Arsip Kategori: BERITA TERBARU

Oleh : Catur Ronggo*)

Indonesia adalah negara yang berdampingan dengan berbagai ancaman bencana alam. Letak geografis di kawasan Cincin Api Pasifik membuat aktivitas vulkanik menjadi realitas yang harus dihadapi dengan kesiapsiagaan berkelanjutan. Setiap peningkatan aktivitas gunung api menjadi ujian bagi kemampuan negara memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menunjukkan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi. Ketika ancaman meningkat, pemerintah tidak hanya menghadapi risiko material vulkanik, tetapi juga kebutuhan memastikan warga memahami zona bahaya, bersedia mengungsi, dan memperoleh kebutuhan dasar selama berada di pengungsian.

Dalam kondisi seperti inilah kehadiran negara diuji. Mitigasi bencana tidak cukup dilakukan melalui imbauan. Keselamatan masyarakat membutuhkan tindakan langsung, mulai dari penetapan zona bahaya, percepatan evakuasi, kesiapan transportasi, hingga penyediaan logistik dan fasilitas pengungsian yang layak.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas utama dalam penanganan ancaman aktivitas Gunung Sinabung. Ia mendorong percepatan evakuasi bagi masyarakat yang berada di kawasan berbahaya agar segera berpindah menuju lokasi yang lebih aman.

Bobby juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas bagi warga yang harus meninggalkan rumah dan aktivitas sehari-hari. Proses evakuasi tidak boleh berhenti ketika masyarakat tiba di tempat pengungsian. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan pangan, kesehatan, tempat tinggal sementara, serta dukungan logistik tersedia secara memadai.

Langkah tersebut menunjukkan pendekatan penanganan bencana yang berorientasi pada manusia. Warga yang mengungsi bukan sekadar angka dalam laporan kebencanaan, melainkan masyarakat yang membutuhkan perlindungan, kepastian, dan rasa aman. Pemerintah daerah bersama unsur terkait karena itu menyiapkan bantuan logistik, peralatan evakuasi, serta dukungan operasional bagi petugas di lapangan.

Penetapan zona bahaya juga menjadi bagian penting dalam mitigasi. Kawasan berisiko harus dipatuhi berdasarkan rekomendasi teknis. Pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi secara intensif agar masyarakat memahami bahwa pembatasan aktivitas di wilayah tertentu merupakan langkah perlindungan terhadap ancaman yang dapat berkembang sewaktu-waktu.

Kepala BNPB Suharyanto memperlihatkan pentingnya koordinasi nasional dalam menghadapi perkembangan aktivitas vulkanik. Dalam penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, pemerintah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur kebencanaan untuk mengantisipasi dampak yang mungkin dirasakan masyarakat.

Suharyanto menempatkan kesiapsiagaan sebagai bagian penting dari respons pemerintah. Penanganan harus dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi dan data lapangan sehingga langkah yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar tidak terjadi keterlambatan dalam evakuasi maupun distribusi bantuan.

Perkembangan aktivitas vulkanik menunjukkan bahwa dampaknya tidak selalu terbatas pada kawasan sekitar gunung. Sebaran abu dapat memengaruhi aktivitas masyarakat, transportasi, hingga layanan penerbangan. Karena itu, respons pemerintah harus dilakukan secara menyeluruh melalui pemantauan intensif, koordinasi lintas sektor, serta langkah perlindungan yang disesuaikan dengan kondisi aktual.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa mitigasi tidak dapat dilakukan setelah dampak membesar. Perencanaan, kesiapan personel, ketersediaan logistik, dan komunikasi kepada masyarakat harus berjalan secara bersamaan. Kecepatan bertindak menjadi penting, tetapi ketepatan berdasarkan data tetap menjadi dasar agar kebijakan yang diambil benar-benar melindungi warga.

Di tingkat operasional, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan menegaskan pentingnya masyarakat mematuhi arahan evakuasi ketika berada dalam kawasan yang dinilai berbahaya. BNPB meminta warga yang berada di zona risiko untuk segera menuju lokasi aman sesuai arahan petugas.

Berton juga mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap zona bahaya merupakan bagian penting dari penyelamatan. Ancaman erupsi tidak hanya berasal dari material yang keluar langsung dari kawah, tetapi juga dapat berupa abu vulkanik dan bahaya lanjutan lainnya. Karena itu, masyarakat perlu mengikuti rekomendasi resmi dan tidak mengambil risiko dengan kembali ke wilayah terlarang.

Pelaksanaan evakuasi di lapangan membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah, BNPB, BPBD, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan relawan memiliki peran yang saling melengkapi. Kehadiran berbagai unsur tersebut memastikan proses penyelamatan, distribusi bantuan, pelayanan kesehatan, serta pengamanan kawasan dapat berjalan secara terpadu.

Pengalaman penanganan bencana membuktikan bahwa keberhasilan mitigasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan alat pemantauan. Keberhasilan juga bergantung pada kemampuan pemerintah menerjemahkan data menjadi tindakan nyata yang cepat, terukur, dan mudah dipahami masyarakat.

Evakuasi yang cepat, logistik yang memadai, dan kepatuhan terhadap zona bahaya merupakan tiga unsur yang saling berkaitan. Ketiganya menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam ketika masyarakat menghadapi ancaman. Pemerintah hadir melalui koordinasi dari pusat hingga daerah serta kerja bersama unsur yang berada di lapangan.

Pada akhirnya, bencana memang tidak selalu dapat dicegah. Namun, risiko korban dapat ditekan apabila negara mampu bertindak cepat, terukur, dan terkoordinasi. Respons pemerintah dalam menghadapi ancaman aktivitas vulkanik memperlihatkan bahwa keselamatan warga tetap ditempatkan sebagai prioritas. Dengan kesiapsiagaan yang kuat, negara hadir bukan hanya setelah bencana terjadi, tetapi sejak ancaman muncul, untuk melindungi warga melalui evakuasi, logistik, dan pengamanan zona bahaya.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Yohanis Pigome*

Keamanan merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan Papua. Berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan lingkungan yang stabil agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Karena itu, menjaga kondusivitas keamanan bukan hanya menjadi kepentingan aparat, melainkan kebutuhan seluruh masyarakat Papua yang menginginkan kehidupan yang lebih aman, produktif, dan sejahtera.

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) memandang penyanderaan tersebut telah melampaui persoalan keamanan karena menyentuh martabat dan kemanusiaan masyarakat Papua. Ia menilai masyarakat tidak seharusnya terus menjadi korban tindakan kelompok bersenjata yang mengatasnamakan perjuangan. Menurutnya, apabila kepentingan rakyat benar-benar menjadi dasar perjuangan, maka keselamatan masyarakat sipil, khususnya perempuan dan kelompok rentan, semestinya menjadi prioritas utama.

Pandangan tersebut memperlihatkan semakin kuatnya tuntutan masyarakat adat agar kekerasan tidak terus berlangsung di tanah Papua. Masyarakat menginginkan agar persoalan keamanan ditangani melalui mekanisme hukum dan tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Ketegasan terhadap pelaku kekerasan penting dilakukan, tetapi harus tetap diarahkan melalui penegakan hukum agar tidak menciptakan siklus pembalasan yang justru semakin merugikan masyarakat.

Persoalan tersebut juga mendapat perhatian dari tokoh agama Nasrani sekaligus tokoh adat senior Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen. Ia menilai eskalasi kekerasan kelompok bersenjata semakin mengancam keselamatan Orang Asli Papua. Menurut pandangannya, ancaman tersebut tidak hanya menyasar warga pendatang, warga negara asing, maupun aktivis rohani, tetapi juga masyarakat Papua sendiri, terutama mereka yang memilih tidak bergabung dengan kelompok bersenjata.

Pernyataan Kirenius menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki kepentingan langsung terhadap terciptanya stabilitas keamanan. Kekerasan yang mengatasnamakan perjuangan justru dapat menghasilkan dampak berlawanan dengan kepentingan rakyat. Ketika warga lokal merasa terancam di tanahnya sendiri, ruang kehidupan masyarakat menjadi semakin terbatas dan berbagai aktivitas pembangunan ikut terdampak.

Kirenius juga menyoroti dampak gangguan keamanan terhadap pelayanan keagamaan di wilayah pedalaman Papua. Kasus terbunuhnya Captain Nicholas F. Goselin, pilot PT AMA berkewarganegaraan Amerika Serikat yang disebut melayani kebutuhan ibadah umat di pelosok Papua, dinilai dapat memberikan dampak luas terhadap keberlangsungan pelayanan masyarakat sekaligus citra Papua di mata dunia. Peristiwa semacam itu menunjukkan bahwa kekerasan tidak berhenti pada korban langsung, tetapi dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap berbagai layanan sosial dan kemanusiaan.

Upaya tersebut salah satunya terlihat melalui patroli dialogis Polsek Mulia di Kabupaten Puncak Jaya. Kapolsek Mulia Ipda Hasan Andarek menekankan pentingnya patroli rutin untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus membangun komunikasi langsung dengan warga. Ia juga mendorong masyarakat agar segera melaporkan setiap persoalan keamanan kepada aparat sehingga dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa strategi keamanan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan penguatan hubungan antara aparat dengan masyarakat. Kehadiran polisi di tengah masyarakat dapat meningkatkan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Partisipasi warga dalam memberikan informasi mengenai potensi gangguan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem keamanan yang lebih responsif.

Di Yahukimo, langkah Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo dalam menangani kasus penganiayaan berat terhadap seorang warga juga menunjukkan pentingnya respons cepat dan terukur. Aparat melakukan penyelidikan, mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti, serta mengejar pihak yang diduga bertanggung jawab. Kepala Operasi Damai Cartenz menegaskan bahwa proses pengungkapan kasus terus dilakukan berdasarkan informasi dan keterangan yang diperoleh di lapangan serta sesuai prosedur hukum.

Penanganan seperti ini penting untuk memastikan masyarakat memperoleh kepastian hukum. Aparat perlu terus menunjukkan profesionalisme, sementara masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Kolaborasi tersebut dapat mencegah munculnya kepanikan maupun tindakan balasan yang berpotensi memperburuk situasi.

Karena itu, dukungan terhadap upaya menjaga keamanan Papua harus ditempatkan sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi. Aparat memberikan perlindungan dan penegakan hukum, sedangkan tokoh masyarakat memperkuat pesan perdamaian dan masyarakat menjaga lingkungan agar tetap kondusif.

Papua tidak membutuhkan konflik berkepanjangan. Masyarakat membutuhkan ruang yang aman untuk bekerja, belajar, beribadah, memperoleh pelayanan kesehatan, serta membangun kehidupan yang lebih baik. Karena itu, setiap aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil harus dihentikan dan setiap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diproses melalui mekanisme yang berlaku.

Dengan keamanan yang semakin kuat, pembangunan Papua memiliki fondasi yang lebih kokoh. Keberadaan negara yang konsisten, aparat yang profesional, serta dukungan tokoh adat dan agama dapat menjadi kekuatan bersama untuk memperluas ruang perdamaian. Pada akhirnya, Papua yang aman bukan hanya tentang berkurangnya gangguan keamanan, tetapi tentang terciptanya kondisi yang memungkinkan masyarakat menentukan masa depan dengan penuh keyakinan, menjalani kehidupan secara bermartabat, dan menikmati hasil pembangunan secara berkelanjutan.

*Penulis merupakan Pemerhati kebijakan publik Papua

PAPUA — Tokoh adat dan agama Papua menyerukan penghentian kekerasan kelompok bersenjata yang dinilai semakin merugikan masyarakat sipil. Stabilitas keamanan disebut menjadi kebutuhan bersama agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara aman dan pembangunan di berbagai sektor dapat terus berlangsung.

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), menilai penyanderaan tersebut merupakan persoalan kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, masyarakat sipil, terutama perempuan, harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dijadikan bagian dari konflik bersenjata.

“Kalau benar memperjuangkan rakyat Papua, maka keselamatan rakyat harus menjadi yang utama. Perempuan dan masyarakat sipil tidak boleh menjadi korban,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik baru antarmasyarakat. Penegakan hukum dinilai harus menjadi jalan utama sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa memunculkan aksi balasan.

Tokoh Agama Nasrani sekaligus Tokoh Adat Senior Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen, menilai aksi kekerasan kelompok bersenjata semakin berdampak terhadap masyarakat lokal. Ia menyebut ancaman tidak hanya dirasakan warga pendatang dan warga negara asing, tetapi juga Orang Asli Papua yang memilih hidup secara damai.

“Ketika masyarakat Papua sendiri menjadi sasaran kekerasan, yang mengalami kerugian adalah rakyat Papua. Karena itu, penghentian kekerasan harus menjadi kepentingan bersama,” kata Kirenius.

Kirenius juga menyoroti dampak gangguan keamanan terhadap pelayanan keagamaan dan kemanusiaan di wilayah pedalaman Papua. Kondisi keamanan yang tidak stabil dinilai dapat menyulitkan tenaga pelayanan menjalankan tugas dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani, juga memastikan penyelidikan terhadap kasus kekerasan di Yahukimo terus dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum.

Stabilitas keamanan dinilai menjadi fondasi penting bagi pembangunan Papua. Situasi kondusif memungkinkan masyarakat bekerja, bersekolah, beribadah, memperoleh layanan kesehatan, dan mengembangkan ekonomi secara lebih aman.

Karena itu, sinergi pemerintah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat perdamaian. Papua membutuhkan keamanan agar pembangunan terus berjalan dan generasi mudanya memiliki masa depan yang lebih aman dan sejahtera. (*)

PAPUA — Sejumlah tokoh masyarakat Papua mendorong penguatan keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat sipil di tengah masih adanya gangguan keamanan di sejumlah wilayah. Stabilitas dinilai penting agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari serta pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi terus berjalan.

Perhatian terhadap keamanan kembali mengemuka setelah sembilan perempuan asli Suku Amungme dilaporkan menjadi korban penyanderaan kelompok TPNPB-OPM Kodap III Ndugama di Distrik Jila, Kabupaten Mimika. Hampir satu bulan berlalu, keluarga dan masyarakat masih menantikan kepastian kondisi para korban.

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), menilai penyanderaan tersebut bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan persoalan kemanusiaan yang menyentuh martabat masyarakat Papua. Ia menegaskan masyarakat sipil tidak seharusnya menjadi korban konflik bersenjata.

“Jika mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua, maka rakyat Papua seharusnya menjadi pihak pertama yang dilindungi. Masyarakat tidak boleh terus menjadi korban kekerasan,” ujarnya.

Tokoh Agama Nasrani sekaligus Tokoh Adat Senior Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen, turut menyoroti ancaman kelompok bersenjata terhadap masyarakat lokal. Ia menyebut kekerasan tidak hanya berdampak kepada warga pendatang dan warga negara asing, tetapi juga Orang Asli Papua yang memilih hidup damai.

“Kalau kekerasan terus terjadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat Papua sendiri. Karena itu, keamanan harus menjadi kepentingan bersama,” kata Kirenius.

Kirenius juga menyoroti dampak gangguan keamanan terhadap pelayanan keagamaan dan kemanusiaan di pedalaman Papua. Ia menilai kasus terbunuhnya Captain Nicholas F. Goselin, pilot PT AMA yang disebut melayani kebutuhan ibadah masyarakat di pelosok Papua, menunjukkan bahwa kekerasan dapat menghambat pelayanan bagi masyarakat.

Di Yahukimo, Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani, memastikan penyelidikan kasus penganiayaan warga di Dekai terus dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

Penguatan keamanan di Papua dinilai perlu berjalan beriringan dengan pembangunan. Situasi kondusif akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk bekerja, bersekolah, beribadah, memperoleh layanan kesehatan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi.

Sinergi pemerintah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pembangunan Papua. (*)

Oleh: Markus Wenda*

Keamanan Papua merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan keamanan yang masih terjadi di sejumlah wilayah, upaya menjaga Papua tetap aman dan kondusif menjadi tanggung jawab bersama. Negara melalui pemerintah dan aparat keamanan terus menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk Orang Asli Papua (OAP), sekaligus memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan tanpa terganggu oleh aksi kekerasan kelompok bersenjata.

Penyanderaan sembilan perempuan asli Suku Amungme di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, menjadi pengingat bahwa masyarakat sipil harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap upaya penyelesaian persoalan keamanan Papua. Hampir satu bulan tanpa kepastian mengenai kondisi para korban tentu menjadi beban berat bagi keluarga dan masyarakat. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa aksi kekerasan tidak pernah memberikan manfaat bagi rakyat, terlebih ketika perempuan dan masyarakat sipil menjadi korban.

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar masalah keamanan, tetapi telah menyentuh aspek kemanusiaan dan martabat masyarakat Papua. Pandangan tersebut memperlihatkan semakin kuatnya suara masyarakat adat yang menghendaki agar kekerasan dihentikan dan masyarakat sipil mendapatkan perlindungan. Apabila kelompok bersenjata benar-benar mengklaim memperjuangkan kepentingan rakyat Papua, maka keselamatan masyarakat semestinya menjadi kepentingan yang paling utama.

Dalam konteks tersebut, negara memiliki peran strategis untuk memastikan hukum tetap hadir dan masyarakat tidak dibiarkan menghadapi ancaman seorang diri. Upaya aparat dalam merespons berbagai gangguan keamanan menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Kehadiran aparat di wilayah rawan, pengamanan masyarakat, penyelidikan terhadap kasus kekerasan, serta pengejaran terhadap pelaku merupakan bagian dari komitmen untuk menciptakan ruang kehidupan yang lebih aman bagi masyarakat Papua.

Perspektif serupa disampaikan tokoh agama Nasrani sekaligus tokoh adat senior Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen. Ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap meningkatnya aksi kekerasan yang tidak hanya mengancam warga pendatang dan warga negara asing, tetapi juga Orang Asli Papua. Menurutnya, masyarakat lokal yang tidak bersedia bergabung dengan kelompok bersenjata juga dapat menjadi sasaran ancaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan justru berpotensi merusak kehidupan masyarakat Papua sendiri.

Kirenius juga menyoroti dampak kekerasan terhadap pelayanan keagamaan di wilayah pedalaman. Peristiwa terbunuhnya Captain Nicholas F. Goselin, pilot PT AMA berkewarganegaraan Amerika Serikat yang disebut melayani kebutuhan ibadah masyarakat di pelosok Papua, menjadi salah satu contoh bahwa gangguan keamanan dapat memberikan dampak luas. Tidak hanya menghilangkan nyawa, kekerasan juga dapat menghambat pelayanan sosial, keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan berbagai aktivitas kemanusiaan yang sangat dibutuhkan masyarakat di daerah terpencil.

Karena itu, dukungan terhadap stabilitas keamanan harus dipandang sebagai bagian dari agenda pembangunan Papua. Infrastruktur yang dibangun pemerintah, fasilitas kesehatan yang diperluas, akses pendidikan yang ditingkatkan, serta aktivitas ekonomi masyarakat membutuhkan situasi keamanan yang terjaga. Tanpa keamanan, berbagai capaian pembangunan akan menghadapi hambatan dan masyarakat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.

Langkah kepolisian di Puncak Jaya melalui patroli dialogis juga memperlihatkan pentingnya pendekatan keamanan yang dekat dengan masyarakat. Kapolsek Mulia Ipda Hasan Andarek menegaskan bahwa patroli dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sekaligus mengajak warga bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah. Pendekatan ini penting karena keamanan yang berkelanjutan membutuhkan kehadiran negara sekaligus partisipasi masyarakat.

Masyarakat juga perlu melihat bahwa upaya aparat tidak semata-mata berbentuk tindakan penegakan hukum. Patroli, komunikasi dengan warga, pemetaan wilayah rawan, respons cepat terhadap laporan, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas. Keamanan yang dibangun melalui komunikasi dan kehadiran di tengah masyarakat dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah berkembangnya gangguan menjadi konflik yang lebih besar.

Di Yahukimo, respons Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo terhadap kasus penganiayaan berat terhadap seorang warga juga menunjukkan bahwa setiap gangguan keamanan mendapatkan perhatian. Aparat melakukan penyelidikan, mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti, serta mengejar pihak yang diduga bertanggung jawab. Penanganan secara terukur dan berdasarkan prosedur hukum menjadi penting agar masyarakat memperoleh kepastian serta tidak terdorong melakukan tindakan main hakim sendiri.

Pada titik inilah sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi semakin penting. Suara para pemimpin lokal seperti Ketua LEMASA dan Kirenius Telenggen menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki kepedulian besar terhadap terciptanya perdamaian. Dukungan masyarakat terhadap keamanan juga menjadi modal sosial bagi pemerintah dan aparat untuk mempercepat pemulihan stabilitas di wilayah yang masih menghadapi gangguan.

Papua pada akhirnya membutuhkan kedamaian yang nyata, bukan konflik berkepanjangan. Masyarakat berhak bekerja, bersekolah, beribadah, memperoleh layanan kesehatan, menjalankan kegiatan ekonomi, dan membangun masa depan tanpa rasa takut. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak tersebut terlindungi, sementara masyarakat memiliki peran menjaga lingkungan masing-masing tetap kondusif.

Dengan konsistensi pemerintah dalam menjaga keamanan, profesionalisme TNI-Polri dalam melindungi masyarakat, serta dukungan tokoh adat dan agama, Papua memiliki peluang semakin besar untuk keluar dari bayang-bayang konflik. Keamanan bukan sekadar persoalan penindakan, melainkan prasyarat untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan. Papua yang aman adalah Papua yang memberi ruang bagi rakyatnya untuk maju, sejahtera, dan menatap masa depan dengan optimisme.

*Penulis merupakan Aktivis masyarakat adat Papua

Jakarta – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, mengatakan pemerintah menyiapkan peta jalan hilirisasi yang mencakup 28 komoditas strategis hingga 2040-2045.

Program tersebut diproyeksikan memiliki potensi investasi mencapai sekitar USD618 miliar dan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat struktur industri nasional.

“Ada 28 komoditas dalam rencana payung besar program kita sampai 2040-2045. Konsolidasi terhadap ini ada kurang lebih USD618 miliar kalau sektor hilirisasi investasinya kita dorong. Untuk lebih focusing lagi, dalam RPJM kita squeeze menjadi 15 komoditas,” ujar Todotua.

Peta jalan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari minyak dan gas bumi, mineral, kelautan, agrikultur hingga perkebunan. Pemerintah menyusun strategi berdasarkan potensi cadangan sumber daya alam serta posisi komoditas Indonesia di pasar global.

Dari 28 komoditas dalam rencana besar tersebut, sebanyak 15 komoditas akan menjadi fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Todotua menjelaskan pemerintah menyiapkan tiga strategi utama dalam mendorong investasi hilirisasi, yakni perencanaan, eksekusi, serta strategi perizinan dan pemberian insentif. Pemetaan juga mempertimbangkan sebaran sumber daya alam dan industri pendukung di berbagai wilayah Indonesia.

“Kita mengerti sebarannya dimana potensinya dimana sehingga nanti inilah yang akan menjadi design planning dalam kita mendorong apa namanya konsep hilirisasi. Perencanaannya ini memang kita butuhkan supaya kita mengerti strateginya,” sambung Todotua.

Hilirisasi juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor. Pemerintah ingin membangun rantai pasok terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga sumber daya alam yang tersedia di dalam negeri dapat diolah menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

“Sumber daya alam yang kita punya selama ini banyak diolah di luar dan nilai tambahnya di luar. Kita harapkan dengan mendorong hilirisasi, keseluruhan ekosistem supply chain-nya bisa terjadi di negara kita, sehingga ekspor naik dan kita punya kekuatan,” tegas Todotua.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Ahmad Erani Yustika, menilai kebijakan tersebut memiliki dua tujuan utama, yakni meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

“Yang pertama kita harus menaikkan nilai tambah sumber daya alam kita sehingga harus diolah di sini, itu yang paling utama. Yang kedua kita justru harus mendorong supaya ketergantungan impornya itu berkurang,” kata Erani.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah terus menggencarkan hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat industri nasional, dan mendorong posisi Indonesia naik kelas dalam rantai nilai global.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan pemerintah menyiapkan tiga strategi investasi hilirisasi, yaitu perencanaan, eksekusi, serta kebijakan perizinan dan pemberian insentif.

“Pertama itu berbicara perencanaan. Kemudian kita melihat juga planning perencanaan ini, sisi eksekusinya. Yang ketiga itu kita melihat juga karena dalam hal ini kapasitas kita sebagai pemerintah regulator, tentunya kita juga akan melihat bagaimana mengenai strategi perizinan dan juga strategi insentif,” ujar Todotua.

Menurut Todotua, pemerintah tengah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi terhadap 28 komoditas strategis hingga 2045 dengan potensi nilai investasi mencapai US$618 miliar.

“Ada 28 komoditas dalam rencana payung besar program kita sampai 2040–2045. Konsolidasi terhadap ini ada kurang lebih US$618 miliar kalau sektor hilirisasi investasinya kita dorong. Untuk lebih focusing lagi, dalam RPJM kita squeeze menjadi 15 komoditas,” katanya.

Roadmap ini mencakup pemetaan cadangan sumber daya, posisi Indonesia di pasar global, serta industri pendukung di lima pulau besar. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi sektor migas, mineral, kelautan, dan perkebunan guna meningkatkan nilai tambah sekaligus mendorong pemerataan ekonomi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Ahmad Erani Yustika menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan dua tujuan utama dalam program hilirisasi nasional, yakni meningkatkan nilai tambah kekayaan alam dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap barang impor.

“Yang pertama kita harus menaikkan nilai tambah sumber daya alam kita sehingga harus diolah di sini, itu yang paling utama. Yang kedua kita justru harus mendorong supaya ketergantungan impornya itu berkurang,” kata Erani.

Melalui hilirisasi yang terencana dan terintegrasi, Indonesia diharapkan tidak lagi sekadar menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Langkah tersebut sekaligus menjadi fondasi untuk memperkuat kemandirian industri, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai nilai global.

Oleh : Radjiman Arif*)

Hilirisasi bukan lagi sekadar agenda pembangunan industri, melainkan strategi besar untuk menentukan arah ekonomi Indonesia menuju 2045. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, bangsa yang hanya menjual bahan mentah akan sulit memperoleh manfaat maksimal dari kekayaan alamnya. Karena itu, pengolahan sumber daya di dalam negeri menjadi jalan penting untuk menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat industri.

Indonesia memiliki modal besar berupa mineral, energi, perkebunan, kelautan, dan sumber daya lainnya. Tantangannya adalah memastikan setiap tahap produksi terhubung dari hulu hingga hilir. Hilirisasi yang terintegrasi menjadi penting karena pembangunan industri tidak cukup hanya menghasilkan produk olahan, tetapi juga harus memperkuat rantai pasok, teknologi, investasi, dan kemampuan tenaga kerja Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan hilirisasi sebagai salah satu kunci kebangkitan dan kemakmuran bangsa. Menurut Presiden, Indonesia harus memiliki keberanian untuk menguasai serta mengolah sumber daya alamnya sendiri. Kekayaan yang melimpah tidak akan otomatis membawa kemakmuran apabila nilai tambah terbesar justru dihasilkan negara lain setelah bahan mentah Indonesia diekspor.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi memiliki makna lebih luas daripada pembangunan pabrik. Hilirisasi berkaitan dengan kemampuan bangsa membangun kedaulatan ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.

Komitmen tersebut menunjukkan pemerintah tidak ingin agenda hilirisasi berhenti pada perencanaan. Berbagai proyek strategis terus didorong memasuki tahap implementasi. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa hilirisasi bergerak dari gagasan menuju pelaksanaan yang diharapkan memberikan dampak langsung bagi pembangunan nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kemudian menegaskan bahwa tidak ada negara maju tanpa industrialisasi dan hilirisasi. Negara yang kaya sumber daya tetap dapat tertinggal apabila hanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Oleh sebab itu, Indonesia harus mengubah kekuatan sumber daya menjadi produk industri bernilai ekonomi tinggi.
Bahlil juga menekankan pentingnya hilirisasi yang memberikan manfaat lebih luas. Kebijakan tersebut harus membuka kesempatan bagi pengusaha nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Hilirisasi tidak boleh hanya menjadi proyek investasi besar, melainkan instrumen untuk memperluas manfaat kekayaan alam kepada masyarakat Indonesia.

Keberhasilan hilirisasi mineral memberikan pelajaran penting bagi arah kebijakan tersebut. Pengolahan komoditas di dalam negeri telah mendorong tumbuhnya industri turunan dan menarik investasi. Namun, Indonesia tidak boleh berhenti pada pengolahan awal.

Di sinilah pentingnya pendekatan hilirisasi yang terintegrasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan perlunya memperkuat kapabilitas industri dalam negeri untuk mempercepat hilirisasi dan mendukung swasembada energi. Penguatan industri domestik diperlukan agar Indonesia memiliki kemampuan lebih besar dalam memproduksi teknologi dan komponen sektor strategis.

Airlangga melihat hilirisasi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekosistem industri nasional. Investasi harus terhubung dengan kapasitas manufaktur, pengembangan teknologi, ketersediaan tenaga kerja terampil, serta penguatan rantai pasok dalam negeri. Dengan pola tersebut, nilai ekonomi yang tercipta tidak hanya dinikmati satu sektor, tetapi dapat menyebar ke berbagai kegiatan produksi.

Penguatan hilirisasi juga relevan dengan agenda swasembada energi. Indonesia membutuhkan industri yang mampu mendukung pemanfaatan sumber daya domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk dan teknologi luar negeri. Hilirisasi energi dan mineral yang didukung industri nasional dapat memperkuat ketahanan ekonomi.

Arah pembangunan tersebut menuntut koordinasi kuat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga riset, dan perguruan tinggi. Hilirisasi terintegrasi membutuhkan kebijakan yang konsisten karena membangun industri tidak dapat diselesaikan secara instan. Kepastian regulasi, kesiapan infrastruktur, ketersediaan energi, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar investasi dapat berkembang secara berkelanjutan.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan pembangunan industri tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar. Kemajuan ekonomi melalui hilirisasi harus berjalan seiring dengan tata kelola sumber daya yang bertanggung jawab. Indonesia tidak hanya perlu mengejar pertumbuhan, tetapi juga membangun kualitas pembangunan yang dapat bertahan dalam jangka panjang.

Menuju Indonesia Emas 2045, hilirisasi terintegrasi menjadi fondasi untuk keluar dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Kebijakan ini membuka kesempatan untuk menghubungkan kekayaan alam dengan industri, teknologi, investasi, dan tenaga kerja nasional dalam satu ekosistem pembangunan.

Dengan kepemimpinan yang menempatkan hilirisasi sebagai agenda strategis, Indonesia memiliki peluang besar memperkuat posisi ekonominya. Kekayaan alam tidak cukup hanya dimiliki. Kekayaan tersebut harus dikelola, diolah, dan dikembangkan agar menciptakan kemakmuran yang lebih luas bagi rakyat.

Pada akhirnya, hilirisasi terintegrasi merupakan jalan untuk mengubah potensi menjadi kekuatan nyata. Ketika sumber daya, industri, teknologi, investasi, dan tenaga kerja bergerak dalam satu arah, Indonesia dapat membangun ekonomi yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing. Konsistensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat hilirisasi menjadi modal penting agar cita-cita Indonesia sebagai negara maju pada 2045 memiliki fondasi yang kuat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Catur Ronggo*)

Hilirisasi bukan lagi sekadar istilah ekonomi dalam dokumen pembangunan. Di tengah persaingan global, kebijakan ini menjadi jalan bagi Indonesia untuk mengubah kekayaan alam yang selama ini diekspor sebagai bahan mentah menjadi kekuatan ekonomi bernilai tambah. Arah tersebut semakin relevan ketika pemerintah berupaya memperkuat industri dan memastikan kekayaan alam memberikan manfaat lebih besar kepada rakyat.

Indonesia memiliki modal besar berupa mineral, energi, perkebunan, kelautan, dan komoditas strategis. Namun, kekayaan alam tidak otomatis menjadikan negara makmur. Nilai ekonomi dapat berpindah ke negara lain apabila bahan mentah hanya dijual tanpa pengolahan. Karena itu, hilirisasi menjadi pilihan strategis untuk mengubah struktur ekonomi menuju industri yang menghasilkan produk bernilai tambah dan berdaya saing.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan hilirisasi sebagai salah satu kunci kebangkitan dan kemakmuran bangsa. Dalam pandangannya, Indonesia harus memiliki keberanian untuk menguasai dan mengolah sumber daya yang dimilikinya sendiri. Kekayaan alam akan sulit membawa kemakmuran apabila bangsa hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah terbesar dinikmati negara lain.

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pabrik. Lebih dari itu, kebijakan ini menyangkut kedaulatan ekonomi. Presiden menekankan pentingnya memperkuat fondasi yang telah dibangun dengan orientasi terhadap penguasaan sumber daya dan manfaat bagi rakyat. Pemerintah juga menempatkan hilirisasi sebagai bagian dari transformasi industri nasional yang mengikuti perkembangan teknologi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memperkuat pandangan tersebut dengan menilai industrialisasi dan hilirisasi sebagai syarat penting bagi negara berkembang untuk naik menjadi negara maju. Menurutnya, negara yang memiliki sumber daya alam besar tetap berisiko terjebak dalam ketergantungan apabila tidak mampu mengolah kekayaan tersebut menjadi produk bernilai tambah.

Bahlil juga mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya harus dikelola secara adil. Hilirisasi tidak hanya boleh menguntungkan investor atau pemerintah, tetapi harus membuka ruang bagi pengusaha lokal dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan perlu diarahkan menjadi pertumbuhan berkualitas, merata, dan menciptakan kesempatan kerja di berbagai daerah.

Pengalaman hilirisasi nikel menjadi gambaran perubahan nilai tambah yang ingin diperluas pemerintah. Setelah kebijakan penghentian ekspor bijih nikel, Indonesia semakin mendorong pengembangan produk turunan di dalam negeri. Pelajaran utamanya jelas: ketika sumber daya diproses lebih lanjut di Indonesia, peluang memperoleh nilai ekonomi, memperkuat industri, dan membangun ekosistem produksi menjadi semakin besar.

Tantangan berikutnya adalah memastikan hilirisasi tidak berhenti pada pengolahan tahap awal. Indonesia harus terus bergerak menuju produk dengan kandungan teknologi dan nilai tambah lebih tinggi. Di sinilah investasi, riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dari strategi pemerintah bagi industri nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menekankan bahwa investasi dan hilirisasi harus membangun ekosistem industri yang produktif, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi tenaga kerja. Besarnya investasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang lebih penting adalah kemampuan investasi menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan produktivitas, memperkuat penguasaan teknologi, serta menghasilkan nilai tambah.

Perkembangan investasi menunjukkan arah tersebut mulai membentuk fondasi ekonomi. Hilirisasi menjadi salah satu sektor yang terus didorong untuk menarik penanaman modal dan memperluas produksi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pengolahan sumber daya di dalam negeri semakin memiliki peran penting dalam memperkuat struktur ekonomi dan menciptakan peluang kerja di Indonesia.

Rosan juga melihat masa depan hilirisasi tidak hanya bertumpu pada mineral. Tahap berikutnya perlu merambah sektor yang menentukan pertumbuhan ekonomi masa depan, termasuk teknologi, inovasi, energi bersih, infrastruktur digital, dan manufaktur maju. Perspektif ini penting agar Indonesia tidak hanya mengolah sumber daya alam, tetapi juga membangun kemampuan industri yang berdaya saing global.

Keberhasilan hilirisasi membutuhkan konsistensi kebijakan dan kepastian investasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan industri berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, penguatan masyarakat lokal, serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Hilirisasi yang berkelanjutan harus mampu menjawab siapa yang memperoleh manfaat dan bagaimana kekayaan alam dapat dikelola bagi generasi berikutnya.

Dalam konteks itulah kebijakan hilirisasi pemerintahan saat ini memiliki arti strategis. Indonesia sedang berusaha mengubah paradigma lama dari menjual kekayaan menjadi mengelola kekayaan. Perubahan tersebut membutuhkan waktu, investasi, teknologi, dan disiplin kebijakan. Namun, pilihan membangun nilai tambah di dalam negeri jauh lebih menjanjikan dibandingkan membiarkan potensi nasional terus keluar sebagai bahan mentah
.
Hilirisasi pada akhirnya adalah jalan untuk mempertemukan kekayaan alam dengan kekuatan industri, investasi, teknologi, dan tenaga kerja Indonesia. Ketika seluruh mata rantai dibangun secara konsisten, sumber daya alam tidak lagi hanya menjadi komoditas, tetapi menjadi fondasi kemakmuran yang dapat dirasakan secara luas dan berkesinambungan bagi masyarakat. Dengan kepemimpinan yang tegas dan kebijakan berkelanjutan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka jalan agar kekayaan alam Indonesia benar-benar berubah menjadi kekuatan ekonomi nasional dan sebesar-besarnya dinikmati oleh rakyat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

JAKARTA — Kementerian Sosial memperkuat tata kelola informasi Program Sekolah Rakyat melalui LENSA SR (Layanan Informasi Sekolah Rakyat). Penguatan ini ditujukan agar informasi dapat dihimpun, diverifikasi, dan disebarluaskan secara cepat, terintegrasi, akurat, serta tetap memperhatikan prinsip data-safe dan child-safe.

Selama ini, respons terhadap isu masih cenderung dilakukan berdasarkan kasus per kasus dan bergantung pada koordinasi informal. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan respons lambat, narasi antarkanal yang tidak seragam, klarifikasi berulang, hoaks, salah tafsir, hingga publikasi yang belum sepenuhnya aman bagi anak dan keluarga rentan.

“Dengan adanya LENSA SR, segala informasi yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat dapat terintegrasi dengan baik dari pusat hingga daerah. Sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi yang valid, cepat dan terhindar dari narasi hoax di media sosial,” ujar Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Fatkhurohman Taufik

Melalui LENSA SR, informasi dihimpun dari berbagai sumber, mulai dari media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra/Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, hingga informasi lapangan. Informasi kemudian dikonfirmasi kepada PIC atau unit pemilik substansi sebelum diolah menjadi narasi dan rekomendasi respons.

Mekanisme tersebut mencakup enam tahapan, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, olah isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi.

Penguatan tata kelola ini telah memasuki tahap implementasi melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 3240/1/HM.01.03/8/2026 tentang Rekomendasi Isu dan Respons Komunikasi Sekolah Rakyat pada 27 Agustus 2026.

LENSA SR juga dilengkapi Living FAQ, bank narasi, talking points, template klarifikasi dan bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Isu ditangani berdasarkan tingkat risiko, sementara isu berat terkait keselamatan anak, kekerasan, kebocoran data, integritas anggaran, atau dugaan pelanggaran hukum segera dieskalasikan sesuai kewenangan.

Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico berharap LENSA SR dapat menjadi rujukan layanan informasi terintegrasi, tidak hanya untuk Sekolah Rakyat, tetapi juga program Kemensos lainnya.

“Semoga ke depan LENSA SR menjadi rujukan sebagai program layanan informasi terintegrasi, tidak hanya dalam lingkup Sekolah Rakyat tapi juga program lain seperti PKH, Sembako atau layanan lain di Kemensos,” pungaknyas.