Penulis: admin bandungpedia

JAKARTA — Pemerintah memastikan rangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia belum memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih relatif terbatas.

“Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan sedikit. Tapi enggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan,” ujarnya.

Optimisme tersebut diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini.

“Masih (sesuai target), malah kita genjot triwulan ketiga dan keempat ini,” kata Purbaya.

Ia juga memastikan pemerintah memiliki ruang untuk memberikan dukungan fiskal apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat.

“Dari kebutuhan anggaran, kita lihat sesuai dengan kebutuhan. Asal tidak ngarang kebutuhannya. Jadi pasti kalau untuk bencana treatment-nya beda,” tegasnya.

Purbaya menambahkan bahwa pemerintah akan mengupayakan dukungan secara maksimal untuk mengurangi beban masyarakat terdampak.

Gangguan ekonomi akibat gempa bumi, erupsi gunung, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai masih dalam batas wajar dan tidak melumpuhkan perekonomian total.

Pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp5 triliun untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di luar dana siap pakai BNPB yang hampir mencapai Rp1 triliun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat kesiapan menghadapi potensi El Nino sekaligus memantau dampak erupsi gunung berapi terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi. Langkah tersebut mencakup keberlanjutan bantuan pangan serta pemantauan aktivitas masyarakat dan sektor logistik.

“Tadi kita bahas terkait dengan kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini,” ujar Airlangga.

Pemerintah juga mencermati wilayah terdampak erupsi yang berpotensi mengalami penurunan aktivitas ekonomi sementara. Karena itu, penguatan bantuan pangan, kelancaran distribusi, perlindungan masyarakat, serta pemantauan rantai pasok menjadi bagian penting dalam menjaga daya tahan ekonomi daerah.

Dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah memastikan penanganan bencana tidak berhenti pada aspek tanggap darurat, tetapi dilanjutkan dengan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

Strategi tersebut diharapkan mampu menjaga konsumsi, distribusi barang, serta kegiatan usaha tetap bergerak sehingga dampak bencana terhadap perekonomian nasional tetap terkendali.

*) Oleh: Galih Bagus Wiratama

Erupsi Gunung Anak Krakatau dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia kembali mengingatkan bahwa bencana alam bukan semata persoalan keselamatan manusia dan kerusakan lingkungan. Dampaknya dapat menjalar ke sektor ekonomi ketika bandara terganggu, jalur logistik terhambat, jaringan energi dan telekomunikasi terdampak, serta aktivitas pekerja dan dunia usaha ikut terhenti. Dalam situasi demikian, bencana dapat berubah menjadi tekanan ekonomi apabila tidak direspons secara cepat, terukur, dan terkoordinasi. Karena itu, kehadiran pemerintah menjadi faktor penting untuk memastikan gangguan akibat bencana tidak berkembang menjadi perlambatan ekonomi yang lebih luas. Negara harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan proses pemulihan berjalan cepat hingga aktivitas masyarakat kembali normal.

Dalam konteks tersebut, pemerintah perlu menempatkan penanganan bencana sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kapasitas anggaran negara tetap mampu menopang penanganan bencana tanpa mengganggu agenda ekonomi pemerintah. Pemerintah juga tetap mendorong aktivitas ekonomi pada paruh kedua tahun ini agar pertumbuhan berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Harapan agar bencana tidak memengaruhi perekonomian secara signifikan pada kuartal III dan IV menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara respons darurat dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa bencana tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan agenda pembangunan, melainkan tantangan yang harus dikelola tanpa kehilangan momentum pertumbuhan.

Lebih dari itu, kesiapan pemerintah memberikan tambahan anggaran apabila diperlukan menunjukkan adanya fleksibilitas fiskal untuk merespons kondisi darurat. Fleksibilitas tersebut penting karena skala kerusakan dan kebutuhan penanganan sering kali sulit dipastikan sejak awal. Ketika negara mampu menyediakan dukungan fiskal secara cepat, pemerintah daerah, masyarakat, serta sektor usaha memiliki ruang lebih besar untuk mempercepat pemulihan. Bantuan yang tepat waktu juga dapat mencegah gangguan sementara berubah menjadi kerugian ekonomi berkepanjangan, termasuk kehilangan pendapatan masyarakat dan terputusnya aktivitas produksi. Dengan demikian, kekuatan fiskal bukan hanya instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga perangkat penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas ekonomi ketika terjadi guncangan.

Selanjutnya, strategi menghadapi bencana tidak boleh berhenti pada penanganan setelah kejadian. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peningkatan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan, terutama karena Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire. Posisi geografis tersebut membuat Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami, maupun berbagai bencana hidrometeorologi. Karena itu, investasi pada mitigasi harus dipandang sebagai investasi ekonomi jangka panjang, bukan sekadar belanja pemerintah. Semakin kuat sistem pencegahan dan kesiapsiagaan dibangun, semakin kecil potensi kerugian ekonomi yang harus ditanggung ketika bencana benar-benar terjadi.

Oleh sebab itu, peningkatan anggaran mitigasi perlu diarahkan pada pembangunan sistem yang mampu memperkecil dampak sejak sebelum bencana terjadi. Penguatan sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, infrastruktur tahan bencana, kesiapan jalur evakuasi, hingga peningkatan kapasitas pemerintah daerah merupakan bagian penting dari agenda tersebut. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap infrastruktur strategis seperti bandara, pelabuhan, jalan, jaringan listrik, telekomunikasi, dan pusat distribusi pangan perlu menjadi prioritas. Infrastruktur yang tetap berfungsi ketika bencana terjadi akan menjadi penyangga utama agar rantai pasok dan aktivitas ekonomi tidak terputus. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa mitigasi bencana memiliki hubungan langsung dengan kemampuan negara menjaga produktivitas nasional dan melindungi daya beli masyarakat.

Selain itu, perhatian terhadap karhutla perlu ditempatkan dalam kerangka yang sama karena dampaknya dapat melampaui kerusakan ekosistem. Asap kebakaran dapat mengganggu transportasi udara, menurunkan produktivitas pekerja, meningkatkan beban pelayanan publik, serta menghambat kegiatan ekonomi di wilayah terdampak. Karena itu, pencegahan melalui pemantauan titik panas, penguatan patroli, pengelolaan kawasan rawan, dan respons cepat harus berjalan beriringan dengan penegakan aturan. Langkah preventif semacam ini jauh lebih efisien dibandingkan membiarkan kerugian membesar sebelum negara turun tangan. Kehadiran pemerintah dalam pencegahan sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dan ketahanan ekonomi merupakan dua agenda yang tidak dapat dipisahkan.

Di sisi lain, koordinasi pemerintah daerah dan masyarakat juga menentukan efektivitas respons terhadap bencana. Kebijakan nasional membutuhkan implementasi cepat di lapangan agar bantuan, logistik, dan layanan dasar dapat menjangkau masyarakat terdampak tanpa hambatan birokrasi. Dunia usaha pun memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan rantai pasok, melindungi pekerja, serta mempercepat pemulihan kegiatan produksi. Sinergi tersebut akan menciptakan ekosistem penanggulangan bencana yang tidak hanya berorientasi pada keselamatan, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi. Ketahanan ekonomi pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan dan investasi, tetapi juga oleh kemampuan negara menyerap berbagai guncangan. Dengan pendekatan kolaboratif, fiskal yang tangguh, serta kuatnya mitigasi bencana, tekanan akibat bencana dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih besar dan menggerus kepercayaan publik.

*) Analis Manajemen Krisis dan Mitigasi Bencana

Oleh: Antonius Utomo

Bencana alam menjadi tantangan yang tidak dapat sepenuhnya dihindari oleh Indonesia sebagai negara yang memiliki kondisi geografis dan iklim yang beragam. Banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga erupsi gunung api dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta memberikan tekanan terhadap kegiatan ekonomi di wilayah terdampak. Namun, berbagai perkembangan terbaru menunjukkan bahwa gangguan tersebut masih dapat dikelola dan tidak serta-merta menggoyahkan ketahanan perekonomian nasional. Respons pemerintah yang cepat, dukungan lintas sektor, serta kebijakan untuk menjaga daya beli dan pasokan kebutuhan pokok menjadi faktor penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.730 kejadian bencana terjadi di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun hingga 7 September 2026. Karhutla dan banjir menjadi jenis bencana yang cukup dominan. Besarnya jumlah kejadian tersebut menunjukkan bahwa risiko kebencanaan memang nyata dan membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan. Meski demikian, tingginya frekuensi bencana tidak otomatis berarti perekonomian nasional mengalami tekanan yang sama besar. Penanganan yang cepat dan terkoordinasi menjadi modal penting agar dampak bencana tidak berkembang menjadi gangguan ekonomi yang lebih luas.

Salah satu tantangan yang mendapat perhatian adalah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi kemarau. Kebakaran dapat mengganggu aktivitas masyarakat, kesehatan, transportasi, serta kegiatan produksi di sejumlah wilayah. Namun, pemerintah terus meningkatkan operasi penanganan melalui pemadaman darat, pengerahan pesawat untuk water bombing, serta modifikasi cuaca. Dukungan dari negara lain juga memperkuat upaya tersebut. Jepang, misalnya, turut membantu penanganan kebakaran di Kalimantan Barat dengan mengirimkan tiga helikopter Chinook beserta personel. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana terus diperkuat melalui kerja sama nasional dan internasional sehingga risiko terhadap masyarakat maupun aktivitas ekonomi dapat ditekan.

Tekanan lain muncul dari aktivitas vulkanik yang dapat mengganggu mobilitas masyarakat. Erupsi Gunung Anak Krakatau, misalnya, sempat berdampak terhadap aktivitas penerbangan akibat abu vulkanik. Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana bencana dapat memberikan gangguan langsung terhadap sektor transportasi dan kegiatan ekonomi. Kendati demikian, pemerintah segera melakukan langkah mitigasi melalui pemantauan kondisi udara, pengaturan aktivitas masyarakat, penyampaian informasi kepada publik, serta koordinasi antarlembaga. Respons cepat semacam ini penting untuk memastikan gangguan tidak berlangsung lebih lama dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal setelah kondisi memungkinkan.

Dari sisi ekonomi, pemerintah tetap optimistis bahwa dampak bencana tidak akan secara signifikan mengganggu pertumbuhan nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa bencana memang dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak sampai memperlambat perekonomian secara signifikan. Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk penanganan bencana sehingga proses tanggap darurat dan pemulihan dapat dilakukan secara cepat tanpa mengganggu keberlanjutan program pembangunan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengakui bahwa bencana alam dapat memberikan tekanan terhadap aktivitas ekonomi, khususnya di wilayah yang terdampak langsung. Namun, pemerintah terus memantau dampak tersebut sekaligus memastikan berbagai program tetap berjalan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengabaikan dampak ekonomi di daerah terdampak, tetapi berupaya mengelolanya agar tidak berkembang menjadi persoalan nasional. Kesiapan menghadapi potensi El Niño juga terus diperkuat sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap risiko cuaca yang dapat memengaruhi produksi pangan dan aktivitas ekonomi.

Ketahanan ekonomi juga diperkuat melalui upaya menjaga stabilitas pangan. Pemerintah memperpanjang program bantuan beras hingga Desember 2026 dengan tambahan pasokan hampir satu juta ton untuk membantu lebih dari 33 juta keluarga berpendapatan rendah. Kebijakan tersebut penting karena ketersediaan pangan memiliki hubungan langsung dengan daya beli masyarakat. Ketika pasokan dan harga pangan dapat dijaga, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar untuk mempertahankan konsumsi, sementara dunia usaha tetap memperoleh dukungan dari aktivitas ekonomi yang berjalan.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan ekonomi bukan berarti perekonomian terbebas dari guncangan, melainkan memiliki kemampuan untuk menghadapi, menyerap, dan pulih dari tekanan. Ketika bencana terjadi, pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan korban dan kerusakan, tetapi juga memastikan distribusi kebutuhan pokok, aktivitas ekonomi, serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Kebijakan tersebut menjadi penting agar dampak bencana tidak menimbulkan efek berantai yang lebih luas.

Dengan koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan mitra internasional, dampak bencana dapat dikelola secara lebih efektif. Pengalaman menghadapi berbagai bencana juga menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi, meningkatkan kesiapsiagaan, memperbaiki sistem peringatan dini, serta membangun infrastruktur yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Pada akhirnya, bencana alam memang dapat mengganggu aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi bukan berarti menjadi hambatan permanen bagi pertumbuhan nasional. Berbagai langkah respons dan mitigasi yang terus diperkuat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menghadapi tekanan tersebut. Dengan menjaga stabilitas pangan, daya beli, distribusi, serta keberlanjutan kegiatan usaha, daya tahan ekonomi nasional tetap terjaga. Tantangan kebencanaan justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan dan memastikan perekonomian Indonesia semakin tangguh, adaptif, serta mampu mempertahankan momentum pertumbuhan secara berkelanjutan.

)* Pengamat Kebijakan Publik

JAKARTA – Mencuatnya isu September Hitam 2026 di ruang publik menjadi momentum bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk meningkatkan kepedulian terhadap persoalan hak asasi manusia (HAM) sekaligus menjaga persatuan dan ketertiban masyarakat. Mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi agen perubahan yang mampu menyampaikan aspirasi secara kritis, namun tetap mengedepankan sikap bijak dan bertanggung jawab.

Aktivis pemuda dan mahasiswa, M. Fad, mengajak mahasiswa dan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial.

Menurutnya, derasnya arus informasi harus diimbangi dengan kemampuan melakukan verifikasi agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi palsu maupun narasi yang berpotensi memicu konflik.

“Jangan terprovokasi oleh media maupun media sosial terkait hoaks-hoaks yang bertebaran, yang bertujuan menjatuhkan pimpinan, presiden, maupun pejabat kita semua,” ujar M. Fad.

Ia menilai penyampaian aspirasi dan kepedulian terhadap isu HAM merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut perlu dijalankan dengan mengutamakan dialog, kedamaian, serta penghormatan terhadap perbedaan pandangan. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengarahkan energi mereka pada kegiatan yang membangun dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Supaya jangan terjadi konflik di masyarakat, mari masyarakat menjalin perkumpulan yang positif. Salah satunya untuk edukasi dan melakukan hal-hal yang positif,” katanya.

Senada dengan pentingnya literasi informasi, Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Unsoed, Mizar Hilman, mengingatkan bahwa popularitas isu HAM di media sosial belum otomatis menunjukkan pemahaman yang mendalam dari generasi muda.

Menurutnya, konten singkat di platform digital dapat menjadi pintu awal untuk mengenali suatu persoalan, tetapi perlu dilanjutkan dengan membaca sumber terpercaya dan memahami kronologi secara utuh.

“Belum tentu bahwa mereka itu memahami secara betul atau bahkan mereka hanya mengikuti tren saja,” kata Mizar.

Karena itu, generasi muda diharapkan tidak berhenti pada aktivitas membagikan konten. Kepedulian terhadap HAM perlu diwujudkan melalui pemahaman yang lebih mendalam, diskusi konstruktif, kegiatan sosial, serta penghormatan terhadap hak orang lain.

Sinergi pemerintah, pemuda, mahasiswa, dan masyarakat dinilai penting untuk menciptakan ruang demokrasi yang sehat sekaligus menjaga keamanan dan persatuan di tengah dinamika isu September Hitam.

Jakarta – Aktivis pemuda dan mahasiswa mengajak generasi muda untuk menyikapi secara bijak berbagai informasi yang beredar di tengah mencuatnya isu September Hitam 2026. Sikap kritis dan kemampuan memverifikasi informasi dinilai penting agar mahasiswa tidak mudah terprovokasi oleh konten yang belum terjamin kebenarannya.

Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Mizar Hilman, mengatakan perkembangan teknologi telah memudahkan generasi muda mengakses informasi mengenai berbagai kasus hak asasi manusia (HAM) melalui media sosial.

Namun, konten singkat di platform seperti Instagram dan TikTok belum tentu memberikan pemahaman yang utuh karena sebagian pengguna hanya mengikuti tren tanpa memahami kronologi, pihak yang terlibat, dan dampak suatu kasus.

“Belum tentu bahwa mereka itu memahami secara betul atau bahkan mereka hanya mengikuti tren saja,” kata Mizar.

Oleh karena itu, ia mengingatkan generasi muda agar tidak sekadar membagikan atau mengunggah konten mengenai HAM. Kepedulian terhadap HAM perlu diwujudkan dengan mempelajari persoalan secara lebih mendalam serta menghormati hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Senada dengan Mizar, aktivis pemuda dan mahasiswa, M. Fad, mengajak masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang beredar di tengah mencuatnya isu September Hitam 2026.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sekaligus penyejuk di tengah derasnya arus informasi, terutama di media sosial. Setiap informasi perlu diverifikasi sebelum dipercaya maupun disebarluaskan demi menjaga persatuan, solidaritas, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Jangan terprovokasi oleh media maupun media sosial terkait hoaks-hoaks yang bertebaran, yang bertujuan menjatuhkan pimpinan, presiden, maupun pejabat kita semua,” ujar Fad.

M. Fad juga menilai ruang demokrasi perlu dijaga dengan mengedepankan dialog yang sehat dan kegiatan positif di lingkungan masyarakat. Kebersamaan dinilai menjadi modal penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

“Supaya jangan terjadi konflik di masyarakat, mari masyarakat menjalin perkumpulan yang positif. Salah satunya untuk edukasi dan melakukan hal-hal yang positif,” katanya.

Selain itu, ia berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui kehadiran langsung di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat dipahami dan ditangani secara tepat.

“Pemerintah harus melindungi masyarakat, menjaga dan melihat masyarakat ke bawah, menengok bagaimana masyarakat hidup, serta memberikan bantuan dan edukasi kepada masyarakat saat ini,” tuturnya.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Momentum September Hitam semestinya menjadi ruang refleksi untuk memahami persoalan hak asasi manusia bukan pintu masuk bagi provokasi yang memperlebar jarak antarkelompok. Ketika isu sejarah, ketidakadilan, dan kritik terhadap negara beredar di media sosial, masyarakat membutuhkan sikap kritis untuk membedakan informasi, opini, propaganda, dan hoaks. Persatuan bangsa tidak berarti menutup ruang kritik, tetapi memastikan perbedaan pandangan tidak berubah menjadi konflik sosial.

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengingatkan pentingnya memperkuat persatuan melalui silaturahim. Ia menilai masyarakat perlu meningkatkan hubungan sosial agar tidak mudah terprovokasi isu. Menurutnya, silaturahim dapat menjadi sarana menjaga persatuan sekaligus membantu masyarakat menyikapi dinamika kehidupan dengan lebih tenang. Ia juga berharap Indonesia tetap aman dan tertib sehingga program pemerintah berjalan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut relevan ketika istilah September Hitam ramai diperbincangkan. Momentum peringatan tidak semestinya berhenti pada pengulangan narasi emosional atau perang komentar di ruang digital. Peristiwa masa lalu perlu dipelajari secara kritis dengan melihat konteks, bukti, korban, serta proses hukum dan kebijakan yang pernah berlangsung. Tanpa kedalaman informasi, sebuah isu mudah dipersempit menjadi pertarungan antarkelompok yang saling menyalahkan.

Aktivis pemuda M. Fad mengingatkan masyarakat, khususnya mahasiswa, agar bijak menyikapi informasi terkait September Hitam 2026. Ia menekankan mahasiswa memiliki posisi sebagai agen perubahan dan dapat menjadi penyejuk di tengah derasnya arus informasi. Karena itu, informasi perlu diverifikasi sebelum dipercaya atau disebarluaskan. M. Fad juga mendorong masyarakat membangun perkumpulan positif, menjaga solidaritas, dan mengedepankan dialog agar aspirasi tidak berkembang menjadi konflik.

Pandangan tersebut diperkuat Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Unsoed, Mizar Hilman Prayudha, yang menyoroti pentingnya kemampuan generasi muda memahami informasi secara utuh sebelum mengambil sikap. Dalam pembahasan mengenai fenomena media sosial, Mizar menilai masyarakat kerap hanya melihat sebagian kecil informasi, tetapi terburu-buru menarik kesimpulan dan memberikan penghakiman. Ia juga menilai rendahnya literasi membuat masyarakat lebih mudah mempercayai informasi viral daripada memeriksa kebenarannya.

Pandangan Mizar penting dalam konteks September Hitam karena isu HAM memiliki dimensi sejarah dan sosial yang kompleks. Informasi media sosial tidak selalu memberikan gambaran lengkap mengenai suatu peristiwa. Potongan video, kutipan, infografis, maupun narasi singkat dapat kehilangan konteks ketika disebarkan tanpa penjelasan memadai. Karena itu, generasi muda perlu membangun kebiasaan membaca lebih dalam, membandingkan sumber, dan memeriksa fakta sebelum menyebarkan narasi.

Kepedulian terhadap HAM bukan berarti masyarakat harus menerima setiap narasi yang beredar. Justru, kepedulian membutuhkan pengetahuan. Media sosial dapat menjadi pintu awal mengenali isu HAM, tetapi konten singkat tidak otomatis membuat seseorang memahami akar persoalan. Generasi muda perlu mendalami informasi, memeriksa sumber, membandingkan perspektif, dan memahami konteks sebelum menarik kesimpulan.

Di sinilah tanggung jawab masyarakat besar. Setiap pengguna media sosial memiliki pilihan menjadi penyebar kegaduhan atau bagian dari ekosistem informasi sehat. Membagikan unggahan tanpa membaca sumber, mempercayai video tanpa konteks, atau menuduh pihak tertentu berdasarkan narasi anonim bukan keberanian berdemokrasi. Itu justru menunjukkan lemahnya literasi informasi.

Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi kritik yang kuat harus berdiri di atas fakta. Negara juga tidak boleh menggunakan alasan menjaga persatuan untuk menghindari kritik. Sebaliknya, masyarakat perlu memahami bahwa kebebasan berpendapat berjalan bersama tanggung jawab menghormati hukum, hak orang lain, dan ketertiban umum. Ruang demokrasi sehat apabila pemerintah terbuka terhadap evaluasi dan masyarakat mampu menyampaikan aspirasi tanpa terjebak provokasi.

Karena itu, peringatan September Hitam sebaiknya menjadi momentum pendidikan. Kampus dapat memperbanyak diskusi berbasis data, organisasi kepemudaan membangun forum dialog lintas kelompok, media massa menghadirkan informasi berimbang, dan pemerintah memperkuat komunikasi publik transparan. Langkah tersebut jauh lebih produktif dibandingkan membiarkan ruang digital dipenuhi kecurigaan dan saling tuding.

Tantangan bukan sekadar menghadapi narasi provokatif, melainkan membangun kebiasaan berpikir yang tidak mudah digerakkan kemarahan. Pemerintah, kampus, media, dan komunitas harus bekerja bersama menciptakan ruang informasi yang mendorong verifikasi, dialog, serta penyelesaian masalah secara damai.

Menjaga persatuan bukan berarti menghapus ingatan terhadap masa lalu. Persatuan justru dibangun dari keberanian belajar dari sejarah, menghormati korban, memperjuangkan keadilan, dan menolak manipulasi informasi. Kritik terhadap pemerintah tetap penting, tetapi kritik kehilangan kekuatannya ketika dibangun di atas informasi palsu atau provokasi.

Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan hanya karena masyarakat gagal memeriksa satu unggahan sebelum membagikannya. September Hitam semestinya mengajarkan kedewasaan dalam mengingat, bukan kebencian dalam bertindak. Generasi muda perlu menjadi kelompok yang kritis terhadap informasi sekaligus bertanggung jawab dalam menggunakannya.

Jika persatuan dijaga, ruang kritik terbuka, dan literasi informasi diperkuat, refleksi atas September Hitam dapat menghasilkan pelajaran berharga. Bangsa ini tidak membutuhkan masyarakat yang seragam dalam berpikir. Indonesia membutuhkan warga yang berbeda pandangan, tetapi tetap bersedia berdialog, memeriksa fakta, menghormati sesama, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas provokasi sesaat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

*) Oleh: Gavin Asadit

Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa.

Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah, demokrasi, dan HAM. Refleksi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada penyebaran informasi di media sosial, tetapi disertai upaya memahami konteks dan fakta secara utuh.

Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik yang mampu menghadirkan informasi secara tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah.

Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Setiap isu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi.

Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Kemampuan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital. Informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat merusak hubungan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak.

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan membangun komunikasi dan silaturahim. Menurutnya, interaksi yang baik antarelemen masyarakat penting agar warga tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang.

Muhamad Mardiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat silaturahim agar masyarakat dapat menghadapi perbedaan secara lebih tenang dan dewasa. Semangat tersebut menjadi relevan dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang selama momentum September Hitam 2026.

Isu September Hitam tidak semestinya menjadi alasan masyarakat untuk saling berhadapan. Sebaliknya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bahwa sejarah harus dipelajari secara objektif agar generasi berikutnya mampu mengambil pelajaran dan mencegah terulangnya berbagai persoalan kemanusiaan.

Aktivis pemuda dan mahasiswa M. Fad mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat luas lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dalam momentum September Hitam 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas, persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Menurut M. Fad, mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Sebagai kelompok yang dekat dengan tradisi intelektual dan gerakan sosial, mahasiswa diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan pengetahuan dan data, bukan sekadar mengikuti arus informasi yang sedang ramai.

Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi perlu disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Ruang diskusi, edukasi, kajian sejarah, serta kegiatan sosial dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sekaligus mencegah konflik akibat kesalahpahaman informasi.

Peran generasi muda semakin penting karena sebagian besar percakapan mengenai September Hitam berlangsung di ruang digital. Media sosial menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan.

Penggunaan media sosial tanpa kemampuan memilah informasi dapat menimbulkan persoalan baru. Konten yang dipotong dari konteks, judul provokatif, hingga informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat.

Dalam edukasi HAM, media sosial dapat menjadi pintu awal untuk mengenali berbagai isu, tetapi informasi yang ditemukan tetap perlu diperdalam melalui sumber kredibel dan pembelajaran komprehensif. Generasi muda perlu memahami sejarah pelanggaran HAM secara utuh, bukan untuk membangun kebencian terhadap kelompok tertentu, melainkan sebagai pembelajaran agar nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama semakin kuat.

Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan sosial. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dapat menjadi sarana mendorong perbaikan. Namun, kritik sebaiknya tidak berubah menjadi permusuhan antarsesama warga negara.

Persatuan bukan berarti masyarakat harus memiliki pandangan yang seragam. Persatuan justru terlihat ketika perbedaan dapat dikelola melalui dialog dan penghormatan terhadap satu sama lain. Perbedaan pilihan, pendapat, maupun cara melihat sejarah seharusnya tidak menghilangkan kesadaran bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari bangsa yang sama.

Dalam konteks September Hitam 2026, generasi muda memiliki kesempatan menunjukkan bahwa refleksi sejarah dapat dilakukan secara dewasa. Mahasiswa dan pemuda dapat menjadi penggerak diskusi yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun ruang publik yang edukatif.

Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan tidak langsung mempercayai setiap informasi di media sosial. Memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak terburu-buru menyebarkan konten merupakan langkah sederhana untuk menjaga ruang digital tetap sehat.

Sinergi antara mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar penyampaian aspirasi tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan bersama. Dengan komunikasi yang baik dan literasi informasi yang kuat, perbedaan pandangan dapat dikelola tanpa mengganggu persatuan.

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA — Pembunuhan terhadap tiga pegawai Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama, Papua Pegunungan, dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Ketiga korban merupakan warga sipil yang tengah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan membawa bantuan ternak ke wilayah pedalaman Papua.

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut. Ia menilai penembakan terhadap warga sipil yang sedang menjalankan tugas negara merupakan tindakan tidak manusiawi dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

“Tewasnya tiga pegawai Dinas Pertanian oleh OPM merupakan pelanggaran HAM berat. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang secara sengaja menghilangkan nyawa warga sipil yang tidak berdosa,” kata Mafirion di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Menurut Mafirion, ketiga korban tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Mereka justru sedang melaksanakan tugas pelayanan publik untuk membantu masyarakat melalui penyaluran bantuan ternak. Karena itu, keselamatan para petugas pelayanan publik harus menjadi perhatian serius.

Ia meminta aparat keamanan mengusut secara menyeluruh kasus tersebut dan memastikan para pelaku dapat diproses sesuai ketentuan hukum. “Kami meminta aparat keamanan melakukan pengusutan atas tindakan KKB kepada para petugas Dinas Pertanian. Usut tuntas siapa pelakunya dan berikan tindakan tegas kepada para pelaku yang terbukti melakukan penembakan,” ujarnya.

Mafirion menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hilangnya tiga nyawa, tetapi juga menyangkut jaminan keamanan bagi masyarakat sipil di wilayah yang masih menghadapi ancaman kekerasan. Jika kekerasan terhadap warga sipil terus terjadi, rasa aman masyarakat akan semakin tergerus.

“Kalau tidak ada tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut dan warga sipil yang bertugas di sana akan terus hidup dalam rasa takut. Mereka setiap saat dibayangi ancaman teror. Ini tidak boleh menjadi kondisi yang dianggap normal,” ucapnya.

Ia menambahkan, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh warga negara. “Semua warga negara Indonesia, di mana pun berada, memiliki hak yang sama untuk hidup aman dan tanpa rasa takut,” kata Mafirion.

Jakarta, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat mengusut tuntas dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) secara sengaja, termasuk menelusuri keterlibatan korporasi di balik kebakaran yang kemudian beralih fungsi menjadi lahan perkebunan.

Presiden bahkan meminta Kapolri segera menyampaikan nama-nama korporasi yang tengah diproses, termasuk delapan perusahaan yang telah masuk proses hukum dan 18 perusahaan yang masih didalami. Dia juga membuka kemungkinan pencabutan seluruh perizinan perusahaan yang terbukti terlibat, termasuk hak guna usaha (HGU).

”Saya minta Kapolri segera sampaikan ke saya nama-nama korporasi itu. Yang delapan maupun yang 18,” ujar Prabowo saat memimpin Rapat Terbatas Penanganan Bencana Alam Gempa NTT, Erupsi Anak Gunung Krakatau, dan Perkembangan Penanganan Karhutla bersama para kepala daerah, secara virtual, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9).

Presiden Prabowo juga meminta Menteri Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) turut melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, Prabowo mengatakan pemerintah harus mengambil tindakan tegas hingga mencabut seluruh perizinan yang dimiliki perusahaan, termasuk HGU.

“Dan nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, Menteri ATR, dan juga Satgas PKH untuk menilai, kalau perlu kita segera cabut semuanya tuh. Semua izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya,” katanya.

Menurutnya, dugaan pembakaran yang kemudian diikuti dengan perubahan fungsi lahan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan.

“Ini sudah kelewatan. Dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan jumlah penangkapan. Kapolri melaporkan terdapat 200 laporan polisi terkait karhutla yang saat ini sedang diproses. Dari perkara tersebut, sebanyak 138 tersangka telah diamankan.

“Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses. Ada 138 tersangka yang kita amankan. 119 sengaja dan 18 lalai,” ujar Sigit.

Kapolri menambahkan bahwa Polri juga tengah mendalami keterlibatan 18 perusahaan lainnya. Di sisi lain, terdapat 42 perusahaan yang telah dikenai sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin. Menurut Sigit, perusahaan-perusahaan tersebut masih didalami untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana dalam aktivitas mereka.

“Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana maka akan kami proses. Jadi angka ini akan terus bergerak, Bapak, bertambah sesuai dengan tim yang saat ini terus bergerak di lapangan,” jelasnya. [*]

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan mencatatkan keberhasilan signifikan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Berkat solidnya kolaborasi lintas sektor, luas area karhutla berhasil ditekan drastis dari sekitar 38.310 hektare menjadi kurang lebih 200 hektare.

?”Indikasi luasan yang terbakar kurang lebih 38.310 hektare. Dan sekarang Alhamdulillah tinggal kurang lebih 200 hektare lahan kita yang masih terbakar,” ujar Gubernur Ria Norsan.

?Penurunan tajam ini juga terlihat dari jumlah titik api (hotspot) yang merosot drastis dari sebelumnya lebih dari 2.000 titik menjadi sekitar 156 titik saja di wilayah Kalimantan Barat.

?Gubernur Ria Norsan, mengapresiasi kerja keras dan sinergi seluruh pihak yang terlibat di lapangan.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terus melakukan pemadaman dan pengendalian kebakaran di berbagai daerah.

“Penanganan kebakaran dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, brigade pemadam kebakaran, relawan, mahasiswa, dan semua elemen masyarakat,” kata Gubernur Ria Norsan.

?Meski tren karhutla berhasil ditekan secara masif, Gubernur menegaskan bahwa posko-posko siaga tetap beroperasi dan upaya pemadaman di sisa titik api terus diintensifkan.

“Seluruh pemerintah daerah dan tim gabungan tidak mengendurkan upaya penanganan karena kebakaran masih terjadi di sejumlah kawasan, terutama wilayah yang belum mendapatkan hujan,” tuturnya.

Selain itu, langkah preventif dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak kabut asap tetap menjadi prioritas utama guna mencegah potensi perluasan kembali area terbakar.

?Pemprov Kalbar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berkomitmen untuk memperkuat sistem mitigasi dini serta mengoptimalkan kesiagaan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Kalimantan Barat yang bebas dari bencana asap. [-RWA]