Arsip Kategori: BERITA TERBARU

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global.

“Di tengah tekanan global yang tidak ringan, ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat dan konsisten di atas 5%. Ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi domestik kita solid dan kebijakan yang ditempuh Pemerintah berjalan efektif,” ujar Airlangga.

Kinerja tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya realisasi investasi dan kontribusi hilirisasi terhadap perekonomian. Pada Semester I-2026, investasi nasional mencapai Rp1.010,6 triliun, dengan investasi di luar Jawa mencapai Rp507,8 triliun atau 50,2 persen dari total investasi. Sementara itu, investasi sektor hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun. Kondisi ini memperlihatkan semakin kuatnya peran kawasan di luar Jawa dalam menopang pertumbuhan nasional.

Dari sisi perencanaan pembangunan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy melihat pengembangan kawasan industri sebagai bagian penting dalam memperkuat rantai nilai ekonomi nasional. Menurutnya, pembangunan kawasan industri harus terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional agar hilirisasi tidak berhenti pada aktivitas pengolahan, tetapi mampu membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

“Seluruh proyek prioritas nasional harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai landasan Pembangunan Indonesia,” kata Rachmat.

Perkembangan tersebut mendapat perhatian positif dari dunia usaha. Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro menilai program hilirisasi pemerintah telah memasuki tahap implementasi dan mulai menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian.

“Nilai hilirisasi nikel ini salah satu yang fenomenal setelah berdekade-dekade kita tidak melaksanakan industrialisasi di bidang sumber daya alam. Nilainya mencapai Rp 510 triliun dengan lonjakan sekitar 300%, dari hampir US$ 1 miliar menjadi US$ 3,8 miliar,” ujar Widiyanto.

Ia menilai perkembangan hilirisasi kini semakin menyebar ke berbagai wilayah. Produksi industri hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah bahkan disebut telah melampaui Sulawesi Tenggara yang sebelumnya menjadi salah satu pusat utama industri nikel. Investasi hilirisasi bauksit di Kalimantan juga terus berkembang dan mencapai Rp53 triliun pada Semester I-2026.

“Indonesia ini luas. Jangan hanya melihat Jawa. Potensi di luar Jawa sangat besar. Hilirisasi memberikan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi di luar Jawa bisa jauh lebih besar dan memiliki prospek pertumbuhan yang sangat menjanjikan,” ucap Widiyanto.

Konsistensi pemerintah dalam menjaga iklim investasi, memperkuat kawasan industri, dan mendorong pengolahan sumber daya di dalam negeri menjadi fondasi penting bagi agenda tersebut. Dengan hilirisasi yang terus diperluas secara terarah, Indonesia berpeluang memperkuat daya saing sekaligus melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, sehingga pembangunan nasional semakin merata dan manfaat pertumbuhan ekonomi semakin luas dirasakan masyarakat.***

Oleh: Aziz Rahman )*

Momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini tidak hanya menjadi perayaan simbolik, tetapi juga diwarnai kebijakan pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap II yang dijadwalkan mulai 17 Agustus 2026 kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah menyiapkan sekitar 997,2 ribu ton beras untuk memenuhi kebutuhan bantuan selama tiga bulan, Juli hingga September 2026.

Penetapan 17 Agustus sebagai awal penyaluran memiliki makna tersendiri. Bantuan pangan bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan instrumen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjaga daya beli. Karena itu, ketepatan waktu dan kelancaran distribusi menjadi bagian penting dari keberhasilan program.

penyaluran kali ini semakin memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari jaringan distribusi. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi mulai membangun infrastruktur ekonomi di tingkat desa agar distribusi pangan dapat berlangsung lebih dekat dengan masyarakat. Bagi penerima manfaat, keberadaan koperasi di wilayah masing-masing berpotensi membuat akses terhadap bantuan menjadi lebih mudah, terorganisasi, dan efisien.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani menjelaskan bahwa penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah berupa bantuan beras periode Juli hingga September 2026 akan dilakukan secara serentak mulai 17 Agustus. Sasaran program mencapai 33.244.408 penerima manfaat di seluruh Indonesia dengan alokasi 30 kilogram beras untuk setiap keluarga. Skema tersebut memberikan kepastian mengenai jumlah bantuan.

Dari perspektif kebijakan publik, keputusan tersebut penting karena bantuan pangan memiliki fungsi ganda. Bantuan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga penerima, tetapi juga dapat menjaga daya beli ketika masyarakat menghadapi kebutuhan pengeluaran. Pemerintah sebelumnya juga mencatat penyaluran bantuan pangan tahap pertama pada Februari dan Maret 2026 telah menjangkau sekitar 99,7 persen KPM. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk memastikan tahap berikutnya berjalan lebih efektif.

Pelibatan Kopdes Merah Putih kemudian menjadi langkah lanjutan yang patut diperhatikan. Koperasi di tingkat desa dapat berfungsi sebagai simpul distribusi yang lebih dekat sekaligus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal. Artinya, kebijakan bansos tidak harus berhenti pada hubungan antara pemerintah dan penerima bantuan, tetapi dapat diintegrasikan dengan agenda penguatan ekonomi desa. Koperasi yang dikelola secara profesional berpotensi menjadi penghubung antara kebijakan pangan, kebutuhan masyarakat, dan aktivitas ekonomi setempat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai penguatan Kopdes Merah Putih perlu didukung dengan regulasi yang memberikan ruang lebih besar bagi koperasi untuk menjalankan berbagai fungsi pelayanan ekonomi masyarakat. Pemerintah bahkan tengah menyiapkan Peraturan Presiden yang diharapkan dapat membuat peran Kopdes semakin kuat dalam mendukung program pemerintah. Arah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak melihat koperasi hanya sebagai titik pembagian bantuan, tetapi sebagai bagian dari desain ekonomi desa.

Zulkifli juga menjelaskan bahwa ke depan penyaluran bantuan pangan maupun bantuan tunai dapat semakin terintegrasi melalui Kopdes. Skema tersebut dinilai dapat membuat pelayanan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, termasuk memungkinkan bantuan tertentu diantarkan hingga ke rumah penerima. Pada saat yang sama, Kopdes diproyeksikan menjadi salah satu penyangga aktivitas ekonomi masyarakat desa, termasuk mendukung petani dan nelayan.

Jika dilihat lebih luas, kebijakan ini memperlihatkan arah pemerintah yang mulai menghubungkan perlindungan sosial dengan pembangunan ekonomi lokal. Bantuan pangan memberikan perlindungan jangka pendek kepada keluarga yang membutuhkan, sedangkan penguatan koperasi diarahkan untuk menciptakan fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Kombinasi keduanya penting agar program pemerintah tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga membuka ruang bagi penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Penyaluran pada 17 Agustus juga memiliki nilai strategis. Pemerintah menunjukkan bahwa peringatan kemerdekaan dapat diterjemahkan melalui kebijakan yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Dengan sasaran lebih dari 33 juta keluarga dan dukungan anggaran sekitar Rp17,5 triliun, program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Tentu, efektivitas kebijakan tetap bergantung pada ketepatan data penerima, kesiapan distribusi, transparansi pengelolaan koperasi, serta pengawasan di lapangan. Pemerintah memiliki kesempatan memastikan seluruh tahapan berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan responsif terhadap persoalan di tingkat masyarakat.

Keberhasilan program akan memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa kebijakan negara mampu menjawab kebutuhan sehari-hari nyata, terutama bagi kelompok yang membutuhkan perlindungan sosial secara tepat, cepat, dan berkelanjutan.

Ketika bantuan pangan dapat disalurkan tepat waktu dan Kopdes Merah Putih mampu berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, manfaat kebijakan akan jauh melampaui sekadar distribusi beras. Program ini dapat menjadi contoh bagaimana perlindungan sosial dipadukan dengan pembangunan ekonomi lokal. Momentum HUT ke-81 RI pun dapat menjadi penanda bahwa pemerintah terus berupaya menghadirkan negara lebih dekat kepada masyarakat melalui kebijakan konkret dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

JAKARTA – Program hilirisasi yang dijalankan pemerintah dinilai telah memasuki fase eksekusi dan mulai memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional. Kebijakan yang selama ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri mulai mendorong pertumbuhan investasi, industrialisasi, serta munculnya pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Widiyanto Saputro, mengatakan keberhasilan hilirisasi nikel menjadi salah satu bukti bahwa industrialisasi berbasis sumber daya alam telah berjalan lebih konkret. Menurutnya, Indonesia mulai meninggalkan pola lama yang terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah
.
“Nilai hilirisasi nikel ini salsah satu yang fenomenal setelah berdekade-dekade kita tidak melaksanakan industrialisasi di bidang sumber daya alam. Nilainya mencapai Rp 510 triliun dengan lonjakan sekitar 300%, dari hampir US$ 1 miliar menjadi US$ 3,8 miliar,” ujar Widiyanto

Ia menegaskan, perkembangan tersebut menunjukkan hilirisasi tidak lagi berhenti pada tataran kebijakan, tetapi telah menghasilkan aktivitas ekonomi dan investasi secara langsung. “Hilirisasi hari ini bukan hanya jargon kebijakan, tetapi sudah ada kisah suksesnya. Ini bukan lagi di tataran wacana bagi pemerintah, tetapi sudah masuk di tataran eksekusi,” katanya.

Perkembangan hilirisasi juga mulai mengubah peta investasi nasional. Menurut Widiyanto, aktivitas industri pengolahan mineral kini berkembang di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, hingga Kalimantan. Investasi hilirisasi bauksit di Kalimantan bahkan mencapai Rp 53 triliun pada semester I-2026.

Realisasi investasi hilirisasi nasional pada periode yang sama mencapai Rp 300,1 triliun. Arus investasi tersebut semakin banyak mengarah ke kawasan Maluku Utara, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat, sehingga membuka peluang terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.
Penguatan hilirisasi juga menjadi perhatian pemerintah melalui kolaborasi dengan dunia usaha. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam pertemuan dengan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, membahas investasi pertambangan, hilirisasi, agribisnis, energi, dan logistik.

“Pemerintah terus mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan kondusif serta memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha untuk mempercepat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dan membuka lebih banyak lapangan kerja,” ujar Seskab.

Langkah tersebut memperlihatkan hilirisasi semakin diarahkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat struktur ekonomi nasional sekaligus memastikan kekayaan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat perekonomian sekaligus memastikan manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Kepala Negara menempatkan APBN bukan semata sebagai instrumen fiskal, tetapi sebagai alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pemerintah, menurut Presiden, harus memastikan kehadiran negara benar-benar dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat.

Optimisme tersebut ditopang fundamental ekonomi nasional yang tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Prabowo menyebut ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen secara tahunan, tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

“Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat,” kata Prabowo.

Kinerja fiskal juga dinilai tetap sehat. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen, sedangkan belanja negara meningkat 18,2 persen. Di tengah peningkatan belanja untuk menjaga daya beli, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan perekonomian, defisit APBN tetap terjaga pada 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama disiplin fiskal. “Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya,” ujar Prabowo.

Ketua DPR RI Puan Maharani turut menekankan pentingnya APBN 2027 memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, anggaran negara harus diarahkan untuk mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan dan keadilan sosial.

“APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan; APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” tutur Puan.

Usai pidato, Presiden menyerahkan dokumen RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan kepada Puan. Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyampaian RUU APBN 2027 sebagai awal pembahasan pemerintah bersama DPR.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global sepanjang 2026. Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo menyampaikan bahwa APBN terus menjalankan peran penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo mengatakan kondisi global masih menghadapi tekanan, mulai dari kenaikan harga energi akibat perang, tingginya suku bunga, tekanan nilai tukar hingga ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Kendati demikian, tekanan eksternal tersebut belum menggoyahkan ketahanan ekonomi nasional.

“Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester I tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Presiden Prabowo, ketahanan ekonomi juga terlihat dari inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang masih kuat. Kondisi tersebut turut ditopang kinerja APBN yang menunjukkan pertumbuhan positif pada sisi pendapatan maupun belanja negara.

Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara tumbuh 18,2 persen. Belanja tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan perekonomian.

“Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga, hanya 0,91 persen terhadap produk domestik bruto,” jelas Presiden Prabowo Subianto.

Kinerja tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha. Dalam talkshow di salah satu stasiun televisi swasta nasional, Drajad Wibowo, Ekonom Indef, menilai penyampaian pemerintah mengenai RAPBN 2027 dapat membantu membangun kembali keyakinan dunia usaha terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

“Inti dari penyampaian nota ini untuk membangun kembali confidence dan trust supaya nanti pelaku usaha menilai kondisi tidak seperti di sosmed dan mulai berani berinvestasi,” ujar Drajad Wibowo.

Drajad menilai penguatan kelas menengah juga perlu menjadi perhatian melalui kemudahan berusaha, akses permodalan, kepastian kebijakan, dan dukungan terhadap inovasi. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas ruang pertumbuhan sektor usaha sekaligus memperkuat perekonomian rakyat.

Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai APBN dapat menjadi katalis untuk mendorong investasi swasta dan memperkuat sektor riil. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang tepat sasaran.

“Saya berharap pertumbuhan ekonomi maksimal di 5,8 persen, itupun effort-nya pasti luar biasa. APBN jadi katalis investasi swasta itu akan bisa kita dorong sehingga pertumbuhan tercapai,” tegas Said Abdullah.

Dengan arah kebijakan tersebut, APBN 2027 diproyeksikan tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memperkuat daya beli, investasi, dan aktivitas ekonomi. Perpaduan antara belanja produktif dan disiplin fiskal menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global. (*)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketahanan fundamental ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Pemerintah menilai kondisi ekonomi nasional tetap mampu bertahan meski menghadapi tekanan geopolitik, kenaikan harga energi, suku bunga global, serta gangguan perdagangan dunia.

Prabowo mengatakan bahwa perekonomian Indonesia pada semester I 2026 tumbuh pada level tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Ia juga menyoroti inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang masih kuat sebagai indikator terjaganya fundamental ekonomi nasional.

“Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester I tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kinerja tersebut turut ditopang APBN yang berjalan optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen secara tahunan, sementara belanja negara meningkat 18,2 persen. Belanja diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan perekonomian, dengan defisit APBN tetap terkendali sebesar 0,91 persen terhadap PDB.

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian, kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN, kita melakukan kedua-duanya,” tegas Prabowo.

Sementara itu, Ekonom Indef, Drajad Wibowo dalam wawancara di Stasiun Televisi Swasta Nasional menilai penyampaian pemerintah mengenai kondisi fiskal dan ekonomi menjadi penting untuk membangun kembali kepercayaan pelaku pasar. Menurutnya, aspek penerimaan negara menjadi salah satu kunci dalam RAPBN karena akan memengaruhi keberlanjutan kebijakan fiskal.

“Inti dari penyampaian nota ini membangun kembali confidence dan trust supaya nanti pelaku usaha menilai kondisi tidak seperti di sosmed dan mulai berani berinvestasi,” ujar Drajad.

Drajad juga mengingatkan pelaku pasar agar tidak terbawa fenomena fear of missing out (FOMO) akibat narasi negatif mengenai perekonomian dan nilai tukar.

“Para pelaku pasar tolong kaji dan analisis sendiri, fomo bisa merugikan diri sendiri dan merugikan perekonomian secara keseluruhan,” kata Drajad.

Penguatan fundamental ekonomi nasional ke depan tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan daya beli, tetapi juga pada keberhasilan membangun kepercayaan pelaku usaha, memperkuat kelas menengah, serta mendorong investasi dan konsumsi domestik.

Jakarta,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi perekonomian dunia. Hal tersebut disampaikan dalam pidato Presiden di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.

Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global memasuki 2026 dengan berbagai tantangan, mulai dari kenaikan harga energi akibat perang, tingginya suku bunga global, tekanan nilai tukar berbagai negara, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan internasional. Namun, Indonesia dinilai mampu mempertahankan ketahanan ekonominya di tengah tekanan tersebut.

“Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester I tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir,” kata Prabowo.

Presiden juga menekankan bahwa stabilitas ekonomi tercermin dari inflasi yang tetap terkendali serta kuatnya permintaan domestik. Kondisi tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi nasional tetap terjaga sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pidatonya, Prabowo turut memaparkan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tercatat tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara tumbuh sebesar 18,2 persen. Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong aktivitas perekonomian.

“Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi,” ungkap Prabowo.

Di tengah peningkatan belanja negara, pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal. Hingga akhir Juli 2026, defisit APBN tercatat sebesar 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Capaian tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah menjalankan fungsi APBN sebagai instrumen pembangunan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak perlu mempertentangkan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal. Keduanya dapat berjalan secara bersamaan melalui pengelolaan APBN yang terukur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian, kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN, kita melakukan kedua-duanya,” pungkas Prabowo.

Pemerintah optimistis ketahanan fundamental ekonomi, pengelolaan APBN yang disiplin, serta penguatan daya beli masyarakat akan menjadi fondasi penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Arah kebijakan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas, memperkuat pertumbuhan, dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan secara berkelanjutan.

JAKARTA –Sejumlah ekonom dan pelaku pasar melihat pidato Presiden memuat pesan penting mengenai disiplin fiskal, keberlanjutan pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, hingga kebutuhan membangun kembali kepercayaan terhadap prospek ekonomi nasional.

Dalam pidato pengantar RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8), Presiden Prabowo menyampaikan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 tumbuh 5,45 persen, tertinggi untuk periode semester pertama dalam 13 tahun terakhir. Pada saat yang sama, inflasi tercatat 2,88 persen secara tahunan dan defisit APBN hingga Juli tetap berada pada 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian, kita pilih dua-duanya. Kita tidak pilih antara bantu rakyat dan jaga APBN,” ujar Prabowo.

Untuk 2027, pemerintah merancang belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dengan pendapatan Rp3.426 triliun dan defisit 2,40 persen terhadap PDB. Prabowo bahkan menegaskan pemerintah masih akan berupaya menekan defisit lebih rendah.

Ekonom INDEF Drajad Wibowo menilai substansi penting pidato tersebut bukan hanya angka APBN, tetapi kemampuannya membangun kembali confidence pelaku ekonomi.

“Kunci RAPBN selain angka-angka adalah membangun confidence. Confidence di perekonomian Indonesia sekarang banyak terganggu oleh narasi atau analisis yang tidak betul,” kata Drajad.

Ia mencontohkan sejumlah prediksi nilai tukar rupiah yang sebelumnya menyebut rupiah akan menembus Rp20.000 hingga Rp22.000 per dolar AS, tetapi tidak terbukti.

“Teman-teman di pasar keuangan jangan FOMO terhadap analisis yang viral. Silakan kaji sendiri, analisis sendiri. FOMO tidak hanya merugikan Anda, tetapi juga merugikan perekonomian secara keseluruhan,” ujarnya.

Menurut Drajad, tekanan yang dialami sebagian kelas menengah juga tidak serta-merta menunjukkan berhentinya aktivitas ekonomi di lapisan bawah. Ia mencontohkan nasabah PNM Mekaar yang berkembang dari pembiayaan mikro menjadi pelaku usaha dengan pekerja hingga mampu memasuki pasar ekspor.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengakui tantangan APBN 2027 terutama berada pada sisi penerimaan. Namun, menurut dia, postur fiskal tetap dirancang dengan ruang yang terukur, termasuk melalui perbaikan subsidi dan kompensasi agar lebih tepat sasaran.

“Data kita harus diakui memang masih bermasalah, terutama terkait subsidi. Exclusion error BBM disebut mencapai 68 persen. Banyak pihak yang sebenarnya tidak berhak justru menerima,” kata Said.

Ia mendorong penghematan tersebut dialihkan menjadi bantuan produktif bagi kelompok menengah dan pelaku usaha sehingga mampu menciptakan perputaran ekonomi sektor riil.

Respons pasar juga menunjukkan pidato Presiden memiliki efek terhadap ekspektasi investor. Pengamat pasar modal Elandry Pratama menyebut pidato Prabowo menjadi salah satu sentimen yang memperkuat minat beli di pasar saham.

“Statement Pak Prabowo bisa menjadi sentiment booster yang memperkuat minat beli, kemudian direspons pasar melalui kenaikan harga saham,” ujar Elandry.

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo diyakini tidak hanya memuat laporan capaian, tetapi juga menegaskan pilihan kebijakan pemerintah dalam mempertahankan disiplin fiskal, menjaga pertumbuhan, memperbaiki ketepatan subsidi, serta membangun kepercayaan agar investasi dan aktivitas ekonomi terus bergerak. []

JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 serta penyampaian keterangan pemerintah atas RAPBN 2027 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jum’at (14/8).

Dalam Sidang Tahunan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga memaparkan fokus pemerintah pada pemerataan akses pendidikan berkualitas dan terobosan lewat program Sekolah Rakyat guna memutus rantai kemiskinan serta memperkuat sumber daya manusia nasional.

“Karena itu, kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Tahun lalu kita perbaiki 16.167 sekolah, tahun ini kita perbaiki 71.744 sekolah,” kata Presiden Prabowo.

Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, sebanyak 93 Sekolah Rakyat permanen telah dibuka. Jika ditambah dengan Sekolah Rakyat rintisan, total telah terdapat 182 Sekolah Rakyat.

“Program ini bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Ketidakmampuan tidak boleh menjadi warisan. Kesempatanlah yang harus kita wariskan,” tegas Presiden.

Selain Sekiolah Rakyat, Pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan sejumlah SMA Unggul Garuda baru. Program Sekolah Unggul Garuda Transformasi telah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi, yang terdiri atas 12 sekolah pada tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026.

“Kita telah selesaikan pembangunan empat SMA Unggul Garuda baru di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timor Tengah Selatan,” ujar Presiden.

Pemerintah juga terus memperkuat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui pembagian layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Pada 2025 setiap sekolah mendapatkan satu layar, pada 2026 akan diberikan tambahan tiga layar sehingga setiap sekolah nantinya memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi layar pintar interaktif.

“Dengan layar-layar ini kita hadirkan guru-guru terbaik, untuk mengajar sains, matematika, teknologi dan juga para native speakers, untuk belajar bahasa asing. Anak-anak Indonesia harus menguasai bahasa asing dari kecil,” ucap Presiden.

Presideng juga menyampaikan bahwa tahun ini, tujuh perguruan tinggi negeri Indonesia berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Yaitu Universitas Indonesia, UGM, ITB, Universitas Airlangga, IPB University, Universitas Padjadjaran, dan ITS.

“UI di peringkat ke-191, UGM, ITB, dan Unair ada di 300 besar, sedangkan IPB University, Unpad serta ITS ada di kelompok 500 besar,” pungkasnya. [*]

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus membenahi perlindungan sosial agar bantuan negara benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Komitmen itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan pembenahan sistem bantuan sosial merupakan bagian dari upaya negara menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, transparan, sekaligus menjaga martabat penerima manfaat.

“Perlindungan sosial harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Komitmen itu, menurut Prabowo, telah menjadi pegangan sejak awal masa kepemimpinannya untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Salah satu terobosan yang disoroti ialah digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau program Sembako. Hingga saat ini, layanan tersebut telah berjalan di 153 kabupaten/kota pada 38 provinsi.

Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga atau lebih dari separuh keluarga Indonesia saat implementasi nasional. Pemerintah juga memangkas beban administratif yang sebelumnya membuat keluarga kurang mampu harus mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi hingga kehilangan waktu kerja.

Kini, proses pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya memerlukan waktu 75-200 hari juga dipangkas menjadi hitungan menit.

“Rakyat tidak mampu tidak boleh membayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu,” tegas Prabowo.

Prabowo menyebut digitalisasi akan diperluas ke seluruh program bantuan sosial, bantuan pemerintah, serta subsidi melalui agenda Pro Kesra Terintegrasi. Langkah tersebut diarahkan untuk memperbaiki ketepatan sasaran dan transparansi sekaligus memudahkan masyarakat mengakses haknya.

Dalam pidatonya, Prabowo turut menampilkan kisah penerima manfaat. Susanah, buruh harian asal Kabupaten Bogor, disebut terbantu PKH dan Program Sembako dalam menjaga pendidikan anak-anaknya.

Sementara penerima manfaat lainnya, Margarelitha Rohi dari Kupang, NTT, mendapat dukungan Bantuan Sosial ATENSI berupa beras dan minyak untuk menopang keluarganya.

Prabowo menegaskan perlindungan sosial bukan dimaksudkan menggantikan kerja keras masyarakat, melainkan memastikan perjuangan mereka mendapat dukungan negara.

“Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia,” ujar Prabowo.****