Arsip Kategori: Uncategorized

JAKARTA – Pemerintah menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan mendorong sektor swasta mengikuti langkah serupa selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 guna mengurai kepadatan perjalanan sekaligus menjaga produktivitas nasional, dan kebijakan ini mendapat respons positif dari pekerja karena dinilai memberikan fleksibilitas tanpa mengganggu kinerja.

Kebijakan tersebut diberlakukan pada 16–17 Maret serta 25–27 Maret 2026 sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat musim Lebaran. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap arus lalu lintas dapat lebih merata sehingga kemacetan yang kerap terjadi pada puncak mudik dan arus balik bisa diminimalkan. Selain itu, pelayanan publik dan aktivitas ekonomi tetap diupayakan berjalan optimal meskipun sebagian pegawai tidak bekerja dari kantor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa fleksibilitas kerja diberikan untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjaga tanpa mengganggu produktivitas nasional.

“Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat sekaligus menjaga kelancaran layanan publik dan aktivitas ekonomi selama libur Lebaran,” ujar Airlangga Hartarto.

Di sisi lain, para pekerja swasta menyambut kebijakan ini dengan antusias. Mereka menilai WFA sebagai solusi yang mampu memberikan keseimbangan antara pekerjaan dan kebutuhan pribadi, khususnya dalam momen berkumpul bersama keluarga.

Dari sisi implementasi, kebijakan WFA tidak hanya bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi juga menjadi bagian dari adaptasi terhadap pola kerja modern. Pemerintah melihat bahwa sistem kerja fleksibel dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja sekaligus efisiensi kerja nasional.

Dengan demikian, penerapan WFA selama arus balik Lebaran 2026 menjadi langkah strategis yang menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kebutuhan individu pekerja, sehingga tercipta sistem kerja yang lebih adaptif, produktif, dan manusiawi di tengah dinamika zaman.

Selain manfaat bagi pekerja dan mobilitas masyarakat, penerapan WFA juga memberi peluang bagi pemerintah dan sektor swasta untuk menguji efektivitas teknologi dan infrastruktur digital yang mendukung pekerjaan jarak jauh. Evaluasi terhadap pelaksanaan WFA di momen arus balik Lebaran 2026 diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan kerja fleksibel yang lebih luas, termasuk penyusunan standar operasional dan mekanisme pengawasan kinerja yang lebih efisien tanpa harus mengorbankan produktivitas. (*)

JAKARTA – Pemerintah menjadikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) sebagai langkah strategis untuk mengelola arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 agar tidak menumpuk dalam satu waktu. Kebijakan ini diterapkan pada pertengahan hingga akhir Maret 2026, dengan harapan mampu mengurai kepadatan lalu lintas serta menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di berbagai daerah.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa kebijakan WFA diterapkan sebagai respons terhadap berdekatan-nya perayaan Idulfitri 2026 dengan Hari Raya Nyepi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah mendorong masyarakat untuk memulai perjalanan mudik lebih awal guna menghindari lonjakan kendaraan pada puncak arus mudik.

“Hari Raya Idul Fitri 2026 akan jatuh berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. Dengan diterapkannya Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16 dan 17 Maret, masyarakat diharapkan dapat berangkat lebih awal dimulai dari H-8 yaitu Jumat, 13 Maret 2026,” ujar Dudy.

Lebih lanjut, Dudy menjelaskan bahwa kebijakan serupa juga diberlakukan pada masa arus balik, yakni pada 25 hingga 27 Maret 2026. Tujuannya adalah untuk menghindari penumpukan kendaraan saat masyarakat kembali ke kota asal setelah libur Lebaran.

“Adapun untuk masa arus balik, dengan penerapan Work From Anywhere pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret diharapkan mampu mengurai kepadatan pergerakan kembali,” jelasnya.

Selain kebijakan WFA, Kementerian Perhubungan juga mengoperasikan Posko Angkutan Lebaran yang berlangsung selama 18 hari, mulai 13 hingga 30 Maret 2026. Posko ini berfungsi untuk memantau dan memastikan kelancaran transportasi selama periode mudik dan balik.

“Pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran akan dimulai pada hari Jumat tanggal 13 Maret hingga 30 Maret 2026 dan berlangsung selama 18 hari,” pungkas Dudy.

Berdasarkan data pemerintah, penerapan WFA pada 16 dan 17 Maret diproyeksikan dapat menekan lonjakan arus mudik yang diperkirakan mencapai puncaknya pada H-3 atau 18 Maret 2026. Sementara itu, untuk arus balik, kebijakan WFA pada 25 hingga 27 Maret diharapkan dapat mencegah kepadatan ekstrem yang diprediksi terjadi pada H+4 atau 25 Maret 2026.

Implementasi kebijakan ini juga diikuti oleh pemerintah daerah, salah satunya Pemerintah Provinsi Riau. Pemprov Riau resmi menerapkan WFA bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi kemacetan selama periode Lebaran.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa WFA bukan merupakan tambahan libur, melainkan sistem kerja fleksibel yang tetap menuntut produktivitas pegawai.

“Mekanisme pembagiannya diatur oleh masing-masing kepala OPD. Intinya, mereka yang sudah mengambil WFA pada arus mudik, wajib hadir fisik di kantor saat arus balik, begitu pula sebaliknya,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal melalui sistem pembagian tugas secara bergantian di setiap instansi.

“Kami ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal, baik itu urusan administrasi di kantor gubernur, layanan kesehatan di rumah sakit, hingga keperluan teknis di setiap Unit Pelaksana Teknis,” ungkap Syahrial.

Dengan penerapan WFA yang terencana dan terkoordinasi, pemerintah berharap mobilitas masyarakat selama Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih lancar, aman, dan terkendali tanpa mengganggu pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi.

Koperasi Desa Merah Putih

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus mempercepat pembangunan puluhan ribu gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) di seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa. Hingga pertengahan Maret 2026, pembangunan telah menunjukkan progres signifikan dengan puluhan ribu unit dalam tahap pengerjaan dan ribuan di antaranya siap beroperasi.

Program percepatan ini dijalankan oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia dengan target ambisius membangun 83.000 gerai fisik Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan bahwa hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai 32.660 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.700 gerai telah selesai dibangun dan siap digunakan.

“Dan kita terus berprogres. Kita berharap hingga akhir April nanti lebih dari 20.000 gerai sudah selesai 100%,” ujar Joao dalam pertemuan terbatas bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Pemerintah menilai percepatan pembangunan ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan koperasi modern. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih sejauh ini dan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat koordinasi lintas pihak.

“Kita optimistis. Setelah sebarannya jelas, kita akan intensifkan rapat-rapat bersama antara Kementerian Koperasi dan Agrinas untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik,” kata Ferry.

Ia juga mendorong percepatan pembangunan di lokasi baru agar target nasional dapat segera tercapai. Menurutnya, langkah strategis perlu dilakukan untuk menjaga momentum pembangunan yang sedang berlangsung.

“Jika kita bisa mempercepat proses pengerjaan di lahan-lahan baru, kita optimistis progres signifikan akan terlihat pada bulan September mendatang,” tambahnya.

Joao menambahkan bahwa proyek ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan pengelolaan profesional berbasis teknologi. Ia menyebut sistem operasional Kopdes Merah Putih mengadopsi praktik terbaik dari koperasi di Spanyol dan Singapura.

“Meski bertransformasi menjadi ritel modern, esensi koperasi melalui prinsip one man one vote tetap menjadi landasan utama,” jelasnya.

Untuk memastikan transparansi dan pengawasan, berbagai infrastruktur pendukung telah disiapkan, mulai dari sistem transaksi berbasis komputer hingga perangkat keamanan seperti CCTV dan alat pemadam api ringan. Selain itu, Agrinas juga mengoperasikan command center untuk memantau perkembangan proyek secara terintegrasi.

Dengan percepatan pembangunan ini, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih dapat segera beroperasi secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Kebijakan WFA Jadi Solusi Arus Balik – Tekan Konsumsi BBM

Oleh : Zainudin Siregar )*

Tekanan global akibat lonjakan harga minyak dunia yang menembus angka 100 dollar AS per barel mendorong pemerintah Indonesia untuk mencari terobosan baru dalam mengendalikan konsumsi energi, salah satunya melalui kebijakan work from anywhere atau WFA yang dinilai mampu menjadi solusi ganda, yakni mengurai kepadatan arus balik sekaligus menekan penggunaan bahan bakar minyak di dalam negeri.

Dalam konteks ketidakpastian geopolitik yang terus meningkat, langkah pemerintah mengkaji kebijakan WFA tidak hanya sekadar respons jangka pendek, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas dalam menjaga ketahanan energi nasional. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alfons Manibui melihat bahwa upaya ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merespons dinamika global yang berpotensi berdampak langsung terhadap stabilitas energi domestik. Menurut Alfons Manibui, langkah yang ditempuh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan energi tidak lagi hanya berfokus pada sisi pasokan, tetapi juga menyentuh aspek konsumsi yang selama ini cenderung kurang mendapat perhatian.

Alfons Manibui menilai kebijakan WFA yang tengah dikaji merupakan bentuk inovasi kebijakan yang relevan dengan kondisi saat ini. Ia memandang bahwa dalam situasi harga minyak dunia yang terus bergejolak akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, pemerintah perlu memiliki skenario alternatif yang mampu menahan laju konsumsi energi, khususnya BBM. Dengan mengurangi mobilitas masyarakat melalui kebijakan kerja jarak jauh, konsumsi bahan bakar dapat ditekan secara signifikan tanpa harus mengganggu aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengakui bahwa pemerintah memang sedang menyiapkan berbagai opsi efisiensi energi, termasuk mempertimbangkan penerapan work from home maupun WFA. Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh kemungkinan masih dalam tahap kajian, namun arah kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada penghematan energi nasional. Baginya, pengendalian konsumsi BBM menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan, terutama ketika harga minyak dunia melampaui asumsi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026.

Bahlil Lahadalia juga memberikan gambaran bahwa kenaikan harga minyak dunia merupakan konsekuensi dari dinamika geopolitik yang sulit dikendalikan oleh satu negara saja. Harga minyak mentah yang kini berada di atas 100 dollar AS per barel jauh melampaui asumsi APBN yang hanya berada di kisaran 70 dollar AS per barel. Selisih ini tentu memberikan tekanan besar terhadap beban subsidi energi yang harus ditanggung negara. Oleh karena itu, menurut Bahlil Lahadalia, langkah efisiensi menjadi pilihan rasional untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjamin.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani, menegaskan bahwa fleksibilitas dalam penerapan kebijakan menjadi kunci agar WFA tidak justru menghambat aktivitas ekonomi. Ia berpendapat bahwa sektor teknologi informasi memang memiliki tingkat adaptasi yang lebih tinggi terhadap pola kerja jarak jauh, namun hal yang sama tidak bisa dipaksakan pada sektor lain yang memiliki karakteristik berbeda. Oleh karena itu, Shinta Kamdani menekankan pentingnya memberikan ruang bagi masing-masing perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kebutuhan operasionalnya.

Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan WFA juga memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Dengan berkurangnya mobilitas kendaraan, emisi gas buang dapat ditekan sehingga kualitas udara menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, WFA tidak hanya berkontribusi pada penghematan energi, tetapi juga pada upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, penerapan WFA juga dapat menjadi momentum bagi percepatan digitalisasi di berbagai sektor. Ketika pola kerja jarak jauh semakin umum, kebutuhan akan infrastruktur digital yang andal menjadi semakin mendesak. Hal ini dapat mendorong investasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing ekonomi nasional di era digital.

Di tengah berbagai tantangan global, langkah pemerintah mengkaji kebijakan WFA patut diapresiasi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencari solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efisiensi energi hingga dampak terhadap dunia usaha, kebijakan ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi kebijakan WFA sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat inklusif dan adaptif, sementara dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi dengan menerapkan pola kerja yang lebih efisien tanpa mengorbankan produktivitas. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan ini dengan memanfaatkan teknologi secara optimal.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Oleh : Donny Muflih )*

Penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) oleh pemerintah selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 menuai apresiasi luas dari berbagai kalangan, khususnya pekerja sektor swasta dan aparatur sipil negara, karena dinilai mampu mengurai kepadatan mobilitas sekaligus menjaga produktivitas kerja tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Langkah pemerintah yang menetapkan kebijakan WFA pada 16-17 Maret serta 25-27 Maret 2026 dipandang sebagai strategi adaptif dalam menghadapi lonjakan mobilitas tahunan saat Lebaran. Kebijakan ini tidak hanya menyasar aparatur sipil negara, tetapi juga mendorong sektor swasta untuk mengadopsi pola kerja serupa. Dengan demikian, distribusi arus perjalanan masyarakat menjadi lebih merata dan tidak terpusat pada satu waktu tertentu, yang selama ini menjadi penyebab utama kemacetan panjang di berbagai jalur transportasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan fleksibilitas kerja ini dirancang untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat tanpa mengganggu produktivitas nasional. Dalam pandangannya, keseimbangan antara kepentingan pekerja dan stabilitas ekonomi menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah berupaya memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan optimal, sementara masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk menjalankan tradisi mudik dengan lebih nyaman.

Respons positif juga datang dari kalangan pekerja swasta yang merasakan langsung manfaat kebijakan tersebut. Reinha Delima melihat kebijakan WFA sebagai solusi yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pekerja. Ia menilai bahwa fleksibilitas bekerja dari mana saja memungkinkan karyawan untuk berangkat mudik lebih awal tanpa harus mengorbankan tanggung jawab pekerjaan. Dalam praktiknya, Reinha tetap menjaga disiplin kerja, memastikan seluruh tugas terselesaikan tepat waktu, serta menyiapkan ruang kerja yang kondusif meskipun berada di luar kantor.

Dari sisi kebijakan publik, penerapan WFA menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi beban infrastruktur transportasi selama periode puncak Lebaran. Dengan berkurangnya jumlah pekerja yang harus hadir secara fisik di kantor, potensi kepadatan di jalan raya, stasiun, dan terminal dapat ditekan. Hal ini tidak hanya berdampak pada kelancaran perjalanan, tetapi juga meningkatkan aspek keselamatan bagi para pemudik.

Lebih jauh, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengadopsi pendekatan kerja modern yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Transformasi ini sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang memungkinkan pekerjaan dilakukan dari berbagai lokasi tanpa mengurangi kualitas hasil kerja. Dalam konteks ini, WFA bukan sekadar solusi jangka pendek untuk mengatasi kemacetan, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan paradigma kerja di Indonesia.

Kebijakan WFA juga berimplikasi positif terhadap kelangsungan layanan publik dan aktivitas ekonomi. Dengan pengaturan kerja yang fleksibel, instansi pemerintah dan perusahaan tetap dapat beroperasi tanpa gangguan signifikan. Risiko kekurangan tenaga kerja di kantor selama libur panjang dapat diminimalisir, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Ini menjadi bukti bahwa fleksibilitas kerja tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan produktivitas, melainkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi.

Di sisi lain, keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak lepas dari kesiapan infrastruktur digital serta kedisiplinan para pekerja. Tantangan seperti keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah dan koordinasi kerja jarak jauh menjadi catatan penting yang perlu terus diperbaiki ke depan. Namun, secara umum, kebijakan ini telah memberikan gambaran bahwa sistem kerja fleksibel dapat diimplementasikan secara efektif di Indonesia.

Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan WFA selama Lebaran 2026 mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya para pekerja. Dengan memberikan ruang fleksibilitas, pemerintah tidak hanya membantu mengurai kemacetan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati momen kebersamaan dengan keluarga secara lebih optimal. Hal ini menjadi nilai tambah yang tidak dapat diukur hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial dan kesejahteraan.

Selama setahun terakhir, pemerintah juga menunjukkan berbagai capaian positif, mulai dari pemulihan ekonomi pascapandemi, penguatan sektor UMKM, peningkatan investasi, hingga percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung kebijakan-kebijakan inovatif seperti WFA, yang membutuhkan sinergi antara infrastruktur, regulasi, dan kesiapan sumber daya manusia.

Pada akhirnya, penerapan WFA saat arus balik Lebaran tidak hanya menjadi solusi praktis untuk mengurai kemacetan, tetapi juga menjadi simbol perubahan menuju sistem kerja yang lebih adaptif dan humanis. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk menyempurnakan kebijakan ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Dengan semangat inovasi dan kebersamaan, diharapkan kebijakan serupa dapat terus dikembangkan demi menciptakan mobilitas yang lebih lancar, produktivitas yang terjaga, serta kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Selain manfaat langsung bagi mobilitas dan produktivitas, penerapan WFA juga membuka peluang bagi pemerintah dan perusahaan untuk mengevaluasi kesiapan teknologi, prosedur kerja, dan manajemen SDM dalam menghadapi era kerja fleksibel. Hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan kerja jarak jauh jangka panjang yang lebih terstruktur, termasuk standar operasional, mekanisme koordinasi, serta strategi pengukuran kinerja yang tetap menjamin efisiensi dan kualitas layanan publik.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, dengan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari kementerian, BUMN, hingga organisasi masyarakat. Program ini ditargetkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa, membuka lapangan kerja, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengembalikan koperasi sebagai “soko guru” perekonomian nasional. Ia menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, percepatan pembangunan Kopdes Merah Putih menjadi bagian dari strategi besar transformasi ekonomi berbasis rakyat.

Menurut Ferry, langkah ini diambil sebagai respons atas melemahnya aktivitas ekonomi lokal dalam tiga dekade terakhir akibat arus liberalisasi ekonomi.

“Kita ingin mengembalikan kekuatan ekonomi rakyat melalui koperasi yang kuat dan modern,” ujarnya.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih. Hingga kini, sebanyak 83.000 akta badan hukum koperasi telah diterbitkan di seluruh Indonesia. Selain itu, pembangunan fisik juga dipercepat melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2025, dengan target 32.000 unit fasilitas koperasi seperti gudang dan gerai rampung dalam dua bulan mendatang.

Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah menemukan sejumlah tantangan, terutama terkait infrastruktur dasar di desa. Ferry mengungkapkan bahwa masih banyak desa yang belum memiliki akses listrik dan internet memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Koperasi bekerja sama dengan PLN dalam penyediaan pembangkit listrik tenaga surya skala kecil, serta menggandeng Kominfo dan Telkom untuk mempercepat digitalisasi koperasi di daerah terpencil.

“Kita tidak ingin anak muda desa terus lari ke kota (urbanisasi). Dengan adanya koperasi desa, kita bangun ekosistem usaha di desa agar tercipta pertumbuhan ekonomi lokal dan lapangan kerja baru,” kata Ferry.

Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Adian Husaini menilai bahwa peluang yang dibuka pemerintah saat ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh organisasi masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan konsolidasi agar potensi tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi umat.

“Kita segera konsolidasi dan koordinasi semuanya. Insya Allah, saat ini pemerintah membuka diri, bahkan membuka jalan,” ujar Adian.

Menutup sambutannya, Ferry mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku UMKM, untuk aktif memproduksi kebutuhan sehari-hari seperti kecap, saus, dan roti yang dapat dipasarkan melalui jaringan koperasi desa. “Ini adalah revolusi ekonomi yang sedang berlangsung. Kita bangun industri dari desa untuk Indonesia yang lebih adil dan berdaulat,” pungkasnya.

Oleh : Aditya Akbar )*

Arus mudik dan perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah kembali membuktikan perannya sebagai motor penggerak paling vital bagi mesin ekonomi nasional pada awal tahun 2026. Fenomena mobilisasi jutaan penduduk tersebut memicu lonjakan konsumsi rumah tangga yang sangat masif, sekaligus menjadi benteng pertahanan ekonomi domestik di tengah terpaan ketidakpastian global yang kian dinamis.

Peningkatan aktivitas belanja masyarakat di berbagai daerah menciptakan aliran likuiditas yang merata, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat industri, melainkan merambah hingga ke tingkat akar rumput di pelosok negeri.

Momentum musiman tersebut muncul sebagai penyelamat saat tekanan eksternal, terutama fluktuasi harga komoditas energi dunia, mulai membayangi daya beli masyarakat. Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memaparkan pandangannya mengenai akselerasi konsumsi rumah tangga yang menunjukkan tren lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Ia menilai bahwa meskipun terdapat kenaikan harga minyak global, gairah belanja masyarakat pada kuartal ini tetap terjaga dengan kuat. Menurut pengamatannya, Lebaran tahun ini memegang peranan krusial sebagai penyangga agar ritme pertumbuhan ekonomi nasional tidak mengalami penurunan yang tajam.

Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa sektor transportasi, perdagangan ritel, hingga pariwisata daerah menjadi penerima manfaat paling besar dari tingginya mobilitas mudik tersebut.

Peningkatan penjualan pada lini busana, makanan, minuman, serta jasa logistik memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur pendapatan nasional. Ia juga menyoroti kebijakan fiskal pemerintah yang lebih berani dalam mengalirkan belanja negara di awal tahun, sehingga menciptakan efek pengganda yang memperkuat daya beli masyarakat.

Bagi Yusuf, fenomena Idulfitri kali ini berfungsi menjaga momentum agar perlambatan ekonomi tidak terjadi terlalu dalam, sembari tetap mewaspadai hambatan inflasi yang mungkin timbul dari sisi harga barang.

Sinergi antara mobilitas penduduk dan aktivitas belanja juga menjadi fokus perhatian dunia usaha. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menyatakan optimismenya terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2026 yang dipatok pada angka 5,4 hingga 5,5 persen.

Ia memproyeksikan konsumsi rumah tangga selama masa libur panjang tersebut mampu meroket antara 10 hingga 15 persen. Lonjakan tersebut dinilai sebagai kelanjutan dari rangkaian momentum konsumsi yang sudah terbangun sejak awal tahun melalui perayaan Natal, Tahun Baru, serta Imlek.

Sarman Simanjorang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kestabilan psikologi konsumen di tengah ketegangan geopolitik internasional. Ia berpendapat bahwa kepastian stok bahan bakar minyak dan gas selama periode mudik sangat menentukan keberanian masyarakat untuk membelanjakan uang mereka di daerah asal.

Menurut pandangannya, jaminan ketersediaan energi akan menghalau kekhawatiran publik terhadap dampak konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang berisiko mengganggu rantai pasok global. Kepercayaan diri masyarakat untuk bertransaksi di daerah masing-masing itulah yang menjadi kunci perputaran uang yang lebih berkualitas.

Langkah strategis pemerintah dalam merangsang transaksi domestik pun semakin intensif melalui berbagai program stimulus. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengutarakan dukungannya terhadap inisiatif yang mampu menjaga daya beli masyarakat pada hari besar keagamaan.

Melalui program Belanja di Indonesia Aja yang melibatkan ratusan pusat perbelanjaan dan puluhan ribu toko retail, pemerintah menargetkan nilai transaksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Airlangga Hartarto memperkirakan transaksi domestik tersebut dapat menyentuh angka lebih dari 53 triliun rupiah, yang berarti terjadi kenaikan sebesar 20 persen.

Airlangga Hartarto meyakini bahwa kombinasi antara lonjakan konsumsi alami dan stimulus program belanja akan memastikan aktivitas ekonomi tetap stabil meski risiko eksternal terus mengintai.

Melalui integrasi antara tradisi sosial dan kekuatan finansial, Indonesia mampu menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dapat berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi. Ketika jutaan orang membelanjakan uangnya di kampung halaman, mereka sedang melakukan investasi sosial yang menghidupkan kembali harapan para pedagang kecil dan pengelola wisata lokal.

Aliran modal tersebut mengalir langsung ke jantung ekonomi kerakyatan, menciptakan ketahanan yang tidak hanya bersandar pada statistik makro di ibu kota, tetapi juga pada denyut nadi pasar-pasar tradisional di pelosok negeri.

Pergerakan dana itu sekaligus menjadi jaring pengaman sosial alami yang memperkecil ketimpangan antara wilayah urban dan rural melalui distribusi kekayaan yang mengalir secara organik.

Penyerapan tenaga kerja musiman di daerah serta meningkatnya omzet UMKM kuliner hingga kerajinan tangan membuktikan bahwa momentum ini merupakan katalisator produktivitas yang masif.

Transformasi ekonomi dari pusat ke daerah tersebut secara otomatis memperkuat daya beli masyarakat kelas menengah-bawah, yang pada gilirannya menjaga stabilitas permintaan domestik secara keseluruhan.

Inilah bukti otentik bahwa Lebaran merupakan napas buatan bagi ekonomi daerah yang menjamin kesejahteraan nasional tetap terjaga dengan kokoh, sekaligus membuktikan bahwa kekuatan konsumsi domestik adalah benteng pertahanan paling tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

JAKARTA – Momentum Idulfitri 1447 Hijriah memicu lonjakan aktivitas ekonomi lokal secara signifikan di berbagai penjuru daerah.

Pergerakan jutaan pemudik tahun ini menjadi angin segar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengandalkan peningkatan konsumsi rumah tangga untuk memperkuat struktur ekonomi kerakyatan.

Anggota MPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong masyarakat luas agar memprioritaskan belanja pada warung dan usaha di lingkungan tempat tinggal.

Saat melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Selatan, ia menegaskan bahwa keberpihakan pada pedagang lokal merupakan wujud nyata gotong royong ekonomi.

“Momentum Idulfitri, kebutuhan rumah tangga pasti meningkat. Saya mengajak masyarakat berbelanja di sekitar rumah saja,” ujar pria yang akrab disapa Habib Aboe tersebut.

Ia menambahkan bahwa perputaran uang di tingkat akar rumput memberikan dampak kesejahteraan yang lebih merata.

“Kalau belanja di luar daerah, uang tidak berputar di lingkungan sendiri. Belanja lokal membuat manfaat langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Potensi pasar domestik tersebut memang menjadi tumpuan pertumbuhan nasional.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyoroti besarnya kontribusi konsumsi dalam negeri yang menjadi mesin utama perekonomian.

Ia menilai bahwa kekuatan daya beli masyarakat saat Ramadan dan Lebaran harus dioptimalkan secara konsisten.

“Kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 50 persen. Ini menunjukkan strategisnya kekuatan pasar dalam negeri,” tegas Maman dalam forum ekonomi di Jakarta.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, memproyeksikan lonjakan pendapatan pelaku usaha kecil hingga berkali lipat dari hari biasanya.

Dengan estimasi perputaran uang mencapai Rp190 triliun, pelaku UMKM memiliki peluang emas untuk meningkatkan skala bisnis mereka.

“Dari perkiraan kami, dari estimasi biasanya hari-hari biasa, UMKM rata-rata 1 juta, bisa 4 kali lipat naik di momen Ramadan ini,” kata Temmy.

Ia pun mengingatkan agar para pelaku usaha tidak sekadar menjadi penonton dalam perhelatan tahunan itu.

“Dan ini momentum untuk UMKM bisa mengambil pasar ini. Bukan hanya di penonton, tapi juga ikut tampil untuk bisa menikmati lonjakan omzet yang akan terjadi,” tuturnya.

Melalui kualitas produk yang terjaga, Lebaran 2026 dipastikan menjadi titik balik penguatan ekonomi daerah melalui tangan-tangan kreatif pelaku UMKM. (*)