Arsip Kategori: BERITA TERBARU

Denpasar – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, sinergi antara TNI, Polri, dan pecalang di Bali patut diapresiasi. Langkah kolaboratif ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah dan perayaan.
TNI dan Polri di Bali menunjukkan soliditas dan sinergi yang kuat dalam mengamankan perayaan Nyepi tahun 2025. Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Muhammad Zamroni, bersama Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, serta jajaran TNI dan Polri, bersinergi menjaga keamanan Bali, termasuk selama perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
“Hari ini kita menyelenggarakan kegiatan bersama dengan Polda Bali. Ini sebagai bentuk sinergitas kita dalam rangka menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita TNI-Polri solid. TNI-Polri senantiasa bersineri” ujar Mayjen TNI Muhammad Zamroni
Sebagai bagian dari kegiatan ini, anggota TNI dan Polri melakukan pembagian takjil kepada para pengendara di sejumlah titik di Denpasar. Kegiatan ini bertujuan tidak hanya untuk membantu umat Islam yang sedang berpuasa, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan antara dua institusi dalam menjaga keamanan bersama.
“TNI dan Polri berkomitmen untuk menjaga keamanan, baik pada saat perayaan Nyepi yang mengutamakan keheningan, maupun saat Idul Fitri yang penuh dengan kebahagiaan dan silaturahmi,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Bali, Brigadir Jenderal Polisi I Made Sinarma, dalam acara pembagian takjil tersebut.
Selain itu, TNI dan Polri juga melaksanakan patroli gabungan yang dilaksanakan secara rutin di berbagai lokasi strategis, termasuk kawasan wisata dan pemukiman penduduk. Patroli ini bertujuan untuk memastikan situasi tetap kondusif dan aman, mengingat tingginya mobilitas masyarakat selama liburan.
“Bersinerginya TNI dan Polri ini penting untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat Bali, baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Kami terus berkoordinasi untuk mengoptimalkan pengamanan dan pelayanan selama perayaan besar ini,” tambah Komandan Korem 163/Wira Satya, Brigadir Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Melalui sinergi yang terjalin erat antara TNI dan Polri, diharapkan perayaan Nyepi dan Idul Fitri dapat berlangsung dengan aman dan damai, menciptakan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Oleh : Rangga Ramadhan )*

Dalam rangka memastikan perayaan Nyepi dan Idul Fitri berlangsung dengan aman dan kondusif, pemerintah terus meningkatkan sinergitas antara berbagai elemen, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Sinergi ini menjadi wujud nyata dari komitmen negara dalam menjamin keamanan, toleransi, dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas pelaksanaan Tawur Agung Kesanga di Candi Prambanan. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Nyepi yang sakral bagi umat Hindu. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian Candi Prambanan sebagai aset budaya bangsa, terutama selama musim liburan yang meningkatkan kunjungan wisatawan. Ia juga menitipkan pesan kepada para kepala daerah agar memastikan kebersihan tetap terjaga, mengingat Prambanan menjadi salah satu destinasi favorit selama periode liburan.

Senada dengan Wapres, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyampaikan bahwa kehadirannya dalam upacara Tawur Agung Kesanga adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung dan menghormati keberagaman tradisi keagamaan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa perayaan ini bukan hanya milik umat Hindu, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya nasional yang perlu dijaga bersama.

Di Bali, Tentara Nasional Indonesia (TNI) di bawah Komando Daerah Militer IX/Udayana berkolaborasi dengan pecalang (pengaman desa adat) untuk mengamankan wilayah selama perayaan Nyepi dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Muhammad Zamroni, menegaskan bahwa sinergi antara TNI dan pecalang ini bertujuan untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam acara Gelar Agung Pecalang Bali 2025 yang diadakan di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Pangdam IX/Udayana menyampaikan bahwa kerja sama ini adalah bentuk nyata dari harmoni antara lembaga negara dan unsur masyarakat adat dalam menjaga stabilitas sosial. Acara yang dihadiri oleh sekitar 2.500 pecalang ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran mereka sebagai garda terdepan dalam pengamanan adat di Bali.

Tingginya intensitas perayaan dua hari besar keagamaan ini membuat pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam menciptakan situasi yang aman dan damai. Nyepi yang identik dengan suasana hening dan perenungan bagi umat Hindu memerlukan pengamanan ekstra agar tidak terganggu oleh aktivitas lainnya. Sementara itu, Idul Fitri yang dirayakan dengan sukacita dan mobilitas tinggi masyarakat juga membutuhkan pengamanan yang ketat guna menghindari potensi gangguan keamanan.

Pemerintah memahami bahwa pengamanan dua hari besar keagamaan ini tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi. Oleh karena itu, sinergi antara kementerian dan lembaga terkait menjadi kunci utama dalam mewujudkan stabilitas. Kementerian Agama, misalnya, berperan dalam memastikan kelancaran peribadatan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya saling menghormati perbedaan. Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah turut serta dalam koordinasi teknis, seperti pengaturan lalu lintas, distribusi kebutuhan pokok, serta kesiapsiagaan menghadapi lonjakan wisatawan di daerah-daerah tertentu. Kementerian Perhubungan pun tidak tinggal diam dengan mengatur arus mudik dan arus balik Idul Fitri agar perjalanan masyarakat tetap lancar dan aman.

Sementara itu, Polri dan TNI bahu-membahu dalam melakukan pengamanan di titik-titik strategis guna memastikan perayaan Nyepi berjalan sesuai adat dan tidak terganggu oleh aktivitas luar. Mereka juga aktif dalam menjaga kelancaran perayaan Idul Fitri, terutama di pusat-pusat keramaian, terminal, stasiun, dan bandara. Koordinasi yang erat antarinstansi ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki satu visi dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat di tengah perbedaan yang ada.

Lebih jauh lagi, keterlibatan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan komunitas lokal turut memperkuat sinergi ini. Para tokoh agama berperan dalam menyampaikan pesan-pesan toleransi dan perdamaian, sedangkan komunitas lokal seperti pecalang di Bali menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial. Semua pihak memiliki peran masing-masing yang jika dijalankan dengan baik, akan menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan suasana yang harmonis dalam setiap perayaan keagamaan. Upaya ini tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga dalam membangun pemahaman dan toleransi antarumat beragama. Perayaan Nyepi dan Idul Fitri yang berdekatan tahun ini menjadi momentum untuk menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia mampu hidup berdampingan dengan saling menghormati satu sama lain.

Keberadaan pecalang di Bali sebagai pengaman tradisional desa adat merupakan contoh nyata dari sistem sosial yang berjalan dengan baik di Indonesia. Dukungan dari TNI dan Polri terhadap keberadaan pecalang juga menunjukkan bahwa institusi negara menghormati dan mendukung kearifan lokal dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Di sisi lain, kehadiran Wakil Presiden dan Menteri Agama dalam acara Tawur Agung Kesanga memberikan pesan kuat bahwa pemerintah tidak hanya hadir dalam acara seremonial, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan keberlangsungan tradisi keagamaan yang ada di tanah air. Komitmen pemerintah dalam menjaga kebersihan dan kelestarian Candi Prambanan juga merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga warisan budaya bangsa.

Dalam menghadapi tantangan global, seperti meningkatnya intoleransi dan ancaman terhadap keberagaman, Indonesia dapat menjadi contoh bagi dunia dalam membangun harmoni antarumat beragama. Sinergitas yang terus diperkuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan dapat semakin meningkatkan kondusivitas dalam setiap perayaan keagamaan.

Kedepannya, perlu ada peningkatan koordinasi lintas sektoral yang lebih intensif agar keamanan dan kenyamanan dalam perayaan keagamaan bisa lebih terjamin. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban selama perayaan keagamaan juga perlu terus ditingkatkan.

Dengan semangat kebersamaan dan toleransi yang tinggi, Indonesia akan tetap menjadi negara yang damai dan harmonis dalam keberagaman. Upaya pemerintah dalam meningkatkan sinergitas demi mewujudkan kondusivitas Nyepi dan Idul Fitri tahun ini menjadi bukti bahwa persatuan dalam keberagaman adalah kekuatan utama bangsa ini.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Andi Mahesa )*
Pengesahan Undang-Undang (UU) TNI yang baru-baru ini disahkan oleh DPR RI merupakan sebuah langkah penting dalam memperkuat fondasi pertahanan negara Indonesia. Sebagai sebuah negara yang demokratis, sangat penting bagi setiap kebijakan melibatkan kepentingan publik, termasuk dalam hal ini kebijakan terkait UU TNI. Tidak hanya itu, proses pembahasannya juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, dan supremasi sipil. Dalam hal ini, pemerintah bersama DPR RI telah menunjukkan komitmennya untuk memastikan partisipasi publik dan memenuhi standar demokrasi dalam pembahasan UU TNI.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan pembahasan UU TNI tidak hanya melibatkan pihak internal pemerintah dan DPR, tetapi juga masyarakat luas dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan keterlibatan publik. Karena UU TNI akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem pertahanan negara, yang tentunya harus disusun dengan memperhatikan masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Pembahasan ini bukan hanya milik para politisi atau aparat negara, tetapi juga merupakan proses kolektif yang melibatkan semua elemen bangsa.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menambahkan bahwa partisipasi publik dalam pembahasan UU TNI sangatlah luas dan terbuka. Dalam tim pemerintah yang terlibat, terdapat berbagai perwakilan penting dari berbagai instansi dan tokoh masyarakat. Di antaranya, Wamen Sekretaris Negara, Bambang Eko, Wamenhan, Lidya, Sekjen Donny Ermawan, hingga Letjen Tri Budi Utomo. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja sendirian, melainkan melibatkan banyak pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang pertahanan.
Selain itu, Utut juga menegaskan bahwa dalam pembahasan UU TNI ini, berbagai tokoh publik juga dimintai masukan dan pendapatnya. Seperti Dr. Teuku Rezasyah, Mayor Jenderal (Purn) Rodon Pedrason, Dr. Kusnanto Anggoro, serta tokoh-tokoh dari Setara Institute, Al Araf. Tidak hanya kalangan pemerintah atau militer, elemen-elemen masyarakat sipil yang berkompeten turut memberikan masukan dan opini mereka terkait perubahan dalam UU TNI.
Dari Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) juga turut dilibatkan, seperti Agum Gumelar dan Laksamana (Purn) Achmad Sutjipto. Dengan melibatkan tokoh-tokoh ini, pembahasan UU TNI menjadi semakin komprehensif dan mencerminkan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana TNI harus berfungsi dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia.
Keterlibatan masyarakat dan pihak dalam proses pembahasan UU TNI ini juga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang arah kebijakan yang diambil. Salah satu isu yang kerap muncul dalam pembahasan UU TNI adalah mengenai hubungan antara TNI dan sipil, yang harus selalu berpegang pada prinsip supremasi sipil. Dalam hal ini, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, mengungkapkan bahwa pihak TNI selalu memastikan bahwa revisi UU TNI ini tetap berlandaskan pada prinsip tersebut. TNI memahami bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan yang demokratis, di mana peran sipil harus diutamakan dalam semua aspek kehidupan negara.
Kristomei juga menyampaikan bahwa proses penyusunan UU TNI ini telah melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang menyeluruh, dan mencakup berbagai masukan dari berbagai pihak. Proses tersebut dirancang untuk memastikan bahwa UU TNI yang disahkan dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, UU TNI ini diharapkan dapat memperkuat posisi TNI dalam menjaga kedaulatan negara, sembari memastikan bahwa kontrol sipil tetap terjaga dengan baik.
Proses pembahasan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat ini juga mencerminkan komitmen pemerintah Dallam dan DPR menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks negara demokratis, keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan sangat penting. Kebijakan yang dihasilkan tidak hanya harus memperhatikan keamanan negara, tetapi juga harus memenuhi kepentingan rakyat dan menjamin bahwa kekuasaan militer tidak melampaui batas yang ditentukan oleh konstitusi.
Dengan adanya keterlibatan publik yang luas, UU TNI yang telah disahkan ini diharapkan dapat mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat dan menjadi regulasi yang tidak hanya menjaga keamanan negara, tetapi juga menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.
Pengesahan UU TNI yang dilakukan dalam beberapa waktu lalu adalah hasil dari proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak, baik dari kalangan pemerintah, DPR, TNI, maupun masyarakat sipil. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat patut mendukung langkah ini, yang telah memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam proses legislatif yang begitu krusial. UU TNI yang telah disahkan ini bukan hanya untuk memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa TNI tetap berfungsi dalam kerangka negara hukum dan demokratis.

)* Penulis merupakan mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh: Rafel Simanjuntak *)

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan langkah maju yang diinisiasi oleh pemerintah untuk memastikan supremasi sipil tetap terjaga serta meningkatkan profesionalitas prajurit. Dalam menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks, revisi ini menegaskan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang profesional, modern, dan siap menghadapi ancaman global. Pemerintah memastikan bahwa perubahan ini sepenuhnya transparan, demokratis, dan selaras dengan kepentingan nasional.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi UU TNI telah melalui mekanisme hukum yang sah dan transparan. DPR dan pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan revisi ini sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan nasional.

Revisi UU TNI berfokus pada tiga poin strategis. Pertama, perubahan pada Pasal 7 terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang mencakup penanggulangan ancaman siber dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa pemerintah terus beradaptasi dengan tantangan pertahanan global. Kedua, penyesuaian Pasal 47, yang memperluas cakupan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif, dari 10 menjadi 14 bidang. Langkah ini mendukung optimalisasi sumber daya manusia tanpa mengabaikan supremasi sipil. Ketiga, peningkatan batas usia pensiun perwira tinggi menjadi 65 tahun, yang memungkinkan pemanfaatan pengalaman dan kompetensi perwira dalam meningkatkan efektivitas pertahanan negara.

Sebagai lembaga pertahanan negara, TNI memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan wilayah. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak akan mengubah prinsip supremasi sipil. Sebaliknya, revisi ini justru memastikan pemisahan yang jelas antara ranah sipil dan militer, sesuai dengan konstitusi. Pemerintah secara konsisten menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan demokrasi, yang merupakan fondasi utama negara.

Berbagai pihak telah memberikan dukungan penuh terhadap revisi UU TNI, termasuk akademisi dan pengamat militer. Syurya M. Nur (Pengamat Politik, Peneliti Senior Human Studies Institute – HSI) menilai bahwa revisi ini merupakan langkah strategis yang semakin memperkuat profesionalisme TNI. Ia menegaskan bahwa TNI akan semakin modern, adaptif, dan tetap berorientasi pada kepentingan nasional. Perubahan regulasi ini memastikan bahwa TNI tetap menjadi alat negara di bidang pertahanan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Dalam konteks hukum, revisi UU TNI tetap berlandaskan pada prinsip demokrasi, profesionalisme, dan supremasi sipil. Syurya M. Nur menegaskan bahwa penyesuaian terkait jabatan sipil dan usia pensiun perwira tinggi akan semakin meningkatkan efektivitas TNI dalam menjalankan tugasnya. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki visi jangka panjang dalam memperkuat sektor pertahanan nasional.

Selain aspek hukum dan kelembagaan, revisi UU TNI juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Syurya M. Nur menegaskan bahwa profesionalisme prajurit bukan hanya diukur dari kapabilitas militer, tetapi juga dari integritas moral dan komitmen terhadap demokrasi serta hak asasi manusia. Oleh karena itu, revisi ini mengokohkan posisi TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa.

Tantangan pertahanan global terus berkembang, sehingga pemerintah mengambil langkah tepat dengan menyesuaikan regulasi militer. Revisi UU TNI adalah bukti nyata bahwa pemerintah terus memperkuat pertahanan nasional dengan tetap menjaga supremasi sipil. Langkah ini memastikan bahwa TNI semakin kuat, profesional, dan mampu menjawab tantangan di era modern.

Komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara supremasi sipil dan kebutuhan pertahanan harus terus didukung oleh seluruh elemen bangsa. Revisi UU TNI bukan hanya perubahan hukum biasa, tetapi juga bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun pertahanan nasional yang kuat, modern, dan profesional. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan ini sangat penting untuk memastikan TNI tetap menjadi kebanggaan bangsa dan pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara.

Sebagai bagian dari strategi pertahanan jangka panjang, pemerintah juga terus mendorong modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun kekuatan pertahanan yang tangguh dan responsif. Dengan revisi ini, diharapkan TNI dapat semakin profesional dalam menjalankan tugasnya serta tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh rakyat.

Dalam era geopolitik yang dinamis, revisi UU TNI juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kesiapan nasional menghadapi berbagai tantangan keamanan global. Dengan adanya regulasi yang lebih adaptif, TNI diharapkan dapat terus berperan sebagai penjaga kedaulatan yang kuat dan profesional, sejalan dengan visi besar pembangunan nasional.

Dengan berbagai aspek pembaruan yang dihadirkan, revisi UU TNI menjadi tonggak penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia. Keberhasilan implementasi regulasi ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa sangat diperlukan agar TNI tetap menjadi pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

*) Penulis adalah Pengamat Militer

Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan langkah maju dalam memperkuat profesionalisme dan peran strategis TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Perubahan ini memastikan bahwa TNI semakin adaptif dalam menghadapi tantangan global serta berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa revisi ini bukan untuk menghidupkan kembali dwifungsi, melainkan untuk memastikan prajurit tetap profesional dan siap menghadapi tantangan zaman.

“Revisi ini menyesuaikan tugas TNI dengan kebutuhan bangsa, tanpa mengurangi profesionalisme. Kami ingin memastikan bahwa prajurit TNI terus berkontribusi secara optimal bagi negara dan rakyat,” tegas Kristomei Sianturi.

Dukungan terhadap revisi ini juga disampaikan oleh pengamat politik dan peneliti senior Human Studies Institute (HSI), Syurya M. Nur, yang menilai bahwa revisi ini memperjelas peran TNI sebagai tentara profesional.

“TNI harus tetap menjadi tentara rakyat yang dicintai masyarakat karena dedikasi dan pengabdiannya. Revisi UU ini memastikan bahwa TNI semakin profesional dan siap menghadapi tantangan global,” ujar Syurya M. Nur.

Ia menambahkan bahwa revisi ini juga memperkuat komitmen TNI terhadap supremasi hukum dan demokrasi, sehingga semakin memperkokoh kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara ini.

Sementara itu, Kepala Hukum (Kakum) Koharmatau, Letkol Kum Anwar Musyadad, S.H., M.H., menekankan bahwa revisi UU TNI adalah kebutuhan strategis guna meningkatkan profesionalisme prajurit dan memperkuat pertahanan negara.

“Perubahan ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga bagaimana TNI semakin siap menghadapi tantangan modern dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum,” ujar Anwar Musyadad.

Pemerintah memastikan bahwa revisi UU TNI ini adalah bagian dari strategi besar untuk memperkuat pertahanan nasional serta meningkatkan sinergi antara TNI dan seluruh elemen bangsa dalam menjaga kedaulatan negara. Dengan profesionalisme yang semakin kokoh dan dedikasi tinggi kepada rakyat, TNI akan semakin dipercaya sebagai institusi pertahanan yang modern dan berintegritas.

Jakarta – Polemik terkait pengesahan Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus bergulir, dengan berbagai pendapat yang pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Namun, Oktaria Saputra, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), mengajak untuk lebih memahami secara komprehensif sisi-sisi lain dari UU TNI yang baru disahkan tersebut.

“Penting bagi kita untuk memahami UU TNI ini secara mendalam. Banyak kekhawatiran yang beredar, seperti adanya ancaman kembalinya dwifungsi ABRI. Namun, jika kita melihat secara objektif, UU ini telah melewati proses panjang dan melibatkan partisipasi publik yang luas,” ujar Oktaria, dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta.

Dalam pandangan Oktaria, UU TNI ini memberikan ruang yang proporsional bagi TNI untuk berkontribusi dalam menghadapi tantangan baru di era modern, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kompetensi.

“TNI dan masyarakat harus bersinergi dalam membangun Indonesia yang lebih aman dan bermartabat,” tambahnya.

Di sisi lain, Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum Serikat Pelajar Muslim Indonesia (SEPMI), Mohammad Wirajaya, juga memberikan dukungan terhadap pengesahan UU TNI tersebut. Menurutnya, UU ini merupakan langkah adaptasi yang penting untuk menjaga relevansi institusi militer di tengah perubahan zaman.

“UU ini adalah bentuk adaptasi yang diperlukan agar TNI tetap profesional, relevan, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi serta supremasi sipil dalam sistem pertahanan negara,” ujar Wirajaya.

SEPMI menilai bahwa keberadaan UU TNI memberikan kepastian hukum dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kesejahteraan prajurit dan optimalisasi peran TNI dalam menjaga stabilitas nasional.

Organisasi kepemudaan ini juga menegaskan pentingnya reformasi internal di tubuh TNI yang harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

“Dengan regulasi yang lebih jelas, diharapkan TNI semakin kuat dan profesional dalam menjalankan tugasnya,” tambah Wirajaya.

Melalui UU TNI yang baru, SEPMI berharap TNI dapat semakin optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

SEPMI juga menyatakan kesiapannya untuk terus memberikan kontribusi dalam implementasi UU TNI dengan rekomendasi yang konstruktif.

Semua pihak juga diminta untuk lebih fokus pada upaya menjaga stabilitas negara dan memperkuat sistem pertahanan yang solid demi kebaikan bersama.

Oleh: Rizal Ramdhan *)
Masyarakat Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan kemunculan aliran sesat Tarekat Ana’ Loloa yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Petta Bau.

Aliran ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena mengajarkan ajaran yang menyimpang dari syariat Islam, termasuk meyakini bahwa rukun Islam berjumlah 11 dan bahwa berhaji cukup dilakukan di Gunung Bawakaraeng. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya peran ulama dan pemerintah dalam menangani aliran sesat yang berpotensi merusak akidah masyarakat.

Pemerintah, melalui Kementerian Agama (Kemenag), segera mengambil langkah preventif dengan membentuk Tim Deteksi Dini dan Penanganan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan. Tim ini beroperasi di tingkat kecamatan, termasuk di Tompobulu, guna mengidentifikasi dan menanggulangi potensi konflik yang berakar dari penyimpangan ajaran agama.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, menegaskan bahwa sinergi dengan organisasi masyarakat Islam, aparat penegak hukum, dan stakeholder lainnya menjadi strategi utama dalam menangani kasus ini. Langkah ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya ajaran yang berpotensi memecah belah persatuan umat.

Di tingkat lokal, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tompobulu, Danial, mengungkapkan bahwa kemunculan aliran yang dipimpin oleh Petta Bau bukanlah hal baru. Pada Oktober 2024, masyarakat setempat sudah melaporkan aktivitas kelompok ini.

KUA bersama aparat setempat segera melakukan investigasi dan menemukan bahwa ajaran yang diajarkan tidak memiliki dasar yang jelas dalam Islam. Petta Bau sendiri mengklaim mendapatkan ajarannya melalui mimpi dan mengaku diajari oleh Nabi Khidir. Namun, ketika diminta menjelaskan secara ilmiah maupun teologis, ia tidak mampu memberikan jawaban yang meyakinkan.

Pada saat itu, Petta Bau telah berjanji untuk menghentikan penyebaran ajarannya. Namun, pada Maret 2025, ditemukan bahwa kegiatan tersebut masih berlanjut secara diam-diam. KUA Tompobulu bersama Polsek Tompobulu, Kesbangpol, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Maros, dan pemerintah desa kembali mengambil langkah tegas dengan mendatangi kediaman Petta Bau guna melakukan pembinaan. Meski yang bersangkutan tidak berada di tempat, pemantauan terus dilakukan untuk memastikan bahwa ajaran sesat tersebut tidak berkembang lebih luas.

Pendekatan persuasif menjadi strategi utama dalam menangani penyimpangan akidah ini. Danial menekankan bahwa akar permasalahan dari munculnya ajaran sesat sering kali berkaitan dengan lemahnya pemahaman agama.

Oleh karena itu, pembinaan secara intensif harus dilakukan agar masyarakat memahami ajaran Islam yang benar. Melalui koordinasi dengan MUI dan ormas Islam lainnya, pihak Kemenag berupaya memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan ajaran Islam yang sahih.

Peran ulama dalam menangkal penyebaran paham menyimpang juga tidak bisa diabaikan. Ulama memiliki otoritas moral dan keilmuan yang dapat membimbing umat untuk mengenali mana ajaran yang benar dan mana yang menyimpang.

Dalam hal ini, ulama tidak hanya berperan sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai pengawal akidah umat. Dengan bimbingan ulama, masyarakat dapat lebih mudah memahami ajaran Islam secara mendalam dan tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, turut menyoroti kasus ini dengan menegaskan bahwa Kemenag di daerah memiliki kewenangan untuk menangani persoalan seperti ini. Kantor Wilayah Kemenag di Maros telah mengirimkan tim ke lokasi untuk mengecek langsung kondisi di lapangan.

Menurutnya, kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam tidak hanya muncul di Maros, tetapi juga di beberapa daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah dan ulama harus bekerja sama secara intensif dalam membentengi masyarakat dari pengaruh ajaran sesat.

Nasaruddin juga mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, jika suatu ajaran sudah masuk dalam kategori menyimpang dan mengganggu ketertiban masyarakat, maka langkah hukum dapat diambil.

Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan keyakinannya dengan aman tanpa terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan.

Selain langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan ulama, kesadaran masyarakat juga memegang peran penting dalam menangkal penyebaran aliran sesat. Masyarakat perlu lebih kritis dalam menerima ajaran yang tidak sesuai dengan Islam dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi penyimpangan.

Peran keluarga dan lingkungan dalam memberikan pemahaman agama yang benar juga menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah penyebaran ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Mengacu pada kriteria aliran sesat yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Rakernas tahun 2007, ajaran yang mengubah rukun Islam dan menafsirkan ajaran agama tanpa dasar yang sahih jelas masuk dalam kategori menyimpang.

Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan terhadap fenomena ini tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah. Sinergi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat harus diperkuat agar ajaran yang menyesatkan tidak lagi berkembang di tengah masyarakat.

Kasus Tarekat Ana’ Loloa di Maros menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang harus lebih diperketat. Ulama harus tetap berperan sebagai benteng akidah umat, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan langkah-langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak, harapan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan mencegah perpecahan sosial dapat terwujud dengan lebih baik. (*)

*) Konsultan Pembinaan Ideologi Bangsa – Institut Nasional Ideologi dan Moral

Oleh: Havian Hadi )*

Mudik telah menjadi tradisi tahunan yang selalu dinantikan masyarakat Indonesia, terutama menjelang Idulfitri. Pemerintah terus berupaya memberikan solusi terbaik agar arus mudik berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pemudik. Lonjakan jumlah kendaraan di jalan raya telah diantisipasi dengan strategi rekayasa lalu lintas yang matang, yang melibatkan sinergi antara berbagai pihak terkait.
Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Drs. Aan Suhanan, M.Si., menegaskan bahwa rekayasa lalu lintas menjadi langkah utama dalam mengatasi potensi kemacetan selama arus mudik. Berbagai kebijakan diterapkan, seperti sistem satu arah (one way), contraflow, pembatasan kendaraan berat, serta optimalisasi jalur alternatif. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, mengurangi risiko kecelakaan, dan memberikan kenyamanan bagi pemudik.
Pemerintah juga telah menetapkan skema one way nasional yang diterapkan dari Km 72 Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 414 Tol Semarang-Batang pada 5-7 April 2024. Puncak arus mudik pada H-3 Idulfitri juga telah diantisipasi dengan penerapan sistem serupa, menunjukkan kesiapan maksimal pemerintah dalam mengelola arus mudik.
Sinergi berbagai pihak menjadi kunci utama keberhasilan rekayasa lalu lintas ini. Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan daerah berperan penting dalam merancang kebijakan yang efektif. Pemerintah juga memastikan kesiapan infrastruktur jalan, penyediaan informasi rute alternatif, serta pengawasan kondisi jalan melalui CCTV dan sistem digital. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin kelancaran perjalanan masyarakat.
Kepala Grup Komunikasi Korporat dan Pengembangan Masyarakat Jasa Marga, Lisye Octaviana, memastikan bahwa Jasa Marga telah menyiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas guna menjamin kelancaran dan keamanan arus mudik Lebaran 2024. Dengan adanya dukungan penuh dari operator jalan tol, masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan tenang dan nyaman.
Peran operator jalan tol semakin diperkuat dengan kesiapan gerbang tol, informasi lalu lintas real-time, serta layanan darurat jika terjadi kecelakaan atau gangguan teknis pada kendaraan pemudik. Sinergi dengan perusahaan transportasi, termasuk bus dan kereta api, juga telah ditingkatkan untuk mengoptimalkan kapasitas angkutan pemudik.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengajak masyarakat untuk turut serta mendukung efektivitas rekayasa lalu lintas. Kepatuhan terhadap aturan, penggunaan teknologi navigasi untuk menghindari kemacetan, serta pemilihan waktu keberangkatan yang tepat akan membantu mengurangi kepadatan jalan. Masyarakat berperan penting dalam keberhasilan strategi ini, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik.
Teknologi digital kini menjadi bagian integral dalam pengelolaan lalu lintas mudik. Pemerintah aktif memanfaatkan aplikasi navigasi seperti Google Maps dan Waze, yang memberikan informasi real-time kepada pemudik. Selain itu, penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) semakin diperluas untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kemacetan atau kecelakaan.
Pemerintah juga mulai menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan lalu lintas. Sistem ini secara otomatis menganalisis kepadatan kendaraan dan menyesuaikan durasi lampu lalu lintas guna mengurangi antrean. Dengan demikian, langkah-langkah modern yang diadopsi pemerintah semakin memperkuat efektivitas rekayasa lalu lintas.
Selain itu, pemerintah terus meningkatkan pelayanan bagi pemudik dengan menyediakan rest area yang lebih luas dan fasilitas pendukung seperti posko kesehatan, bengkel darurat, serta layanan informasi terpadu. Semua ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan jauh.
Di beberapa wilayah, peningkatan kualitas jalan dan pelebaran jalur telah dilakukan guna mendukung kelancaran arus mudik. Proyek perbaikan infrastruktur telah diselesaikan tepat waktu, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan perjalanan yang lebih aman dan efisien.
Selain aspek rekayasa lalu lintas dan teknologi, edukasi kepada masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran arus mudik. Pemerintah dan kepolisian terus mengimbau pemudik agar mempersiapkan kendaraan dengan baik, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta menjaga kondisi fisik yang prima selama perjalanan. Kesadaran dan disiplin pemudik sangat berpengaruh terhadap keselamatan di jalan raya.
Sementara itu, peran media dalam menyebarluaskan informasi terkait rekayasa lalu lintas juga sangat penting. Siaran langsung kondisi jalan, informasi mengenai titik-titik rawan macet, serta imbauan kepada pemudik untuk menggunakan jalur alternatif dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, media, dan masyarakat, perjalanan mudik dapat berjalan lebih lancar dan efisien.
Kelancaran arus mudik tahun ini sangat bergantung pada solidnya sinergi antara pemerintah, kepolisian, operator transportasi, dan masyarakat. Kolaborasi yang kuat menciptakan sistem transportasi yang semakin aman, nyaman, dan efisien. Dengan dukungan teknologi dan kepatuhan bersama, perjalanan mudik akan semakin lancar, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.
Dengan upaya bersama yang terkoordinasi, tradisi mudik yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia dapat terus berlangsung dengan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik di masa mendatang. Evaluasi berkelanjutan terhadap sistem rekayasa lalu lintas juga terus dilakukan agar solusi yang lebih inovatif dan adaptif dapat diterapkan di tahun-tahun mendatang. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengalaman mudik yang lebih efisien, aman, dan nyaman bagi generasi selanjutnya.
)* Penulis adalah mahasiswa salah satu PTS di Jakarta.

Oleh: Rahmat Affandi Ghozali (*

Libur panjang Lebaran selalu identik dengan fenomena arus mudik yang padat dan kemacetan lalu lintas yang luar biasa. Tahun ini, tantangan semakin bertambah dengan berimpitannya Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, yang berpotensi menyebabkan penumpukan perjalanan lebih signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, ada secercah harapan dari kebijakan Work From Anywhere (WFA), yang terbukti mampu mengubah pola perjalanan dan mengurangi kepadatan arus mudik.

Salah satu dampak positif dari kebijakan WFA adalah fleksibilitas bagi pekerja, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai swasta, dalam menentukan waktu perjalanan. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo menegaskan bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan pola perjalanan pemudik. Ia mencatat bahwa sejak Jumat, 21 Maret, volume pemudik yang menggunakan kereta api telah mengalami peningkatan, dan tren ini diperkirakan terus berlanjut hingga awal pekan berikutnya.

Dengan adanya WFA, pemudik tidak lagi harus menunggu hari-hari menjelang Idul Fitri untuk berangkat. Hal ini berdampak positif terhadap distribusi arus perjalanan yang lebih merata, mengurangi beban infrastruktur transportasi pada periode puncak, serta meningkatkan kenyamanan bagi para pemudik.

Dampak positif dari kebijakan ini juga dirasakan di sektor transportasi jalan raya. CEO PT Rafflesia Investasi Indonesia, Moh. Adhi Resza, menyebut bahwa WFA telah mempercepat dimulainya arus mudik. Dengan fleksibilitas waktu kerja yang lebih tinggi, pemudik bisa memilih hari keberangkatan yang lebih longgar, sehingga mengurangi kepadatan ekstrem di beberapa ruas tol utama.

Untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan, PT Rafflesia Grup telah mengambil langkah konkret, termasuk memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen di beberapa ruas tol strategis. Insentif ini diharapkan dapat mendorong pemudik untuk memilih perjalanan di luar jam-jam sibuk, sehingga lalu lintas dapat terdistribusi lebih merata dan risiko kemacetan dapat diminimalisir.

Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam mengelola arus mudik dengan berbagai kebijakan strategis, salah satunya adalah penerapan WFA bagi ASN. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kebijakan ini tidak hanya mengurangi kepadatan lalu lintas pada hari-hari menjelang Idul Fitri, tetapi juga menjadi solusi penting dalam menghadapi tumpang tindih libur Lebaran dan Nyepi.

Menurut AHY, penumpukan kendaraan dan pemudik harus diatur dengan baik agar tidak terjadi kepadatan ekstrem yang bisa berdampak pada kelancaran perjalanan maupun keselamatan pengguna jalan. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran arus mudik, termasuk penguatan layanan transportasi publik, optimalisasi sistem manajemen lalu lintas, serta penerapan rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan.

Selain perubahan pola perjalanan akibat WFA, penggunaan transportasi publik juga menjadi solusi utama dalam mengatasi kemacetan arus mudik. PT KAI, misalnya, terus meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kereta api untuk memenuhi permintaan pemudik yang semakin meningkat. Di sisi lain, operator transportasi darat dan udara juga melakukan berbagai inovasi untuk mendukung perjalanan yang lebih nyaman dan efisien.

Peningkatan jumlah perjalanan kereta api, penyesuaian jadwal penerbangan, serta optimalisasi layanan bus antarkota menjadi langkah-langkah konkret yang diambil dalam memastikan para pemudik dapat melakukan perjalanan dengan lebih lancar. Dengan banyaknya pilihan moda transportasi yang tersedia, masyarakat semakin memiliki fleksibilitas dalam merencanakan perjalanan mereka.

Keberhasilan dalam mengelola arus mudik tahun ini tentu tidak lepas dari peran aktif pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Kebijakan WFA terbukti menjadi langkah inovatif yang mampu mengurai kepadatan lalu lintas dan memberikan kenyamanan lebih bagi pemudik. Fleksibilitas yang diberikan kepada pekerja, baik di sektor publik maupun swasta, telah mengubah pola perjalanan dan membuat arus mudik lebih terdistribusi dengan baik.

Di sisi lain, langkah-langkah strategis seperti diskon tarif tol, optimalisasi layanan transportasi publik, serta koordinasi lintas sektor dalam manajemen lalu lintas patut diapresiasi. Semua upaya ini bertujuan untuk memberikan pengalaman mudik yang lebih nyaman, aman, dan efisien bagi seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, mari kita dukung dan apresiasi setiap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam menyambut libur Lebaran dan Nyepi tahun ini. Dengan kerja sama antara pemerintah, operator transportasi, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan arus mudik yang lebih lancar, nyaman, dan bebas dari kemacetan parah.

(* Penulis merupakan pengamat kebiakan trasportasi dari Urban Catalyst Institute