Penulis: admin bandungpedia

JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dalam RAPBN 2026, dialokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan anggaran tersebut mencakup dukungan dari sisi produksi, konsumsi, hingga distribusi pangan.

“Tadi Presiden mendesak pentingnya ketersediaan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, anggaran 2026 diarahkan untuk mendukung petani, nelayan, dan seluruh rantai pasok pangan nasional,” ujarnya.

Dari total anggaran itu, Rp114,1 triliun diarahkan untuk memperkuat produksi. Pemerintah menyalurkan dukungan melalui penyediaan alat mesin pertanian (alsintan), subsidi pupuk, pembangunan bendungan, jaringan irigasi, cetak sawah baru, bantuan benih unggul, serta pengembangan kawasan strategis pertanian.

“Dukungan ini juga masuk melalui Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa Ketahanan Pangan. Harapannya, produktivitas dan kesejahteraan petani serta nelayan semakin meningkat,” jelas Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah menyiapkan Rp6,4 triliun untuk menjaga konsumsi masyarakat dengan harga pangan yang terjangkau. Anggaran ini digunakan untuk program bantuan kerawanan pangan, Gerakan Pangan Murah, serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Kebijakan ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat agar tetap bisa mengakses pangan bergizi dengan harga terjangkau,” tambahnya.

Untuk memperkuat distribusi, pemerintah mengalokasikan Rp29,9 triliun.

Anggaran ini mencakup pembangunan jalan usaha tani, perbaikan infrastruktur distribusi di pelabuhan perikanan, serta cadangan pangan oleh Bulog.

“Bulog ditugaskan menjaga stok beras dan gabah hingga 3 juta ton, dengan anggaran Rp22,7 triliun. Ini langkah penting agar kita siap menghadapi gejolak harga dan pasokan,” tegas Sri Mulyani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Kementan akan fokus mewujudkan swasembada pangan pada 2026.

“Dengan berbagai tantangan yang ada, target kita adalah mencukupi kebutuhan pangan bagi 284 juta penduduk Indonesia secara berkelanjutan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementan akan bekerja cepat untuk mencapai swasembada pangan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan percepatan pembangunan kawasan pangan, energi, dan air sesuai Inpres Nomor 14 Tahun 2025 serta Keppres Nomor 19 Tahun 2025.

“Inpres itu meminta kita mempercepat kedaulatan pangan, energi, dan air. Ini kedaulatan bangsa sebetulnya,” ujar Zulhas.

Ia menyebutkan beberapa kawasan prioritas sudah ditetapkan, di antaranya Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.

Oleh: Jovan Alfarizi )*

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menjadi ajang refleksi nasional. Namun, tahun ini muncul polemik yang memancing perhatian publik. Sejumlah pemuda mengibarkan bendera bajak laut dari serial animasi populer sebagai pengganti Merah Putih. Peristiwa tersebut menimbulkan kecaman karena dianggap melecehkan simbol negara. Tindakan itu juga membuka perdebatan lebih luas tentang bagaimana masyarakat memandang hiburan dan simbol kehormatan nasional.

Tokoh hukum dan aktivis antikorupsi nasional, Mohammad Trijanto, menilai tindakan mengganti bendera negara dengan simbol fiksi tidak bisa dianggap remeh. Ia memandang peristiwa ini bukan sekadar bentuk kreativitas, tetapi pelanggaran serius yang dapat dijerat hukum. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan jelas mengatur penghormatan terhadap bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Dalam aturan tersebut terdapat sanksi pidana hingga denda besar bagi siapapun yang melecehkan bendera negara. Trijanto menekankan bahwa ketentuan itu dibuat untuk menjaga kehormatan bangsa.

Menurut Trijanto, Merah Putih bukan sekadar kain berwarna, tetapi lambang yang menyimpan nilai historis dan identitas bangsa. Karena itu, memperlakukannya secara sembarangan sama saja dengan menodai martabat nasional. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap lunak terhadap tindakan yang melecehkan simbol negara. Baginya, sikap tegas adalah bentuk penghormatan terhadap pengorbanan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan.

Ketua Gerakan Pembaharuan Indonesia, Jaka Prasetya, juga menyoroti insiden ini dengan nada keras. Ia menilai bahwa mengganti Merah Putih dengan bendera bajak laut adalah penghinaan terhadap perjuangan bangsa. Menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar masalah hiburan, melainkan serangan terhadap nilai kebangsaan. Jaka menilai ada gejala berbahaya ketika generasi muda lebih mengagungkan budaya pop asing ketimbang simbol nasional.

Sebagai putra seorang prajurit, Jaka merasa luka pribadi ketika melihat Merah Putih digantikan oleh simbol hiburan. Ia menegaskan bahwa nasionalisme tidak boleh luntur hanya karena euforia budaya luar. Baginya, hari kemerdekaan adalah ruang untuk mengenang perjuangan, bukan panggung untuk karakter fiksi. Karena itu, GPI berkomitmen membentuk tim pemantau simbol negara di berbagai wilayah. Langkah ini bertujuan memastikan perayaan kemerdekaan tetap berjalan sesuai nilai nasionalisme.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan pandangan yang menekankan keseimbangan. Ia memandang bahwa penggunaan simbol hiburan sebagai bagian dari kreativitas sebenarnya tidak menjadi masalah selama ditempatkan pada ruang yang tepat. Namun, persoalan muncul ketika simbol itu didorong untuk menandingi posisi Merah Putih. Menurutnya, di situlah letak pergeseran makna yang berbahaya. Bendera negara memiliki sifat sakral, sehingga tidak bisa dipertukarkan dengan simbol apapun.

Prasetyo menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus menunjukkan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong dalam peringatan hari kemerdekaan. Ia juga mengingatkan bahwa Merah Putih adalah identitas bersama yang harus dikibarkan di seluruh pelosok negeri. Pemerintah, kata dia, membuka ruang dialog agar setiap persoalan bangsa bisa diselesaikan secara kolektif. Namun dalam hal simbol negara, sikap tegas diperlukan agar martabat bangsa tetap terjaga.

Fenomena pengibaran bendera bajak laut juga mencerminkan derasnya arus budaya global yang sering hadir tanpa penyaringan. Budaya populer seperti anime dan cosplay memang bisa dinikmati, tetapi tidak boleh mencampuri ruang sakral kenegaraan. Trijanto menilai, membawa bendera bajak laut dalam upacara kemerdekaan adalah bentuk degradasi nilai yang menyesatkan generasi muda. Budaya pop memang sarat hiburan, tetapi tetap membawa narasi pemberontakan dan antiotoritas.

Dalam kajian simbolik, gambar atau lambang bukan elemen pasif. Pandangan Susan Sontag tentang simbol sebagai pembawa narasi ideologis memperlihatkan bahwa pengibaran bendera bajak laut memiliki makna tersembunyi. Ketika ditempatkan menggantikan Merah Putih, pesan yang tersampaikan justru perlawanan terhadap identitas nasional. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu berhati-hati dalam menempatkan simbol-simbol budaya pop di ruang publik.

GPI bersama elemen masyarakat berencana melibatkan tokoh agama, akademisi, dan pemuda dalam pemantauan simbol negara. Langkah ini menunjukkan bahwa partisipasi sipil penting untuk menjaga kehormatan Merah Putih. Aparat penegak hukum memang memiliki kewajiban menindak pelanggaran, tetapi kesadaran masyarakat adalah kunci agar penghormatan terhadap bendera semakin kuat.

Pemerintah menegaskan bahwa hiburan tidak pernah dilarang. Anak muda boleh menikmati budaya pop asing, tetapi harus mampu membedakan antara ruang hiburan dan ruang kenegaraan. Hari kemerdekaan bukanlah arena festival budaya fiksi, melainkan peringatan sakral atas perjuangan bangsa. Dengan demikian, sikap tegas pemerintah justru merupakan upaya mendidik generasi muda agar tidak salah menempatkan identitas bangsa.

Momentum HUT ke-80 RI harus dipahami sebagai pengingat. Merah Putih adalah simbol yang memuat sejarah, darah, dan pengorbanan. Menempatkannya sejajar dengan bendera fiksi sama saja dengan mengaburkan nilai perjuangan. Bajak laut hanyalah hiburan, tidak pernah pantas menggantikan lambang negara. Memisahkan hiburan dari kehormatan nasional adalah cara terbaik menjaga jati diri bangsa.

Indonesia adalah negara besar yang dihormati karena identitasnya yang kokoh. Selama masyarakat mampu menjaga batas antara hiburan dan simbol kehormatan, kedaulatan bangsa akan tetap terpelihara. Polemik bendera bajak laut seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa nasionalisme harus dipelihara dengan kesadaran. Merah Putih akan selalu berdiri tegak sebagai lambang yang tak tergantikan oleh apapun.

)* Pemerhati sosial kemasyarakatan

Oleh : Aksara Dwi Wijayanto )*

Momentum bulan kemerdekaan selalu menjadi waktu yang istimewa bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali semangat nasionalisme. Namun tahun ini, di tengah semarak perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, muncul fenomena yang cukup menyita perhatian publik, yakni pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece. Fenomena ini tidak sekadar menyinggung soal budaya populer, melainkan juga tentang bagaimana masyarakat memaknai simbol kebangsaan di era keterbukaan informasi. Di tengah perdebatan publik, para pejabat negara memberikan pandangan yang menegaskan pentingnya menjaga marwah Merah Putih sebagai identitas bangsa.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu terlalu gusar menghadapi fenomena tersebut. Menurutnya, bendera bajak laut dari One Piece hanyalah simbol ekspresi yang muncul dalam dinamika masyarakat modern. Pihaknya meyakini bahwa hati rakyat Indonesia tetap Merah Putih, sehingga kecintaan terhadap bangsa dan negara tidak akan tergoyahkan hanya karena pengaruh budaya pop.

Pernyataan ini sejalan dengan realitas di lapangan, di mana masyarakat tetap berbondong-bondong mengibarkan Merah Putih di depan rumah, sekolah, kantor, maupun ruang publik lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh budaya pop memang bisa masuk, tetapi tidak akan mengalahkan simbol nasional yang telah berakar kuat dalam sejarah bangsa. Kehadiran Merah Putih yang mendominasi ruang publik setiap Bulan Kemerdekaan adalah bukti nyata bahwa rasa nasionalisme masih menjadi arus utama dalam kehidupan berbangsa.

Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi simbol-simbol kebangsaan. Ia menilai, pengibaran bendera selain Merah Putih dalam peringatan kemerdekaan dapat menimbulkan salah tafsir dan mengaburkan identitas nasional. Oleh karena itu, pemerintah berhak mengingatkan masyarakat agar tidak menyamakan ikon budaya pop dengan simbol negara, apalagi di momen penting seperti Bulan Kemerdekaan.

Hal ini mencerminkan ketegasan negara dalam menjaga wibawa simbol kenegaraan. Di era keterbukaan informasi, batas antara ekspresi budaya dan penghormatan terhadap simbol negara memang menjadi semakin tipis. Namun, sikap tegas pemerintah diperlukan agar tidak terjadi pelemahan makna nasionalisme di tengah masyarakat. Penegasan bahwa hanya Merah Putih yang sah sebagai bendera negara adalah pengingat sekaligus edukasi, bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh mengaburkan makna perjuangan dan identitas bangsa yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.

Di sisi lain, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengimbau masyarakat untuk lebih bijaksana dalam mengekspresikan diri di tengah perayaan kemerdekaan. Ia mengingatkan agar perayaan Bulan Kemerdekaan tetap difokuskan pada pengibaran Merah Putih dan kegiatan yang memperkokoh semangat kebangsaan. Menurutnya, menonjolkan simbol budaya populer justru dapat menimbulkan kegaduhan dan mengaburkan makna peringatan hari bersejarah bangsa.

Ajakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menolak kreativitas masyarakat, tetapi mengarahkan agar kreativitas itu tetap berpijak pada penghormatan terhadap simbol nasional. Budaya populer memang tidak bisa dihindari di era globalisasi, namun dengan arahan yang tepat, ekspresi itu bisa dikolaborasikan dengan semangat kebangsaan. Misalnya, dengan menggelar lomba seni, kreasi digital, atau parade budaya yang mengedepankan Merah Putih, masyarakat dapat menyalurkan daya cipta tanpa harus mengorbankan identitas nasional.

Terlihat jelas bahwa ada garis merah yang sama dari pernyataan-pernyataan diatas, Merah Putih adalah simbol persatuan yang tidak tergantikan. Fenomena bendera bajak laut dari One Piece seharusnya menjadi cermin bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan ruang ekspresi yang sehat, tetapi juga tetap memerlukan arahan agar tidak melupakan akar sejarah. Momentum Bulan Kemerdekaan harus dijadikan ruang bersama untuk menyatukan kreativitas modern dengan nilai kebangsaan, sehingga keduanya saling menguatkan, bukan melemahkan. Dengan begitu, perayaan kemerdekaan tidak hanya bernuansa seremonial, tetapi juga menjadi momentum pendidikan karakter dan penguatan identitas bangsa.

Di tengah dinamika zaman, tantangan nasionalisme bukan hanya datang dari ancaman luar, tetapi juga dari dalam negeri berupa lunturnya rasa memiliki akibat arus budaya global yang serba cepat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap simbol negara. Dengan sinergi itu, nasionalisme tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai energi kolektif yang memperkuat Indonesia di tengah persaingan global.

Oleh karena itu, mari kita jadikan bulan kemerdekaan tahun ini sebagai momen memperkuat rasa cinta tanah air. Mengibarkan Merah Putih dengan bangga, terlibat dalam kegiatan positif seperti bakti sosial, gotong royong, atau lomba khas kemerdekaan, adalah cara sederhana namun bermakna untuk menjaga persatuan. Semangat nasionalisme bukan hanya milik masa lalu, melainkan juga energi masa kini dan masa depan. Dengan kebersamaan, kreativitas, dan rasa hormat terhadap simbol bangsa, kita dapat memastikan bahwa Indonesia tetap kokoh berdiri sebagai rumah besar bagi semua anak bangsa.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Kasubdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Agung Prakoso mengatakan penangkapan tiga tersangka judi daring internasional menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan siber, khususnya judi daring yang telah meresahkan masyarakat.

“Penangkapan ini adalah bagian dari komitmen Polri dalam memberantas kejahatan siber, khususnya judi daring yang saat ini telah menjadi ancaman nyata di tengah masyarakat,” kata Rizki di Jakarta.

Tiga tersangka yang ditangkap berinisial AF, BI, dan MR. Mereka diketahui berperan sebagai admin customer service (CS) serta leader operator/marketing dari sejumlah situs judi daring internasional yang melayani pemain dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dari hasil penyelidikan, situs yang mereka kelola antara lain Slotbola88, Inibet77, dan Rajaspin, yang selama ini dikenal aktif beroperasi dengan ribuan pengguna daring setiap harinya.

Menurut Rizki, pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari penangkapan lima pemain judi daring yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda DIY pada 10 Juli 2025 lalu. Dari situ, penyidik melakukan penelusuran digital mendalam dan menemukan adanya keterkaitan langsung dengan jaringan operator yang dikendalikan oleh AF, BI, dan MR.

“Pengungkapan kasus ini merupakan pengembangan dari penangkapan lima pemain judi daring oleh Ditreskrimsus Polda DIY pada 10 Juli 2025. Dari penelusuran digital, penyidik menemukan keterkaitan antara para pemain dan jaringan operator yang dikendalikan AF, BI, dan MR,” jelasnya.

Ketiga tersangka diamankan oleh penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri di kawasan Jakarta Utara. Setelah menjalani pemeriksaan awal, mereka langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

“Penangkapan ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas kejahatan siber, khususnya judi daring yang menjadi ancaman nyata bagi masyarakat,” tegas Rizki.

Dalam kasus ini, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Mereka dikenai Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (2) UU ITE, Pasal 82 dan 85 UU Transfer Dana, Pasal 303 KUHP tentang Perjudian, serta Pasal 3, 4, dan 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ancaman hukuman yang menanti mereka bisa mencapai 20 tahun penjara.

Pengungkapan jaringan judi daring internasional ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menindak praktik perjudian digital yang kerap merugikan masyarakat. Judi daring tidak hanya menggerus ekonomi keluarga, tetapi juga membuka peluang tindak pidana lain seperti penipuan dan pencucian uang lintas negara.

[w.R]

Oleh : Erika Puspitorini )*

Rencana aksi unjuk rasa yang digelar pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR dan Istana Negara menjadi sorotan serius berbagai kalangan. Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut akan hadir untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Situasi tersebut jelas sangat berpotensi untuk menciptakan adanya dinamika yang tidak kondusif apabila masyarakat mudah terprovokasi isu-isu liar yang kerap kali disebarkan oleh pihak tertentu yang sama sekali tidak bertanggungjawab dan dengan sengaja menciotakan orkestrasi menjelang aksi.

Dalam konteks itu, seluruh elemen bangsa perlu terus bersatu dalam menolak keras adanya penyebaran provokasi yang jelas akan sangat mengancam bagi keberlangsungan harmoni dan stabilitas nasional, sembari membangun lingkungan yang damai demi kepentingan bersama.

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa parlemen terbuka untuk menerima aspirasi secara resmi. Ia menegaskan, perwakilan demonstran dapat masuk ke kompleks DPR dan menyampaikan keluhan mereka melalui jalur yang sah.

Kehadiran Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di DPR dirancang untuk menampung keberatan publik secara terbuka dan konstitusional. Mekanisme tersebut memungkinkan setiap suara didengar tanpa harus menimbulkan kegaduhan di jalanan. Puan juga menekankan, DPR siap berdiskusi bukan hanya terkait tuntutan buruh, tetapi juga mengenai persoalan lain yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Keterbukaan lembaga legislatif melalui BAM menunjukkan bahwa aspirasi tidak pernah ditutup. Dengan memanfaatkan forum resmi itu, perjuangan masyarakat dapat tercatat secara sah dan menghasilkan dampak nyata dalam proses pengambilan keputusan.

Jalur dialog tersebut jauh lebih efektif dibanding aksi yang berpotensi berujung kericuhan. Menyalurkan aspirasi secara elegan di ruang konstitusi justru memperkuat posisi publik sebagai mitra penting dalam demokrasi.

Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro menekankan urgensi menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, suasana harmonis hanya dapat tercipta apabila masyarakat tidak saling memprovokasi atau menyudutkan lembaga negara.

Ia menegaskan pentingnya mendukung penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Aksi yang dipenuhi narasi provokatif hanya akan mencederai iklim kondusif dan membuka ruang bagi pihak-pihak berkepentingan yang ingin mengganggu persatuan bangsa.

Dede juga mengingatkan bahwa masyarakat seharusnya tidak memberikan ruang bagi narasi yang menyerang institusi secara tendensius. Dalam pandangannya, saat ini menjadi momentum tepat untuk menunjukkan kedewasaan dalam bernegara dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan.

Provokasi yang diarahkan untuk menciptakan perpecahan justru melemahkan kekuatan nasional. Dengan memilih sikap rasional, masyarakat dapat menghindarkan diri dari jebakan isu-isu yang sengaja diproduksi untuk menimbulkan kegaduhan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bagian wajar dari dinamika demokrasi. Namun ia menegaskan, kritik yang membangun lebih diutamakan dibanding gerakan yang memicu instabilitas.

Menurutnya, pemerintah telah bekerja keras dalam merespons berbagai tuntutan publik, dan komunikasi yang sehat antara rakyat dan pemerintah menjadi kunci dalam menyelesaikan perbedaan pandangan. Dengan ruang demokrasi yang terbuka, semestinya masyarakat menyalurkan kritik secara konstruktif, bukan dengan cara-cara yang berisiko menimbulkan konflik horizontal.

Cucun menambahkan bahwa demokrasi yang sehat seharusnya menjadi ajang untuk mengedepankan dialog dan menemukan solusi. Tanggung jawab menjaga harmoni dan stabilitas bukan hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga masyarakat yang ikut berperan dalam memastikan kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi ancaman bagi ketertiban umum. Dengan sikap dewasa dalam berpolitik, perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui mekanisme konstitusional tanpa harus mencederai kedamaian sosial.

Pesan dari ketiga tokoh tersebut memperlihatkan benang merah yang sama: aspirasi harus disampaikan melalui jalur konstitusi, sementara provokasi harus ditolak. Masyarakat perlu menyadari bahwa stabilitas dan perdamaian adalah modal utama dalam pembangunan. Demonstrasi yang ricuh tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri.

Pengalaman masa lalu membuktikan bahwa aksi yang terprovokasi sering berakhir dengan kerugian besar. Kericuhan bukan hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga mengganggu perekonomian rakyat kecil. Situasi semacam itu seharusnya tidak terulang. Oleh sebab itu, menolak ajakan provokatif dan memilih jalur dialog menjadi pilihan yang lebih bijak.

Bangsa ini membutuhkan kontribusi semua pihak untuk menjaga ketertiban. Menolak provokasi bukan berarti membungkam suara, melainkan cara untuk memastikan aspirasi tersampaikan dengan cara yang lebih produktif. Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh dalam suasana damai, di mana kritik disampaikan dengan cara bermartabat dan solusi dibangun dengan sikap saling menghormati.

Menjelang aksi 28 Agustus, masyarakat harus berhati-hati terhadap isu liar yang beredar di lapangan maupun di media sosial. Tidak semua narasi yang tersebar mencerminkan fakta, banyak di antaranya sengaja dibuat untuk menimbulkan kebingungan. Bijak dalam memilah informasi menjadi langkah penting agar tidak ikut terseret dalam provokasi yang merugikan.

Lingkungan yang damai adalah hasil kerja bersama. Dengan menolak provokasi, memilih jalur dialog, dan mengutamakan kepentingan bangsa, stabilitas dapat terjaga. Momentum 28 Agustus sebaiknya dimanfaatkan untuk memperlihatkan kedewasaan berdemokrasi, bukan sebaliknya dijadikan ajang memperkeruh keadaan. Hanya dengan cara itu, masyarakat dapat memastikan bahwa aspirasi tersampaikan tanpa harus mengorbankan persatuan dan masa depan bangsa. (*)

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Jaka Prasetya )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan berbagai macam langkah yang nyata dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para buruh.

Agenda besar tersebut bukan sekadar janji politik, melainkan diwujudkan melalui kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan pekerja. Peningkatan upah, penghapusan sistem outsourcing, hingga jaminan sosial yang lebih merata menjadi bukti bahwa buruh berada di jantung perhatian negara.

Pada momentum peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin keadilan kerja. Lebih dari 200 ribu buruh hadir dalam acara itu, membawa semangat solidaritas.

Presiden menekankan bahwa seluruh warga berhak mendapatkan layanan kesehatan terbaik dan obat-obatan dengan harga terjangkau. Ia menyebut bahwa kekayaan bangsa harus digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Dalam menanggapi enam tuntutan utama serikat pekerja, Presiden langsung menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut. Tuntutan mengenai penghapusan outsourcing, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, revisi UU Ketenagakerjaan, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan Satgas PHK dijadikan fokus pembahasan pemerintah bersama kementerian terkait. Langkah ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam merespons kebutuhan nyata buruh.

Presiden juga mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Lembaga itu akan diisi para tokoh serikat buruh dari berbagai daerah yang bertugas memberi masukan langsung kepada Presiden.

Dengan mekanisme tersebut, aspirasi pekerja dapat ditransformasikan menjadi kebijakan yang lebih berpihak. Selain itu, Satgas PHK segera dibentuk untuk memastikan pekerja tidak mudah menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Presiden bahkan menegaskan pentingnya perlindungan buruh di sektor kelautan, perikanan, hingga pekerja rumah tangga.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa arah kebijakan tersebut adalah wujud kepedulian Presiden terhadap buruh. Ia menyebut penghapusan sistem outsourcing menjadi langkah fundamental untuk menghapus ketidakadilan yang dialami pekerja.

Selama ini, banyak pekerja berusia 40 hingga 50 tahun yang tetap berstatus tenaga alih daya tanpa jenjang karier dan hanya digaji setara upah minimum provinsi. Bahkan seringkali kontrak tertulis tidak sesuai dengan kenyataan upah yang diterima. Kondisi itu menjadi perhatian serius pemerintah.

Menurut Yassierli, pemerintah berkomitmen menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Presiden telah memberikan arahan agar penghapusan outsourcing dilakukan secara realistis dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi.

Rencana tersebut akan disertai pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan harus berlandaskan konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, yang menegaskan hak atas pekerjaan dan perlakuan yang adil.

Di sisi lain, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyoroti tuntutan kenaikan upah hingga 10,5 persen pada 2026. Ia menilai langkah yang lebih mendesak adalah memperbaiki daya beli masyarakat.

Menurutnya, jika upah dinaikkan tanpa perhitungan, harga kebutuhan pokok justru bisa ikut melonjak, sehingga pekerja tetap terbebani. Ia menekankan bahwa upah minimum seharusnya tidak dipolitisasi karena masih ada instrumen lain, seperti upah bipartit yang dinegosiasikan antara pekerja dan pengusaha, serta struktur skala upah berbasis produktivitas.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kesejahteraan buruh tidak hanya bergantung pada nominal upah, melainkan juga pada daya beli yang stabil. Pemerintah menyadari hal tersebut sehingga program perlindungan sosial, subsidi, dan jaminan kesehatan terus diperluas. Dengan demikian, buruh tidak hanya mengandalkan kenaikan gaji, tetapi juga merasakan manfaat nyata dari kebijakan negara.

Menghadapi adanya berbagai macam upaya provokasi dan pecah belah dari oknum tertentu yang jelas tidak bertanggungjawab dan memiliki kepentingan tersendiri untuk mengorkestrasi adanya aksi demonstrasi, maka hendaknya segenap masyarakat Indonesia harus mampu untuk terus menilai segala sesuatu secara jauh lebih objektif.

Tentunya bukan tanpa alasan mengapa hal tersebut menjadi penting, pasalnya aksi demonstrasi sendiri bukanlah satu-satunya jalan untuk bisa memperjuangkan kepentingan dari para pekerja atau kaum buruh.

Alih-alih harus dengan aksi demonstrasi turun ke jalan yang jelas sangat berpotensi untuk mengganggu stabilitas dan kondusivitas nasional, hendaknya jika memang terjadi perbedaan pendapat, bisa diselesaikan dengan cara menjalin dialog secara dua arah untuk bisa saling memahami antar satu sama lain serta semakin meningkatkan kolaborasi, bukan justru dengan menciptakan kegaduhan dimana-mana.

Pemerintah telah menunjukkan komitmen konkret melalui kebijakan pro-buruh yang tengah dijalankan. Dialog dan kolaborasi antara buruh, pemerintah, dan pengusaha justru lebih efektif untuk mencapai solusi jangka panjang.

Keseriusan pemerintah tercermin dari strategi komprehensif yang menggabungkan peningkatan upah, penghapusan praktik ketidakadilan kerja, serta perluasan perlindungan sosial. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tidak hanya mendengar aspirasi buruh, tetapi juga menjadikannya prioritas pembangunan nasional.

Peningkatan upah dan perlindungan kerja bukan sekadar jargon, melainkan bukti nyata kesungguhan pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi buruh. Oleh karena itu, energi kolektif sebaiknya diarahkan untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut, bukan sekadar memenuhi jalanan dengan demonstrasi. Pada akhirnya, kesejahteraan buruh adalah fondasi kokoh bagi kemajuan bangsa, dan pemerintah telah membuka jalan agar cita-cita itu benar-benar terwujud. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

JAKARTA – Rencana aksi besar ribuan buruh pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR dan Istana Negara menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak karena jelas akan potensi untuk memunculkan kegaduhan dimana-mana.

Maka dari itu, demi terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk saling mengutamakan stabilitas nasional.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan demi mencapai hal tersebut, yakni dengan menghindari adanya demonstrasi yang jelas sangat berisiko untuk mengganggu ketertiban publik.

Menanggapi adanya demo 28 Agustus 2025, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa lembaganya siap mendengar aspirasi buruh secara resmi tanpa harus menempuh cara yang berpotensi memicu kericuhan.

“Teman-teman yang menyatakan aspirasi tersebut, Insyaallah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini (Gedung DPR),” kata Puan

Puan menjelaskan DPR memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) untuk menampung keluhan publik.

“Di sini ada Badan Aspirasi Masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga mendengar apa saja yang menjadi aspirasi dan kenapa hal itu terjadi,” jelasnya.

Ia menambahkan DPR juga siap membahas persoalan lain yang disampaikan masyarakat.

“Pertanyaan yang belum didengar secara terbuka, itu akan kita bahas bersama,” tambahnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan persatuan dan kerukunan merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera.

Ia mengingatkan seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi isu yang dapat memecah belah.

Menurut Presiden, hanya dengan kebersamaan, Indonesia mampu meraih kemajuan yang merata.

Ia juga menekankan bahwa tantangan bangsa ke depan menuntut solidaritas seluruh pihak, sehingga kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan warga menjadi kunci dalam menjaga ketenangan nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, selaku Juru Bicara Presiden RI, turut mengimbau agar masyarakat menahan diri dari aksi demonstrasi yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas demi kelancaran aktivitas ekonomi dan kehidupan publik.

Menurutnya, stabilitas daerah akan menjamin pembangunan nasional berjalan tanpa hambatan, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan, pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas nasional.

Menghindari aksi provokatif pada 28 Agustus menjadi langkah penting agar persatuan bangsa semakin kokoh dan kondusivitas tetap terjaga demi Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. (*)

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat berbagai macam kebijakan yang pro-buruh, hal tersebut sebagai bukti nyata komitmen dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa para pekerja sejatinya adalah tulang punggung ekonomi nasional, sehingga kesejahteraan mereka harus selalu menjadi prioritas utama.

Dalam peringatan Hari Buruh, Kamis (1/5/2025) lalu, Presiden Prabowo menyampaikan, ketika para buruh berpenghasilan rendah menjadi berpenghasilan cukup, maka daya beli masyarakat menjadi meningkat.

“Saya punya teori ekonomi sangat sederhana: jika orang berpenghasilan rendah mendapat penghasilan yang cukup, daya beli mereka akan meningkat,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp500 triliun untuk program perlindungan sosial, mulai dari perluasan BPJS Kesehatan gratis, pendidikan tanpa biaya bagi anak buruh, hingga subsidi listrik dan bantuan tunai langsung.

“Kami berjuang agar tidak ada rakyat yang menderita. Semua kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli dan martabat pekerja,” tegasnya.

Presiden juga menyoroti pentingnya pengakuan negara terhadap perjuangan buruh. Ia meminta serikat pekerja mengusulkan Marsinah sebagai calon pahlawan nasional.

“Mengapa belum ada pahlawan nasional dari kaum buruh? Saya minta serikat pekerja berembuk dan mengusulkan Marsinah jika sepakat,” ujarnya.

Tokoh buruh Said Iqbal menyambut baik langkah pemerintah tersebut. Ia menegaskan, akan terus ikut mengawal realisasi kebijakan pro buruh itu.

“Kami apresiasi langkah nyata ini, tapi akan terus mengawal realisasinya,” tegasnya.

Menurutnya, konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pro-buruh menjadi faktor penting untuk memastikan hasil yang benar-benar dirasakan pekerja.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan perlunya sinergi lintas sektor dalam memperluas cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), terutama bagi pekerja informal.

“Baru sekitar 11,99 persen pekerja informal yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, perlindungan sosial bukan beban, melainkan kebutuhan mendasar bagi setiap pekerja,” ujarnya saat Public Expose BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Ia menjelaskan pemerintah menargetkan cakupan Jamsostek hingga mencapai sebesar 99,5 persen pada 2045.

“Gotong royong adalah DNA bangsa kita. Dengan memperluas kemitraan, menghadirkan skema iuran fleksibel, serta memperkuat edukasi, kita bisa mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja Indonesia,” jelas Yassierli.

Dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah menegaskan tekadnya menghadirkan ekosistem kerja yang adil, manusiawi, dan menjamin masa depan pekerja sebagai bagian penting dari kemajuan bangsa. (*)

Jakarta – Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga kehormatan simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih, pasca perayaan Hari Kemerdekaan ke-80.

Penegasan ini muncul setelah viral fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial animasi Jepang One Piece yang ramai di media sosial selama momen kemerdekaan.

Sejumlah unggahan menunjukkan bendera bajak laut dipasang berdampingan bahkan lebih tinggi dari Merah Putih.

Pemerintah menilai tindakan ini keliru karena kebebasan berekspresi tidak boleh merendahkan simbol negara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tidak melarang masyarakat mengekspresikan diri melalui budaya populer.

Namun ia menegaskan agar hal itu tidak dilakukan dengan cara yang menandingi posisi Merah Putih.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda, untuk menghormati simbol-simbol negara. Kreativitas itu sah, tapi tidak boleh melewati batas etika kebangsaan. Bendera Merah Putih adalah simbol kedaulatan. Tidak boleh ada yang dipasang sejajar, apalagi lebih tinggi darinya,” ujar Prasetyo.

Prasetyo juga menyoroti aspek hukum.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur dengan jelas larangan penggunaan bendera non-negara yang berpotensi merusak makna perayaan kemerdekaan.

“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap budaya luar. Tapi kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah seharusnya simbol negara mendapat tempat yang utama dan dihormati oleh semua pihak,” tegasnya.

Sementara itu, Menko Polkam, Budi Gunawan, menilai pengibaran bendera bajak laut selama momen kemerdekaan bisa memicu provokasi.

“Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa,” ujarnya.

Budi memastikan pemerintah akan bertindak tegas jika ada pihak yang sengaja menyebarkan narasi merendahkan Merah Putih. Ia mengingatkan konsekuensi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga meminta masyarakat tidak membenturkan Merah Putih dengan bendera One Piece.

“Sejak awal saya sudah sampaikan tidak perlu dibenturkan. Ada upaya pecah belah, karena banyak generasi tua yang tidak tahu-menahu tentang One Piece,” katanya.

Dasco menegaskan, Merah Putih tetap menjadi satu-satunya bendera nasional yang dikibarkan pada momentum kemerdekaan.

“Hal ini sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan penuh semangat persatuan dan kebangsaan,” tegasnya. **

Jakarta – Pasca perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, muncul perhatian publik terkait fenomena penggunaan simbol fiksi dan non-nasional.

Pemerintah dan tokoh masyarakat menekankan bahwa Bendera Merah Putih tetap harus menjadi satu-satunya simbol negara yang dikibarkan selama maupun pasca momen kemerdekaan.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengajak masyarakat merayakan kemerdekaan dengan persatuan.

“Semangat kemerdekaan harus diwujudkan dalam bentuk persatuan. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan rasa syukur serta kibarkan Merah Putih sebagai tanda kebesaran bangsa. Polri juga berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan makna filosofis bendera Merah Putih.

“Merah Putih bukan sekadar warna, melainkan warisan penuh makna perjuangan, pengorbanan, serta harapan. Setiap kali bendera ini berkibar, kita diingatkan pada tekad persatuan yang diraih melalui harga mahal dari para pendiri bangsa,” katanya.

Kawendra menambahkan, tentang pentingnya pengibaran Merah Putih.

“Pengibaran Merah Putih tidak selalu lahir dari keadaan yang sempurna, tetapi dari rasa cinta yang membuat bangsa ini terus berupaya memperbaiki diri. Indonesia tidak dibangun oleh kebencian atau perpecahan, melainkan oleh tekad untuk bersatu di tengah keberagaman.” Terangnya

Senada, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyatakan pihak kepolisian menghargai kreativitas masyarakat, tetapi tetap mendorong pengibaran Merah Putih.

“Berkaitan dengan fenomena itu, kita lebih mengutamakan saat ini selama Hari Kemerdekaan RI ke-80, kita berfokus pada pengibaran bendera Merah Putih. Walaupun ada fenomena tersebut, kita menghargai kebebasan berekspresi dan kreativitas. Namun di bulan Agustus ini mari kita semarakkan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 ini dengan mengibarkan bendera Merah Putih kita di lingkungan publik maupun internal kita, itu saran kami,” ujarnya.

Artanto menambahkan, pihak kepolisian terus memantau perkembangan fenomena tersebut dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Kebebasan berekspresi dan kreativitas kita hargai, tapi tentu ada etika, budaya, dan sopan santun yang harus kita pahami bersama. Apalagi di bulan Agustus adalah bulan merayakan kemerdekaan, di mana kita harus menyemarakkan itu dengan mengibarkan Merah Putih,” pungkasnya. **