Persiapan Relaunching AMANAH Hadirkan Ruang Inovasi Daur Ulang, Dorong Ekonomi Kreatif Pemuda Aceh

Oleh : Sylmi Mubarok*)

Relaunching Yayasan Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) menghadirkan terobosan baru melalui Ruang Inovasi berbasis daur ulang yang menjadi simbol penguatan ekonomi kreatif di kalangan pemuda Aceh. Program ini menampilkan berbagai produk inovatif hasil olahan sampah seperti SOBOTIK (sofa botol plastik), briket ampas kopi, hingga eco enzym, yang tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga ramah lingkungan. Kehadiran inisiatif tersebut menegaskan komitmen AMANAH dalam mendorong lahirnya generasi muda yang kreatif, produktif, sekaligus peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

Keberadaan kawasan kreatif AMANAH di Ladong, Aceh Besar, menjadi simbol konkret dari keseriusan dalam membangun fondasi ekonomi masa depan. Dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp200 miliar sejak diresmikan pada akhir 2024, AMANAH kini hadir sebagai pusat inovasi yang menggabungkan berbagai sektor strategis, mulai dari industri kreatif, pertanian modern, hingga pengembangan UMKM berbasis teknologi.

Dalam relaunching kali ini, AMANAH menampilkan berbagai program unggulan yang menegaskan arah pengembangan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu sorotan utama adalah kehadiran Ruang Inovasi yang menampilkan enam produk hasil pengolahan sampah bernilai ekonomi tinggi. Produk-produk tersebut meliputi SOBOTIK (sofa berbahan botol plastik), briket dari ampas kopi, pouch dari kain perca, pupuk berbahan daun nilam, eco enzym, serta berbagai produk daur ulang dari sampah plastik rumah tangga.

Inisiatif ini tidak hanya menunjukkan kreativitas, tetapi juga mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular dalam pengembangan industri kreatif. Generasi muda tidak hanya didorong untuk menciptakan produk, tetapi juga untuk menghadirkan solusi atas persoalan lingkungan yang semakin kompleks.

Selain itu, geliat UMKM binaan AMANAH juga semakin terlihat nyata. Hingga 17 April 2026, tercatat sebanyak 45 produk UMKM telah terverifikasi, dengan 40 produk di antaranya telah dipajang di Galeri UMKM. Sementara itu, lima produk lainnya masih dalam proses kurasi di sekretariat AMANAH Banda Aceh. Capaian ini menunjukkan bahwa AMANAH tidak hanya menjadi ruang kreativitas, tetapi juga menjadi inkubator bisnis yang mampu mengantarkan produk lokal ke pasar yang lebih luas.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, sebelumnya juga menilai bahwa fasilitas yang dimiliki Gedung AMANAH merupakan lompatan besar dalam mendukung pengembangan potensi anak muda. Dengan adanya studio musik modern, ruang podcast, hingga bengkel kreatif, AMANAH menjadi wadah yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif masa kini.

Di sektor industri, AMANAH turut menghadirkan fasilitas produksi minyak nilam yang menjadi komoditas unggulan Aceh. Tidak berhenti pada produksi bahan mentah, pengolahan nilam juga diarahkan hingga menghasilkan produk turunan seperti kosmetik dan skincare. Pendekatan hilirisasi ini menjadi kunci dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat daya saing produk lokal.

Sementara itu, sektor pertanian modern juga menjadi bagian penting dalam ekosistem AMANAH. Penggunaan greenhouse dan teknologi hortikultura membuka perspektif baru bagi generasi muda bahwa pertanian dapat menjadi sektor yang modern, produktif, dan menguntungkan. Program budidaya cabai dan sistem perikanan bioflok juga menjadi strategi dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menekan inflasi daerah.

Dalam konteks pengembangan kapasitas sumber daya manusia, AMANAH juga aktif menghadirkan program pelatihan berbasis keterampilan. Salah satunya adalah kegiatan “Pelatihan Teknik Dasar Menjahit AMANAH x Ija Kroeng” yang diselenggarakan di Rumah Fashion, Gedung AMANAH. Hingga saat ini, jumlah peserta yang telah mendaftar mencapai 17 orang. Program ini menjadi langkah konkret dalam menciptakan wirausaha baru di sektor fashion berbasis kearifan lokal.

Tidak hanya itu, sektor kuliner juga mendapatkan perhatian melalui fasilitas roasting kopi profesional. Aceh yang dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri kopi berbasis nilai tambah. Kehadiran fasilitas ini memungkinkan pelaku usaha muda meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas akses pasar.

Penguatan ekosistem ini semakin solid melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Sinergi ini tidak hanya berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif, tetapi juga pada penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan sebagai bagian dari stabilitas ekonomi daerah.

Ketua Yayasan AMANAH, Syaifullah Muhammad, menegaskan bahwa restrukturisasi organisasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, AMANAH diharapkan mampu menjadi model pengembangan ekonomi kreatif yang dapat direplikasi di daerah lain.

Pada akhirnya, relaunching AMANAH menjadi momentum penting dalam memperkuat optimisme bahwa Aceh mampu menjadi salah satu pusat ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan dukungan fasilitas yang lengkap, program yang terarah, serta kolaborasi lintas sektor, generasi muda Aceh kini memiliki ruang yang lebih luas untuk berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.

Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa masa depan ekonomi Aceh tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam, tetapi juga pada kreativitas, inovasi, dan semangat kewirausahaan generasi mudanya.

*) Pemerhati ekonomi

Relaunching AMANAH Dorong Ekonomi Kreatif Pemuda Aceh Lewat Pelatihan dan Inovasi Berkelanjutan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Menjelang agenda relaunching, Yayasan Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat terus memperkuat perannya sebagai motor penggerak pengembangan sumber daya manusia (SDM) muda sekaligus katalis ekonomi kreatif di Aceh. Berbagai program pelatihan, inovasi produk, hingga penguatan ekosistem UMKM menjadi fokus utama, guna memastikan generasi muda tidak hanya siap bersaing, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi baru di tengah dinamika global yang semakin kompetitif.

Upaya ini tercermin dari rangkaian pelatihan intensif yang telah digelar, mulai dari pengembangan kepemimpinan hingga kewirausahaan. Program seperti Future Leaders Bootcamp (FLB) menjadi salah satu inisiatif unggulan yang dirancang untuk membentuk karakter pemuda yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Sebanyak 26 peserta dari berbagai daerah di Aceh mengikuti kegiatan ini di Gedung AMANAH, Kawasan Industri Aceh (KIA), Ladong, Aceh Besar, dengan tema “Mengenal Diri, Menentukan Arah, Mewujudkan Masa Depan.”

Pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga mengedepankan pendekatan aplikatif. Peserta dibekali pemahaman mengenai strategi bisnis, pengembangan ide usaha, hingga penyusunan model bisnis berkelanjutan. Materi seperti entrepreneurial mindset, komunikasi efektif, dan public speaking menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan diri dan kemampuan kepemimpinan generasi muda.

Ketua AMANAH, Dr. Saifullah Muhammad, menegaskan bahwa peran pemuda sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, AMANAH hadir bukan sekadar sebagai lembaga pelatihan, melainkan sebagai ekosistem yang mendorong lahirnya pemimpin masa depan yang berintegritas dan memiliki visi besar untuk kemajuan Aceh.

Semangat tersebut semakin diperkuat dengan hadirnya narasumber inspiratif seperti Said Muniruddin, akademisi Universitas Syiah Kuala yang memberikan materi tentang pentingnya keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Pendekatan ini dinilai mampu membentuk karakter kepemimpinan yang utuh dan relevan dengan tantangan zaman.

Tidak hanya berhenti pada pelatihan, relaunching AMANAH juga akan menampilkan berbagai inovasi produk ekonomi kreatif hasil karya pemuda. Salah satu yang menjadi sorotan adalah enam produk unggulan berbasis pengolahan sampah yang akan dipamerkan di Ruang Inovasi. Produk tersebut meliputi SOBOTIK (sofa dari botol plastik), briket ampas kopi, pouch kain perca, pupuk dari daun nilam, eco enzym, serta aneka produk daur ulang dari sampah plastik rumah tangga.

Kehadiran produk-produk ini menunjukkan bahwa kreativitas pemuda Aceh mampu menjawab isu lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Inovasi berbasis daur ulang tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan limbah, tetapi juga membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan.

Selain itu, AMANAH juga telah memverifikasi sebanyak 45 produk UMKM hingga 17 April 2026. Dari jumlah tersebut, 40 produk telah dipajang di Galeri UMKM, sementara lima lainnya masih berada di sekretariat AMANAH Banda Aceh. Hal ini menunjukkan geliat ekonomi kreatif yang semakin berkembang dan mendapatkan ruang promosi yang lebih luas melalui program-program AMANAH.

Sebagai bagian dari penguatan sektor industri kreatif, AMANAH melalui Bidang Industri Kreatif juga akan menyelenggarakan pelatihan teknik dasar menjahit bekerja sama dengan Ija Kroeng. Kegiatan ini akan berlangsung di Rumah Fashion, Gedung AMANAH, dan telah menarik minat setidaknya 17 peserta. Program ini diharapkan dapat melahirkan pelaku usaha baru di bidang fashion lokal yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Rangkaian program tersebut menunjukkan bahwa relaunching AMANAH bukan sekadar seremoni, melainkan momentum strategis untuk memperluas dampak program pengembangan pemuda. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara pelatihan, inovasi, dan penguatan UMKM, AMANAH berupaya menciptakan ekosistem yang mendorong kemandirian ekonomi generasi muda.

Pemerintah sendiri memberikan perhatian serius terhadap penguatan kapasitas pemuda sebagai bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan daya saing bangsa. Investasi pada SDM muda dinilai memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Dalam konteks ini, program AMANAH menjadi salah satu contoh konkret sinergi antara pelatihan, inovasi, dan pemberdayaan ekonomi.

Di era digital yang penuh peluang, pemuda dituntut untuk memiliki inisiatif dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Melalui berbagai program yang digelar, AMANAH tidak hanya membekali keterampilan teknis, tetapi juga membangun pola pikir kewirausahaan yang menjadi kunci keberhasilan di masa depan.

Secara keseluruhan, relaunching AMANAH diharapkan menjadi titik tolak baru dalam memperkuat peran pemuda sebagai penggerak ekonomi kreatif di Aceh. Dengan dukungan pelatihan intensif, inovasi produk, serta pengembangan UMKM, generasi muda Aceh diyakini mampu tampil sebagai aktor utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Relaunching AMANAH Hadirkan Future Leaders Bootcamp untuk Cetak Penggerak Ekonomi Kreatif Aceh

Oleh Aisyah Humaira )*

Relaunching Yayasan Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) menghadirkan program unggulan Future Leaders Bootcamp sebagai langkah konkret dalam mencetak generasi muda penggerak ekonomi kreatif di Aceh. Kegiatan yang digelar di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar ini menjadi penanda fase baru AMANAH dalam memperkuat peran strategisnya, tidak hanya dalam pembinaan kepemimpinan, tetapi juga dalam mendorong lahirnya wirausaha muda yang inovatif, adaptif, dan mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi global.

Transformasi ini mencerminkan keseriusan AMANAH dalam menjawab tantangan zaman, di mana generasi muda dituntut tidak hanya adaptif, tetapi juga mampu menciptakan nilai ekonomi dari kreativitas dan inovasi. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, AMANAH hadir sebagai ekosistem pembinaan yang menghubungkan pelatihan, penguatan kapasitas, hingga akses terhadap peluang usaha dan pasar.

Salah satu program unggulan yang menandai arah baru tersebut adalah penyelenggaraan Future Leaders Bootcamp di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar. Program ini tidak hanya menjadi ruang pembelajaran kepemimpinan, tetapi juga menjadi inkubator awal bagi lahirnya pelaku ekonomi kreatif muda. Sebanyak 26 peserta terpilih dari berbagai kabupaten/kota di Aceh mengikuti program ini secara intensif, menunjukkan selektivitas sekaligus komitmen AMANAH dalam mencetak SDM berkualitas.

Dalam bootcamp ini, peserta dibekali dengan berbagai materi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif. Mulai dari pengembangan pola pikir kewirausahaan, penyusunan visi bisnis, hingga strategi membangun branding produk kreatif. Kemampuan komunikasi dan public speaking juga menjadi fokus utama, mengingat pentingnya kemampuan menyampaikan ide dalam dunia usaha yang kompetitif.

Ketua AMANAH, Saifullah Muhammad, menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan Aceh ke depan. Menurutnya, AMANAH tidak sekadar mencetak individu yang sukses secara personal, tetapi juga mendorong lahirnya agen perubahan yang mampu menggerakkan ekonomi di lingkungan sekitarnya. Ia menilai bahwa penguatan ekonomi kreatif menjadi salah satu kunci dalam membuka lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor konvensional.

Pendekatan pembinaan yang dilakukan AMANAH juga bersifat holistik. Kehadiran Said Muniruddin dalam program ini memperkuat dimensi kepemimpinan yang tidak hanya bertumpu pada kecerdasan intelektual, tetapi juga keseimbangan emosional dan spiritual. Dalam konteks ekonomi kreatif, keseimbangan ini menjadi penting agar pelaku usaha muda tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki nilai dan etika dalam menjalankan usahanya.

Momentum relaunching AMANAH turut diwarnai dengan berbagai program yang secara langsung mendorong pengembangan ekonomi kreatif pemuda. Di antaranya adalah pelatihan pengolahan produk lokal, pengembangan UMKM berbasis komunitas, serta pendampingan bagi startup kreatif. Produk-produk seperti kerajinan tangan, kuliner khas Aceh, hingga karya digital mulai mendapat ruang untuk dikembangkan secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Tidak hanya itu, AMANAH juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku industri, dan komunitas kreatif. Sinergi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hasil pembinaan tidak berhenti pada tahap pelatihan, tetapi berlanjut pada implementasi nyata di lapangan. Dengan demikian, para peserta tidak hanya menjadi lulusan program, tetapi juga pelaku aktif dalam ekosistem ekonomi kreatif Aceh.

Dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperkuat keberlanjutan program ini. Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, menyampaikan bahwa AMANAH merupakan mitra strategis dalam meningkatkan kualitas SDM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan fasilitas yang ada di KIA Ladong sebagai pusat aktivitas produktif generasi muda.

Sejalan dengan itu, berbagai program prioritas daerah seperti pengembangan sektor pertanian, penguatan UMKM, dan industri kreatif menjadi ruang aktualisasi bagi alumni AMANAH. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara pembinaan SDM dan pembangunan ekonomi daerah. Generasi muda tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi berperan sebagai subjek yang aktif dan produktif.

Menariknya, AMANAH juga tetap menempatkan nilai-nilai lokal dan keislaman sebagai fondasi utama dalam proses pembinaan. Di tengah arus globalisasi, identitas budaya menjadi kekuatan yang justru dapat menjadi keunggulan kompetitif. Produk-produk kreatif yang lahir dari tangan pemuda Aceh diharapkan mampu membawa ciri khas daerah ke pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.

Pendekatan inklusif juga menjadi salah satu kekuatan AMANAH. Program ini membuka ruang bagi generasi muda dari berbagai latar belakang pendidikan untuk berkembang. Dengan demikian, potensi yang ada dapat dimaksimalkan tanpa terbatasi oleh sekat-sekat formalitas.

Fase baru AMANAH ini dapat dimaknai sebagai langkah konsolidasi sekaligus ekspansi. Konsolidasi dalam memperkuat fondasi pembinaan, dan ekspansi dalam menghadirkan inovasi program yang relevan dengan kebutuhan zaman, khususnya dalam pengembangan ekonomi kreatif. Dengan strategi yang terarah dan kolaboratif, AMANAH berpotensi menjadi model pengembangan SDM muda yang tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai daerah lain.

Pada akhirnya, keberhasilan AMANAH tidak hanya diukur dari jumlah program yang dilaksanakan, tetapi dari dampak nyata yang dihasilkan. Ketika generasi muda mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan usaha kreatif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur, maka di situlah AMANAH telah menjalankan perannya secara optimal. Sebuah gerakan kolektif yang memastikan masa depan Aceh berada di tangan generasi yang unggul, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

*) Pegiat Ekonomi Kreatif

Relaunching AMANAH Hadirkan Program Inovatif, Dari Daur Ulang hingga Pelatihan Industri Kreatif

Oleh: Cintya Kusuma Hakim)*

Relaunching AMANAH (Aneuk Muda Aceh Unggul-Hebat) yang dijadwalkan pada 23 April 2026 menjadi momentum penting dalam menghadirkan berbagai program inovatif berbasis kebutuhan generasi muda. Melalui rangkaian inisiatif seperti Future Leaders Bootcamp, pengembangan Galeri UMKM, hingga pameran produk daur ulang di Ruang Inovasi, AMANAH tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas pemuda, tetapi juga mendorong lahirnya ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selain itu, pelatihan industri kreatif seperti teknik dasar menjahit turut memperkuat kesiapan talenta muda dalam memasuki dunia usaha, sekaligus menegaskan peran AMANAH sebagai motor penggerak transformasi ekonomi berbasis kreativitas di Aceh.

Dalam konteks tersebut, berbagai program pengembangan pemuda yang telah berjalan sebelumnya perlu diperkuat, baik dari sisi kualitas pelatihan, jangkauan peserta, maupun keberlanjutan dampaknya. Relauching AMANAH Aceh diharapkan menjadi titik balik dalam merumuskan pendekatan yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman.

Salah satu inisiatif yang menonjol adalah penyelenggaraan Future Leaders Bootcamp yang bertujuan mencetak pemimpin muda di bidang bisnis. Program yang diikuti oleh 26 anak muda Aceh ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis, tetapi juga membangun pola pikir kewirausahaan yang inovatif dan berorientasi global.

Ketua Yayasan AMANAH, Dr Saifullah Muhammad menyampaikan pentingnya kehadiran AMANAH sebagai wadah pengembangan generasi muda Aceh. Bootcamp tersebut menekankan pentingnya membekali pemuda dengan kemampuan kepemimpinan yang kontekstual.

Saifullah menilai bahwa generasi muda Aceh memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi, asalkan diberikan akses dan pendampingan yang tepat. Lebih jauh, bootcamp ini juga menjadi ruang kolaborasi antara pemuda, mentor, dan pelaku industri. Interaksi tersebut memungkinkan transfer pengetahuan yang lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pasar.

Selain itu, pendekatan experiential learning yang digunakan dalam program ini diyakini efektif dalam membentuk karakter kepemimpinan. Peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung dihadapkan pada simulasi dan tantangan nyata dalam dunia bisnis.

Di sisi lain, penguatan program pemuda juga dilakukan melalui kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi. AMANAH menjalin komunikasi dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry untuk memperkuat pembinaan generasi muda.

Dalam pertemuan tersebut, Rektor UIN Ar-Raniry, Mujiburrahman mengungkapkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan untuk menciptakan ekosistem pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam hal ini dibutuhkan sinergi antara lembaga pendidikan dan organisasi kepemudaan.

Kerja sama ini juga membuka peluang pengembangan kurikulum berbasis kewirausahaan dan kepemimpinan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya siap secara akademik, tetapi juga memiliki kesiapan untuk berkontribusi secara nyata di masyarakat.

Dalam konteks ekonomi, AMANAH juga menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di kalangan generasi milenial. Langkah ini menjadi relevan mengingat sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja muda.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menjelaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam mengembangkan sektor ekonomi berbasis kreativitas. Mereka melihat bahwa inovasi yang dihasilkan anak muda dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga fasilitasi akses pembiayaan dan pemasaran. Hal ini penting agar ide-ide kreatif yang dimiliki pemuda dapat berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan.

Di tengah perkembangan teknologi digital, pemuda Aceh juga didorong untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana pengembangan usaha. Digitalisasi menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Selain itu, keberlanjutan program juga menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Banyak program yang berjalan baik di awal, tetapi kurang optimal dalam pendampingan jangka panjang. Oleh karena itu, relaunching AMANAH diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan model pembinaan yang lebih terstruktur.

Tidak kalah penting adalah penguatan jejaring antar pemuda. Komunitas yang solid dapat menjadi wadah berbagi pengalaman dan memperkuat solidaritas dalam menghadapi tantangan bersama.

Dalam konteks kebijakan, dukungan pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan. Regulasi yang mendukung pengembangan pemuda akan memperkuat ekosistem yang sedang dibangun.

Seiring dengan itu, penguatan identitas lokal ke depannya perlu ditanamkan pada para pemuda Aceh yang terlibat dalam AMANAH. Mereka perlu didorong untuk mengembangkan potensi daerah tanpa kehilangan nilai-nilai budaya yang dimiliki.

Di tengah arus globalisasi, keseimbangan antara modernitas dan kearifan lokal menjadi kunci. Hal ini akan menciptakan model pembangunan yang berakar sekaligus adaptif.

Melihat berbagai inisiatif yang telah dilakukan, relaunching AMANAH memiliki peluang besar untuk menjadi katalis perubahan. Dengan strategi yang tepat, program ini dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas.

Lebih jauh lagi, penguatan program pemuda akan berdampak langsung pada pembangunan daerah. Pemuda yang berdaya akan mampu menciptakan inovasi dan solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Dengan demikian, relaunching AMANAH tidak hanya tampil sebagai seremoni, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun masa depan Aceh. Harapannya, upaya ini dapat melahirkan ekosistem pemuda yang kuat, mandiri, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

)* Dosen Ilmu Pemasaran Digital

Peradilan Militer Diyakini Menjamin Penegakan Keadilan dalam Kasus Penyiraman Air Keras

Jakarta – Proses penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terus menjadi perhatian publik karena dinilai memiliki dimensi hukum dan kelembagaan yang sangat penting. Dalam konteks ini, peradilan militer diyakini mampu menjalankan proses hukum secara profesional, adil, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyampaikan bahwa perkara ini tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana berat, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi militer serta sistem peradilan nasional. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara hati-hati dan transparan.

Ia menjelaskan bahwa pelimpahan perkara dari Polda Metro Jaya kepada Polisi Militer merupakan langkah yang sah dan lazim dalam sistem hukum Indonesia, khususnya apabila terduga pelaku merupakan anggota TNI aktif. Prosedur tersebut telah diatur secara jelas dalam mekanisme peradilan yang berlaku.

Lebih lanjut, Selamat menegaskan bahwa peradilan militer tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam praktiknya, lembaga ini memiliki rekam jejak dalam menjatuhkan hukuman yang tegas, termasuk pidana berat seperti penjara seumur hidup hingga hukuman mati, sesuai dengan tingkat kesalahan dan pembuktian di persidangan.

“Tidak tepat jika ada anggapan bahwa peradilan militer lebih ringan. Justru dalam banyak kasus, putusan yang dihasilkan mencerminkan ketegasan dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) tetap menjadi landasan utama dalam setiap proses peradilan, termasuk di lingkungan militer. Hal ini memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, tetap diperlakukan sama di hadapan hukum.

Untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan publik, Selamat menilai bahwa proses persidangan perlu dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, DPR, dan lembaga terkait lainnya, menjadi elemen penting dalam memastikan transparansi dan integritas proses hukum.

“Transparansi dalam persidangan akan memberikan jaminan kepada publik bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari prinsip keadilan,” jelasnya.

Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus berlandaskan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum tidak boleh didasarkan pada tekanan atau kepentingan tertentu, melainkan harus berorientasi pada terciptanya keadilan yang objektif.

Dengan pendekatan yang profesional, transparan, dan berbasis hukum, peradilan militer diyakini mampu menyelesaikan perkara ini secara adil, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Pemerintah Percepat Ekosistem Semikonduktor, Danantara Tegaskan Indonesia Siap Tangkap Peluang Global

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong percepatan pengembangan industri semikonduktor nasional sebagai bagian dari strategi besar transformasi ekonomi berbasis teknologi tinggi. Dukungan kebijakan yang terarah dinilai mampu membuka ruang lebih luas bagi Indonesia untuk masuk dalam rantai pasok global yang semakin kompetitif.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia, Sigit Puji Santosa, menilai langkah pemerintah yang konsisten dalam memperkuat ekosistem riset dan industri menjadi fondasi penting dalam menjawab tantangan global. Menurutnya, fase baru dalam perkembangan teknologi chip berbasis kecerdasan artifisial memberikan momentum yang relevan bagi Indonesia untuk bergerak lebih cepat.

“Tidak ada kata terlambat dalam membangun industri semikonduktor nasional. Saat ini dunia memasuki babak baru, khususnya pada pengembangan AI chip, dan ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk masuk pada momentum yang tepat dengan landasan kolaborasi, penguatan talenta, dan pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan industri,” ujar Sigit Puji Santosa.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa pemerintah hadir sebagai enabler utama melalui dukungan regulasi dan standardisasi yang adaptif. Langkah tersebut diyakini akan mempercepat proses hilirisasi riset menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

“Pemerintah akan mendukung dari sisi regulasi dan standardisasi, sementara industri perlu berada di garda depan karena yang sedang dibangun bukan lagi semata proyek riset, melainkan proyek investasi yang harus menghasilkan produk yang layak secara ekonomi dan memungkinkan secara komersial,” tegas Brian Yuliarto.

Arah kebijakan yang jelas dan terukur tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan semikonduktor nasional telah bergerak menuju tahap implementasi strategis. Pemerintah juga mendorong pembagian peran yang terkoordinasi, di mana perguruan tinggi dan lembaga riset menjadi pusat inovasi, sementara sektor industri mempercepat adaptasi dan komersialisasi teknologi.

Dengan dukungan kebijakan yang semakin kuat, Indonesia dinilai memiliki posisi yang semakin strategis dalam memanfaatkan peluang industri semikonduktor global. Penguatan talenta, infrastruktur riset, serta kepastian regulasi menjadi kombinasi yang mempercepat kesiapan nasional dalam menghadapi persaingan global.

Langkah progresif pemerintah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian teknologi nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi baru berbasis inovasi. Momentum ini sekaligus menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain penting dalam industri semikonduktor dunia. (*)

Pemerintah Terapkan WFA Saat Arus Balik, Respons Positif Mengalir

PT Suara Dewata Media - Suara dari Pulau Dewata

JAKARTA – Pemerintah menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan mendorong sektor swasta mengikuti langkah serupa selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 guna mengurai kepadatan perjalanan sekaligus menjaga produktivitas nasional, dan kebijakan ini mendapat respons positif dari pekerja karena dinilai memberikan fleksibilitas tanpa mengganggu kinerja.

Kebijakan tersebut diberlakukan pada 16–17 Maret serta 25–27 Maret 2026 sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat musim Lebaran. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap arus lalu lintas dapat lebih merata sehingga kemacetan yang kerap terjadi pada puncak mudik dan arus balik bisa diminimalkan. Selain itu, pelayanan publik dan aktivitas ekonomi tetap diupayakan berjalan optimal meskipun sebagian pegawai tidak bekerja dari kantor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa fleksibilitas kerja diberikan untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjaga tanpa mengganggu produktivitas nasional.

“Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat sekaligus menjaga kelancaran layanan publik dan aktivitas ekonomi selama libur Lebaran,” ujar Airlangga Hartarto.

Di sisi lain, para pekerja swasta menyambut kebijakan ini dengan antusias. Mereka menilai WFA sebagai solusi yang mampu memberikan keseimbangan antara pekerjaan dan kebutuhan pribadi, khususnya dalam momen berkumpul bersama keluarga.

Dari sisi implementasi, kebijakan WFA tidak hanya bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi juga menjadi bagian dari adaptasi terhadap pola kerja modern. Pemerintah melihat bahwa sistem kerja fleksibel dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja sekaligus efisiensi kerja nasional.

Dengan demikian, penerapan WFA selama arus balik Lebaran 2026 menjadi langkah strategis yang menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kebutuhan individu pekerja, sehingga tercipta sistem kerja yang lebih adaptif, produktif, dan manusiawi di tengah dinamika zaman.

Selain manfaat bagi pekerja dan mobilitas masyarakat, penerapan WFA juga memberi peluang bagi pemerintah dan sektor swasta untuk menguji efektivitas teknologi dan infrastruktur digital yang mendukung pekerjaan jarak jauh. Evaluasi terhadap pelaksanaan WFA di momen arus balik Lebaran 2026 diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan kerja fleksibel yang lebih luas, termasuk penyusunan standar operasional dan mekanisme pengawasan kinerja yang lebih efisien tanpa harus mengorbankan produktivitas. (*)

 

WFA Jadi Strategi Pemerintah Kelola Arus Balik

PT Suara Dewata Media - Suara dari Pulau Dewata

JAKARTA – Pemerintah menjadikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) sebagai langkah strategis untuk mengelola arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 agar tidak menumpuk dalam satu waktu. Kebijakan ini diterapkan pada pertengahan hingga akhir Maret 2026, dengan harapan mampu mengurai kepadatan lalu lintas serta menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di berbagai daerah.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa kebijakan WFA diterapkan sebagai respons terhadap berdekatan-nya perayaan Idulfitri 2026 dengan Hari Raya Nyepi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah mendorong masyarakat untuk memulai perjalanan mudik lebih awal guna menghindari lonjakan kendaraan pada puncak arus mudik.

“Hari Raya Idul Fitri 2026 akan jatuh berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. Dengan diterapkannya Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16 dan 17 Maret, masyarakat diharapkan dapat berangkat lebih awal dimulai dari H-8 yaitu Jumat, 13 Maret 2026,” ujar Dudy.

Lebih lanjut, Dudy menjelaskan bahwa kebijakan serupa juga diberlakukan pada masa arus balik, yakni pada 25 hingga 27 Maret 2026. Tujuannya adalah untuk menghindari penumpukan kendaraan saat masyarakat kembali ke kota asal setelah libur Lebaran.

“Adapun untuk masa arus balik, dengan penerapan Work From Anywhere pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret diharapkan mampu mengurai kepadatan pergerakan kembali,” jelasnya.

Selain kebijakan WFA, Kementerian Perhubungan juga mengoperasikan Posko Angkutan Lebaran yang berlangsung selama 18 hari, mulai 13 hingga 30 Maret 2026. Posko ini berfungsi untuk memantau dan memastikan kelancaran transportasi selama periode mudik dan balik.

“Pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran akan dimulai pada hari Jumat tanggal 13 Maret hingga 30 Maret 2026 dan berlangsung selama 18 hari,” pungkas Dudy.

Berdasarkan data pemerintah, penerapan WFA pada 16 dan 17 Maret diproyeksikan dapat menekan lonjakan arus mudik yang diperkirakan mencapai puncaknya pada H-3 atau 18 Maret 2026. Sementara itu, untuk arus balik, kebijakan WFA pada 25 hingga 27 Maret diharapkan dapat mencegah kepadatan ekstrem yang diprediksi terjadi pada H+4 atau 25 Maret 2026.

Implementasi kebijakan ini juga diikuti oleh pemerintah daerah, salah satunya Pemerintah Provinsi Riau. Pemprov Riau resmi menerapkan WFA bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi kemacetan selama periode Lebaran.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa WFA bukan merupakan tambahan libur, melainkan sistem kerja fleksibel yang tetap menuntut produktivitas pegawai.

“Mekanisme pembagiannya diatur oleh masing-masing kepala OPD. Intinya, mereka yang sudah mengambil WFA pada arus mudik, wajib hadir fisik di kantor saat arus balik, begitu pula sebaliknya,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal melalui sistem pembagian tugas secara bergantian di setiap instansi.

“Kami ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal, baik itu urusan administrasi di kantor gubernur, layanan kesehatan di rumah sakit, hingga keperluan teknis di setiap Unit Pelaksana Teknis,” ungkap Syahrial.

Dengan penerapan WFA yang terencana dan terkoordinasi, pemerintah berharap mobilitas masyarakat selama Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih lancar, aman, dan terkendali tanpa mengganggu pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi.

Pemerintah Kebut Pembangunan Kopdes Merah Putih di Seluruh Wilayah

PT Suara Dewata Media - Suara dari Pulau Dewata

Koperasi Desa Merah Putih

 

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus mempercepat pembangunan puluhan ribu gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) di seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa. Hingga pertengahan Maret 2026, pembangunan telah menunjukkan progres signifikan dengan puluhan ribu unit dalam tahap pengerjaan dan ribuan di antaranya siap beroperasi.

Program percepatan ini dijalankan oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia dengan target ambisius membangun 83.000 gerai fisik Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan bahwa hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai 32.660 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.700 gerai telah selesai dibangun dan siap digunakan.

“Dan kita terus berprogres. Kita berharap hingga akhir April nanti lebih dari 20.000 gerai sudah selesai 100%,” ujar Joao dalam pertemuan terbatas bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Pemerintah menilai percepatan pembangunan ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan koperasi modern. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih sejauh ini dan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat koordinasi lintas pihak.

“Kita optimistis. Setelah sebarannya jelas, kita akan intensifkan rapat-rapat bersama antara Kementerian Koperasi dan Agrinas untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik,” kata Ferry.

Ia juga mendorong percepatan pembangunan di lokasi baru agar target nasional dapat segera tercapai. Menurutnya, langkah strategis perlu dilakukan untuk menjaga momentum pembangunan yang sedang berlangsung.

“Jika kita bisa mempercepat proses pengerjaan di lahan-lahan baru, kita optimistis progres signifikan akan terlihat pada bulan September mendatang,” tambahnya.

Joao menambahkan bahwa proyek ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan pengelolaan profesional berbasis teknologi. Ia menyebut sistem operasional Kopdes Merah Putih mengadopsi praktik terbaik dari koperasi di Spanyol dan Singapura.

“Meski bertransformasi menjadi ritel modern, esensi koperasi melalui prinsip one man one vote tetap menjadi landasan utama,” jelasnya.

Untuk memastikan transparansi dan pengawasan, berbagai infrastruktur pendukung telah disiapkan, mulai dari sistem transaksi berbasis komputer hingga perangkat keamanan seperti CCTV dan alat pemadam api ringan. Selain itu, Agrinas juga mengoperasikan command center untuk memantau perkembangan proyek secara terintegrasi.

Dengan percepatan pembangunan ini, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih dapat segera beroperasi secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Kebijakan WFA Jadi Solusi Arus Balik Sekaligus Tekan Konsumsi BBM

PT Suara Dewata Media - Suara dari Pulau Dewata

Kebijakan WFA Jadi Solusi Arus Balik – Tekan Konsumsi BBM

 

Oleh : Zainudin Siregar )*

 

Tekanan global akibat lonjakan harga minyak dunia yang menembus angka 100 dollar AS per barel mendorong pemerintah Indonesia untuk mencari terobosan baru dalam mengendalikan konsumsi energi, salah satunya melalui kebijakan work from anywhere atau WFA yang dinilai mampu menjadi solusi ganda, yakni mengurai kepadatan arus balik sekaligus menekan penggunaan bahan bakar minyak di dalam negeri.

Dalam konteks ketidakpastian geopolitik yang terus meningkat, langkah pemerintah mengkaji kebijakan WFA tidak hanya sekadar respons jangka pendek, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas dalam menjaga ketahanan energi nasional. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alfons Manibui melihat bahwa upaya ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merespons dinamika global yang berpotensi berdampak langsung terhadap stabilitas energi domestik. Menurut Alfons Manibui, langkah yang ditempuh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan energi tidak lagi hanya berfokus pada sisi pasokan, tetapi juga menyentuh aspek konsumsi yang selama ini cenderung kurang mendapat perhatian.

Alfons Manibui menilai kebijakan WFA yang tengah dikaji merupakan bentuk inovasi kebijakan yang relevan dengan kondisi saat ini. Ia memandang bahwa dalam situasi harga minyak dunia yang terus bergejolak akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, pemerintah perlu memiliki skenario alternatif yang mampu menahan laju konsumsi energi, khususnya BBM. Dengan mengurangi mobilitas masyarakat melalui kebijakan kerja jarak jauh, konsumsi bahan bakar dapat ditekan secara signifikan tanpa harus mengganggu aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengakui bahwa pemerintah memang sedang menyiapkan berbagai opsi efisiensi energi, termasuk mempertimbangkan penerapan work from home maupun WFA. Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh kemungkinan masih dalam tahap kajian, namun arah kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada penghematan energi nasional. Baginya, pengendalian konsumsi BBM menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan, terutama ketika harga minyak dunia melampaui asumsi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026.

Bahlil Lahadalia juga memberikan gambaran bahwa kenaikan harga minyak dunia merupakan konsekuensi dari dinamika geopolitik yang sulit dikendalikan oleh satu negara saja. Harga minyak mentah yang kini berada di atas 100 dollar AS per barel jauh melampaui asumsi APBN yang hanya berada di kisaran 70 dollar AS per barel. Selisih ini tentu memberikan tekanan besar terhadap beban subsidi energi yang harus ditanggung negara. Oleh karena itu, menurut Bahlil Lahadalia, langkah efisiensi menjadi pilihan rasional untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjamin.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani, menegaskan bahwa fleksibilitas dalam penerapan kebijakan menjadi kunci agar WFA tidak justru menghambat aktivitas ekonomi. Ia berpendapat bahwa sektor teknologi informasi memang memiliki tingkat adaptasi yang lebih tinggi terhadap pola kerja jarak jauh, namun hal yang sama tidak bisa dipaksakan pada sektor lain yang memiliki karakteristik berbeda. Oleh karena itu, Shinta Kamdani menekankan pentingnya memberikan ruang bagi masing-masing perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kebutuhan operasionalnya.

Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan WFA juga memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Dengan berkurangnya mobilitas kendaraan, emisi gas buang dapat ditekan sehingga kualitas udara menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, WFA tidak hanya berkontribusi pada penghematan energi, tetapi juga pada upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, penerapan WFA juga dapat menjadi momentum bagi percepatan digitalisasi di berbagai sektor. Ketika pola kerja jarak jauh semakin umum, kebutuhan akan infrastruktur digital yang andal menjadi semakin mendesak. Hal ini dapat mendorong investasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing ekonomi nasional di era digital.

Di tengah berbagai tantangan global, langkah pemerintah mengkaji kebijakan WFA patut diapresiasi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencari solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efisiensi energi hingga dampak terhadap dunia usaha, kebijakan ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi kebijakan WFA sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat inklusif dan adaptif, sementara dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi dengan menerapkan pola kerja yang lebih efisien tanpa mengorbankan produktivitas. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan ini dengan memanfaatkan teknologi secara optimal.

 

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis