Arsip Kategori: Uncategorized

Jakarta, – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap kredibel sekaligus mampu menjadi instrumen utama dalam mendukung berbagai program prioritas nasional. Pengelolaan fiskal yang sehat dinilai penting untuk memastikan belanja negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara merupakan arahan penting Presiden. Menurutnya, APBN harus dikelola secara hati-hati agar tetap memiliki ruang fiskal yang memadai dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan program prioritas pemerintah.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ujar Suahasil.

Ia menjelaskan, APBN yang sehat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan fiskal, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan negara. Kredibilitas tersebut menjadi fondasi agar kebijakan fiskal berjalan secara konsisten dan memberikan kepastian bagi perekonomian.

“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” ucapnya.

Kementerian Keuangan memastikan pengelolaan APBN akan terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Di antaranya dengan menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen guna mempertahankan disiplin fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus berkembang.

Sejalan dengan itu, Anggota DPR RI Habib Idrus Al Jufri menilai pemerintah tengah menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan perlindungan masyarakat. Maka, kesehatan APBN harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang mampu mempertahankan daya beli masyarakat.

“APBN harus kuat dari sisi manfaat. Setiap rupiah anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Idrus.

Ia mendorong penguatan kualitas belanja negara sehingga anggaran lebih banyak diarahkan kepada program produktif dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Dengan pengelolaan fiskal yang sehat, kredibel, dan berorientasi pada hasil, APBN diharapkan semakin efektif menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya beli, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. (*)

Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menegaskan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran merupakan fondasi utama dalam memperkuat posisi petani sebagai penopang utama perekonomian dan ketahanan pangan negeri.

Usman juga mendesak agar pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi diperketat secara berkala, guna mencegah penyalahgunaan di tingkat bawah.

“PT Pupuk Indonesia agar memperkuat pengawasan dan memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak,” kata Usman.

Selain itu, penentuan kuota harus benar-benar mempertimbangkan perkembangan luas lahan, jumlah petani, pola tanam, serta kebutuhan komoditas di masing-masing wilayah.

Dirinya menekankan pentingnya penyesuaian kuota pupuk yang berbasis pada luas lahan serta kebutuhan riil petani di lapangan.

Kebijakan ini dinilai krusial untuk memastikan keadilan distribusi dan efektivitas penggunaan pupuk demi hasil panen yang optimal.

Kepastian akses pupuk bagi petani menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas, keberlanjutan usaha tani, dan ketersediaan pangan nasional.

Dengan tata kelola distribusi yang transparan, tepat volume, dan tepat sasaran, Komisi IV DPR RI optimistis kesejahteraan petani akan meningkat sekaligus mengokohkan kemandirian pangan Indonesia di tengah berbagai tantangan global. [-RWA]

Jakarta – Pemerintah bergerak memperkuat kesiapsiagaan menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan sebaran abu vulkanik berdampak ke sejumlah wilayah di Sumatera dan Jawa. Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mematuhi arahan petugas.

“Presiden mengimbau seluruh masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang berada di wilayah Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda, untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti seluruh arahan pemerintah dan petugas di lapangan,” tulis akun Instagram @presidenrepublikindonesia, Minggu (6/9/2026).

Prabowo meminta masyarakat tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dan mematuhi zona bahaya yang telah ditetapkan. Pemerintah terus memantau perkembangan melalui koordinasi BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Presiden telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk terus memantau perkembangan situasi, memastikan seluruh unsur kesiapsiagaan berjalan dengan baik, serta memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan kepada masyarakat,” demikian keterangan tersebut.

Presiden Prabowo juga mengingatkan agar masyarakat tetap tenang namun tidak boleh lengah. Ia memastikan pemerintah terus memantau perkembangan keadaan dan mengambil setiap keputusan serta langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Selain penanganan terhadap masyarakat umum, pemerintah juga menyiapkan langkah khusus bagi sektor pendidikan di wilayah terdampak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kegiatan belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi dan tingkat risiko di masing-masing daerah.

“Kalau memang masih dapat dilaksanakan, belajar di dalam, terutama kegiatan yang di dalam kelas, melaksanakan seperti biasa sambil terus mengamati potensi eskalasi,” ujar Tito.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan, sekolah di wilayah yang masih aman dapat tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan membatasi aktivitas luar ruangan. Sebaliknya, daerah dengan dampak abu vulkanik yang lebih berat dapat menerapkan pembelajaran dari rumah sesuai keputusan pemerintah daerah dan kondisi lapangan.

“Keselamatan bagi murid dan kesehatan bagi murid dan para pendidik serta pendidikan itu menjadi prioritas utama,” ungkap dia.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat terdampak untuk menggunakan masker atau pelindung pernapasan serta mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika abu vulkanik cukup pekat. Seluruh langkah penanganan akan terus disesuaikan dengan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. (*)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia, pada Selasa malam, 1 September 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia, termasuk melalui pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, mengatakan, Presiden Prabowo akan mendorong terwujudnya kerja sama bilateral yang konkret dan saling menguntungkan, terutama di sektor ekonomi, perdagangan, investasi, energi, serta bidang strategis lainnya.

“Politik luar negeri Indonesia tetap bebas aktif. Bapak Presiden Prabowo membangun hubungan baik dengan semua negara, memperluas persahabatan, sekaligus memastikan diplomasi Indonesia menghasilkan manfaat konkret bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” ujar Teddy.

Menurut Teddy, Rusia menilai Indonesia sebagai salah satu mitra penting dan strategis di kawasan Asia-Pasifik. Posisi Indonesia sebagai anggota ASEAN, bagian dari Global South, serta negara dengan peran penting di dunia Muslim turut memperkuat nilai strategis hubungan kedua negara.

“Indonesia dipandang Rusia sebagai salah satu mitra utama dan strategis di Asia-Pasifik, anggota ASEAN yang dihormati, serta salah satu negara penting yang merepresentasikan Global South dan dunia Muslim. Ini menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam percaturan global,” ucap Teddy.

Kunjungan Prabowo juga dilakukan untuk menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, sebagai tamu kehormatan utama atas undangan Presiden Putin.

Teddy menyebut kehadiran tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan kedua negara sekaligus meningkatnya posisi strategis Indonesia.

“Ini kali kedua Presiden Prabowo dipercaya menjadi tamu kehormatan dalam forum ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Rusia, setelah sebelumnya pada tahun lalu hadir dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF),” kata Teddy.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, sebelumnya menyampaikan bahwa pertemuan bilateral Prabowo dan Putin di sela-sela EEF dijadwalkan berlangsung pada 3 September.

Ia berharap kedua pemimpin membahas langkah konkret untuk merealisasikan berbagai kesepakatan penguatan kerja sama bilateral.

“Kalau tidak salah, pertemuan tersebut akan menjadi pertemuan kelima mereka dalam dua tahun terakhir,” kata Tolchenov.

Sementara itu, penasihat kebijakan luar negeri, Kremlin Yury Ushakov, mengonfirmasi Prabowo akan menjadi tamu utama EEF ke-11. Kedua pemimpin juga dijadwalkan menjadi pembicara kunci dalam forum ekonomi tersebut.

Jakarta- Kelompok pemuda dan organisasi kepemudaan mendorong penguatan budaya demokrasi melalui penyampaian kritik yang konstruktif, damai, dan berbasis data. Gagasan tersebut mengemuka dalam forum dialog kepemudaan yang membahas perjalanan demokrasi Indonesia, keterlibatan generasi muda dalam politik, hingga tantangan ekonomi nasional.

Ketua Umum PP Singa Muda Hanura Abraham mengatakan forum tersebut menjadi ruang penting bagi anak muda dan organisasi kepemudaan untuk menyampaikan gagasan serta pandangan kritis mengenai perjalanan bangsa. “Kami menyambut baik kehadiran seluruh narasumber dan peserta. Dialog ini menjadi ruang bagi anak muda untuk menyampaikan gagasan, kritik dan pandangan terhadap perjalanan bangsa,” ujar Abraham.

Menurut Abraham, generasi muda tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek dalam pembangunan maupun politik, tetapi harus diberikan ruang untuk ikut menentukan arah bangsa. “Semangat kami adalah membuka ruang bagi anak muda untuk berdiskusi dan terlibat dalam pembangunan bangsa. Dari daerah yang berdaya, kita ingin ikut mendorong terwujudnya Indonesia yang sejahtera,” katanya.

Dalam forum tersebut, Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar menyoroti perlunya pembenahan regulasi partai politik. Ia mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik agar memiliki indikator yang lebih jelas, termasuk dalam proses kaderisasi dan mekanisme internal partai.

Persoalan mahalnya biaya politik juga menjadi perhatian. Tingginya ongkos politik dan biaya penyelenggaraan pemilu dinilai dapat menjadi tantangan bagi keterlibatan generasi muda dalam politik nasional. Kondisi tersebut membutuhkan pembenahan agar ruang partisipasi politik dapat semakin terbuka dan inklusif.

Sementara itu, Sekjen EN-LMND Riski Oktari Putra menekankan pentingnya partai politik membuka ruang yang lebih luas bagi anak muda. Menurutnya, partai politik juga perlu lebih aktif menyosialisasikan dan mendistribusikan gagasan kepada masyarakat.

“Partai politik perlu membuka ruang yang lebih luas bagi anak muda agar mereka tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga dapat terlibat dalam merumuskan dan menyampaikan gagasan politik kepada masyarakat,” ujar Riski.

Komunikasi politik yang terbuka dinilai dapat membantu masyarakat memahami gagasan dan program politik secara lebih utuh, bukan hanya hadir sebagai pemilih ketika momentum pemilu berlangsung.

Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan pentingnya keterlibatan pemuda dalam demokrasi melalui dialog terbuka, kritik berbasis data, dan partisipasi yang bertanggung jawab. Dengan ruang partisipasi yang semakin luas, generasi muda diharapkan mampu menjadi kekuatan konstruktif dalam mengawal pembangunan sekaligus menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Oleh : Radjiman Arif*)

Pemerintah terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan pendekatan yang menyentuh kebutuhan dasar warga secara menyeluruh. Penanganan tidak berhenti pada bantuan darurat, tetapi mulai diarahkan pada perbaikan rumah, pemulihan layanan kesehatan, hingga penggantian dokumen kependudukan yang hilang atau rusak. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah memastikan penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara bertahap dan memiliki kepastian dalam proses pemulihan.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemerintah menyiapkan dukungan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi. Untuk rumah rusak ringan, pemerintah menyiapkan bantuan Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang memperoleh Rp30 juta. Sementara itu, rumah yang mengalami rusak berat akan mendapatkan solusi berupa pembangunan hunian tetap.

Suharyanto juga menjelaskan selama hunian tetap belum tersedia, warga dengan rumah rusak berat dapat memperoleh dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu atau menempati hunian sementara. Menurutnya, pendataan menjadi bagian penting agar bantuan diberikan sesuai kondisi masing-masing rumah dan tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat. BNPB juga mendorong pemerintah daerah membentuk satuan tugas percepatan sehingga proses penanganan dapat berjalan terpadu.

Selain persoalan tempat tinggal, pemerintah memberikan perhatian terhadap pemulihan pelayanan kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam penanganan pascagempa. Ia menjelaskan bahwa pemerintah mempercepat identifikasi dan pelayanan medis melalui sistem triase, sementara pasien dengan kondisi kritis dirujuk dan pasien dengan luka ringan dapat ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan atau tenda darurat.

Budi juga menekankan bahwa pemulihan tidak hanya menyangkut fasilitas kesehatan yang rusak, tetapi juga kondisi psikologis masyarakat. Kemenkes menyiapkan rehabilitasi fasilitas kesehatan serta penanganan trauma atau trauma healing. Rumah sakit lapangan juga disiapkan untuk memastikan pelayanan medis tetap berjalan selama fasilitas permanen dalam proses pemulihan.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga kesinambungan pelayanan publik meskipun sebagian fasilitas kesehatan terdampak. Kemenkes sebelumnya mengaktifkan Health Emergency Operation Center, mengerahkan tim manajemen krisis dan Emergency Medical Team, serta mendistribusikan obat-obatan dan peralatan kesehatan ke wilayah terdampak. Pemerintah juga menargetkan fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan dapat kembali memberikan pelayanan dasar secara bertahap.

Di sisi lain, pemulihan pascabencana juga menyentuh kebutuhan administratif warga. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan tim Dukcapil telah diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak untuk memberikan layanan administrasi kependudukan secara langsung. Layanan tersebut mencakup penerbitan kembali KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya yang hilang atau rusak akibat gempa.

Teguh menilai dokumen kependudukan merupakan bagian penting dalam pemulihan karena menjadi dasar masyarakat untuk mengakses bantuan, layanan kesehatan, dan berbagai pelayanan publik. Karena itu, Dukcapil menerapkan pendekatan jemput bola dengan mendatangi posko pengungsian dan desa terdampak sehingga warga tidak perlu datang ke kantor pelayanan. Hingga 25 Agustus 2026, sebanyak 3.055 dokumen kependudukan telah diterbitkan bagi warga terdampak gempa NTT.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pascagempa dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga. BNPB menangani kebutuhan tempat tinggal dan pemulihan pascabencana, Kementerian Kesehatan memastikan layanan medis tetap berjalan, sementara Kemendagri memulihkan dokumen yang menjadi dasar hak administratif masyarakat. Pendekatan tersebut penting karena kebutuhan penyintas tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam proses mengembalikan kehidupan masyarakat menuju kondisi normal.

Di lapangan, pemerintah juga terus memperkuat akses dan distribusi bantuan. BNPB mencatat akses menuju sejumlah wilayah yang sebelumnya terkendala longsor mulai kembali terbuka setelah pengerahan alat berat. Dukungan logistik juga terus disalurkan, termasuk bantuan dari pemerintah daerah lain. Hal ini memperlihatkan bahwa pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi geografis Flores yang memiliki wilayah kepulauan dan akses yang tidak selalu mudah.

Pemulihan penyintas gempa NTT menunjukkan kehadiran pemerintah melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Rumah diperbaiki, layanan kesehatan dipulihkan, trauma diperhatikan, dan dokumen kependudukan diterbitkan kembali. Dengan koordinasi pusat dan daerah yang terus diperkuat, pemerintah memiliki fondasi untuk memastikan proses pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa negara tidak hanya hadir pada saat bencana terjadi, tetapi juga mendampingi masyarakat hingga mampu bangkit dan kembali membangun kehidupan.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah memastikan kesiapan anggaran menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah rawan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran tambahan apabila kebutuhan penanggulangan karhutla meningkat.

“Kami uangnya siap terus, tinggal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) operasinya seperti apa,” kata Purbaya.

Purbaya sebelumnya menjelaskan pemerintah memiliki dana bencana yang selalu disiagakan untuk merespons keadaan darurat.

“Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” ujarnya.

Pemerintah juga memastikan pengajuan pendanaan untuk kebutuhan bencana dapat diproses melalui mekanisme yang telah disiapkan.

Kesiapan fiskal tersebut berjalan beriringan dengan penguatan koordinasi lintas sektor. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah pusat telah membagi perhatian penanganan karhutla kepada sejumlah pejabat setingkat menteri berdasarkan wilayah prioritas.

Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat respons dan memastikan kebutuhan lapangan segera ditindaklanjuti.

“Pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah,” ujar Prasetyo.

Ia menegaskan pembagian tugas dilakukan untuk mempercepat penanganan karhutla, bukan membatasi tanggung jawab pemerintah pada wilayah tertentu.

“Saya kira belum. Karena kemarin hasil dari lapangan, penanganan yang itu juga koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat,” kata Prasetyo.

Penguatan dukungan anggaran dan koordinasi tersebut menjadi fondasi penting untuk melindungi warga, terutama di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Pemerintah juga telah memperkuat pemadaman melalui personel, helikopter water bombing, operasi modifikasi cuaca, pompa air, alat pelindung diri, serta sarana pendukung lainnya.

Pendekatan ini sekaligus memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, dan pemulihan masyarakat secara terpadu. Dengan dukungan fiskal yang responsif dan koordinasi lintas sektor, pemerintah menunjukkan komitmen bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas.

Kesiapan dana juga memberi ruang bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk bergerak cepat ketika kebutuhan penanganan karhutla meningkat, sehingga risiko meluasnya kebakaran dan dampaknya terhadap kehidupan warga dapat ditekan.

Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus dipercepat DPR RI dengan tetap membuka ruang partisipasi masyarakat. Langkah tersebut diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana, sekaligus memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak masyarakat. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut dapat disahkan paling lambat pada Desember 2026.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan proses pembahasan akan dilakukan secara intensif dengan tetap mengakomodasi masukan publik. Menurutnya, Komisi III telah melakukan puluhan rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja ke sejumlah daerah, serta menerima masukan tertulis dari berbagai elemen masyarakat.

“Dalam waktu delapan minggu masa sidang tersebut, Komisi III akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna di bulan Desember 2026,” ujar Habiburokhman.

Ia menambahkan, masyarakat yang masih ingin memberikan pandangan tetap dapat menyampaikan masukan secara tertulis. Menurutnya, penyerapan aspirasi telah dilakukan secara luas dan menjadi bagian penting untuk memastikan substansi RUU tidak hanya cepat diselesaikan, tetapi juga memiliki legitimasi publik.

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menekankan bahwa percepatan pembahasan tidak berarti mengabaikan kehati-hatian dalam menyusun norma hukum. Ia menyebut pembahasan harus memastikan aturan tersebut tidak berubah menjadi instrumen kriminalisasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

“Bukan diperlambat, tidak; tetapi lebih kepada kehati-hatian sehingga ketika Undang-Undang ini jadi jangan sampai nanti masyarakat juga yang menyesalinya,” kata Sari.

Sari juga menegaskan DPR terbuka menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Pandangan publik dinilai penting untuk memperkuat substansi sekaligus memastikan regulasi mampu menjawab kebutuhan pemberantasan tindak pidana tanpa mengorbankan hak pihak yang memiliki aset secara sah.

Pemerintah dan DPR juga perlu memastikan pembahasan setiap norma dilakukan secara terbuka dan terukur, sehingga masyarakat dapat memahami arah pengaturan yang disusun. Keterlibatan akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok terkait lainnya diharapkan memperkaya pembahasan dan membantu menghasilkan aturan yang efektif, adil, serta tidak menimbulkan persoalan hukum baru.

Dengan percepatan pembahasan yang berjalan beriringan dengan partisipasi publik, RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen hukum yang kuat untuk memulihkan kerugian negara, memberantas korupsi, dan mempersempit ruang penyalahgunaan hasil kejahatan. Proses legislasi tetap diarahkan berlangsung transparan, hati-hati, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)

Saya menulis ini sebagai Orang Asli Papua yang sedih dan lelah.

Kekerasan di tanah kami seolah tidak ada habisnya. Kami menyaksikan sesama masyarakat sipil ditembak atau dianiaya hanya karena dituduh bekerja sama dengan aparat—tuduhan yang sering datang tanpa pembuktian, lalu berakhir di duka keluarga kampung. Kami menyaksikan pilot ditembak, padahal di pegunungan pesawat sering menjadi satu-satunya jalan membuka keterisolasian: membawa orang sakit, guru, dan kebutuhan dasar. Kami menyaksikan tenaga kesehatan dan pekerja bangunan jadi sasaran. Mereka yang seharusnya merawat dan membangun justru dilukai atau dibunuh. Kini di Jila, Mimika, perempuan disandera—ibu dan anak yang seharusnya dilindungi adat dan nurani kita sebagai OAP.

Menyandera adalah perbuatan tercela. Itu merampas kebebasan manusia, melanggar hak asasi. Apalagi korbannya sesama Orang Asli Papua. Menembak nakes, pekerja, pilot, dan warga kampung bukan tanda kekuatan. Itu tanda bahwa kekerasan sudah terlalu mudah diarahkan ke orang yang tidak bersenjata.

Saya ingin bertanya dengan jujur, sebagai anak Papua yang tinggal dengan luka ini: mereka berjuang untuk siapa? Jika yang dikorbankan terus-menerus adalah masyarakat sendiri—perempuan, anak, petugas kesehatan, orang yang membangun jalan dan gedung, pilot yang membuka akses—lalu di mana rakyat yang katanya diperjuangkan? Jika Papua suatu hari merdeka, mau dijadikan apa tanah ini bila generasi yang tersisa tumbuh dalam takut, dendam, dan kebiasaan menyelesaikan perkara dengan senjata? Negara yang dibangun di atas darah orang sendiri akan mewarisi ketakutan yang sama, bukan kemerdekaan yang aman.

Pola ini yang menyedihkan: sasaran yang lemah dan terbuka terus berulang. Warga dituduh “kaki tangan”, lalu dihukum di luar hukum. Orang yang menolong dan membangun dilukai. Perempuan dijadikan jaminan. Jika ini disebut perjuangan, maka perjuangan itu sudah kehilangan arah. Jika ini hanya menjadi kebiasaan kekerasan, maka yang terjadi bukan pembebasan, melainkan pelukaan terhadap Papua oleh tangan yang mengaku mencintainya.

Saya tidak sedang membela satu kekuasaan. Saya sedang membela batas yang tidak boleh digeser: masyarakat sipil bukan sasaran; nakes dan pekerja bukan musuh; pilot bukan target; perempuan bukan sandera. Kebebasan orang Papua tidak akan lahir dari perampasan kebebasan orang Papua yang lain.

Cukup sudah. Hentikan kekerasan terhadap sesama OAP. Kembalikan yang disandera. Berhenti menembak mereka yang merawat, membangun, dan membuka keterisolasian kampung. Karena pertanyaan itu akan terus mengikut kita: berjuang untuk siapa, jika yang berdarah terus orang sendiri? Dan Papua merdeka mau jadi apa, jika yang diwariskan hanya takut dan darah?

Tanah ini tidak butuh lebih banyak korban dari kalangan kita. Ia butuh nyawa yang dijaga, perempuan yang dilindungi, dan masa depan yang tidak terus dilukai oleh kekerasan tanpa ujung.

Yopie Jikwa

Oleh : Radjiman Arif*)

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius pemerintah di tengah kondisi kemarau dan meningkatnya risiko kebakaran di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Persoalan ini bukan sekadar bencana lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, kesehatan, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan sumber daya alam. Karena itu, keputusan pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku karhutla menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir ketika api sudah membesar, tetapi juga berupaya memastikan setiap pihak yang sengaja merusak lingkungan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi korporasi yang terbukti atau terindikasi memerintahkan pembakaran lahan. Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Presiden meminta aparat kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan korporasi, izin usaha dapat dicabut. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah menempatkan perlindungan lingkungan dan keselamatan rakyat di atas kepentingan ekonomi tertentu.

Ketegasan Presiden juga tidak berhenti pada korporasi. Prabowo meminta agar setiap titik panas segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Ia mendorong penguatan sumber air, termasuk pembangunan sumur bor di wilayah rawan, serta meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pemerintah, menurutnya, harus membantu masyarakat memperoleh cara pembukaan lahan yang lebih aman melalui pemerintah daerah, TNI, Polri, kelompok tani, koperasi, dan dukungan pembiayaan seperti KUR. Pendekatan ini memperlihatkan keseimbangan antara penegakan hukum dan penyediaan solusi bagi masyarakat.

Arah kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Ia mengapresiasi langkah Polri yang tidak hanya mengejar pelaku pembakaran di lapangan, tetapi juga berupaya mengungkap pihak yang mengendalikan serta memperoleh keuntungan dari praktik tersebut. Menurut Habiburokhman, penanganan karhutla perlu menggunakan pendekatan follow the money agar aliran keuntungan dapat ditelusuri dan aktor utama di balik pembakaran tidak berhenti pada pelaku lapangan.

Pandangan tersebut penting karena penegakan hukum yang efektif harus mampu menyentuh akar persoalan. Apabila pembakaran dilakukan secara terorganisasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi, maka hanya menghukum pelaku lapangan tidak selalu cukup untuk mencegah kejadian serupa. Karena itu, dukungan DPR terhadap pengungkapan aktor intelektual memperkuat pesan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki komitmen untuk bertindak tanpa pandang bulu. Habiburokhman juga menilai pembangunan infrastruktur pencegahan seperti embung dan sekat kanal merupakan bagian penting dari strategi mengurangi risiko karhutla.

Sementara itu, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui rangkaian pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, dan penegakan hukum. Polri memperkuat pemetaan wilayah rawan, verifikasi hotspot, sistem peringatan dini, serta patroli terpadu bersama TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk melindungi masyarakat dan lingkungan.

Data penanganan perkara juga memperlihatkan keseriusan tersebut. Hingga 21 Agustus 2026, Polri telah menangani 89 laporan terkait dugaan tindak pidana karhutla di sembilan wilayah kepolisian dan menetapkan 72 tersangka perorangan, dengan luas lahan terbakar dalam perkara yang ditangani mencapai lebih dari 1.000 hektare. Penyidik juga terus mengembangkan perkara untuk memastikan apakah terdapat pihak lain yang menyuruh melakukan atau memperoleh keuntungan dari pembakaran. Langkah tersebut penting agar proses hukum tidak berhenti pada pengungkapan kasus permukaan.

Yang tidak kalah penting, pemerintah menjalankan penegakan hukum bersamaan dengan pencegahan. Polri menyiapkan personel, patroli darat dan udara, drone, helikopter, pompa air, serta sarana water bombing. Respons cepat terhadap hotspot menjadi bagian dari upaya mencegah api berkembang dan meluas. Dengan kombinasi teknologi, kesiapan personel, koordinasi lintas lembaga, dan partisipasi masyarakat, pemerintah memiliki instrumen yang lebih lengkap untuk menghadapi karhutla selama periode rawan.

Penegakan hukum yang tegas juga harus berjalan dengan prinsip profesionalitas dan berdasarkan alat bukti. Setiap dugaan keterlibatan individu maupun korporasi perlu ditelusuri secara cermat agar proses hukum menghasilkan kepastian dan keadilan. Pendekatan tersebut justru memperkuat kredibilitas pemerintah karena tindakan tegas dilakukan melalui mekanisme hukum, bukan semata berdasarkan tuduhan atau asumsi.

Pada akhirnya, langkah Presiden Prabowo memperkuat penanganan karhutla menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan telah ditempatkan sebagai bagian dari kepentingan nasional. Ketegasan terhadap korporasi, pengungkapan aktor utama, peningkatan kesiapsiagaan, dan pencegahan sejak munculnya hotspot merupakan rangkaian kebijakan yang saling melengkapi. Negara hadir bukan hanya untuk memadamkan api, tetapi juga memastikan penyebabnya ditangani dan kejadian serupa tidak terus berulang. Konsistensi pemerintah dalam menjalankan strategi tersebut menjadi modal penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih aman, lingkungan yang lebih terlindungi, dan pembangunan yang berkelanjutan.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial