Arsip Kategori: BERITA TERBARU

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan pemerintah terus memperketat pengawasan dan keamanan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Penguatan pengawasan dilakukan dengan memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar yang ditetapkan, sekaligus menindak tegas dapur yang dinilai tidak mampu menjaga kualitas dan keamanan makanan bagi penerima manfaat.

“Ya kalau nggak bisa diperbaiki, kita tutup permanen. Jadi sudah saya sudah menutup mungkin 800 tambah kemarin saya sudah menutup 500, jadi sudah 1.300 saya tutup selama tiga minggu saya jadi kepala,” kata Sudaryono.

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyampaikan bahwa penutupan terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan merupakan bagian dari upaya melindungi penerima manfaat MBG.

Pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada dapur tertentu apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat.

“Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa punya siapa, saya nggak lihat, saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen. Itu kira-kira. Saya ini tujuannya adalah untuk melindungi mitra-mitra SPPG-SPPG yang kerjanya baik selama ini,” jelas Sudaryono.

Menurut Sudaryono, pengetatan terhadap kinerja SPPG akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan MBG.

Dari evaluasi yang dilakukan, pemerintah juga berupaya mempelajari praktik terbaik dari SPPG yang dinilai berhasil menjaga keamanan makanan. Saat ini, sekitar 27.000 SPPG disebut telah bekerja dengan baik dalam mendukung pelaksanaan program.

“Jadi kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG salah satunya adalah SPPG yang dikelola oleh Bhayangkari ya dari Polri itu menggunakan test kit dan sampai saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan,” terang Sudaryono.

Penguatan pengawasan juga mendapat perhatian dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf. Ia memastikan PKS akan terus mengawal implementasi MBG agar berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menurutnya, program pemenuhan gizi tersebut memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“PKS insya Allah akan terus mengawal agar implementasi MBG berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran,” kata Almuzzammil.

Almuzzammil menilai setiap rupiah anggaran MBG harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam pemenuhan gizi, pengentasan stunting, pembukaan lapangan kerja, serta meminimalkan kemubaziran. Ia juga mengapresiasi berbagai langkah serius pemerintah dalam perbaikan tata kelola MBG.

Jakarta – Ribuan pemuda dan mahasiswa mengajak generasi muda menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Ajakan tersebut disampaikan dalam Kirab Merah Putih untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta Pusat.

Kirab mengusung tema “Momentum Persatuan Anak Bangsa: Kibarkan Merah Putih, Musnahkan Koruptor, Bersihkan Narkoba, Tegakkan Persatuan Tanpa Provokasi!” Kegiatan ini menjadi momentum untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

Perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia, Raja Agung, mengatakan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kepedulian dan tindakan nyata.

“Semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan bangsa. Salah satunya, dengan mendorong pemberantasan korupsi, memerangi penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia,” kata Raja Agung dalam keterangan yang diterima Selasa (18/8).

Menurut Agung, korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan provokasi merupakan tantangan yang membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat. Generasi muda memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik sekaligus menjaga agar perbedaan tidak digunakan untuk memicu perpecahan.

Kirab diikuti berbagai organisasi pemuda dan mahasiswa, antara lain Muslimah Gerakan Pemuda Islam, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia, Himpunan Mahasiswa Batak Tangerang Selatan, Aktivist Connection, Solidaritas Pemuda Desa, serta Pemuda Papua Jabodetabek.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pawai kebangsaan dan pengibaran bendera Merah Putih sepanjang 81 meter. Peserta juga menampilkan ondel-ondel, kesenian angklung, tari Papua, serta menyampaikan orasi kebangsaan.

Perpaduan pawai, seni budaya, dan orasi kebangsaan itu menjadi gambaran persatuan generasi muda yang berasal dari beragam latar belakang. Kirab juga membawa pesan agar masyarakat lebih bijak menyikapi isu yang beredar dan tidak mudah terseret narasi provokatif.

Agung menegaskan keberagaman Indonesia harus dijaga sebagai kekuatan bersama.

“Perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama,” ujarnya.

Semangat Kirab Merah Putih diharapkan tidak berhenti setelah kegiatan berakhir. Pemuda dan mahasiswa bertekad terus memperkuat toleransi, merawat persaudaraan, serta mengambil peran nyata dalam menjaga keutuhan NKRI dan membangun Indonesia tanpa provokasi.

Jakarta – Ribuan pemuda dan mahasiswa dari berbagai elemen menggelar Kirab Merah Putih di Jakarta Pusat dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan generasi muda untuk merajut kebhinekaan dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman bangsa.

Kirab diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan pawai kebangsaan dan pengibaran bendera Merah Putih sepanjang 81 meter. Peserta juga menampilkan beragam kesenian daerah, mulai dari ondel-ondel, angklung, hingga tari Papua.

Penampilan budaya tersebut menggambarkan keberagaman identitas yang hidup berdampingan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemuda dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang hadir membawa semangat yang sama untuk menjaga persaudaraan.

Perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia, Raja Agung, mengatakan keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang perlu dirawat bersama.

“Perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Selasa (18/8).

Kirab mengusung tema “Momentum Persatuan Anak Bangsa: Kibarkan Merah Putih, Musnahkan Koruptor, Bersihkan Narkoba, Tegakkan Persatuan Tanpa Provokasi!” Tema tersebut menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum memperkuat kepedulian generasi muda terhadap persoalan bangsa.

Kegiatan itu melibatkan Muslimah Gerakan Pemuda Islam, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia, Himpunan Mahasiswa Batak Tangerang Selatan, Aktivist Connection, Solidaritas Pemuda Desa, serta Pemuda Papua Jabodetabek.

Kehadiran berbagai elemen tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang untuk membangun tujuan bersama. Sebaliknya, kebhinekaan menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan yang berpotensi mengganggu persatuan nasional.

Raja Agung berharap semangat persatuan yang dibawa melalui Kirab Merah Putih terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda diharapkan aktif menjaga toleransi, memperkuat persaudaraan, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun isu yang dapat memecah belah masyarakat.

“Persatuan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan dan menyongsong masa depan,” pungkasnya.

Kirab Merah Putih sekaligus menjadi simbol komitmen pemuda dan mahasiswa untuk menjaga kebhinekaan serta membangun Indonesia yang aman, bersih, dan bersatu.

JAKARTA — Ribuan pemuda dan mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar Kirab Merah Putih di kawasan Jakarta Pusat untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berlangsung tertib dan damai, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan sekaligus menunjukkan komitmen generasi muda menjaga persatuan dan mendukung Indonesia yang aman, harmonis, serta terus bergerak maju.

Kirab mengusung tema “Momentum Persatuan Anak Bangsa: Kibarkan Merah Putih, Musnahkan Koruptor, Bersihkan Narkoba, Tegakkan Persatuan Tanpa Provokasi!”. Pesan tersebut mencerminkan semangat generasi muda untuk mengisi kemerdekaan melalui kontribusi positif, kepedulian terhadap persoalan bangsa, serta dukungan terhadap upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang bersih dan tertib.

Sejumlah elemen turut berpartisipasi, antara lain Muslimah Gerakan Pemuda Islam, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia, Himpunan Mahasiswa Batak Tangerang Selatan, Aktivist Connection, Solidaritas Pemuda Desa, serta Pemuda Papua Jabodetabek.

Kegiatan pawai kebangsaan dan pengibaran bendera Merah Putih sepanjang 81 meter menjadi simbol kebersamaan sekaligus penghormatan terhadap perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.

Perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia, Raja Agung, mengatakan kemerdekaan harus diisi dengan kepedulian dan kontribusi nyata bagi bangsa.

“Semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan bangsa, antara lain dengan mendorong pemberantasan korupsi, memerangi penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman,” ujar Raja Agung dalam keterangan yang diterima Selasa (18/8).

Ia menambahkan, mahasiswa dan pemuda memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang publik tetap kondusif serta menyampaikan aspirasi secara konstruktif.

“Generasi muda harus menjadi kekuatan yang menyatukan, bukan memperlebar perbedaan. Kritik dan aspirasi tetap penting, tetapi harus disampaikan dengan cara yang damai, bertanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan bangsa,” katanya.

Raja Agung juga mengajak generasi muda tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan.

“Perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang adalah kekayaan Indonesia. Mari kita rawat bersama agar menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.

Kirab Merah Putih menjadi cerminan bahwa mahasiswa dan pemuda dapat menyampaikan aspirasi secara damai, konstruktif, dan bertanggung jawab. Semangat tersebut turut memperkuat iklim kebangsaan yang kondusif dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

Melalui momentum ini, generasi muda menegaskan komitmennya untuk menjaga Merah Putih, memperkuat persatuan, serta bersama-sama membangun Indonesia yang aman, bersih, maju, dan optimistis menghadapi masa depan. *

JAKARTA – Ribuan pemuda dan mahasiswa dari berbagai elemen menggelar Kirab Merah Putih di Jakarta Pusat dengan membawa pesan bahwa sikap kritis dan kepedulian terhadap persoalan bangsa harus tetap berjalan dalam semangat persatuan serta terbebas dari provokasi.

Kirab yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyuarakan berbagai persoalan publik, mulai dari pemberantasan korupsi, penyalahgunaan narkoba, hingga pentingnya menjaga kebhinekaan. Pesan itu sekaligus menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam demokrasi tidak harus selalu diwujudkan melalui konfrontasi, tetapi dapat disampaikan melalui gerakan kebangsaan yang damai dan konstruktif.

Perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI), Raja Agung, mengatakan kemerdekaan harus menjadi momentum bagi anak muda untuk semakin peduli terhadap persoalan yang dihadapi bangsa.

“Semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan bangsa. Salah satunya dengan mendorong pemberantasan korupsi, memerangi penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia,” kata Raja Agung dalam keterangan yang diterima Selasa (18/8).

Kirab mengangkat tema “Momentum Persatuan Anak Bangsa: Kibarkan Merah Putih, Musnahkan Koruptor, Bersihkan Narkoba, Tegakkan Persatuan Tanpa Provokasi!”

Sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan terlibat, di antaranya Muslimah Gerakan Pemuda Islam, GMPRI, Himpunan Mahasiswa Batak Tangerang Selatan, Aktivist Connection, Solidaritas Pemuda Desa, serta Pemuda Papua Jabodetabek.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan menyanyikan Indonesia Raya dan dilanjutkan pawai kebangsaan dengan membentangkan Merah Putih sepanjang 81 meter. Nuansa kebhinekaan diperkuat melalui penampilan ondel-ondel, angklung, tari Papua, hingga penyampaian orasi kebangsaan.

Di tengah dinamika penyampaian aspirasi publik belakangan ini, peserta juga membawa pesan agar generasi muda tidak mudah terseret informasi yang belum terverifikasi maupun ajakan provokatif. Kritik terhadap berbagai persoalan bangsa dinilai tetap diperlukan, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab agar tidak membuka ruang bagi kepentingan yang justru mengaburkan substansi aspirasi.

“Perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama,” ujar Raja Agung.

Menurutnya, persatuan bukan berarti meniadakan perbedaan pendapat. Sebaliknya, ruang demokrasi akan semakin sehat apabila keberanian menyampaikan kritik tetap disertai penghormatan terhadap sesama serta kepentingan masyarakat yang lebih luas.

“Persatuan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan dan menyongsong masa depan,” katanya.

Kirab Merah Putih pun membawa pesan bahwa mahasiswa dan pemuda dapat tetap lantang menyuarakan aspirasi tanpa kehilangan semangat kebangsaan. Kritis terhadap persoalan, tegas melawan korupsi dan narkoba, namun tidak memberi ruang bagi provokasi yang berpotensi memecah persatuan.

Oleh: Hanan Alfawazi*)

Pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada anak-anak dari keluarga rentan melalui pengembangan Sekolah Rakyat. Program ini tidak sekadar menyediakan akses pendidikan, tetapi menghadirkan ekosistem pembelajaran yang mencakup tempat tinggal, makanan bergizi, fasilitas pendidikan, dan pembinaan karakter. Pendekatan tersebut memperlihatkan upaya negara memastikan keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi masa depan seorang anak. Dalam konteks itu, Sekolah Rakyat layak dilihat bukan sekadar sebagai kebijakan pendidikan, melainkan sebagai intervensi untuk memutus kemiskinan antargenerasi.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai investasi strategis dalam pembangunan manusia. Dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Pernyataan tersebut memberikan gambaran mengenai filosofi di balik Sekolah Rakyat, negara tidak hanya menyediakan tempat belajar, tetapi berusaha mengembalikan kesempatan yang mungkin hilang akibat keterbatasan ekonomi keluarga.

Makna tersebut menjadi semakin penting ketika melihat perkembangan program saat ini. Pemerintah telah membangun 93 Sekolah Rakyat permanen, sementara jika digabungkan dengan sekolah rintisan yang masih aktif, jumlahnya telah mencapai 182 titik. Pemerintah juga menargetkan kehadiran sedikitnya satu Sekolah Rakyat permanen di setiap kabupaten/kota. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini mulai bergerak dari tahap gagasan menuju pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih luas.

Sekolah Rakyat juga memiliki karakter berbeda karena dirancang sebagai pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu. Konsep tersebut memungkinkan intervensi pendidikan dilakukan secara lebih komprehensif. Anak tidak hanya memperoleh pembelajaran akademik, tetapi juga mendapatkan lingkungan belajar, tempat tinggal, makanan bergizi, fasilitas olahraga, serta pembinaan karakter. Dengan pendekatan demikian, negara berupaya mengurangi hambatan nonakademik yang selama ini dapat membuat anak dari keluarga rentan sulit mempertahankan keberlanjutan pendidikannya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperlihatkan bahwa perluasan Sekolah Rakyat tidak berhenti pada pembangunan gedung. Pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu siswa mengikuti program tersebut pada 2027, meningkat signifikan dari lebih dari 43 ribu siswa yang telah terjangkau saat ini. Target tersebut juga diarahkan agar setiap kabupaten/kota memiliki sedikitnya satu gedung permanen dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa. Menurut Gus Ipul, perluasan ini secara khusus menyasar anak kurang mampu dan anak yang putus sekolah.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah mencoba menjawab persoalan pendidikan dari sisi akses sekaligus keberpihakan. Menjangkau anak yang sudah berada di luar sistem pendidikan bukan pekerjaan sederhana. Gus Ipul bahkan menjelaskan bahwa pendamping di lapangan harus melakukan pencarian secara intensif untuk menemukan anak-anak yang pada jam sekolah justru mengamen atau mencari penghasilan di pasar dan tempat umum. Artinya, Sekolah Rakyat hadir dengan pendekatan proaktif, bukan hanya menunggu keluarga datang mendaftarkan anaknya.

Dimensi kemanusiaan dalam kebijakan tersebut juga penting. Fatma Saifullah Yusuf selaku Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Sosial (Kemensos) dalam kegiatan pendidikan terbaru menekankan bahwa anak-anak pada dasarnya memiliki potensi yang dapat berkembang ketika memperoleh kesempatan. Meski pernyataannya disampaikan dalam konteks pendidikan vokasional bagi remaja penyandang disabilitas, gagasan bahwa pendidikan harus membuka ruang bagi talenta dan membangun kepercayaan diri relevan dengan semangat Sekolah Rakyat. Pendidikan, menurutnya, tidak cukup berhenti pada materi di kelas, tetapi perlu membentuk keterampilan, kepercayaan diri, kemampuan sosial, dan kesiapan berkontribusi di masyarakat.

Perspektif tersebut penting agar Sekolah Rakyat tidak terjebak menjadi program yang hanya mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah siswa atau jumlah gedung yang dibangun. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan program mengubah peluang hidup peserta didik. Anak yang sebelumnya berisiko putus sekolah harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya, baik melalui prestasi akademik, olahraga, keterampilan, maupun kemampuan sosial.

Bukti awal mengenai peluang tersebut mulai terlihat. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut sejumlah prestasi siswa Sekolah Rakyat, termasuk tujuh siswa di Makassar yang memenangkan Olimpiade Nasional Indonesia serta Ismi Ulfaida dari Polewali Mandar yang menjadi siswa Sekolah Rakyat pertama yang lolos sebagai anggota Paskibraka Nasional. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa ketika anak dari keluarga paling rentan mendapatkan fasilitas, bimbingan, dan kesempatan, mereka mampu bersaing pada tingkat yang lebih tinggi.

Meski demikian, perluasan program tetap harus diiringi dengan penguatan kualitas. Pemerintah perlu memastikan standar pengajaran, kompetensi tenaga pendidik, kesehatan siswa, pendampingan psikososial, serta fasilitas asrama berkembang sejalan dengan pertambahan jumlah peserta didik. Evaluasi juga diperlukan agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi ruang pendidikan yang aman dan bermartabat, bukan sekadar alternatif bagi anak dari keluarga miskin. Prinsip keberpihakan harus berjalan bersama dengan standar mutu yang tinggi.

Kebijakan ini pada akhirnya memandang anak bukan berdasarkan kondisi ekonomi keluarganya, melainkan berdasarkan potensi yang dapat dikembangkan melalui kesempatan yang setara. Ketika pemerintah memperluas akses, membangun fasilitas, menjangkau anak yang berada di luar sekolah, sekaligus memberikan pembinaan yang lebih menyeluruh, negara sedang membangun fondasi mobilitas sosial jangka panjang. Di situlah makna Sekolah Rakyat menjadi lebih luas: bukan sekadar menyediakan ruang belajar, melainkan membuka kembali kesempatan bagi anak-anak dari keluarga rentan untuk tumbuh, berprestasi, dan menentukan masa depan mereka sendiri.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Aziz Rahman*)

Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan masa depan.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat karena program tersebut merupakan prioritas pemerintah. Dalam koordinasi lintas kementerian pada Mei 2026, Dody menyebut rata-rata progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi telah mencapai 62,63 persen dan pemerintah menargetkan penyelesaian agar fasilitas dapat segera difungsikan. Ia juga menekankan bahwa dirinya turun langsung ke lapangan bukan hanya untuk memantau, tetapi sekaligus mencari solusi atas persoalan teknis yang muncul.

Sikap tersebut memperlihatkan karakter pemerintahan yang ingin memastikan program prioritas tidak berhenti pada perencanaan. Bahkan ketika menemukan pekerjaan yang terlambat, Dody memberikan teguran keras kepada kontraktor pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju pada awal Agustus 2026. Teguran itu penting dibaca sebagai bentuk pengawasan dan keberpihakan pada kepentingan publik: percepatan harus berjalan bersama mutu, keselamatan, dan kepastian manfaat bagi peserta didik. Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat DKI Jakarta yang digarap Hutama Karya telah memasuki tahap pemanfaatan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan 240 siswa bergabung pada gelombang pertama.

Dari Papua, dukungan terhadap program ini memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan. Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra sejak awal menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Sekolah Rakyat. Pada tahap awal, Pemkab Biak Numfor mengusulkan revitalisasi aset Badan Diklat untuk dua rombongan belajar tingkat SMA dengan kapasitas 50 siswa, sekaligus menyiapkan lahan 10 hektare bagi pengembangan fasilitas jenjang SD dan SMP. Dalam perkembangannya, kapasitas pelaksanaan diperluas menjadi 100 siswa. Perkembangan terbaru semakin memperkuat arti penting dukungan daerah. Pada 1 Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan groundbreaking Sekolah Rakyat di Biak Numfor dan mengajak kepala daerah se-Tanah Papua mendukung program tersebut. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Papua bukan hanya proyek pendidikan, tetapi simbol bahwa kebijakan nasional dapat hadir secara nyata hingga wilayah timur Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melengkapi gambaran tersebut dengan menempatkan ketepatan sasaran sebagai prinsip utama. Saat merespons kesiapan Biak Numfor, ia menegaskan bahwa program harus memprioritaskan anak dari keluarga penerima manfaat pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama yang berada di sekitar lokasi sekolah. Pemerintah juga terus membangun koordinasi lintas kementerian agar pengelolaan program, kurikulum, tenaga pendidik, dan mutu pendidikan berjalan selaras.

Data nasional menunjukkan skala kebijakan ini terus membesar. Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya, pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang saat itu tersebar di 34 provinsi sekaligus melakukan groundbreaking 104 Sekolah Rakyat permanen. Perluasan cakupan hingga 36 provinsi menunjukkan program terus menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada Juni 2026, ketika meninjau Sekolah Rakyat di Tabanan, Presiden kembali menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Yang juga patut dicatat, pendekatan ini menempatkan pembangunan fisik sebagai bagian dari strategi sosial yang lebih luas. Sekolah yang layak harus diikuti tata kelola yang baik, guru yang siap, dan pendampingan keluarga agar manfaat kebijakan tidak berhenti ketika siswa meninggalkan ruang kelas.

Rangkaian perkembangan itu memperlihatkan benang merah Asta Cita: membangun manusia Indonesia tidak cukup melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi membutuhkan investasi serius pada pendidikan, perlindungan sosial, dan pemerataan kesempatan. Sekolah Rakyat menghubungkan ketiganya dalam satu kebijakan yang menyasar keluarga paling rentan sekaligus menyiapkan lingkungan belajar berasrama, pembinaan karakter, serta akses pendidikan yang bermutu.

Tentu, tantangan pelaksanaan tetap ada, mulai dari kesiapan infrastruktur, kualitas layanan hingga kesinambungan pendidikan setelah siswa lulus. Namun, tantangan tersebut justru harus dijawab dengan pengawasan, evaluasi, dan kolaborasi pusat-daerah, bukan dengan meragukan tujuan besarnya. Sekolah Rakyat adalah bukti bahwa negara memilih hadir dan bekerja untuk membuka jalan mobilitas sosial bagi anak-anak Indonesia.

Jika konsistensi ini dijaga, Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu warisan kebijakan penting pemerintahan Prabowo, sebuah investasi jangka panjang untuk memastikan kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada akhirnya, keberhasilan Asta Cita akan terasa ketika semakin banyak anak Indonesia memperoleh pendidikan layak, berani bercita-cita tinggi, dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengangkat masa depan keluarganya. Di titik itulah, negara benar-benar hadir membangun manusia Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan sejahtera.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah mempercepat pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen di sejumlah provinsi untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Pembangunan sekolah berasrama tersebut menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan pembentukan karakter.

Program yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 itu mencakup pembangunan sarana pendidikan yang terintegrasi. Hingga 12 Agustus 2026, sebanyak 30 sekolah telah selesai dibangun dengan progres 100 persen, sedangkan unit lainnya memasuki tahap penyelesaian akhir.

Sebagian besar Sekolah Rakyat permanen juga telah difungsikan untuk mendukung Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Tahun Ajaran 2026/2027. Secara keseluruhan, proses pembangunan tersebut menyerap sekitar 50.560 tenaga kerja.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan Sekolah Rakyat menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.

“Secara keseluruhan, dari Sabang sampai Merauke, mereka yang selama ini tidak pernah merasakan sekolah bisa disekolahkan di sini. Bahkan bukan cuma disekolahkan, tapi dimuliakan. Dikasih fasilitas yang megah, dikasih buku, seragam, sepatu, makan, sampai tempat tidur di asrama. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto memuliakan anak-anak dari kalangan prasejahtera,” tegasnya.

Sekolah Rakyat permanen dibangun untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Setiap kawasan dilengkapi ruang kelas, asrama siswa, laboratorium, rumah susun guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, kantin, dapur, serta instalasi pengolahan limbah dan penyediaan air bersih.

Pemerintah turut menyediakan sistem keamanan berupa kamera pengawas serta fasilitas olahraga, seperti lapangan sepak bola atau mini soccer dan bola basket. Penyediaan fasilitas tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan akademik maupun nonakademik siswa.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, menegaskan Sekolah Rakyat dirancang khusus sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga paling membutuhkan.

“Kita juga membangun sekolah rakyat. Sekolah berasrama untuk anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman,” kata Presiden Prabowo.

Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat tersedia di setiap kabupaten dan kota. Percepatan pembangunan sekolah permanen akan terus dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat agar manfaat program menjangkau lebih banyak anak dari keluarga prasejahtera.**

Jakarta – Program Sekolah Rakyat telah beroperasi sebanyak 182 titik di berbagai wilayah Indonesia, mencakup sekolah permanen dan sekolah rintisan yang masih aktif. Pemerintah akan terus memperluas program tersebut dengan menargetkan sedikitnya satu Sekolah Rakyat tersedia di setiap kabupaten dan kota.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Data calon penerima manfaat dihimpun dan diverifikasi oleh Kementerian Sosial agar program menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan mengatakan pemerintah menyediakan lingkungan pendidikan yang aman dan fasilitas lengkap bagi para siswa.

“Kita juga membangun sekolah rakyat. Sekolah berasrama untuk anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman,” kata Presiden Prabowo.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan Sekolah Rakyat tidak sekadar memberikan pendidikan akademik, tetapi juga menghadirkan fasilitas dan pendampingan yang layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

“Secara keseluruhan, dari Sabang sampai Merauke, mereka yang selama ini tidak pernah merasakan sekolah bisa disekolahkan di sini. Bahkan bukan cuma disekolahkan, tapi dimuliakan. Dikasih fasilitas yang megah, dikasih buku, seragam, sepatu, makan, sampai tempat tidur di asrama. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto memuliakan anak-anak dari kalangan prasejahtera,” tegasnya.

Menurut Dody, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk kehadiran negara sekaligus salah satu instrumen untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Hingga pertengahan Agustus 2026, Kementerian PU telah mengerjakan 93 Sekolah Rakyat permanen. Sebanyak 30 sekolah telah selesai dibangun, sedangkan unit lainnya memasuki tahap penyelesaian akhir.

Sekolah Rakyat menerapkan kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan akademik dan kondisi sosial siswa. Kurikulum tersebut meliputi tahap persiapan untuk mengidentifikasi bakat dan minat, pembelajaran formal sesuai regulasi nasional, serta pendidikan asrama yang berfokus pada pembentukan karakter dan kepemimpinan.

Para siswa tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan, tetapi juga didorong membangun kepercayaan diri, kegigihan, dan sikap pantang menyerah. Sejumlah siswa mulai mencatatkan prestasi, antara lain tujuh siswa yang meraih juara Olimpiade Nasional, juara karate tingkat kabupaten, serta seorang siswa yang terpilih menjadi anggota Paskibraka Nasional.***

Jakarta- Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah mempercepat penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menutup 290 perusahaan yang dinilai tidak lagi produktif. Langkah tersebut disebut menghasilkan penghematan biaya overhead hingga sekitar Rp50 triliun per tahun yang dialihkan untuk kegiatan yang dinilai lebih memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-81 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Prabowo menjelaskan penghematan tersebut berasal dari berkurangnya biaya gaji direksi dan komisaris serta berbagai pos pengeluaran yang dinilai tidak produktif. Menurutnya, dana yang sebelumnya terserap untuk biaya tersebut kini dapat diarahkan ke investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, dan program yang berdampak langsung bagi rakyat.

“Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” ujarnya.

Ia mengatakan penataan BUMN bermula dari temuan pemerintah saat membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Saat itu, terdapat 1.074 entitas jika BUMN beserta anak dan cucu usahanya dihitung, sehingga pemerintah menilai perlu dilakukan perampingan.

Prabowo menargetkan jumlah BUMN terus berkurang hingga akhir 2026. “Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” tegasnya.

Pengamat ekonomi INDEF Esther Sri Astuti menilai restrukturisasi BUMN perlu diarahkan bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan, tetapi meningkatkan produktivitas aset dan memperkuat fundamental bisnis. Ia mendorong klasterisasi serta konsolidasi perusahaan yang bergerak di sektor serupa agar operasional lebih efisien.

“BUMN yang sakit kalau bisa diobati maka dimerger dengan BUMN sejenis,” ungkap Esther.

Menurut Esther, konsolidasi perbankan dapat menjadi model untuk sektor lain, seperti pupuk dan semen. Digitalisasi, manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan efisiensi juga penting agar restrukturisasi menghasilkan BUMN yang sehat serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi negara.