Author: admin bandungpedia

Oleh: Teuku Rassya )*

Proses pemulihan Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor terus menunjukkan kemajuan signifikan seiring kerja terkoordinasi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan pemulihan infrastruktur berjalan optimal, kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, serta stabilitas sosial tetap terjaga agar Aceh dapat bangkit secara berkelanjutan tanpa gangguan narasi yang berpotensi memecah persatuan.

Kementerian Pekerjaan Umum mencatat progres penanganan infrastruktur pascabencana telah mencapai 89,47 persen. Dari total 38 ruas jalan nasional yang terdampak, sebagian besar telah kembali fungsional, sementara sisanya masih mengandalkan jalur alternatif.

Pemerintah memprioritaskan perbaikan jalur tengah Aceh yang menghubungkan Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah karena memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi logistik dan mobilitas ekonomi masyarakat. Meskipun di beberapa titik masih diterapkan sistem buka tutup, pemerintah memastikan upaya perbaikan terus dilakukan secara intensif.

Selain jalan, Kementerian PU juga memfokuskan penanganan pada jembatan dan longsoran. Dari belasan jembatan nasional yang rusak, sebagian besar telah kembali berfungsi, baik di lokasi semula maupun melalui jembatan darurat. Ratusan titik longsor yang sebelumnya menghambat akses kini sebagian besar telah tertangani.

Pemerintah pusat bersama TNI dan BUMN konstruksi terus mengerahkan jembatan Bailey ke titik-titik kritis untuk menjaga konektivitas wilayah hingga perbaikan permanen selesai. Dengan capaian tersebut, pemerintah optimistis seluruh jalur utama Aceh dapat kembali normal paling lambat akhir Januari 2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Aceh memastikan bahwa satu bulan pascabencana menjadi fase peralihan dari penanganan darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan bahwa perhatian pemerintah daerah tidak hanya tertuju pada jalan nasional, tetapi juga jalan lintas kampung yang mengalami kerusakan cukup parah. Ia mengakui masih terdapat sejumlah akses antarpermukiman yang belum sepenuhnya pulih, namun seluruhnya telah masuk dalam rencana penanganan lanjutan.

Muzakir Manaf juga menekankan bahwa distribusi bantuan logistik terus dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah memastikan kebutuhan dasar para pengungsi relatif tercukupi, termasuk menjelang bulan puasa. Untuk warga yang rumahnya rusak berat, pemerintah masih memfokuskan bantuan hunian sementara berupa tenda keluarga, sembari memproses pembangunan rumah sementara dan perencanaan hunian permanen secara bertahap. Ia menilai bahwa pemulihan berskala besar membutuhkan waktu dan koordinasi lintas sektor, namun menegaskan seluruh tingkatan pemerintahan kini bergerak lebih intensif.

Di tengah proses pemulihan yang terus berjalan, pemerintah menilai pentingnya menjaga situasi tetap kondusif dan tidak terganggu oleh penyebaran isu separatis. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai bahwa pengibaran simbol separatis di ruang publik, terlebih di tengah situasi bencana, tidak dapat dinormalisasi. Menurutnya, simbol tersebut memiliki muatan ideologis dan historis yang kuat sehingga berpotensi merusak komitmen perdamaian yang telah dibangun melalui proses panjang dan pengorbanan besar.

Iwan memandang bahwa kemunculan simbol-simbol tersebut mengindikasikan masih adanya residu ideologi separatis yang tidak boleh diberi ruang pembenaran. Ia menilai bahwa negara perlu bersikap tegas namun tetap terukur, terutama ketika indikasi simbolik mulai bergeser menjadi ancaman keamanan. Dalam konteks ini, tindakan aparat dipahami sebagai upaya pencegahan konflik, bukan bentuk intimidasi.

Lebih lanjut, Iwan menyoroti bahwa pola separatisme kontemporer banyak bergerak melalui ruang digital. Media sosial kerap dimanfaatkan untuk membangun narasi emosional, memelintir persepsi publik, serta mendiskreditkan peran negara dalam penanganan bencana. Dalam narasi tersebut, kontribusi pemerintah, aparat, relawan, dan unsur kemanusiaan sering kali dihilangkan untuk membangun kesan bahwa negara abai terhadap penderitaan masyarakat.

Iwan juga menilai bahwa bencana kerap dieksploitasi sebagai momentum provokasi karena kondisi emosional masyarakat yang masih berduka. Narasi ketidakadilan yang dibangun secara tidak proporsional berisiko memicu konflik horizontal dan melemahkan kepercayaan publik terhadap negara. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara ketegasan dan pendekatan persuasif agar stabilitas Aceh tetap terjaga tanpa menghidupkan kembali trauma masa lalu.

Pemerintah menegaskan bahwa menjaga perdamaian Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda pemulihan. Pembangunan infrastruktur, distribusi bantuan, dan rehabilitasi sosial tidak akan berjalan optimal tanpa situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan isu separatis maupun narasi provokatif yang dapat mengganggu persatuan.

Dengan progres pemulihan yang terus menunjukkan hasil nyata dan dukungan lintas sektor yang semakin kuat, pemerintah optimistis Aceh dapat bangkit secara bertahap menuju kondisi yang lebih stabil dan sejahtera. Partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan menutup ruang bagi provokasi separatis menjadi kunci agar pemulihan Aceh berjalan berkelanjutan di atas fondasi perdamaian yang kokoh.

Pemerintah juga menilai bahwa keberhasilan pemulihan Aceh membutuhkan kepercayaan publik yang terus dijaga melalui transparansi dan komunikasi yang akurat. Dengan memastikan informasi yang beredar berbasis fakta serta menutup ruang disinformasi, pemerintah berharap masyarakat dapat tetap fokus pada agenda pemulihan dan penguatan perdamaian jangka panjang.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik

Oleh: Farhan Abdullah)*

Proses pemulihan Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor terus berjalan dengan keterlibatan aktif pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, BUMN, dan mitra strategis. Pemerintah menempatkan pemulihan sebagai agenda utama yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, serta stabilitas keamanan masyarakat. Dalam situasi yang masih rentan, pemerintah menilai pentingnya menjaga kondusivitas daerah agar seluruh upaya pemulihan dapat berjalan berkelanjutan.

Kementerian Komunikasi dan Digital bersama seluruh ekosistem digital nasional mengambil peran signifikan melalui penyaluran bantuan kemanusiaan sekaligus peninjauan pemulihan jaringan telekomunikasi di Aceh Tamiang. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di lokasi bencana merupakan bentuk pendampingan langsung kepada masyarakat. Pemerintah memandang pemulihan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja bersama antara negara, pelaku usaha, dan elemen masyarakat agar warga terdampak dapat kembali menata kehidupan secara bertahap.

Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui distribusi bantuan logistik yang difokuskan pada kebutuhan paling mendasar masyarakat. Pemerintah menyalurkan ratusan tangki air bersih berkapasitas besar untuk menjamin ketersediaan air layak konsumsi, disertai bantuan obat-obatan, pakaian, perlengkapan ibadah, tenda dengan fasilitas sanitasi, kelambu, sumur bor, hingga alat berat untuk membantu pembersihan wilayah terdampak. Bantuan ini dirancang untuk meringankan beban masyarakat sekaligus membangun kembali rasa aman di tengah proses pemulihan.

Di sektor konektivitas, pemerintah mencatat bahwa sebagian besar jaringan telekomunikasi di Aceh telah kembali beroperasi. Meutya Hafid menjelaskan bahwa pemulihan konektivitas telah melampaui 95 persen, meskipun masih terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat pemulihan yang belum optimal akibat kendala pasokan listrik.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini hingga jaringan benar-benar pulih sepenuhnya, mengingat konektivitas berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, layanan publik, serta ketenangan psikologis masyarakat.

Pemulihan Aceh juga diperkuat melalui langkah strategis di bidang ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam pertemuannya dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai bahwa percepatan pemulihan ekonomi menjadi fondasi penting agar masyarakat dapat segera bangkit dari dampak bencana.

Salah satu kebijakan utama yang disiapkan adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat bagi pelaku usaha terdampak. Airlangga menyampaikan bahwa relaksasi tersebut mencakup keringanan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga, perpanjangan tenor, hingga pemberian masa tenggang bagi usaha yang tidak dapat beroperasi akibat kerusakan parah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha agar dapat bertahan dan memulai kembali aktivitas ekonomi secara bertahap tanpa tekanan finansial berlebihan.

Selain kebijakan pembiayaan, pemerintah juga terus mendorong penyaluran bantuan kemanusiaan dan percepatan perbaikan infrastruktur publik. Airlangga menekankan bahwa perbaikan infrastruktur merupakan prasyarat penting bagi pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat, karena tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, aktivitas produksi dan distribusi tidak akan berjalan optimal.

Di tengah berbagai upaya pemulihan tersebut, kewaspadaan terhadap potensi provokasi separatis dinilai menjadi hal yang tidak kalah penting. Akademisi Aceh, Dr. Wiratmadinata, mengingatkan bahwa kondisi psikologis masyarakat pascabencana masih berada dalam situasi rentan. Menurutnya, kesedihan, kekecewaan, dan tekanan emosional yang dialami warga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendorong agenda politik yang berpotensi memecah belah.

Ia menilai bahwa fokus utama masyarakat Aceh seharusnya diarahkan pada pemulihan dan penguatan solidaritas sosial, bukan pada keterlibatan dalam aksi atau narasi yang berisiko memicu konflik baru. Stabilitas sosial dan keamanan dinilai sebagai faktor kunci agar seluruh program pemulihan yang telah dirancang pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa pemulihan Aceh tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan rasa aman, kepercayaan, dan persatuan. Sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan dunia usaha, serta peran aktif masyarakat menjadi kunci untuk memastikan Aceh dapat bangkit tanpa meninggalkan luka sosial baru. Dengan menjaga fokus pada pemulihan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap provokasi separatis, pemerintah optimistis Aceh dapat melalui masa sulit ini menuju kondisi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat literasi informasi dan tidak mudah terpengaruh narasi menyesatkan. Partisipasi aktif warga dalam menjaga ketenangan sosial dinilai sebagai modal penting agar pemulihan Aceh berlangsung inklusif, damai, dan sejalan dengan kepentingan nasional.

Pemerintah menilai bahwa keberhasilan pemulihan Aceh sangat bergantung pada terciptanya ruang publik yang sehat dan bebas dari manipulasi informasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara aparat, tokoh masyarakat, dan media arus utama dipandang krusial untuk menjaga keutuhan sosial serta mencegah berkembangnya narasi yang berpotensi merusak persatuan.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan Aceh pascabencana dengan mendorong transisi penanganan dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.

Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan paling mendesak, seperti air bersih, listrik, layanan kesehatan, hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, BUMN, serta relawan di Kantor Gubernur Aceh.

“Saya datang ke sini untuk memastikan prioritasnya jelas. Banyak masalah yang harus dipecahkan, tetapi kita harus menengahkan mana yang paling utama,” ujar Pratikno.

Menurutnya, sejumlah layanan dasar masih menghadapi kendala, mulai dari rumah sakit yang belum beroperasi optimal, warga yang belum bisa kembali membersihkan rumah, hingga gangguan operasional SPBU dan konektivitas wilayah.

“Ini bukan hanya soal jaringan, tapi juga air bersih, listrik, dan fasilitas publik agar masyarakat bisa kembali beraktivitas,” katanya.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada percepatan pencairan anggaran. Pratikno menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memulai proses pencairan dana kedaruratan, termasuk bantuan bagi rumah rusak ringan, sedang, dan berat.

“Nanti akan kami kawal percepatan bantuan biaya hidup dan perbaikan rumah, termasuk untuk sawah dan kebun yang rusak,” tegasnya.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan ekonomi lokal menjadi perhatian utama. Pemerintah pusat berkoordinasi dengan sejumlah kementerian untuk mendorong UMKM kembali bergerak.

“Kalau peredaran uang di masyarakat naik, demand akan tumbuh. Tapi kita juga harus memikirkan supply side-nya. UMKM harus bergerak lagi,” jelas Pratikno.

Dari sisi konektivitas, Telkomsel mencatat lebih dari 90 persen jaringan di Aceh telah kembali beroperasi.

Vice President Area Network Operations Sumatera Telkomsel, Nugroho A. Wibowo, mengatakan pemulihan dilakukan dengan mengedepankan keselamatan dan keberlanjutan layanan.

“Jaringan bukan sekadar infrastruktur. Di balik setiap site yang kembali aktif, ada harapan masyarakat untuk kembali beraktivitas,” ujarnya.

Di tengah proses pemulihan, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi provokasi.

Akademisi sekaligus pemerhati sosial Aceh, Wiratmadinata, mengingatkan agar warga tidak terpengaruh agenda politik tertentu.

“Saat ini ada usaha dari kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan kerawanan psikologis warga korban bencana,” katanya.

Ia mengajak masyarakat tetap tenang, bersatu, dan memprioritaskan pemulihan demi menjaga kedamaian dan keberlanjutan Aceh. ****

JAKARTA – Pemerintah terus menguatkan agenda pemulihan Aceh pascabanjir dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan sekaligus meninjau pemulihan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Kegiatan ini dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Digital bersama seluruh ekosistem digital nasional sebagai bentuk gotong royong lintas sektor.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah bertujuan mendampingi masyarakat secara langsung dalam proses pemulihan.

“Proses pemulihan kita harus lakukan bersama-sama. Kemkomdigi bersama-sama seluruh ekosistem, mitra-mitra kami, hari ini hadir, memeriksa, mengecek langsung di lokasi, dan membawa bantuan bagi keluarga, saudara-saudari kita yang ada di Aceh,” ujar Meutya.

Rombongan tersebut melibatkan Telkom, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Smart, APJII, Asperindo, serta pimpinan RRI, TVRI, dan LKBN Antara.

Bantuan logistik yang disalurkan meliputi 118 tangki air bersih berkapasitas 8.000 liter, obat-obatan, pakaian, perlengkapan ibadah, tenda dengan fasilitas MCK, kelambu, sumur bor, hingga alat berat untuk pembersihan wilayah terdampak.

Terkait konektivitas, Meutya menyampaikan pemulihan jaringan di Aceh telah melampaui 95 persen, meski masih menghadapi kendala di beberapa wilayah.

“Kami mengakui masih ada pekerjaan rumah di Benar Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues yang tingkat pemulihannya masih berkisar 60 hingga 80 persen, bergantung pada pasokan listrik,” jelasnya.

Dari sisi pemenuhan air bersih, PT Pertamina (Persero) melakukan pemulihan 12 sumur warga serta perbaikan fasilitas sanitasi air di sejumlah pusat layanan kesehatan di Aceh Tamiang.

VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menekankan pentingnya air bersih bagi masyarakat terdampak.

“Sampai saat ini masih banyak warga yang kesulitan memperoleh air layak konsumsi untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Karena itu, kami secara bertahap melakukan pengaktifan kembali sumur warga agar akses air bersih dapat lebih mudah dijangkau,” ujarnya.

Di tengah upaya pemulihan tersebut, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap provokasi.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan agar simbol separatis tidak dinormalisasi di ruang publik.

“Karena itu, kemunculannya di ruang publik tidak boleh dinormalisasi,” katanya. Ia menambahkan jika simbol separatis dibiarkan bisa memicu efek domino.

“Jika dibiarkan, ini bisa memicu efek domino, eskalasi simbolik, dan membuka ruang kebangkitan narasi konflik lama.”

Ali menegaskan bahwa ancaman separatisme kini kerap muncul melalui simbol dan narasi, termasuk provokasi di ruang digital, sehingga kewaspadaan bersama dinilai penting demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemulihan Aceh. ***

PAPUA – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas keamanan di Tanah Papua. Komitmen bersama tersebut tercermin dalam kesiapan pengamanan terpadu yang digelar melalui Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Cartenz-2025 sebagai upaya menghadirkan suasana aman, damai, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Kesiapan pengamanan ditandai dengan Apel Gelar Pasukan yang dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, di Lapangan Apel Mako Sat Brimob, Kotaraja, Kota Jayapura. Apel ini dihadiri unsur TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya, sebagai simbol kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang momentum libur akhir tahun.

Dalam amanatnya, Brigjen Pol Faizal menegaskan bahwa Operasi Lilin Cartenz-2025 akan berlangsung selama 12 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026. Operasi ini bertujuan memastikan seluruh rangkaian ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif, sekaligus mengantisipasi berbagai potensi kerawanan, termasuk peningkatan mobilitas masyarakat, gangguan kamtibmas, serta dampak cuaca ekstrem akibat musim hujan.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pengamanan tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, kesadaran kolektif untuk menjaga keamanan lingkungan merupakan fondasi penting dalam menciptakan Papua yang damai dan harmonis.

“Operasi ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, seluruh personel harus mengedepankan profesionalisme, pelayanan humanis, serta respons cepat, dengan tetap menjalin komunikasi yang baik bersama masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P. menyampaikan bahwa Operasi Lilin Cartenz-2025 melibatkan 2.150 personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait. Personel tersebut disiagakan di 45 pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Papua, meliputi bandara, pelabuhan, rumah ibadah, pusat perbelanjaan, serta lokasi wisata.

Selain pengamanan di pos-pos strategis, aparat keamanan juga mengintensifkan patroli proaktif dialogis. Patroli ini dilakukan sebagai langkah preventif dengan melibatkan pengelola objek vital, pengurus tempat ibadah, dan masyarakat sekitar, guna mendeteksi dini potensi gangguan serta memperkuat kesiapsiagaan bersama.

“Polri melaksanakan patroli proaktif dialogis untuk memastikan kesiapan pengamanan di seluruh objek yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, khususnya tempat ibadah menjelang perayaan Natal,” ujar Kombes Pol Cahyo.

Melalui sinergi yang solid antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan seluruh rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Papua dapat berlangsung aman, sejuk, dan penuh kedamaian. Kondusivitas keamanan bukan hanya tugas negara, tetapi tanggung jawab bersama demi Papua yang aman dan harmonis.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Papua kembali menunjukkan wajah damai yang menjadi fondasi utama keberlanjutan pembangunan nasional di Tanah Papua. Momentum Nataru bukan sekadar perayaan keagamaan dan pergantian tahun, tetapi juga menjadi etalase keberhasilan negara dalam menjaga stabilitas keamanan, merawat harmoni sosial, serta memastikan kehadiran pemerintah dirasakan hingga ke pelosok wilayah. Kondusivitas Papua pada periode ini mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat adat.

Situasi keamanan yang terjaga tidak hadir secara instan, melainkan lahir dari pendekatan yang konsisten dan berkelanjutan. Pendekatan humanis, dialogis, dan berbasis kearifan lokal terus dikedepankan sebagai strategi utama pemerintah. Hal ini tercermin dari keterlibatan aparat negara dalam aktivitas sosial dan budaya masyarakat, yang secara nyata memperkuat rasa saling percaya. Kehadiran Panglima Komando Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Bambang Trisnohadi dalam tradisi bakar batu di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, menjadi simbol kuat dari pendekatan tersebut. Melalui kegiatan budaya itu, terbangun pesan bahwa negara hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Papua.

Tradisi bakar batu yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang berjalan harmonis. Nilai kebersamaan, persaudaraan, dan rasa syukur yang terkandung dalam tradisi tersebut menjadi penopang utama stabilitas sosial. Filosofi bakar batu merepresentasikan karakter masyarakat Papua yang menjunjung tinggi kesetaraan dan solidaritas, sejalan dengan semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks Nataru, tradisi ini tidak hanya bermakna kultural, tetapi juga berfungsi sebagai perekat sosial yang efektif dalam menjaga kedamaian.

Upaya menjaga kondusivitas Papua juga diperkuat melalui langkah-langkah preventif aparat keamanan. Kepolisian Daerah Papua meningkatkan kesiapsiagaan personel melalui Operasi Lilin Cartenz-2025 yang berfokus pada pengamanan rumah ibadah, objek vital, dan jalur transportasi. Kasatgas Preventif Operasi Lilin Cartenz-2025 Kompol R. Ahmad Hari Junianto menegaskan bahwa stabilitas kamtibmas menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan aktivitas akhir tahun dengan aman dan nyaman. Pengamanan yang dilakukan secara berlapis dan berkelanjutan ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin rasa aman bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

Selain itu, pengamanan tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap dinamika lapangan. Pendekatan ini ditekankan oleh Kasubsatgas PAM Objek Vital dan Transportasi sekaligus Perwira Pengendali UKL 2 AKP Joko Prayogo, yang menilai pentingnya sinergi lintas fungsi kepolisian dalam menutup setiap potensi gangguan keamanan. Dengan fokus pada pelabuhan, terminal, dan bandara, aparat memastikan mobilitas masyarakat selama Nataru berjalan lancar dan tertib. Kehadiran negara melalui Polri pada momentum ini menjadi jaminan bahwa perayaan keagamaan dan pergantian tahun dapat berlangsung secara damai.

Di tingkat daerah, komitmen menjaga kondusivitas juga ditunjukkan secara konkret. Pemerintah Kabupaten Manokwari menetapkan masa siaga pengamanan hingga awal Januari 2026 sebagai bentuk antisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat. Bupati Manokwari Hermus Indoumenekankan bahwa pengamanan Nataru tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga kesiapan layanan publik, khususnya fasilitas kesehatan. Langkah ini mencerminkan pendekatan komprehensif pemerintah daerah dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama libur akhir tahun.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengamanan tersebut. Wakil Bupati Manokwari Mugiyono menilai komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya mampu memastikan setiap kegiatan ibadah berjalan aman dan tertib. Kesiapsiagaan juga diperluas dengan mengantisipasi potensi bencana alam, mengingat faktor cuaca yang kerap menjadi tantangan di wilayah Papua Barat. Pendekatan antisipatif ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari berbagai risiko.

Dukungan pengamanan turut diperkuat oleh jajaran TNI dan institusi lainnya. Peningkatan patroli di titik-titik rawan, kesiapan layanan kesehatan militer, hingga kesiapsiagaan lintas sektor menjadi bagian dari orkestrasi besar menjaga stabilitas wilayah. Semua langkah tersebut menunjukkan bahwa negara hadir secara utuh, tidak parsial, dalam mengawal ketenangan Papua selama Nataru.

Menjaga kondusivitas Papua menjelang Natal dan Tahun Baru pada akhirnya bukan hanya soal keamanan, tetapi juga tentang merawat kepercayaan dan harapan. Ketika masyarakat merasa aman, dihargai, dan dilibatkan, maka stabilitas akan tumbuh secara alami. Papua yang damai pada momentum Nataru menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah yang mengedepankan pendekatan humanis, sinergi lintas sektor, dan penghormatan terhadap budaya lokal berada di jalur yang tepat. Inilah fondasi kuat untuk menyongsong masa depan Papua yang semakin aman, sejahtera, dan bermartabat.

Keberhasilan menjaga Papua tetap aman dan kondusif menjelang Natal dan Tahun Baru menunjukkan bahwa stabilitas bukan hanya hasil pengamanan semata, melainkan buah dari kehadiran negara yang konsisten, adil, dan membumi. Ketika aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat berjalan seirama, ruang bagi provokasi dan gangguan keamanan semakin menyempit. Kondusivitas Papua pada momentum Nataru menjadi pesan kuat bahwa pendekatan persuasif, pelayanan publik yang siaga, serta penghormatan terhadap nilai-nilai lokal mampu membangun rasa aman yang berkelanjutan. Dengan fondasi ini, Papua tidak hanya siap merayakan Nataru secara damai, tetapi juga melangkah mantap menyongsong tahun baru dengan optimisme, persatuan, dan kepercayaan penuh kepada negara.

)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua

Oleh: Elias Kogoya*

Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Tanah Papua semakin menguat. Momentum Natal dan pergantian tahun memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam bagi masyarakat Papua, sehingga membutuhkan suasana yang aman, damai, dan penuh kebersamaan. Kesadaran kolektif untuk menjaga kondusivitas tidak hanya menjadi harapan, tetapi telah diwujudkan dalam sikap dan pernyataan para tokoh masyarakat serta tokoh agama yang mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif menciptakan kedamaian.

Di Papua Tengah, tokoh masyarakat Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Derek Alom, menegaskan komitmen masyarakat Distrik Tembagapura dan Distrik Kimbeli untuk mendukung aparat keamanan dalam menjaga stabilitas wilayah. Ia menyampaikan bahwa masyarakat memiliki tekad kuat agar perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh sukacita. Dukungan masyarakat terhadap aparat keamanan dipandang sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan sosial dan kenyamanan seluruh warga.

Derek Alom juga menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai isu yang berpotensi mengganggu ketenangan. Menurutnya, ketenangan dan rasa aman merupakan fondasi utama bagi kehidupan sosial yang sehat serta pintu masuk bagi pembangunan dan kemajuan daerah. Dengan terciptanya situasi yang kondusif, aktivitas keagamaan, ekonomi, dan sosial dapat berjalan optimal, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung di Mimika dan wilayah Papua Tengah secara umum.

Komitmen masyarakat Mimika untuk menjaga keamanan dari wilayah pesisir hingga pegunungan menunjukkan kuatnya semangat persatuan. Kesadaran bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan kewajiban bersama seluruh warga, menjadi modal sosial yang sangat penting. Sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas wilayah selama rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru, sekaligus menjadi contoh positif bagi daerah lain di Papua.

Dari sisi keagamaan, tokoh agama Tanah Papua, Pendeta Dr. Yones Wenda, turut menyuarakan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang Nataru. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap aparat keamanan dalam menjaga stabilitas Papua agar umat Kristiani dapat menjalankan ibadah Natal dengan khusyuk dan masyarakat menyambut Tahun Baru dengan rasa aman. Pendeta Yones Wenda juga menekankan bahwa suasana damai akan memperkuat makna Natal sebagai perayaan kasih, persaudaraan, dan harapan bagi seluruh masyarakat Papua.

Selain itu, Pendeta Yones Wenda mengajak seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh pemuda, hingga generasi muda, untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Dalam pandangannya, Papua yang aman dan harmonis merupakan prasyarat penting agar berbagai program pembangunan dan perhatian pemerintah pusat terhadap Papua dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Semangat menjaga kondusivitas juga terlihat jelas di Papua Barat Daya, khususnya di Distrik Kwoor, Kabupaten Tambrauw. Melalui kegiatan silaturahmi kamtibmas yang melibatkan masyarakat dan jajaran Polda Papua Barat Daya, terbangun komunikasi yang erat antara aparat keamanan dan warga. Kepala Kampung Barar, Yohanes Yesnath, menyampaikan kesiapan masyarakat dan aparat kampung untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Kolaborasi ini mencerminkan kedewasaan masyarakat dalam memaknai keamanan sebagai kepentingan bersama.

Yohanes Yesnath juga menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan agar suasana perayaan tetap kondusif. Dukungan terhadap patroli rutin dan pengawasan lingkungan menjadi bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menaruh harapan pada aparat, tetapi juga mengambil peran nyata dalam menciptakan rasa aman di lingkungan masing-masing.

Hal senada disampaikan Kepala Kampung Kwoor, Softinus Yekwam, yang menyoroti pentingnya menjaga lingkungan sosial tetap aman dan tertib selama perayaan Nataru. Perhatian terhadap aktivitas anak-anak dan remaja, serta pengamanan terhadap barang-barang yang berpotensi membahayakan, dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga suasana perayaan tetap nyaman. Upaya ini mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan bersama dan masa depan generasi muda Papua.

Rangkaian pernyataan dari para tokoh Papua menunjukkan kesamaan pandangan bahwa menjaga kondusivitas Papua menjelang Natal dan Tahun Baru adalah tanggung jawab bersama. Sinergi antara tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan, dan warga menjadi kekuatan utama dalam menciptakan Papua yang aman, damai, dan harmonis. Dengan semangat kebersamaan ini, perayaan Natal dan Tahun Baru tidak hanya menjadi momentum keagamaan, tetapi juga simbol persatuan, kedewasaan sosial, dan optimisme menuju Papua yang semakin sejahtera dan bermartabat.

*Penulis merupakan Aktivis kepemudaan Papua Tengah

Oleh: Sylvia Mote *)

Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, suasana kehidupan masyarakat di Papua mulai diwarnai oleh aktivitas keagamaan, sosial, dan kebersamaan. Momentum akhir tahun ini menjadi waktu yang dinantikan banyak pihak untuk beribadah, berkumpul dengan keluarga, serta merayakan pergantian tahun dalam suasana penuh sukacita. Agar seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan nyaman dan tenang, terciptanya situasi yang aman dan tertib menjadi bagian penting dari kehidupan bersama yang perlu dijaga secara kolektif.

Natal bagi masyarakat Papua bukan sekadar perayaan keagamaan, melainkan momentum spiritual dan sosial yang memperkuat ikatan kebersamaan. Oleh karena itu, situasi yang aman dan damai menjadi prasyarat utama agar umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan penuh ketenangan. Pandangan ini disampaikan oleh Pendeta Dr. Yones Wenda, yang menegaskan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kedamaian Papua menjelang Nataru. Ia menilai bahwa keamanan bukan hanya urusan aparat, tetapi tanggung jawab moral bersama yang menuntut partisipasi tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan masyarakat luas.

Seruan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa stabilitas sosial tidak dapat dibangun secara sepihak. Sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan menjadi kunci untuk mencegah potensi gangguan, terutama pada momentum hari besar keagamaan yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan keresahan. Dukungan tokoh agama terhadap upaya pengamanan juga memperlihatkan bahwa pendekatan keamanan yang humanis dan dialogis masih menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni di Papua.

Dalam pandangan Pendeta Yones Wenda, menjaga kondusivitas tidak dapat dilepaskan dari perhatian pemerintah pusat terhadap Papua melalui berbagai kebijakan pembangunan. Ia menilai bahwa program-program pemerintah yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan, serta dilakukan secara berkeadilan dinilai mampu memperkuat rasa kepercayaan publik. Kepercayaan inilah yang menjadi modal sosial penting untuk merawat kedamaian dan menutup ruang bagi provokasi yang berpotensi memecah persatuan.

Kesadaran kolektif menjaga keamanan juga tercermin dari aspirasi masyarakat di tingkat lokal. Di Kabupaten Tambrauw, warga menyampaikan dukungan terhadap kinerja kepolisian sekaligus harapan agar patroli keamanan ditingkatkan di titik-titik rawan menjelang Nataru. Tokoh masyarakat Sausapor, Vincent Tius Teniwut, menyoroti potensi gangguan kamtibmas yang sering dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol pada masa perayaan akhir tahun. Aspirasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak berada pada posisi pasif, melainkan aktif mendorong kehadiran negara untuk menjaga ketertiban lingkungan.

Permintaan pengamanan rumah ibadah serta pengendalian aktivitas yang berpotensi menimbulkan keributan mencerminkan keinginan kuat masyarakat agar perayaan Natal dan Tahun Baru berlangsung dalam suasana aman, damai, dan bermartabat. Kehadiran aparat kepolisian dalam kegiatan silaturahmi kamtibmas juga dinilai sebagai bentuk perhatian negara yang memperkuat rasa aman warga. Relasi yang terbangun melalui dialog semacam ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Komitmen menjaga kondusivitas menjelang Natal dan Tahun Baru juga tercermin dari kesiapsiagaan aparat kepolisian di berbagai wilayah Papua melalui langkah-langkah pengamanan yang terkoordinasi dan terstruktur. Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ignasius Benny Ady Prabowo, menjelaskan bahwa kepolisian akan menggelar Operasi Lilin sebagai agenda nasional untuk menjamin keamanan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat. Meskipun dinamika aktivitas dan mobilitas warga di sejumlah daerah terpantau relatif terkendali, pengamanan tetap menjadi prioritas utama sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat mengganggu kenyamanan publik.

Pengamanan yang dilakukan tidak hanya difokuskan pada ibadah dan perayaan, tetapi juga mencakup distribusi logistik serta aktivitas publik lainnya yang meningkat selama libur akhir tahun. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan keamanan pemerintah bersifat menyeluruh dan preventif, bukan sekadar respons terhadap insiden. Kehadiran aparat di lapangan, disertai ajakan kepada masyarakat untuk berperan aktif menjaga ketertiban, menjadi bagian dari strategi membangun rasa aman kolektif.

Dalam cakupan yang lebih luas, upaya menjaga suasana yang tertib dan nyaman di Papua menjelang Nataru memiliki arti penting bagi keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. Papua dengan karakter sosial dan budayanya yang beragam membutuhkan ruang kebersamaan yang tenang agar setiap aktivitas keagamaan, sosial, dan ekonomi dapat berjalan wajar. Kondisi yang terkelola dengan baik akan memberi rasa aman bagi warga sekaligus mendukung kesinambungan berbagai program pembangunan yang tengah berjalan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Momentum Natal dan Tahun Baru juga dapat dimaknai sebagai waktu untuk merefleksikan nilai-nilai hidup berdampingan secara saling menghargai. Ajaran keagamaan yang menekankan kasih, kepedulian, dan kebersamaan sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan tata kehidupan sosial yang tertib dan berkeadilan.

Menjaga suasana kondusif menjelang Natal dan Tahun Baru tidak hanya berkaitan dengan momentum perayaan, tetapi juga menyangkut proses membangun kepercayaan dan kebersamaan dalam jangka panjang. Dukungan terhadap kebijakan publik, keterlibatan aparat dalam mengelola ketertiban, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sosial menjadi bagian dari upaya bersama agar Papua dapat terus berkembang dalam suasana yang rukun dan harmonis.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua