Arsip Kategori: BERITA TERBARU

Oleh: Rangkai Ahmad Yusuf

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini lebih banyak dibicarakan dari perspektif pemenuhan gizi, kualitas sumber daya manusia, dan besarnya anggaran negara. Perspektif tersebut tentu penting. Namun, ada dimensi lain yang mulai terlihat semakin nyata. MBG berpotensi menjadi mesin penggerak ekonomi daerah melalui penciptaan permintaan pangan dalam skala besar dan berkelanjutan.

Dalam teori kebijakan publik, belanja pemerintah memiliki nilai strategis ketika mampu menghasilkan manfaat berlapis. Satu rupiah yang dibelanjakan negara idealnya tidak berhenti pada satu tujuan administratif, tetapi menciptakan multiplier effect terhadap produksi, kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi lainnya.

MBG mempunyai karakter yang memungkinkan efek pengganda tersebut terjadi. Setiap hari, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah, dan berbagai bahan pangan lainnya. Kebutuhan yang berlangsung terus-menerus ini pada dasarnya menciptakan sesuatu yang sangat dibutuhkan produsen pangan adalah kepastian pasar.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menangkap dimensi tersebut ketika mengatakan bahwa MBG perlu memastikan petani, UMKM, BUMDes, koperasi, hingga masyarakat miskin di sekitar lokasi program ikut memperoleh manfaat. Konsep MBG 80 persen menggunakan produk wilayah setempat. Pihaknya ingin memastikan masyarakat miskin ikut dan tidak tertinggal dari kemanfaatan program nasional tersebut.

Di sinilah integrasi MBG dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi strategis. Persoalan klasik produsen kecil di Indonesia sering kali bukan sekadar kemampuan memproduksi, tetapi akses terhadap pasar yang stabil. Petani dapat menghasilkan sayuran, peternak menghasilkan telur dan ayam, tetapi mereka membutuhkan agregator yang mampu menghubungkan produksi skala kecil dengan permintaan besar secara konsisten.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga melihat MBG sebagai instrumen yang dapat membantu pembangunan daerah. Menurut Tito, manfaatnya bukan hanya menekan stunting dan kemiskinan serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Permintaan pangan dari MBG juga dapat membantu daerah menyerap komoditas masyarakat.

Mekanisme semacam ini menarik karena MBG berpotensi menciptakan automatic demand terhadap komoditas pangan. Ketika produksi telur, ayam, ikan, atau sayuran meningkat sementara pasar melemah, kebutuhan SPPG dapat menjadi salah satu sumber permintaan yang membantu menyerap produksi.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro melihat belanja yang diturunkan melalui program pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih ikut berkontribusi terhadap kinerja investasi. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal II-2026 tercatat tumbuh 6,67 persen secara tahunan dan memberikan kontribusi 2,06 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkat dibandingkan 1,79 poin persentase pada kuartal sebelumnya.

Angka tersebut menunjukkan belanja sosial tidak selalu identik dengan konsumsi semata. Jika desain kebijakannya tepat, permintaan yang diciptakan pemerintah dapat memicu investasi baru. SPPG membutuhkan bangunan dan peralatan. Distribusi membutuhkan kendaraan. Peternak yang memperoleh kepastian pembeli memiliki insentif memperbesar kapasitas. Pedagang pangan membutuhkan gudang. Koperasi memerlukan fasilitas penyimpanan dan logistik. Dengan kata lain, satu piring MBG sesungguhnya mempunyai rantai ekonomi yang jauh lebih panjang daripada yang terlihat.

Pemerhati isu strategis Safriady menggambarkannya secara tepat dimana uang negara tidak hanya menghasilkan makanan di atas meja anak sekolah, tetapi juga menghidupkan kandang ayam, gudang pakan, koperasi, transportasi, tenaga kerja dan perdagangan lokal.

Dari perspektif pembangunan, MBG karena itu mempunyai peluang menghasilkan dua dividen sekaligus. Dividen pertama adalah human capital dividend. Anak yang memperoleh asupan gizi lebih baik memiliki fondasi kesehatan dan kemampuan belajar yang lebih baik. Dalam jangka panjang, kualitas manusia merupakan salah satu faktor paling menentukan produktivitas sebuah negara.

Dividen kedua adalah local economic dividend. Pengadaan pangan menciptakan permintaan, permintaan mendorong produksi, produksi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sementara pendapatan kembali berputar menjadi konsumsi dan investasi di daerah.

Tentu potensi tersebut tidak terjadi secara otomatis. Pemerintah harus memastikan rantai pasok lokal benar-benar kompetitif, transparan dan memenuhi standar keamanan pangan. Jangan sampai semangat membeli produk lokal mengorbankan kualitas, atau sebaliknya, standar pengadaan justru terlalu rumit sehingga petani dan UMKM lokal tidak mampu masuk.

Karena itu, agenda berikutnya bukan sekadar memperluas MBG, tetapi membangun ekosistem ekonomi MBG, memetakan komoditas unggulan setiap daerah, menghubungkan produsen dengan KDKMP dan SPPG, memperkuat kapasitas UMKM pangan, membangun logistik, serta memastikan pembayaran kepada pemasok berjalan cepat dan transparan.

Ukuran keberhasilan MBG tidak semestinya hanya berapa juta porsi makanan yang dibagikan. Kita juga perlu menghitung berapa banyak telur peternak lokal terserap, berapa ton sayuran petani dibeli, berapa UMKM memperoleh pasar baru, berapa lapangan kerja tercipta, dan berapa besar uang negara yang kembali berputar di desa.
Jika rantai tersebut dapat dibangun secara konsisten, MBG akan memiliki makna pembangunan yang jauh lebih besar. Di hilir, anak Indonesia memperoleh makanan bergizi. Di hulu, petani, peternak, nelayan, koperasi dan UMKM memperoleh pasar. Di tengahnya, pekerjaan, investasi, dan aktivitas ekonomi tumbuh. MBG dapat berkembang dari program pemenuhan gizi menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi daerah, membangun manusia sekaligus menghidupkan ekonomi dari desa.

*) Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Alfian Dwi P.*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perekonomian lokal. Ketika kebutuhan pangan untuk jutaan penerima manfaat dipenuhi secara rutin, program tersebut menciptakan permintaan yang relatif stabil terhadap berbagai komoditas pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal. Kondisi ini membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat desa untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok MBG.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengatakan MBG telah mendorong peningkatan penyerapan pangan langsung dari petani dan peternak. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan yang besar dan berlangsung secara rutin membuat hasil produksi masyarakat memiliki pasar yang lebih jelas. Kondisi tersebut semakin kuat apabila petani dan peternak mengonsolidasikan produksinya melalui koperasi sehingga hasil produksi dalam skala kecil dapat dikumpulkan menjadi pasokan yang lebih besar dan mampu memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketut menjelaskan bahwa pola tersebut dapat membentuk ekosistem pangan yang menghubungkan produksi di tingkat hulu dengan kebutuhan konsumsi di tingkat hilir. Kehadiran MBG memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak karena terdapat kebutuhan bahan pangan yang dapat diproyeksikan secara berkala. Dengan adanya permintaan yang lebih terukur, pelaku usaha pangan dapat menyesuaikan volume produksi, menjaga kualitas komoditas, serta merencanakan kegiatan usaha secara lebih berkelanjutan.

Ketersediaan pangan nasional yang relatif kuat menjadi modal penting bagi keberlanjutan MBG. Berdasarkan proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, stok beras pada akhir tahun diperkirakan mencapai sekitar 16 juta ton, yang berasal dari stok awal sekitar 12,4 juta ton dan proyeksi produksi beras 34,7 juta ton setelah memperhitungkan kebutuhan konsumsi sekitar 31,1 juta ton. Selain beras, ketersediaan telur ayam, daging ayam, bawang merah, dan cabai juga disebut berada dalam kondisi cukup kuat bahkan surplus.

Kekuatan pasokan tersebut menunjukkan bahwa MBG memiliki peluang untuk menjadi instrumen yang mempertemukan kepentingan gizi dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Ketut mengatakan pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dapat mempertimbangkan potensi produksi setempat. Wilayah yang memiliki hasil perikanan melimpah, misalnya, dapat memanfaatkan ikan lokal sebagai salah satu sumber protein dalam menu MBG sehingga kebutuhan program sekaligus menciptakan pasar bagi hasil produksi masyarakat setempat.

Namun, peluang ekonomi tersebut tidak otomatis membuat petani dan peternak menjadi penerima manfaat terbesar dari belanja pangan MBG. Ketua Umum Gerbang Tani dan Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria, Idham Arsyad, mengatakan keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat dan porsi makanan yang disalurkan, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana belanja pangan tersebut mampu meningkatkan pendapatan produsen pangan di tingkat lokal.

Idham menilai MBG mempunyai peluang menjadi penghubung antara kebijakan pangan dan kebijakan ekonomi perdesaan. Besarnya kebutuhan bahan baku SPPG dapat menciptakan pasar yang lebih pasti dibandingkan kondisi ketika petani harus mencari pembeli setelah masa panen. Kepastian permintaan tersebut dapat memberikan dasar bagi kelompok tani, koperasi, peternak, dan nelayan untuk menyusun perencanaan produksi berdasarkan kebutuhan nyata.

Potensi MBG sebagai penggerak ekonomi lokal juga terlihat di wilayah 3T. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) NTT, Bobi Lianto, mengatakan keberadaan dapur MBG di desa-desa dapat menciptakan pasar baru bagi masyarakat setempat. Menurutnya, kebutuhan bahan baku yang berlangsung secara rutin akan mendorong petani dan peternak di daerah untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan dapur MBG.

Bobi menilai pemenuhan pasokan untuk wilayah terpencil idealnya dilakukan dari lingkungan sekitar apabila komoditas yang dibutuhkan tersedia secara lokal. Pendekatan tersebut dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi persoalan logistik dan biaya transportasi yang tinggi. Perputaran uang dari pengadaan bahan pangan dapat tetap berada di wilayah desa sehingga memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat.

Pengembangan MBG dengan pendekatan ekonomi lokal juga dapat menciptakan efek berganda. Ketika petani mendapatkan pasar, mereka membutuhkan tenaga kerja, sarana produksi, transportasi, pengemasan, dan layanan pendukung lainnya. Perputaran aktivitas tersebut kemudian membuka peluang pendapatan bagi berbagai kelompok masyarakat yang tidak secara langsung memasok makanan kepada SPPG.

Karena itu, keberhasilan MBG perlu dipahami secara lebih luas sebagai kebijakan yang memiliki dua tujuan penting, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem pangan nasional. Program tersebut dapat menjadi jembatan antara kebutuhan konsumsi masyarakat dengan kapasitas produksi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha lokal. Semakin kuat keterhubungan antara kedua sisi tersebut, semakin besar pula peluang MBG memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penguatan tata kelola menjadi kunci agar MBG tidak berhenti sebagai program konsumsi pangan. Pemerintah terus memastikan data pemasok, asal komoditas, volume pengadaan, harga, serta mekanisme pembayaran dapat dikelola secara transparan dan terukur. MBG dapat menjadi momentum untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara ketahanan gizi dan ketahanan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini mampu menghubungkan pemenuhan gizi dengan penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa hingga nasional.

*)Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Hazel Aisyah S.

Program publik berskala nasional tidak pernah selesai hanya dengan diluncurkan. Semakin besar cakupan sebuah program, semakin penting kemampuan pemerintah mengevaluasi, menemukan kelemahan, lalu memperbaikinya. Dalam perspektif kebijakan publik, justru kapasitas untuk melakukan koreksi merupakan salah satu indikator kematangan tata kelola.

Hal tersebut kini terlihat dalam perjalanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah melalui fase perluasan pelayanan, pemerintah mulai memperkuat kualitas implementasi melalui pembenahan data penerima manfaat, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan koordinasi pusat dan daerah, evaluasi sumber daya manusia, hingga penguatan peran sekolah.

Salah satu pembenahan paling fundamental dilakukan pada data penerima manfaat. Badan Gizi Nasional (BGN) kini memperkuat kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan data MBG dengan data kependudukan Dukcapil.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah ingin mengetahui bukan sekadar jumlah penerima manfaat, melainkan siapa yang menerima. Maka, tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata.

Langkah tersebut sangat penting. Prinsip one person, one beneficiary memungkinkan pemerintah mencegah data ganda sekaligus memperoleh gambaran faktual mengenai jangkauan program.

Kepala BGN Sudaryono sendiri terbuka mengenai ditemukannya sejumlah ketidaksesuaian antara pencatatan administratif dan pelayanan faktual. Respons terhadap temuan tersebut bukan menutupinya, melainkan melakukan pencocokan dan pemutakhiran data bersama pemerintah daerah. Pihaknya menegaskan BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah.
Keterbukaan mengidentifikasi kekurangan semacam ini perlu dilihat sebagai bagian dari proses penguatan kebijakan. Program publik yang sehat bukanlah program yang diklaim tidak memiliki persoalan, tetapi program yang memiliki mekanisme untuk menemukan persoalan dan mengoreksinya.

Lebih jauh, integrasi data membuka peluang MBG memasuki pendekatan outcome-based policy. Data penerima dapat dikaitkan dengan perkembangan kesehatan sehingga pemerintah tidak berhenti menghitung jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga dapat mengikuti perkembangan berat badan, tinggi badan, dan indikator gizi penerima manfaat.

Pembenahan berikutnya adalah memperpendek jarak antara pengawasan dan penerima manfaat. Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai evaluasi SDM yang dilakukan pimpinan baru BGN merupakan langkah progresif. Namun pembenahan tersebut perlu diteruskan melalui sistem pengawasan berlapis dari pusat, pemerintah daerah, SPPG, hingga sekolah.

Gagasan ini relevan karena sekolah merupakan titik paling dekat dengan pelaksanaan MBG. Guru mengetahui jumlah siswa yang hadir, mengenali anak dengan kebutuhan khusus atau alergi makanan, melihat kualitas makanan ketika tiba, sekaligus mengetahui apakah makanan dikonsumsi atau justru terbuang. Karena itu, keterlibatan sekolah bukan sekadar tambahan administratif. Sekolah dapat menjadi early warning system bagi MBG.

Sudaryono bahkan telah membuka ruang tersebut dengan meminta guru menyampaikan keluhan, temuan, maupun persoalan pelaksanaan melalui kanal khusus BGN. Mekanisme umpan balik langsung seperti ini penting karena pengawasan program sebesar MBG tidak mungkin sepenuhnya bergantung pada inspeksi dari pusat.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago memberikan perspektif yang cukup tepat. Ia mendukung keberlanjutan MBG karena manfaatnya bagi anak-anak dan ibu hamil, tetapi sekaligus meminta tata kelola, SDM, pengawasan, serta anggarannya terus dievaluasi. Presiden Prabowo Subianto juga mengambil posisi serupa dengan menegaskan, tekad meneruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi.

Perbaikan dan efisiensi justru menjadi penting bagi masa depan MBG. Program dengan cakupan nasional dan anggaran besar membutuhkan disiplin untuk memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat yang terukur.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno pun mendorong proses penataan dilakukan secara cepat karena kebutuhan masyarakat terhadap program tetap berjalan. Artinya, pembenahan tidak harus dilakukan dengan menghentikan pelayanan. Perbaikan dapat berjalan bersamaan dengan keberlanjutan manfaat.

Tahap berikutnya adalah memastikan seluruh pembenahan tersebut bertemu dalam satu arsitektur tata Kelola, data penerima yang presisi, standar keamanan pangan yang kuat, SDM profesional, pengawasan berlapis, kanal pengaduan yang responsif, digitalisasi, serta pertanggungjawaban anggaran yang transparan. Rantai pasok lokal juga dapat menjadi bagian penting. Ketika kebutuhan bahan pangan SPPG dipertemukan secara sehat dengan petani, peternak, UMKM, dan pelaku ekonomi lokal, MBG tidak hanya menjadi kebijakan gizi, tetapi sekaligus menciptakan permintaan ekonomi yang produktif di daerah.

Pada titik inilah kita seharusnya membaca pembenahan MBG secara lebih utuh. Temuan masalah tidak selalu berarti kegagalan kebijakan. Temuan yang diikuti koreksi justru menunjukkan mekanisme pengendalian mulai bekerja. MBG memang belum sempurna. Program sebesar ini pun tidak realistis dituntut sempurna sejak awal. Namun, komitmen memperbaiki data, memperketat pengawasan, mengevaluasi SDM, melibatkan pemerintah daerah dan sekolah, serta mengukur manfaat secara lebih presisi menunjukkan arah yang semakin matang.

*) Pemerhati Kebijakan Publik

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan makanan yang diterima anak-anak aman, bergizi, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal. Pembenahan dilakukan mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat, penguatan koordinasi pusat dan daerah, hingga evaluasi pengawasan dan sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pemutakhiran data penerima MBG melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Integrasi dengan data kependudukan Dukcapil diharapkan membuat pemerintah tidak hanya mengetahui jumlah penerima, tetapi juga identitas setiap penerima manfaat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan langkah tersebut diarahkan untuk memastikan prinsip satu orang, satu penerima manfaat sekaligus mencegah duplikasi data.

“Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah di Jakarta.

Kepala BGN Sudaryono mengakui proses evaluasi menemukan adanya data ganda serta ketidaksesuaian antara pencatatan administratif dan pelayanan faktual. Karena itu, pencocokan data diperlukan agar perluasan MBG berjalan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” tegas Sudaryono.

Penguatan basis data juga membuka peluang pemantauan manfaat MBG secara lebih terukur. Integrasi dengan sektor kesehatan dapat digunakan untuk mengikuti perkembangan kondisi penerima, termasuk pertumbuhan anak melalui indikator berat dan tinggi badan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga manfaat gizinya bagi anak.

Dukungan terhadap keberlanjutan MBG turut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Namun, ia menilai keberlanjutan program harus dibarengi evaluasi terhadap tata kelola, SDM, pengawasan, dan penggunaan anggaran.

“Tentu saja MBG harus dilanjutkan. Selain program utama Presiden, program ini bermanfaat untuk anak-anak bangsa dan ibu hamil jika dikelola secara profesional,” kata Irma.

Menurutnya, pembenahan diperlukan untuk mencegah makanan tidak termanfaatkan sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.

“Perbaiki tata kelolanya, evaluasi SDM dan anggarannya, agar antara anggaran yang dikeluarkan, manfaat yang diterima, dan target Presiden tercapai,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan keberlanjutan MBG harus disertai pembenahan.

“Saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi,” tegas Presiden.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi menjadi bagian dari penguatan MBG, bukan penghentian program. Dengan basis data yang semakin akurat, pengawasan yang diperketat, serta evaluasi berkelanjutan terhadap SPPG, pemerintah mendorong MBG semakin aman, akuntabel, dan efektif sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan dan kualitas generasi Indonesia.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dampak ekonomi yang semakin luas, tidak hanya melalui pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga melalui pembentukan pasar bagi produk desa, penciptaan aktivitas usaha, hingga mendorong investasi nasional.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan MBG harus dirancang agar petani, UMKM, BUMDes, koperasi, dan masyarakat miskin di sekitar lokasi program memperoleh manfaat ekonomi. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan produk wilayah setempat sebagai sumber pasokan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Konsep MBG 80 persen menggunakan produk wilayah setempat. Kami ingin memastikan masyarakat miskin ikut dan tidak tertinggal dari kemanfaatan program nasional tersebut,” ujar Budiman.

Menurut Budiman, MBG tidak cukup dipandang sebatas program pemenuhan gizi. Besarnya kebutuhan pangan program tersebut dapat menciptakan permintaan yang berkelanjutan terhadap beras, telur, ayam, ikan, sayuran maupun berbagai komoditas yang diproduksi masyarakat desa.

Karena itu, ia mengingatkan adanya risiko manfaat ekonomi MBG justru mengalir keluar daerah apabila kebutuhan SPPG lebih banyak dipenuhi pelaku usaha dari luar wilayah. KDKMP dapat mengambil posisi strategis sebagai penghubung antara produsen desa dan dapur MBG sehingga petani maupun pelaku usaha kecil memperoleh akses terhadap pasar yang lebih pasti.

“Setelah KDKMP selesai semua dan SPPG berjalan, akan kami komunikasikan agar ada integrasi sehingga rantai pasok tidak terputus,” katanya.

Dampak ekonomi MBG juga mulai terlihat pada indikator investasi nasional. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Andry Asmoro menilai belanja yang diturunkan melalui kedua program tersebut ikut berkontribusi terhadap kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal II-2026.

“Kalau kita bicara dari sisi investasi, memang masih banyak didukung oleh belanja yang diturunkan dari program pemerintah seperti MBG dan KDMP,” kata Andry.

PMTB tercatat tumbuh 6,67 persen secara tahunan pada kuartal II-2026 dan memberikan kontribusi 2,06 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkat dibandingkan 1,79 poin persentase pada kuartal sebelumnya. Aktivitas investasi antara lain terlihat pada sektor konstruksi dan industri otomotif yang berkaitan dengan kebutuhan belanja modal.

Kinerja investasi tersebut turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II-2026, di tengah ketidakpastian ekonomi global. Meski demikian, Andry mengingatkan dorongan belanja pemerintah selanjutnya perlu diikuti peningkatan investasi sektor swasta agar momentum pertumbuhan semakin kuat dan berkelanjutan.

“Permintaan atau demand dari investasi itu tetap ada, namun harus semakin didorong oleh demand dari sektor swasta,” ujarnya.

Dengan integrasi MBG dan KDKMP, satu alokasi belanja pemerintah berpotensi menciptakan mata rantai ekonomi yang lebih panjang: makanan bergizi diterima masyarakat, produk petani dan UMKM terserap, koperasi desa memperoleh aktivitas usaha, lapangan kerja tercipta, investasi meningkat, dan uang berputar kembali di daerah.

Skema tersebut menempatkan MBG bukan hanya sebagai investasi pembangunan manusia, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi dari tingkat desa.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan dengan pembenahan tata kelola, pengawasan, dan efisiensi untuk memastikan tujuan utama program dalam melindungi tumbuh kembang anak dapat tercapai.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen tersebut dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD beberapa saat lalu. Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh membiarkan anak Indonesia belajar dalam kondisi lapar, terlebih angka stunting di sejumlah wilayah masih tergolong tinggi.

“Satu dari empat anak-anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, dan juga sel tulang,” ujar Prabowo.

Karena itu, ia menegaskan MBG tetap menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia.

“Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak mengalami stunting. Kita tidak bisa menerima itu dan karena itu saya bertekad untuk melanjutkan MBG dengan perbaikan dan efisiensi,” tegasnya.

Prabowo juga memberi peringatan keras terhadap praktik korupsi dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, penyimpangan terhadap anggaran makanan anak merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi.

“Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan,” kata Prabowo.

Komitmen pembenahan tersebut mendapat dukungan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Ia menilai MBG memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang, mencegah stunting, sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian.

“Tentu saja MBG harus dilanjutkan. Selain ini program utama beliau, program ini bermanfaat untuk anak-anak bangsa dan ibu hamil jika dikelola secara profesional,” kata Irma.

Menurutnya, persoalan dalam implementasi harus menjadi dasar evaluasi terhadap SDM, pengawasan, serta penggunaan anggaran.

“Perbaiki tata kelolanya, evaluasi SDM dan anggarannya, agar antara anggaran yang dikeluarkan, manfaat yang diterima dan target Presiden tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menekankan perlindungan anak dalam MBG harus melampaui sekadar pemberian makanan. Standar keamanan pangan yang ketat diperlukan untuk melindungi anak dari risiko kontaminasi, sekaligus memastikan pemenuhan kebutuhan gizinya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menilai MBG sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045. Namun, tujuan tersebut harus ditopang pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang tepat sasaran dan akuntabel,” ujar Muzani.

Pembenahan tata kelola, pengawasan keamanan pangan, evaluasi SPPG, transparansi anggaran, serta penindakan tegas terhadap penyimpangan menjadi kunci agar MBG tetap berjalan aman, efektif, dan benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak.

JAKARTA – Pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu memasuki tahap penguatan tata kelola yang lebih dekat dengan penerima manfaat. Setelah pembenahan internal Badan Gizi Nasional (BGN), pengawasan berlapis hingga sekolah, transparansi anggaran, digitalisasi, serta pelibatan ekonomi lokal didorong menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan pangan dan akuntabilitas program.

Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai langkah Kepala BGN Sudaryono melakukan pembenahan internal dan evaluasi sumber daya manusia merupakan langkah progresif.

“Ini merupakan satu langkah inovatif dalam membenahi tata kelola Program MBG. Dari sisi human resources, apa yang dilakukan Kepala BGN Sudaryono sangat progresif,” kata Trubus.

Menurutnya, pembenahan tersebut perlu dilanjutkan dengan membangun sistem pengawasan yang menjangkau seluruh rantai pelaksanaan, mulai dari BGN, pemerintah daerah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga sekolah.

“Tanggung jawab hukum pengelola harus jelas apabila terjadi pelanggaran serius, termasuk kasus keracunan makanan. Selain itu, pengawasan juga perlu dibangun berlapis dari pusat, daerah, SPPG, hingga sekolah,” ujarnya.

Gagasan memperkuat peran sekolah juga disampaikan pengamat ekonomi dan UMKM Ridwan Mahmudi. Ia menilai evaluasi pelaksanaan MBG seharusnya tidak diarahkan untuk menghentikan program, melainkan menjadi momentum menyempurnakan desain tata kelolanya.

Dalam model tersebut, sekolah tidak sekadar menjadi tempat penerimaan makanan, tetapi memperoleh peran lebih besar dalam pengawasan pelaksanaan. Sekolah dinilai memiliki kedekatan dengan kondisi penerima manfaat karena mengetahui jumlah siswa yang hadir, kebutuhan khusus maupun alergi makanan, serta dapat mengawasi apakah makanan benar-benar dikonsumsi atau justru terbuang.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan keterlibatan guru penting karena mereka berada langsung di lingkungan sekolah dan mendampingi siswa dalam pelaksanaan MBG.

Menurutnya, laporan dari guru dapat menjadi sumber informasi bagi BGN untuk mengetahui kondisi pelaksanaan program di lapangan dan menjadi bahan perbaikan.

“Kalau Bapak-Ibu Guru kemudian merasa ada yang perlu disampaikan kepada kami sebagai Badan Gizi Nasional, apakah itu keluhan, apakah itu komplain, apakah itu temuan, apa pun itu yang terkait Program Makan Bergizi Gratis, kami menyiapkan saluran khusus email kepada Badan Gizi Nasional,” ujar Sudaryono

Dorongan percepatan pembenahan MBG turut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Menurutnya, penataan program memang membutuhkan waktu, namun proses tersebut harus dipercepat mengingat MBG tetap diperlukan masyarakat.

“Kami mendukung bahwa proses penataan itu berjalan secara cepat,” kata Eddy.

Ia menilai pembenahan yang dilakukan merupakan bagian penting agar program MBG dapat berjalan semakin baik.

Dengan standar nasional yang kuat, pengawasan berlapis, digitalisasi dan rantai pasok lokal, MBG diharapkan berkembang menjadi program gizi yang semakin aman, transparan, akuntabel, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.

Kupang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap produk pertanian dan peternakan.

Di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), keberadaan dapur MBG dapat membuka pasar baru sekaligus mendorong masyarakat desa meningkatkan produksi pangan sesuai potensi daerah masing-masing.

“Begitu pun dengan adanya MBG 3T yang ada di kampung, di desa-desa ini, juga akan mendorong para petani-petani kita di daerah, otomatis mereka akan bekerja untuk mempersiapkan itu,” ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) NTT, Bobi Lianto.

Menurut Ketua KADIN NTT, Bobi Lianto, kebutuhan bahan baku yang berlangsung secara rutin dapat mendorong petani dan peternak lokal untuk terlibat dalam rantai pasok MBG.

Kondisi tersebut dinilai dapat menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat desa karena kebutuhan pangan tidak selalu harus didatangkan dari wilayah lain.

Dari sisi logistik, pemenuhan bahan pangan dari wilayah sekitar juga dinilai lebih efisien, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur.

“Secara hitungan sudah pasti selayak dan sepantasnya, kalau apalagi di daerah yang remote area yang tidak bisa dijangkau, otomatis lebih baik supply-nya ada di kampung itu sendiri,” katanya.

Penguatan ekonomi lokal melalui MBG juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong penyerapan pangan langsung dari petani dan peternak.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengatakan hasil produksi petani dan peternak dapat dikonsolidasikan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sehingga pasokan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih mudah dipenuhi secara rutin.

“Pak Kepala Badan yang baru kan sudah memerintahkan ambil dari sisi hulu. Makanya sekarang yang berbahagia itu adalah peternak maupun petani…Kecil-kecil (hasil pertanian/peternakan) bergabunglah menjadi satu kekuatan besar, dibuatlah sebuah ekosistem dalam sebuah koperasi itu,” ujar Ketut.

Menurut Ketut,kehadiran MBG juga memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak lokal sekaligus membantu menjaga stabilitas harga komoditas. Pemerintah berupaya menjaga agar perubahan harga tidak mengalami fluktuasi terlalu tinggi seiring dinamika produksi, pasokan, dan permintaan.

“Yang kedua yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan daripada makanan lokal. Jangan lupa, kita juga punya konsumsi makanan lokal. Kalau daerah 3T, misalkan dia memiliki banyak ikan, ya gunakan ikan dong. Manfaatkan ikan di situ. Makanan lokal jangan dilupakan,” pungkas Ketut.*

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar pelayanan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan prinsip nol toleransi terhadap kasus keracunan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola untuk memastikan pemenuhan gizi berjalan beriringan dengan jaminan mutu dan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan keamanan pangan merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Karena itu, BGN terus memperkuat pengawasan dan monitoring dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyelenggara program hingga sekolah, guru, peserta didik, dan pemangku kepentingan lainnya.

“BGN terus meningkatkan pelayanan, pengawasan, monitoring, dan kolaborasi dari semua pihak agar program ini berjalan dengan baik, dengan nol toleransi terhadap kasus keracunan,” ujar Sudaryono dalam keterangan resminya.

Menurut pria yang akrab disapa Mas Dar itu, penguatan pengawasan harus diikuti kepatuhan terhadap prosedur keamanan pangan. Salah satunya memastikan makanan dikonsumsi sesuai batas waktu yang telah ditentukan untuk menjaga kualitas makanan dan meminimalkan risiko kontaminasi.

BGN juga mengingatkan makanan MBG tidak dibawa pulang untuk dikonsumsi di rumah. Pasalnya, setelah makanan berada di luar mekanisme pengawasan penyelenggara, kondisi penyimpanan dan kualitasnya tidak lagi dapat dipastikan.

Komitmen memperkuat MBG mendapat dukungan Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami atau Komeng. Menurutnya, substansi program MBG sudah tepat karena diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sementara aspek pelaksanaannya harus terus diperbaiki.

“Sebenarnya semua program Presiden bagus. Cuma yang kerjanya aja pada nggak benar,” kata Komeng. Ia berharap kepemimpinan baru BGN mampu membawa perbaikan pelaksanaan program.

“Mudah-mudahan yang sekarang Pak Dar, mudah-mudahan bagus. Karena memang MBG bagus,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai MBG masih dibutuhkan karena persoalan pemenuhan gizi anak belum sepenuhnya terselesaikan. Di tengah berbagai capaian pembangunan selama 81 tahun Indonesia merdeka, menurutnya masih ditemukan anak yang harus berangkat sekolah tanpa sarapan serta keluarga yang menghadapi pilihan sulit antara memenuhi kebutuhan makanan dan membiayai pengobatan.

“Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan, masih memilih antara membeli makanan atau biayai pengobatan,” kata Muzani.

Karena itu, ia memandang MBG sebagai salah satu instrumen strategis pembangunan manusia.

“Dalam kerangka itulah kita memandang program MBG sebagai terobosan mewujudkan generasi emas tahun 2045,” tuturnya.

Penguatan standar keamanan pangan sekaligus menunjukkan bahwa perluasan manfaat MBG harus diikuti peningkatan kualitas pelaksanaan. Melalui prinsip nol toleransi, pengawasan berlapis dan kolaborasi seluruh pihak, BGN mendorong setiap makanan yang diterima anak tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi daerah karena kebutuhan pangan dalam skala besar dapat menciptakan pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah perlu memandang MBG sebagai program yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan daerah. Selain membantu menekan stunting dan kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kebutuhan pangan MBG dapat menggerakkan aktivitas produksi dan membuka lapangan kerja.

“Nah, dengan adanya Program MBG, kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito.

Menurut Tito, besarnya kebutuhan pangan MBG dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat pasar bagi komoditas yang dihasilkan masyarakat setempat. Penyerapan telur, ikan, sayuran, beras maupun produk pangan lainnya juga berpotensi menjadi instrumen untuk membantu menjaga stabilitas harga ketika terjadi kelebihan pasokan atau penurunan harga di tingkat produsen.

“Di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. Beli ikan, misalnya. Beli telur ketika harga telurnya turun. Jadi memang banyak sekali manfaatnya bagi pemerintah daerah. Kita harus dukung,” katanya.

Pemerhati isu strategis sekaligus Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Safriady, melihat MBG bahkan berpotensi berkembang menjadi salah satu kebijakan ekonomi terbesar Indonesia karena menggunakan permintaan negara untuk menciptakan aktivitas produksi secara luas di berbagai daerah.

“Uang negara tidak hanya menghasilkan makanan di atas meja anak sekolah, tetapi juga menghidupkan kandang ayam, gudang pakan, koperasi, transportasi, tenaga kerja dan perdagangan lokal,” ujar Safriady.

Potensi tersebut terlihat dari kebutuhan telur dan daging ayam untuk pelayanan MBG. Di Jawa Tengah, pemerintah provinsi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan asosiasi peternak telah menyepakati penyerapan telur dan ayam lokal oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan telur sebesar Rp26.000 per kilogram dan daging ayam karkas Rp35.000 per kilogram.

MBG memiliki dua mata rantai manfaat yang dapat berjalan bersamaan: di sisi hilir memastikan anak memperoleh makanan bergizi, sementara di sisi hulu menciptakan kepastian permintaan bagi produsen pangan lokal. Ketika kedua sisi tersebut terhubung melalui tata kelola yang transparan dan efisien, MBG dapat berkembang dari program pemenuhan gizi menjadi lokomotif ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Ketahanan pangan bukan sekadar memastikan rakyat bisa makan hari ini. Ketahanan pangan adalah kemampuan sebuah negara memastikan produsennya masih mampu menghasilkan pangan besok, lusa, dan bertahun-tahun kemudian,” kata Safriady.