Penulis: admin bandungpedia

Jakarta – Pemerintah terus menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam setiap lini pemerintahan sebagai langkah nyata untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan ini tidak hanya menjadi tuntutan fiskal, melainkan juga sebagai strategi jangka panjang yang diarahkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang negara benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat.

Dalam kerangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa anggaran negara harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan berpihak pada rakyat.

“Penguatan efektivitas APBN dilakukan melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja yang efisien dan efektif, serta pembiayaan yang inovatif,” ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa APBN 2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas belanja, serta memperluas jangkauan program-program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Efisiensi ini tak hanya berlaku di tingkat pusat, tetapi juga diperkuat di daerah. Presiden Prabowo Subianto, saat membuka APKASI Otonomi Expo 2025, memberikan apresiasi terhadap sejumlah daerah yang berhasil melakukan efisiensi signifikan pada belanja birokrasi dan mengalihkannya ke sektor produktif.

“Kita harus mengurangi anggaran yang hanya habis untuk perjalanan dinas, rapat, seminar, kunjungan kerja. Yang penting adalah kerja nyata, bukan kunjungan kerjanya,” tegas Presiden.

Ia mencontohkan salah satu kabupaten yang mampu menghemat hingga Rp462 miliar dan menggunakan dana tersebut untuk membangun sistem irigasi yang manfaatnya langsung dirasakan oleh para petani.

Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, TKD harus diarahkan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kita ingin belanja daerah lebih efisien. Dana TKD harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur dasar, serta layanan pendidikan dan kesehatan,” ujarnya dalam rapat kerja bersama DPR.

Ia juga menyoroti keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat yang memotong belanja perjalanan dinas dan rapat, lalu mengalihkannya untuk membangun bendungan irigasi yang mengairi delapan ribu hektare lahan sawah.

Namun, efisiensi bukan berarti pemangkasan secara membabi buta. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan, mengingatkan agar efisiensi anggaran tetap menjamin kualitas pelayanan publik.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada dana pusat, tapi juga memperkuat pendapatan asli daerah dan menciptakan iklim investasi yang sehat. “Efisiensi harus diiringi dengan akuntabilitas, transparansi, serta inovasi dalam pengelolaan anggaran,” katanya.

Langkah efisiensi anggaran ini juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan kualitas belanja. Pemerintah berharap, dengan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan bebas dari pemborosan, kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan secara nyata dan merata di seluruh Indonesia.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengatakan efisiensi anggaran tidak bisa diartikan sebagai pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).

Presiden menegaskan pentingnya efisiensi anggaran daerah sebagai salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Efisiensi jangan diartikan potong transfer daerah,” ucap Prabowo saat berpidato di acara peresmian pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025.

Menurut Presiden, transfer ke daerah ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Tapi, kata dia, pada akhirnya semua program pemerintah diperuntukan untuk masyarakat di daerah.

Prabowo pun mengapresiasi langkah sejumlah kepala daerah yang mampu melakukan efisiensi besar dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Efisiensi dikurangilah perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar-seminar, dan kunjungan kerja. Yang penting adalah kerja, bukan kunjungan kerjanya,” ujar Presiden.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, anggaran transfer daerah ditetapkan sebesar Rp 650 triliun. Angka ini menyusut dari alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp 919 triliun dengan outlook mencapai Rp 864,1 triliun.

Menurut Kepala Negara, dana hasil efisiensi dapat dialihkan untuk program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan irigasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan ketahanan pangan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan mencatat efisiensi anggaran hingga Rp3,53 triliun dalam periode 2020 hingga 2025.

Efisiensi tersebut diperoleh dari hasil benchmarking serta evaluasi terhadap belanja yang dinilai tidak diperlukan.

“Kita bisa mengestimasi total efisiensi 2020-2025 adalah sebesar Rp3,53 triliun,” kata Suahasil dalam Raker dengan Komisi XI DPR, di Jakarta.

Wamenkeu menambahkan, Kemenkeu masih akan melakukan efisiensi anggaran internal pada tahun 2026. Salah satu fokus utamanya adalah menekan pengeluaran birokrasi.

“Di tahun 2026, dalam rencana kerja anggaran 2026, kita akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dan perluasan strategi efisiensi anggaran termasuk dalam konteks pelaksanaan kolaborasi kegiatan, kemudian perluasan implementasi standardisasi biaya, pengendalian biaya belanja birokrasi, juga perluasan kantor-kantor layanan bersama Kemenkeu di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah program sosial sebagai fokus utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menurut mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, program-program seperti penyediaan makanan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta pemeriksaan kesehatan gratis akan menjadi komponen penting dalam belanja negara tahun depan.

“Program-program yang telah dirancang bertujuan untuk memberikan dampak positif secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menganggap kebijakan ini sangat penting dalam upaya membangun dasar sumber daya manusia Indonesia yang lebih tangguh di masa mendatang,” pungkasnya.

BANGKA – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang dilangsungkan di Kabupaten Bangka telah selesai digelar pada 27 Agustus 2025 lalu.

Sebanyak lima pasangan calon ikut berlaga setelah pada Pilkada serentak 2024 sebelumnya, pasangan tunggal Mulkan–Ramadian kalah oleh kotak kosong.

Meski PSU memang sudah rampung dilaksanakan, namun nyatanya proses politik tersebut masih belum secara sepenuhnya berakhir.

Hal itu karena sejumlah pasangan calon masih saja melayangkan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pemungutan Suara Ulang ini.

Ketua Bawaslu Bangka, Fega Erora, menegaskan pihaknya menerima dua laporan yang kini masuk ke MK, masing-masing terkait dugaan pemalsuan dokumen pencalonan serta keabsahan ijazah salah satu kandidat.

“Sidang sudah dijadwalkan MK pada 18 September 2025 pukul 08.30 WIB dengan agenda penyampaian materi dari pihak penggugat,” katanya.

“Kami hadir untuk memberikan keterangan,” ujar Fega, Rabu.

Ia menjelaskan, penetapan bupati dan wakil bupati terpilih menunggu putusan MK, sementara Bawaslu tetap menuntaskan klarifikasi kasus yang sebelumnya juga dilaporkan ke lembaganya.

Sementara itu, Ketua KPU Bangka Belitung, Husin, menyebutkan tiga gugatan sudah diajukan ke MK oleh tiga pasangan calon.

“Sesuai mekanisme, KPU harus menjalani sidang di MK dan kami memberi penjelasan soal tahapan yang telah dijalankan,” jelasnya.

Ia menambahkan, rapat pleno terbuka pekan lalu menempatkan pasangan Ferry Insani–Syahbudin sebagai peraih suara terbanyak dengan 48.806 suara, disusul Rato Rusdiyanto–Ramadian, Andi Kusuma–Budiyono, Aksan Visyawan–Rustam Jasli, serta Naziarto–Usnen.

Namun, pleno penetapan pasangan terpilih tertunda akibat gugatan yang berjalan di MK.

Di sisi lain, Anggota KPU RI, Iffa Rosita, menekankan pentingnya semua pihak menerima hasil akhir dengan sikap lapang dada.

“Saya harap semua pasangan calon bisa legawa, serta memiliki sikap lapang dada dalam menerima hasil penetapan suara menerima hasil penetapan perolehan suara ini,” tegasnya.

Ia menekankan, KPU RI terus mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga integritas dan netralitas, sekaligus memastikan proses berjalan baik tanpa celah yang bisa merusak kepercayaan publik.

Ajakan persatuan dan sikap legowo dinilai krusial untuk menjaga stabilitas sosial-politik Bangka pasca-PSU.

Dengan menghormati proses hukum serta hasil yang kelak diputuskan KPU maupun MK, masyarakat dapat kembali bersatu membangun daerah dan menutup ruang perpecahan akibat perbedaan politik.

Jakarta – Tuntutan 17+8 yang muncul dari aksi masyarakat akhir Agustus 2025 menjadi momentum penting bagi demokrasi Indonesia.

Aspirasi 17+8 mendorong perbaikan menyeluruh di lembaga negara, termasuk TNI, Polri, dan DPR. Sejumlah institusi pun mulai merespons dengan langkah konkret.

TNI menegaskan sikapnya terhadap tiga tuntutan yang ditujukan langsung kepada mereka.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Freddy Ardianzah menyampaikan bahwa TNI menghormati aspirasi masyarakat.

“TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8, yang tiga di antaranya ditujukan untuk TNI, baik dalam jangka waktu seminggu maupun setahun,” ujarnya di Mabes TNI, Cilangkap.

Freddy menekankan, TNI berpegang pada prinsip supremasi sipil. “Intinya bahwa TNI sangat menghormati dan mengapresiasi tuntutan itu. Dalam kerangka hukum dan demokrasi, TNI menjunjung tinggi supremasi sipil. Apa pun kebijakan yang diberikan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh kehormatan,” tegasnya.

Tiga poin yang diarahkan untuk TNI menegaskan pentingnya fokus pada tugas pokok pertahanan negara, menjaga disiplin, serta mendukung peran Polri dalam pengamanan sipil.

Polri juga memberikan tanggapan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan institusinya terbuka terhadap kritik.

“Kapolri selalu menekankan Polri harus menjadi organisasi modern, dan salah satu cirinya adalah menerima kritikan. Polri tidak antikritik,” katanya.

Di sisi lain, DPR menyatakan enam langkah sebagai tindak lanjut. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut di antaranya penghentian tunjangan perumahan anggota DPR sejak 31 Agustus 2025, moratorium kunjungan kerja luar negeri kecuali undangan resmi, serta pemangkasan sejumlah fasilitas.

Selain itu, anggota DPR yang dinonaktifkan partai tidak lagi menerima hak keuangan. “Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan anggota dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR berkoordinasi dengan mahkamah partai politik,” jelas Dasco.

Ia menambahkan DPR akan memperkuat transparansi serta melibatkan publik dalam proses legislasi.

Respons TNI, Polri, dan DPR memperlihatkan bahwa pemerintah menjawab tuntutan 17+8 dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil dan komitmen pembaruan demokrasi.

Oleh : Muhammad Abduh )*

Presiden Prabowo Subianto tampil di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 sebagai pemimpin negara yang menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia.

Kehadiran langsung seorang Kepala Negara setelah lebih dari satu dekade absen menghadirkan sinyal kuat bahwa diplomasi tingkat tinggi Indonesia kembali menempati panggung global. Momentum tersebut tidak hanya menunjukkan arah politik luar negeri yang bebas aktif, tetapi juga mempertegas posisi Indonesia sebagai jembatan strategis antara negara maju dan berkembang.

Pidato yang disampaikan di forum bergengsi itu menandai pergeseran penting peta diplomasi internasional, yakni dukungan penuh Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.

Isu Palestina menjadi sorotan karena menyangkut prinsip keadilan dan kedaulatan, dua nilai yang dijunjung tinggi oleh Indonesia sejak awal merdeka. Pidato tersebut mempertegas peran Indonesia sebagai kekuatan moderat yang mampu menyuarakan kepentingan bangsa tertindas sekaligus menawarkan jalan tengah terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menilai pidato Presiden Prabowo menjadi wujud kepemimpinan Indonesia di tingkat global. Anton memandang sorotan utama pada isu Palestina menunjukkan bahwa Indonesia konsisten memperjuangkan kedaulatan bangsa lain melalui jalur damai.

Indonesia juga mengemban tanggung jawab moral untuk memperkuat solidaritas negara-negara Selatan dalam menghadapi ketidakadilan ekonomi global. Pidato tersebut, menurut Anton, mendorong agar lembaga-lembaga internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia lebih responsif terhadap kebutuhan negara berkembang. Baginya, diplomasi Prabowo membuka ruang baru untuk menginspirasi negara lain dalam memperjuangkan kemandirian ekonomi.

Anton juga menekankan aspek peningkatan kapasitas nasional. Pidato Presiden menampilkan citra Indonesia sebagai negara yang tidak hanya konsisten dalam diplomasi damai, tetapi juga mampu memperlihatkan perkembangan signifikan di bidang teknologi dan pertahanan.

Bagi Anton, hal ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pengaruh Indonesia di mata dunia. Ia menilai pidato tersebut berhasil menggambarkan Indonesia sebagai negara yang menyeimbangkan antara kekuatan militer, kemajuan ekonomi, dan kontribusi moral terhadap perdamaian global.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan perspektif yang menekankan nilai strategis kehadiran Prabowo di PBB. Menurutnya, tampil pada urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat merupakan bukti pengakuan internasional atas posisi penting Indonesia., melainkan pengakuan internasional terhadap peran penting Indonesia.

Bagi Teddy, pidato Presiden bukan sekadar rutinitas diplomatik, melainkan pernyataan politik luar negeri yang menegaskan kepemimpinan Indonesia di antara negara-negara berkembang. Ia melihat forum tersebut sebagai panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan reformasi tata kelola dunia yang lebih adil, inklusif, dan berbasis pada kerja sama.

Teddy menilai bahwa momentum ini menjadi bukti bahwa diplomasi tingkat tinggi Indonesia kembali aktif di forum paling prestisius. Ia menyebut kehadiran Presiden sebagai sebuah titik balik setelah sepuluh tahun Indonesia hanya diwakili oleh menteri luar negeri. Dengan demikian, pidato Prabowo memperkuat kembali tradisi diplomasi aktif yang selalu melekat dalam identitas politik luar negeri Indonesia.

Sementara itu, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menyoroti dimensi historis dari pidato tersebut. Dino melihat kehadiran Prabowo sebagai kelanjutan perjuangan diplomasi yang pernah dirintis oleh ayahnya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo.

Pada periode 1948–1949, Prof. Sumitro memainkan peran penting dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia di PBB dengan menggugat agresi militer Belanda. Dino menilai pidato Prabowo menghidupkan kembali semangat yang sama, yaitu memperkokoh multilateralisme sebagai jalan keluar dari krisis global.

Dino memandang bahwa di tengah tantangan kerja sama internasional yang melemah, Indonesia justru hadir sebagai motor penggerak multilateralisme. Ia menilai Indonesia memiliki kapasitas unik untuk menjadi jembatan antara kepentingan negara maju dan negara berkembang. Baginya, pesan yang disampaikan Prabowo mempertegas peran Indonesia sebagai pemimpin Global South yang mampu memberikan alternatif solusi di tengah ketegangan geopolitik dunia.

Konteks historis dan simbolis dalam pidato tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai partisipan, melainkan sebagai penggerak agenda global. Peran aktif dalam memperjuangkan reformasi tata kelola dunia menunjukkan bahwa Indonesia berusaha melampaui kepentingan domestik dan tampil sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas internasional. Hal ini sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang selalu memilih jalan tengah dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan konflik.

Pidato Presiden Prabowo di PBB menjadi momen penting yang memperlihatkan konsistensi politik luar negeri bebas aktif. Diplomasi yang ditegaskan melalui forum tersebut menampilkan Indonesia sebagai negara yang tidak ragu menyuarakan kepentingan bangsa tertindas, memperjuangkan keadilan ekonomi, serta mengedepankan kerja sama internasional.

Momentum tersebut memperkokoh posisi Indonesia dalam percaturan global, sekaligus menegaskan bahwa diplomasi damai tetap menjadi landasan utama dalam membangun dunia yang lebih adil dan berkeadaban.

Dengan menegaskan dukungan terhadap Palestina, memperkuat solidaritas negara Selatan, menghidupkan kembali semangat multilateralisme, serta mengulang kembali jejak diplomasi historis Prof. Sumitro, pidato Prabowo menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam menjaga perdamaian dunia.

Kehadiran Presiden di forum PBB menjadi pengingat bahwa peran Indonesia dalam diplomasi internasional bukan sekadar simbolis, melainkan nyata, aktif, dan relevan dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. (*)

)* Penulis merupakan pengamat hubungan internasional

NEW YORK – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato penting di dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, Selasa, 23 September 2025.

Pidato tersebut menegaskan bagaimana kuatnya komitmen dari Indonesia untuk terus memperjuangkan terwujudnya keadilan ekonomi dan perdamaian dunia di tengah tantangan global yang semakin kompleks seperti sekarang ini.

Posisi strategis Presiden RI Prabowo Subianto sebagai pembicara ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat memberikan ruang yang luas bagi suara Indonesia untuk dapat didengar oleh seluruh masyarakat internasional.

Kehadiran langsung Kepala Negara tersebut juga sekaligus menandai kembalinya pemimpin tertinggi Indonesia ke dalam forum berskala dunia, salah satunya yakni pada Sidang Umum PBB setelah lebih dari satu dekade lamanya.

Apresiasi terus mengalir atas kehadiran hingga pidato yang diucapkan oleh Presiden Prabowo di forum internasional itu.

Salah satu apresiasi datang dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto, yang menilai bahwa pidato tersebut menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat global.

“Pertama, penegasan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Isu Palestina mendapat penekanan sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Indonesia bisa berperan sebagai jembatan perdamaian,” ujarnya.

Ia menambahkan pentingnya menyoroti tantangan ekonomi global.

“Indonesia harus tampil sebagai kekuatan baru yang memimpin solidaritas negara-negara Selatan,” kata Anton.

Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa Sidang Umum ke-80 mengangkat tema ‘Better Together, Eight Years and More for Peace, Development and Human Rights’ yang relevan dengan semangat multilateralisme.

“Tema itu memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah kondisi global dewasa ini,” jelas Sugiono.

Ia menyebut pidato Presiden Prabowo sebagai langkah penting untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai kehadiran Prabowo juga mengulang jejak diplomasi Prof. Sumitro Djojohadikusumo.

“Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” kata Dino.

Ia meyakini pidato tersebut membawa angin segar di tengah merosotnya semangat kerja sama global.

Pidato Presiden Prabowo di forum PBB mempertegas politik luar negeri bebas aktif Indonesia sekaligus mengukuhkan posisi bangsa sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan keadilan, keseimbangan, dan perdamaian dunia. (*)

Oleh : Vina Mahfuzah )*

Presiden Prabowo Subianto mencatatkan sejarah baru diplomasi Indonesia melalui kehadirannya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York. Momentum tersebut menandai kembalinya Kepala Negara Indonesia berdiri di podium tertinggi dunia setelah satu dekade lamanya. Kehadiran Presiden Prabowo juga mempertegas peran Tanah Air sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan keadilan, kemandirian, serta inklusivitas tata kelola dunia.

Pidato Presiden Prabowo pada sesi Debat Umum menegaskan arah politik luar negeri bebas aktif yang diemban Indonesia sejak awal kemerdekaan. Sebagai pembicara ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat, Prabowo menempatkan Indonesia di panggung strategis yang memungkinkan pesan negara berkembang bergema kuat. Posisi tersebut mencerminkan pengakuan dunia terhadap reputasi diplomasi Indonesia sekaligus meneguhkan kepemimpinan Global South di tengah ketidakpastian geopolitik.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menilai pidato Presiden mencerminkan tiga isu pokok yang memperlihatkan kepemimpinan Indonesia di kancah global.

Pertama, penegasan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dengan isu Palestina sebagai perhatian utama. Sebagai kekuatan moderat, Indonesia mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak dan mendorong solusi dua negara sesuai prinsip keadilan.

Kedua, sorotan terhadap tantangan perekonomian global yang menuntut respons lebih adil dari PBB, IMF, dan Bank Dunia. Indonesia menunjukkan kapasitasnya sebagai motor solidaritas negara-negara Selatan memperjuangkan kemandirian ekonomi.

Ketiga, penekanan terhadap peningkatan kapasitas nasional, termasuk di bidang pertahanan, teknologi, dan diplomasi ekonomi. Langkah tersebut memperluas pengaruh Indonesia sekaligus menegaskan posisi strategisnya sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang.

Menteri Luar Negeri Sugiono menambahkan, tema Sidang Umum kali itu, ‘Better Together, Eight Years and More for Peace, Development and Human Rights’, memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperbarui semangat multilateralisme.

Sugiono menekankan, kehadiran Presiden pada forum tertinggi PBB merupakan bukti konsistensi Indonesia mendorong tata kelola dunia yang adil, sekaligus menunjukkan kesungguhan Indonesia mempertahankan prinsip bebas aktif yang selama ini sebagai pijakan kebijakan luar negeri.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, pidato Presiden pada urutan ketiga dalam Debat Umum menandai momentum penting. Bagi Teddy, forum tersebut menjadi kesempatan untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South, sekaligus ruang menggerakkan reformasi tata kelola dunia.

Indonesia sebagai suara moral yang menjembatani kepentingan negara maju dengan negara berkembang. Dengan begitu, diplomasi Indonesia memperoleh pijakan yang semakin kokoh di tingkat internasional.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, memandang kehadiran Prabowo di PBB sebagai kelanjutan tradisi diplomasi keluarga. Dino menyinggung kiprah Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo, yang pada 1948–1949 memimpin delegasi Indonesia di forum PBB.

Saat itu, Sumitro mengirim memorandum penting ke Menteri Luar Negeri AS Robert A. Lovett yang kemudian dimuat di The New York Times, mengecam agresi Belanda sebagai ancaman terhadap ketertiban dunia.

Langkah diplomasi tersebut berhasil menggalang solidaritas Asia dan membuka jalan menuju pengakuan kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar. Bagi Dino, kiprah Prabowo di forum global mengulang jejak sejarah tersebut sekaligus membawa angin segar dalam memperkuat semangat multilateralisme dunia yang tengah menghadapi tantangan.

Kehadiran Presiden di Forum PBB memperluas cakrawala kerja sama Indonesia di berbagai forum internasional. Dalam KTT BRICS, Prabowo telah melontarkan gagasan South-South Economic Compact yang mendorong kolaborasi ekonomi antarnegara Selatan.

Pada Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg, ia menekankan kerja sama strategis di tengah ketegangan geopolitik. Pertemuan bilateral dengan pemimpin dunia, termasuk Emir Qatar, memperlihatkan konsistensi Indonesia memperjuangkan perdamaian serta stabilitas global. Semua kiprah tersebut berakar pada semangat membangun tatanan internasional adil dan setara.

Konteks kehadiran Prabowo di PBB tidak dapat dilepaskan dari peran Indonesia sebagai bagian penting dari Global South. Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sekaligus demokrasi terbesar ketiga, Indonesia memiliki legitimasi untuk berbicara mewakili aspirasi negara-negara berkembang.

Kehadiran langsung Presiden di forum tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan pernyataan tegas bahwa Indonesia berdiri di garis depan perjuangan global demi keadilan dan kemandirian.

Kiprah Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB meneguhkan identitas Indonesia sebagai pemimpin Global South. Melalui pidato, pertemuan bilateral, serta inisiatif strategis di forum multilateral, Indonesia menunjukkan bahwa politik luar negeri bebas aktif tidak hanya relevan, tetapi juga adaptif terhadap tantangan zaman.

Dengan posisi yang semakin diperhitungkan, Indonesia berada pada jalur tepat untuk terus memainkan peran sebagai jembatan antara kepentingan dunia maju dan aspirasi negara berkembang.

Pada akhirnya, diplomasi yang ditunjukkan Presiden Prabowo mencerminkan kesinambungan sejarah perjuangan Indonesia di forum internasional. Dari langkah Prof. Sumitro di akhir dekade 1940-an hingga pidato Prabowo di Sidang Umum ke-80, Indonesia terus menegaskan komitmennya terhadap multilateralisme, perdamaian, dan keadilan global.

Kiprah tersebut bukan hanya membanggakan bagi rakyat Indonesia, tetapi juga memberikan inspirasi bagi negara-negara Selatan bahwa kepemimpinan yang konsisten dapat mengubah arah tata kelola dunia menuju masa depan yang lebih inklusif. (*)

)* Penulis merupakan pengamat hubungan internasional

Oleh: Maria Nurwanto

Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berlangsung di Bangka Belitung telah selesai dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September 2025. Proses demokrasi tersebut menjadi momentum yang penting untuk menegaskan kembali adanya kedewasaan politik di tengah masyarakat.

Suara rakyat yang terekam melalui kotak suara harus dihormati, apa pun hasil akhirnya. Menerima keputusan pemilu secara lapang dada menjadi penanda bahwa demokrasi di Bangka Belitung tumbuh semakin matang.

Rekapitulasi suara di sejumlah wilayah telah dilakukan. Di Kabupaten Bangka, pasangan Ferry Insani-Syahbudin ditetapkan memperoleh suara terbanyak berdasarkan rapat pleno KPU pada awal September.

Sementara di Kota Pangkalpinang, hasil hitung cepat menempatkan pasangan Saparuddin-Dessy Ayu Trisna sebagai unggulan. Walaupun penetapan resmi KPU masih menunggu, arah dukungan masyarakat sudah terlihat jelas.

Namun, beberapa pasangan calon di Bangka tetap menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perbedaan sikap tersebut wajar, sebab mekanisme hukum memang disediakan untuk menyalurkan ketidakpuasan.

Ketua Bawaslu Bangka, Fega Erora, menegaskan bahwa lembaganya sudah menerima sejumlah laporan dugaan pelanggaran, mulai dari pemalsuan dokumen pencalonan hingga keabsahan ijazah salah satu kandidat.

Menurut Fega, Bawaslu telah memproses laporan tersebut sesuai prosedur dan menghadiri sidang di MK untuk memberikan keterangan. Ia menekankan bahwa semua pihak harus menunggu keputusan hukum sebelum penetapan akhir bupati dan wakil bupati terpilih dilakukan KPU. Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya bersabar dan menghargai jalannya proses hukum, alih-alih memperkeruh suasana dengan asumsi yang belum tentu benar.

Senada dengan itu, Ketua KPU Bangka Belitung, Husin, menekankan bahwa lembaganya tetap berpegang pada mekanisme yang berlaku. KPU telah menjalankan sidang di MK dan menjelaskan seluruh tahapan yang ditempuh.

Ia menambahkan bahwa pleno penetapan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih terpaksa ditunda hingga sengketa selesai. Ferry Insani-Syahbudin memang memperoleh suara terbanyak, namun legitimasi penuh baru akan diperoleh setelah putusan MK keluar. Penjelasan Husin mempertegas bahwa proses demokrasi tidak hanya berhenti di pemungutan suara, melainkan mencakup keseluruhan mekanisme penyelesaian sengketa.

Di sisi lain, cendekiawan Muslim Indonesia Prof M Quraish Shihab mengingatkan masyarakat untuk menerima hasil pemilu dengan jiwa besar, apa pun hasilnya. Menurutnya, hasil pemilu merupakan cerminan kondisi masyarakat itu sendiri.

Jika masyarakat menilai hasilnya baik, maka itulah refleksi dari kebaikan bersama. Jika dianggap kurang memuaskan, hal itu tetap mencerminkan wajah masyarakat yang harus diterima dengan lapang dada.

Ia menegaskan bahwa menjaga persatuan dan kebersamaan jauh lebih penting daripada memperuncing perbedaan politik. Pandangannya menekankan bahwa demokrasi tidak semata soal menang atau kalah, tetapi juga tentang memelihara persaudaraan dan keutuhan sosial.

Prof Quraish juga mengutip ajaran Al-Qur’an yang menegaskan bahwa kekuasaan sepenuhnya milik Tuhan. Kekuasaan dapat diberikan kepada siapa pun yang dikehendaki, sekaligus dapat dicabut kapan saja.

Karena itu, menerima hasil pemilu bukan berarti berhenti memperjuangkan kebaikan, melainkan tetap berusaha memperbaiki keadaan dengan cara yang benar. Keyakinan tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan proses damai dan sah, bukan konflik atau kekerasan.

Masyarakat Bangka Belitung perlu menempatkan hasil PSU sebagai tonggak baru rekonsiliasi politik. Menghargai suara rakyat akan menguatkan legitimasi pemimpin terpilih, sekaligus menutup celah polarisasi sosial.

Jika perbedaan politik terus dipelihara, daerah hanya akan dirugikan karena energi masyarakat habis untuk konflik, bukan pembangunan. Legitimasi yang kuat akan membuat pemimpin lebih percaya diri menjalankan program, sedangkan oposisi dapat tetap berperan sebagai pengawas yang konstruktif.

Menghormati mekanisme hukum juga penting. Jalur sengketa di MK adalah ruang sah untuk menguji kebenaran proses pemilu. Jika putusan MK telah keluar, semua pihak wajib menghormatinya. Tindakan di luar koridor hukum hanya akan melemahkan demokrasi dan merusak stabilitas daerah.

Sikap legawa dari calon yang kalah pun menjadi kunci. Kekalahan bukan akhir dari pengabdian, sebab ruang untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah selalu terbuka. Justru sikap dewasa dari kandidat yang tidak terpilih akan menjadi teladan positif bagi para pendukungnya. Sementara itu, calon yang menang harus rendah hati, tidak bersikap jumawa, dan segera bekerja untuk seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok yang memilihnya.

Masyarakat luas pun memiliki tanggung jawab besar. Menghormati hasil pemilu berarti menjaga kerukunan dan menolak provokasi yang bisa menimbulkan konflik horizontal. Media dan tokoh publik juga harus ikut serta meredam ketegangan dengan menyampaikan narasi persatuan, bukan memperuncing perbedaan. Dengan cara itu, hasil PSU tidak lagi menjadi sumber pertikaian, tetapi momentum kebersamaan untuk membangun Bangka Belitung.

PSU Babel telah menyedot energi besar, mulai dari anggaran hingga perhatian publik. Wajar jika masyarakat berharap proses segera tuntas agar roda pembangunan kembali berjalan normal.

Oleh karena itu, saat yang tepat untuk mengakhiri perdebatan sudah tiba. Menghargai suara rakyat, menerima hasil resmi, dan menjaga persatuan adalah langkah terbaik bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung. Demokrasi tidak hanya tentang siapa yang terpilih, tetapi juga tentang seberapa besar masyarakat sanggup menjaga persaudaraan setelah kontestasi berakhir. (*)

*Pengamat Politik Daerah

Sorong – Program pembangunan nasional, termasuk Makanan Bergizi Gratis (MBG), mendapat sambutan positif dari masyarakat adat di Papua Barat Daya. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kegiatan bersama yang berlangsung di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan.

Di Kabupaten Sorong, Badan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Suku Tehit (Binasket) menegaskan komitmen penuh untuk mendukung seluruh program pemerintah sekaligus menjaga stabilitas keamanan wilayah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara yang berlangsung di Aimas Hotel.

Kepala Suku Binasket Kabupaten Sorong, Moses Kaliele, menekankan pentingnya peran masyarakat adat dalam mendukung pembangunan dan menjaga ketertiban.

“Kehadiran bapak, ibu, serta saudara-saudari sekalian menunjukkan kepedulian dan semangat kita bersama untuk kemajuan wilayah tercinta,” ujarnya.

Moses mengajak seluruh anggota Suku Tehit agar bersatu dan aktif berkontribusi demi masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, di Kabupaten Sorong Selatan, masyarakat adat Imekko menyatakan dukungan penuh terhadap Program Strategis Nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan ini diungkapkan dalam kegiatan sosialisasi program pemerintah yang digelar Pemda Sorong Selatan bersama Ikatan Keluarga Besar Imekko.

Acara yang dihadiri Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.AP, diisi dengan pembukaan, sosialisasi, diskusi, hingga pernyataan sikap bersama. Seluruh masyarakat adat Imekko menyatakan siap mendukung pelaksanaan MBG maupun program nasional lainnya.

Menurut Wabup Yohan Bodory, kegiatan sosialisasi tersebut menjadi wadah penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam menyukseskan pembangunan. Ia menegaskan, salah satu poin penting adalah komitmen masyarakat untuk mendukung penuh program andalan pemerintah pusat, termasuk MBG, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat.

“Sosialisasi ini sangat penting untuk menyatukan persepsi dan komitmen, guna melancarkan program pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kami menyampaikan apresiasi karena warga Imekko begitu responsif untuk siap mendukung semua program pemerintah termasuk MBG dan program lainnya. Tentu kolaborasi dan komitmen ini menjadi bagian penting untuk kita sama-sama menata pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan ke depan,” ujar Wabup.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi bersama berbagai elemen masyarakat adat, sosial, maupun keagamaan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai tanpa dukungan langsung dari masyarakat.

“Prinsipnya kita terbuka untuk semua masukan, saran bahkan kritikan yang disampaikan oleh masyarakat, karena bagaimanapun masyarakat adalah tuan yang harus kita layani dengan baik,” pesannya.

Melalui momentum tersebut, pemerintah daerah di Papua menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan masyarakat adat dalam menjaga keamanan, memperkuat persatuan, dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pemerintah pusat terus menghadirkan program strategis yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat, salah satunya melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kedua program ini menjadi simbol komitmen negara untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, khususnya di Papua, dengan memberikan akses gizi dan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan ini datang dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat adat, pemerintah daerah, hingga organisasi lokal yang menaruh harapan besar pada keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

Di Kabupaten Sorong Selatan, masyarakat adat Imekko menyambut dengan penuh antusias kehadiran program MBG. Empat titik di wilayah ini dipilih sebagai lokasi pelaksanaan, yang ditujukan untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi seimbang agar tumbuh sehat, cerdas, dan tangguh. Langkah ini menjadi penting mengingat masih terdapat tantangan dalam pemenuhan gizi di beberapa daerah pedalaman Papua. Dengan adanya MBG, generasi penerus bangsa diharapkan mampu tumbuh lebih kuat dan siap menghadapi tantangan global.

Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori, menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Ia menyampaikan hal itu dalam pertemuan bersama warga di Kampung Sayolo, Distrik Teminabuan. Menurutnya, kehadiran MBG merupakan jawaban atas kebutuhan anak-anak Papua yang harus dijaga sejak dini agar kelak mampu menjadi generasi emas. Ia menekankan bahwa gizi yang baik akan membentuk fondasi kesehatan yang kokoh sekaligus meningkatkan kualitas kecerdasan anak-anak.

Selain MBG, pemerintah juga menghadirkan program Cek Kesehatan Gratis yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Layanan ini dirancang untuk membantu mendeteksi dini penyakit, memberikan penanganan tepat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat. Di wilayah dengan akses fasilitas kesehatan yang terbatas, kehadiran layanan ini menjadi solusi konkret untuk menekan angka penyakit yang bisa dicegah melalui pemeriksaan rutin.

Kabid Kesmas dan Kasie Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yuliana Wugaje, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menyukseskan program pemerintah. Ia mengajak khususnya para ibu hamil untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Menurutnya, seribu hari pertama kehidupan merupakan masa emas yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Dengan dukungan asupan gizi yang cukup, pendampingan kesehatan, serta pemeriksaan rutin, maka generasi Papua akan lahir lebih sehat, kuat, dan cerdas. Yuliana juga menegaskan bahwa MBG memiliki manfaat nyata dalam mencegah stunting, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menunjang perkembangan otak anak-anak di Papua.

Pernyataan dukungan juga datang dari organisasi masyarakat adat di Sorong. Kepala Suku Binasket Kabupaten Sorong, Moses Kaliele, menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan program MBG dan CKG bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh komponen masyarakat. Ia mendorong seluruh anggota Suku Tehit untuk bersatu, menjaga persatuan, dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan program tersebut. Moses juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban sebagai syarat utama terciptanya pembangunan berkelanjutan.

Dari perspektif sosial, dukungan yang diberikan masyarakat adat terhadap program pemerintah mencerminkan kesadaran kolektif bahwa pembangunan tidak bisa berjalan tanpa partisipasi bersama. Program MBG dan CKG menjadi pintu masuk untuk memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mempererat ikatan persaudaraan antarwarga. Dengan menjaga stabilitas keamanan, seluruh program pembangunan di Papua akan dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan.

Upaya pemerintah dalam menghadirkan program gizi dan kesehatan di Papua juga merupakan langkah strategis untuk menutup kesenjangan pembangunan antarwilayah. Selama ini, Papua sering dipandang menghadapi tantangan besar dalam aspek pelayanan publik, baik pendidikan maupun kesehatan. Kehadiran MBG dan CKG menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga serius dalam membangun manusia Papua yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045 yang menempatkan manusia sebagai aset paling berharga bangsa.

Dalam jangka panjang, keberhasilan MBG dan CKG di Papua akan memberikan dampak berlipat. Generasi muda yang sehat dan cerdas akan menjadi modal utama dalam membangun daerah, mengelola potensi alam, dan menjaga kearifan lokal. Masyarakat adat yang bersatu dalam mendukung kebijakan pemerintah akan semakin memperkuat pondasi sosial yang kokoh. Keamanan dan ketertiban yang terjaga akan membuka ruang bagi masuknya investasi serta mempercepat roda pembangunan di Papua Barat Daya.

Dukungan masyarakat adat Imekko dan Suku Tehit di Sorong Selatan memperlihatkan bahwa program pemerintah pusat mendapat penerimaan positif di tingkat akar rumput. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi adat, dan masyarakat luas menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Semangat gotong royong yang terus dijaga akan menjadi modal berharga untuk mewujudkan Papua yang aman, sehat, dan sejahtera.

Program MBG dan CKG bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Kehadiran program ini menegaskan bahwa seluruh anak bangsa, termasuk di Papua, berhak atas gizi yang layak dan layanan kesehatan yang memadai. Dengan dukungan penuh dari masyarakat adat serta komitmen pemerintah yang konsisten, Papua memiliki kesempatan besar untuk melahirkan generasi unggul yang akan membawa daerah ini menuju masa depan yang lebih cerah.
)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua