Arsip Kategori: Uncategorized

Bandung – Direktorat Reserse Siber (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat berhasil mengungkap jaringan sindikat judi daring yang memanfaatkan teknik optimasi mesin pencari atau Search Engine Optimization (SEO) untuk memperluas jangkauan situs ilegal. Dalam operasi yang dilakukan sejak 2023 hingga 2025, enam orang tersangka ditangkap di sejumlah wilayah, termasuk Karawang.

Plh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Irfan Nurmansyah, menjelaskan bahwa para pelaku sengaja menaikkan peringkat situs judi daring agar muncul di halaman utama mesin pencari.

“Modus operandi mereka adalah menggunakan SEO untuk menaikkan peringkat situs judi daring di mesin pencari. Tujuannya agar situs-situs tersebut lebih mudah ditemukan masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Bandung, Jumat (22/8/2025).

Ia menambahkan, sindikat ini mengelola situs bernama Garuda Website yang mengiklankan lima situs judi daring dengan keuntungan mencapai Rp10 hingga Rp15 juta per bulan. Dari hasil pengungkapan, polisi menyita barang bukti berupa 11 laptop, delapan ponsel, 59 kartu visa, uang tunai Rp7 juta, satu rekening, serta dua mobil.

“Dari total aktivitasnya selama dua tahun, keuntungan yang mereka dapatkan diperkirakan mencapai Rp500 juta,” kata Irfan.

Wakil Ditreskrimsus Polda Jabar, AKBP Mujianto, menguraikan bahwa setiap tersangka memiliki peran masing-masing. Ada yang bertugas membuat website, mengurus keuangan, hingga menulis artikel. Bahkan, sebagian situs yang dipromosikan berbasis di luar negeri, seperti Kamboja. Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Jabar, AKBP Afrito Marbaro, menegaskan penyelidikan masih terus dikembangkan.

“Kami juga menelusuri jaringan internasional, termasuk di Kanada, serta sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk memblokir situs-situs terkait,” ucapnya.

Keberhasilan aparat dalam mengungkap jaringan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah bersama kepolisian untuk memberantas praktik judi daring yang merugikan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengingatkan agar bantuan sosial (bansos) yang disalurkan negara tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Saat menyalurkan bansos di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan masyarakat penerima manfaat agar bijak dalam penggunaan bantuan.

“Harapannya dengan bansos ini, para penerima manfaat akan terhindar dari rentenir dan pinjaman online. Tentunya juga tidak boleh digunakan untuk judi daring,” tegasnya.

Ia menekankan, bansos yang sebagian besar berupa pemberdayaan ekonomi harus dimanfaatkan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kalau dipakai untuk hal yang tidak produktif, apalagi judi daring, tentu tujuan pemberdayaan tidak akan tercapai,” ujar Khofifah.

Penyaluran bansos di Sidoarjo mencapai Rp4,9 miliar, berasal dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Badan Usaha Milik Daerah Jawa Timur. Bantuan ini disalurkan dalam berbagai bentuk, mulai dari Program Keluarga Harapan Plus, bantuan penyandang disabilitas, BLT untuk buruh pabrik rokok, hingga modal usaha produktif untuk UMKM.

Upaya edukasi pemanfaatan bansos ini berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap pelaku judi daring. Pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum terus berkolaborasi agar masyarakat terlindungi dari dampak buruk praktik perjudian digital sekaligus dapat merasakan manfaat nyata dari program perlindungan sosial.—

[ed]

Nabire – Penangkapan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh aparat keamanan melalui Operasi Damai Cartenz menegaskan sikap negara yang tidak memberikan ruang sedikit pun bagi aksi terorisme di Tanah Papua. Langkah tegas ini bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga sinyal kuat bahwa kedaulatan bangsa tidak dapat diganggu oleh kelompok bersenjata yang berupaya menciptakan ketakutan.

Peristiwa yang memicu penindakan ini terjadi pada 13 Agustus 2025 di KM 128 Distrik Siriwo, Nabire, Papua Tengah, ketika dua anggota kepolisian, Brigadir Muhammad Arif Maulana dan Bripda Nelson Runaki, menjadi korban penembakan brutal. Aksi yang didokumentasikan pelaku untuk disebarkan ke publik itu menunjukkan adanya motif propaganda selain teror bersenjata.

Operasi yang dipimpin Brigjend Pol Faizal Ramadhani berhasil menangkap Siprianus Weya, anggota TPNPB-OPM yang diketahui sebagai bagian dari tim media kelompok tersebut.

“Penangkapan ini membuktikan bahwa kelompok bersenjata tidak hanya bergerak di lapangan, tetapi juga menggunakan media sebagai alat propaganda separatis,” tegas Brigjen Faizal Ramadhani.

Selain Siprianus, lima anggota jaringan Aibon Kogoya turut diamankan bersama barang bukti berupa ponsel, jaket, noken, dan perlengkapan lain. Dari temuan ponsel, aparat mengungkap pola komunikasi yang dipakai kelompok ini dalam menyebarkan konten propaganda untuk memperkuat narasi separatisme.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menegaskan bahwa masyarakat Papua diminta tetap tenang.

“Masyarakat jangan terprovokasi isu menyesatkan yang kerap dimainkan kelompok separatis. Aparat hadir untuk melindungi dan menjamin keamanan warga,” ujar Kombes Yusuf Sutejo.

Penindakan tegas ini dinilai sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat Papua dari ancaman kelompok bersenjata. OPM kerap menggunakan pola sel terputus sehingga aksi mereka berpotensi muncul meski anggota kunci ditangkap. Karena itu, pengawasan ketat dan strategi intelijen akan terus dikembangkan agar mata rantai teror dapat diputuskan sejak dini.

Menurut Brigjend Pol Faizal Ramadhani, keberhasilan ini tidak hanya soal proses hukum.

“Dengan mengamankan pelaku dan jaringannya, negara memutus rantai propaganda separatis sekaligus mencegah perekrutan anggota baru,” pungkas Brigjend Pol Faizal Ramadhani.

Ke depan, operasi keamanan akan terus berjalan beriringan dengan pembangunan sosial-ekonomi di Papua. Pemerintah menekankan bahwa penindakan ini bukan ditujukan kepada masyarakat Papua secara umum, melainkan kepada kelompok kecil yang berusaha menciptakan instabilitas. Sebagian besar masyarakat Papua menginginkan kedamaian dan kemajuan, bukan konflik berkepanjangan.

Penangkapan anggota OPM dalam kasus penembakan di Nabire menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan. Aparat bergerak cepat, tegas, dan profesional demi memastikan Papua tetap aman sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa negara tidak pernah mundur menghadapi ancaman terorisme, melainkan berdiri kokoh menegakkan hukum dan melindungi rakyat.

Jakarta – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jepang.

Dalam kunjungannya ke Tokyo, Karding bertemu Wakil Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang (MAFF), Watanabe Yoichi. Ia menyampaikan apresiasi atas penyerapan PMI melalui skema Specified Skilled Worker (SSW). “Kami berterima kasih kepada MAFF yang selama ini telah menyerap ribuan PMI melalui skema Specified Skilled Worker. Dari total 10.181 penempatan sepanjang 2025, sekitar 3.400 orang bekerja di sektor pertanian dan perikanan,” ujarnya.

Karding mengungkapkan, pemerintah menyiapkan dua inisiatif utama untuk memperluas penempatan tenaga kerja, yaitu pembentukan Migran Center sebagai pusat pelatihan vokasi dan program Kelas Migran di SMK yang mengajarkan bahasa serta budaya Jepang sejak dini. “Kami berharap Jepang dan Indonesia dapat bekerja sama dalam penyelarasan kurikulum, pelatihan instruktur, hingga pemanfaatan sistem digital untuk percepatan matching tenaga kerja,” katanya.

Selain soal penempatan, Karding menekankan pentingnya transfer teknologi dari Jepang ke Indonesia, khususnya di bidang pertanian modern. “Kami ingin pekerja migran Indonesia kembali ke Tanah Air dengan kompetensi unggul dan pengalaman dari sistem pertanian modern Jepang,” tegasnya.

Menteri Karding juga melakukan pertemuan dengan Menteri Kehakiman Jepang, Keisuke Suzuki, untuk membahas kepastian hukum bagi PMI. “Kementerian kami bertanggung jawab memastikan seluruh pekerja migran Indonesia mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak mereka saat bekerja di luar negeri,” jelasnya.

Ia menambahkan, mandat dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Kementerian P2MI harus menangani seluruh aspek perlindungan PMI di seluruh dunia. “Kami terus meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepastian hukum, termasuk pencegahan praktik ilegal seperti perdagangan orang dan penempatan non-prosedural,” tutur Karding.

Lebih lanjut, ia menyoroti tantangan kompetensi bahasa Jepang. “Saat ini baru ada lima pusat pelatihan bahasa Jepang di Indonesia. Kami berharap dapat menambah jumlahnya di seluruh provinsi agar kualitas tenaga kerja semakin meningkat,” katanya.

Karding optimistis kerja sama Indonesia-Jepang akan semakin kuat, tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan daya saing PMI di masa depan.

Oleh: Surya Andika)*

Di tengah semarak peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena unik mencuat yakni maraknya pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. Sebagian masyarakat mengangkatnya sebagai simbol kritik sosial, sindiran terhadap pemerintahan, atau bentuk kegelisahan atas ketidakadilan. Namun, realitasnya adalah bahwa bendera fiksi seperti ini yang tidak mencerminkan semangat dan sejarah bangsa namun justru mengancam nuansa sakral patriotisme dan tumbuhnya kesadaran kebangsaan.

Menggunakan atau mengagungkan bendera bajak laut dalam kehidupan sehari-hari sejatinya tidak mencerminkan jiwa patriotisme bangsa. Tak hanya itu, tetapi juga berisiko menurunkan kesadaran nasional di tengah generasi penerus bangsa. Meskipun demikian, di balik tampilannya yang dianggap keren, estetik, atau “rebel”, simbol ini sesungguhnya memiliki sejarah kelam yang sarat kekerasan, kejahatan, dan pelanggaran hukum.

Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, M. Shadiq Pasadigoe, mengatakan bahwa penggunaan simbol bajak laut sebagai ‘diganti’ atau bahkan disandingkan dengan Merah Putih merupakan ekspresi politik yang salah alamat. Ia menegaskan jika ingin mengkritik kebijakan pemerintah, salurkan lewat kanal yang sah. Jangan pernah mengganti Merah Putih dengan simbol fiktif. Ini bukan pelanggaran etika, tapi juga bentuk pelupaan sejarah.

Selain itu, Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) Dr. TB Hasanuddin, menyatakan dengan tegas bahwa pengibaran bendera fiksi pada tanggal 17 Agustus pada hari di mana Merah Putih diwajibkan dikibarkan adalah tidak hanya tidak etis, tetapi juga menyinggung kewibawaan dan makna dari Bendera Negara. Pandangan ini sejalan dengan semangat pemerintah yang berupaya menjaga posisi Merah Putih sebagai simbol formal negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Hal ini memberikan isyarat kuat bahwa penghormatan terhadap simbol negara bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal menjaga nilai luhur pengorbanan dan semangat proklamasi yang telah diwariskan generasi masa lalu

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat luas untuk menjaga agar simbol seperti bendera bajak laut tidak menggantikan, atau bahkan hanya menandingi, lambang resmi negara dalam makna dan wibawa. Bukan berarti menolak kritik justru sebaliknya. Kritik jika dilakukan dengan saluran yang sah dan kontekstual adalah bagian penting dari demokrasi. Namun, nilai-nilai kemerdekaan, patriotisme, dan penghormatan atas sejarah pahit perjuangan bangsa harus tetap dijaga agar tidak tergerus oleh tren yang bisa mengendurkan ikatan simbolik kolektif.

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Dr. Paulus Wirutomo, mengatakan bahwa identitas kultural terbentuk dari simbol-simbol yang dijadikan rujukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika simbol kekerasan dinormalisasi dan dipuja, hal itu berpotensi menciptakan krisis identitas pada generasi muda. Maka dari itu, pendidikan formal dan non-formal memiliki peran penting dalam menyaring simbol yang masuk ke dalam budaya masyarakat.

Sekolah harus mulai menyisipkan literasi simbol dan sejarah dalam kurikulum, terutama yang berkaitan dengan simbol nasional dan tantangan globalisasi. Media sosial juga tak kalah penting untuk mengambil peran tersebut. Konten kreator, influencer, dan media massa seharusnya ikut mengambil peran dalam menyuarakan kebanggaan terhadap simbol nasional dan mengingatkan bahaya penggunaan simbol yang menyimpang. Bukan dengan melarang secara keras, tetapi dengan pendekatan edukatif yang mengedepankan konteks sejarah dan nilai.

Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, saat peluncuran Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025, menekankan peran bahasa (dan simbol kebangsaan) sebagai pilar jati diri bangsa dan landasan dalam ruang publik. Identitas bangsa terbentuk dari simbol yang telah dijaga, ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keunikan dan kedaulatan simbol kebangsaan.

Simbol bangsa seperti Bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila bukan hanya identitas visual, melainkan lambang perjuangan, pengorbanan, dan cita-cita luhur bangsa. Bendera Merah Putih, misalnya, dikibarkan dengan penuh semangat pada 17 Agustus 1945 sebagai tanda kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Presiden Soekarno pernah mengatakan, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.”

Menghormati jasa pahlawan berarti juga menghargai simbol-simbol yang mereka perjuangkan. Mengganti atau menyamakan simbol nasional dengan lambang bajak laut sama saja dengan merendahkan makna perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Lebih dari sekadar pelanggaran estetika, itu adalah bentuk pengaburan identitas dan nilai-nilai luhur bangsa.

Simbol-simbol tersebut dapat menjadi kebanggaan yang bisa menginspirasi dan membakar semangat nasionalisme. Semua simbol-simbol negara Indonesia lahir dari semangat perjuangan dan pengorbanan. Dalam konteks kekinian, nasionalisme tidak harus kaku atau usang. Nasionalisme bisa diwujudkan dalam bentuk bangga menggunakan produk lokal, menghargai sejarah bangsa, aktif dalam kegiatan sosial, dan tentu saja menjaga integritas simbol-simbol nasional dari penyalahgunaan atau degradasi makna.

Sekilas, memang bendera bajak laut mungkin terlihat keren dalam budaya pop, tetapi di baliknya tersimpan sejarah kekerasan, anarkisme, dan pelanggaran hukum. Menggunakannya sebagai identitas di lingkungan masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai Pancasila dan kemanusiaan sejati, adalah tindakan yang tidak selaras dengan semangat patriotisme bangsa. Sudah saatnya masyarakat, terutama generasi muda, lebih selektif dalam memilih simbol yang mereka gunakan.

Jangan biarkan simbol kekerasan merusak kesadaran nasional. Bendera bajak laut bukanlah simbol kebebasan, melainkan simbol kelam masa lalu. Mari tegakkan dan banggakan simbol-simbol yang benar-benar mencerminkan jiwa dan perjuangan bangsa Indonesia.

)*Penulis merupakan Pengamat Sosial Kemasyarakatan

Jakarta – Tren pengibaran bendera bajak laut bertema anime One Piece di momen bulan kemerdekaan belakangan jadi sorotan. Fenomena yang ramai di ruang publik hingga media sosial itu memicu kekhawatiran tentang penghormatan pada simbol negara.

Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat, menilai tren semacam ini bisa berdampak pada rasa kebangsaan.

“Fenomena ini jelas lebih dari sekadar tren atau budaya pop. Sayangnya, di balik kreativitas itu, nasionalisme perlahan terdorong ke pinggir oleh narasi fiksi, algoritma media sosial, dan kegandrungan akan viralitas,” ujar Supangat.

Ia menilai generasi muda tetap perlu ruang untuk berekspresi dan Indonesia tidak menolak budaya populer, termasuk karya fiksi yang membawa pesan perlawanan. Namun, ia mengingatkan adanya batas yang harus dijaga.

“Merah Putih bukan simbol yang bisa disandingkan sembarangan. Ketika bendera fiksi dikibarkan sejajar dengan lambang negara, ini adalah pergeseran makna yang dapat mengaburkan nilai kebangsaan,” tegasnya.

Supangat juga menyoroti pengaruh algoritma digital yang membentuk pola pikir masyarakat. Menurut dia, sistem rekomendasi media sosial lebih sering mengulang preferensi hiburan ketimbang menampilkan konten edukasi atau kebangsaan.

“Inilah yang saya sebut nasionalisme digital yang disorientatif. Identitas bangsa bisa kehilangan jangkar jika literasi digital masyarakat rendah,” jelasnya.

Dari sisi pemerintah, ajakan menjaga simbol negara terus digaungkan. Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, mengatakan budaya global tidak perlu dimusuhi, tetapi tidak boleh menyingkirkan simbol nasional. Ia menilai penting adanya narasi kebangsaan yang relevan bagi generasi digital agar Merah Putih hadir tidak hanya dalam upacara, tapi juga ruang kreatif daring.

Gerakan nyata juga dilakukan di daerah. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan bersama Gubernur dan Forkopimda membagikan 15 ribu Bendera Merah Putih kepada masyarakat. Di Makassar, Kepala Badan Kesbangpol Fatur Rahim mengimbau warga mengibarkan Merah Putih di rumah-rumah sepanjang Agustus sebagai bentuk kebanggaan nasional.
Supangat menekankan tantangan terbesar bukan sekadar melarang simbol fiksi, melainkan bagaimana mengembalikan pamor Merah Putih di dunia digital.

“Platform digital seharusnya menyematkan konten kebangsaan ke dalam alur algoritma utama. Teknologi harus berpihak pada nilai bangsa,” ujarnya.

Selama momentum HUT ke-80 RI, ajakan untuk menghormati Merah Putih di ruang nyata maupun virtual semakin penting. Sang Saka adalah simbol persatuan sekaligus identitas Indonesia yang tidak tergantikan.**

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuka jutaan lapangan kerja berkualitas melalui percepatan investasi dan hilirisasi sumber daya alam serta sektor strategis lainnya.

”Danantara adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam kelolaan lebih dari US$ 1 triliun. Lembaga ini hadir untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat luas,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, terutama di bidang hilirisasi.

“Pembentukan Danantara bukan sekadar strategi investasi, tetapi upaya nyata memperkuat ekonomi domestik dan menghadirkan peluang kerja di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara Danantara, BUMN, dan pemerintah daerah agar distribusi lapangan kerja merata ke seluruh wilayah.

“Upaya ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional,” tuturnya.

Presiden juga menekankan bahwa keberhasilan Danantara akan mendorong pertumbuhan industri hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah produk domestik dan membuka peluang usaha baru di berbagai sektor.

Lebih jauh, Presiden menyatakan bahwa keberadaan Danantara tidak hanya berfokus pada kota besar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.

“Dengan Danantara, investasi strategis akan menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya.

Presiden menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran, memastikan pemerataan pembangunan dan peluang kerja di seluruh negeri.

Dengan kehadiran Danantara, pemerintah berharap percepatan hilirisasi industri strategis dapat menarik investasi, menciptakan peluang kerja, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

“Danantara adalah langkah konkret pemerintah untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Presiden Prabowo.

Danantara resmi berdiri pada Februari 2025. CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan lembaga tersebut mengelola 844 perusahaan BUMN beserta anak dan cucunya sebagai bagian dari sovereign wealth fund (SWF). Rosan menilai kehadiran Danantara tepat di tengah meningkatnya tensi geopolitik global.

“Danantara hadir saat dunia mengingatkan pentingnya kekuatan ekonomi dalam negeri,” ujarnya.—