Category Archives: Uncategorized

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari visi Asta Cita Presiden RI dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terus mendapat dukungan berbagai pihak. Salah satu faktor utama keberhasilan program ini adalah sinergitas antara pemerintah dan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, dalam memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar dan merata.

Dukungan penuh TNI terhadap program ini ditunjukkan oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, saat meninjau pelaksanaan MBG di SD Negeri Pasir Kaliki Mandiri 2, Kota Cimahi. Dalam kunjungannya, Panglima TNI menegaskan komitmen institusinya untuk mendampingi dan mengawal program agar berjalan sesuai rencana.

“TNI berkomitmen untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis melalui pendampingan maupun lainnya untuk memastikan program berjalan sesuai rencana pemerintah,” ujar Panglima TNI.

Selain memastikan kelancaran distribusi makanan, kehadiran TNI dalam program ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman serta meningkatkan efektivitas implementasi MBG di berbagai daerah. Panglima TNI juga berinteraksi dengan siswa dan guru untuk melihat langsung dampak positif dari program tersebut.

Tidak hanya TNI, Polri juga berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan MBG. Polri melalui Polda Maluku telah ditunjuk sebagai percontohan penyelenggaraan dapur umum MBG di wilayah timur.

Dalam rapat kesiapan pelaksanaan MBG, Irwasum Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menekankan pentingnya koordinasi di seluruh jajaran kepolisian guna memastikan program berjalan optimal.

“Melalui rapat ini, diharapkan koordinasi dan kesiapan setiap jajaran kepolisian dalam menjalankan program MBG semakin optimal, sehingga kontribusi Polri dalam mendukung kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional dapat terus ditingkatkan,” ujar Dedi.

Sementara dari sisi pendanaan, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menilai bahwa solusi terbaik dalam mendukung keberlanjutan MBG adalah dengan mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

“Kami percaya bahwa solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat, untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Selly.

Dengan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga sektor swasta, program MBG diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat luas bagi anak-anak Indonesia. Sinergitas yang terjalin erat menjadi kunci utama dalam mewujudkan generasi sehat dan cerdas demi Indonesia Emas 2045.{}

Oleh : Mayang Dwi Andaru )*

Hilirisasi kini menjadi salah satu langkah strategis yang diandalkan untuk mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia. Di tengah tantangan global dan ketimpangan yang masih terasa di berbagai daerah, hilirisasi bukan hanya sekadar soal proses pengolahan sumber daya alam, tetapi juga soal menciptakan peluang yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kebijakan ini, pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah, dengan memprosesnya di dalam negeri untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Dengan begitu, hilirisasi bukan hanya berfokus pada industrialisasi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa berbagai proyek besar akan segera dimulai dalam rangka mendorong hilirisasi dan industrialisasi secara besar-besaran. Dalam pandangannya, langkah ini bukan hanya penting bagi kemajuan nasional, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan dampak signifikan bagi perekonomian global.

Salah satu faktor pendorong utama dari rencana ini adalah keberhasilan pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa efisiensi di berbagai sektor telah menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk mendanai proyek-proyek prioritas.

Sebagai bagian dari komitmen pemerataan ekonomi, pemerintah berupaya keras untuk memberikan akses listrik ke seluruh pelosok negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, melaporkan bahwa masih ada ribuan dusun dan ratusan kecamatan yang belum teraliri listrik.

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sekitar Rp 48 triliun untuk mengatasi masalah ini. Pendanaan ini dipandang realistis berkat langkah-langkah efisiensi anggaran yang telah dilakukan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo.

Efisiensi anggaran menjadi salah satu prioritas utama sejak Oktober 2024. Kementerian Keuangan melaporkan penghematan Rp 3,6 triliun dari anggaran negara 2024, dengan pemangkasan dilakukan di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas dan pengeluaran operasional lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mengeluarkan surat edaran yang mengarahkan semua kementerian dan lembaga untuk memangkas belanja hingga 50 persen. Dengan kebijakan ini, pemerintah tidak hanya berhasil menciptakan ruang fiskal, tetapi juga menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan anggaran yang lebih baik.

Di sisi lain, hilirisasi juga menjadi solusi strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menegaskan pentingnya hilirisasi dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas. Dalam World Economic Forum (WEF) 2025 yang berlangsung di Davos, Swiss, Rosan menyampaikan bahwa bonus demografi yang dimiliki Indonesia adalah peluang besar untuk menggerakkan perekonomian.

Namun, agar bonus ini dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tanpa pengelolaan yang tepat, bonus demografi justru bisa menjadi hambatan dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Hilirisasi juga menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Dengan memproses sumber daya alam di dalam negeri, nilai tambah yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif yang besar, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja maupun penguatan industri nasional. Selain itu, industrialisasi menjadi pilar utama dalam strategi pembangunan yang berkelanjutan, memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Partisipasi Indonesia dalam WEF 2025 menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mempromosikan negara sebagai destinasi investasi berkelanjutan. Paviliun Indonesia di forum ini digunakan untuk menunjukkan berbagai peluang investasi kepada pemimpin ekonomi dunia.

Menteri Rosan juga mengadakan pertemuan dengan investor global, membahas potensi kerjasama yang dapat mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Kebijakan hilirisasi dan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan menjadi daya tarik utama bagi investor yang memiliki visi serupa.

Upaya ini juga menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menarik investasi asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan investasi yang tepat, hilirisasi dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Proyek-proyek hilirisasi tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan yang ada, memberikan harapan baru bagi masyarakat.

Pada akhirnya, hilirisasi dan industrialisasi bukan hanya sekadar strategi ekonomi, tetapi juga langkah nyata menuju pemerataan dan kemajuan. Transformasi besar ini membawa harapan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang lebih kuat, adil, dan kompetitif.

Oleh karena itu, langkah besar ini perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, karena keberhasilannya akan menjadi landasan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Dengan komitmen dan kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, tidak ada yang mustahil untuk dicapai.

Mari kita bersama-sama mendukung langkah strategis ini untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Masa depan yang lebih cerah bukanlah mimpi yang jauh, tetapi tujuan nyata yang dapat kita capai dengan kerja keras dan dedikasi. Transformasi menuju hilirisasi adalah kunci untuk membuka pintu pemerataan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Sadawira Utama

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Indonesia, sebagai negara agraris dengan tanah yang subur, memiliki potensi besar untuk mewujudkan swasembada pangan. Dengan potensi pertanian yang luar biasa, Indonesia memiliki peluang besar untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Namun, tantangan besar dalam sektor pertanian telah membuat ketergantungan pada impor pangan menjadi masalah yang terus dihadapi. Kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor beras dan memperkuat program swasembada pangan menjadi langkah strategis yang perlu didukung penuh oleh semua pihak.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk membenahi sektor pertanian Indonesia. Menurutnya, sektor pertanian tengah mengalami kemajuan signifikan. Sudaryono menjelaskan bahwa swasembada pangan tidak hanya mencakup beras, tetapi juga berbagai komoditas lainnya. Pemerintah, katanya, memulai fokusnya dengan beras sebagai bahan pokok utama masyarakat Indonesia.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah memastikan semua komponen yang mendukung pertanian, seperti pupuk, penyuluh, irigasi, dan benih telah dikelola dengan baik. Pemerintah, lanjutnya, tengah bekerja keras untuk memastikan komoditas pangan utama Indonesia dapat dipenuhi dari dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Dalam kurun waktu tiga bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, ia menyebutkan bahwa hasil positif mulai terlihat dengan adanya peningkatan signifikan dalam produksi pangan nasional.

Meski demikian, Sudaryono menekankan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, terutama terkait dengan kesiapan Perum Bulog dalam menyerap gabah selama panen raya. Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai bahwa kebijakan pemerintah untuk mengejar swasembada pangan dalam 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dicapai dengan mudah. Ia menyebutkan bahwa hal ini merujuk pada alokasi anggaran yang memadai dan pengelolaan sumber daya yang fokus.

Khudori menambahkan bahwa dengan adanya anggaran yang disiapkan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, serta subsidi yang mendukung keberlanjutan pertanian, Indonesia memiliki modal besar untuk mencapai swasembada beras. Ia menilai bahwa dukungan ini termasuk penyediaan benih, pupuk, serta infrastruktur yang menjamin ketersediaan air.

Ia juga menekankan pentingnya program swasembada beras yang berkelanjutan. Dengan adanya alokasi anggaran secara kontinu dan pengelolaan yang baik, menurutnya, program ini dapat terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa perlu bergantung pada impor.

Kepala Biotech Center IPB University, Dwi Andreas Santosa  turut memberikan pandangan mengenai target swasembada pangan. Menurutnya, target tersebut perlu diubah dari sekadar mencapai swasembada berbagai komoditas menjadi target mengerem laju impor pangan.

Ia menjelaskan bahwa jika pemerintah mampu mempertahankan impor pangan yang saat ini mencapai 29 juta ton, maka hal tersebut sudah dianggap sebagai sebuah prestasi yang luar biasa. Dengan pengendalian impor yang efektif, Indonesia dapat memperkuat posisi sektor pertaniannya sekaligus memberikan perlindungan kepada petani lokal.

Kebijakan menghentikan impor beras memiliki manfaat besar bagi perekonomian dan ketahanan pangan Indonesia. Pertama, kebijakan ini akan memberikan insentif bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi mereka. Dengan adanya jaminan pasar dan harga yang stabil, petani akan lebih termotivasi untuk berinvestasi dalam pertanian.

Kedua, kebijakan ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar internasional yang sering kali tidak stabil. Fluktuasi harga dan ketidakpastian pasokan di pasar global dapat membahayakan ketahanan pangan nasional. Dengan memproduksi kebutuhan pangan dari dalam negeri, Indonesia dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Ketiga, kebijakan ini juga akan berdampak positif pada perekonomian nasional. Dengan mengurangi impor, devisa negara dapat dialihkan untuk investasi di sektor lain yang mendukung pembangunan nasional.

Dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program swasembada pangan dan kebijakan stop impor beras. Semua pihak, mulai dari petani, akademisi, pengusaha, hingga konsumen, perlu bersinergi untuk mewujudkan cita-cita ini.

Sebagai konsumen, masyarakat dapat mendukung program ini dengan memilih produk pangan lokal. Langkah kecil ini akan memberikan dampak besar dalam memperkuat ekonomi lokal dan mendukung kesejahteraan petani.

Pemerintah juga perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mendukung program swasembada pangan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan tersebut dan berkontribusi aktif dalam pelaksanaannya.

Selain itu, penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta dalam membangun infrastruktur pertanian juga sangat penting. Penyediaan teknologi modern dan pelatihan bagi petani harus menjadi prioritas agar produktivitas pertanian semakin meningkat. Dengan adanya dukungan lintas sektor ini, target swasembada pangan yang berkelanjutan akan lebih mudah diwujudkan.

Program swasembada pangan dan kebijakan stop impor beras adalah langkah strategis yang perlu didukung penuh untuk menjaga ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan komitmen pemerintah, dukungan anggaran yang memadai, serta partisipasi aktif dari masyarakat, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Mari bersama-sama mendukung langkah ini demi masa depan pertanian dan ketahanan pangan yang lebih baik.

*) Pemerhati kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran hoaks yang dilakukan oleh kelompok separatis demi menciptakan instabilitas dan memprovokasi masyarakat. Berita hoaks yang disebarkan melalui berbagai platform media sosial ini bertujuan untuk memecah belah persatuan bangsa dan memengaruhi opini publik.

Masyarakat di Tanah Papua untuk tetap waspada terhadap propaganda dan informasi palsu yang disebarkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Baru-baru ini, OPM menyebarkan berita terkait ancaman genosida terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang diklaim dilakukan oleh TNI-Polri.

Pemerintah bersama aparat keamanan telah meningkatkan upaya penanganan hoaks ini dengan memantau aktivitas di dunia maya. Selain itu, kolaborasi dengan platform digital juga dilakukan untuk menurunkan konten-konten yang berpotensi memprovokasi.

“Itu berita hoaks karena merupakan propaganda yang tidak berdasar dan bertujuan untuk memprovokasi serta menimbulkan ketakutan di masyarakat,” ujar Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.

Menurut Brigjen Pol. Faizal, OPM berupaya menciptakan keresahan dan membangun persepsi negatif terhadap aparat keamanan. ŇDipastikan berita itu tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta, dan narasi yang disampaikan merupakan propaganda yang disebarkan untuk menghasut dan menimbulkan kebencian terhadap TNI-Polri,Ó tegasnya.

Faizal menegaskan bahwa TNI-Polri tetap konsisten melindungi seluruh masyarakat, termasuk Orang Asli Papua, dari segala bentuk ancaman, termasuk dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh OPM.

ŇSudah menjadi tugas TNI-Polri untuk melindungi seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, atau golongan. Kami akan terus menjalankan operasi dengan pendekatan hukum yang terukur dan humanis untuk menciptakan keamanan di Tanah Papua,Ó tambahnya.

Brigjen Pol. Faizal juga mengimbau masyarakat Papua untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan tetap tenang. ŇKami berharap masyarakat tetap berkoordinasi dengan aparat jika membutuhkan bantuan keamanan,Ó katanya.

Ia menambahkan bahwa OPM sering menggunakan isu-isu sensitif untuk menciptakan konflik dan mencoreng citra aparat keamanan.

ŇMasyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap informasi palsu yang bertujuan mengalihkan perhatian dari tindakan kriminal yang dilakukan OPM,Ó pungkas Brigjen Pol. Faizal.

Penyebaran hoaks yang dilakukan oleh kelompok separatis sering kali memanfaatkan isu-isu sensitif seperti agama, ras, dan konflik sosial untuk menimbulkan keresahan di masyarakat. Informasi yang tidak diverifikasi ini dengan cepat menyebar melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web yang tidak kredibel.

Oleh karena itu, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan elemen masyarakat dianggap penting untuk membangun kesadaran bersama akan bahaya hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda negatif.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan bahwa stok pupuk subsidi bagi petani dalam kondisi aman dan akan terus didistribusikan secara merata guna mendukung program ketahanan pangan nasional.

Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menyediakan sarana produksi yang memadai agar petani dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara optimal.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) serta distributor di berbagai daerah untuk memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran. Pihaknya juga terus berupaya meningkatkan minat generasi muda dalam sektor pertanian melalui Program Pertanian Modern.

“Kami memastikan pupuk subsidi tersedia sesuai kebutuhan petani dan akan terus diawasi agar pendistribusiannya berjalan transparan serta efektif. Selain itu, kami mendorong generasi muda untuk lebih aktif dalam sektor pertanian melalui inovasi dan teknologi,” ujar Andi Amran Sulaiman.

Distribusi pupuk subsidi dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, termasuk diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengawasan akan terus diperketat untuk mencegah potensi penyimpangan agar pupuk subsidi digunakan oleh petani yang berhak dan tidak disalahgunakan.

Staf Khusus Menteri Pertanian, Sam Herodian, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan subsidi pupuk diberikan secara tepat sasaran. Partisipasi aktif dari masyarakat dan petani sangat diperlukan untuk menjaga transparansi dalam distribusi.

“Kami mengimbau masyarakat dan petani untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan agar distribusi pupuk subsidi tetap berjalan adil dan transparan. Hal ini merupakan upaya bersama dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem distribusi yang lebih efektif agar pupuk dapat sampai ke petani tepat waktu. Perseroan juga memastikan kesiapan stok di gudang lini I hingga lini IV di seluruh Indonesia guna menghindari kelangkaan.

“Kami terus meningkatkan efisiensi distribusi dan menjamin bahwa petani tidak akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk subsidi yang dibutuhkan,” ujar Rahmad Pribadi.

Dengan adanya kepastian stok pupuk subsidi, petani dapat lebih fokus dalam meningkatkan produksi pertanian guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah juga terus mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mendukung sektor pertanian sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan petani diharapkan dapat semakin memperkokoh ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Jakarta – Dalam 100 hari pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi secara gratis, sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan generasi penerus bangsa.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya atas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program MBG.

“Saya berterima kasih atas kerja sama ini. Seluruh kementerian dan lembaga telah bekerja keras untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik. Sinergi dengan pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga perangkat desa sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan program MBG,” ujar Presiden Prabowo.

Pada tahap awal peluncuran program yang dimulai pada 6 Januari 2025, MBG telah menjangkau 650.000 anak sekolah. Presiden Prabowo menargetkan program ini akan menjangkau 3 juta anak pada April 2025, meningkat menjadi 6 juta anak pada Agustus 2025, hingga mencapai 15 juta anak pada September 2025.

“Akhir tahun 2025, kami targetkan semua anak Indonesia dapat menikmati makan bergizi gratis,” tambah Presiden Prabowo.

Anggota Komisi IV DPR, Robert J. Kardinal, turut mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mengimplementasikan program ini. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana APBD dan dana desa demi mendukung keberhasilan program.

“Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam kolaborasi ini. Optimalisasi anggaran daerah, termasuk dana desa, dapat menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan program MBG,” kata Robert J. Kardinal.

Robert juga menekankan bahwa program MBG memiliki nilai manfaat yang sangat besar. “Fokus pada kebutuhan dasar seperti pangan bergizi akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif,” ujarnya.

Dengan anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN untuk mendukung program ini, kolaborasi dengan APBD dan dana desa dapat semakin memperkuat kemampuan fiskal pemerintah. Program ini juga memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan ekonomi daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal untuk pengadaan bahan pangan.

Program MBG, yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran, mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun generasi penerus yang berkualitas. Pemerintah optimis bahwa dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, program ini akan memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri.

JAKARTA – Toleransi dan keamanan menjadi perhatian utama dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2025.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya menjaga harmoni antarumat beragama demi menciptakan kedamaian dan kesejahteraan nasional.

“Jika semua umat menjalankan ajaran agamanya dengan baik, Indonesia akan damai dan sejahtera,” ujar Nasaruddin dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2569 BE/2025 M di Auditorium Wihara Mahavira Graha Pusat, Jakarta.

Ia juga menekankan bahwa semakin dekat seseorang dengan ajaran agamanya, semakin erat pula hubungan dengan pemeluk agama lain.

“Semua agama itu banyak persamaannya, lebih sulit mencari perbedaan antara agama yang satu dengan lainnya,” tambahnya.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, mengimbau masyarakat agar menghindari pesta minuman keras atau tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban selama perayaan Imlek berlangsung.

“Masyarakat juga paham bahwa mencari hiburan adalah hal yang mungkin perlu tapi juga tidak berlebihan. Tidak ada yang mabuk-mabukan masuk ke tempat hiburan, tidak ada yang membawa senjata tajam,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar masyarakat memperhatikan kondisi cuaca, terutama bagi pengendara sepeda motor.

“Pakai helm yang baik, pakai jaket, dan jangan ngebut,” pesannya.

Di Lampung, Kapolda Irjen Pol Helmy Santika memastikan keamanan tempat ibadah dengan mengerahkan personel kepolisian yang didukung oleh TNI dan stakeholder terkait.

“Kegiatan pengamanan ini juga untuk memastikan dan mengawal perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga toleransi dan menjadikan Lampung sebagai daerah percontohan dalam kehidupan beragama.

Dengan berbagai langkah pengamanan tersebut, seluruh pihak diharapkan terus menjaga kondusivitas agar perayaan Imlek berlangsung damai dan penuh keberkahan. (*)

Jayapura – Pemerintah, melalui TNI dan Polri, menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Salah satu target prioritas saat ini adalah Aske Mabel, mantan anggota Polri yang kini menjadi Panglima TPNPB-OPM Kodap Balim Timur Yali-Yalimo.

Diketahui, Aske Mabel sebelumnya merampas empat senjata jenis AK-47 dari Polres Yalimo, Papua Pegunungan, dan terlibat dalam berbagai aksi kekerasan yang meresahkan.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigjen Pol Faizal Rahmadani, menyatakan bahwa Aske Mabel kini menjadi buronan utama Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Operasi Damai Cartenz 2025.

Dalam arahannya kepada personel Satgas di Jayapura, Faizal menegaskan, untuk memburu OPM.

“Perintahnya jelas: kejar, tangkap hidup atau mati. Kalian memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan DPO Aske Mabel.” tegasnya.

Pernyataan ini menggambarkan keseriusan aparat dalam menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam aksi separatisme dan kekerasan di Papua.

Polda Papua bersama Satgas Operasi Damai Cartenz terus melakukan koordinasi untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan lima warga sipil di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan.

Faizal memastikan bahwa langkah-langkah strategis sedang diambil untuk menangkap Aske Mabel dan kelompoknya, termasuk melalui pemetaan, pengejaran, dan penindakan langsung di lapangan.

Dukungan terhadap langkah tegas pemerintah ini datang dari berbagai pihak.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Akbarshah Firkano, menekankan pentingnya memberantas OPM hingga ke akar-akarnya untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.

“Pemberantasan ini harus menyasar tidak hanya pada kegiatan, tetapi juga ideologi mereka. Pemerintah perlu memberikan otoritas penuh kepada TNI untuk menjalankan tugas ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh politikus senior Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang menyebut tindakan keras terhadap OPM sebagai langkah yang wajib dilakukan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tidak ada kompromi untuk pemberontakan terhadap RI. Langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengubah penyebutan KKB menjadi OPM adalah langkah tepat. Ini menunjukkan sikap tegas negara terhadap ancaman separatisme,” ungkapnya.

Aburizal juga mengingatkan bahwa meski tindakan tegas diperlukan, pendekatan kesejahteraan tidak boleh diabaikan.

Ia menilai, pendekatan yang mengedepankan pembangunan ekonomi dan sosial dapat menciptakan situasi kondusif di Papua.

“Kondisi yang stabil memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas dengan tenang, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat,” tambahnya. []

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah-langkah strategis untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di seluruh wilayah Tanah Air.

Salah satu upaya signifikan dilakukan oleh Polda Kaltara, yang telah menerapkan lima strategi utama: Pencegahan, Pemberantasan, Rehabilitasi, Kerjasama, dan Teknologi. Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko, menjelaskan bahwa strategi pencegahan menjadi salah satu fokus utama mereka.

“Kami melakukan berbagai langkah penting, seperti kampanye kesadaran tentang bahaya narkoba melalui media massa, sekolah, dan komunitas. Selain itu, materi anti-narkoba juga diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, dan kami memberikan pelatihan kepada guru, orang tua, dan masyarakat,” ungkap Soesono.

Selain pencegahan, strategi kerjasama juga menjadi prioritas penting. Polda Kaltara menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum untuk penindakan, pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran, serta sektor swasta untuk mendukung program pencegahan narkoba.

“Kami juga menjalin kerja sama internasional untuk memantau peredaran narkoba global,” tambah Soesono.

Langkah serupa juga dilakukan oleh DPD Gerakan Rakyat Anti Madat (Geram) Jawa Tengah. Ketua DPD Geram, Havid Sungkar, menegaskan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan BPOM Semarang untuk meningkatkan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang beredar di pasaran.

“Kita khawatir karena di pasaran rawan ditemukan peredaran narkoba dan obat-obatan berbahaya yang bisa saja ada pada makanan atau minuman. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan BPOM untuk ikut membantu dalam pengawasan dan pencegahan,” terang Havid.

Dukungan penuh juga datang dari Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sugiyarto. Ia menegaskan pentingnya langkah strategis untuk menanggulangi peredaran narkoba, baik dari sisi penegakan hukum maupun edukasi masyarakat.

“Kami mendukung sepenuhnya setiap program yang bertujuan menekan peredaran narkoba. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba,” ujar Sugiyarto.

Peredaran narkoba yang terus menjadi ancaman serius membutuhkan upaya kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Indonesia, bersama berbagai pihak terkait, berkomitmen untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dan penindakan terus berjalan secara optimal demi menciptakan Indonesia yang bersih dari narkoba.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga berencana memperluas program rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba, dengan mendirikan lebih banyak pusat rehabilitasi yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat membantu korban untuk pulih sepenuhnya dan kembali produktif di tengah masyarakat.

Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan momen krusial bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, program hilirisasi mampu memperbaiki keseimbangan neraca perdagangan dan menciptakan struktur ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan global.

“Hilirisasi bukan hanya soal meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga tentang membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Dengan mengolah sumber daya di dalam negeri, kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperluas pasar ekspor,” ujar Shinta.

Salah satu contoh hilirisasi yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi adalah di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bersamaan dengan penguatan UMKM, pemerintah mengambil langkah strategis ini dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Shinta menyoroti pentingnya penguatan UMKM yang menyumbang 61,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja lokal. Ia menekankan perlunya pendekatan pentahelix yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media, untuk mendukung keberlanjutan sektor ini.

“Agenda penguatan UMKM harus dilakukan secara konsisten dan terarah. Dengan kolaborasi yang baik, UMKM dapat bertransformasi menjadi aktor ekonomi yang lebih kompetitif,” tambahnya.

Senada. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Paramadina, Handi Risza, juga menggarisbawahi pentingnya program hilirisasi sebagai magnet investasi. Menurutnya, implementasi program ini telah mendorong peningkatan investasi di sektor sekunder, terutama di kawasan Indonesia Timur.

“Investasi dalam bidang hilirisasi terus mengalami peningkatan. Wilayah seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara menjadi contoh nyata bagaimana hilirisasi menarik investasi dan menciptakan dampak ekonomi yang signifikan,” ujar Handi.

Handi optimistis bahwa strategi ini tidak hanya memperkuat sektor industri, tetapi juga menciptakan efek berganda berupa pembukaan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur di daerah.

Sementara itu, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi, menekankan pentingnya mentalitas entrepreneurship bagi pelaku UMKM, khususnya nasabah PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Program ini telah membantu pelaku usaha mikro, terutama di sektor pangan, untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan naik kelas.

“Usaha mikro dengan semangat juang makro memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, mereka perlu didukung dengan pelatihan dan pemberdayaan agar mampu keluar dari zona subsisten,” jelas Arief.

Arief juga menyebutkan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen Menteri BUMN dalam mengembangkan UMKM dan visi besar Presiden melalui Asta Cita untuk pemerataan ekonomi berbasis desa dan akar rumput.

“Kami terus mendukung tujuan ini sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

*