Category Archives: BERITA TERBARU

Oleh: Naufal Ghifari Akbar
Momentum Idul Fitri selalu menghadirkan lonjakan mobilitas masyarakat yang berimplikasi pada meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam konteks ini, kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi fondasi utama untuk menjaga situasi tetap kondusif. Upaya pengamanan yang terintegrasi tidak hanya memastikan kelancaran arus mudik, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah serta merayakan hari kemenangan bersama keluarga.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara Muhammad Nasir S.Pi. M.M. menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat yang terlibat dalam pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri melalui Operasi Ketupat Kayan 2026. Ia menilai dedikasi aparat keamanan patut diapresiasi karena tetap menjalankan tugas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah suasana Lebaran. Dalam pandangannya, pengabdian aparat yang tetap siaga ketika masyarakat menikmati waktu bersama keluarga merupakan bentuk tanggung jawab besar yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Menurut Muhammad Nasir, keberhasilan menjaga kondusivitas selama Idul Fitri tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara berbagai pihak. Aparat keamanan, pemerintah daerah, serta masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan suasana yang aman dan tertib. Ia menekankan bahwa tanpa adanya kerja sama yang solid, potensi gangguan keamanan akan lebih sulit dikendalikan, terutama di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat mudik.

Ia juga mengingatkan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik agar mengutamakan aspek keselamatan, khususnya bagi pengguna transportasi laut. Kesadaran untuk menggunakan moda transportasi yang memiliki izin resmi dan tidak melebihi kapasitas menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu, kepatuhan terhadap aturan perjalanan serta arahan petugas di lapangan dinilai sebagai bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung kelancaran arus mudik.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar menyoroti berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kerap muncul saat Idul Fitri. Ia menyebutkan sejumlah ancaman seperti peredaran narkoba, penyakit masyarakat, kejahatan jalanan, hingga kejahatan berbasis digital seperti penipuan online. Menurutnya, kompleksitas tantangan tersebut menuntut adanya sinergi yang kuat antara seluruh unsur pemerintah dan aparat keamanan.

Irjen Pol Krisno H Siregar menegaskan bahwa pengamanan Idul Fitri setiap tahun dilaksanakan melalui Operasi Ketupat yang tidak hanya berfokus pada kelancaran arus mudik, tetapi juga menjamin masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khidmat. Operasi ini menjadi simbol kesiapsiagaan negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus memastikan seluruh rangkaian ibadah Ramadan hingga Idul Fitri dapat berlangsung dengan nyaman.

Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Polri dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, mulai dari rapat koordinasi lintas sektoral di tingkat Mabes Polri hingga latihan pra operasi di tingkat daerah. Di Provinsi Jambi, Polda Jambi telah mendirikan puluhan pos pengamanan, pos pelayanan, serta pos terpadu yang tersebar di sejumlah titik strategis. Keberadaan pos-pos tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sekaligus mempercepat respons terhadap potensi gangguan keamanan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya juga mengambil langkah konkret dalam memperkuat pengamanan saat Idul Fitri 2026. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M Fikser menegaskan bahwa keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Menurutnya, peran aktif masyarakat menjadi elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

M Fikser mengajak masyarakat untuk berani melapor apabila menemukan potensi tindak kriminal, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan barang dan kendaraan pribadi. Partisipasi aktif masyarakat dinilai mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan, terutama di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Pemkot Surabaya terus memperluas pemasangan kamera pengawas atau CCTV di berbagai titik. Keberadaan CCTV tidak hanya membantu proses pengungkapan kasus secara cepat, tetapi juga berfungsi sebagai deterrent effect yang mampu menekan niat pelaku kejahatan. Selain itu, penerapan sistem satu pintu atau one gate system di kawasan permukiman turut diperkuat melalui pembangunan portal lingkungan yang dikoordinasikan bersama pengurus RT dan RW.

Pengamanan lingkungan juga didorong melalui pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling, terutama saat musim mudik ketika banyak rumah ditinggalkan pemiliknya. Dengan adanya siskamling, masyarakat yang tidak mudik dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan secara kolektif. Langkah ini menunjukkan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan dalam memperkuat sistem keamanan dan pelayanan publik, mulai dari peningkatan infrastruktur pengawasan berbasis teknologi, penguatan koordinasi lintas sektoral, hingga peningkatan respons cepat terhadap laporan masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada menurunnya angka kriminalitas di sejumlah daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dan aparat keamanan.
Pada akhirnya, menjaga situasi kondusif selama Idul Fitri bukanlah tugas yang dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Momentum Idul Fitri seharusnya menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas sosial, bukan justru membuka celah bagi munculnya gangguan keamanan. Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat perlu terus didorong agar tercipta lingkungan yang harmonis dan kondusif, sehingga perayaan Idul Fitri dapat dirasakan dengan penuh kedamaian dan keberkahan oleh semua pihak.

Pengamat Komunikasi Publik dan Keamanan Sosial

Oleh : Gavin Asadit )*

Upaya pemerintah dalam mengintegrasikan pengelolaan zakat dengan kekuatan filantropi umat semakin menunjukkan arah yang strategis dan berkelanjutan pada tahun 2026. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat fungsi zakat sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Sinergi yang dibangun antara pemerintah, lembaga amil zakat, dan organisasi filantropi menjadi fondasi penting dalam mendorong pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait terus memperkuat tata kelola zakat nasional. Transformasi ini mencakup digitalisasi penghimpunan, peningkatan transparansi distribusi, serta integrasi program zakat dengan agenda pembangunan nasional. Pada 2026, langkah ini semakin dipertegas dengan penguatan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan ratusan lembaga filantropi dan organisasi kemasyarakatan Islam.

Data terbaru menunjukkan bahwa penghimpunan zakat nasional mengalami tren peningkatan signifikan. Pemerintah mencatat bahwa potensi zakat Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, sementara realisasi penghimpunan terus tumbuh berkat meningkatnya literasi masyarakat dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam momentum Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah berhasil mengoordinasikan penyaluran bantuan sosial berbasis zakat dan infak kepada jutaan penerima manfaat di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal dan rentan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa zakat tidak boleh hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, melainkan sebagai kekuatan sosial yang mampu mengangkat martabat umat. Ia memandang bahwa integrasi zakat dengan infak, sedekah, dan wakaf akan menciptakan ekosistem filantropi Islam yang lebih kokoh dan produktif. Pendekatan ini dinilai mampu mengubah pola bantuan konsumtif menjadi pemberdayaan yang berkelanjutan.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar melihat sinergi zakat dan filantropi sebagai bentuk gotong royong modern yang relevan dengan tantangan zaman. Ia menilai bahwa keterlibatan aktif lembaga filantropi memperluas jangkauan program pemerintah, sehingga bantuan dapat disalurkan lebih cepat, tepat, dan merata. Kolaborasi ini juga dinilai mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.

Tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan zakat untuk program produktif. Berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi berbasis zakat mulai diperluas, seperti bantuan modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, hingga pengembangan sektor pertanian dan peternakan bagi mustahik. Program-program ini dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi, sehingga penerima zakat secara bertahap dapat bertransformasi menjadi pemberi zakat.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur, menilai bahwa arah kebijakan zakat saat ini sudah berada pada jalur yang tepat. Ia menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap rupiah dana zakat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, zakat harus menjadi instrumen yang tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga mencegah munculnya kemiskinan baru.

Sinergi ini juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah mendorong integrasi data mustahik secara nasional untuk memastikan penyaluran yang lebih akurat dan menghindari tumpang tindih bantuan. Platform digital zakat yang terhubung dengan sistem keuangan syariah turut mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana.

Di sisi lain, penguatan regulasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program ini. Pemerintah terus memperbarui kebijakan terkait pengelolaan zakat dan filantropi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Standarisasi lembaga amil zakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan yang ketat menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.

Kebijakan sinergi zakat dan filantropi juga memiliki relevansi kuat dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Pemerintah memposisikan zakat sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendekatan ini, zakat tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional.

Apresiasi terhadap langkah pemerintah ini semakin kuat karena pendekatan yang diambil bersifat inklusif dan kolaboratif. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari lembaga keagamaan, sektor swasta, hingga komunitas masyarakat, mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun kesejahteraan. Sinergi ini juga memperlihatkan bahwa kekuatan filantropi umat memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi sosial yang berkelanjutan.

Ke depan, tantangan yang dihadapi tentu tidak ringan. Optimalisasi potensi zakat nasional masih memerlukan upaya yang konsisten, terutama dalam meningkatkan literasi masyarakat dan memperluas jangkauan penghimpunan. Namun, dengan komitmen pemerintah yang kuat serta dukungan berbagai pihak, sinergi zakat dan filantropi umat diyakini akan semakin solid.

Dengan berbagai capaian dan langkah strategis yang telah dilakukan, upaya pemerintah dalam menyinergikan zakat dan kekuatan filantropi umat layak mendapatkan apresiasi. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan pada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi bukti bahwa nilai-nilai keagamaan dapat diintegrasikan secara efektif dalam pembangunan nasional. Sinergi ini pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Peran negara dalam mengelola zakat semakin menunjukkan arah yang progresif dan strategis. Di tengah upaya memperkuat ekonomi umat, pemerintah tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong tata kelola zakat menjadi lebih profesional, transparan, dan berdampak luas. Komitmen ini tercermin dari berbagai langkah konkret, mulai dari keteladanan pimpinan negara hingga penguatan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta sinergi lintas sektor.

Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih memberikan contoh nyata dalam menunaikan zakat di Istana Negara. Momentum ini bukan sekadar seremonial, melainkan simbol penting bahwa zakat memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis keumatan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya zakat sebagai instrumen untuk memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia memandang bahwa zakat tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan sosial jika dikelola secara optimal.

Presiden juga menilai bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan akuntabel agar kepercayaan publik semakin meningkat. Dengan pengelolaan yang baik, dana zakat dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Keteladanan yang ditunjukkan oleh pimpinan negara ini menjadi pesan kuat bahwa zakat merupakan tanggung jawab bersama yang perlu didukung oleh seluruh elemen bangsa.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga terus memperkuat peran Baznas sebagai lembaga resmi pengelola zakat di tingkat nasional. Pelantikan pengurus baru Baznas menjadi momentum penting untuk mendorong tata kelola zakat yang lebih profesional dan modern. Pemerintah berharap kepengurusan yang baru mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, sekaligus memperluas jangkauan manfaatnya bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, pemerintah menegaskan pentingnya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan zakat. Pengurus Baznas diharapkan mampu mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga menjadi sistem sosial yang terorganisasi dengan baik dan mampu memberikan dampak nyata.

Pemerintah juga menilai bahwa penguatan kelembagaan Baznas harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini penting agar pengelolaan zakat dapat mengikuti perkembangan zaman dan menjawab tantangan modern, termasuk dalam hal pendataan mustahik, penghimpunan dana, hingga distribusi yang tepat sasaran.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengatakan Baznas memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Karena itu diperlukan figur yang memiliki integritas dan kapasitas dalam tata kelola keuangan.

Selain penguatan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor juga menjadi fokus utama dalam optimalisasi pengelolaan zakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah sinergi antara Baznas dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kerja sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan zakat dengan upaya penguatan ekosistem halal di Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah melihat peluang besar untuk memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya yang bergerak di sektor halal. Zakat dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan untuk membantu pelaku usaha dalam memenuhi standar sertifikasi halal, sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing produknya di pasar domestik maupun global. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketua Baznas RI, Noor Achmad mengatan kerja sama tersebut sebagai langkah strategis yang memiliki dampak luas bagi pemberdayaan umat. Langkah kolaborasi ini merupakan tonggak penting dalam upaya mengoptimalkan potensi zakat dari sektor aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan di instansi pemerintah. Pihaknya sangat mengapresiasi komitmen BPJPH yang tidak hanya berfokus pada ekosistem halal, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi melalui integrasi sistem pengumpulan ZIS yang terstruktur bersama Baznas.

Salah satu wujud konkret sinergi tersebut adalah pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan BPJPH. Kehadiran UPZ ini diharapkan mempermudah pegawai dalam menunaikan kewajiban zakat secara terstruktur dan akuntabel.

Noor menilai, integrasi antara sertifikasi halal dan pengelolaan zakat akan melahirkan dampak ganda: memperkuat ekonomi syariah sekaligus memperluas distribusi kesejahteraan. Menurutnya, sinergi antara sertifikasi halal dan pengelolaan zakat ini akan menciptakan keberkahan ganda. Ekonomi syariah dan keadilan sosial dapat berjalan beriringan untuk mengentaskan kemiskinan.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan memastikan institusinya siap menggerakkan seluruh jejaring halal nasional untuk berkontribusi melalui instrumen filantropi Islam. Gerakan itu akan melibatkan jaringan luas BPJPH di berbagai daerah, mulai dari auditor halal, penyelia, hingga ratusan ribu Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

Negara, melalui berbagai kebijakan dan langkah strategisnya, telah menunjukkan keseriusan dalam menjadikan zakat sebagai bagian integral dari sistem ekonomi nasional. Keteladanan pemimpin, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola zakat yang modern dan berdampak luas. Pada akhirnya, zakat tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial yang mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh umat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat fitrah pada momen Hari Raya Idulfitri 2026. Pengawasan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari penghimpunan hingga penyaluran zakat, guna memastikan proses berjalan sesuai ketentuan serta menjaga akuntabilitas pengelolaan dana umat.

Pengawasan dilakukan sejak tahap awal, yakni saat muzaki menyerahkan zakat kepada amil. Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kabupaten Sanggau, Fatkhur Rohman, menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya berfokus pada pengumpulan, tetapi juga mencakup pencatatan yang dilakukan oleh amil zakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

“Pengawasan dimulai sejak muzaki menyerahkan zakat kepada amil, kemudian kami memastikan proses pencatatan dan pengelolaannya berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Menurutnya, penguatan tata kelola menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Oleh karena itu, Kemenag juga melakukan pengawasan terhadap proses distribusi zakat fitrah agar penyalurannya tepat sasaran dan sesuai dengan data mustahik yang telah diverifikasi.

Koordinasi dilakukan dengan panitia zakat di masjid, mushala, serta UPZ di berbagai lembaga. Pendataan mustahik menjadi fokus utama agar pembagian zakat fitrah dapat dilakukan secara adil dan merata, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran.

Selain itu, aspek pelaporan juga menjadi bagian penting dalam pengawasan. Setiap amil zakat dan UPZ diwajibkan menyampaikan laporan terkait jumlah zakat yang dihimpun, proses penyaluran, hingga data penerima manfaat sebagai bahan evaluasi.

“Setiap amil zakat dan UPZ wajib menyampaikan laporan sebagai acuan evaluasi, agar pengelolaan zakat fitrah ke depan tertib, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi mustahik,” ujar Fatkhur Rohman.

Sementara itu, Plt Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah, Adita Irawati, menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang efektif dan transparan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam konteks pembangunan nasional, zakat ini bisa menjadi bagian yang strategis dalam pencapaian tujuan negara kita untuk pengetasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Adita.

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam mendukung transparansi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

“Baznas sebagai satu-satunya badan yang diberikan mandat untuk mengumpulkan zakat secara nasional, menurut saya ini strategis sekali, tapi ini harus dibantu kolaborasinya dengan semua pihak dan khususnya adalah rekan-rekan media. Karena komunikasi publik yang baik, mengemas pesan tentang zakat yang memang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita,” pungkasnya.

Jakarta – Dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana umat agar dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, diperlukan kolaborasi yang kuat antar lembaga zakat. Sinergi ini memungkinkan peningkatan efektivitas penghimpunan sekaligus memperluas cakupan program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Melalui kerja sama yang terarah dan terintegrasi, penyaluran dana dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat yang membutuhkan.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ) memperkuat peran strategisnya dalam pemberdayaan dan pelayanan umat melalui penguatan kerja sama. Upaya bersama ini menjadi langkah nyata untuk mendorong optimalisasi pengelolaan zakat sebagai salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus menguatkan perekonomian masyarakat di Indonesia.

Ketua Baznas RI, Sodik Mudjahid mengatakan penguatan zakat menjadi langkah strategis untuk membantu mengatasi persoalan kemiskinan yang hingga kini masih menjadi tantangan di Indonesia.

“Presiden juga pernah menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir kemiskinan masih menjadi tantangan di Indonesia. Salah satu solusi yang dapat kita dorong adalah melalui penguatan zakat,” ujar Sodik.

Senada, Ketua Dompet Dhuafa, Ahmad Juwaini menyatakan dukungannya terhadap penguatan sinergi antarpengelola zakat guna meningkatkan capaian zakat nasional, baik dari sisi penghimpunan maupun pemanfaatannya bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Prinsipnya kami ingin terus bersama seluruh stakeholder zakat untuk menyukseskan pencapaian zakat nasional. Penghimpunannya tercapai dan pendistribusiannya bermanfaat sehingga semakin banyak masyarakat miskin yang terbantu,” kata Ahmad.

“Zakat bukan sekadar menemani orang miskin, tetapi menjadi instrumen transformasi agar terjadi perubahan hidup pada kelompok fakir dan miskin. Karena itu pemberdayaan ekonomi melalui zakat perlu terus diperkuat,” lanjutnya.

Kolaborasi yang terjalin antar lembaga pengelola zakat patut diapresiasi sebagai langkah strategis dalam memperluas manfaat dana umat. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana, tetapi juga memperluas dampak manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan kerja sama yang semakin kuat dan berkelanjutan, diharapkan pemanfaatan dana zakat mampu menjangkau lebih banyak mustahik serta mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat secara lebih inklusif dan merata. (*)

PAPUA – Berbagai elemen masyarakat Papua menegaskan komitmen menjaga kedamaian dan stabilitas di wilayahnya demi kelancaran pembangunan. Tokoh adat dan masyarakat secara tegas menolak aktivitas provokatif, termasuk yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), karena dinilai berpotensi memecah belah persatuan dan menghambat kemajuan daerah.

Kepala Suku Besar Tariko, Soleman Wambu, menyampaikan bahwa masyarakat adat mengutamakan ketertiban dan keamanan. “Kami menolak setiap aktivitas KNPB maupun kelompok lain yang memprovokasi warga. Kedamaian dan ketertiban adalah fondasi utama agar pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Ia menilai, narasi provokatif dan aksi separatis yang kerap muncul selama ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Dampaknya tidak hanya pada keamanan, tetapi juga berpotensi menghambat akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi yang dibutuhkan warga. “Masyarakat lebih memilih fokus pada pembangunan nyata yang dapat dirasakan seluruh warga,” kata Soleman.

Lebih lanjut, Soleman mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh propaganda yang dapat memecah persaudaraan dan memunculkan konflik horizontal. Ia mendorong kaum muda untuk menempuh pendidikan, meningkatkan kapasitas diri, dan berperan aktif dalam pembangunan. “Masa depan Papua harus dibangun melalui kerja sama, bukan melalui provokasi atau kekerasan,” tegasnya.

Senada, aktivis Papua Charles Kossay menyoroti dampak kekerasan terhadap warga sipil. Ia menegaskan bahwa korban biasanya adalah masyarakat yang tidak terlibat langsung, sehingga mengganggu aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. “Jika warga sipil terus menjadi korban, dampaknya luas. Aktivitas ekonomi terganggu, layanan pemerintah terhambat, dan rasa aman menurun,” jelasnya.

Pemerintah daerah melalui Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menegaskan koordinasi intensif bersama aparat keamanan terus dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat. Langkah ini juga bertujuan menciptakan kondisi kondusif agar pembangunan dan kesejahteraan dapat berjalan lancar.

Dengan sinergi antara tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah, Papua diharapkan tetap aman dan harmonis. Stabilitas ini menjadi landasan penting bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan seluruh warga.

Papua – Upaya provokasi yang dilakukan oleh KNPB di sejumlah wilayah Papua justru mendapat penolakan tegas dari masyarakat, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya stabilitas keamanan dalam mendukung pembangunan. Di tengah percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang terus digencarkan pemerintah, masyarakat memilih menjaga kondusivitas agar seluruh program dapat berjalan tanpa hambatan.

Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat adat di wilayah pegunungan menunjukkan sikap konsisten dalam menolak narasi yang berpotensi memecah belah. Penolakan terhadap KNPB tidak hanya didasarkan pada pengalaman sosial, tetapi juga pada pemahaman bahwa konflik akan berdampak langsung pada terhambatnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah dinamika tersebut, masyarakat kini semakin selektif dalam menerima informasi. Kemampuan menyaring narasi yang beredar menjadi kekuatan utama dalam menjaga keharmonisan. Kesadaran ini sekaligus mencerminkan kedewasaan kolektif dalam menempatkan kepentingan pembangunan di atas kepentingan kelompok tertentu.

Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Karmin Yikwa, menegaskan bahwa masyarakat di wilayahnya menginginkan kondisi yang aman dan kondusif agar pembangunan dapat dirasakan secara nyata. “Aktivitas KNPB sering kali menimbulkan keresahan dan tidak mencerminkan keinginan masyarakat. Penolakan terhadap provokasi menjadi sikap bersama demi menjaga ketertiban,” ujar Karmin Yikwa.

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk menjaga stabilitas sebagai landasan utama pembangunan. Dalam situasi yang kondusif, berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Lebih jauh, Karmin Yikwa menekankan bahwa menjaga persatuan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. “Pengaruh negatif harus ditolak agar tidak merusak hubungan persaudaraan. Fokus utama saat ini adalah membangun masa depan Papua melalui pendidikan dan kerja nyata,” tegas Karmin Yikwa.

Pandangan ini menempatkan generasi muda sebagai elemen penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, sekaligus sebagai agen perubahan yang membawa arah positif bagi daerah.

Hal serupa disampaikan Kepala Suku Besar Tariko Kabupaten Mamberamo Tengah, Soleman Wambu, yang melihat stabilitas keamanan sebagai kebutuhan mendasar masyarakat adat. “Tanpa kondisi yang aman, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat secara tegas menolak setiap provokasi yang berpotensi memicu konflik,” tegas Soleman Wambu.

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga situasi tetap kondusif demi keberlangsungan pembangunan jangka panjang.

Dalam keterangannya, Soleman Wambu juga menyoroti dampak negatif dari narasi provokatif terhadap kehidupan masyarakat. “Provokasi hanya akan memperlambat kemajuan dan menghambat akses terhadap pendidikan serta ekonomi. Persatuan menjadi kunci agar pembangunan terus berlanjut,” pungkas Soleman Wambu.

Sikap kolektif ini menjadi indikator bahwa masyarakat Papua tidak mudah terpengaruh oleh upaya yang dapat memecah belah persatuan.

Pemerintah sendiri terus mendorong pendekatan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Program-program strategis yang dijalankan menunjukkan keberpihakan pada peningkatan kesejahteraan serta penguatan sumber daya manusia di Papua.

Dengan adanya keselarasan antara kebijakan pemerintah dan dukungan masyarakat, arah pembangunan Papua semakin jelas menuju kemajuan yang berkelanjutan. Penolakan terhadap provokasi tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga membuka ruang bagi terciptanya lingkungan yang aman, produktif, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan kebijakan paket bundling dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang libur Idul Fitri dan cuti bersama 1447 Hijriah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2026 sebagai langkah adaptif agar penerima manfaat tetap memperoleh asupan gizi selama masa libur Lebaran.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa selama periode 18–24 Maret 2026 tidak dilakukan penyaluran MBG secara langsung kepada seluruh penerima manfaat, baik peserta didik maupun non-peserta didik. Sebagai gantinya, pemerintah menyalurkan paket makanan lebih awal melalui sistem paket bundling.

“Penyaluran dilakukan lebih awal pada hari terakhir distribusi sebelumnya, yakni Selasa, 17 Maret 2026. Penerima manfaat akan memperoleh satu paket makanan sehat ditambah tiga paket bundling kemasan sehat untuk alokasi hari Rabu, 18 Maret hingga Jumat, 20 Maret 2026,” ujar Dadan Hindayana.

Ia menjelaskan bahwa paket bundling merupakan penggabungan beberapa paket makanan kemasan sehat yang diberikan sekaligus sebelum masa libur dimulai. Skema ini dirancang agar penerima manfaat tetap mendapatkan asupan gizi meskipun kegiatan distribusi dihentikan sementara selama periode libur Lebaran.

“Paket bundling merupakan paket makanan sehat yang diberikan sekaligus untuk konsumsi beberapa hari. Namun kami menegaskan bahwa makanan tersebut memiliki batas ketahanan maksimal tiga hari sehingga perlu dikonsumsi secara bertahap,” jelas Dadan Hindayana.

BGN juga menekankan pentingnya edukasi kepada para penerima manfaat terkait cara penyimpanan makanan. Oleh karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG diminta untuk memberikan penjelasan singkat mengenai penyimpanan dan konsumsi paket makanan tersebut.

“SPPG wajib menyampaikan edukasi singkat mengenai cara penyimpanan serta konsumsi bertahap paket bundling maksimal tiga hari, sekaligus menegaskan bahwa paket tersebut diperuntukkan khusus bagi penerima manfaat MBG,” tambah Dadan Hindayana.

Di sisi lain, Mahasiswa Pendidikan Universitas Pamulang (UNPAM), Yeni Oktaviani, menilai kebijakan paket bundling MBG menjelang libur Lebaran merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program bantuan gizi nasional.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk kualitas makanan, distribusi yang merata, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program.

“Jika pengelolaan dan pengawasan dilakukan dengan baik, kebijakan paket bundling MBG ini dapat membantu masyarakat tetap memenuhi kebutuhan gizi selama masa libur Lebaran,” ujar Yeni Oktaviani.

Dengan kebijakan paket bundling ini, pemerintah berharap program MBG tetap berjalan efektif sekaligus memberikan kepastian pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat menjelang dan selama libur Lebaran.

Jakarta – Penguatan industri pengolahan dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan strategi hilirisasi nasional. Melalui pengembangan industri yang mampu mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah tinggi, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan berupaya memperkuat struktur ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.

Salah satu upaya tersebut didorong melalui berbagai inisiatif hilirisasi lintas sektor yang tengah dikembangkan oleh Danantara Indonesia. Lembaga ini memproyeksikan potensi nilai investasi mencapai sekitar US$ 26 miliar untuk memperluas kapasitas industri nasional dan memperkuat rantai nilai di berbagai sektor strategis.

CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, menjelaskan bahwa investasi besar tersebut diarahkan pada sejumlah proyek strategis yang telah memasuki tahap pembangunan sejak Februari 2026. Proyek-proyek ini diharapkan menjadi motor penggerak baru dalam memperkuat industri pengolahan nasional sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.

“Investasi ini difokuskan pada proyek-proyek strategis yang dapat memperkuat kapasitas industri pengolahan nasional serta mendorong terciptanya nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia,” ujar Rosan.

Sejumlah proyek yang sedang dikembangkan mencakup pengolahan alumina dan bauksit, pengembangan bioavtur dan bioethanol, pembangunan industri ayam terintegrasi, hingga pengolahan garam industri. Berbagai sektor tersebut dipilih karena dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui strategi hilirisasi yang terintegrasi dengan rantai pasok industri.

Menurut Rosan, pengembangan proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari langkah jangka panjang untuk memperkuat ketahanan industri nasional. Selain meningkatkan nilai tambah komoditas domestik, program hilirisasi juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja, memperluas investasi, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Di tingkat daerah, dukungan terhadap strategi hilirisasi juga terus diperkuat. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mengawal perubahan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) agar sejalan dengan arah pembangunan daerah. Salah satu proyek yang menjadi prioritas adalah pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian alumina–aluminium terpadu di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak.

“Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian alumina–aluminium terpadu ini merupakan momentum penting untuk mendorong hilirisasi sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Kalimantan Barat,” ujar Norsan.

Ia menambahkan bahwa proyek tersebut bukan sekadar investasi industri, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat struktur industri pengolahan di daerah. Kehadiran industri hilir diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku industri, pengembangan berbagai proyek hilirisasi diharapkan mampu memperkuat struktur industri nasional, meningkatkan daya saing, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara optimal guna mendorong pembangunan nasional yang berorientasi pada nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat. (*)

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Transformasi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin menunjukkan arah yang jelas, yaitu dengan memperkuat nilai tambah sumber daya alam melalui strategi hilirisasi. Kebijakan ini bukan sekadar agenda industrialisasi biasa, melainkan fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompetitif, langkah pemerintah mempercepat hilirisasi menjadi salah satu strategi paling rasional untuk memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk memperkuat peran Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai instrumen negara dalam mengelola sumber daya mineral secara lebih terintegrasi.

Langkah ini sangat penting mengingat selama bertahun-tahun Indonesia lebih banyak mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah yang signifikan. Dengan penguatan Perminas, pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan mineral tidak lagi berhenti pada aktivitas eksplorasi dan penambangan, tetapi dilanjutkan hingga tahap pengolahan industri bernilai tinggi di dalam negeri.

Presiden menekankan bahwa penguatan Perminas akan menjadi kunci bagi terciptanya pengelolaan sumber daya mineral yang lebih terpadu. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu berkembang menjadi pusat produksi dan inovasi industri mineral di tingkat global. Langkah ini semakin relevan jika melihat tren investasi nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa sektor hilirisasi menyumbang sekitar Rp584,1 triliun atau 30,2 persen dari total realisasi investasi nasional pada 2025. Angka tersebut mencerminkan bahwa transformasi ekonomi berbasis nilai tambah mulai memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain penguatan kelembagaan, pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur industri melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Pemerintah saat ini tengah menunggu persetujuan Presiden atas pembentukan enam KEK baru yang akan difokuskan pada industri berbasis energi dan manufaktur berteknologi tinggi.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, menjelaskan bahwa seluruh kajian teknis telah rampung dan kini menunggu keputusan presiden. Ia mengatakan pihaknya sedang mengusulkan ada enam KEK baru yang akan diresmikan atau disetujui oleh Presiden. Keenam kawasan tersebut akan tersebar di berbagai wilayah strategis, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Fokus industrinya meliputi pengembangan kendaraan listrik, smelter pengolahan mineral strategis seperti nikel, hingga pengembangan energi hijau. Strategi ini tidak hanya memperkuat hilirisasi, tetapi juga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

Secara kinerja, KEK telah menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan. Hingga akhir 2025, total investasi di kawasan ini mencapai Rp335 triliun dan telah menyerap lebih dari 248 ribu tenaga kerja. Dengan penambahan kawasan baru, potensi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri tentu akan semakin besar.

Di sektor industri pertambangan, komitmen terhadap hilirisasi juga diperkuat oleh holding industri tambang nasional MIND ID. Perusahaan ini menjalankan strategi integrasi industri dari hulu hingga hilir untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral mampu menghasilkan nilai tambah yang maksimal.

Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, menegaskan bahwa integrasi industri merupakan kunci bagi penguatan hilirisasi nasional. Beberapa proyek strategis yang sedang dikembangkan antara lain pembangunan fasilitas baterai kendaraan listrik melalui Indonesia Battery Corporation di Karawang serta pengembangan fasilitas pengolahan bauksit hingga aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Proyek-proyek tersebut menjadi bagian penting dari upaya membangun ekosistem industri masa depan berbasis energi bersih.

Namun hilirisasi tidak hanya terjadi di sektor mineral. Pemerintah juga mendorong strategi serupa di sektor pertanian dan perkebunan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kemajuan sektor pangan sangat bergantung pada inovasi dan riset. Hal ini ditunjukkan melalui kesepakatan kolaborasi riset antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa hasil penelitian tidak berhenti di ruang akademik, tetapi benar-benar masuk ke industri dan menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat. BRIN sendiri telah menghasilkan ratusan paten di bidang pangan yang siap dimanfaatkan untuk mempercepat hilirisasi komoditas pertanian.

Pada sektor perkebunan, pemerintah juga mendorong pengembangan produk turunan dari komoditas strategis seperti tebu, kopi, kakao, kelapa, pala, dan lada. Hilirisasi di sektor ini berpotensi meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat kesejahteraan jutaan pekebun di seluruh Indonesia.

Jika dilihat secara menyeluruh, kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah sebenarnya merupakan upaya membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berdaulat. Dengan memproses sumber daya alam di dalam negeri, Indonesia dapat meningkatkan nilai ekspor, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat kapasitas industri nasional.

Hilirisasi bukan hanya soal industrialisasi, tetapi juga tentang masa depan kesejahteraan bangsa. Dengan kebijakan yang konsisten, dukungan teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi, strategi hilirisasi berpotensi menjadi motor utama yang membawa Indonesia menuju ekonomi yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi