Pidato Kenegaraan Presiden: Tegas Lawan Serakahnomics

JAKARTA — Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto serius dalam agenda pemberantasan korupsi dan praktik ekonomi serakah atau serakahnomics. Menurutnya, pesan yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus 2025, adalah peringatan keras bagi siapa saja yang merugikan kepentingan rakyat.

“Presiden mengibaratkan negara seperti tubuh manusia. Kalau darahnya terus keluar, tubuh akan mati. Nah, yang mengeluarkan darah itu adalah para koruptor dan mereka yang menganut serakahnomik. Itulah yang dimaksud Presiden, bahwa tidak ada seorang pun yang boleh merasa kebal hukum,” kata Hariqo.

Ia menjelaskan, komitmen itu bukan sekadar retorika. Selama 10 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, puluhan kasus korupsi berhasil diusut, bahkan melibatkan figur-figur yang selama ini dianggap tak tersentuh.

“Kita bisa lihat, ada nama-nama besar yang sekarang diperiksa. Itu membuktikan Presiden tidak akan membela segelintir orang yang merugikan jutaan rakyat,” ujarnya.

Menurut Hariqo, langkah Presiden Prabowo juga konsisten dengan upaya membangun rasa keadilan. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah kenaikan gaji hakim hingga 280 persen. Harapannya, kesejahteraan hakim dapat memperkuat integritas lembaga peradilan dalam menegakkan hukum.

“Presiden sudah bersumpah membela kepentingan rakyat. Salah satunya dengan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Kenaikan gaji hakim adalah bagian dari ikhtiar memperkuat independensi lembaga peradilan, agar tidak mudah diintervensi,” jelas Hariqo.

Ia menambahkan, sejak era reformasi hingga kini, korupsi telah menggerogoti sendi-sendi pembangunan bangsa. Data menunjukkan lebih dari 1.800 kasus ditangani oleh KPK dalam 20 tahun terakhir, belum termasuk kasus di kepolisian dan kejaksaan.

“Akibat korupsi, perbaikan sekolah jadi tertunda, anak-anak kekurangan gizi, dan pelayanan publik terhambat. Itulah yang diperangi Presiden,” tegasnya.

Hariqo juga menyoroti pesan Presiden terkait efisiensi anggaran. Ia mengingatkan bahwa Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 menegaskan pentingnya efisiensi berkeadilan dalam perekonomian nasional.

“Presiden Prabowo tidak hanya bicara soal menutup kebocoran, tapi juga memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.

Lebih jauh, ia menilai pidato kenegaraan Presiden pada 15 Agustus 2025 akan tercatat sebagai momentum besar dalam sejarah Indonesia modern.

“Presiden menekankan bahwa bangsa ini harus berani keluar dari jebakan korupsi dan serakahnomik. Itu pesan yang kuat sekaligus kompas moral bagi seluruh pejabat dan pengusaha,” kata Hariqo.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, memuji pidato itu sebagai sebuah momentum penegasan arah bagi pembangunan nasional.

“Setelah 299 hari bekerja, beliau memaparkan program yang telah dijalankan dan rencana ke depan. Ini pencapaian yang signifikan,” ujarnya.

Ia menilai bahwa program makan bergizi gratis menjadi investasi jangka panjang pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Apresiasi juga datang dari Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin, yang menilai pidato itu mencerminkan visi pemimpin berkelas dunia.

Ia menekankan komitmen Presiden dalam memberantas tambang ilegal, bahkan jika melibatkan pejabat tinggi.

“Beliau konsisten memastikan sumber daya alam dikelola dengan baik dan bebas dari praktik menyimpang. Kami akan mengawasi agar komitmen ini berjalan sesuai aturan,” tegas Sultan.

Pemerintah Siap Atur VPN demi Sapu Bersih Judi Daring

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) tengah menyiapkan regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) serta teknologi pemblokiran yang lebih efektif untuk mengatasi praktik judi daring dan konten ilegal lainnya.

“Kami menargetkan dua output (keluaran), yaitu teknologi blokir yang efektif dan regulasi VPN,” kata Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam Syaiful Garyadi

Menurutnya, layanan VPN sering dimanfaatkan untuk mengakses konten ilegal, termasuk judi daring dan pornografi, karena hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur penggunaannya. Aturan tersebut diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan VPN untuk mengakses konten negatif.

Syaiful menjelaskan, saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital setiap pekan memblokir 5.000 hingga 9.000 konten ilegal. Namun, situs-situs serupa sering muncul kembali setelah pemblokiran dilakukan.

“Teman-teman Komdigi seperti pemadam kebakaran, memadamkan api tapi sumber apinya tidak pernah padam,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi yang lebih efektif dalam memblokir akses terhadap konten ilegal, sehingga upaya pemberantasan judi daring dan pelanggaran serupa dapat berjalan lebih optimal.

Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI turut menyinggung maraknya praktik bisnis manipulatif yang merugikan masyarakat. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menilai praktik seperti tambang ilegal, judi daring, narkoba, dan penyelundupan merupakan ancaman serius bagi bangsa.

“Kita menghadapi kenyataan pahit, sebagian kecil masyarakat dengan segala kelebihannya justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktik bisnis yang manipulatif,” kata Puan.

Ia menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh pelaku bisnis manipulatif tersebut sudah jauh melampaui kewajaran.

“Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas peradaban,” ucapnya.

Pemerintah berharap regulasi VPN yang akan dirumuskan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memberantas judi daring, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif konten ilegal di ruang digital.*

dr. Dewi Puspitorini Hadirkan ‘Alumni UI We Care!’ untuk Perkuat Jejaring dan Dukungan ILUNI”

Jakarta – Kegiatan “Alumni UI We Care!” siap digelar pada Jumat, 15 Agustus 2025 di Gedung IASTH Lantai 5, Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat, mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Acara ini terbuka bagi alumni Universitas Indonesia lintas fakultas dan angkatan, mahasiswa tingkat akhir, fresh graduate, serta pelaku industri, profesional, dan komunitas bisnis.

Rangkaian kegiatan yang ditawarkan meliputi job fair dari berbagai sektor industri di seluruh Indonesia, talkshow bertema kewirausahaan, bazar makanan untuk mendukung UMKM milik Alumni UI, pemeriksaan kesehatan gratis, serta panggung musik dan hiburan.

Panitia mengajak para peserta untuk mendaftar melalui tautan s.id/AlumniUIWeCare2025 dan menyiapkan CV serta pas foto terbaik. Acara ini juga menjadi bagian dari kampanye kandidat Ketua Umum Iluni UI 2025-2028, Dr. Dewi Puspitorini, yang mengusung tagline “Vote for 6 Mbak Dewi” dengan semangat #U&IGuyub.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui akun media sosial @drdewi_puspitorini atau nomor kontak +6281385053910.

ILUNI UI Siap Wujudkan Semangat Persatuan Bersama dr. Dewi Puspitorini

JAKARTA – Jelang Pemilihan Langsung (Pemila) Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028, nama dr. Dewi Puspitorini kian mencuri perhatian dengan visi besar bertajuk “Persatuan dan Inovasi”. Gagasan ini mengedepankan ILUNI UI sebagai ruang kolaborasi lintas generasi alumni, sekaligus motor penggerak terobosan yang relevan menjawab tantangan zaman.

“ILUNI UI perlu menjadi simpul pemersatu alumni dari berbagai latar, serta menjadi akselerator ide dan kontribusi yang berdampak. Kita butuh inovasi, tapi juga butuh solidaritas,” tegas dr. Dewi. Ia menyoroti pentingnya digitalisasi layanan, transparansi organisasi, dan penguatan peran alumni muda sebagai ujung tombak transformasi.

Dukungan terhadap dr. Dewi datang dari berbagai kalangan, salah satunya Guru Besar FKM UI, Prof. dr. Purnawan Junadi, M.P.H., Ph.D., yang pernah membimbingnya saat kuliah. “Mbak Dewi adalah mahasiswa yang cemerlang, aktif memegang berbagai jabatan, dan memiliki dedikasi tinggi untuk mengabdi. Tekad itu kini ia bawa untuk memimpin ILUNI UI demi perkembangan dan kemajuan bersama,” ungkapnya.

Momentum visi ini semakin mengemuka saat ILUNI UI menggelar Adu Gagasan Calon Ketua Umum di Auditorium FEB UI. Tujuh kandidat, termasuk dr. Dewi, memaparkan ide-ide berbasis transformasi, kolaborasi, dan kemandirian. Ketua Umum ILUNI UI, Didit Ratam, menegaskan bahwa pemilihan kali ini krusial bagi arah organisasi.

“Pemimpin yang kita pilih hari ini akan menentukan masa depan ILUNI UI untuk tahun-tahun ke depan. Mari gunakan hak suara dengan bijak demi kemajuan bersama,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal ILUNI UI, Ahmad Fitrianto, menambahkan bahwa forum ini menguji visi dan strategi operasional para calon, termasuk isu strategis seperti transformasi digital, pengembangan ekonomi kreatif alumni, serta peran alumni dalam kebijakan publik dan advokasi.

Ketua Pelaksana, Yunadi Ramlan, mengingatkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan ditetapkan 20 Agustus 2025. “Saat ini sudah ada 17.939 akun tervalidasi. Alumni diimbau segera memastikan status verifikasi dan siap melakukan e-vote di aplikasi UI Connect,” jelasnya.

Bagi dr. Dewi, Pemila ILUNI UI bukan sekadar ajang memilih ketua umum, tetapi momentum menghidupkan kembali semangat kolektif alumni. “Seluruh alumni agar berkontribusi aktif dalam memperkuat solidaritas lintas generasi, serta menghadirkan ILUNI UI sebagai lokomotif perubahan yang relevan, inklusif, dan berdampak nyata bagi bangsa,” katanya.

Visi kepemimpinan inklusif ini menuai sambutan positif. Ketua ILUNI FTUI, Didit Ratam, menilai dr. Dewi menawarkan arah baru yang menyatukan. “Kita tidak sedang memilih sekadar pemimpin, tetapi membangun kultur organisasi yang inklusif dan visioner. Saatnya ILUNI UI menjadi rumah inovasi,” ujarnya.

Ahmad Fitrianto pun berharap siapapun yang terpilih dapat memperkuat sinergi dengan Himpuni dan pemerintah, sehingga ILUNI UI berkontribusi nyata di tingkat nasional.

Pemilihan Ketua Umum ILUNI UI 2025–2028 akan digelar 23–24 Agustus 2025 melalui sistem e-vote. Dengan dukungan kuat dan visi Persatuan dan Inovasi, dr. Dewi Puspitorini optimistis membawa ILUNI UI menuju babak baru yang lebih solid, modern, dan berdampak.

Kepemimpinan Inklusif Jadi Semangat dr. Dewi Puspitorini Menangkan Pemilu ILUNI 2025

Jakarta – Pemilihan Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Pemilu ILUNI UI) 2025 menjadi ajang penting bagi para alumni untuk menentukan arah organisasi di masa depan. Salah satu kandidat yang mencuri perhatian adalah dr. Dewi Puspitorini, yang hadir dengan visi kepemimpinan inklusif dan kolaboratif sebagai jawaban atas tantangan zaman.

Mengusung tagline “U&I Guyub, U and I become Us”, dr. Dewi memproyeksikan ILUNI UI sebagai wadah yang guyub, progresif, dan inklusif, dengan kontribusi nyata bagi alumni, almamater, dan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

“ILUNI UI harus menjadi rumah besar bagi semua alumni, tempat bertukar gagasan, tumbuh bersama, dan berkontribusi nyata,” ujar dr. Dewi.

Ia memaparkan bahwa visinya akan diwujudkan melalui lima misi strategis, yakni digitalisasi total sistem ILUNI, penguatan jaringan alumni global, pemberdayaan berkelanjutan bagi alumni terutama dalam kesejahteraan dan kesehatan, kontribusi untuk Indonesia yang lebih sehat, serta pemberdayaan perempuan yang dimulai dari lingkungan alumni UI.

“UI telah membentuk pribadi dan karakter saya, dan sekarang saatnya saya memberi kembali. Saya percaya kekuatan alumni UI terletak pada kolaborasi lintas fakultas, lintas generasi, dan lintas profesi,” tambahnya.

Dukungan terhadap dr. Dewi mengalir dari berbagai pihak. Ketua Umum ILUNI Fakultas Kedokteran UI, Dr. Wawan Mulyawan, menyebutnya sebagai figur pemersatu yang mampu menjembatani perbedaan.

“Beliau memiliki visi dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan organisasi alumni hari ini,” kata Wawan.

Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang inklusif akan memperkuat kebersamaan, memfasilitasi inovasi, dan memastikan setiap alumni merasa memiliki peran penting dalam organisasi.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal ILUNI UI, Ahmad Fitrianto. Ia menilai gagasan dr. Dewi selaras dengan kebutuhan ILUNI UI untuk memperkuat sinergi, baik internal maupun eksternal. Menurut Ahmad, ILUNI UI perlu meningkatkan kerja sama dengan Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI) dan pemerintah dalam mendorong kemandirian pangan, inovasi digital, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Pemilu ILUNI UI 2025 berlangsung secara demokratis, mencerminkan nilai-nilai keterbukaan dan partisipasi yang sejalan dengan semangat reformasi organisasi alumni,” ungkapnya.

Pemilu ILUNI UI tahun ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi sehat, tetapi juga ruang memperkuat solidaritas dan kebanggaan sebagai bagian dari keluarga besar UI. Proses demokratis yang berlangsung menjadi bukti komitmen organisasi dalam menumbuhkan budaya partisipasi yang konstruktif.

Dengan kepemimpinan inklusif yang mengedepankan kolaborasi, dr. Dewi diyakini mampu membawa ILUNI UI menjadi motor penggerak kontribusi alumni bagi pembangunan bangsa. Dukungan terhadap program-programnya sejalan dengan agenda pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, menjadikan ILUNI UI bukan hanya wadah kebersamaan, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan nasional.

Anggota Parlemen hingga Akademisi Apresiasi Program Pro-Rakyat Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan Perdana

Jakarta — Pidato kenegaraan perdana Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI 2025 menuai apresiasi luas dari berbagai kalangan, mulai dari parlemen hingga akademisi. Dalam kesempatan itu, Prabowo memaparkan capaian kinerja selama 299 hari memimpin, sekaligus menegaskan komitmen untuk melanjutkan program strategis demi kemajuan bangsa.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo. Ia menilai pidato tersebut menjadi momentum penting untuk menegaskan arah pembangunan nasional. “Setelah 299 hari bekerja, beliau memaparkan program yang telah dijalankan dan rencana ke depan. Ini pencapaian yang signifikan,” ujarnya. Budi juga mengakui keberhasilan Prabowo tidak terlepas dari fondasi kuat yang dibangun para pendahulu, termasuk program vital seperti makan bergizi gratis yang telah dinikmati jutaan anak Indonesia.

Menurut Budi, program tersebut merupakan bentuk investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Ia bahkan membandingkannya dengan negara seperti Brasil dan Korea Selatan yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk merealisasikannya. “Kita sudah melihat capaian besar ini, walaupun masih banyak hambatan. Presiden juga terbuka menerima masukan dan kritik demi perbaikan,” tambahnya.

Senada, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menilai pidato Prabowo mencerminkan visi seorang pemimpin yang ingin negaranya maju dan disegani dunia. Ia mengapresiasi sikap tegas Presiden dalam memberantas tambang ilegal, bahkan jika melibatkan pejabat berpangkat tinggi. “Beliau konsisten memastikan sumber daya alam dikelola dengan baik dan bebas dari praktik menyimpang. Kami akan mengawasi agar komitmen ini berjalan sesuai aturan,” tegas Sultan.

Dari kalangan akademisi, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, memuji pemahaman Prabowo terhadap geopolitik dan ekonomi global. Menurutnya, Presiden mampu menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif, termasuk dalam kerja sama BRICS dan perundingan dagang internasional. “Beliau paham posisi strategis Indonesia di tengah persaingan global,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan perekonomian Indonesia tetap tumbuh 5,12 persen di tengah ketidakpastian global, dengan realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun dan menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Pencapaian tersebut, menurut banyak pihak, menjadi sinyal optimisme bahwa pemerintahan Prabowo berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan tema HUT ke-80 Kemerdekaan RI: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

Presiden Prabowo Tegaskan Pemerataan Kemakmuran dan Capaian 299 Hari Pemerintahan pada Pidato Kenegaraan

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kemakmuran dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Pesan ini disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025), di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD. Kehadiran para pemimpin lembaga negara menjadi simbol pentingnya sinergi dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

“Tidak baik untuk kehidupan bernegara jika hanya kita yang sejahtera, sementara banyak rakyat hidup susah. Kita harus memastikan seluruh rakyat merasakan kemakmuran,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo memaparkan capaian 299 hari pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, termasuk pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen. Laju investasi pada semester I 2025 menembus Rp942 triliun, atau naik 13,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut mencerminkan kepercayaan dunia usaha terhadap stabilitas ekonomi nasional.

“Peningkatan investasi ini mampu menyerap tenaga kerja hingga 1,2 juta orang,” tegas Presiden Prabowo.

Di bidang pengentasan kemiskinan, pemerintah meluncurkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Program prioritas seperti pembangunan 100 Sekolah Rakyat yang akan ditingkatkan menjadi 300 unit, tiga juta rumah bersubsidi, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan. Langkah ini diharapkan mempercepat perbaikan kualitas hidup masyarakat kurang mampu.

“Program Makan Bergizi Gratis telah berjalan baik. Selain memenuhi gizi anak dan ibu, juga membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah,” kata Presiden Prabowo.

Presiden juga menyoroti surplus pangan nasional yang memungkinkan Indonesia kembali melakukan ekspor beras. Produksi beras nasional surplus dengan cadangan lebih dari empat juta ton. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pangan nasional.

“Untuk pertama kalinya setelah 60 tahun, Indonesia kembali mengekspor beras,” ujar Presiden Prabowo.

Pemerintah berhasil mengalihkan Rp300 triliun dari anggaran perjalanan dinas ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kebijakan ini mencerminkan efisiensi anggaran dan orientasi pada kebutuhan publik. Langkah tersebut dinilai tepat untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan.

“Dana tersebut sekarang digunakan untuk program-program yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” tambah Presiden Prabowo.

Dalam politik luar negeri, Indonesia resmi menjadi anggota BRICS dan tetap konsisten membela Palestina di forum internasional. Keanggotaan ini memperluas peran Indonesia dalam kerja sama global. Sikap membela Palestina menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia.

“Kita akan selalu berada di garis depan memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi bangsa Palestina,” tegas Presiden Prabowo.

Menutup pidatonya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa membangun Indonesia bersama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Ajakan ini disampaikan sebagai pesan persatuan nasional. Seluruh capaian 299 hari pemerintahan dinilai menjadi pondasi kuat bagi kemajuan bangsa.

“Dengan persatuan seluruh elemen bangsa—pemerintah, dunia usaha, dan rakyat—kita akan membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat,” pungkas Presiden Prabowo.

Sampaikan Pidato Kenegaraan, Presiden Prabowo Optimis Indonesia Mampu Hadapi Tantangan Global

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas capaian positif perekonomian nasional meski dunia menghadapi ketidakpastian. Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jumat (15/8/2025), ia menegaskan kerja keras seluruh komponen bangsa telah membuahkan hasil yang menggembirakan.

“Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras, bersatu padu mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis,” ujar Presiden. Ia menyoroti meningkatnya tensi geopolitik, perang tarif, hingga ancaman perang fisik yang menekan ekonomi dunia.

Presiden menjelaskan, pada triwulan II 2025 ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen secara tahunan, meningkat dari 4,87 persen di triwulan sebelumnya. Lebih dari setengah pertumbuhan itu berasal dari konsumsi masyarakat yang naik 4,97 persen. Ekspor juga tumbuh 10,67 persen, didorong nilai tambah dari hilirisasi.

“Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Prabowo. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen pada Februari 2025, dengan 3,6 juta lapangan kerja baru tercipta. Sementara tingkat kemiskinan menurun menjadi 8,47 persen, terendah dalam sejarah.

Pemerintah, lanjutnya, berhasil menjaga inflasi di level 2,4 persen untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok tidak mampu. Optimisme investor juga tercermin dari realisasi investasi paruh pertama 2025 yang mencapai target APBN serta kinerja positif pasar saham.

Kepala Negara memaparkan berbagai program unggulan yang mulai dirasakan masyarakat, antara lain Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, serta pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, program ini tidak hanya mencetak SDM unggul, tetapi juga mendorong ekosistem bisnis yang produktif hingga tingkat desa.

“Di tengah gejolak global, APBN mampu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi rakyat dan dunia usaha,” ujarnya.
Pemerintah juga telah menyalurkan stimulus ekonomi senilai Rp33 triliun pada Januari 2025 dan Rp24,4 triliun pada Juni 2025, serta memperkuat jaring pengaman sosial melalui PKH, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, dan KIP Kuliah.

Presiden menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan kesungguhan mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat menuju kehidupan yang lebih sejahtera.*

Presiden Prabowo Tegaskan Pemerataan Kemakmuran, Paparkan Capaian 299 Hari Pemerintahan

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memastikan kemakmuran dirasakan merata oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir kelompok. Hal itu disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

“Tidak baik untuk kehidupan bernegara jika hanya kita yang sejahtera, sementara banyak rakyat hidup susah. Kita harus memastikan seluruh rakyat merasakan kemakmuran,” ujar Prabowo di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD.

Presiden memaparkan sejumlah capaian 299 hari pertama pemerintahan Prabowo–Gibran. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 tercatat 5,12 persen, sementara investasi semester I mencapai Rp942 triliun atau naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya.

“Peningkatan investasi ini mampu menyerap tenaga kerja hingga 1,2 juta orang,” tegasnya.

Dalam bidang pengentasan kemiskinan, pemerintah meluncurkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Program-program prioritas juga berjalan, seperti pembangunan 100 Sekolah Rakyat yang akan dilanjutkan menjadi 300 unit, pembangunan tiga juta rumah bersubsidi, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah dan ibu hamil.

“Program Makan Bergizi Gratis telah berjalan baik. Selain memenuhi gizi anak dan ibu, juga membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah,” kata Presiden.

Di sektor pangan, ia menyampaikan kebanggaan bahwa Indonesia kini surplus beras dan jagung, bahkan mampu melakukan ekspor.

“Produksi beras nasional surplus dengan cadangan lebih dari empat juta ton. Untuk pertama kalinya setelah 60 tahun, Indonesia kembali mengekspor beras,” ujarnya.

Presiden juga menegaskan langkah melindungi rakyat dari praktik yang ia sebut sebagai serakahnomics. Pemerintah, kata dia, telah berhasil menyelamatkan Rp300 triliun anggaran negara yang sebelumnya digunakan untuk perjalanan dinas dan dialihkan untuk kepentingan rakyat.

Dalam politik luar negeri, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS dan tetap konsisten membela Palestina di forum internasional.

“Kita akan selalu berada di garis depan memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi bangsa Palestina,” tegasnya.

Menutup pidatonya, Prabowo menyerukan semangat Indonesia Incorporated sebagai kunci kemajuan bangsa.

“Dengan persatuan seluruh elemen bangsa—pemerintah, dunia usaha, dan rakyat—kita akan membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat,” pungkasnya.

Pidato ini menjadi momentum penting bagi pemerintahan Prabowo–Gibran untuk menunjukkan arah kebijakan yang menekankan pemerataan, kemandirian ekonomi, dan perlindungan terhadap rakyat, sejalan dengan target mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Masyarakat Jangan Terprovokasi Budaya Pop Bendera Bajak Laut

Jakarta — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk bijak dalam mengekspresikan semangat nasionalisme. Salah satunya dengan tidak terprovokasi tren budaya pop yang menampilkan simbol-simbol bendera bajak laut atau lambang-lambang lain yang tidak mencerminkan nilai perjuangan bangsa.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya meminta publik bisa membedakan antara kreativitas dengan tindakan provokatif. Sebab, tidak sedikit ada pihak yang kerap menunggangi ekspresi kreatif, membenturkannya dengan kesakralan bendera merah putih.

“Yang menjadi masalah adalah apabila ada pihak-pihak yang kemudian menggunakan kreativitas teman-teman komunitas ini untuk hal-hal yang kurang pas. Yang secara waktu juga tidak pas, ini bulan Agustus, bulan Kemerdekaan, kemerdekaan kita itu diraih bukan hadiah, itu pengorbanan para pahlawan. Kita sebagai generasi muda ini tugasnya sekarang menjaga itu,” ujar Prasetyo.

Prasetyo mengingatkan kepada seluruh pihak agar tidak mudah terprovokasi dari informasi yang belum terkonfirmasi. Sebab, pemerintah tetap menghargai masyarakat yang ingin menunjukan kreativitas mereka. Dia juga memastikan pemerintah tidak akan melakukan razia terhadap bendera One Piece.

“Kalau berkenaan dengan bendera One Piece yang itu kaitannya dengan komunitas-komunitas bagian dari ekspresi kreativitas, sekali lagi itu tidak ada masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakapolda Banten, Brigjen Pol Hengki menegaskan akan bertindak tegas terhadap warga di daerahnya yang sengaja mengibarkan bendera bajak laut pada momen peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

“Kalau ada terbukti melakukan pelanggaran dan dia tidak Merah Putih, tentu kita akan tindak tegas,” kata Wakapolda.

Menurut dia, dengan adanya gerakan pengibaran bendera yang disimbolkan sebagai bajak laut itu, merupakan bentuk provokasi yang dapat menurunkan derajat atas bendera Merah Putih. Selain itu, gerakan tersebut juga dapat mencederai perjuangan para pendahulu yang rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia.

“Kita harus bersyukur atas perjuangan para pendahulu kita yang berjuang dengan jiwa raganya untuk mempertahankan Indonesia agar merdeka,” katanya.

Dia pun berharap kepada masyarakat untuk senantiasa menunjukkan rasa nasionalis dengan mengibarkan bendera Merah Putih.

“Jadi harapannya semua bendera Merah Putih dikibarkan,” ucapnya.

Pemerintah berharap masyarakat tetap fokus pada nilai-nilai luhur kemerdekaan, menghormati para pahlawan, dan menjaga persatuan nasional. Dengan demikian, perayaan HUT ke-80 RI akan semakin bermakna, membanggakan, dan membawa semangat optimisme menuju Indonesia Emas 2045.