Akses Kesehatan Indonesia Merata Berkat Apotek Desa

Akses Kesehatan Indonesia Merata Berkat Apotek Desa

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh penjuru negeri. Salah satu langkah konkret yang terbukti memberikan dampak signifikan adalah pengembangan Apotek Desa, sebagai garda terdepan dalam memastikan ketersediaan obat-obatan dan layanan farmasi hingga ke pelosok desa di tanah air.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), Apt Noffendri Roestam mengatakan pihaknya mendukung program Apotek Desa sesuai Inpres No. 9 tahun 2025 karena menjangkau keseluruh pelosok negeri.

“Koperasi Desa Merah Putih ini akan melaksanakan kegiatan antara lain berupa Apotek Desa/Kelurahan, yang akan tersebar di 80.000 desa/kelurahan di seluruh Indonesia,’’ tutur Noffendri.

Noffendri berhadap program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.

“Bagi IAI yang menjadi fokus perhatian kami adalah bagaimana Apotek Desa/Kelurahan ini nanti benar-benar dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan awalnya dapat tercapai,’’ ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lucia?Rizka Andalucia mengatakan dengan adanya apotek desa obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat dapat terjangkau.

“Apotek koperasi ini bukan hanya menjadi tempat distribusi obat, tetapi juga bisa menjadi pusat promosi kesehatan di tingkat kelurahan atau desa.” kata Lucia.

Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan bahwa keberadaan Apotek Desa menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan. Kehadiran Apotek Desa menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan.

“Sudah ada 30 ribuan Poskesdes tinggal diintegrasikan dengan Kopdes Merah Putih. Ada lagi 20 ribu Pustu. Kalau digabung 50 ribu desa sudah punya layanan kesehatan,” ucap Zulkifli.

Lebih dari sekadar tempat penjualan obat, Apotek Desa juga berfungsi sebagai pusat edukasi kesehatan, promosi gaya hidup sehat, serta penguatan sistem rujukan. Dengan hadirnya Apotek Desa, Indonesia semakin dekat menuju cita-cita besar, sistem kesehatan yang merata, berkualitas, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.*

Kolaborasi DANA dan Sineas Muda Cegah Generasi Muda Terjerat Judi Daring

Kolaborasi DANA dan Sineas Muda Cegah Generasi Muda Terjerat Judi Daring

Jakarta – Maraknya praktik judi daring yang semakin menyasar generasi muda mendorong berbagai pihak untuk mengambil langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran publik. Salah satu inisiatif terbaru datang dari kolaborasi antara platform dompet digital DANA dan sineas muda Tanah Air melalui peluncuran film komedi edukatif Agen+62.

Film yang disutradarai oleh Dinna Jasanti ini dihadirkan sebagai bentuk kampanye kreatif untuk melawan bahaya judi daring, yang kini telah menjadi masalah sosial dan ekonomi yang serius. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, jumlah pemain judi daring di Indonesia telah menembus angka 11 juta orang.

Produser Agen+62, Orchida Ramadhania, menjelaskan bahwa film ini merupakan hasil kolaborasi yang bertujuan untuk menyuarakan bahaya judi daring melalui pendekatan yang ringan dan menghibur.

“Kami percaya bahwa medium film sangat efektif untuk menjangkau kalangan muda, apalagi dengan pendekatan komedi aksi yang sesuai dengan selera mereka,” ujar Orchida.

Ia menambahkan bahwa modus penipuan yang digunakan terus berkembang dan menyusup ke berbagai platform digital yang dekat dengan keseharian generasi muda.

“Judi daring tidak hanya soal permainan, tapi sudah masuk ke dalam bentuk penipuan digital yang berbahaya,” imbuhnya.

Senada dengan itu, pemeran utama sekaligus tokoh politik Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pendekatan seni dalam menyampaikan pesan sosial. Menurutnya, film adalah jembatan efektif antara dunia informasi dan kesadaran kolektif masyarakat.

“Seni adalah alat paling humanis dalam menyampaikan pesan. Maka, saat DANA turut terlibat, ini menunjukkan bahwa penanggulangan judi daring memang harus menjadi gerakan bersama,” kata Rieke.

Dari sisi industri teknologi, DANA Indonesia juga memperkuat komitmennya dalam memberantas judi daring melalui berbagai upaya. Direktur Komunikasi DANA Indonesia, Olavina Harahap, menyampaikan bahwa pihaknya telah menutup ribuan akun mencurigakan yang terindikasi terkait aktivitas judi daring.

“Lewat film ini, kami ingin masyarakat sadar bahwa judi daring adalah bentuk penipuan yang mengancam kesejahteraan finansial. Kami juga aktif melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas terkait dan melakukan edukasi kepada masyarakat,” jelas Olavina.

Kolaborasi ini mendapat apresiasi sebagai bentuk sinergi nyata antara sektor industri kreatif, teknologi, dan upaya pencegahan sosial yang mendukung agenda pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang bersih dan aman. Dengan pendekatan yang segar dan inklusif, Agen+62 diharapkan mampu menjadi katalis perubahan perilaku digital di kalangan anak muda. Pesan yang dibawa tidak hanya menyentuh aspek hukum dan finansial, tetapi juga membangun kesadaran bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga integritas ruang maya.

Masyarakat diharapkan untuk terus mewaspadai bahaya judi daring yang semakin berkembang dengan beragam modus. Edukasi dan literasi digital menjadi kunci utama dalam melindungi diri dan keluarga dari jebakan dunia maya yang merugikan. Dengan kerja sama bersama seluruh pihak menjadi agen perubahan, judi daring dapat diwaspadai demi masa depan digital Indonesia yang lebih sehat, aman, dan beretika.

Kolaborasi Cerdas, DANA dan Perfilman Satukan Visi Cegah Judi Daring

Kolaborasi Cerdas, DANA dan Perfilman Satukan Visi Cegah Judi Daring

Oleh: Dimas Permana )*
Maraknya praktik judi daring di Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan kestabilan sosial-ekonomi bangsa. Dalam laporan terbarunya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, jumlah pemain judi daring di Indonesia telah menembus angka 11 juta orang. Fenomena ini memperlihatkan betapa masifnya penyebaran aktivitas ilegal ini, yang kini tidak hanya menyasar masyarakat dewasa, tetapi juga menyusup ke dalam dunia digital yang akrab bagi anak-anak muda. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan pendekatan-pendekatan baru dan kreatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi daring.
Salah satu inisiatif inovatif yang patut diapresiasi adalah kolaborasi antara industri perfilman dan platform dompet digital DANA melalui peluncuran film Agen+62, sebuah karya bergenre komedi aksi edukatif. Produser film, Orchida Ramadhania, menegaskan bahwa film ini hadir sebagai medium alternatif yang ringan, menghibur, dan relevan dengan selera generasi muda, namun tetap membawa pesan penting terkait bahaya judi daring. Dengan arahan sutradara Dinna Jasanti, Agen+62 menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara isu serius dan cara penyampaian yang mudah dicerna publik luas.
Film ini bukan sekadar hiburan, melainkan juga bentuk advokasi yang mengangkat realitas digital di Indonesia. Judi daring saat ini tidak lagi hadir dalam bentuk konvensional, tetapi telah bertransformasi menjadi penipuan yang terselubung dalam game, undian palsu, dan situs-situs “ramah anak” yang menyesatkan. Kelompok usia muda menjadi target utama, karena mereka lebih aktif dalam dunia digital dan cenderung belum memiliki ketahanan literasi digital yang memadai. Dalam konteks ini, film Agen+62 berfungsi sebagai alarm kolektif yang membangunkan kesadaran masyarakat, sekaligus mengajak untuk bertindak.
Senada dengan produser film, aktris dan tokoh politik Rieke Diah Pitaloka yang juga berperan dalam film ini, menyatakan bahwa pendekatan seni merupakan jalan terbaik dalam membangun kesadaran publik. Seni mampu menjangkau hati dan nalar secara bersamaan, menjadikan pesan-pesan penting lebih mudah diterima tanpa harus menggurui. Rieke juga menegaskan pentingnya partisipasi lintas sektor, termasuk lembaga keuangan, pemerintah, dan platform teknologi, dalam memerangi bahaya judi daring. Menurutnya, saat seluruh komponen bangsa bersatu, perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang strategis.
Keterlibatan DANA Indonesia sebagai mitra dalam proyek ini menunjukkan bentuk nyata tanggung jawab sosial korporasi yang berorientasi pada keamanan digital masyarakat. Direktur Komunikasi DANA Indonesia, Olavina Harahap, mengungkapkan bahwa pihaknya telah dan akan terus mengembangkan langkah-langkah aktif dalam memberantas praktik judi daring. Mulai dari penutupan akun-akun yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi, pelaporan aktivitas mencurigakan, hingga kampanye edukasi publik secara konsisten dilakukan. Namun demikian, ia juga menekankan bahwa edukasi yang efektif membutuhkan pendekatan baru yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
Film Agen+62 menjadi salah satu bentuk dari pendekatan tersebut. Lewat narasi yang dikemas dengan cara yang ringan dan lucu, film ini menyampaikan bahwa judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk penipuan yang merampas masa depan dan kesejahteraan finansial masyarakat. DANA berharap kehadiran film ini dapat meningkatkan literasi digital masyarakat, menumbuhkan kewaspadaan kolektif, serta mendorong lahirnya agen-agen perubahan yang mampu menjaga ruang digital Indonesia agar tetap bersih, aman, dan sehat. Hal ini selaras dengan semangat pemerintah dalam mendorong ekosistem digital yang berintegritas dan berkelanjutan.
Kolaborasi ini juga mencerminkan pentingnya sinergi antara sektor swasta, pelaku kreatif, dan regulator dalam membangun benteng pertahanan digital bangsa. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi daring melalui berbagai langkah tegas, termasuk pemblokiran situs, kerja sama dengan OJK dan PPATK, hingga upaya penindakan hukum terhadap pelaku. Namun, untuk memperkuat dampak dari kebijakan tersebut, dibutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk kontribusi dunia hiburan sebagai kanal pengaruh budaya yang besar.
Melalui Agen+62, masyarakat diingatkan bahwa perang terhadap judi daring bukan hanya tugas aparat atau pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Para orang tua perlu lebih aktif dalam mengawasi aktivitas daring anak-anak mereka, institusi pendidikan perlu memasukkan aspek literasi digital dalam kurikulum, dan pengguna internet harus lebih kritis terhadap konten yang mereka akses dan bagikan. Sebab, dalam era digital ini, pertahanan terbaik bukan hanya firewall, tetapi juga kesadaran dan pemahaman pengguna.
Lebih dari sekadar film, Agen+62 adalah kampanye kebudayaan yang mengajak masyarakat untuk tidak diam terhadap ancaman nyata di ruang digital. Bahwa kreativitas bisa menjadi senjata melawan kejahatan, dan bahwa hiburan pun bisa menjadi medium perubahan. Inilah yang menjadikan kolaborasi antara DANA dan dunia perfilman layak dijadikan contoh dan diperluas cakupannya.
Kini, sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan racun yang perlahan merusak generasi penerus bangsa. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan menjadi bagian dari gerakan besar dalam menjaga ruang digital. Jadilah agen perubahan seperti dalam film Agen+62—yang dengan keberanian dan kecerdasan, memilih untuk melawan, bukan menyerah karena masa depan digital Indonesia yang bersih dan beretika dimulai dari kesadaran kita hari ini.
)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Sinergi Masyarakat dan Pemerintah Kunci Sukses Pemberantasan Judi Daring

Sinergi Masyarakat dan Pemerintah Kunci Sukses Pemberantasan Judi Daring

Oleh : Adi Kurniaji )*

Judi daring atau judi online merupakan fenomena yang semakin meresahkan masyarakat Indonesia. Meskipun telah banyak disuarakan dampak buruknya, praktik ini masih terus berkembang seiring kemudahan akses teknologi digital. Dalam menghadapi tantangan ini, sinergi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama agar upaya pemberantasan judi daring dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Mahasiswa, sebagai salah satu elemen intelektual dan penerus bangsa, memiliki peran strategis dalam memberikan kesadaran dan edukasi terkait bahaya judi daring. Baru-baru ini, civitas akademika Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta menggelar orasi publik dengan tema yang kuat dan menggugah, _“Stop Clicking, Start Living:_ Setiap Klik Bisa Merenggut Hidupmu.” Aksi ini menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap maraknya judi daring yang mengancam masa depan generasi muda, terutama mahasiswa itu sendiri.
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UNISA Ali Imron, menegaskan pentingnya peran pemerintah untuk memperketat pengawasan dan mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terjebak dalam jerat judi daring.
Kemudahan teknologi kerap kali menjadi pedang bermata dua. Sementara teknologi membuka akses luas bagi informasi dan komunikasi, pada saat yang sama ia memudahkan penyebaran praktik judi daring yang dapat menjebak banyak orang tanpa disadari.
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika banyak mahasiswa terlibat dalam aktivitas judi daring, yang berpotensi menghancurkan proses akademik dan masa depan mereka. Karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya berbasis pada tindakan represif, tetapi juga edukasi dan pendekatan _soft rule_ yang mendidik mahasiswa agar lebih berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi.
Dari sisi masyarakat luas, peran aktif dalam menolak dan tidak mendukung praktik judi daring juga sangat penting. Tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan regulasi pemerintah, masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas judi daring.
Hal ini akan menciptakan tekanan sosial yang efektif agar pelaku judi daring merasa sulit beroperasi. Pesan yang dibawa mahasiswa UNISA, untuk berhenti meng-klik dan mulai hidup sehat, harus menjadi kesadaran kolektif yang diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah sendiri telah menunjukkan komitmen serius dalam memberantas judi daring. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) melalui Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkomdigi, Teguh Arifiyadi, telah mengantongi lebih dari 400 ribu rekening dan puluhan ribu nomor telepon yang diduga terkait dengan aktivitas judi daring.
Sistem blacklist yang dikembangkan Kemenkomdigi bahkan sudah terhubung dengan lebih dari 30 penyelenggara sistem pembayaran, dan terus diupayakan agar seluruh lembaga keuangan ikut terintegrasi. Dengan begitu, transaksi yang berhubungan dengan judi daring dapat segera dideteksi dan dicegah.
Sistem peringatan otomatis pun telah diterapkan, di mana pengguna akan mendapatkan notifikasi jika nomor rekening atau ponsel tujuan transfer masuk dalam daftar hitam. Langkah ini diharapkan dapat menekan penyebaran judi daring dengan cara memutus rantai finansial pelaku. Selain itu, pemerintah berencana memperluas data _blacklist_ dengan memasukkan identitas lain seperti nomor induk kependudukan (NIK), alamat email, dan dompet kripto, sehingga semakin mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan judi daring.
Namun, upaya pemerintah tidak akan berhasil maksimal tanpa dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat. Edukasi dan sosialisasi tentang bahaya judi daring harus terus digencarkan oleh berbagai pihak, mulai dari institusi pendidikan, komunitas masyarakat, hingga media massa. Masyarakat perlu dibekali pemahaman bahwa judi daring bukan hanya soal kehilangan uang, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan mental, sosial, hingga kriminalitas.
Dampak buruk judi daring sangat nyata dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya masalah finansial, kecanduan judi daring dapat menyebabkan depresi, gangguan emosi, dan hilangnya kontrol diri. Sejumlah kasus menunjukkan bagaimana judi daring menjadi akar masalah keluarga hancur dan produktivitas menurun, terutama di kalangan generasi muda. Kondisi ini akan memperburuk kondisi sosial jika tidak segera ditangani dengan tepat.
Kolaborasi lintas sektor menjadi jalan keluar paling efektif untuk mengatasi persoalan ini. Pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memasukkan materi literasi digital dan bahaya judi daring dalam kurikulum. Organisasi masyarakat sipil dapat mengadakan kampanye dan pendampingan bagi korban kecanduan judi daring. Media juga berperan penting dalam menyampaikan informasi yang benar dan menumbuhkan kesadaran publik.
Tidak kalah penting, peran keluarga sebagai benteng utama ketahanan psikologis perlu diperkuat. Orang tua harus lebih waspada dan mendampingi anak-anak mereka dalam penggunaan teknologi digital. Pendekatan komunikasi terbuka dan edukasi nilai-nilai hidup sehat menjadi salah satu langkah preventif agar anak dan remaja tidak terjerumus dalam judi daring.
Dalam konteks yang lebih luas, sinergi ini mencerminkan tanggung jawab bersama untuk menjaga masa depan bangsa. Judi daring bukan hanya masalah individu atau kelompok tertentu, tetapi ancaman yang harus dihadapi bersama agar generasi penerus Indonesia dapat tumbuh sehat, produktif, dan berkontribusi positif bagi negara.
Dengan tekad kuat dan kolaborasi nyata, harapan besar untuk memberantas judi daring bukan sekadar mimpi. Aksi mahasiswa, dukungan masyarakat, dan langkah progresif pemerintah adalah modal penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan bebas dari jeratan judi daring.
Mari bersama-sama hentikan setiap klik yang bisa merenggut masa depan, dan mulai hidup yang lebih bermakna dan sehat demi Indonesia yang lebih baik.
)* Kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju (JMIM)

Program Apotek Desa Pastikan Seluruh Rakyat Indonesia Dapat Layanan Kesehatan Adil

Program Apotek Desa Pastikan Seluruh Rakyat Indonesia Dapat Layanan Kesehatan Adil

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2025 meluncurkan sebuah program besar yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam bidang kesehatan, yaitu program Apotek Desa. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pemerataan pelayanan dasar melalui penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Dengan menyasar hampir 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, program ini diharapkan mampu menutup kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan, hingga awal Juni 2025 terdapat sekitar 54.000 sarana kesehatan desa seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Posyandu yang berpotensi dikembangkan menjadi Apotek Desa atau Klinik Desa. Pemerintah menargetkan untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut sebagai cikal bakal unit layanan kesehatan yang lebih terstruktur dan profesional, di bawah pengelolaan Koperasi Merah Putih. Hal ini diyakini sebagai bentuk penguatan pelayanan dasar yang berbasis kemandirian masyarakat dan ekonomi lokal.

Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar pada tahun 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun setidaknya 700 unit apotek dan klinik desa dengan estimasi biaya sekitar Rp1 miliar per unit. Biaya tersebut mencakup pembangunan fisik, penyediaan alat kesehatan, serta fasilitas logistik seperti gudang dan truk pengangkut obat-obatan.

Konsep layanan Apotek Desa tidak hanya berfokus pada penyediaan obat generik berkualitas dengan harga terjangkau, namun juga mencakup penyediaan layanan kesehatan dasar seperti pengobatan penyakit umum, pengelolaan program HIV, tuberkulosis, dan malaria, serta penyediaan produk kesehatan ringan seperti vitamin, suplemen, dan alat kesehatan sederhana. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Apotek Desa juga akan menjadi pusat edukasi kesehatan bagi masyarakat desa, di mana warga dapat berkonsultasi langsung mengenai penggunaan obat yang benar dan pencegahan penyakit.

Salah satu keunggulan utama dari Apotek Desa adalah kemampuan untuk menyediakan obat generik dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan apotek di kota-kota besar. Dalam beberapa kasus, harga obat di Apotek Desa hanya berkisar 10% hingga 33% dari harga pasar di perkotaan. Hal ini dimungkinkan karena skema pengadaan dilakukan secara kolektif melalui koperasi desa yang bekerjasama langsung dengan produsen obat, serta mendapat dukungan distribusi dari pemerintah pusat.

Namun demikian, pelaksanaan program ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan ketersediaan tenaga kefarmasian yang profesional. Saat ini, baru sekitar 68% Puskesmas di Indonesia yang memiliki apoteker tetap. Sisanya masih mengandalkan tenaga vokasi farmasi atau tenaga non-kefarmasian yang tidak memiliki kualifikasi memadai dalam pengelolaan apotek. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) mendorong perekrutan tenaga farmasi baru, termasuk membuka formasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) khusus untuk apoteker di desa-desa.

Ketua Umum IAI, Noffendri Roestam, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh program ini dengan syarat adanya kepastian penempatan apoteker di setiap apotek desa. IAI juga menyarankan agar koperasi desa membuat sistem pengawasan mutu, pelatihan rutin, dan memastikan bahwa pengelolaan apotek dilakukan sesuai kode etik profesi farmasi. Noffendri juga mengingatkan agar koperasi desa tidak mencampuradukkan fungsi pelayanan publik dan orientasi bisnis secara sembarangan, karena dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Himpunan Seminat Farmasi Kesehatan Masyarakat PP-IAI Maria Ulfah mengatakan program apotek desa menjadi momentum luar biasa untuk pemenuhan apoteker di puskesmas. Sebab berdasarkan penelitian yang dilakukan tahun 2023 lalu, baru 68 persen dari 10.300 puskesmas yang memiliki apoteker. Sisanya masih diisi dengan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) atau tenaga kesehatan lain.

Untuk menjamin kelancaran distribusi obat ke seluruh pelosok negeri, pemerintah menyiapkan sistem logistik yang terintegrasi. Setiap koperasi desa akan memiliki dua unit kendaraan operasional serta gudang penyimpanan dengan fasilitas pendingin. Hal ini bertujuan menjaga ketersediaan dan kualitas obat, khususnya di wilayah terpencil dengan akses transportasi terbatas. Pemerintah juga tengah menjajaki kerja sama dengan BUMN farmasi seperti Bio Farma untuk penyediaan obat generik dengan harga subsidi.

Meski menghadapi tantangan, program Apotek Desa dinilai sebagai lompatan besar dalam sejarah pelayanan kesehatan nasional. Apabila dijalankan secara konsisten dan terkoordinasi, Apotek Desa akan berdampak besar pada pemerataan akses layanan kesehatan, pengurangan beban biaya kesehatan rumah tangga, pemberdayaan tenaga lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Selain itu, inisiatif ini juga merupakan bentuk respons berkelanjutan pasca pandemi COVID-19 yang menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan primer dan kemandirian sistem kesehatan nasional.

Pemerintah meyakini bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, dan desa adalah titik awal dari pelayanan publik yang inklusif. Oleh karena itu, kehadiran Apotek Desa diharapkan tidak hanya menjadi solusi atas keterbatasan akses obat, tetapi juga menjadi simbol dari komitmen negara dalam memastikan keadilan sosial yang menyeluruh. Dengan dukungan semua pihak pemerintah pusat dan daerah, koperasi, apoteker, serta masyarakat program ini berpotensi mentransformasi wajah layanan kesehatan Indonesia secara fundamental.

Apotek Desa bukan sekadar program pembangunan infrastruktur kesehatan, melainkan sebuah gerakan sosial yang bertujuan memanusiakan kembali pelayanan dasar di akar rumput.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Pemerintah Mulai Operasikan Seratus Lokasi Sekolah Rakyat Sebagai Solusi Pendidikan Inklusif

Oleh: Rinanda Utami )*

Pemerintah mulai mengoperasikan 100 titik lokasi Sekolah Rakyat pada Juli 2025 sebagai bagian dari komitmen memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sebanyak 9.755 siswa terdata akan mengikuti pembelajaran berasrama yang difasilitasi secara penuh oleh negara. Langkah ini menjadi jawaban konkret atas tantangan pemerataan pendidikan dan kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah nasional.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk menyasar anak-anak yang selama ini tertinggal dalam sistem pendidikan formal. Kementerian Sosial ditunjuk sebagai pelaksana utama dengan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Dalam tahap awal, 100 sekolah mulai dioperasikan secara serentak, dengan sistem asrama yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang secara khusus untuk menjadi lembaga pendidikan inklusif dan transformatif. Anak-anak tidak hanya mengikuti pembelajaran formal pada siang hari, tetapi juga mengikuti penguatan karakter, pelatihan kepemimpinan, dan keterampilan hidup pada malam hari. Ia memastikan bahwa setiap siswa akan mendapatkan fasilitas setara sekolah unggulan, mulai dari tempat tinggal, makan, perlengkapan belajar, hingga akses teknologi.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam rekrutmen siswa. Calon peserta diseleksi secara ketat melalui koordinasi antara pendamping PKH, dinas sosial dan pendidikan, BPS, serta pemerintah daerah. Siswa yang berasal dari kategori Desil 1 atau keluarga dalam kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama. Namun, sistem seleksi tetap fleksibel, memungkinkan anak-anak dari latar belakang serupa untuk diterima setelah proses verifikasi.

Dalam aspek sumber daya manusia, Kementerian Sosial telah menyiapkan lebih dari 1.500 guru dan 3.300 tenaga kependidikan untuk mendukung operasional sekolah. Guru yang terlibat merupakan tenaga profesional yang direkrut melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara kepala sekolah berasal dari kalangan aparatur sipil negara. Pengelolaan SDM dilakukan secara kolaboratif bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara untuk menjamin kualitas pengajaran dan manajemen sekolah.

Pemerintah juga menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memastikan perlindungan siswa selama berada di lingkungan asrama. Tiga hal utama yang menjadi perhatian adalah pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga lingkungan aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo turut menyampaikan bahwa kementeriannya terlibat langsung dalam perencanaan desain dan pembangunan gedung-gedung sekolah rakyat. Kementerian PU bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam menyiapkan fasilitas fisik yang layak dan sesuai standar pendidikan modern. Saat ini, tahap desain sedang dimatangkan bersama instansi terkait, dengan fokus pada efisiensi ruang, kenyamanan siswa, dan keberlanjutan fungsi bangunan setelah tahap rintisan selesai.

Sebaran lokasi Sekolah Rakyat tahap pertama mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan 48 titik di Pulau Jawa, 22 di Sumatra, 15 di Sulawesi, serta lokasi tambahan di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Sebanyak 395 rombongan belajar telah disiapkan untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar. Pemerintah juga memastikan bahwa gedung-gedung sementara yang digunakan dalam tahap awal akan dialihfungsikan secara optimal setelah selesai digunakan, seperti menjadi rumah singgah atau pusat layanan sosial.

Selain tahap pertama, pemerintah juga tengah menyiapkan 100 lokasi tambahan untuk tahap kedua yang ditargetkan mulai berjalan bersamaan. Tahap lanjutan ini akan melibatkan sekitar 10.600 siswa baru, 2.180 guru, dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan. Sebagian besar lokasi tambahan akan memanfaatkan 122 Balai Latihan Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan serta fasilitas milik pemerintah daerah.

Program Sekolah Rakyat juga mendapat perhatian serius dari legislatif. Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan bahwa pendidikan menjadi instrumen paling kuat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Ia menyatakan kesiapannya mengawal pelaksanaan program agar tepat sasaran dan tidak mengulangi kegagalan pendekatan bantuan sosial sebelumnya. Legislator dari dapil Jawa Tengah IX tersebut menekankan pentingnya fokus pada pembinaan karakter, kewirausahaan, dan kepemimpinan, bukan semata-mata pemberian bantuan materi.

Sebagai bentuk komitmen penuh, pemerintah juga telah menyiapkan lahan seluas delapan hektare di Brebes untuk pembangunan sekolah rakyat jangka panjang. Langkah ini mencerminkan pendekatan berbeda yang diambil dalam program pengentasan kemiskinan. Pemerintah tidak memberikan bantuan langsung dalam bentuk uang tunai, melainkan menyediakan sarana untuk membangun masa depan secara mandiri melalui pendidikan.

Sekolah Rakyat hadir sebagai wajah baru pendidikan Indonesia, yang menempatkan anak-anak dari keluarga termiskin sebagai prioritas utama. Program ini menandai pergeseran paradigma dalam penyediaan layanan pendidikan, dari sistem yang eksklusif menjadi inklusif. Pemerintah tidak hanya menjanjikan pendidikan gratis, tetapi juga menyusun ekosistem pembelajaran yang berpihak pada masa depan anak bangsa.

Dengan peluncuran 100 sekolah pertama, pemerintah telah menunjukkan langkah awal yang kuat dan terarah. Program Sekolah Rakyat bukan hanya simbol kepedulian sosial, tetapi juga bukti bahwa negara hadir secara nyata dalam kehidupan rakyatnya yang paling rentan. Dengan dukungan lintas kementerian, legislatif, dan masyarakat, pendidikan inklusif kini bergerak dari konsep menjadi kenyataan.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Judi Daring: Ancaman Senyap yang Menggerus Moral dan Masa Depan Bangsa

Oleh: Arman Panggabean

Fenomena judi daring kini telah menjelma menjadi ancaman sosial yang serius, tidak hanya merusak aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga merongrong nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan tatanan kehidupan bernegara. Di tengah era digital yang membuka banyak peluang positif, celah untuk melakukan kejahatan siber juga semakin terbuka lebar, dan salah satu yang paling merusak adalah praktik judi daring yang masif, terstruktur, dan melibatkan lintas generasi serta profesi.

Kecanduan menjadi salah satu akar masalah yang sulit diputus dalam masyarakat modern. Jika sebelumnya kecanduan banyak diidentikkan dengan pornografi, game daring, atau narkoba, maka kini muncul satu bentuk kecanduan baru yang tidak kalah berbahaya: judi daring. Berbekal kemudahan teknologi dan minimnya kontrol terhadap aktivitas digital, praktik judi daring merangsak masuk secara sistematis ke berbagai lapisan masyarakat, dari kalangan bawah hingga elite penguasa.

Dalam sebuah rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa lebih dari seribu anggota legislatif terlibat dalam praktik judi daring dengan total transaksi mencapai puluhan ribu kali. Jumlah transaksi yang terhubung langsung dengan anggota DPR pun cukup signifikan. Fakta ini menggambarkan bahwa penetrasi judi daring tidak hanya menyasar masyarakat awam, melainkan juga mereka yang duduk dalam struktur pemerintahan dan seharusnya menjadi teladan publik.

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya degradasi integritas dalam institusi politik yang justru seharusnya menjadi pelindung moral publik. Jika pengambil kebijakan sudah terseret dalam lingkaran kecanduan judi daring, maka kredibilitas mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi tentu dipertanyakan. Ini pula yang membuat pemberantasan judi daring tidak bisa sekadar mengandalkan pendekatan hukum, melainkan juga perlu gerakan moral yang lebih luas.

Lebih memprihatinkan lagi, PPATK juga mencatat bahwa hampir dua ratus ribu anak-anak dan remaja di Indonesia telah terlibat dalam transaksi judi daring. Kelompok usia ini berada pada rentang 11 hingga 19 tahun, dengan nilai deposit yang mencapai hampir Rp300 miliar. Angka ini mencerminkan bahwa judi daring bukan sekadar aktivitas sampingan yang bersifat coba-coba, tetapi sudah menjadi kebiasaan yang menjerat generasi muda secara sistematis.

Jika anak-anak yang masih berada dalam fase perkembangan mental dan emosional telah menjadi pelaku transaksi judi daring, maka potensi kerusakan jangka panjang terhadap karakter bangsa menjadi semakin nyata. Tidak hanya soal kerugian finansial, keterlibatan mereka dalam praktik ini juga menghambat proses tumbuh-kembang, menurunkan motivasi untuk belajar, dan mendorong gaya hidup instan yang menjauhkan dari semangat kerja keras dan prestasi.

Muhammad Yusuf dalam tulisannya di Kompas menjelaskan bahwa judi daring bersifat adiktif dan mampu melunturkan moral serta etika pelakunya. Pemain judi daring disebutnya sadar bahwa yang mereka lakukan adalah salah, tetapi tetap memilih untuk bermain karena tergiur keuntungan cepat. Ini membuktikan bahwa kecanduan telah mengubah orientasi hidup pelaku, dari membangun kehidupan yang layak menjadi sekadar mengejar uang dengan cara apa pun.

Di sinilah bahaya utama judi daring: ia merusak kesadaran moral dan sosial seseorang. Ketika sudah terjebak dalam lingkaran judi, pelaku cenderung menghalalkan segala cara demi terus bermain. Bahkan, relasi sosial yang sebelumnya dilandasi empati dan kerja sama berubah menjadi transaksi kepentingan semata. Nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial pun terkikis karena fokus utama adalah pada keuntungan pribadi.

Dalam dimensi ekonomi, keberadaan judi daring juga menjadi ironi besar di tengah tingginya angka kemiskinan di berbagai daerah. Banyak kalangan masyarakat miskin yang justru menjadi sasaran empuk promosi situs-situs judi daring karena dianggap sebagai jalan pintas untuk keluar dari kesulitan hidup. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya: mereka makin terjerat utang, kehilangan penghasilan, dan pada akhirnya terjerumus ke dalam kejahatan lain seperti pinjaman daring ilegal.

Selain persoalan moral dan ekonomi, judi daring juga menimbulkan kerentanan dari sisi keamanan digital. Transaksi yang dilakukan secara daring membuka potensi kebocoran data pribadi, yang bisa dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan siber. Ketika data pribadi seseorang telah bocor, maka risiko lain seperti peretasan, penipuan digital, hingga kejahatan terhadap keamanan negara pun bisa terjadi.

Karena itu, dibutuhkan kewaspadaan kolektif dari masyarakat terhadap bahaya judi daring. Pemerintah dan aparat penegak hukum memang memiliki peran sentral dalam melakukan pemblokiran situs dan menindak pelaku, namun langkah ini tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.

Langkah penting yang harus segera dilakukan adalah meningkatkan literasi digital, khususnya di kalangan anak muda dan orang tua. Edukasi mengenai bahaya judi daring harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan dan kampanye sosial secara luas. Selain itu, penguatan peran keluarga juga mutlak diperlukan sebagai benteng utama dari paparan konten negatif di dunia digital.

Pengawasan terhadap penggunaan gawai oleh anak-anak harus lebih ketat, termasuk membatasi akses ke platform yang rawan dimanfaatkan untuk menyusupkan konten judi. Pemerintah pun harus memperluas kerja sama lintas sektor, termasuk dengan penyedia layanan internet, perbankan, dan lembaga keagamaan, untuk menciptakan sistem pengawasan dan pencegahan yang menyeluruh.

Judi daring bukan sekadar masalah hukum, tetapi darurat kebangsaan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan: moral, sosial, ekonomi, hingga ideologis. Jika tidak ditangani dengan serius, maka generasi penerus bangsa akan kehilangan arah dan makna kehidupan, serta menjadikan uang sebagai satu-satunya ukuran kesuksesan.

Sudah saatnya masyarakat berhenti memandang judi daring sebagai “hiburan digital” atau jalan cepat memperbaiki ekonomi. Di balik layar perangkat yang digunakan untuk bermain, tersimpan kehancuran yang pelan-pelan menggerogoti kehidupan, baik pribadi maupun kolektif. Kewaspadaan adalah harga mati, dan perjuangan untuk menjaga nilai kemanusiaan harus dimulai dari sekarang, sebelum semuanya terlambat.

Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Pemerintah Tegaskan Hilirisasi Sebagai Jalan Menuju Ketahanan Ekonomi

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi industri merupakan langkah strategis dan tidak dapat ditawar dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Hilirisasi dinilai sebagai kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia dari negara berbasis komoditas menjadi negara industri maju.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa kebijakan hilirisasi dalam misi Astacita merupakan contoh nyata bagaimana Indonesia dapat mengubah struktur ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi yang bernilai tambah.

Ace mencontohkan pelarangan ekspor nikel mentah, misalnya, yang telah mendorong investasi dalam industri baterai dan kendaraan listrik, yang kini menjadi bagian dari peta persaingan global.

“Langkah ini bukan hanya sekadar strategi ekonomi, melainkan sebuah pernyataan geopolitik bahwa Indonesia harus berdiri tegak dan berdaulat atas sumber daya strategis yang dimilikinya,” kata Ace.

Ace mengatakan bahwa Indonesia dianugerahkan potensi kekayaan alam yang luar biasa, terutama dalam bentuk mineral strategis, mulai dari nikel, bauksit, tembaga, hingga potensi energi terbarukan seperti panas bumi, air, dan surya. Maka dari itu, sumber daya alam yang strategis tersebut harus dikelola secara berdaulat dan berkeadilan untuk kemajuan bangsa.

Dalam misi Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka poin kelima, Pemerintah berkomitmen melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Memaksimalkan potensi sumber daya alam untuk kemajuan perekonomian nasional dan rakyat merupakan fokus Prabowo-Gibran. Hilirisasi dan industrialisasi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan target tersebut.
Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Pemerintah meyakini Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing tinggi. Tidak hanya itu, cara tersebut juga dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Atas dasar itu, Ace mengatakan bahwa Lemhannas berkomitmen untuk terus mendorong dan memberikan berbagai rekomendasi strategis bagi upaya Indonesia dalam membangun kemandirian dan ketahanan energi nasional.

“Lemhannas berperan sebagai laboratorium gagasan dalam memperkuat ketahanan energi nasional, tempat bertemunya pemikiran kritis, bukti empiris, dan visi strategis untuk memperkuat ketahanan energi di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini,” ungkap Ace.

Sejumlah sektor telah menjadi prioritas hilirisasi, seperti nikel, bauksit, tembaga, dan kelapa sawit. Pemerintah mendorong pembangunan kawasan industri terintegrasi yang dekat dengan sumber bahan baku, serta memberikan berbagai insentif bagi investor yang terlibat dalam proyek hilirisasi. Selain itu, penguatan regulasi dan infrastruktur penunjang terus dilakukan untuk memastikan proses hilirisasi berjalan optimal.

Langkah ini juga sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, di mana hilirisasi diproyeksikan menjadi pendorong utama peningkatan daya saing dan kemandirian ekonomi nasional. Tak hanya sektor pertambangan, pemerintah juga mulai memperluas hilirisasi ke sektor pertanian, perikanan, dan energi baru terbarukan, untuk memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dukungan masyarakat dan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk menyukseskan kebijakan ini. Pemerintah pun menegaskan akan terus mengawal dan memperkuat kebijakan hilirisasi demi terwujudnya ketahanan ekonomi nasional yang tangguh di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Pemerintah Ajak Seluruh Sektor Berkolaborasi Luncurkan Sekolah Rakyat

Oleh: Arman Panggabean*)

Pemerintah terus mempertegas komitmen untuk mampu menghadirkan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya caranya yakni dengan melalui peluncuran program Sekolah Rakyat.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan program tersebut sebagai salah satu prioritas nasional dalam upaya untuk dapat mengentaskan kemiskinan struktural yang selama ini terus menghambat pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia di berbagai daerah di Tanah Air. Peluncuran tahap awal Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli 2025 dengan melibatkan berbagai pihak seperti kementerian, lembaga, serta sektor swasta.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menilai bahwa dukungan yang berasal dari lintas sektor tentunya menjadi salah satu faktor penentu dari kesuksesan program tersebut. Pasalnya, memang pemerintah tidak dapat bekerja sendirian saja dalam menjalankan proyek berskala nasional seperti ini, terlebih karena program ini juga tidak hanya sekadar menyasar pada pendidikan secara formal semata, tetapi juga dalam rangka untuk mewujudkan transformasi sosial-ekonomi bagi keluarga miskin di Indonesia.

Wamen Agus kemudian juga menggarisbawahi terkait bagaimana pentingnya keterlibatan dari sektor swasta dalam menyumbangkan kontribusi mereka melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Agus menekankan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat yang dijalankan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini berbasis pada data penerima manfaat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dengan menerapkan pendekatan itu, maka seluruh siswa yang berasal dari keluarga miskin tidak hanya dapat menerima pendidikan secara gratis dan berkualitas saja, tetapi juga mereka bisa mendapatkan dukungan secara lebih holistik.

Pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas asrama yang layak huni, kemudian juga terdapat pendampingan bagi orang tua siswa, serta perbaikan pada kondisi rumah keluarga miskin tersebut sebagai satu kesatuan dari upaya untuk terus memperbaiki kehidupan keluarga kurang mampu di seluruh pelosok Nusantara secara menyeluruh.

Pada tahap awal ini, sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat telah dipersiapkan di berbagai aset milik Kementerian Sosial dengan jumlah siswa hingga mencapai sebanyak 9.755 anak. Kemensos menargetkan ke depannya program tersebut mampu mencapai hingga lebih dari 20 ribu siswa dapat terlayani sepanjang tahun ajaran 2025, dengan juga turut didampingi oleh sebanyak ribuan tenaga pendidik dan kependidikan.

Menanggapi berjalannya salah satu program prioritas nasional pemerintah tersebut, Ketua Umum Forum CSR Indonesia, Mahir Bayasut, menyambut dengan positif adanya ajakan untuk dapat berkolaborasi secara bersama tersebut.

Ia menyatakan bahwa pihaknya juga siap untuk mampu menjembatani terwujudnya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah melalui berbagai macam forum seperti diskusi, kampanye, dan pendampingan langsung.

Menurut Mahir, upaya untuk memperluas pemahaman dan membuka ruang kontribusi nyata dari pihak perusahaan merupakan sebuah langkah krusial untuk mampu mengatasi berbagai macam persoalan pendidikan yang selama ini tertinggal, khususnya di lapisan masyarakat terbawah di Indonesia.

Presiden Prabowo sendiri telah memerintahkan penambahan 100 lokasi baru Sekolah Rakyat sebagai bagian dari tahap rintisan kedua yang dimulai Agustus hingga September 2025. Lokasi baru tersebut dirancang memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah, serta tersebar secara merata di berbagai wilayah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden yang dilandasi oleh kekhawatiran terhadap tingginya angka anak putus sekolah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lebih dari 4 juta anak usia sekolah di Indonesia belum mengenyam pendidikan formal, khususnya pada jenjang menengah. Robben menjelaskan bahwa hambatan terbesar bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan pada kebutuhan pendukung seperti transportasi dan perlengkapan sekolah yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin.

Sebagai respons atas realitas tersebut, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan. Regulasi itu mendorong seluruh elemen negara, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk bergerak bersama mendukung implementasi Sekolah Rakyat.

Pemerintah telah menetapkan 100 lokasi awal, memulai pembelajaran pada Juli 2025, dan menyiapkan 100 lahan tambahan untuk pembangunan sekolah model berbasis asrama yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Robben menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum nasional, tetapi juga menanamkan keterampilan vokasional, pendidikan karakter, dan literasi digital. Tujuannya ialah mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045. Di luar aspek akademik, program ini juga memberdayakan ekonomi keluarga siswa melalui pelatihan keterampilan dan dukungan sosial lainnya.

Dukungan dari daerah juga terus menguat. Sebanyak 357 pemerintah daerah telah menyatakan partisipasi aktif dalam mendukung program ini. Namun, Robben mengajak daerah yang belum bergabung agar segera menindaklanjuti penetapan lokasi Sekolah Rakyat tahap kedua.

Langkah pemerintah melibatkan seluruh sektor dalam peluncuran Sekolah Rakyat bukan sekadar bentuk kerja sama teknis. Ia mencerminkan pendekatan kolaboratif berbasis data, visi ideologis, dan tekad politik untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang menjadi fondasi kesejahteraan nasional. Kolaborasi yang solid antara negara, dunia usaha, dan komunitas lokal diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan. (*)

*)Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Aparat Gabungan Sukses Gagalkan Aksi Penyelundupan

Jakarta,— Keberhasilan besar kembali ditorehkan aparat penegak hukum Indonesia. Sebuah operasi gabungan skala nasional yang melibatkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Polda Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 2.000.000 gram atau setara dengan 2 ton sabu, yang diangkut melalui jalur laut menggunakan kapal motor. Penggagalan ini bukan semata hasil kebetulan, melainkan hasil dari kerja intelijen yang matang, analisis strategis, dan koordinasi yang solid antar lembaga. Tim gabungan melakukan pemetaan dan observasi intensif di sepanjang perairan Kepulauan Riau setelah menerima laporan intelijen terkait rencana pengiriman narkotika dari luar negeri.

Direktur Strategi Kerja Sama Dalam Negeri PPATK, Moh. Irhamni, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah bukti kekuatan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman narkotika.

“PPATK mendukung penuh BNN dan aparat penegak hukum lainnya dalam menindak anggota jaringan narkotika, baik di dalam maupun luar negeri, melalui pelacakan transaksi keuangan dan pengungkapan aset hasil kejahatan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari tekad bersama untuk menjaga bangsa dari kerusakan yang ditimbulkan narkotika.

Tak hanya dari unsur pemerintah eksekutif, apresiasi juga datang dari legislatif. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana, memberikan penghargaan tinggi atas kesigapan dan keberhasilan aparat.

“Ini kerja luar biasa. Komisi III memberikan apresiasi setinggi-tingginya,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengamanan maksimal terhadap barang bukti untuk menjamin proses hukum berjalan dengan baik.

Sementara itu, Sekretaris Menko Polhukam, Letjen TNI Mochammad Hasan, menekankan bahwa keberhasilan ini adalah bukti nyata kerja terpadu dalam desk narkoba di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Ia berharap operasi ini menjadi pemicu bagi aparat penegak hukum lain untuk menggencarkan pemberantasan narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

“Narkoba telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi, bahkan keamanan negara. Oleh karena itu, kita semua harus bersinergi dalam memberantas peredaran narkoba,” tegas Hasan.

Ia menambahkan bahwa hasil tangkapan kali ini dapat menyelamatkan masa depan jutaan generasi muda Indonesia.

Pengungkapan ini menandai tonggak penting dalam perjuangan menuju Indonesia yang bebas narkoba, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden RI untuk mewujudkan Generasi Emas 2045 yang sehat, tangguh, dan berdaya saing di tingkat global.

[edRW]