Author: admin bandungpedia

Nabire — Gerakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua memasuki babak penting. Papua Tengah mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Papua yang berhasil membentuk KDMP 100 persen di seluruh desa dan kelurahan.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, memberikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut karena langkah ini dinilai menjadi pemicu bagi provinsi-provinsi lain di wilayah Papua untuk memperkuat kemandirian ekonomi dari desa.

“Saya mengapresiasi Papua Tengah menjadi provinsi pertama di wilayah Papua yang berhasil membentuk Kopdes Merah Putih di seluruh desa/kelurahan 100 persen. Saya berharap koperasi di Papua ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain, bahwa kemandirian ekonomi dapat dibangun dari desa, dari masyarakat, dengan semangat persatuan,” ujarnya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa Papua memiliki kekuatan besar pada nilai persaudaraan dan gotong royong yang hidup di tengah masyarakat. Menurutnya, KDMP adalah wadah untuk mengelola potensi tersebut agar memberi manfaat terbaik bagi warga.

“Koperasi ini bukan sekadar tempat berkumpul atau berusaha, tetapi ruang untuk membangun saling percaya, bekerja sama, dan memastikan hasilnya dinikmati oleh semua. Dengan dukungan para kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, KDMP akan menjadi kekuatan nyata yang lahir dari kebersamaan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Yandri Susanto, menilai penguatan koperasi desa sejalan dengan visi membangun Papua dari kampung.

“Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun kampung di Papua sejatinya kita membangun Indonesia,” tegasnya.

Ia menyebut, setiap tahun Papua menerima hampir Rp6,5 triliun dana desa yang menjadi modal besar untuk menggerakkan ekonomi lokal. Program KDMP dirancang agar perputaran uang dan usaha produktif benar-benar terjadi di desa, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

“Kalau koperasi desa berhasil, itu yang menikmati kampung-kampung, desa-desa. Karena semua putaran uang ada di desa,” katanya.

Keberhasilan Papua Tengah diharapkan menjadi titik awal replikasi gerakan KDMP di Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Dengan dukungan penuh lintas sektor, koperasi desa di Papua diharapkan tumbuh menjadi fondasi ekonomi yang tangguh dan mandiri, sekaligus memperkuat persatuan masyarakat di wilayah ini.

Oleh : Novita Wanimbo )*

Gerakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Papua menandai langkah besar dalam upaya membangun kemandirian ekonomi dari akar rumput. Papua Tengah telah mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di wilayah Papua yang berhasil membentuk Koperasi Desa Merah Putih  di seluruh desa dan kelurahan, dengan capaian 100 persen. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi simbol prestasi administratif, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa penguatan ekonomi lokal dapat dimulai dari desa.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian Papua Tengah. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan pemicu positif bagi provinsi-provinsi lain di Papua untuk mengoptimalkan potensi desa. Ia menegaskan bahwa kemandirian ekonomi dapat dibangun melalui peran aktif masyarakat dan semangat persatuan. Pandangan ini selaras dengan filosofi koperasi sebagai wadah gotong royong yang berakar pada nilai kebersamaan dan rasa saling percaya.

Penguatan koperasi di Papua tidak hanya berorientasi pada kegiatan usaha, tetapi juga menghidupkan kembali nilai persaudaraan. Budi Arie Setiadi menekankan bahwa Koperasi Desa Merah Putih  harus menjadi pusat kepercayaan sosial, di mana hasil kerja bersama dinikmati secara adil oleh seluruh anggota. Dukungan dari kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci sukses keberlangsungan koperasi ini. Sinergi tersebut akan menjadikan Koperasi Desa Merah Putih  sebagai kekuatan ekonomi nyata yang tumbuh dari kebersamaan warga Papua.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Yandri Susanto, menilai penguatan koperasi desa sejalan dengan visi membangun Papua dari kampung. Menurutnya, membangun kampung di Papua pada hakikatnya adalah membangun Indonesia secara keseluruhan. Pandangan ini menegaskan bahwa desa merupakan garda terdepan dalam menciptakan kemandirian ekonomi nasional.

Setiap tahun, Papua menerima hampir Rp6,5 triliun dana desa yang menjadi modal besar untuk menggerakkan ekonomi lokal. Yandri Susanto menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih  dirancang untuk memastikan perputaran uang dan usaha produktif terjadi di tingkat desa. Dengan demikian, manfaat langsung dari kegiatan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Efektivitas ini akan membuat dana desa tidak hanya menjadi anggaran pembangunan, tetapi juga modal investasi produktif bagi warga.

Keberhasilan Papua Tengah diharapkan menjadi model yang direplikasi di Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Pemerintah pusat dan daerah, bersama masyarakat, memiliki peluang besar untuk menjadikan koperasi desa sebagai fondasi ekonomi yang tangguh. Melalui sinergi lintas sektor, koperasi desa dapat berkembang menjadi instrumen penting dalam memperkuat persatuan dan stabilitas sosial di Papua.

Di luar aspek ekonomi, Koperasi Desa Merah Putih  juga berperan sebagai wahana pemberdayaan sumber daya manusia. Koperasi dapat menjadi pusat pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, hingga pemanfaatan teknologi tepat guna. Hal ini sangat relevan bagi Papua yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Dengan pengelolaan yang baik, produk-produk lokal dapat menembus pasar nasional bahkan internasional.

Selain itu, koperasi desa dapat menjadi katalis dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Papua. Produk-produk kerajinan, seni, dan kuliner khas Papua memiliki nilai jual tinggi jika dikemas secara modern dan dipasarkan melalui platform digital. Keterlibatan generasi muda sangat penting dalam proses ini, sehingga koperasi juga berfungsi sebagai ruang interaksi lintas generasi yang mempertemukan pengalaman dengan inovasi.

Dukungan kebijakan pemerintah sangat krusial dalam memastikan keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih . Fasilitasi pelatihan manajemen koperasi, bantuan permodalan, hingga pembukaan akses pasar harus terus diperkuat. Keberadaan regulasi yang memudahkan koperasi dalam memperoleh dukungan finansial dan teknologi akan mempercepat transformasi Koperasi Desa Merah Putih  menjadi motor penggerak ekonomi yang efektif.

Tidak kalah penting, pengawasan dan transparansi menjadi faktor kunci menjaga kepercayaan anggota. Koperasi yang dikelola secara transparan dan akuntabel akan mendorong partisipasi aktif anggota serta memperkuat posisi koperasi sebagai pilar ekonomi desa. Dalam hal ini, partisipasi tokoh adat dan masyarakat setempat menjadi penopang integritas koperasi.

Koperasi Desa Merah Putih  juga selaras dengan semangat pemerataan pembangunan nasional. Papua, dengan segala kekayaan alam dan budayanya, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di timur Indonesia. Keberhasilan Papua Tengah menjadi contoh bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat menghasilkan perubahan nyata. Jika gerakan ini direplikasi secara konsisten, Papua akan memiliki basis ekonomi mandiri yang kokoh dan berdaya saing.

Pada akhirnya, koperasi desa bukan sekadar entitas bisnis, melainkan simbol kemandirian dan persatuan. Koperasi Desa Merah Putih  hadir untuk membuktikan bahwa ekonomi berbasis komunitas dapat menjadi jawaban atas tantangan pembangunan di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang unik seperti Papua. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, Koperasi Desa Merah Putih  akan menjadi tonggak sejarah baru bagi Papua, di mana kemajuan ekonomi dan persatuan sosial berjalan beriringan, mengantarkan masyarakat menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya.

)* Penulis merupakan Pemerhati Pembangunan Papua

Jakarta – Fenomena penggunaan simbol bajak laut yang semakin marak di ruang publik, terutama di kalangan anak muda dan komunitas penggemar budaya populer, menjadi perhatian tersendiri bagi berbagai pihak. Simbol yang identik dengan bendera tengkorak dan tulang bersilang itu kerap diasosiasikan dengan keberanian, kebebasan, dan petualangan. Namun, dalam konteks kehidupan berbangsa, penggunaan simbol tersebut perlu disikapi secara bijak agar tidak mengaburkan makna serta identitas nasionalisme yang telah tertanam dalam jati diri bangsa Indonesia.

Staf Khusus (Stafsus) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Haryatmoko menilai fenomena ini tidak semata-mata sebagai tindakan iseng atau penghinaan terhadap simbol negara, tetapi sebagai bentuk ekspresi simbolik generasi muda yang mencerminkan keresahan sosial.

“Fiksi seperti One Piece bukan sekadar hiburan. Bagi penggemarnya, ini adalah narasi tentang perlawanan terhadap ketidakadilan dan kekuasaan yang menindas. Dalam situasi ketika ruang formal terasa kurang menampung kritik, budaya populer menjadi kanal alternatif untuk menyampaikan pesan sosial,” ungkap Romo.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya kepekaan terhadap simbol-simbol nasional, terutama Bendera Merah Putih yang bukan sekadar kain, melainkan lambang pengorbanan, identitas nasional, dan kedaulatan bangsa.

“Bendera Merah Putih adalah simbol sakral. Jika ada yang mengibarkan bendera lain pada momen sakral seperti Hari Kemerdekaan, banyak pihak bisa menganggapnya sebagai bentuk penodaan, bukan hanya ekspresi pribadi,” imbuhnya.

Di sisi lain, penggunaan simbol bajak laut secara sembarangan berpotensi menimbulkan persepsi keliru, terutama jika dikaitkan dengan simbol negara. Oleh sebab itu, sikap bijak sangat diperlukan agar penggunaan simbol-simbol budaya asing tetap berada pada jalurnya sebagai bagian dari hiburan dan kreativitas, tanpa menggeser posisi simbol nasional sebagai penanda identitas kolektif bangsa.

Pakar Hukum Tata Negara Dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., LLM., menegaskan bahwa ekspresi budaya dan kreativitas komunitas merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, selama tidak disalahgunakan untuk melecehkan simbol negara atau merusak kesakralan momen kenegaraan.

“Kalau hanya sebatas ikut tren anak muda, ekspresi komunitas, atau motif hiburan, itu sah-sah saja. Bisa jadi hanya euforia gaya hidup penggemar One Piece, dan itu masih dalam batas wajar. Anggap saja ada sekelompok komunitas anak muda, terutama yang ingin merefleksikan perayaan 17 Agustus dengan cara yang nyentrik agar tampil beda,” ujarnya.

Faisal merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang secara tegas melarang tindakan merendahkan, menggantikan, atau menandingi bendera Merah Putih, terutama dalam konteks publik dan kenegaraan. Menurutnya, simbol negara adalah bagian dari martabat konstitusional yang harus dilindungi.

“Negara tidak boleh membiarkan simbol asing menggantikan atau disejajarkan dengan simbol resmi negara. Ini bukan hanya soal aturan hukum, tapi menyangkut kesadaran ideologis dan kehormatan nasional,” tandasnya.

Oleh: Dika Surya Putra)*

Di era digital yang bergerak cepat, simbol-simbol budaya pop sering kali menyusup ke ranah publik, mencuri perhatian, dan bahkan menggeser makna simbol-simbol kenegaraan yang sakral. Fenomena pengibaran bendera bajak laut “Jolly Roger” dari serial anime One Piece, yang viral menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, menjadi bukti bahwa tren pop culture bisa menyaingi keberadaan Merah Putih di ruang publik. Namun, dalam situasi seperti inilah semangat nasionalisme harus dipertahankan dan bukan dengan larangan represif, tetapi melalui pendekatan inklusif dan edukatif. Secara konstitusional, Merah Putih bukan sekadar kain, melainkan sebuah simbol kedaulatan bangsa.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menyatakan bahwa tren budaya pop adalah fenomena yang tak terhindarkan di era digital. Namun generasi muda harus didorong memiliki kesadaran sejarah dan identitas nasional yang kuat. Menurutnya budaya pop bisa menjadi jembatan untuk memperkuat nasionalisme, bukan sebaliknya.

Selain itu, situasi ini bahkan mendapat sorotan dari Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dengan tegas menilai bahwa pengibaran bendera bajak laut di bawah atau berdampingan dengan Merah Putih adalah tindakan yang tidak pantas. Hal ini menekankan bahwa simbol negara seharusnya dihormati dan tidak disandingkan dengan simbol fiksi yang bisa mengaburkan makna historis dan sakralitasnya. Selain itu Menhan juga mengingatkan bahwa bendera kebangsaan Indonesia memiliki nilai historis dan emosional yang sangat tinggi karena didalamnya terdapat perjuangan para pahlawan, serta menyebut bahwa Merah Putih pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno yang merupakan istri Presiden pertama RI.

Fenomena “Jolly Roger” dan tren budaya pop lainnya adalah cerminan kreativitas generasi digital yang hidup di ranah global. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tantangan penting tentang bagaimana menghadirkan ekspresi kreatif masa kini tanpa melemahkan ikatan kebangsaan yakni dengan penguatan jati diri dan pendekatan edukatif yang cerdas. Kita perlu menegaskan bahwa budaya global dan nasionalisme bukanlah dua kutub yang berlawanan, melainkan dua kekuatan yang dapat berpadu untuk menciptakan identitas modern yang kuat, relevan, dan membanggakan.

Lewat edukasi kreatif, simbol Merah Putih bisa tampil resonan di hadapan generasi digital, misalnya melalui meme, filter media sosial, game yang bersifat edukatif, hingga konten visual inspiratif yang menjadikannya media cinta tanah air. Selanjutnya, kolaborasi antarlembaga dan komunitas kreatif sangat diperlukan, yakni kolaborasi Pemerintah, DPR, Polri, komunitas budaya, influencer, dan kreator konten dapat bersinergi memperkaya narasi kebangsaan yang relevan dengan zaman. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Edhie Baskoro Yudhoyono yang melihat budaya pop sebagai sarana untuk memperkuat kebanggaan nasional, asalkan tidak mengesampingkan simbol negara dalam momen kenegaraan.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan bahwa perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum penguatan nilai kebangsaan, bukan tempat pergeseran makna simbol negara. Ini adalah panggilan bagi setiap warga untuk bijak menyikapi tren budaya, menjaga simbol nasional tetap dihormati, dan menciptakan narasi kebangsaan yang relevan. Dalam konteks ini, penting bagi kita menyadari bahwa simbol kebangsaan seperti Merah Putih tak hanya menjadi atribut seremonial, tetapi fondasi pemersatu dan identitas nasional yang harus dijaga agar tidak terkikis oleh tren sesaat.

Di sisi lain, ketegasan terhadap penghormatan simbol negara tetap penting, karena Merah Putih adalah simbol perjuangan dan sakralitas yang diwariskan oleh para pahlawan. sikap tegas semacam ini perlu dibarengi dengan edukasi agar generasi muda memahami esensi simbol secara sadar, bukan karena takut akan sanksi. Terakhir, momentum Hari Ulang Tahun RI menjadi panggung ideal untuk meneguhkan bahwa Merah Putih tetap menjadi simbol utama kebangsaan, sekaligus menjaga agar budaya pop tak mengesampingkan makna simbolik bendera merah putih. Ini merupakan sebuah pendekatan yang tidak menghalangi kreativitas dan sekaligus meneguhkan nilai nasionalisme.

Sebagai bangsa dengan sejarah panjang perjuangan, Indonesia memiliki tanggung jawab menjaga simbol kebangsaan tetap dihormati terutama di tengah derasnya arus pop culture. Alih-alih menjadikan budaya digital sebagai ancaman, kita bisa menjadikannya sebagai peluang membumikan nilai-nilai kebangsaan dalam konteks modern. Dengan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan inklusif, disertai ketegasan dalam menjaga simbol kenegaraan, seperti didukung oleh narasumber politik dan aparat, nasionalisme kita bukan hanya akan bertahan, tetapi juga tumbuh kuat di hati generasi penerus.

Kini, saatnya kita merefleksikan momen kebangsaan sebagai titik pertemuan antara tradisi dan inovasi, bukan pertarungan. Generasi muda yang kreatif dan eksploratif adalah harapan bangsa. Jika diarahkan dengan baik, energi tersebut bukan menjadi gangguan, melainkan kekuatan yang melipatgandakan kebanggaan terhadap tanah air. Melalui sinergi antara pemerintah, tokoh publik, dan pelaku budaya, Merah Putih tak sekadar berkibar melainkan diperkuat dalam bentuk konten edukatif, kegiatan kreatif, dan dialog kebangsaan yang melibatkan anak-anak muda.

)*Penulis merupakan Pengamat Isu Sosial

Oleh: Aditio Putra Reynaldi

Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, masyarakat di berbagai daerah tengah dihebohkan dengan tren pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. Fenomena ini dengan cepat viral di media sosial dan memicu diskusi hangat di tengah publik. Perdebatan pun mencuat mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap simbol negara. Pemerintah mengimbau seluruh warga agar tetap menempatkan Bendera Merah Putih di posisi terhormat, demi menjaga semangat nasionalisme di momen bersejarah ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengatakan bahwa pengibaran bendera selain Merah Putih berpotensi menurunkan martabat simbol negara. Pihaknya mengingatkan bahwa penggunaan simbol lain yang tidak relevan dengan konteks nasional dapat dipandang sebagai bentuk provokasi yang tidak diinginkan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1), pengibaran bendera negara lain atau simbol asing di bawah bendera Merah Putih merupakan pelanggaran hukum.

Sebagai bangsa yang menghargai sejarah, masyarakat harus menahan diri untuk tidak merendahkan simbol negara. Penghormatan terhadap bendera merupakan bentuk penghargaan atas pengorbanan para pahlawan yang merebut kemerdekaan. Ia berharap momentum HUT RI dapat menjadi sarana memperkuat rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap jati diri bangsa.

Sementara itu, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham), Mugiyanto, mengatakan bahwa masyarakat diperbolehkan mengibarkan bendera Jolly Roger dari anime One Piece, selama tidak menggantikan posisi Bendera Merah Putih sebagai simbol negara. Ia menekankan bahwa kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin undang-undang, terutama bagi generasi muda yang dikenal kreatif dan kritis. Menurutnya, pemerintah berkomitmen menciptakan ruang berekspresi yang sehat, namun tetap menjaga marwah dan kehormatan lambang negara.

Mugiyanto juga mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas membolehkan penggunaan bendera tersebut dalam konteks hiburan atau ekspresi budaya, selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Pihaknya memandang kebijakan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan simbol negara dan penghargaan terhadap kebebasan warga.

Senada, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pengibaran bendera One Piece dapat dilakukan sebagai bentuk ekspresi kreatif masyarakat, selama tidak menggeser posisi Bendera Merah Putih sebagai simbol kenegaraan tertinggi. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kesakralan peringatan HUT ke-80 RI agar tetap bermartabat dan tidak terpengaruh penggunaan simbol yang tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, kreativitas yang lahir dari berbagai komunitas patut diapresiasi, karena mencerminkan semangat bernegara yang dinamis, asalkan sejalan dengan nilai-nilai nasional.

Prasetyo juga menegaskan bahwa masyarakat perlu menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kesan merendahkan atau menggantikan Bendera Merah Putih. Pihaknya mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk memaknai ekspresi tersebut sebagai wujud cinta tanah air yang positif, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap negara. Sikap ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap simbol negara dan pemberian ruang berekspresi yang sehat bagi rakyat Indonesia.

Pemerintah memahami bahwa tren ini lahir dari semangat kreatif, terutama di kalangan generasi muda yang akrab dengan budaya populer. Namun, ekspresi tersebut harus tetap berada dalam koridor nilai kebangsaan yang menghormati sejarah perjuangan bangsa. Pemerintah akan terus memantau fenomena ini untuk memastikan perayaan kemerdekaan berlangsung positif dan sesuai tujuan nasional.

Bendera Merah Putih adalah simbol kedaulatan negara dan identitas nasional yang menyatukan seluruh warga tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun budaya. Menjaga kehormatan bendera tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral setiap warga negara. Simbol ini adalah pengikat persatuan yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menggantikan atau menyandingkan Bendera Merah Putih dengan simbol lain, meskipun hanya sebagai tren sementara, berisiko mengaburkan makna kebangsaan. Hal tersebut dapat mengurangi rasa hormat generasi muda terhadap nilai perjuangan kemerdekaan. Karena itu, masyarakat perlu bijak dalam memilih bentuk ekspresi, terutama pada momen penting seperti HUT RI yang mengandung nilai historis tinggi.

Kebijakan pemerintah yang mengutamakan pengibaran Bendera Merah Putih pada momentum penting seperti HUT RI adalah langkah strategis dalam memperkuat nilai-nilai nasionalisme. Langkah ini juga mencegah potensi gesekan sosial akibat perbedaan pandangan mengenai simbol-simbol yang digunakan dalam perayaan. Kepatuhan terhadap aturan penggunaan bendera negara mencerminkan kedewasaan demokrasi dan komitmen pada persatuan.

Menghormati Bendera Merah Putih berarti menjaga martabat dan identitas bangsa yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, momentum HUT Kemerdekaan seharusnya menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, meneguhkan nasionalisme, dan memupuk gotong royong demi kemajuan Indonesia.

Jelang HUT ke-80 RI, mari kita bersama-sama menjaga semangat nasionalisme dengan menempatkan Bendera Merah Putih di posisi terhormat. Kreativitas boleh berkembang, tetapi nilai persatuan dan kehormatan negara harus tetap menjadi prioritas. Dengan sikap saling menghormati dan mengedepankan simbol kebangsaan, kita tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga mewariskan kebanggaan ini kepada generasi mendatang.

)*Penulis merupakan pengamat isu sosial

[edRW]

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai program prioritas nasional. MBG hadir bukan hanya sebagai intervensi gizi, tetapi sebagai strategi holistik yang menyentuh aspek kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi lokal.

“Program ini adalah strategi menyeluruh untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini, bila anak-anak kita sehat dan cerdas, masa depan bangsa akan lebih terjamin” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal Pol. (Purn) Budi Gunawan

Selain memberikan manfaat di bidang gizi dan kesehatan, Program MBG juga berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi dengan cara meringankan beban pengeluaran rumah tangga, membuka jutaan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas harga pangan melalui mekanisme pembelian langsung dari produsen lokal.

“Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal karena kelaparan atau gizi buruk,” tambah Budi Gunawan

Hal ini juga disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Putih Sari. Ia menyebut MBG sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda.

“Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk memperbaiki gizi dari anak-anak dan ibu hamil. Dari gizi yang cukup akan menghasilkan potensi maksimal untuk tumbuh kembang yang lebih baik, dalam artian lain program ini berperan untuk memerangi angka gizi buruk dan stunting di Indonesia,” kata Putih.

Program MBG menyasar kelompok prioritas seperti anak-anak, bayi, ibu menyusui, dan ibu hamil. Kepala Biro Umum dan Keuangan Badan Gizi Nasional, Lili Khamiliyah, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi.

“MBG hadir tidak hanya sekedar memberikan makanan bergizi gratis tetapi juga turut membuka lapangan pekerjaan, membantu sirkulasi ekonomi di mana MBG ini pasti membutuhkan dapur, membutuhkan pekerja, membutuhkan bahan untuk diolah,” jelas Lili.

Ia menambahkan, keberadaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah ikut menggerakkan ekonomi lokal, terutama pelibatan tenaga kerja dan pelaku usaha setempat dalam penyediaan bahan pangan dan pengolahan makanan bergizi.

Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Badan Gizi Nasional, Anyelir Puspa Kemala juga menekankan pentingnya kelompok sasaran dalam MBG sebagai investasi jangka panjang bagi generasi penerus bangsa.

“Anak-anak dan ibu hamil menjadi target utama di mana anak-anak adalah generasi penerus yang akan berperan di masa depan, tentu saja program MBG ini akan membantu mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak penerus bangsa yang menjadi aktor penting pada Indonesia Emas 2045,” imbuh Anyelir

Program MBG terus disosialisasikan lintas daerah sebagai salah satu wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan hak dasar rakyat terpenuhi sejak usia dini — baik dari sisi kesehatan maupun kesejahteraan ekonomi masyarakat.-

[edRW]

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menegaskan bahwa pemerintah terus mengakselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi menyeluruh untuk membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“Program ini adalah strategi menyeluruh untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini,” kata Budi Gunawan dalam keterangan tertulisnya.

Program MBG merupakan prioritas nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, dengan sasaran utama anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, serta santri di pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.

Hingga akhir Juli 2025, program ini telah menjangkau 7.374.135 penerima manfaat melalui 2.375 dapur komunitas gizi aktif atau Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menu makanan dirancang untuk memenuhi 25–35% kebutuhan gizi harian penerima manfaat.

Upaya pemerintah bukan hanya menambah jangkauan penerima, melainkan juga meningkatkan kualitas gizi yang disalurkan. Hal ini dilakukan dengan memperkuat pengawasan melalui Badan Gizi Nasional, sistem digital nasional, serta keterlibatan pemerintah daerah.

Setiap dapur SPPG ditargetkan melayani rata-rata 3.000 orang per hari dengan standar penyajian yang mengedepankan keamanan dan keseimbangan nutrisi.

“Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal karena kelaparan atau gizi buruk,” tambah Menko Polkam.

Program MBG dirancang sebagai respons terhadap tantangan nyata malnutrisi di Indonesia. Hingga kini, lebih dari 100 ribu lapangan kerja telah tercipta, seiring keterlibatan UMKM, petani, nelayan, dan koperasi lokal dalam proses produksi dan distribusi makanan bergizi.

Pemerintah juga memanfaatkan skema pembelian langsung dari produsen rakyat untuk menstabilkan harga pangan sekaligus memberdayakan ekonomi lokal. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, negara hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan mampu bersaing di masa depan.

Presiden Prabowo menargetkan program ini menjangkau 20 juta penerima manfaat sebelum 17 Agustus 2025 dan 82,9 juta penerima di akhir tahun. Untuk menjamin kualitas implementasi, pemerintah terus menyempurnakan manajemen logistik, menu gizi, serta sistem distribusi berbasis teknologi digital agar program dapat berjalan efisien, transparan, dan tepat sasaran.

“Bila anak-anak kita sehat dan cerdas, masa depan bangsa akan lebih terjamin.” Tutup Menko Polkam.

[w.R]

[edRW]

Oleh: Bara Winatha )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan visi Indonesia Sehat melalui percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif nasional ini menjadi suatu strategi jangka panjang dalam membentuk generasi yang cerdas, sehat, dan berdaya saing global. Dengan cakupan yang terus diperluas, program ini kini memasuki fase akselerasi yang menyasar jutaan penerima manfaat dalam waktu yang relatif singkat.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa percepatan pelaksanaan program MBG menjadi prioritas strategis yang perlu direalisasikan secara konkret sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Ia menargetkan sebanyak 20 juta penerima manfaat dapat menikmati akses terhadap makanan bergizi sebelum tanggal tersebut. Presiden turut menyampaikan optimisme bahwa target itu dapat dicapai. Bahkan, ia menetapkan target lanjutan yang jauh lebih ambisius, yakni menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

Capaian ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan implementasi program gizi terbesar dan tercepat di dunia. Ia mengutip perbandingan dengan Brasil, yang membutuhkan waktu sebelas tahun untuk menjangkau 40 juta anak, sementara Indonesia membidik dua kali lipatnya dalam waktu satu tahun. Dalam berbagai kesempatan, ia juga menegaskan bahwa rakyat berhak menagih janji-janji pemerintah, termasuk evaluasi MBG yang direncanakan pada akhir tahun.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan bahwa lembaganya telah melakukan berbagai langkah konkret guna memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai target. Ia menyampaikan bahwa target terbaru sebanyak 82,9 juta penerima manfaat pada akhir November 2025 mengalami lonjakan signifikan dari target sebelumnya yang hanya mencakup 17,5 juta penerima. Untuk mengejar target besar ini, BGN membentuk satuan tugas khusus di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta mendorong pembentukan badan gizi di tingkat kabupaten dan provinsi. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri guna mempercepat implementasi program di daerah.

Keberhasilan program MBG ditentukan oleh tiga pilar utama, yakni anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM). Dua dari tiga komponen tersebut telah terpenuhi, yakni anggaran dan SDM, sehingga fokus saat ini adalah menyelesaikan pembangunan infrastruktur penunjang, termasuk dapur umum, sarana distribusi, serta sistem pengawasan pelaksanaan. BGN menargetkan seluruh infrastruktur akan rampung pada akhir Oktober 2025, sehingga tidak akan menghambat target besar pada bulan berikutnya.

Lebih lanjut, Dadan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan langsung agar BGN segera menyelesaikan seluruh tahapan program MBG. Presiden menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap anak-anak yang belum mendapatkan makanan bergizi. Arahan itu mempertegas urgensi dan prioritas dari program ini. Sesuai arahan tersebut, BGN berkomitmen menekan angka kejadian ketidaktepatan pelaksanaan hingga nol persen. BGN juga terus memperketat standar operasional prosedur (SOP), melakukan pelatihan ulang terhadap petugas di lapangan, serta menggelar bimbingan teknis untuk memastikan program berjalan lebih tertib, aman, dan tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa pelaksanaan program MBG telah menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. Dalam rapat kabinet bersama Presiden Prabowo dan jajaran menteri bidang ekonomi, Sri Mulyani menyampaikan perkembangan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026, yang mencakup sejumlah program prioritas seperti MBG, Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, serta ketahanan pangan.

Saat ini, pemerintah sedang melakukan reformasi fiskal yang menyeluruh agar pelaksanaan program-program prioritas tetap sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran yang sehat. Perlu dilakukan alokasi pendanaan yang ketat sehingga defisit anggaran tetap dijaga pada level yang terukur dan tidak membahayakan stabilitas fiskal. Kemenkeu juga akan terus mengoptimalkan penerimaan negara, sementara belanja diarahkan untuk mendukung sektor-sektor esensial yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Pemerintah menunjukkan bahwa agenda pembangunan manusia melalui pemenuhan gizi bukan hanya janji politik, tetapi bagian integral dari strategi pembangunan nasional jangka panjang. Dalam visi besar Prabowo Subianto, keberhasilan MBG bukan hanya akan mengangkat derajat kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga akan menjadi simbol keberanian bangsa dalam menjawab tantangan global melalui langkah nyata di bidang sosial.

Di tengah berbagai tantangan teknis dan birokratis, komitmen politik yang kuat dari Presiden dan kerja kolaboratif antar lembaga menjadi faktor pembeda dalam pelaksanaan program ini. Indonesia kini menempuh jalur baru, di mana kebijakan berbasis keadilan sosial menjadi prioritas utama, dengan dampak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Program MBG adalah tentang membangun masa depan bangsa yang lebih sehat, adil, dan berdaya.

Dengan percepatan yang dilakukan, serta pengawasan yang ketat, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya berhasil menjangkau 20 juta penerima sebelum 17 Agustus 2025, tetapi juga melampaui ekspektasi dalam mewujudkan visi besar menuju 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun. Capaian ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan sosial Indonesia, sekaligus bukti bahwa dengan kemauan politik yang kuat, program besar dapat diwujudkan secara konkret dan menyentuh masyarakat hingga ke pelosok negeri.

)* Pengamat sosial dan kemasyarakatan.

[edRW]

Oleh: Rahmawati Nur *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan intervensi gizi. Ia merupakan pijakan awal dalam strategi besar membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan berdaya saing global. Dalam konteks ini, MBG menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai ketahanan kesehatan sejak usia dini, sekaligus menutup celah ketimpangan akses pangan sehat di berbagai wilayah.

Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah menjadikan MBG sebagai program prioritas. BGN menargetkan jutaan anak sekolah, ibu hamil, menyusui, dan balita sebagai penerima manfaat utama. Fokusnya bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar pangan, tetapi memastikan asupan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi nasional demi mendukung tumbuh kembang optimal. Dalam strategi pembangunan jangka panjang, kualitas gizi yang memadai menjadi fondasi dari produktivitas dan kecerdasan generasi penerus.

Program MBG juga terus disosialisasikan di berbagai daerah sebagai langkah awal membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pemenuhan gizi. Sosialisasi ini bukan sekadar mengenalkan program, tetapi juga mengajak masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaannya. Di Kabupaten Bengkulu Utara, sosialisasi yang dilakukan bersama anggota Komisi IX DPR RI, Eko Kurnia Ningsih, terlihat jelas bagaimana publik mulai menyadari pentingnya sinergi antara akses pangan bergizi dan peningkatan kualitas hidup. Eko menyatakan bahwa dengan dukungan kebijakan yang tepat, masyarakat akan semakin mampu mengatasi permasalahan stunting dan gizi buruk, dua persoalan krusial yang selama ini menghambat perkembangan SDM di banyak daerah.

Data yang dihimpun dari BGN juga mencerminkan komitmen yang tidak main-main. Di Provinsi Jawa Barat, misalnya, telah dibangun 600 dari total 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang direncanakan. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan mengungkapkan bahwa sisa 4.000 lebih SPPG dalam tahap finalisasi pembangunan, dengan harapan seluruh dapur MBG bisa beroperasi penuh pada akhir Oktober. Jika target ini tercapai, Jawa Barat akan menjadi provinsi percontohan nasional dalam keberhasilan distribusi gizi berbasis komunitas.

Penting dicatat bahwa 85 persen dari anggaran MBG dialokasikan untuk pembelian bahan pangan dari petani dan UMKM lokal. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa hal ini akan mendongkrak produktivitas sektor pertanian dan industri pangan kecil. Artinya, MBG bukan hanya soal gizi, tetapi juga penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, efek ganda program ini mencakup perbaikan kesehatan masyarakat sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Kontribusi aktor non-pemerintah pun tak kalah signifikan. Contohnya, PBNU yang mengintegrasikan program MBG ke dalam ekosistem pesantren. Lebih dari seribu dapur MBG ditargetkan dibangun di lembaga pendidikan di bawah naungan NU, dengan puluhan sudah siap beroperasi. Pendekatan berbasis gizi yang diterapkan PBNU juga membawa narasi baru bahwa makan bukan sekadar kenyang, tetapi harus menunjang tumbuh kembang anak secara komprehensif.

Ketua PBNU, KH Yahya Cholil Staquf menyebut bahwa perubahan pola pikir terkait makanan menjadi langkah awal dari revolusi pendidikan. Ketika gizi anak terjamin, maka kapasitas belajar dan berpikir akan meningkat. Ini akan mempercepat pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045. PBNU juga memastikan bahwa pengelolaan dapur dilakukan oleh tenaga profesional dari kalangan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), demi menjamin konsistensi mutu dan efektivitas intervensi.

Dalam konteks nasional, angka penerima manfaat memang masih jauh dari target. Baru 9 persen dari total 82,9 juta sasaran yang terjangkau hingga pertengahan 2025. Namun, justru dari sini terlihat skala komitmen program MBG. Dibandingkan dengan negara-negara lain, capaian ini setara dengan memberi makan seluruh penduduk Denmark atau Finlandia. Namun Indonesia berbeda: luas wilayah, tantangan logistik, dan jumlah penduduk menuntut keberanian dan konsistensi kebijakan. Dalam hal ini, kehadiran MBG adalah bentuk konkret dari keberpihakan negara terhadap warganya yang paling rentan.

Analis Kebijakan Madya SDM di BGN, Mochamad Halim menggarisbawahi pentingnya keterlibatan seluruh elemen, termasuk sekolah, orang tua, UMKM, dan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa tak boleh ada anak yang belajar dalam kondisi lapar. Dengan prinsip inklusif ini, MBG diarahkan tidak hanya sebagai penyedia gizi, tetapi juga sebagai wadah edukasi tentang pentingnya pola makan sehat. Pendidikan gizi harus dimulai dari bangku sekolah dan dapur rumah tangga, agar perubahan perilaku konsumsi bisa berkelanjutan.

Seluruh rangkaian kebijakan ini menegaskan bahwa MBG bukanlah program temporer. Program ini dirancang sebagai investasi jangka panjang yang mengakar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah mengartikulasikan komitmen ini melalui kolaborasi lintas sektor dan distribusi sumber daya yang adil. Dalam skenario terbaik, MBG akan menjelma menjadi fondasi transformasi SDM nasional yang selama ini kerap terhambat oleh persoalan dasar, seperti kelaparan, kekurangan gizi, dan ketimpangan akses pangan.

Melalui keberlanjutan dan konsistensi kebijakan, Indonesia berpeluang besar untuk keluar dari perangkap middle-income dan memasuki era bonus demografi dengan kesiapan penuh. SDM unggul bukan hanya soal kecerdasan intelektual, tetapi juga kesehatan fisik dan daya tahan tubuh. Semua itu dimulai dari satu langkah sederhana dengan memastikan setiap anak Indonesia dapat makan bergizi setiap hari. Dengan MBG, harapan itu menjadi lebih dekat dan nyata.

*) Pemerhati Gizi dan Kesehatan Masyarakat

[ed]

Palembang – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mewujudkan program swasembada pangan nasional sebagai prioritas strategis pemerintah demi memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari visi besar Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh daerah.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumsel, Ahmad Parameswara Andalusia mengatakan program swasembada pangan adalah wujud nyata dari program pemerintahan Prabowo-Gibran yang pro rakyat.

“Betapa tidak presiden ke 8 Prabowo Subianto menorehkan sejarah baru dalam dunia pertanian dengan menaikan HPP Gabah Kering Panen menjadi Rp. 6.500- yang sebelumnya tidak pernah terjadi dan ini menjadi dasar meningkatnya perekonomian pertanian dan disambut antusias oleh petani seantero jagad indonesia,” ujar Ahmad.

Bukti nyata tercapainya swasembada pangan adalah dengan meningkatnya produktivitas pertanian menjadi 3,8 juta ton setara dengan beras adalah bentuk kerja keras kementrian pertanian mewujudkan program tersebut nyata dan terukur.

“Akselerasi pun dijalankan oleh kementerian pertanian dengan LTT (Luas tambah tanam) dengan program OPLA (optimasi lahan sawah) dan Cetak Sawah Rakyat menjadikan penambahan areal pertanian jelas meningkatkan hasil pertanian di setiap musim panennya. bahkan program tersebut melahirkan 1 generasi baru yaitu petani milenial atau Brigade pangan yang menjadi gerbang modernisasi dunia pertanian yang akan menjadi anti tesis bahwa menjadi petani akan sejahtera dan tidak akan terlantar,” jelas Ahmad.

Ahmad menjelaskan Sumsel khususnya dari beberapa data yang dicatat kabupaten penghasil beras, Ogan Komering Ulu Ogan Ilir, Banyuasin dan Musi Banyuasin, swasembada pangan yang produksi beras Sumatera Selatan tahun 2024 sebanyak 1.635.610 ton dan konsumsi sebanyak 846.060 ton sehingga surplus sejumlah 789.550 ton.

“Hal ini merupakan tertinggi sepanjang empat tahun terakhir. Komoditi pangan lain yang sudah swasembada di Sumatera Selatan adalah ikan (budidaya dan tangkap) dan telur ayam ras,” kata Ahmad.

Selain itu, produksi ikan (budidaya dan tangkap) tahun 2023 sebanyak 488.805 ton sedangkan jumlah kebutuhan (konsumsi) sebanyak 373.116,7 ton sehingga surplus sebanyak 115.688,3 ton. Produksi telur ayam ras tahun 2024 sebanyak 145.359.158 kg dan jumlah konsumsi sebanyak 68.715.900 kg sehingga surplus 76.643.258 kg.

“Kelebihan beras, daging dan telur ayam ras di kirim keluar Provinsi Sumatera Selatan antara lain ke Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Bangka Belitung. Fakta diatas merupakan bukti konkret dan nyata yang dirasakan oleh petani dengan program Prabowo Subianto swasembada pangan adalah program Indonesia emas,” jelas Ahmad.

Pemerintah menargetkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan beras, jagung, kedelai, dan komoditas strategis lainnya dari produksi dalam negeri. Upaya ini menjadi bukti bahwa kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.