besar yang majemuk membutuhkan stabilitas. Karena itu, ia menilai perdebatan yang dipenuhi kebencian hanya akan merusak kohesi sosial.

“Kalau kita merespons kebijakan ini hanya dengan ketidaksukaan, kebencian atau kepentingan politik, tentu masing-masing pihak hanya akan mengedepankan narasi yang menjadi pembenaran terhadap keinginannya,” ujar Idrus.

Idrus menambahkan, jangan larut dalam perdebatan yang tidak membangun, bahkan merusak kesatuan dan persatuan.

“Kita ini sesama anak bangsa, satu keluarga besar yang menjadi penghuni dan pemilik rumah besar Indonesia. Mari kita semua bersama merawat rumah besar ini atas dasar nilai-nilai kekeluargaan, kegotong royongan dan kebersamaan, kekitaan,” tegas Idrus.

Idrus mengatakan, setiap presiden sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk Soeharto. Ia mendorong publik untuk belajar dari catatan sejarah dan menatap ke depan.

“Kekurangan Pak Harto jangan kita lanjutkan, kelebihannya mari kita teruskan. Begitu pula Bung Karno, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, semua manusia tidak ada yang paripurna,” tutur Idris.

Idris juga menyinggung perlunya ruang maaf dan evaluasi rasional.

“Ada institusi pertobatan dan ada institusi pemaafan. Kita sebagai anak bangsa harus melihat persoalan ini dengan hati jernih,” kata Idrus.

Partai Golkar meminta agar perbedaan pendapat terkait penetapan gelar pahlawan bagi Soeharto disampaikan secara konstruktif. Idrus menegaskan bahwa momentum ini sebaiknya dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan reformasi dan memperbaiki kekurangan.

“Mari kita evaluasi dengan kepala dingin. Fokus kita adalah masa depan Indonesia, bukan pertentangan yang tak berujung,” pungkas Idrus.****

Oleh : Septian Nova )*

Polemik mengenai penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto telah memantik perdebatan di ruang publik, baik di media arus utama maupun di media sosial. Ada kelompok yang melihat Soeharto sebagai sosok yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama puluhan tahun. Di sisi lain, ada kelompok yang menolak keras, dengan alasan masih adanya luka sejarah terkait pelanggaran HAM, otoritarianisme, dan represi politik di masa pemerintahannya. Di tengah perbedaan tajam ini, pemerintah mendorong masyarakat untuk bersikap bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menjurus pada perpecahan, ujaran kebencian, atau pengaburan fakta sejarah.

Sikap bijak yang dimaksud bukan berarti masyarakat dilarang berbeda pendapat atau diwajibkan menyetujui kebijakan pemerintah. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi, terlebih menyangkut tokoh dengan rekam jejak sejarah yang sangat kompleks. Namun, pemerintah menekankan pentingnya etika berdialog yaitu, menyampaikan kritik dengan data dan argumen, bukan dengan caci maki; mengedepankan diskusi substantif, bukan serangan terhadap identitas kelompok tertentu; serta menghindari generalisasi yang bisa menyulut konflik horizontal. Dengan cara ini, ruang publik tetap hidup dan kritis, tetapi tidak berubah menjadi arena saling menjatuhkan.

Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tjahja Fadli Zon menjelaskan penganugerahan gelar ini merupakan pengakuan negara atas jasa besar Soeharto yang memberikan dampak luas bagi pembangunan nasional. Pemerintah menjelaskan bahwa proses penetapan telah dilakukan secara objektif, memperhatikan rekam jejak pengabdian, serta kontribusi nyata yang diwariskan bagi rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas pemberian gelar kehormatan negara.

Dalam konteks ini, pemerintah juga mengingatkan adanya pihak-pihak yang berpotensi menunggangi isu penolakan gelar pahlawan Soeharto untuk kepentingan politik jangka pendek. Narasi yang sengaja dibuat ekstrem seolah-olah hanya ada dua kubu yang saling bermusuhan yang berpotensi digunakan sebagai bahan adu domba antar kelompok masyarakat. Konten provokatif di media sosial, potongan video yang lepas dari konteks, hingga slogan-slogan yang dibalut sentimen kebencian dapat memicu emosi tanpa memberi ruang pada penjelasan rasional. Karena itu, pemerintah mendorong publik untuk selalu memeriksa sumber informasi, membandingkan berbagai sudut pandang, dan tidak langsung menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya.

Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Achmad Riduan Syah mengatakan upaya meredam provokasi juga dilakukan melalui ajakan untuk melihat Soeharto dan masa pemerintahannya dengan kacamata sejarah yang utuh, bukan sekadar hitam-putih. Pemerintah mendorong diskusi yang mengakui adanya capaian pembangunan dan stabilitas ekonomi, namun di saat yang sama tidak menutup mata terhadap catatan-catatan kelam yang masih menjadi perdebatan hingga kini. Pendekatan seimbang seperti ini diharapkan dapat mencegah polarisasi berlebihan, di mana satu pihak hanya melihat sisi positif, sementara pihak lain hanya menonjolkan sisi negatif. Dengan memandang sejarah secara komprehensif, masyarakat dapat mengambil pelajaran, bukan sekadar mewarisi dendam.

Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya menjelaskan pemerintah perlu mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi sipil untuk terlibat aktif dalam memberikan pencerahan kepada publik. Suara-suara yang sejuk dan reflektif sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terjebak pada narasi ekstrem. Diskusi publik, seminar, kajian, dan tulisan-tulisan edukatif dapat menjadi sarana untuk menjelaskan konteks sejarah, mekanisme pemberian gelar pahlawan, serta ruang bagi korban atau keluarga korban untuk menyampaikan pandangan. Dengan demikian, proses penyikapan terhadap isu ini tidak sekadar emosional, melainkan juga intelektual dan, yang tak kalah penting, berempati.

Pemerintah juga menegaskan bahwa sikap bijak bukan berarti mematikan kritik atau membungkam suara korban. Justru, pemerintah mendorong agar pengalaman korban dan keluarganya dihormati dan tidak diremehkan. Masyarakat diajak untuk tidak mengolok-olok penderitaan yang pernah terjadi, serta menghindari narasi yang menghapus pengalaman pahit tersebut. Di saat yang sama, pemerintah berharap agar penolakan atau dukungan terhadap gelar pahlawan tidak digunakan untuk menstigma kelompok tertentu sebagai “musuh negara” atau “pengkhianat bangsa”. Dengan saling menghormati luka dan pandangan yang berbeda, bangsa ini bisa bergerak maju tanpa memutus ingatan sejarah.

Di level individu, setiap warga diimbau untuk melakukan “filter” sebelum berbicara dan “cek fakta” sebelum membagikan informasi. Kebiasaan sederhana seperti membaca sampai tuntas sebelum mengomentari, mengecek tanggal berita, melihat siapa penerbitnya, dan membandingkannya dengan sumber lain dapat mencegah kita ikut memperkuat provokasi. Dalam era banjir informasi seperti sekarang, sikap kritis bukan lagi sekadar kelebihan, melainkan kebutuhan dasar agar masyarakat tidak mudah diarahkan oleh opini yang menyesatkan. Literasi digital menjadi salah satu kunci agar perdebatan soal tokoh sejarah, termasuk Soeharto, tetap berada pada jalur yang sehat.

Pada akhirnya, perbedaan pandangan terkait gelar pahlawan Soeharto seharusnya menjadi momentum bagi bangsa ini untuk bercermin, bukan saling menyerang. Pemerintah mengajak masyarakat menjadikan perdebatan ini sebagai ruang pembelajaran bersama: belajar membaca sejarah secara jernih, belajar menghargai korban, belajar mengkritik tanpa membenci, dan belajar mendukung tanpa memuja secara buta. Dengan sikap yang lebih dewasa, bijak, dan mengedepankan persatuan, provokasi yang mencoba memecah belah dapat diredam, sementara demokrasi tetap tumbuh melalui dialog yang terbuka, kritis, dan beradab.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Sandralina Magenta )*

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, oleh pemerintah menandai sebuah momentum penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Soeharto dalam membangun pondasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta arah pembangunan jangka panjang masih diakui dan dirasakan secara luas oleh masyarakat. Respons positif dari berbagai tokoh politik, masyarakat adat, hingga organisasi kepemudaan memperlihatkan bahwa rekam jejak Soeharto dianggap sebagai bagian penting dari sejarah pembangunan Indonesia modern.

Keputusan pemerintah itu juga diterima dengan sambutan hangat dari Partai Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, memberikan apresiasi atas penganugerahan tersebut. Dalam konteks penulisan pasif, pernyataannya dapat dirumuskan bahwa apresiasi tinggi disampaikan oleh M. Sarmuji terhadap keputusan negara yang dianggap sebagai bentuk pengakuan atas jasa besar Soeharto dalam menciptakan stabilitas dan pembangunan nasional. Dengan demikian, gelar tersebut dipandang bukan sekadar penghormatan simbolik, tetapi sebuah validasi negara terhadap warisan pembangunan yang masih dirasakan dampaknya hingga kini.

Dukungan publik terhadap penganugerahan tersebut juga tercermin dalam hasil survei KedaiKOPI. Pengamat politik Hendri Satrio (Hensat) menyampaikan data tersebut kepada media. Jika dituliskan dalam bentuk pasif, dapat dikatakan bahwa hasil survei KedaiKOPI dijelaskan oleh Hendri Satrio, yang menunjukkan bahwa 80,7 persen responden menyatakan persetujuan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, sementara hanya 15,7 persen yang menolak dan 3,6 persen tidak memberikan pendapat. Temuan ini menguatkan legitimasi publik dan memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menilai kontribusi Soeharto sebagai sesuatu yang layak diapresiasi oleh negara.

Dukungan juga datang dari masyarakat adat. Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Selatan, Mandan, sebelumnya memberikan dukungan secara terbuka. Dalam bentuk pasif, dukungan penuh terhadap penganugerahan tersebut ditegaskan oleh Mandan, yang menilai bahwa Soeharto telah memberikan peran besar bagi pembangunan daerah dan pembinaan masyarakat adat. Respons dari masyarakat adat memperlihatkan bahwa penghargaan terhadap Soeharto tidak hanya datang dari elite nasional, tetapi juga dari komunitas lokal yang merasakan langsung kebijakan pembangunan pada masa pemerintahannya.

Penganugerahan gelar yang diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada perwakilan keluarga Soeharto menjadi peristiwa simbolis yang menghubungkan kontinuitas kepemimpinan nasional. Dukungan dari beragam kalangan pun makin memperkuat kesan bahwa Soeharto tetap ditempatkan sebagai tokoh penting dalam perjalanan politik dan pembangunan Indonesia.

Di tingkat daerah, apresiasi juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Achmad Riduan Syah. Namun dalam bentuk kalimat pasif, apresiasi tersebut dinyatakan oleh Riduan sebagai bentuk kebanggaan masyarakat Tapin atas pengakuan negara terhadap jasa Soeharto. Penghormatan Riduan bersifat personal sekaligus historis, mengingat bahwa sosok Soeharto memberikan kesan mendalam sejak ia kecil. Ketika menceritakan bahwa salah satu anggota keluarganya diberi nama yang mirip dengan anak Soeharto, narasi tersebut dalam bentuk pasif dapat dituangkan sebagai kisah keluarga Riduan yang disebut sebagai bentuk kekaguman terhadap figur Soeharto pada masa itu.

Ketika menanggapi adanya perbedaan pendapat mengenai gelar tersebut, Riduan menyampaikan bahwa hal itu merupakan dinamika biasa dalam demokrasi. Dalam bentuk pasif, pandangan tersebut diungkapkan oleh Riduan sebagai pengakuan bahwa keberagaman opini adalah bagian dari kehidupan demokrasi. Ia juga menambahkan bahwa dirinya telah mengalami masa kepemimpinan Soeharto dan kebanggaan terhadapnya tetap dirasakan.

Terkait kemungkinan pengabadian nama Soeharto dalam fasilitas publik, kewenangan tersebut disebut oleh Riduan berada pada pemerintah daerah, dan ia menggarisbawahi bahwa hubungan historis antara Golkar dan Soeharto juga menjadi bagian dari konteks itu. Selain itu, komitmen untuk melestarikan sejarah tokoh lokal di Tapin disampaikan oleh Riduan sebagai upaya agar narasi sejarah daerah tidak hilang dari ingatan generasi mendatang. Ia juga berharap pemerintah pusat dapat menggali lebih dalam rekam jejak tokoh-tokoh daerah di Kalimantan Selatan yang berpotensi menjadi pahlawan.

Apresiasi serupa juga datang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung. Ketua DPD KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, menilai penganugerahan gelar kepada Soeharto sebagai keputusan yang tepat. Namun dalam bentuk pasif, penilaian tersebut ditegaskan oleh Iqbal bahwa Soeharto layak memperoleh gelar karena berbagai kontribusinya dalam pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi. Dalam pernyataannya, Iqbal menekankan bahwa sosok Soeharto identik dengan pemerintahan kuat dan inflasi rendah—narasi tersebut dalam bentuk pasif dapat disampaikan sebagai citra kepemimpinan Soeharto yang digambarkan oleh Iqbal sebagai stabil dan efektif dalam menjaga perekonomian.

Ia juga menyatakan bahwa sejarah harus dijadikan pelajaran bagi generasi muda. Dalam penulisan pasif, seruan tersebut disampaikan oleh Iqbal sebagai ajakan agar pemuda meneladani tokoh bangsa untuk memperkuat identitas nasional dan karakter kebangsaan. Selain mengapresiasi pemerintah, Iqbal juga menyampaikan penghargaannya terhadap rapat konsolidasi KNPI secara nasional. Dalam bentuk pasif, apresiasi tersebut diarahkan oleh Iqbal kepada Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama yang dinilai berhasil menyatukan semangat organisasi kepemudaan di tingkat nasional.

Berbagai rekomendasi strategis KNPI turut dijelaskan oleh Iqbal. Dalam bentuk pasif, rekomendasi tersebut diungkapkan sebagai upaya pemuda mendukung visi besar pemberantasan kartel sumber daya alam, program makan bergizi gratis, serta penguatan kemandirian nasional. Ia juga menegaskan pentingnya negara melindungi pemuda dari intervensi politik praktis—dalam bentuk pasif, penegasan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen pemuda menjaga integritas gerakan nasional.

Melalui rangkaian apresiasi ini, terlihat bahwa pengakuan terhadap Soeharto tidak hanya didasarkan pada nostalgia sejarah, tetapi juga pada penilaian objektif terhadap kontribusi besar dalam pembangunan Indonesia. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto pun dipandang bukan hanya sebagai penghormatan terhadap masa lalu, namun juga sebagai pengingat bahwa pembangunan Indonesia merupakan hasil kerja kolektif dari berbagai tokoh bangsa. Dukungan yang datang dari elite politik, organisasi pemuda, masyarakat adat, serta publik menunjukkan bahwa peran Soeharto masih dianggap relevan dalam perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih maju dan berdaulat.

)* Penulis merupakan Pengamat Sejarah

Wamena — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 19 November 2025, tokoh masyarakat Jayawijaya, Hengki Heselo, mengimbau warga agar tidak mengikuti kegiatan apa pun yang mengatasnamakan perayaan HUT KNPB. Sebagai Kepala Kampung Lantipo, ia menegaskan bahwa menjaga ketenangan dan stabilitas wilayah adalah prioritas bersama demi keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat.

“Saya selaku Kepala Kampung Lantipo dan tokoh masyarakat akan berbicara kepada adik-adik KNPB agar tidak melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan kecemasan di masyarakat Jayawijaya saat tanggal 19 November nanti,” ujarnya. Hengki menekankan pentingnya langkah preventif agar warga tidak mudah terpengaruh ajakan yang tidak memiliki izin resmi. “Saya mengimbau masyarakat Jayawijaya agar tetap tenang, tidak bergabung dalam kegiatan peringatan HUT KNPB, dan melaksanakan aktivitas seperti biasa,” tegasnya.

Ia berharap masyarakat dapat saling mengingatkan untuk tidak terjebak dalam ajakan atau informasi yang tidak jelas sumbernya. Menurutnya, partisipasi aktif warga dalam menjaga ketertiban akan semakin memperkuat stabilitas Jayawijaya. “Kita semua harus menjaga wilayah ini agar tetap aman. Ketertiban adalah kunci untuk membangun Jayawijaya yang lebih baik,” ujarnya menambahkan.

Di sisi lain, dukungan terhadap imbauan ini juga datang dari Tokoh Gereja Papua, Pdt. Telius Wonda. Ia mengapresiasi sikap masyarakat yang semakin mengedepankan kedamaian dan menolak kegiatan yang tidak membawa manfaat. Pdt. Wonda menilai bahwa ketenangan masyarakat harus menjadi prioritas, terutama ketika menghadapi ajakan kegiatan yang berpotensi mengganggu harmoni sosial.

“Kita harus menjaga kedamaian. Jangan sampai ada kegiatan yang membuat masyarakat resah. Saya mendukung imbauan agar warga tidak terlibat dalam perayaan HUT KNPB, karena ketenangan itu penting bagi semua,” tegas Pdt. Wonda. Ia juga mengajak seluruh warga untuk tetap fokus pada aktivitas yang mendorong persatuan dan kesejahteraan. “Jangan mudah terpengaruh ajakan apa pun yang tidak jelas. Lebih baik kita menjaga kebersamaan dan mendukung hal-hal yang membangun,” ujarnya.

Imbauan dua tokoh ini mempertegas komitmen masyarakat Jayawijaya untuk menjaga keamanan dan persatuan. Dengan sinergi antara tokoh adat, tokoh agama, dan warga, Jayawijaya dan seluruh wilayah di Papua diharapkan dalam suasana damai serta tetap fokus pada pembangunan dan keharmonisan.

Wamena – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 19 November 2025, tokoh masyarakat sekaligus Kepala Kampung Lantipo, Hengki Heselo, menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh warga Kabupaten Jayawijaya agar tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Ia menekankan bahwa stabilitas keamanan di wilayah Jayawijaya menjadi prioritas bersama dan tidak boleh terganggu oleh aktivitas apa pun yang berpotensi memicu keresahan.

Dalam pernyataannya, Hengki menegaskan komitmennya untuk mengedepankan komunikasi persuasif kepada pihak-pihak terkait.

“Saya selaku Kepala Kampung Lantipo dan tokoh masyarakat akan berbicara kepada adik-adik KNPB agar tidak melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan kecemasan di masyarakat Jayawijaya saat tanggal 19 November nanti,” jelasnya.

Ia menilai langkah pencegahan sejak dini sangat penting agar warga tidak terjebak dalam arus ajakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Hengki juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terbawa suasana ataupun ikut-ikutan menghadiri kegiatan tanpa izin resmi yang dapat memunculkan risiko keamanan.

“Saya mengimbau masyarakat Jayawijaya agar tetap tenang, tidak bergabung dalam kegiatan peringatan HUT KNPB, dan melaksanakan aktivitas seperti biasa,” ujarnya.

Menurutnya, kehidupan masyarakat harus tetap berjalan normal tanpa adanya tekanan atau kekhawatiran akibat kegiatan provokatif.

Ia menekankan bahwa menjaga ketenangan dan stabilitas bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga memerlukan peran aktif seluruh warga Jayawijaya.

Hengki berharap masyarakat dapat saling mengingatkan dan memperkuat solidaritas dalam menolak kegiatan-kegiatan yang tidak membawa manfaat bagi kehidupan sosial maupun ekonomi di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Hengki meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi provokasi, termasuk ajakan yang memanfaatkan momen tertentu untuk memecah persatuan.

Ucapan maupun ajakan yang bersifat menghasut sering kali muncul menjelang tanggal-tanggal tertentu, sehingga masyarakat harus lebih cermat dalam menyaring informasi yang diterima.

Selain itu, kegiatan yang tidak memiliki izin resmi patut dihindari, terlebih jika berpotensi memunculkan ketegangan dan mengganggu aktivitas masyarakat secara luas.

Melalui imbauan yang disampaikannya, Hengki berharap seluruh warga Jayawijaya dapat berperan aktif menjaga situasi tetap damai menjelang 19 November. Menurutnya, stabilitas wilayah merupakan modal utama dan berharap Jayawijaya tetap menjadi daerah yang aman dan harmonis dengan mengedepankan persatuan. #

Oleh : Lua Murib

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 19 November 2025, gelombang penolakan dari masyarakat Papua semakin menguat. Sikap tegas tersebut mencerminkan kesadaran kolektif bahwa stabilitas keamanan, ketertiban sosial, serta masa depan generasi muda Papua jauh lebih penting daripada mengikuti kegiatan yang tidak memiliki legitimasi dan berpotensi memicu keresahan. Warga menilai upaya KNPB untuk terus melakukan manuver politik justru memunculkan kekhawatiran baru karena kerap dibarengi penyebaran ujaran kebencian, provokasi, serta praktik-praktik manipulatif yang merugikan masyarakat sendiri.

Di Kabupaten Jayawijaya, penegasan tersebut disampaikan langsung oleh tokoh masyarakat yang juga Kepala Kampung Lantipo, Hengki Heselo. Ia menegaskan kepada warganya agar tidak terlibat dalam bentuk apa pun dari kegiatan peringatan HUT KNPB. Menurutnya, masyarakat perlu memprioritaskan ketenangan dan keamanan wilayah, apalagi jelang tanggal yang kerap dikaitkan dengan potensi aksi provokatif. Ia mengimbau masyarakat Jayawijaya agar tidak terpengaruh ajakan pihak tertentu dan tetap fokus pada aktivitas sehari-hari. Baginya, ketenangan masyarakat adalah syarat utama bagi keberlanjutan pembangunan dan harmonisasi sosial di Jayawijaya. Hingki juga menekankan tanggung jawab moral seluruh warga untuk mencegah segala bentuk provokasi yang dapat menciptakan kecemasan atau bahkan memecah persatuan.

Penolakan masyarakat Jayawijaya ini tidak berdiri sendiri. Di berbagai wilayah Papua, reaksi masyarakat terhadap pola gerakan KNPB juga semakin keras. Hal ini tak lepas dari rangkaian tindakan KNPB yang dinilai merugikan masyarakat, termasuk penyebaran ujaran kebencian yang menargetkan pemerintah dan aparat keamanan. Lebih dari itu, dugaan keterlibatan anak-anak dalam aktivitas politik kelompok tersebut telah membuka mata banyak pihak bahwa KNPB telah kehilangan arah perjuangannya. Laporan aparat keamanan menunjukkan adanya pola rekrutmen yang dilakukan secara sistematis, mulai dari mengajak anak-anak mengikuti aksi massa hingga menjadikan mereka bagian dari propaganda kelompok.

Praktik tersebut mengundang keprihatinan mendalam dari berbagai tokoh adat dan agama. Tokoh gereja Papua, Pdt. Telius Wonda, menilai bahwa upaya melibatkan anak-anak dalam gerakan propaganda merupakan bentuk kejahatan moral yang mengancam masa depan Papua. Menurut cara pandangnya, anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang mendidik, bukan dibiarkan terjebak dalam lingkaran kebencian yang sama sekali tidak memberikan manfaat bagi masa depan mereka. Ia melihat tindakan tersebut sebagai peringatan serius bahwa pola propaganda KNPB sudah menyasar generasi paling rentan di Tanah Papua.

Kecaman serupa juga datang dari Kepala Suku Yalimo, Yafet Silak. Ia menilai penggunaan anak-anak dalam aksi politik sebagai tindakan yang mempermalukan nilai-nilai budaya Papua. Baginya, anak-anak seharusnya berada di ruang belajar yang aman, bukan menjadi alat dalam pergerakan politik yang tidak jelas arah dan tujuan. Yafet menegaskan pentingnya melindungi generasi muda dari segala bentuk eksploitasi, terutama yang dikemas dalam narasi perjuangan namun justru merusak masa depan mereka. Ia berharap masyarakat semakin tegas menolak upaya manipulasi semacam ini dan memilih jalan damai untuk menyelesaikan persoalan Papua.

Selain melibatkan anak-anak, gerakan KNPB juga banyak dikecam karena pola penyebaran kebencian yang mereka lakukan, terutama melalui media sosial dan ruang publik. Narasi provokatif yang mereka bangun dianggap mampu menciptakan jurang curiga antarsesama warga Papua, serta menambah beban konflik horizontal yang selama ini berusaha ditekan lewat pendekatan damai. Tokoh pemuda Papua, Markus Yoku, menyebut bahwa masyarakat kini semakin menyadari pola-pola manipulatif tersebut. Menurutnya, generasi muda Papua tidak ingin masa depan mereka digiring menuju kebencian yang tidak berujung. Ia menegaskan bahwa masa depan Papua hanya bisa dibangun melalui pendidikan, kerja keras, dan persatuan, bukan dengan propaganda yang mengorbankan anak-anak atau memecah belah masyarakat.

Penolakan masyarakat terhadap peringatan HUT KNPB bukanlah sekadar penolakan terhadap sebuah kegiatan. Sikap tersebut merupakan refleksi dari tekad kolektif masyarakat untuk menjaga Papua agar tetap berada di jalur damai dan pembangunan. Di berbagai wilayah, masyarakat kian melihat bahwa manuver KNPB tidak lagi membawa manfaat nyata bagi rakyat, melainkan justru memproduksi ketakutan, kegaduhan, dan ancaman terhadap stabilitas sosial. Sikap KNPB yang terus memaksakan propaganda kebencian hanya memperuncing jarak antara aspirasi damai masyarakat Papua dan kepentingan politik kelompok tersebut.

Ketegasan masyarakat dalam menolak HUT KNPB juga menjadi penanda bahwa narasi pembangunan dan persatuan semakin diterima secara luas. Pemerintah bersama aparat keamanan selama ini terus berupaya menjaga Papua sebagai wilayah yang kondusif agar pembangunan dapat berjalan maksimal. Masyarakat yang semakin cerdas dalam menyikapi provokasi turut memperkuat langkah tersebut. Kesadaran kolektif untuk menolak ajakan provokatif, menjaga ketertiban, serta mengutamakan masa depan generasi muda menjadi fondasi penting dalam memastikan Papua tumbuh lebih baik.

Peran tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda sangat terlihat dalam momentum ini. Mereka bukan hanya memberikan imbauan moral, tetapi juga menyuarakan kepentingan rakyat untuk terus menjaga Papua agar tetap aman, bersatu, dan terhindar dari upaya manipulasi politik yang menyesatkan. Di tengah banyaknya tantangan, masyarakat Papua kini menunjukkan kedewasaan politik yang lebih matang, termasuk dalam menguatkan solidaritas internal untuk menolak aktivitas kelompok yang tidak berizin dan cenderung merusak.

Momentum penolakan terhadap HUT KNPB pada tahun ini menjadi bukti bahwa masyarakat Papua semakin yakin bahwa masa depan wilayah ini hanya dapat dibangun melalui jalan damai, persatuan, serta perlindungan terhadap generasi muda. Semakin jelas bahwa mayoritas masyarakat tidak lagi terpengaruh oleh propaganda yang menebar kebencian, dan lebih memilih berfokus pada pembangunan, pendidikan, dan stabilitas sosial. Papua membutuhkan kedamaian untuk terus bergerak maju, dan sikap tegas masyarakat dalam menolak provokasi menjadi tonggak penting menuju masa depan yang lebih sejahtera dan bersatu.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 19 November 2025, perhatian publik di berbagai wilayah Bumi Cenderawasih kembali tertuju pada potensi meningkatnya aktivitas provokatif yang sering muncul pada momentum tertentu. Situasi ini menuntut kewaspadaan kolektif, sebab gangguan terhadap stabilitas keamanan tidak hanya berdampak pada satu daerah, tetapi juga memengaruhi iklim pembangunan sosial dan ekonomi di Papua secara luas. Di tengah dinamika tersebut, imbauan dari Kepala Kampung Lantipo, Hengki Heselo, menjadi pengingat penting mengenai perlunya menjaga ketenangan serta menolak segala ajakan yang tidak selaras dengan upaya pemerintah dalam menjaga kedamaian Papua.

Seruan agar masyarakat tetap tenang dan tidak terlibat dalam kegiatan yang mengatasnamakan perayaan HUT KNPB merupakan langkah strategis yang berimplikasi luas bagi seluruh wilayah Papua. Dalam konteks keamanan regional, setiap aktivitas tanpa izin resmi dapat menjadi pemicu keresahan dan membuka peluang bagi pihak yang ingin menciptakan ketegangan. Oleh karena itu, imbauan seperti yang disampaikan oleh Hengki Heselo menjadi wujud kepedulian terhadap stabilitas yang lebih besar, mengingat bahwa ketertiban merupakan pondasi utama bagi percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Komunikasi persuasif yang hendak ditempuh Hengki Heselo mencerminkan pendekatan yang selaras dengan garis kebijakan pemerintah. Pendekatan dialogis dan preventif seperti ini penting agar masyarakat tidak mudah terbawa arus ajakan yang hanya akan merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Di banyak wilayah Papua, ajakan provokatif menjelang tanggal tertentu kerap memanfaatkan sentimen emosional masyarakat. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat menghambat berbagai program pemerintah yang tengah berjalan, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, hingga program pengembangan ekonomi lokal.

Dengan menyerukan agar masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, imbauan ini menguatkan pesan bahwa stabilitas keamanan bukan sekadar agenda aparat, tetapi juga bagian dari tanggung jawab seluruh warga Papua. Ketika masyarakat memilih untuk fokus pada kegiatan produktif, dampaknya akan terasa pada berbagai sektor penting. Stabilitas memungkinkan pemerintah memperluas akses layanan publik, memperbaiki konektivitas antarwilayah, dan meningkatkan kesempatan ekonomi bagi warga di berbagai kabupaten. Inilah yang menjadi alasan mengapa penolakan terhadap kegiatan provokatif penting untuk terus digaungkan.

Penekanan mengenai pentingnya tidak mengikuti kegiatan tanpa izin resmi sangat relevan dalam konteks Bumi Cenderawasih, di mana isu keamanan sering kali menjadi perhatian utama. Kegiatan yang tidak memiliki dasar legal berpotensi memicu gesekan antarkelompok maupun antara warga dan pihak keamanan. Ketika kondisi seperti ini terjadi, yang terdampak bukan hanya penyelenggara kegiatan, tetapi seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, langkah preventif melalui imbauan tokoh masyarakat lokal dapat membantu mencegah eskalasi yang tidak diinginkan.

Ajakan agar masyarakat lebih cermat menyaring informasi juga menjadi hal penting yang ditegaskan Hengki Heselo. Dalam beberapa tahun terakhir, arus informasi di Papua berkembang sangat cepat, terutama melalui media sosial. Tidak sedikit ajakan atau pernyataan provokatif yang disebarkan secara masif menjelang momentum tertentu. Jika masyarakat tidak berhati-hati, propaganda yang tidak bertanggung jawab dapat menciptakan perpecahan sosial dan mengganggu rasa saling percaya. Literasi informasi yang lebih baik akan membantu warga Bumi Cenderawasih mengambil keputusan yang lebih bijak, sehingga potensi provokasi dapat diminimalkan.

Sikap saling mengingatkan antarmasyarakat menjadi aspek lain yang ditekankan. Papua merupakan wilayah dengan nilai solidaritas komunal yang tinggi, sehingga peran masyarakat dalam menjaga kedamaian sangat besar. Ketika warga saling memperkuat komitmen untuk menolak ajakan provokatif, maka pondasi sosial Bumi Cenderawasih akan semakin kokoh. Kondisi ini penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan, baik fisik maupun sosial, dapat berjalan sesuai rencana. Pemerintah pusat dan daerah membutuhkan lingkungan yang kondusif agar investasi, layanan publik, dan pembangunan sumber daya manusia dapat ditingkatkan secara bertahap.

Penolakan terhadap kegiatan yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan sosial dan ekonomi sejalan dengan visi pembangunan Papua yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah terus memperluas program-program prioritas yang menyasar masyarakat asli Papua, mulai dari pengembangan usaha lokal, peningkatan akses pendidikan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Ketika masyarakat mendukung stabilitas, maka seluruh program tersebut dapat dieksekusi secara optimal.

Imbauan Hengki Heselo juga menggambarkan bahwa tokoh masyarakat memegang peran penting sebagai penjaga harmoni sosial. Di Papua, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh kampung sering menjadi rujukan utama warga dalam mengambil keputusan. Ketika tokoh-tokoh tersebut mendukung upaya pemerintah menjaga keamanan, maka masyarakat akan lebih percaya diri untuk tidak mengikuti kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik. Partisipasi tokoh lokal menjadi bagian penting dari strategi kolaboratif dalam menjaga Papua tetap damai.

Dengan disampaikannya seruan ini, diharapkan seluruh wilayah Bumi Cenderawasih dapat menyambut 19 November dengan suasana yang tenang dan aman. Ketika masyarakat memilih untuk menjaga kedamaian dan menolak kegiatan provokatif, maka kondisi sosial Papua akan semakin stabil. Stabilitas tersebut menjadi modal penting untuk menghadirkan masa depan yang lebih sejahtera, harmonis, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Papua. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga keamanan menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa Papua terus bergerak menuju kemajuan yang diharapkan.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Langkah bersejarah kembali hadir di Tanah Papua pada 10 November 2025, ketika Arius Tabuni, Komandan Lapangan OPM Kodap II Baliem Muaragame, menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Deklarasi yang dilakukan di Honai Merah Putih, Distrik Pyramid, Kabupaten Jayawijaya, menjadi momentum simbolik yang menguatkan semangat perdamaian, persatuan, dan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan kesadaran pribadi seorang mantan tokoh perlawanan, tetapi juga menjadi tanda nyata bahwa Papua semakin menatap masa depan dengan langkah damai dan konstruktif bersama pemerintah.

Keputusan Arius untuk meninggalkan jalan konflik dan memilih kembali ke pangkuan NKRI merupakan hasil refleksi panjang atas realitas sosial dan harapan akan masa depan generasi Papua. Ia menyadari bahwa perjuangan yang sejati bukan lagi terletak pada perpecahan, melainkan pada kemampuan bersama membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan penuh keyakinan, ia menyampaikan tekad untuk meninggalkan segala aktivitas yang berkaitan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan berkomitmen mendukung pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah. Langkah ini menjadi wujud nyata dari semangat rekonsiliasi dan rekonstruksi sosial yang kini terus menguat di wilayah timur Indonesia.

Deklarasi ikrar kesetiaan tersebut juga memiliki makna kultural yang mendalam. Honai Merah Putih, tempat acara berlangsung, bukan sekadar bangunan adat, tetapi simbol kehormatan dan kedaulatan lokal yang berpadu dengan semangat nasionalisme. Pemilihan lokasi itu menunjukkan penghormatan terhadap budaya Papua sekaligus penegasan bahwa adat dan kebangsaan dapat berjalan berdampingan dalam harmoni. Pelaksanaan ikrar di tempat yang memiliki nilai simbolik ini memperlihatkan bahwa pendekatan pemerintah dalam membangun Papua semakin menekankan kolaborasi, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan pendekatan humanis.

Dalam pernyataannya, Arius Tabuni menegaskan empat komitmen penting: kesetiaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; meninggalkan seluruh aktivitas OPM; mendukung program pembangunan pemerintah; serta menjaga adat dan budaya sebagai landasan perdamaian yang bermartabat. Empat poin ini bukan sekadar janji simbolis, tetapi mencerminkan paradigma baru bahwa perdamaian harus dibangun di atas nilai-nilai lokal yang diperkuat dengan semangat nasional. Dengan demikian, ikrar Arius menjadi manifestasi nyata dari integrasi kultural dan politik antara Papua dan Indonesia.

Momentum ini juga menjadi bukti keberhasilan pendekatan persuasif pemerintah dalam membangun Papua. Program-program pembangunan yang menjangkau hingga daerah pegunungan dan pedalaman telah membuka akses bagi masyarakat untuk merasakan kehadiran negara. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi kini semakin dirasakan manfaatnya. Melalui pendekatan kesejahteraan dan dialog, pemerintah memperlihatkan bahwa pembangunan adalah jalan paling efektif untuk memulihkan kepercayaan dan memperkuat persatuan. Kembalinya Arius menjadi sinyal bahwa strategi humanis ini berhasil membangun jembatan antara negara dan masyarakat di wilayah konflik.

Langkah Arius juga memberi pesan moral yang kuat bagi kelompok lain yang masih bertahan di jalur bersenjata. Kesadaran untuk berhenti dari lingkaran kekerasan dan bergabung dengan arus pembangunan menjadi teladan bagi generasi muda Papua agar tidak lagi terjebak dalam konflik tanpa akhir. Keberaniannya menempuh jalan damai memperlihatkan bahwa perubahan tidak datang dari tekanan, melainkan dari niat tulus untuk memperbaiki masa depan. Melalui keputusan tersebut, ia membuka pintu bagi rekonsiliasi yang lebih luas dan mendorong terciptanya stabilitas keamanan yang menjadi prasyarat utama pembangunan.

Deklarasi ini juga memperkuat pesan nasional bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia. Dengan bergabungnya kembali tokoh seperti Arius, semangat kebangsaan di wilayah ini semakin kokoh. Pemerintah menilai langkah tersebut sebagai bukti bahwa ideologi Pancasila tetap relevan dan mampu menjadi perekat bangsa di tengah keberagaman. Pembangunan di Papua kini bukan sekadar proyek fisik, melainkan juga proyek kemanusiaan untuk mengembalikan rasa saling percaya dan solidaritas nasional. Dukungan tokoh-tokoh lokal seperti Arius menunjukkan bahwa Papua semakin memilih masa depan yang damai, inklusif, dan produktif.

Pernyataan Arius yang menegaskan dirinya sebagai bagian dari Indonesia menjadi simbol rekonsiliasi nasional. Kalimat “Saya Papua, Saya Indonesia” bukan hanya penegasan identitas, melainkan juga seruan moral bahwa persatuan adalah kekuatan. Dari Wamena, pesan itu bergema ke seluruh penjuru negeri sebagai pengingat bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika tetap hidup dan menjadi fondasi bagi keutuhan bangsa. Kembalinya Arius adalah cermin keberhasilan transformasi sosial di Papua, di mana perbedaan tidak lagi menjadi alasan perpecahan, tetapi menjadi energi untuk membangun masa depan bersama.

Kini, Papua menatap masa depan dengan keyakinan baru. Deklarasi kesetiaan Arius Tabuni menjadi bab penting dalam perjalanan panjang menuju perdamaian yang berkelanjutan. Pemerintah terus menegaskan komitmen untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya lokal, dan menjaga keamanan yang inklusif. Semangat ini diharapkan akan melahirkan Papua yang aman, maju, dan sejahtera dalam bingkai NKRI. Dengan langkah seperti ini, harapan untuk mewujudkan Papua damai bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang terus tumbuh dari hati masyarakatnya sendiri.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh : Loa Murib
Langkah bersejarah kembali hadir di Tanah Papua pada 10 November 2025. Arius Tabuni, Komandan Lapangan OPM Kodap II Baliem Muaragame, secara resmi menyatakan diri kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keputusan ini bukan sekadar simbol, melainkan tonggak penting yang menegaskan bahwa perjuangan separatisme di Papua tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat untuk kemajuan, persatuan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Arius menekankan bahwa keputusannya kembali ke NKRI dilandasi kesadaran pribadi. Ia menyatakan bahwa pilihan ini dilakukan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Ia percaya bahwa masa depan Papua akan lebih baik jika dibangun melalui persatuan, dialog damai, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Keputusan ini juga menunjukkan kepedulian terhadap generasi Papua selanjutnya, yang membutuhkan lingkungan aman dan stabil untuk tumbuh dan berkembang.

Dalam perjalanan hidupnya, Arius mengaku bergabung dengan Kodap II pada tahun 2016 untuk meneruskan perjuangan tokoh sebelumnya. Namun, dengan pengalaman yang diperoleh dan kesadaran akan tantangan Papua ke depan, ia memilih untuk kembali ke pangkuan NKRI demi masa depan anak-anak Papua. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukanlah penyesalan, melainkan bentuk tanggung jawab dan komitmen untuk memberikan contoh positif bagi generasi muda. Arius mendorong adik-adik dan rekan-rekannya di OPM untuk meninggalkan jalan kekerasan dan memilih kontribusi nyata bagi masyarakat, meyakini bahwa akan ada hikmat bagi mereka yang menempuh jalan damai.

Dalam ikrarnya, Arius menyampaikan empat poin penting yang menjadi pedoman langkahnya. Pertama, kesetiaan kepada NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, komitmen untuk meninggalkan seluruh aktivitas yang terkait dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ketiga, dukungan terhadap program pembangunan pemerintah di wilayah Papua. Keempat, pelestarian adat dan budaya serta penguatan perdamaian yang bermartabat. Keempat poin ini bukan hanya pernyataan formal, tetapi merupakan pijakan nyata untuk membangun Papua yang aman, damai, dan sejahtera.

Deklarasi ini dianggap sebagai simbol harapan baru. Kembalinya Arius menjadi contoh bahwa meninggalkan konflik dan memilih jalan konstruktif adalah langkah tepat demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai langkah ini mencerminkan semangat kebangsaan dan menjadi bukti nyata bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia. Kesetiaan yang ditunjukkan Arius bukan hanya soal pengakuan formal, tetapi juga wujud kontribusi aktif terhadap pembangunan dan persatuan.

Pernyataan tegas Arius, Saya Papua. Saya Indonesia, menjadi pesan kuat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kalimat sederhana ini mengandung makna mendalam bahwa identitas Papua dan Indonesia tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Pesan ini menegaskan bahwa persatuan dan perdamaian adalah fondasi utama bagi generasi Papua dalam menghadapi tantangan masa depan, serta menjadi pilar untuk membangun kesejahteraan yang merata.

Kembalinya Arius ke pangkuan NKRI juga menjadi dorongan moral bagi kelompok lain yang pernah terlibat dalam konflik. Langkah ini menunjukkan bahwa meninggalkan aktivitas separatis dan memilih jalan damai bukanlah sesuatu yang mustahil, tetapi justru membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Ia memberikan contoh bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan cara yang bermartabat, menghormati adat dan budaya, serta tetap menjaga identitas sebagai bagian dari Papua dan Indonesia.

Langkah Arius Tabuni membuka peluang bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat program pembangunan di Papua. Dukungan mantan anggota OPM terhadap pembangunan menunjukkan kesadaran bahwa kemajuan daerah tidak dicapai melalui konflik, melainkan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat. Komitmen ini turut memperkuat stabilitas dan keamanan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh warga secara merata. Dengan adanya contoh positif seperti ini, masyarakat Papua memiliki motivasi tambahan untuk terlibat aktif dalam program pembangunan dan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi kesejahteraan kolektif.

Deklarasi ini menegaskan bahwa perjuangan separatisme Papua tidak membawa kebaikan dan tidak selaras dengan aspirasi masyarakat. Persatuan, pembangunan, dan pelestarian adat menjadi kunci untuk menghadirkan masa depan Papua yang aman, makmur, dan berbudaya. Semangat rekonsiliasi yang ditunjukkan Arius diharapkan menjadi inspirasi bagi kelompok lain untuk menempuh jalan damai, meninggalkan aktivitas yang merugikan masyarakat, dan berkontribusi pada kemajuan Papua dalam bingkai NKRI.

Dengan ikrar ini, Arius memberikan contoh bahwa Papua dapat meninggalkan bab konflik dan membuka lembaran baru untuk masa depan. Persatuan dan pembangunan menjadi jalan terbaik bagi generasi muda untuk tumbuh dan berkontribusi positif, sekaligus menunjukkan bahwa integrasi dalam NKRI adalah solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Deklarasi ini menegaskan bahwa perjuangan separatisme tidak benar dan bahwa perdamaian serta kolaborasi adalah kunci bagi Papua yang maju, damai, dan berbudaya.

Kembalinya Arius Tabuni ke pangkuan NKRI menjadi bukti nyata bahwa perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) selama ini salah arah dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Langkah ini menegaskan bahwa konflik dan pemisahan tidak pernah menjadi jalan untuk kesejahteraan, sementara kesetiaan terhadap NKRI, dukungan terhadap pembangunan, dan penghormatan terhadap adat dan budaya adalah jalan yang benar untuk membawa Papua menuju masa depan yang damai, sejahtera, dan bermartabat.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Wamena – Suasana haru dan penuh makna mewarnai deklarasi Arius Tabuni, mantan Komandan Lapangan (Danlap) Kodap II Muaragame, Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang secara terbuka menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Wamena, 10 November 2025. Pernyataan itu menandai babak baru dalam perjalanan hidupnya, sekaligus menjadi simbol kuat dari upaya rekonsiliasi dan perdamaian di Tanah Papua.

Dalam pengakuannya, Arius menceritakan bahwa ia bergabung dengan Kodap II pada 2016 untuk meneruskan perjuangan sang ayah. Namun, setelah hampir sepuluh tahun bergabung, ia menyadari bahwa perjuangan bersenjata hanya menimbulkan penderitaan dan perpecahan di antara sesama orang Papua. Kini, ia memilih bergabung dengan NKRI demi masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

“Saya memiliki anak buah sebanyak tiga puluh. Saya tidak menyesal untuk bergabung ke NKRI. Untuk adik-adik dan teman-teman, boleh bergabung NKRI, nanti ke depannya ada hikmat,” ungkapnya dengan penuh keyakinan.

Arius kemudian membacakan ikrar setia yang berisi komitmen untuk tunduk dan setia kepada NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan niatnya meninggalkan seluruh bentuk perjuangan OPM dan mendukung penuh langkah pemerintah dalam membangun Papua.

“Saya berjanji untuk meninggalkan segala bentuk perjuangan OPM dan mendukung pemerintah Republik Indonesia dalam membangun wilayah Papua,” tegasnya.

Lebih dari sekadar janji, Arius juga menyampaikan keinginan tulus untuk ikut menjaga nilai-nilai adat dan budaya Papua sebagai bagian dari upaya mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.

“Saya berjanji untuk mendukung upaya penyelesaian konflik di Papua secara bermartabat dan menjaga adat istiadat Papua untuk mewujudkan Papua damai dan sejahtera,” ujarnya.

Deklarasi tersebut ditutup dengan seruan emosional, “Saya Papua, saya Indonesia.” Kalimat itu menggema sebagai simbol persatuan dan harapan baru bagi seluruh masyarakat Papua.

Langkah Arius sebagai momentum penting yang menunjukkan bahwa semangat kebangsaan dan rekonsiliasi terus tumbuh di hati anak-anak Papua. Langkahnya diharapkan menginspirasi anggota kelompok bersenjata lain untuk meninggalkan kekerasan, kembali ke pangkuan NKRI, dan bersama-sama membangun Papua menuju masa depan yang damai, maju, dan berdaulat. #