Arsip Kategori: BERITA TERBARU

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Pidato kenegaraan Presiden menjadi agenda utama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana besar untuk menutup dan merestrukturisasi lebih dari 750 entitas BUMN (termasuk anak dan cucu perusahaan) yang tidak produktif. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang tersisa hanya sekitar 300 entitas guna menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun.

Pemerintah akan mempertahankan BUMN yang dinilai produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Sementara itu, perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan masuk dalam proses restrukturisasi.

“750 BUMN lebih akan kita tutup, hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat kita pertahankan,” ujarnya

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menutup 290 badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bagian dari restrukturisasi dan perampingan jumlah perusahaan pelat merah. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN tersisa paling banyak 300 perusahaan pada 31 Desember 2026.

“Saya dengan bangga, saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN, katanya.

Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa sampai pada 31 Desember 2026 hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. Proses efisiensi massal ini sebagai langkah dan pembenahan korporasi besar-besaran yang pernah dilakukan pada tataran global.

“Hanya yang produktif, yang menciptakan nilai tambah ke rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” ujar Prabowo Subianto.

Melalui kebijakan penataan ulang dan perampingan jumlah BUMN tersebut, potensi penghematan anggaran belanja operasional negara diperkirakan dapat mencapai puluhan triliun rupiah

“Dengan perampingan jumlah BUMN hari ini saja kita telah hemat biaya overhead sekitar Rp 50 triliun hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas bla bla bla bla kita hemat Rp 50 triliun lebih,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan perampingan jumlah BUMN telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun hingga saat ini. Menurutnya penghematan tersebut antara lain berasal dari biaya gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, serta perjalanan dinas.

JAKARTA – Pemerintah memastikan penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap II dimulai secara serentak pada 17 Agustus 2026 melalui penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan pangan sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai simpul ekonomi masyarakat desa.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani mengatakan bantuan pangan tersebut menyasar 33.244.408 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Penyaluran mencakup alokasi Juli hingga September 2026 dengan total 30 kilogram beras untuk setiap keluarga penerima manfaat.

“Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa bantuan beras periode Juli–September 2026 akan dimulai secara serentak pada 17 Agustus kepada 33.244.408 penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ujar Rachmi.

Menurut Rachmi, pelibatan Kopdes Merah Putih dalam distribusi bantuan diharapkan dapat memperkuat efektivitas penyaluran hingga tingkat desa dan kelurahan. Koperasi juga dapat menjadi bagian dari jaringan distribusi pangan yang lebih dekat dengan masyarakat penerima.

Penguatan fungsi koperasi tersebut sejalan dengan agenda pemerintah membangun ekosistem pangan dan ekonomi desa yang lebih terintegrasi. Selain menyalurkan bantuan, Kopdes Merah Putih diarahkan menjadi simpul distribusi yang dapat menghubungkan produsen dengan konsumen sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat lokal.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tengah menyiapkan penguatan regulasi untuk memperluas peran Kopdes Merah Putih dalam mendukung berbagai program pemerintah.

“September ini saya sedang susun Perpres, nanti Kopdes akan powerful,” kata Zulkifli.

Ia menjelaskan, integrasi penyaluran bantuan melalui koperasi diharapkan membuat pelayanan kepada masyarakat semakin efektif dan menjangkau penerima secara langsung.

“Bantuan pangan tiga bulan 10 kilogram untuk desil 1–4 nanti diserahkan ke Kopdes, Kopdes yang membagi berasnya. Bantuan tunai nanti lewat Kopdes, diantarkan ke rumahnya,” ujarnya.

Pemerintah menyiapkan sekitar 997,2 ribu ton beras untuk penyaluran tahap II kepada 33,24 juta keluarga. Bantuan diberikan sekaligus untuk tiga bulan atau 30 kilogram per keluarga.

Penyaluran yang bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI diharapkan memberikan kepastian bantuan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga terus mendorong agar perlindungan sosial berjalan tepat sasaran dan bersamaan dengan penguatan ekonomi desa melalui Kopdes Merah Putih.

JAKARTA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai dipersiapkan sebagai salah satu titik distribusi bantuan pangan beras yang akan disalurkan serentak mulai 17 Agustus 2026, bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani menyampaikan bahwa penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa bantuan beras untuk periode Juli-September 2026 akan dimulai secara serentak pada 17 Agustus. Bantuan tersebut ditujukan kepada 33.244.408 penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa bantuan beras periode Juli–September 2026 akan dimulai secara serentak pada 17 Agustus kepada 33.244.408 penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ujar Rachmi.

Dengan jadwal tersebut, kesiapan titik distribusi menjadi salah satu aspek penting agar bantuan dapat diterima masyarakat sesuai waktu yang ditetapkan. Pemerintah juga mulai mengoptimalkan Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari jaringan distribusi di tingkat lokal sehingga proses penyaluran dapat berlangsung lebih dekat dengan penerima manfaat.

Penguatan peran koperasi mendapat dukungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi yang akan memperluas fungsi Kopdes Merah Putih dalam mendukung berbagai layanan kepada masyarakat. Integrasi tersebut diharapkan membuat koperasi tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi desa, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pelayanan sosial dan pangan.

“September ini saya sedang susun Perpres, nanti Kopdes akan powerful,” kata Zulkifli Hasan.

Zulkifli menjelaskan bahwa ke depan berbagai skema bantuan pemerintah dapat semakin terintegrasi melalui Kopdes Merah Putih. Untuk bantuan pangan, koperasi akan menjadi titik penyaluran beras kepada penerima sesuai data dan ketentuan yang telah ditetapkan. Skema tersebut dinilai dapat memperkuat peran kelembagaan ekonomi desa sekaligus mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai penguatan kelembagaan pangan di tingkat desa memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keberadaan koperasi dapat membantu memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat posisi petani dalam tata niaga pangan.

“Kalau kita bangun koperasi karena sudah ada di desa, cukup ambil marginnya saja sekitar Rp50 triliun secara nasional. Artinya pendapatan petani meningkat, sementara harga yang diterima konsumen juga bisa lebih murah,” ujar Amran.

Pemerintah menargetkan Kopdes Merah Putih tidak berhenti sebagai infrastruktur ekonomi, tetapi berkembang menjadi simpul distribusi pangan, penyalur bantuan, mitra penyerapan hasil pertanian, hingga pendukung pembiayaan usaha masyarakat. Pemerintah menargetkan lebih dari 30.000 koperasi dapat beroperasi penuh sebelum 17 Agustus 2026.

Oleh: Hanan Alfawazi )*

Momen Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini tidak hanya diwarnai perayaan, tetapi juga langkah pemerintah memastikan bantuan pangan menjangkau masyarakat secara tepat waktu. Penyaluran bantuan sosial beras yang dijadwalkan serentak mulai 17 Agustus 2026 melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi momentum penting untuk memperkuat distribusi pangan sekaligus menguji peran koperasi sebagai simpul layanan ekonomi di tingkat lokal.

Kebijakan tersebut memiliki arti strategis karena bantuan pangan bukan sekadar persoalan penyaluran komoditas, melainkan menyangkut daya beli dan ketahanan pangan rumah tangga. Ketika kebutuhan pangan menjadi salah satu komponen penting pengeluaran masyarakat, bantuan beras dapat menjadi instrumen perlindungan sosial sekaligus membantu menjaga konsumsi kelompok rentan. Pelibatan Kopdes Merah Putih juga membuka peluang agar distribusi lebih dekat dengan penerima dan tidak sepenuhnya bergantung pada jaringan distribusi yang terpusat.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani menyampaikan bahwa penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa bantuan beras untuk periode Juli-September 2026 dimulai serentak pada 17 Agustus. Program tersebut menyasar 33.244.408 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Skala penerima yang sangat besar membuat ketepatan data, kesiapan titik pembagian, dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaksana di lapangan menjadi faktor penentu keberhasilan.

Pernyataan Rachmi memperlihatkan bahwa tantangan utama kebijakan ini bukan hanya memastikan stok tersedia, tetapi juga memastikan beras benar-benar sampai kepada penerima yang berhak. Karena itu, pelaksanaan distribusi perlu ditopang administrasi yang tertib, informasi jadwal yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang memungkinkan persoalan di lapangan segera ditangani. Di titik inilah keterlibatan Kopdes Merah Putih dapat memberikan nilai tambah karena koperasi berada lebih dekat dengan komunitas penerima.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melihat penguatan Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi desa. Pemerintah menyiapkan regulasi yang memperkuat peran koperasi agar tidak hanya menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari sistem distribusi bantuan dan pangan. Zulkifli menyampaikan bahwa Kopdes ke depan diharapkan memiliki peran yang lebih kuat dalam mendukung kebutuhan masyarakat desa sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Gagasan tersebut penting karena bantuan sosial sebaiknya tidak berhenti pada fungsi jangka pendek. Jika jaringan distribusi yang dibangun dapat sekaligus memperkuat kelembagaan ekonomi lokal, maka kebijakan ini berpotensi menghasilkan manfaat yang lebih luas. Kopdes dapat berkembang menjadi simpul yang menghubungkan kebutuhan masyarakat, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi desa. Dengan tata kelola yang transparan, fungsi tersebut dapat memperkuat efisiensi distribusi sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempatkan koperasi dalam perspektif yang lebih luas, yakni sebagai instrumen untuk memperkuat rantai pasok pangan. Menurut Amran, pemanfaatan koperasi yang telah tersedia di desa dapat membantu mengurangi mata rantai distribusi dan memperbesar manfaat ekonomi yang diterima petani. Dalam kerangka tersebut, Kopdes Merah Putih bukan hanya menjadi tempat mengambil bantuan, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari ekosistem pangan yang menghubungkan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bantuan beras dapat menjadi pintu masuk untuk membangun tata kelola pangan yang lebih terintegrasi. Ketika koperasi memiliki kapasitas mengelola distribusi sekaligus berinteraksi dengan produsen lokal, manfaat kebijakan tidak berhenti pada penerima bantuan. Namun, peluang tersebut tetap membutuhkan penguatan kapasitas pengelola, transparansi transaksi, pengawasan distribusi, dan pendampingan agar koperasi tidak dibebani fungsi yang melampaui kesiapan kelembagaannya.

Yang tak kalah penting adalah kesiapan infrastruktur, koordinasi, dan ketepatan sasaran. Kopdes Merah Putih dapat menjadi titik salur yang dekat dengan penerima dengan dukungan fasilitas memadai, data DTSEN yang akurat, serta koordinasi Bapanas, Bulog, pemerintah daerah, dan pengelola koperasi. Dengan sasaran lebih dari 33 juta penerima, ketersediaan stok, standar pelayanan, pencatatan, verifikasi data, mekanisme pengaduan, dan pengawasan berlapis menjadi kunci agar penyaluran berlangsung tepat sasaran, tertib, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, penyaluran bansos beras pada 17 Agustus bukan sekadar agenda bantuan sosial yang bertepatan dengan HUT RI. Kebijakan tersebut dapat menjadi momentum memperkuat hubungan antara perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi desa. Jika dilaksanakan dengan data yang akurat, distribusi yang tertib, serta pengawasan yang konsisten, Kopdes Merah Putih dapat membuktikan bahwa infrastruktur ekonomi desa juga mampu mendukung pelayanan publik.

Pada akhirnya, kado kemerdekaan yang paling bermakna bukan hanya seremoni, melainkan hadirnya kebijakan yang dirasakan langsung masyarakat. Penyaluran bantuan beras melalui Kopdes Merah Putih menunjukkan upaya pemerintah mendekatkan layanan pangan kepada rakyat sekaligus membangun fondasi ekonomi desa yang lebih kuat. Konsistensi pelaksanaan, transparansi, dan pengawasan akan menentukan keberlanjutannya. Dengan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat, kebijakan ini berpotensi menjadi langkah nyata menuju distribusi pangan yang semakin efektif, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan desa yang semakin berdaya.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi momentum penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sekaligus memperkuat optimisme terhadap arah pembangunan nasional. Sidang Tahunan juga menjadi ruang untuk menunjukkan kematangan demokrasi melalui semangat kebersamaan di tengah perbedaan politik.

Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan, substansi utama pidato kenegaraan bukan terletak pada kejutan yang disampaikan Presiden, melainkan pada akuntabilitas pemerintah atas berbagai kebijakan dan program yang telah dijalankan selama setahun terakhir.

“Pidato kenegaraan bukan soal kejutannya apa, tetapi bentuk tanggung jawab Presiden kepada rakyat. Satu tahun yang sudah dieksekusi perlu dilaporkan kepada publik,” ujar Gun Gun.

Menurutnya, Sidang Tahunan juga dapat menjadi momentum untuk memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia berjalan semakin matang. Perbedaan dalam kontestasi politik tidak seharusnya menghilangkan ruang bagi para pemimpin bangsa untuk bertemu dan membangun kebersamaan dalam momentum kenegaraan.

“Kontestasi itu biasa, tetapi ada momentum kebangsaan ketika semua bisa hadir bersama. Itu hakikat demokrasi, berkompetisi dan membangun sinergi di sisi lain,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Astrio Feligent menilai pidato kenegaraan menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menyampaikan capaian sekaligus tantangan yang masih dihadapi pemerintah. Menurutnya, seluruh pihak perlu objektif dalam melihat berbagai perkembangan selama satu tahun terakhir.

“Semua pihak harus objektif dalam menilai apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik. Capaian yang ada harus kita apresiasi, tetapi tidak meniadakan pekerjaan rumah seperti pengangguran dan masalah kemiskinan,” ujar Astrio.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi triwulan II yang mencapai 5,29 persen secara tahunan, inflasi yang tetap terkendali, serta tingkat pengangguran di level 4,65 persen sebagai perkembangan positif yang perlu terus diperkuat.

Astrio menambahkan, perhatian Presiden terhadap pemerataan ekonomi juga diwujudkan melalui penciptaan pekerjaan berkualitas, peningkatan investasi, hilirisasi, serta sejumlah program prioritas yang memiliki dampak jangka pendek dan panjang. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selain menggerakkan ekonomi lokal juga diarahkan menjadi investasi terhadap kualitas generasi mendatang.

“Tujuan jangka panjang MBG adalah berinvestasi pada human capital Indonesia agar kelak mampu bersaing dengan anak-anak dari negara mana pun,” katanya.

Menurut Astrio, arah tersebut menunjukkan pembangunan tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperkuat kualitas manusia, memperluas kesempatan ekonomi, dan mendorong Indonesia menjadi negara maju serta sejahtera.

Jakarta – Ekonom INDEF Drajad Wibowo mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Menurut Drajad, pesan pemerintah penting untuk membangun kembali kepercayaan pelaku usaha dan pasar terhadap perekonomian nasional.

Drajad menilai kondisi ekonomi Indonesia perlu dilihat berdasarkan data dan kinerja aktual, bukan semata-mata narasi negatif yang berkembang di media sosial. Ia mencontohkan sejumlah proyeksi pelemahan rupiah yang tidak terbukti.

“Inti dari penyampaian nota ini untuk membangun kembali confidence dan trust supaya nanti pelaku usaha menilai kondisi tidak seperti di sosmed dan mulai berani berinvestasi,” kata Drajad.

Drajad juga mengingatkan pelaku pasar agar tidak terbawa fenomena fear of missing out (FOMO) dalam mengambil keputusan ekonomi. Menurutnya, keputusan berdasarkan narasi yang tidak teruji justru dapat merugikan pelaku pasar dan perekonomian secara keseluruhan.

Ia menilai pemerintah perlu memperkuat keberpihakan kepada kelas menengah dan UMKM melalui kemudahan berusaha, akses permodalan, edukasi, serta penyederhanaan perizinan. Kelas menengah dan anak muda, kata dia, merupakan sumber inovasi dan keberanian usaha yang dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

“Negara harus mengayomi anak muda dan kelas menengah agar jadi backbone pertumbuhan ekonomi. Di situ sumber inovasi, bisnis, dan keberanian usaha,” ujar Drajad.

Selain itu, Drajad menyoroti pentingnya optimalisasi konsumsi domestik dan peningkatan daya saing industri nasional. Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu diarahkan agar industri mampu menjadi pemenang, bukan terus bergantung pada subsidi.

Drajad juga menilai sisi penerimaan menjadi salah satu faktor krusial dalam RAPBN. Ia mendorong pemerintah meningkatkan penerimaan dengan kebijakan perpajakan yang cerdas dan ramah agar tidak membuat pelaku usaha takut berinvestasi.

Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah tekanan global. Ekonomi kuartal II 2026 tumbuh 5,29% secara tahunan, membawa pertumbuhan semester I 2026 menjadi 5,45%.

“Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN, kita melakukan kedua-duanya, pimpinan dan anggtota dewan, dunia melihat dan memantau sikap kita,” tegasnya.

Menurut Prabowo, capaian tersebut menunjukkan Indonesia mampu menjaga pertumbuhan sekaligus kehati-hatian fiskal di tengah tantangan ekonomi dunia. Capaian itu menjadi modal penting menjaga optimisme ekonomi nasional ke depan.***

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan, tetapi juga membutuhkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, ketahanan pangan, serta kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8), Prabowo mengungkapkan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang 2025 telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun.

“BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, penguatan pengawasan anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan sumber daya negara dapat digunakan secara efektif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepercayaan terhadap auditor Indonesia juga dinilai semakin kuat setelah BPK terpilih sebagai Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) periode 2028–2031 dan anggota United Nations Board of Auditors periode 2026–2032.

Prabowo juga menyoroti capaian swasembada pangan yang menurutnya berhasil diwujudkan lebih cepat dari target empat tahun menjadi satu tahun. Pemerintah, kata dia, telah menghapus 145 aturan yang menghambat penyaluran pupuk sekaligus menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.

“Karena kebijakan dan kerja keras kita, swasembada pangan yang kita targetkan tercapai empat tahun ternyata berhasil kita capai dalam satu tahun,” ujarnya.

Ia menyebut peningkatan produksi pangan menjadi bantalan penting bagi perekonomian, terutama ketika dunia menghadapi ketidakpastian pasokan pangan dan ancaman El Niño. Prabowo juga mencatat keuntungan PT Pupuk Indonesia meningkat 252,8 persen di tengah penurunan harga dan peningkatan volume pupuk.

Juru Bicara Partai Gerindra Astrio Feligent menilai capaian tersebut perlu dibaca bersama indikator makroekonomi. Ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sementara inflasi tercatat 2,88 persen dan tingkat pengangguran berada pada 4,65 persen.

“Semua pihak harus objektif melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih kurang. Capaian ekonomi harus diapresiasi, tetapi tidak meniadakan pekerjaan rumah seperti pengangguran dan kemiskinan,” kata Astrio.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi berbagai langkah dan kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sultan, transformasi ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging.

“Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh.” kata Sultan.

Menurut Sultan, integrasi kebijakan tersebut kini mulai membuahkan hasil nyata dalam memperkuat perekonomian nasional dan menyejahterakan rakyat di berbagai lapisan.

“Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing,” tutur dia.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan ekonomi nasional terus diarahkan untuk memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026) pagi.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti kekuatan ekonomi Indonesia yang bertumpu pada masyarakat desa, mulai dari petani, nelayan, pedagang, perajin, perempuan kepala keluarga hingga anak muda yang mengembangkan usaha di kampung halaman.

“Kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa: pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, perajin, perempuan kepala keluarga, dan anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung halaman,” kata Prabowo.

Menurut Kepala Negara, penguatan ekonomi desa membutuhkan konektivitas dan infrastruktur yang memadai. Pemerintah telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun TNI dan 874 jembatan oleh Polri. Hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan lebih dari 5.000 jembatan desa rampung.

Pemerintah juga memperluas akses air bersih. Dalam delapan bulan pertama 2026, sebanyak 3.000 titik air desa telah dibangun TNI.

Langkah strategis lainnya ialah pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Prabowo menyebut 10.000 koperasi telah beroperasi, dengan 3.300 di antaranya berjalan optimal. Target pemerintah pada akhir tahun adalah 30.000 koperasi beroperasi secara optimal.

“Koperasi adalah alat agar petani tidak berjalan sendiri, nelayan juga tidak berusaha sendiri, dan desa memiliki daya tawar dan daya tarik ekonomi,” ujar Prabowo.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Astrio Feligent menilai pidato tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat melalui para wakilnya di parlemen. Ia menyebut pemerataan ekonomi menjadi perhatian serius pemerintah di tengah tantangan global.

“Presiden Prabowo sangat concern dengan pemerataan ekonomi dan beberapa tahun terakhir ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di atas 5%,” kata Astrio.

Menurut Astrio, pemerintah tetap mencermati persoalan kemiskinan dan berupaya mencari kebijakan yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut.

Agenda pembangunan desa dan penguatan koperasi, kata dia, menjadi bagian penting dari upaya memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat masyarakat, sehingga manfaat pembangunan semakin terasa bagi masyarakat luas.***

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada delapan komoditas pangan hanya dalam waktu satu tahun. Capaian tersebut lebih cepat dibandingkan target awal pemerintah yang diproyeksikan membutuhkan waktu empat hingga lima tahun.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Karena kebijakan-kebijakan dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan akan kita capai dalam 4 sampai 5 tahun, ternyata berhasil capai dalam waktu 1 tahun,” kata Presiden Prabowo.

Delapan komoditas yang telah mencapai swasembada tersebut meliputi beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

“Saya sudah sampaikan di awal pidato ini, dalam satu tahun terakhir, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Kita sekarang swasembada beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam dan bawang merah,” ujarnya.

Menurut Prabowo, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri semakin penting di tengah konflik geopolitik, perang dagang, gangguan rantai pasok, dan tekanan ekonomi global. Indonesia, kata dia, harus semakin mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.

“Bangsa yang kuat harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” ujarnya.

Pemerintah juga melakukan sejumlah pembenahan untuk mengatasi persoalan yang selama ini dihadapi petani, mulai dari akses pupuk hingga aturan yang berbelit. Sebanyak 145 aturan penyaluran pupuk telah dihapus, sementara harga pupuk berhasil diturunkan sebesar 20 persen.

“Ketika kita berbicara tentang pupuk, kita berbicara tentang pendapatan petani, harga pangan, dan kedaulatan bangsa,” kata Prabowo.

Pemerintah selanjutnya masih mengupayakan swasembada bawang putih, kedelai, daging sapi, dan daging kerbau. Prabowo menyebut Indonesia pada dasarnya juga telah swasembada protein melalui ikan, telur, dan daging ayam.

Selain pangan, pemerintah mulai mewujudkan swasembada energi melalui produksi diesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar sehingga dapat menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau 9,5 miliar dolar AS.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai kemandirian pangan dan energi penting untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan, yang lama menjadi mimpi, kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya,” kata Sultan.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pengelolaan sumber daya nasional harus tetap ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi,” tegas Muzani.

Oleh : Muzakki Rahman )*

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa pesan kuat tentang arah pembangunan Indonesia yang semakin berorientasi pada kemandirian, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat. Berbagai capaian yang disampaikan menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar menetapkan target, tetapi mulai menerjemahkan agenda besar pembangunan ke dalam kebijakan dan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Optimisme tersebut salah satunya bertumpu pada keberhasilan pemerintah mempercepat swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa target swasembada yang semula diperkirakan membutuhkan waktu empat hingga lima tahun telah dapat dicapai dalam sekitar satu tahun. Pemerintah juga menyederhanakan 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Kebijakan tersebut beriringan dengan capaian swasembada delapan komoditas pangan, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Capaian tersebut penting karena swasembada pangan merupakan fondasi kedaulatan sebuah negara. Kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri membuat Indonesia lebih tangguh menghadapi gejolak harga dan gangguan rantai pasok global. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut memperkuat posisi petani sebagai bagian penting dari perekonomian nasional. Pemerintah juga tetap melanjutkan upaya mencapai swasembada bawang putih, kedelai, daging sapi, dan daging kerbau.

Langkah nyata menuju kedaulatan juga terlihat pada sektor energi. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pemerintah mulai mewujudkan swasembada bahan bakar minyak melalui produksi diesel berbasis B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dan mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan energi semakin diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Agenda swasembada energi menjadi semakin relevan di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Konflik geopolitik, perang dagang, dan gangguan rantai pasok dapat memengaruhi stabilitas ekonomi berbagai negara. Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki sendiri. Karena itu, kemandirian energi bukan hanya persoalan memenuhi kebutuhan bahan bakar, tetapi juga bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Kedaulatan ekonomi juga diperkuat melalui hilirisasi. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah melalui Danantara telah memulai berbagai proyek hilirisasi, antara lain pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, serta pembangunan smelter alumina menjadi aluminium. Proyek-proyek tersebut disebut telah menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja baru.

Hilirisasi memberikan perspektif baru dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Sumber daya alam tidak lagi cukup hanya diekspor sebagai komoditas mentah, tetapi harus diolah sehingga menghasilkan nilai tambah, teknologi, industri, dan lapangan kerja di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi, manajemen, dan pasar agar Indonesia dapat semakin kuat menjadi bagian dari rantai pasok dunia.

Semangat membangun kedaulatan ekonomi juga diarahkan sampai ke tingkat desa melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa 10.000 koperasi telah beroperasi, dengan 3.300 di antaranya berjalan secara optimal. Koperasi tersebut mulai berfungsi sebagai offtaker yang membeli hasil pertanian dan perikanan masyarakat, dilengkapi sistem digital untuk memantau stok serta sarana angkutan sendiri. Pemerintah menargetkan 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026.

Kopdes Merah Putih memiliki posisi strategis karena desa merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia. Petani, nelayan, pedagang, perajin, pelaku UMKM, perempuan kepala keluarga, dan generasi muda menjalankan aktivitas ekonomi di desa. Dengan koperasi yang kuat, masyarakat tidak harus berjalan sendiri. Produksi lokal dapat dikonsolidasikan, distribusi diperkuat, dan daya tawar masyarakat desa terhadap pasar dapat ditingkatkan.

Keempat agenda tersebut menunjukkan keterkaitan yang jelas. Swasembada pangan memperkuat ketahanan pangan, swasembada energi memperkokoh ketahanan ekonomi, hilirisasi menciptakan nilai tambah, sedangkan Kopdes Merah Putih memperkuat fondasi ekonomi rakyat dari tingkat desa. Jika dijalankan secara konsisten dan terintegrasi, kebijakan tersebut dapat menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi Indonesia menuju struktur yang lebih produktif dan mandiri.

Yang tidak kalah penting, pidato tersebut tidak menempatkan capaian pemerintah sebagai alasan untuk berhenti bekerja. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan, mulai dari kemiskinan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, hingga penertiban pertambangan ilegal dan penyelundupan. Pemerintah, menurut Presiden, harus membangun bukan hanya untuk satu masa jabatan, tetapi untuk satu zaman dan satu abad Indonesia.

Pesan tersebut menjadi penting dalam membaca arah pembangunan nasional ke depan. Indonesia tidak sedang sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi membangun kapasitas agar mampu memenuhi kebutuhan strategis, mengelola kekayaan alam secara optimal, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat ekonomi masyarakat hingga ke desa.

Pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pidato Presiden Prabowo memberikan alasan kuat untuk menatap masa depan dengan optimisme. Langkah nyata melalui swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan penguatan Kopdes Merah Putih menunjukkan bahwa agenda kemandirian nasional terus bergerak. Tantangannya tentu masih besar, tetapi arah kebijakannya semakin jelas: membangun Indonesia yang berdaulat, semakin mandiri, dan pada akhirnya mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh rakyat.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik