Pemerintah Perkuat Sinergi Lintas Lembaga untuk Berantas Judi Daring Demi Lindungi Generasi Muda

Jakarta — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik judi daring (judol) yang marak di tengah masyarakat. Upaya ini dilakukan bukan semata untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai langkah nyata melindungi generasi muda dari dampak destruktif permainan ilegal tersebut terhadap moral, ekonomi, dan masa depan mereka.

Melalui pendekatan kolaboratif lintas lembaga, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan nasional, aparat penegak hukum, serta sejumlah platform digital. Tujuannya adalah menutup ruang gerak jaringan judi daring, baik di dunia siber maupun dalam sistem keuangan nasional. Model kerja terintegrasi ini memastikan bahwa setiap elemen penegakan hukum saling memperkuat, sehingga pemberantasan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemberantasan judi daring tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menjelaskan, Kemkomdigi tidak hanya melakukan pemblokiran situs, tetapi juga menelusuri aliran dana yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian. “Setiap bulan kami menyerahkan ribuan nomor rekening ke OJK untuk ditutup karena terbukti digunakan dalam transaksi judi daring. Ini kerja bersama lintas lembaga, karena persoalan ini tidak bisa ditangani sendiri,” ujar Meutya di Jakarta.

Menurutnya, pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penindakan konten hingga penutupan akun media sosial dan situs yang mempromosikan perjudian. Meutya menambahkan, koordinasi dengan lembaga lain, seperti OJK dan aparat penegak hukum, terus diperkuat agar proses pemblokiran dan penindakan hukum bisa lebih cepat dan masif. “Kejahatan terorganisasi seperti judi daring memang harus dilawan secara terorganisasi juga,” tegasnya.

Pakar keamanan siber dari Universitas Indonesia, Dr. Pratama Persadha, menilai langkah pemerintah sudah tepat dan perlu terus ditingkatkan. Ia menekankan bahwa judi daring bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga ancaman serius bagi ketahanan sosial dan moral generasi muda. “Anak muda sangat rentan karena akses internet mereka tinggi dan literasi digitalnya belum matang. Jika tidak dikendalikan, judi daring bisa merusak produktivitas dan menjerumuskan mereka dalam jeratan hutang serta kecanduan,” ujarnya.

Pratama juga mendorong pemerintah memperluas edukasi publik melalui kampanye literasi digital dan pelibatan masyarakat, agar pemberantasan tidak hanya berhenti pada penindakan teknis. “Pendekatan preventif sama pentingnya dengan represif. Edukasi dan pengawasan keluarga harus berjalan beriringan dengan kebijakan pemblokiran,” tambahnya.

Langkah terpadu ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Prabowo–Gibran dalam menciptakan ruang digital yang aman, produktif, dan beretika. Dengan sinergi yang semakin solid antarinstansi, pemerintah optimistis dapat menekan laju judi daring hingga ke akar permasalahan dan menciptakan ruang digital yang lebih sehat demi melindungi masa depan generasi muda Indonesia.

Generasi Muda Jadi Penggerak Swasembada dan Kedaulatan Pangan Nasional di Era Prabowo Gibran

Oleh: Juanda Syah)*

Generasi muda kini menjadi bagian penting dalam upaya besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan nasional. Capaian di sektor pangan tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi, tetapi juga menandai lahirnya semangat baru di kalangan anak muda Indonesia yang mulai melihat pertanian sebagai bidang strategis dan menjanjikan masa depan. Pemerintah berhasil menghadirkan kebijakan yang berpihak pada petani, memperkuat produksi dalam negeri, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam modernisasi sektor pangan nasional.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Abdul Haris Fatgehipon mengatakan bahwa langkah pemerintah saat ini merupakan manifestasi nyata dari tekad Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang benar-benar mandiri dalam urusan pangan. Menurutnya, kedaulatan pangan adalah syarat utama bagi bangsa yang ingin berdiri tegak tanpa intervensi asing. Dalam pandangan akademisnya, suatu bangsa hanya akan dihormati apabila mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa bergantung pada pasokan luar negeri.

Lebih lanjut, Prof. Abdul Haris Fatgehipon menilai pendekatan kolaboratif yang dijalankan pemerintah menjadi kunci utama dalam terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Keterlibatan berbagai pihak mulai dari kementerian teknis, pemerintah daerah, BUMN, TNI, Polri, menunjukkan bahwa isu pangan bukan hanya tanggung jawab satu sektor, melainkan gerakan nasional lintas elemen bangsa.

Semangat ini sejalan dengan jati diri Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Sejarah panjang bangsa ini telah membuktikan betapa pentingnya sektor pangan dalam kedaulatan nasional. Haris bahkan mengingatkan kembali masa Perdana Menteri Sutan Sjahrir pada tahun 1946, ketika Indonesia yang baru merdeka mampu mengirim 500.000 ton beras ke India yang tengah dilanda kelaparan. Bagi Haris, semangat inilah yang kini kembali dihidupkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran melalui kebijakan pangan yang berpihak kepada rakyat.

Dalam setahun terakhir, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai langkah konkret untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satunya dengan peningkatan signifikan pada anggaran sektor pertanian serta penetapan harga gabah Bulog sebesar Rp 6.500 per kilogram pada tahun 2025. Pemerintah juga memperluas subsidi pupuk, yang kini dapat diakses cukup dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanpa perlu melalui prosedur rumit seperti kartu tani.

Kebijakan penting lainnya adalah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025, yang menempatkan seluruh penyuluh pertanian di bawah koordinasi Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai pegawai pusat. Langkah ini mempercepat proses pendampingan petani serta memastikan efektivitas penyuluhan di lapangan. Selain itu, pemerintah mempercepat pembangunan 48 bendungan dan sembilan jaringan irigasi yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memperkuat produktivitas pertanian.

Prof. Haris juga menekankan pentingnya diversifikasi pangan lokal yang berbasis potensi daerah. Pemerintah dinilainya berhasil mendorong pengembangan sumber pangan alternatif seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian yang lebih sesuai dengan kondisi ekologi di berbagai wilayah Indonesia. Upaya ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendukung pola konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Di sisi lain, Ketua Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia, Tunjung Budi Utomo mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, kebijakan menekan impor beras dan menjadikan Merauke sebagai sentra pangan nasional dengan status PSN merupakan langkah monumental yang menandai arah pembangunan pangan berbasis kemandirian.

Tunjung melihat bahwa kebijakan pangan yang diterapkan bukan hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi strategis terhadap pertahanan nasional. Pangan kini ditempatkan sebagai kekuatan pertahanan negara. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri, menurut Tunjung, adalah negara yang benar-benar berdaulat.

Sinergi lintas sektor yang dibangun pemerintah juga menjadi catatan positif. Keterlibatan petani, nelayan, TNI, Polri, BUMN pangan, hingga lembaga riset, memperkuat koordinasi dalam rantai produksi dan distribusi pangan nasional. Program Food Estate di Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Merauke kini menunjukkan hasil signifikan. Produksi meningkat, akses pupuk semakin mudah, mekanisasi pertanian kian meluas, dan rantai distribusi menjadi lebih efisien.

Lebih lanjut, stabilitas harga dan terkendalinya inflasi pangan di tengah tekanan ekonomi global menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelola sektor pangan secara komprehensif. Kebijakan Cadangan Pangan Strategis Nasional terbukti efektif menjaga pasokan dan harga di pasar domestik, sehingga masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau.

Tunjung juga menilai bahwa perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani semakin nyata melalui program Petani Sejahtera 2045. Program ini memberikan dukungan terhadap regenerasi petani muda melalui penerapan teknologi digital dan sistem smart farming. Pertanian kini tidak lagi dipandang sebagai profesi tradisional, melainkan sebagai bidang modern yang menjanjikan secara ekonomi dan inovatif dalam teknologi.

Dalam pandangannya, arah kebijakan pangan yang ditetapkan Presiden Prabowo sudah berada pada jalur yang benar. Hal yang diperlukan adalah konsistensi dan ketegasan dalam implementasi di lapangan. Pembangunan sektor pertanian yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci agar swasembada pangan tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah membawa perubahan besar dalam wajah sektor pangan nasional. Dengan pendekatan kolaboratif, kebijakan berpihak pada petani, serta komitmen kuat terhadap kemandirian, Indonesia kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mulai menapaki kembali jejak sejarah sebagai negara pengekspor pangan yang disegani dunia.

Kedaulatan pangan yang telah lama menjadi cita-cita bangsa akhirnya mulai terwujud. Melalui kerja nyata, sinergi lintas sektor, dan visi besar menuju kemandirian nasional, pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil menorehkan rekor baru dalam produksi pangan nasional. Babak baru menuju Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan berdaya saing di kancah global.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung

Pemerintahan Prabowo-Gibran Jaga Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga Demi Generasi Muda

Oleh: Rivka Mayangsari*)
Memasuki tahun pertama masa kepemimpinannya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kesungguhan dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional sebagau jaminan hidup layak bagi esok—bagi generasi. Upaya pemerintah di sektor ini dinilai berhasil memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan sembari jadi fondasi produktivitas pemuda yang kelak memimpin negeri di tengah situasi global yang penuh tantangan.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Abdul Haris Fatgehipon menilai, selama satu tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo, terlihat konsistensi kuat dalam menangani isu kedaulatan pangan. Menurutnya, kedaulatan pangan merupakan syarat mutlak bagi bangsa yang ingin benar-benar merdeka dan dihormati di dunia internasional. Ia menjelaskan bahwa sebuah bangsa akan memiliki martabat tinggi apabila perut rakyatnya tidak bergantung pada negara lain.

Prof. Haris menilai bahwa langkah Presiden Prabowo melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, BUMN, TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam memperkuat produksi pangan nasional merupakan strategi kolaboratif yang efektif. Ia berpendapat bahwa kedaulatan pangan tidak dapat hanya dibangun oleh kementerian teknis semata, melainkan harus menjadi gerakan nasional lintas sektor.

Ia menambahkan bahwa Indonesia perlu kembali memperkuat jati dirinya sebagai bangsa agraris dan maritim. Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo dalam memperbesar anggaran pertanian, menaikkan harga gabah yang dibeli Bulog menjadi Rp6.500 per kilogram pada 2025, serta memperluas subsidi pupuk yang kini cukup dengan KTP tanpa perlu Kartu Tani, merupakan langkah konkret yang berpihak pada petani.

Selain itu, Haris menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 yang menempatkan seluruh penyuluh pertanian di bawah Kementerian Pertanian sebagai pegawai pusat akan mempercepat proses pendampingan petani dan memastikan efektivitas penyuluhan pertanian di lapangan. Ia juga menyoroti percepatan pembangunan 48 bendungan dan sembilan jaringan irigasi baru yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagai bentuk nyata keseriusan pemerintah memperkuat infrastruktur pertanian.

Lebih lanjut, Haris menekankan pentingnya pengembangan pangan lokal seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian, mengingat tidak semua wilayah cocok untuk ditanami padi. Ia menjelaskan bahwa sagu dan umbi memiliki nilai ekologis dan gizi yang tinggi, serta berpotensi menjadi komoditas unggulan daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Keberhasilan di sektor pangan ini juga diakui oleh kalangan analis. Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai bahwa tingkat kepuasan petani terhadap kebijakan pemerintah mencapai 84 persen pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram menjadi kebijakan strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.

Hendri menjelaskan bahwa produksi pangan nasional pada tahun ini diperkirakan mencapai 35,6 juta ton, dan bahkan Presiden Prabowo dalam forum PBB telah menyampaikan visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Dukungan terhadap visi swasembada pangan juga datang dari sektor industri pupuk nasional. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan bahwa selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, perusahaan yang dipimpinnya berhasil memperkuat tata kelola pupuk subsidi berkat kebijakan strategis pemerintah. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan reformasi besar melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 yang memangkas 145 regulasi terkait pupuk subsidi. Reformasi tersebut, kata Rahmad, menjadikan rantai distribusi pupuk lebih efisien dan akuntabel.

Rahmad menjelaskan bahwa dua regulasi itu juga membawa perubahan signifikan dengan menghadirkan empat titik serah pupuk di tingkat pengecer, koperasi, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). Langkah ini, menurutnya, merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memastikan efisiensi, transparansi, dan kesejahteraan petani.

Ia menambahkan bahwa berkat dukungan penuh pemerintah, penyaluran pupuk subsidi kini dapat dimulai tepat waktu, yaitu sejak 1 Januari 2025 pertama kalinya dalam sejarah. Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6,14 juta ton pupuk subsidi atau sekitar 64 persen dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton. Capaian ini meningkat 10 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 dan melonjak 23 persen dibandingkan 2023.

Rahmad menilai bahwa kelancaran distribusi pupuk dan kebijakan pangan lainnya berhasil meningkatkan produktivitas pertanian nasional secara signifikan. Peningkatan tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, di mana ia menyebut tahun 2025 sebagai tonggak sejarah baru bagi Indonesia yang berhasil mencapai titik tertinggi produksi beras dan cadangan pangan nasional.

Satu tahun berjalan, pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar cita-cita, melainkan kenyataan yang mulai terwujud. Dengan kombinasi kebijakan strategis, sinergi lintas sektor, dan semangat bangsa, Indonesia kini berdiri lebih kuat menuju era baru ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan, stabilitas harga yang terjaga, dan kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat.
*) Pemerhati Ekonomi

Generasi Muda Optimistis, Pemerintah Catat Capaian Swasembada Pangan

Jakarta – Setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan babak baru dalam sektor pangan nasional yang penuh semangat dan optimisme. Kalangan muda menilai keberhasilan pemerintah mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat menjadi inspirasi nyata bahwa visi besar Asta Cita bukan sekadar wacana, melainkan kerja konkret lintas generasi.

Direktur Eksekutif IndoStrategi, Arif Nurul Imam, menjelaskan bahwa publik menilai kebijakan pertanian saat ini berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Arif, sejumlah program seperti percepatan tanam, perluasan irigasi, dan distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran menjadi faktor penting meningkatnya kepercayaan publik.

Ia menilai, langkah-langkah tersebut berhasil memperkuat cadangan pangan nasional di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan dunia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan hasil menggembirakan. Nilai Tukar Petani (NTP) per September 2025 mencapai 124,36—tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Angka tersebut menandakan pendapatan petani jauh lebih besar dari biaya produksinya, yang berarti kesejahteraan petani terus membaik.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan petani di seluruh Indonesia.

“Fokus kami adalah memastikan produksi dalam negeri terus meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan masyarakat mendapatkan beras yang terjangkau serta berkualitas,” ujarnya.

Amran juga menambahkan bahwa Indonesia kini telah mengekspor sejumlah komoditas pangan utama.

“Dulu kita impor bawang merah, sekarang sudah ekspor. Ayam dan telur juga sudah ekspor. Insyaallah tahun depan beras, jagung, dan kedelai menyusul,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut capaian swasembada beras sebagai bukti nyata keberhasilan sektor pertanian.

“Tahun lalu kita masih impor beras 4,5 juta ton, sekarang nol. Stok di Bulog mencapai 3,8 juta ton. Ini artinya kita sudah swasembada,” tegasnya.

Menurut Zulhas, pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian yang solid.

“Target awalnya empat tahun, tapi bisa tercapai hanya dalam satu tahun. Semua bekerja tanpa henti demi kedaulatan pangan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, harga pembelian gabah kini naik menjadi Rp6.500 per kilogram, memastikan petani mendapatkan keuntungan yang layak.

Swasembada pangan kini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras pemerintah menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat Indonesia.*

Jaringan Irigasi Air dan Infrastruktur Dukung Terwujudnya Swasembada Pangan

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan capaian pemerintahan sekaligus memberikan arahan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk program prioritas yang akan dilanjutkan pada tahun 2026 mendatang.

Salah satu capaian strategis yang disorot adalah ketahanan pangan nasional, yang menjadi bagian penting dari agenda besar kedaulatan nasional.

“Saya yakin, paling lambat empat hingga lima tahun, kita akan swasembada pangan. Bahkan, kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Jakarta.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025, yang menggarisbawahi pentingnya percepatan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan irigasi, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan sumber daya yang menyeluruh.

“Fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling azasi adalah pangan, energi, dan air. Kalau kita bisa kelola tiga hal ini dengan baik, kita akan jadi bangsa yang kuat,” ujarnya.

Sebagai implementasi tahap awal, Kementerian PUPR telah memberikan dukungan layanan irigasi seluas 280.880 hektare lahan pertanian melalui program Optimasi Lahan (Oplah). Program ini berhasil meningkatkan intensitas tanam, memungkinkan petani untuk menanam dua hingga tiga kali dalam setahun, khususnya di musim tanam kedua dan ketiga yang sebelumnya terkendala ketersediaan air.

Selain mengandalkan jaringan irigasi permukaan, pemerintah juga mendorong pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) menggunakan teknologi pompanisasi. Program ini menargetkan cakupan layanan irigasi seluas 225.775 hektare dengan alokasi anggaran Rp6,10 triliun. Infrastruktur JIAT mencakup pembangunan 754 unit, rehabilitasi 76 sumur, serta pembangunan tiga embung untuk konservasi air.

Salah satu contoh nyata dampak JIAT terlihat di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, di mana luas layanan irigasi meningkat dari 20 hektare menjadi 25 hektare. Petani yang sebelumnya hanya mengandalkan air hujan, kini mampu melakukan panen hingga tiga kali setahun.

Menurut Deputi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, keberhasilan pembangunan infrastruktur ini merupakan wujud nyata dari prioritas nasional di bidang pangan.

“Air, bibit, pupuk, dan keringat petani adalah kombinasi penting yang kami dukung dengan infrastruktur yang handal,” ujarnya.

Program lain yang dijalankan adalah Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dengan pendekatan padat karya tunai. Program ini tidak hanya meningkatkan irigasi, tapi juga menciptakan lapangan kerja langsung bagi petani. Hingga Oktober 2025, tercatat program ini berjalan di 8.000 lokasi dengan progres fisik 54,98%, menyerap 98.919 tenaga kerja. Tahap II akan diperluas ke 1.597 lokasi tambahan.

Dengan strategi yang terukur, kolaborasi lintas kementerian, serta dukungan penuh dari kepala negara, Indonesia menegaskan langkah seriusnya menuju swasembada pangan dan lumbung pangan dunia.

(*/rls)

1 Tahun Prabowo Subianto Jadi Presiden, Diplomasi Luar Negeri Indonesia Jadi Perhatian Dunia

Bukti 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo dibidang Diplomasi mendapat apresiasi dari Guru Besar UKI sekaligus Pakar Hubungan Internasional, Prof. Angel Damayanti., Ph.D.

Dirinya menilai, Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah diplomasi ekonomi. Kunjungan ke sejumlah negara di awal-awal beliau menjabat ternyata menghasilkan dampak positif buat Indonesia, karena kita bisa mendapatkan kurang lebih 380 Triliun investasi dari negara-negara yang memang berjanji akan memberikan kepada pemerintah Indonesia.

“Kedua, diplomasi perdamaian. Dan ini bentuk komitmen Indonsia yang benar-benar dinyatakan sejak lama sebenarnya, tapi kemudian ditekankan kembali oleh Presiden Prabowo terutama kemarin di Sidang Mejalis Umum PBB, dan beberapa hari lalu di KTT Perdamaian di Gaza. Itu bukti bahwa kita memang tidak pernah mundur, dari dukungan kita terhadap perdamaian di Israel dan Palestina, dan komitmen untuk terus menjaga perdamaian internasional,” jelas Prof. Angel Damayanti saat diwawancarai di Jakarta, Jumat (17/10).

Yang dilihat adalah peran strategis Indonesia sebagai sebuah negara besar, sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim moderat terbesar di dunia, kita dilihat bahwa memang Indonesia punya prinsip dalam pembukaan UUD 1945 yang mau terlibat aktif dalam perdamaian internasional, itu kita diperhitungkan.

“Ketika Presiden Prabowo pidato kurang lebih 20 menit di Sidang Majelis Umum PBB tanpa teks, dengan semangat yang menyala-nyala itu membangun optimisme yang luar biasa, komentar masyarakat banyak memuji, bahkan presiden luar negeri ikut memuji,” tutupnya.

Bukti Kinerja Baik 1 Tahun Prabowo Subianto Sangat Dirasakan Oleh Rakyat

Genap 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo
Subianto mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.

Guru Besar Universitas Yarsi Prof. Dr. Perdana Wahyu mengatakan, bahwa setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Ada pertumbuhan ekonomi yang di luar dugaan, mencapai 5,12%.

“Angka kemiskinan juga turun hingga 8,47% per Maret 2025. Jadi ini diklaim sebagai angka pengangguran terendah sejak krisis 1998. Jadi pertarungan Indonesia melawan kemiskinan ini mencapai puncaknya,” jelas Prof Dr. Perdana Wahyu ketika diwawancarai stasiun Tv, Jumat (17/10).

Sementara, Ekonom Senior, Drajad Wibowo menilai Program Makan Bergizi Gratis terbukti mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pangan dan UMKM.

“Ekonomi kerakyatan terus tumbuh seiring pelaksanaan program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, program magang nasional, dan Koperasi Desa Merah Putih,” jelas Drajad Wibowo.

“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sambil terus menggerakkan ekonomi rakyat melalui sinergi program swasembada pangan, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penghidupan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Setahun Pemerintahan Pragib, Bangun Optimisme Menuju Visi Besar Indonesia Emas 2045

Jakarta – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Pragib) genap satu tahun. Pada periode awal kepemimpinan ini, pemerintah menegaskan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan merata menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Ekonom Great Institute sekaligus Guru Besar FEB Universitas YARSI, Prof. Dr. Perdana Wahyu mengatakan dari sisi neraca perdagangan, dalam setahun ini hingga September mampu tumbuh cukup luar biasa, yaitu sekitar 45,8% dari Januari-September 2025.

“Yang luar biasa, penurunan angka pengangguran hingga 4,76% per Februari 2025, mungkin sekarang akan turun lagi, karena di sini MBG sudah berjalan, lalu Program Magang juga sudah dilaksanakan,” katanya saat menjadi narasumber di salah satu stasiun TV swasta, di Jakarta, Jumat (17/10) malam.

Menurutnya langkah yang paling signifikan dari Presiden Prabowo adalah mengganti menteri keuangan. Karena di situ muncul berbagai macam optimisme baru, dari mulai masalah perpajakan, bea cukai, likuiditas yang baru saja dilaksanakan, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

“Inilah yang sesuai sekali dengan topik kita malam ini, Optimisme. Purbaya inilah yang membawa optimisme dalam perekonomian.Ini yang saya lihat, secara nyata optimisme sudah terbangun,” jelasnya.

Sementara dalam hal hubungan luar negeri, Guru Besar UKI sekaligus Pakar Hubungan Internasional, Prof. Angel Damayanti., Ph.D mengungkapkan bahwa salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah diplomasi ekonomi.

“Kunjungan ke sejumlah negara di awal beliau menjabat ternyata menghasilkan dampak positif buat Indonesia, karena kita bisa mendapatkan kurang lebih 380 Triliun investasi dari negara-negara yang memang berjanji akan memberikan kepada pemerintah Indonesia,” ujar Angel.

Angel menilai bahwa ini bentuk komitmen Indonesia yang benar-benar dinyatakan sejak lama sebenarnya, tapi kemudian ditekankan kembali oleh Presiden Prabowo di Sidang Mejalis Umum PBB, dan beberapa hari lalu di KTT Perdamaian di Gaza.

“Ini jadi bukti bahwa kita memang tidak pernah mundur, dari dukungan kita terhadap perdamaian di Israel dan Palestina, dan komitmen untuk terus menjaga perdamaian internasional,” tuturnya.

Yang perlu dicatat adalah ketika Presiden Prabowo pidato kurang lebih 20 menit di Sidang Majelis Umum PBB tanpa teks, dengan semangat yang menyala-nyala itu membangun optimisme yang luar biasa.

“Komentar masyarakat banyak memuji, bahkan presiden luar negeri ikut memuji Presiden Prabowo,” ucapnya.

Narasumber lain adalah Ekonom Senior, Drajad Wibowo yang menyampaikan bahwa Program swasembada pangan di era Presiden Prabowo mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi setelah aturan-aturan yang berbelit disederhanakan agar penyalurannya lebih cepat dan tepat sasaran.

“Langkah deregulasi inilah yang membuat petani lebih mudah memperoleh pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah telah memberi perhatian besar terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan 15 juta nasabah perempuan mendapatkan akses pembiayaan untuk membuka dan mengembangkan usaha.

“Kebijakan ini juga mendorong tumbuhnya wirausaha perempuan di berbagai daerah dan memperkuat struktur ekonomi keluarga di tingkat akar rumput,” tutur Drajad.

Sementara pada Program Makan Bergizi Gratis terbukti mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pangan dan UMKM. Permintaan bahan pangan seperti telur meningkat pesat, dan pemerintah merespons dengan membentuk kelompok usaha desa yang beternak ayam petelur.

“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sambil terus menggerakkan ekonomi rakyat melalui sinergi program swasembada pangan, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penghidupan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. [*]

Indonesia Melaju Penuh Optimisme di Bawah Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran

Jakarta,- Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, optimisme terhadap masa depan Indonesia kian menguat. Berbagai capaian ekonomi, sosial, dan diplomasi menegaskan bahwa fondasi pembangunan yang diletakkan pemerintahan saat ini berhasil memperkuat daya tahan nasional sekaligus memperluas pengaruh Indonesia di kancah global. Para pengamat menilai, kerja nyata pemerintah selama setahun terakhir telah menghadirkan perubahan signifikan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Ekonom Great Institute sekaligus Guru Besar FEB Universitas YARSI, Prof. Dr. Perdana Wahyu, menilai kinerja ekonomi Indonesia selama setahun terakhir menunjukkan capaian yang luar biasa. Menurutnya, turunnya angka kemiskinan hingga 8,47 persen per Maret 2025 menjadi bukti konkret bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan di jalur yang benar. Ia menyebut angka tersebut merupakan capaian terendah sejak krisis moneter 1998. “Pertarungan Indonesia melawan kemiskinan ini mencapai puncaknya. Ini bukti bahwa kebijakan fiskal dan sosial pemerintah berjalan efektif,” ujarnya.

Perdana juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12 persen, melampaui ekspektasi banyak kalangan. Ia menyebut capaian ini sempat menimbulkan perdebatan di kalangan ekonom, namun hasilnya menunjukkan bahwa program pemerintah berhasil mendorong konsumsi domestik, investasi, dan produktivitas nasional. “Pertumbuhan ini tergolong sangat luar biasa,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan stimulus fiskal yang baru-baru ini diluncurkan pemerintah, seperti tambahan likuiditas Rp200 triliun dan alokasi Rp30 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) serta program magang nasional, akan berdampak positif terhadap perekonomian dalam waktu dekat. Berdasarkan simulasi Great Institute, kebijakan ini diprediksi mampu menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4 hingga 0,58 persen dalam enam bulan ke depan.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Indonesia (UKI) sekaligus pakar hubungan internasional, Prof. Angel Damayanti, Ph.D., menilai arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Ia menyebut, diplomasi ekonomi menjadi langkah strategis yang telah membuahkan hasil konkret. “Kunjungan Presiden Prabowo ke sejumlah negara di awal masa pemerintahannya menghasilkan potensi investasi sekitar Rp380 triliun. Ini menunjukkan diplomasi ekonomi Indonesia semakin efektif dan produktif,” jelas Angel.

Selain diplomasi ekonomi, Angel juga menyoroti kiprah Indonesia dalam diplomasi perdamaian global. Ia menyebutkan bahwa komitmen Presiden Prabowo dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia semakin diakui. “Di Sidang Majelis Umum PBB dan KTT Perdamaian Gaza, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung perdamaian di Palestina dan menjaga stabilitas global. Ini menunjukkan Indonesia tidak pernah mundur dari amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia,” tuturnya.

Ekonom senior Drajad Wibowo turut menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan menjadi motor utama kebangkitan nasional dalam setahun terakhir. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), magang nasional, dan Koperasi Desa Merah Putih dinilainya telah memberi dampak langsung bagi masyarakat bawah. “Program Makan Bergizi Gratis mendorong peningkatan aktivitas ekonomi rakyat, terutama di sektor pangan dan UMKM,” ungkap Drajad.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika global sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat merupakan pencapaian besar. Sinergi antara program swasembada pangan, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih kini menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi inklusif. “Pemerintah tidak hanya menjaga angka, tapi benar-benar memastikan rakyat merasakan hasil pembangunan,” ujarnya.

Satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa kerja nyata, keberanian, dan visi besar mampu membangun optimisme baru. Indonesia kini melangkah dengan lebih percaya diri menuju masa depan yang makmur, berdaulat, dan berkeadilan.

Akademisi Menilai Prabowo-Gibran Tunjukkan Hasil Konkret dalam Satu Tahun Kepemimpinan

Jakarta – Setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera sekaligus menunjukkan arah baru diplomasi Indonesia yang semakin aktif dan berpengaruh di tingkat global.

Diplomasi ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo telah memberikan hasil konkret berupa komitmen investasi asing senilai sekitar Rp380 triliun dari sejumlah negara mitra strategis.

Hal tersebut dikatakan Pakar Hubungan Internasional sekaligus Guru Besar Universitas Kristen Indonesia (UKI), Prof. Angel Damayanti, Ph.D., dalam acara dialog di salah satu stasiun TV di Jakarta, Jumat (17/10)

“Kunjungan ke sejumlah negara di awal-awal beliau menjabat ternyata menghasilkan dampak positif buat Indonesia, karena kita bisa mendapatkan kurang lebih 380 Triliun investasi,” kata Prof. Angel.

Menurutnya, sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo berhasil memadukan diplomasi ekonomi dan diplomasi perdamaian secara seimbang.

“Ini bentuk komitmen Indonsia yang benar-benar dinyatakan sejak lama sebenarnya, tapi kemudian ditekankan kembali oleh Presiden Prabowo terutama kemarin di Sidang Mejalis Umum PBB, dan beberapa hari lalu di KTT Perdamaian di Gaza,” tuturnya.

Solusi dua negara atau Two State Solution yang digagas Prabowo ,menunjukkan bahwa Indonesia adil dalam mendukung Palestina.

“Fair, dalam arti, kita dukung kemerdekaan Palestina di satu sisi, tapi di sisi lain juga kita terbuka untuk arah pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel,” ungkap Prof. Angel.

Prof. Angel menilai undangan khusus bagi Presiden Prabowo untuk hadir dan berbicara dalam forum internasional tersebut merupakan bukti bahwa Indonesia kini diakui sebagai kekuatan diplomasi yang penting dan berpengaruh di tingkat global.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI, Prof. Dr. Perdana Wahyu, menilai bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen dan penurunan angka kemiskinan merupakan prestasi yang sangat luar biasa di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Angka kemiskinan juga turun hingga 8,47% per Maret 2025. Jadi ini diklaim sebagai angka pengangguran terendah sejak krisis 1998, pertarungan Indonesia melawan kemiskinan ini mencapai puncaknya,” ungkap Prof. Perdana.

“Pertumbuhan ekonomi 5.12 persen tergolong sangat luar biasa,” ungkapnya.

Menurutnya, capaian ini, termasuk kestabilan APBN, menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat fondasi fiskal nasional.

Disisi lain, Drajad Wibowo, Ekonom Senior, menyebukan bahwa program swasembada pangan di era Presiden Prabowo menjadi langkah nyata memperkuat sektor pertanian.

“Program swasembada pangan di era Presiden Prabowo mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi setelah aturan-aturan yang berbelit disederhanakan agar penyalurannya lebih cepat dan tepat sasaran,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, pemerintah memberi perhatian besar terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan 15 juta nasabah perempuan mendapatkan akses pembiayaan untuk membuka dan mengembangkan usaha.

“Kebijakan ini mendorong tumbuhnya wirausaha perempuan di berbagai daerah dan memperkuat struktur ekonomi keluarga di tingkat akar rumput,” ungkap Drajad.

Ekonomi kerakyatan, lanjutnya, terus tumbuh seiring pelaksanaan program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, program magang nasional, dan Koperasi Desa Merah Putih. [-RWA]