Author: admin bandungpedia

Pontianak – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyiapkan infrastruktur pendukung program swasembada pangan nasional, sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Langkah ini memastikan aspirasi petani langsung direspons untuk memperkuat swasembada pangan

Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya siap mewujudkan swasembada pangan nasional dengan dukungan konkret.

“Kami memberikan dukungan konkret untuk menyukseskan program swasembada pangan ini. Salah satunya dengan menyerap langsung aspirasi petani di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat,” ujar Herzaky.

Dalam kesempatan tersebut, Herzaky menuturkan bahwa dirinya melihat langsung kebutuhan dan potensi pertanian di Sambas, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat petani. Hasil masukan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri PUPR Dody Hanggodo.

“Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada ketahanan dan swasembada pangan, makanya kita turun ke lapangan agar mengetahui apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat petani,” kata Herzaky.

Menurut Herzaky, perbaikan infrastruktur irigasi menjadi salah satu prioritas utama karena berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan memperluas masa tanam.

“Saluran irigasi yang memadai akan meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani. Tapi saya juga titip, kalau sudah dibangun, mari kita jaga bersama,” tegas Herzaky.

Sementara itu, di Desa Mekar Jaya, terdapat lahan pertanian seluas 48 hektare dengan enam kelompok tani aktif. Kepala Gapoktan Tunas Muda, Junaidi, mengungkapkan selama ini petani di wilayah tersebut masih mengandalkan hujan karena saluran irigasi tidak berfungsi optimal, khususnya di musim kemarau.

“Dulu hanya bisa panen sekali, sekarang dua kali. Tapi kalau irigasinya bagus dan ada pompa air, kami yakin bisa lebih dari itu,” kata Junaidi.

Sementara itu, Kepala BWSK I, M. Tahid, menegaskan pihaknya telah memetakan kebutuhan infrastruktur irigasi di wilayah Kalimantan Barat, termasuk Sambas, untuk mendukung penuh program swasembada pangan nasional.

“Masih banyak saluran irigasi yang perlu dibangun atau direhabilitasi agar pembangunan tepat sasaran. Harapannya, produktivitas petani meningkat, dan mereka lebih sejahtera,” ujar M.Tahid.

Selain Desa Mekar Jaya dan Teluk Pandan, Herzaky juga mengunjungi Desa Penakalan di Kecamatan Sejangkung, Desa Tri Kembang di Kecamatan Galing, serta Desa Lumbang di Kecamatan Sambas.

Pemerintah berharap sinergi antarinstansi, mulai dari pusat hingga daerah, dapat memastikan pembangunan infrastruktur pertanian berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan langkah ini, target swasembada pangan bukan hanya sekadar wacana, tetapi menjadi kenyataan yang meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Oleh : Aksara Dwi Wijayanto*)

Program swasembada pangan yang digagas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu prioritas nasional yang dijalankan secara konsisten dan terukur. Program ini tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga menjadi simbol kemandirian dan kekuatan ekonomi bangsa. Melalui pendekatan yang menyeluruh, pemerintah berupaya memastikan setiap kebijakan yang diambil memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani sebagai ujung tombak produksi pangan.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur air yang memadai. Pihaknya menjelaskan bahwa peningkatan harga gabah, kelancaran distribusi pupuk, dan perbaikan jalan produksi menjadi fokus utama. Hal ini diharapkan dapat langsung meningkatkan pendapatan petani dan mendorong tercapainya target swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden.

Bendungan Sermo di Kulon Progo disebut sebagai salah satu tulang punggung ketahanan pangan yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian melalui optimalisasi aliran sungai. Selain itu, pembangunan Bendungan Cijurey di Bogor juga terus dipercepat, dengan progres fisik yang sudah melampaui 30 persen. Bendungan tersebut dirancang untuk mengairi ribuan hektar lahan pertanian, meningkatkan indeks pertanaman, mengurangi risiko banjir, menyediakan air baku, dan bahkan menghasilkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro.

Kemudian dukungan terhadap swasembada pangan juga mengalir dari Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah kini membawa semangat baru untuk menggerakkan sektor pertanian. Ia memastikan bahwa pemerintah telah menyalurkan bantuan benih padi dan jagung untuk lahan seluas 60 ribu hektar di Bone. Langkah ini bertujuan agar daerah tersebut mampu menjadi salah satu pusat produksi pangan nasional yang strategis.

Selain memperkuat infrastruktur dan menyalurkan bantuan, pemerintah juga menempatkan keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar penting dalam upaya swasembada pangan. Komisi Informasi Pusat bersama organisasi wanita tani mendorong agar akses informasi di bidang pertanian terbuka seluas-luasnya untuk seluruh petani. Informasi yang akurat dan merata dinilai mampu membantu petani menentukan varietas benih yang tepat, memilih waktu tanam yang sesuai, serta mengantisipasi fluktuasi harga pasar.

Pemerintah juga telah membuka berbagai kanal komunikasi publik yang memuat kebijakan dan program terkini. Langkah ini memungkinkan informasi tersampaikan secara cepat dan merata hingga ke tingkat desa, sehingga petani dapat segera menyesuaikan strategi tanam dan pengelolaan lahannya. Upaya ini diharapkan menciptakan petani yang lebih mandiri, inovatif, dan responsif terhadap perubahan kondisi lapangan.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah mencerminkan sinergi antara pembangunan fisik, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyediaan informasi. Infrastruktur pendukung juga menjadi penopang utama dalam menjaga ketersediaan air dan kelancaran distribusi hasil pertanian. Sementara itu, bantuan benih dan sarana produksi yang diberikan secara langsung ke daerah-daerah strategis memastikan bahwa peningkatan produksi dapat terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Keterbukaan informasi menjadi perekat yang menghubungkan seluruh elemen ini, memastikan setiap kebijakan dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh petani di lapangan.

Dampak positif dari program ini mulai terlihat di berbagai daerah. Produksi pertanian mengalami peningkatan signifikan, harga gabah tetap stabil, dan distribusi hasil pertanian semakin lancar berkat perbaikan infrastruktur. Petani mulai merasakan manfaat dari dukungan pemerintah, baik berupa kemudahan mendapatkan pupuk maupun tersedianya irigasi yang memadai. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program swasembada pangan bukan hanya wacana, melainkan langkah konkret yang dijalankan secara konsisten.

Ke depan, pemerintah menargetkan agar kemandirian pangan tidak hanya tercapai di tingkat nasional, tetapi juga di setiap provinsi dan kabupaten. Setiap daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sekaligus menyumbang surplus untuk kebutuhan nasional. Target ini menuntut kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat. Semua pihak memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan produksi pangan yang berkelanjutan.

Swasembada pangan adalah kunci kedaulatan bangsa, keberhasilan program ini akan memastikan setiap keluarga di Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau. Dengan infrastruktur yang kokoh, sinergi yang solid antara pusat dan daerah, serta keterbukaan informasi yang luas, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai kemandirian pangan yang sesungguhnya.

Keberhasilan ini juga akan memberikan dampak ekonomi yang luas, mulai dari peningkatan pendapatan petani, terciptanya lapangan kerja baru di sektor pertanian, hingga penguatan industri pengolahan hasil tani di berbagai daerah. Dengan demikian, swasembada pangan tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian nasional yang inklusif.

Masyarakat diharapkan terus memberikan dukungan terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah. Partisipasi aktif, semangat gotong royong, dan kesadaran bahwa kita semua adalah bagian dari kebangkitan pangan nasional akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan cita-cita ini. Bersama, Indonesia dapat membangun kedaulatan pangan demi kesejahteraan rakyat dan masa depan bangsa.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Ardiansyah Pawirojoyo*)

Ketahanan pangan adalah salah satu fondasi terpenting bagi kedaulatan sebuah bangsa. Tanpa ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas, sebuah negara akan selalu berada dalam posisi rentan, baik terhadap gejolak pasar global maupun perubahan iklim. Presiden Prabowo Subianto menyadari sepenuhnya bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar jargon politik, melainkan kebutuhan strategis yang harus diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, salah satu prioritas utama pemerintahannya adalah mewujudkan program swasembada pangan dengan dukungan penuh dari pembangunan dan penguatan infrastruktur yang terintegrasi.

Visi swasembada pangan di era Presiden Prabowo menempatkan petani sebagai ujung tombak sekaligus penerima manfaat utama. Namun, beliau juga memahami bahwa petani tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan ekosistem yang memadai. Infrastruktur, baik fisik maupun nonfisik, menjadi tulang punggung yang memungkinkan setiap tahapan produksi pangan berjalan efisien, mulai dari proses pengolahan lahan, distribusi benih, irigasi, panen, hingga pemasaran hasil pertanian. Infrastruktur bukan hanya jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup bendungan, gudang penyimpanan modern, fasilitas pengeringan gabah, jaringan transportasi logistik, hingga teknologi digital yang membantu petani mengakses informasi harga dan cuaca.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun infrastruktur irigasi modern sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan swasembada. Sistem irigasi yang efisien akan memastikan air tersedia sepanjang tahun, mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan atau banjir. Pemerintah berkomitmen merehabilitasi ribuan kilometer saluran irigasi yang selama ini terbengkalai serta membangun embung dan bendungan baru di daerah-daerah strategis. Hal ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memperluas area tanam yang selama ini tergantung pada curah hujan musiman.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan pihaknya terus memperkuat dukungan infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendorong swasembada pangan nasional, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satu infrastruktur strategis yang menjadi penopang ketahanan pangan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Bendungan Sermo di Kabupaten Kulon Progo.

Bendungan Sermo merupakan salah satu bukti nyata bagaimana infrastruktur yang terawat dengan baik mampu menjadi tulang punggung ketahanan pangan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pemanfaatan Bendungan Sermo telah memberikan manfaat untuk meningkatkan pola tanam petani dari sebelumnya 215% menjadi 273%, sehingga produksi padi di wilayah layanan mencapai 49.087 ton gabah kering panen (GKP) atau setara 41.723 ton gabah kering giling (GKG) setiap tahunnya, dengan produktivitas rata-rata 6,04 ton/hektare.

Selain itu, Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya siap mewujudkan swasembada pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Pihaknya juga mengatakan perbaikan infrastruktur irigasi akan menjadi prioritas karena menjadi kunci peningkatan produktivitas pertanian dan perluasan masa tanam.

Dalam perspektif lebih luas, strategi ini adalah bagian dari visi kedaulatan nasional. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan lebih mandiri dalam mengambil keputusan politik dan ekonomi, tanpa tekanan dari pihak luar. Dengan swasembada yang ditopang oleh infrastruktur kokoh, Indonesia akan memiliki ketahanan yang tangguh menghadapi krisis global, seperti lonjakan harga pangan dunia atau gangguan rantai pasok internasional.

Pemerintah juga memastikan bahwa keberhasilan strategi ini tidak hanya diukur dari hasil produksi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan petani. Program pendampingan teknis, penyuluhan berkelanjutan, serta kemudahan akses terhadap pembiayaan menjadi prioritas agar petani dapat mengelola lahan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan kombinasi dukungan fisik dan nonfisik ini, potensi pertanian lokal dapat berkembang maksimal, menciptakan ekosistem pangan yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim maupun dinamika pasar.

Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah produksi pangan, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani, terjaganya stabilitas harga, dan tersedianya pangan bergizi untuk seluruh rakyat. Presiden Prabowo mengajak semua pihak, pemerintah daerah, swasta, akademisi, hingga masyarakat umum, untuk bergotong royong mewujudkan ketahanan pangan. Infrastruktur hanyalah alat, sementara kerja sama dan kesadaran kolektif adalah jiwa yang menggerakkannya.

Ketahanan pangan adalah kunci masa depan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing. Infrastruktur pertanian yang kuat adalah fondasi, dari irigasi modern hingga cetak sawah berbasis teknologi, yang menegaskan bahwa program swasembada pangan adalah prioritas nyata dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Semuanya harus terus bersatu mendukung tekad ini. Dengan kerja sama, investasi, dan keberanian berinovasi, Indonesia akan menjadi lumbung pangan sejati, yang menjamin kesejahteraan generasi mendatang dan merekatkan kedaulatan pangan kita.

Dengan komitmen yang kuat, strategi yang tepat, dan pembangunan infrastruktur yang merata, mimpi swasembada pangan Indonesia bukanlah hal yang mustahil. Justru, di tangan kepemimpinan yang tegas dan visioner seperti Presiden Prabowo, swasembada pangan dapat menjadi kenyataan yang membawa Indonesia melangkah sebagai bangsa yang berdaulat, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di panggung dunia.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penyediaan 15.000 unit laptop untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan pengadaan lebih dari 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Langkah itu untuk mencegah praktek-praktek yang mengarah ke melanggar aturan.

“Saya sudah minta kepada penanggung jawab pengadaan untuk melakukan pengadaan dengan transparan, dengan terbuka, tidak kongkalikong, tidak ada lagi praktek-praktek yang melanggar aturan,” kata Saifullah.

Mensos mengatakan seluruh siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan satu unit laptop untuk menunjang proses belajar mengajar. Pada tahap pertama, sebanyak 9.705 siswa akan menerima laptop.

Tahap kedua menyusul dengan 5.665 siswa, sehingga total mencapai lebih dari 15.370 siswa penerima manfaat. Spesifikasi laptop akan disesuaikan dengan kebutuhan jenjang pendidikan masing-masing siswa.

“Selain laptop, Kementerian Sosial juga menyalurkan seragam sekolah sebagai bagian dari fasilitas pendukung,” jelas Saifullah.

Saifullah menegaskan seluruh proses pengadaan laptop dan seragam dilakukan secara transparan dan terbuka. Hal itu sesuai arahan Presiden untuk memastikan tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan pelanggaran aturan lainnya.

“Karena ini sesuai dengan arahan presiden, tidak ada korupsi. Pastikan bahwa semua proses itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan. Kita juga minta didampingi oleh aparat,” ungkap Saifullah.

Menurut Saifullah, penyediaan laptop bukan sekadar bantuan fasilitas, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat. Fasilitas ini adalah bagian dari keseriusan Kemensos untuk memastikan siswa Sekolah Rakyat mendapatkan lingkungan dan sarana belajar yang layak dan setara dengan sekolah-sekolah terbaik.

Pemerintah menegaskan akan terus memantau pelaksanaan program ini, termasuk memastikan perangkat digunakan sesuai peruntukan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak sekolah menjadi kunci agar bantuan ini memberi manfaat maksimal bagi dunia pendidikan.

Sekolah Rakyat saat ini telah beroperasi di 67 titik dan ditargetkan mencapai 100 titik pada pertengahan Agustus 2025. Pada September 2025, jumlahnya akan bertambah menjadi 159 titik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Sekolah Rakyat adalah program yang digagas Presiden Prabowo yang dilaksanakan oleh beberapa Kementerian dan Lembaga. Kementerian Sosial bertanggung jawab atas operasional dan pembangunan gedung dan sarana prasarana oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, kurikulum dan seleksi guru digodok oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan guru agama dari Kementerian Agama.

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam pemerataan pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan kawasan transmigrasi. Kementerian Sosial bersama Kementerian Transmigrasi resmi berkolaborasi untuk mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa inisiatif ini menjadi harapan baru bagi pemerataan akses pendidikan di daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau.

“Kami tengah melakukan pendalaman dan identifikasi untuk memastikan program ini berjalan optimal. Sekolah Rakyat akan menjadi strategi penguatan pendidikan sekaligus pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal,” ujarnya dalam keterangan resmi usai menerima kunjungan kerja Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Gus Ipul menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat lebih dari 3 juta anak usia sekolah di Indonesia belum mengenyam pendidikan, tidak bersekolah, atau berisiko putus sekolah, termasuk di wilayah 3T.

“Anak-anak ini sering kali tidak terdengar dan tidak terlihat. Presiden mengamanatkan agar kita menoleh kepada mereka, memastikan tidak ada yang tertinggal dari hak pendidikan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Transmigrasi M. Iftitah menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya segera mengidentifikasi lokasi awal pelaksanaan di berbagai kawasan transmigrasi. Beberapa wilayah prioritas yang telah masuk tahap persiapan antara lain Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Iftitah menambahkan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi saat ini diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Dalam kerangka itu, pendidikan menjadi pilar utama agar masyarakat lokal mampu mandiri dan berkembang berkelanjutan.

“Dengan pendidikan yang memadai, masyarakat setempat akan memiliki keterampilan dan wawasan yang membuka peluang kemajuan,” jelasnya.

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Program ini juga ditujukan bagi anak-anak yang termasuk kategori Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah berharap Sekolah Rakyat menjadi wadah pembentukan generasi cerdas, berdaya, dan berkarakter. Dengan fokus pada mutu pendidikan dan pemerataan akses, langkah ini diharapkan mampu menjadi tonggak sejarah baru dalam membangun kemandirian bangsa, sekaligus mengikis kesenjangan antarwilayah.-

[ed]

Oleh: Muhammad Anugrah )*

Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah meluncurkan Program pembagian 15.000 laptop bagi siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Program strategis ini bertujuan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses terhadap teknologi pendidikan. Inisiatif tersebut sekaligus menjadi langkah nyata dalam mendorong percepatan transformasi digital di sektor pendidikan nasional.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan jaminan keamanan program bagi publik. Ia memastikan pengadaan dilakukan secara transparan, terbuka, tanpa praktik kongkalikong, dengan tahap pertama penyaluran 9.700 laptop yang dijadwalkan pada akhir Agustus atau awal September 2025. Komitmen tersebut menjadi jaminan bahwa implementasi program berjalan bersih, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan perhatian terhadap kualitas perangkat yang akan dibagikan. Ia menjelaskan bahwa spesifikasi laptop disusun oleh tim ahli dari berbagai perguruan tinggi, tanpa berorientasi pada merek, namun disesuaikan dengan kebutuhan siswa, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Pendekatan ini mencerminkan prinsip efisiensi agar perangkat benar-benar mendukung proses belajar tanpa menimbulkan pemborosan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan bahwa anggaran untuk program ini bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari pengelolaan fiskal yang cermat dan inklusif. Sebesar Rp 1,1 triliun dialokasikan khusus untuk pengadaan laptop dan seragam bagi lebih dari 15.000 siswa Sekolah Rakyat, sebagai langkah memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan untuk pendidikan rakyat merupakan investasi strategis dengan manfaat jangka panjang.

Pemerintah diingatkan akan pentingnya pendidikan inklusif, terutama agar program ini menjangkau anak difabel dengan aksesibilitas yang memadai. Fasilitas tersebut mencakup ketersediaan literatur Braille, guru berbahasa isyarat, serta sarana penunjang lain yang ramah difabel. Unsur inklusif yang krusial meliputi tenaga pendidik kompeten, fasilitas adaptif, infrastruktur fisik yang mudah diakses, layanan kesehatan dan dukungan psikososial, serta kurikulum fleksibel. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada kuantitas, seperti jumlah laptop dan sekolah, tetapi juga pada kualitas dan pemerataan akses pendidikan.

Program ini juga disertai pembangunan infrastruktur pendukung di 159 Sekolah Rakyat. Fasilitas yang tersedia meliputi listrik, air bersih, asrama, dan sarana olahraga, dengan total anggaran mencapai Rp 7 triliun. Pemerintah menargetkan penambahan jumlah sekolah secara bertahap hingga mencapai 200 unit. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Penyediaan laptop sekaligus memperkuat kesiapan siswa dalam menghadapi era transformasi digital. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran digital, memanfaatkan platform belajar daring, dan mengembangkan kreativitas secara lebih luas. Hal ini membuka peluang yang setara bagi siswa di berbagai daerah dan membantu memperkecil kesenjangan digital antara siswa di daerah miskin dan mereka yang berada di pusat kota.

Keberhasilan program pembagian 15.000 laptop ini tidak hanya bergantung pada langkah pemerintah, tetapi juga dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah BUMN, perusahaan swasta, dan komunitas pendidikan telah menunjukkan komitmen untuk berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial. Dukungan tersebut mencakup penyediaan pelatihan keterampilan digital bagi guru dan siswa, bantuan perawatan perangkat, hingga penyediaan akses internet di sekolah-sekolah penerima manfaat.

Lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah juga berpotensi menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan program. Kerja sama lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses teknologi pendidikan, sekaligus memastikan keberlanjutan manfaat yang dihasilkan. Dengan kolaborasi yang solid, program ini tidak hanya menjadi inisiatif pemerintah, tetapi juga gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan pendidikan Indonesia.

Program pembagian 15.000 laptop ini diharapkan membawa perubahan nyata bagi kualitas pendidikan, khususnya di wilayah yang selama ini tertinggal dalam akses teknologi. Dalam jangka pendek, siswa dapat lebih mudah mengakses materi pembelajaran digital, mengikuti pelatihan keterampilan, serta memperluas wawasan melalui sumber pengetahuan global. Sementara dalam jangka panjang, program ini diyakini akan meningkatkan kompetensi digital generasi muda, memperkuat daya saing tenaga kerja, dan membuka peluang ekonomi baru di daerah.

Bagi para guru, ketersediaan perangkat ini menjadi sarana untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Kisah-kisah dari penerima manfaat, seperti siswa di sekolah terpencil yang kini dapat mengakses kelas daring atau mengikuti lomba berbasis teknologi, menjadi bukti bahwa perubahan dapat dimulai dari langkah sederhana. Harapannya, semangat dan hasil positif ini dapat menjadi inspirasi untuk memperluas program serupa ke lebih banyak daerah, sehingga pendidikan berkualitas benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia.

Program ini bukan hanya menjadi simbol digitalisasi, tetapi juga bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan rakyat. Pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan inklusif, dengan dukungan fasilitas yang memadai. Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi motor penggerak transformasi sosial dan ekonomi di berbagai daerah. Langkah ini diyakini dapat membawa generasi muda Indonesia melangkah lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Masyarakat optimis momentum ini dapat terus terjaga dengan langkah-langkah strategis. Pemantauan distribusi, evaluasi kualitas perangkat, peningkatan pembelajaran digital, dan penguatan sarana pendukung menjadi kunci keberlanjutan program. Tujuan besar program ini tidak berhenti pada penyaluran laptop semata, tetapi berkembang menjadi lompatan signifikan menuju masyarakat yang cerdas, mandiri, dan berkeadilan. Dengan pendidikan sebagai fondasi utamanya, Indonesia diyakini akan terus bergerak maju.

)* Penulis merupakan pengamat isu pendidikan

Oleh : Wijayanto Rakadewa*)

Pemerintah kembali menunjukkan komitmen cerdasnya dalam sektor pendidikan melalui pengadaan 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat. Langkah strategis ini tidak hanya menghadirkan dukungan teknis bagi proses belajar-mengajar, tetapi juga menjadi sinyal tegas bahwa transparansi dan antikorupsi merupakan prioritas utama dalam setiap inisiatif publik. Kebijakan ini sekaligus mempertegas tekad pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan pendidikan berorientasi pada pemerataan kualitas dan keadilan bagi seluruh anak bangsa.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan, terbuka, dan akuntabel, dan tanpa celah. Tahap pertama pengadaan laptop akan menyasar sekitar 9.705 siswa, diikuti tahap kedua untuk 5.665 siswa, total lebih dari 15.370 laptop akan segera disalurkan. Gus Ipul menambahkan, program ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta semua pengadaan di sektor pendidikan dilakukan dengan pengawasan ketat.

Prinsip keterbukaan tidak hanya berlaku pada proses distribusi, tetapi juga dalam tahap pelaporan yang dapat diakses publik. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, sehingga setiap tahapan harus diawasi bersama oleh pemerintah, lembaga pengawas, dan warga. Langkah ini diharapkan menjadi model pengadaan barang publik yang bersih dan dapat ditiru di sektor lainnya.

Dukungan serius terhadap program ini datang dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang telah memaparkan bahwa alokasi anggaran Sekolah Rakyat mencapai Rp 7 triliun pada tahun ini. Pihaknya menjanjikan anggaran akan meningkat lagi pada 2026 seiring perluasan program hingga 200 titik sekolah rakyat. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang digunakan akan dipertanggungjawabkan secara terbuka, sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara yang bersih.

Kebijakan ini juga mendapatkan sorotan positif dari Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kurniasih Mufidayati. Ia menilai Sekolah Rakyat bukan hanya menghadirkan akses pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter melalui sistem asrama. Dalam pandangannya, pemberian laptop akan memperkuat kualitas pembelajaran, baik di kelas maupun di luar jam pelajaran.

Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah laptop yang dibagikan, tetapi dari pemanfaatannya secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan penggunaan teknologi bagi guru, pendamping, dan siswa harus menjadi bagian integral dari program. Pendekatan ini memastikan bahwa laptop tidak hanya menjadi perangkat mati, melainkan sarana efektif untuk meningkatkan literasi digital dan daya saing anak-anak Indonesia di era global.

Dari latar belakang program ini, Sekolah Rakyat merupakan terobosan pemerintah untuk menuntaskan masalah putus sekolah di kalangan keluarga miskin. Berbeda dengan sekolah reguler, Sekolah Rakyat menyediakan asrama, makan, perlengkapan belajar, hingga pendidikan karakter secara penuh. Dengan tambahan fasilitas laptop, siswa akan memiliki akses lebih luas terhadap sumber belajar daring, peluang riset, dan pelatihan keterampilan-keterampilan lain yang relevan dengan zaman.

Pemerintah juga mengantisipasi potensi masalah distribusi dan penyalahgunaan dengan menerapkan sistem pendataan berbasis NIK dan verifikasi langsung di lapangan. Mekanisme ini meminimalkan risiko laptop jatuh ke pihak yang tidak berhak. Selain itu, integrasi sistem pelaporan publik akan memudahkan masyarakat memantau progres penyaluran. Ini membuktikan bahwa teknologi bukan hanya diberikan kepada siswa, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengawal transparansi.

Dari sisi dampak jangka panjang, pengadaan laptop ini akan membantu mengurangi kesenjangan digital di daerah terpencil. Selama ini, keterbatasan akses internet dan perangkat membuat anak-anak dari keluarga pra-sejahtera tertinggal dibandingkan teman sebayanya di perkotaan. Dengan perangkat memadai dan jaringan yang terus diperluas, kesempatan belajar menjadi lebih merata.

Kebijakan ini merupakan sinergi antara visi pendidikan inklusif dan praktik pemerintahan yang bersih. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Transparansi yang pengelolaan anggaran yang diawasi ketat dukungan lintas instansi menunjukkan bahwa isu pendidikan mampu menjadi titik temu politik demi kemajuan bangsa.

Pada saat bangsa kita sedang menghadapi tantangan ekonomi dan pendidikan, pengadaan 15.000 laptop untuk Sekolah Rakyat ini menjadi bukti bahwa perhatian pemerintah terhadap generasi muda bukan sekadar retorika. Langkah ini dirancang dengan ketepatan, anggaran serius, dan mekanisme transparan, memastikan hak pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa tanpa kompromi terhadap integritas. Program ini diharapkan menjadi pendorong percepatan literasi digital yang merata, sehingga siswa di berbagai pelosok dapat bersaing di panggung nasional maupun global.

Di tengah upaya membangun fondasi kemajuan bangsa, langkah strategis pemerintah ini patut menjadi teladan bagi program pendidikan di masa mendatang. Kita patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah atas komitmen kuat dalam mencegah praktik korupsi, sembari terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengadaan laptop ini bukan hanya investasi perangkat keras, tetapi investasi masa depan generasi penerus yang siap membangun Indonesia unggul dan berkeadaban.

)* Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pertahanan demi memastikan stabilitas keamanan negara. Langkah ini dinilai sebagai kelanjutan dari perhatiannya yang sudah terbangun sejak memimpin Kementerian Pertahanan pada 2019, yang kini berlanjut saat beliau menjabat Presiden.

Pengamat Militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai perhatian Presiden Prabowo terhadap sektor pertahanan kian nyata.

“Menjelang satu tahun terakhir, terdapat perubahan signifikan, terutama pada peningkatan anggaran pertahanan yang mencapai sekitar Rp160 triliun,” ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan status pasukan khusus seperti Kopassus dan Kopasgat, pemekaran Kodam, serta langkah strategis lainnya menunjukkan keseriusan pemerintah.

Meski Indonesia dikenal sebagai negara damai, Anton mengingatkan pentingnya modernisasi alutsista.

“Jika tidak disertai komitmen modernisasi, peningkatan anggaran dikhawatirkan tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pertahanan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pengadaan alutsista sebaiknya melibatkan BUMN agar manfaatnya dirasakan pula bagi perekonomian nasional.

Selain aspek militer, Anton menyoroti peran Presiden Prabowo di kancah internasional. Menurutnya, Prabowo aktif mendorong penyelesaian konflik global seperti Israel–Palestina dan Rusia–Ukraina, sembari tetap memerhatikan isu dalam negeri, termasuk kemiskinan, judi daring, dan narkoba.

“Beliau memiliki modalitas kuat—latar belakang militer, kepekaan, dan pengalaman di forum internasional—yang membuatnya diperhitungkan di kawasan,” kata Anton.

Dukungan terhadap kebijakan ini datang dari berbagai kalangan. B. Surya, pendengar dari Bogor, mengapresiasi perhatian pada anggaran pertahanan namun berharap kesejahteraan prajurit turut menjadi prioritas.

“TNI harus siap tempur, tetapi juga menjadi bagian penting dari bangsa,” ujarnya.

Putra dari Sumatera Utara menilai bahwa fokus pertahanan juga harus mencakup ketahanan pangan, sosial, serta perlindungan dari kemiskinan dan korupsi.

Sementara itu, Masmuk dari Bandung menilai Presiden Prabowo memiliki karakter kepemimpinan yang konsisten sejak menjadi Menteri Pertahanan. “Beliau memperkuat militer sekaligus memperhatikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan rakyat,” katanya.

Langkah Presiden Prabowo memperkuat pertahanan dinilai sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada perdamaian dunia.

Dengan kombinasi modernisasi alutsista, diplomasi internasional, dan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat, arah kebijakan ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi keamanan dan kedaulatan Indonesia di masa depan. []

Jakarta – Dengan kombinasi modernisasi alutsista, diplomasi internasional, dan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat, arah kebijakan pemerintah terkait pertahanan dan keamanan nasional, diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi keamanan dan kedaulatan Indonesia di masa depan.

Pengamat Militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pertahanan demi memastikan stabilitas keamanan negara.

Langkah ini dinilai sebagai kelanjutan dari perhatiannya yang sudah terbangun sejak memimpin Kementerian Pertahanan pada 2019, yang kini berlanjut saat beliau menjabat Presiden.

Anton Aliabbas menilai perhatian Presiden Prabowo terhadap sektor pertahanan kian nyata.

“Menjelang satu tahun terakhir, terdapat perubahan signifikan, terutama pada peningkatan anggaran pertahanan yang mencapai sekitar Rp160 triliun,” ujarnya.

Menurutnya adanya peningkatan status pasukan khusus seperti Kopassus dan Kopasgat, pemekaran Kodam, serta langkah strategis lainnya menunjukkan keseriusan pemerintah untk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Meski Indonesia dikenal sebagai negara damai, Anton mengingatkan pentingnya modernisasi alutsista.

“Jika tidak disertai komitmen modernisasi, peningkatan anggaran dikhawatirkan tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pertahanan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pengadaan alutsista sebaiknya melibatkan BUMN agar manfaatnya dirasakan pula bagi perekonomian nasional.

Selain aspek militer, Anton menyoroti peran Presiden Prabowo di kancah internasional. Menurutnya, Prabowo aktif mendorong penyelesaian konflik global seperti Israel–Palestina dan Rusia–Ukraina, sembari tetap memerhatikan isu dalam negeri, termasuk kemiskinan, judi daring, dan narkoba.

“Beliau memiliki modalitas kuat—latar belakang militer, kepekaan, dan pengalaman di forum internasional—yang membuatnya diperhitungkan di kawasan,” kata Anton.

Dukungan terhadap kebijakan ini datang dari berbagai kalangan. B. Surya, pendengar dari Bogor, mengapresiasi perhatian pada anggaran pertahanan namun berharap kesejahteraan prajurit turut menjadi prioritas.

“TNI harus siap tempur, tetapi juga menjadi bagian penting dari bangsa,” ujarnya.

Putra dari Sumatera Utara menilai bahwa fokus pertahanan juga harus mencakup ketahanan pangan, sosial, serta perlindungan dari kemiskinan dan korupsi.

Sementara itu, Masmuk dari Bandung menilai Presiden Prabowo memiliki karakter kepemimpinan yang konsisten sejak menjadi Menteri Pertahanan.

“Beliau memperkuat militer sekaligus memperhatikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan rakyat,” katanya []

Jakarta,– Pengamat militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam pembangunan sektor pertahanan dan keamanan sejak terjun aktif di pemerintahan.

Menurut Anton, Prabowo mulai terlibat secara resmi di sektor pertahanan pada 2019 saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian, pada 2024, ketika beliau mengemban amanah sebagai Presiden Republik Indonesia, perhatian terhadap sektor strategis ini semakin terlihat jelas.

“Sejak menjabat sebagai menteri hingga kini sebagai presiden, perhatian beliau terhadap pertahanan dan keamanan semakin meningkat,” ujar Anton dalam wawanvara dengan salah satu stasiun Radio di Jakarta.

Anton menjelaskan, tugas besar sektor pertahanan tidak hanya menjaga kualitas alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga memperkuat peran aktif Indonesia di forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik global, termasuk di Israel–Palestina dan Rusia–Ukraina.

Semua langkah ini, kata Anton, selaras dengan empat tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

“Membangun kekuatan pertahanan adalah hal yang tidak dapat dihindari demi menciptakan keamanan negara,” tutur Anton.

Namun, lanjutnya, pembangunan tersebut harus berdampak positif bagi perekonomian, khususnya melalui penguatan industri pertahanan nasional.

“Pertahanan yang kokoh bukan hanya menjaga kedaulatan, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anton menyebut Presiden Prabowo memiliki modalitas yang kuat untuk menjalankan agenda besar ini.

Latar belakang militer yang mumpuni, kepekaan terhadap dinamika geopolitik, dan pengalaman panjang di kancah internasional membuat Presiden Prabowo mampu tampil percaya diri dan diperhitungkan dalam berbagai forum, baik di tingkat regional maupun multilateral.

“Hubungan bilateral Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Australia juga semakin baik di bawah kepemimpinan beliau. Ini modal penting untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan,” tambah Anton.

Dengan kombinasi visi strategis, diplomasi aktif, dan penguatan industri pertahanan, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai mampu membawa Indonesia menuju pertahanan yang modern, mandiri, dan berkontribusi besar terhadap perdamaian dunia.[]