Apresiasi Langkah Tepat Pemerintah Batalkan PPN 12 Persen

Oleh : Clara Diah Wulandari )*

 

Langkah pemerintah membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen membawa angin segar bagi masyarakat. Dengan keputusan ini, PPN tetap berada di angka 11 persen, kecuali untuk barang-barang yang masuk dalam kategori Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM). Kebijakan ini tidak hanya memberikan kepastian ekonomi, tetapi juga menjadi sinyal bahwa pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

Di saat banyak negara bergulat dengan inflasi tinggi dan ancaman resesi, Indonesia memilih untuk melindungi rakyatnya melalui serangkaian stimulus ekonomi yang diharapkan mampu mendorong pemulihan. Keputusan ini menegaskan bahwa pemerintah memahami urgensi memberikan ruang bagi masyarakat untuk bernapas di tengah tekanan ekonomi yang kian berat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa meskipun kenaikan PPN dibatalkan, pemerintah tetap melanjutkan berbagai paket stimulus yang telah dirancang untuk mendukung pemulihan ekonomi. Dalam salah satu kesempatan, ia menegaskan bahwa stimulus ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.

Beberapa program bantuan yang direncanakan meliputi distribusi 10 kilogram beras kepada 16 juta keluarga penerima manfaat pada periode Januari hingga Februari 2025. Selain itu, pelanggan listrik dengan daya 2.200 VA atau lebih rendah akan menikmati potongan tagihan sebesar 50 persen untuk periode yang sama.

Lebih dari itu, kebijakan fiskal pemerintah juga menyasar sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan berupa perpanjangan PPh Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku UMKM dan pembebasan pajak bagi usaha dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun menjadi angin segar bagi sektor ini. Upaya ini diyakini dapat memperkuat fondasi ekonomi mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Tidak hanya itu, insentif tambahan berupa keringanan PPh pasal 21 untuk pekerja dengan pendapatan hingga Rp 10 juta per bulan, subsidi bunga sebesar 5 persen untuk revitalisasi mesin pada sektor padat karya, dan bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen selama enam bulan ke depan menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dimensi yang menyeluruh. Langkah ini dipadukan dengan kemudahan akses ke program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), insentif pembelian kendaraan listrik, serta rumah, menciptakan sinergi antara kebijakan sosial dan ekonomi.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Meski demikian, kritik tetap muncul. Beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa stimulus-stimulus yang bersifat temporer ini hanya memberikan dampak jangka pendek. Keputusan untuk mempertahankan PPN di angka 11 persen diambil setelah mempertimbangkan dampak potensial dari kenaikan pajak terhadap daya beli masyarakat.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya Pemerintah dalam mempertahankan paket stimulus ekonomi sebagai upaya melindungi masyarakat. Kebijakan pemerintah yang hanya mengenakan PPN 12% bagi barang mewah serta melanjutkan paket stimulus ekonomi adalah pilihan yang bijak dan jauh dari politik pencitraan.

Tentu saja, keputusan untuk tidak menaikkan PPN tetap menjadi angin segar bagi masyarakat luas dan pelaku usaha. Tidak adanya kenaikan pajak memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk mengatur pengeluaran mereka tanpa tambahan beban.

Hal ini, pada gilirannya, menciptakan ruang bagi dunia usaha untuk merancang strategi bisnis yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi global. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi agar kebijakan yang ada tetap relevan dan efektif sesuai dengan kondisi ekonomi yang terus berubah.

Keputusan pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN menjadi langkah strategis yang mencerminkan komitmen dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kebijakan ini memberikan ruang bernapas bagi masyarakat dan pelaku usaha, sembari memastikan daya beli tetap terjaga. Dengan tetap mempertahankan PPN di angka 11 persen dan melanjutkan berbagai program stimulus, pemerintah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya fokus pada stabilitas ekonomi, tetapi juga pada aspek inklusivitas dan keberlanjutan kebijakan.

Langkah ini juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat. Di saat banyak pihak khawatir dengan dampak kenaikan pajak terhadap beban hidup sehari-hari, keputusan ini hadir sebagai solusi yang diharapkan dapat membawa dampak positif secara luas. Namun, kebijakan ini tidak boleh hanya berhenti pada level sementara. Evaluasi terus-menerus dan inovasi kebijakan jangka panjang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis.

Pada akhirnya, kebijakan fiskal yang inklusif seperti ini harus diiringi dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat. Dengan begitu, tujuan bersama untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai. Keputusan ini mungkin bukan jawaban atas semua persoalan ekonomi, tetapi menjadi langkah awal yang penting menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.

 

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Pentingnya Penguatan Integrasi Sosial Pasca Pilkada 2024

Bandung – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah dilaksanakan pada 27 Oktober 2024. Perbedaan pilihan politik dan polarisasi selama proses Pilkada bukan hal yang baik untuk dilanjutkan. Stabilitas sosial dan keharmonisan pasca Pilkada 2024 harus tetap dijaga. Oleh karena itu, upaya penguatan integrasi sosial pasca Pilkada 2024 sangat penting dilakukan berbagai elemen masyarakat.

 

Penata Kehumasan Polri Utama Tingkat II Divhumas Polri Brigjen Pol Saptono Erlangga Waskitoroso mengatakan, Pilkada adalah momen penting dalam demokrasi. Namun pilkada sering menimbulkan polarisasi sosial yang dapat memengaruhi stabilitas daerah, termasuk di Jawa Barat.

 

“Untuk itu, kita semua perlu terlibat dalam integrasi anak bangsa yang melibatkan pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan,” ujar Brigjen Pol Erlangga.

 

Brigjen Pol Erlangga mengatakan, pasca-Pilkada, rekonsiliasi, dan penguatan nilai kebangsaan menjadi kunci untuk memulihkan hubungan sosial serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

 

Sementara itu,  Guru Besar dalam bidang Bimbingan dan Konseling pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Prof Dr Uman Suherman, menekankan pentingnya Demokrasi Pancasila sebagai landasan untuk mengelola keberagaman sosial dan budaya di Jawa Barat.

 

“Keberagaman adalah kekuatan kita dan Pancasila adalah jalan untuk merayakan perbedaan tanpa merusak keharmonisan sosial,” ungkap Prof Uman.

 

Prof Uman mengatakan, keberagaman di masyarakat, baik dalam aspek agama, tempat asal, adat istiadat, maupun status sosial ekonomi, merupakan potensi yang harus dikelola dengan baik untuk menciptakan masyarakat lebih damai, harmonis, dan sejahtera. Kedamaian bukan hanya tentang tidak adanya konflik, tetapi juga kesadaran untuk menghormati satu sama lain.

 

“Jika kita semua memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip Pancasila, maka integrasi sosial yang kita impikan bisa terwujud, ” ujar Prof Uman.

 

Dia menuturkan, dimensi kedamaian manusia melibatkan kesadaran moral, tanggung jawab, dan pemahaman akan keterbatasan diri yang akhirnya mengarah kepada penghargaan terhadap orang lain.

 

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran , Dr. Mei Susanto mengatakan bahwa revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan berbasis teknologi perlu diterapkan untuk menyasar generasi muda. “Generasi muda yang sangat akrab dengan dunia digital membutuhkan pendekatan yang relevan agar mereka dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Dr Mei.

 

Selain itu, Dr Mei mengatakan penting juga untuk memahami demokrasi yang dijalani harus lebih dari sekadar proses voting.  “Demokrasi bukan hanya tentang mayoritas suara, tetapi tentang keadilan dan kebenaran yang dapat mengakomodasi keberagaman, menjamin hak minoritas, dan mendorong rekonsiliasi di antara perbedaan,” ucap Dr Mei.

 

Sementara itu, Praktisi komunikasi, Dr Dadang Rahmat Hidayat, mengatakan, memahami dinamika Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) penting dalam membangun persatuan dan kesatuan di masyarakat.

 

“Penting bagi kita untuk memahami IKP, karena ini adalah indikator yang memberi gambaran tentang potensi kerawanan yang bisa terjadi pasca-pilkada. Seperti polarisasi sosial, penyebaran hoaks, dan ancaman fisik,” kata Dr Dadang.

Dr Dadang mengatakan, narasi komunikasi yang sehat akan sangat membantu dalam menciptakan stabilitas sosial pasca Pilkada. “Narasi komunikasi yang kita bangun harus mencerminkan nilai-nilai persatuan,” ujar Dr Dadang.

 

Menurut Dr Dadang, jika narasi yang berkembang saling menghormati dan mendorong rekonsiliasi, potensi konflik bisa diminimalisir. “Media sosial memiliki peran penting dalam membentuk narasi ini, karena remaja, khususnya Gen Z dan Alpha, sangat terpengaruh oleh tren yang berkembang di dunia maya,” ungkap Dr Dadang.

 

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif dan konstruktif. Di era digital, perilaku remaja sangat dipengaruhi oleh media sosial. Media sosial memberi ruang bagi remaja untuk mencari identitas dan menemukan penerimaan kelompok sebaya. Inilah yang membentuk perilaku mereka, termasuk dalam hal memilih pemimpin atau merespons proses Pemilu.

 

Oleh karena itu, Dr Dadang mendorong agar komunikasi strategis berbasis nilai-nilai persatuan dan toleransi harus terus diperkuat di kalangan generasi muda.

 

Pentingnya Komitmen Bersama untuk Menjaga Kondusivitas Pasca Pilkada

Oleh: M. Jumadi Ihsan *)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi Indonesia yang kerap menjadi barometer bagi stabilitas politik dan sosial bangsa. Dalam pelaksanaannya, Pilkada tidak hanya memunculkan dinamika kompetisi, tetapi juga membawa potensi polarisasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kondusivitas pasca Pilkada menjadi tugas bersama yang memerlukan komitmen seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga warga negara secara individu.

Wakil Menteri Agama, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, memberikan apresiasi ataskeberhasilan pemerintah dan Polri dalam menjaga stabilitas selama penyelenggaraanPilpres dan Pilkada. Ia menyoroti strategi “cooling system” yang diterapkan Polri, yakni pendekatan humanis untuk meredam potensi konflik di tengah masyarakat. Melalui satuan tugas khusus, Polri memastikan perbedaan pilihan politik tetap berada dalam koridor aman dengan melibatkan komunikasi intensif bersama tokoh masyarakat, agama, dan komunitas lokal. Langkah ini tidak hanya mencegah gesekan, tetapi juga memperkuat nilai toleransi dan kebersamaan.

Hasil nyata dari strategi ini terlihat dalam suasana pasca Pilpres dan Pilkada yang tetap kondusif meski diwarnai persaingan politik yang tajam. Pendekatan persuasif Polri mampu menanamkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh agama dan pemuda, Polri berhasil menciptakan harmoni sosial tanpa menggunakan langkah represif, melainkan melalui dialog dan edukasi.

Keberhasilan ini, menurut Romo Syafi’i, menjadi model penting dalam menjaga demokrasi yang damai di masa depan. Ia berharap strategi seperti cooling system dapat terus dikembangkan untuk mengatasi tantangan polarisasi politik di Indonesia. Dengan komitmen bersama antara pemerintah, Polri, dan masyarakat, perbedaan politik tidak akan menjadi ancaman, melainkan kekuatan untuk memperkuatpersatuan bangsa.

Presiden Prabowo juga menjadi figur sentral dalam menjaga stabilitas pasca pemilu. Dengan gestur politik yang merangkul perbedaan, Presiden Prabowo berhasil mencegah polarisasi lebih dalam. Sikap yang tidak antikritik namun tetap mampumenyatukan perbedaan pandangan politik menjadi contoh nyata bagaimana pemimpin dapat berkontribusi pada keharmonisan sosial. Langkah ini bahkan dianggap sebanding dengan strategi para pemimpin dunia seperti Roosevelt di Amerika Serikat. Dengan kebijakan yang inklusif, pemerintah mampu membangun kekuatan bersama untuk kemajuan bangsa.

Tidak hanya itu, peran tokoh agama dan organisasi masyarakat dalam menjaga keharmonisan juga tidak dapat diabaikan. Ketua PGI, Pdt. Jacklevyn Manuputty, menggarisbawahi pentingnya edukasi damai melalui institusi keagamaan. Gereja, misalnya, memberikan arahan kepada jemaat untuk tetap tenang dan menjaga kebersamaan meski pilihan politik berbeda. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kalimantan Barat juga berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mendorong rekonsiliasi pasca Pilkada. Upaya ini penting untuk memastikan masyarakat kembali fokus pada pembangunan daerah secara harmonis danberkelanjutan.

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengimbau masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban pasca Pilkada. Dalam pernyataannya, Ramses menekankan pentingnya menghormati proses hukum bagi pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu. Sikap ini menunjukkan kedewasaan demokrasi masyarakat Papua yang patut diapresiasi. Kesadaran akan pentingnya stabilitas menjadi langkah awal dalam membangun masa depan Papua yang lebih baik.

Media sosial juga menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. PakarKomunikasi, Devie Rahmawati, mengingatkan bahwa tingginya penggunaan telepon seluler di Indonesia, terutama oleh generasi muda, memiliki potensi besar untuk memecah belah bangsa jika tidak diawasi dengan baik. Informasi yang beredar di media sosial harus dikelola dengan bijak agar tidak memicu konflik. Dalam konteks ini, pemerintah perlu terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengedukasimasyarakat tentang penggunaan media sosial secara positif.

Peran strategis pemerintah daerah dan lembaga terkait juga terlihat dalam upayamenjaga kondusivitas pasca Pilkada. Di Kalimantan Barat, misalnya, kegiatan FGD yang digagas oleh Kesbangpol menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi. Forum ini memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk berdiskusi dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi. Dengan melibatkan organisasi seperti FKUB, FKDM, dan FPK, FGD ini diharapkan mampu menciptakan rekomendasi strategis yang memperkuat kerukunan masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, menjaga kondusivitas pasca Pilkada bukan hanya soal mengelola perbedaan, tetapi juga soal membangun kepercayaan terhadap demokrasi. Ketika masyarakat merasa bahwa hak mereka dihormati dan proses pemilu berjalan transparan, stabilitas akan terwujud dengan sendirinya. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pihak terkait harus terus berupaya memastikan integritas pemilu dan memberikan ruang bagi semua elemen untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas pasca Pilkada adalah kunci menuju keberlanjutan demokrasi. Dengan bersinergi, pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan seluruh warga negara dapat mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang kuat, harmonis, dan maju. Setiap langkah yang diambil saat ini akan menjadi fondasi bagi generasi mendatang dalam menghadapi tantangan yang lebih besar. Oleh sebab itu, menjaga keharmonisan pasca Pilkada bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga amanah kolektif yang harus dijunjung tinggi.

*) Pegiat Literasi Kerukunan dari Forum Nusantara Berdikari

Peran Aktif Masyarakat Jadi Kunci Sukses Berantas Judol

Oleh : Samuel Christian Galal )*

Perjudian online atau yang sering disebut judol telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan perekonomian bangsa. Dalam menghadapi ancaman ini, peran aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk memberantasnya.

Tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat, upaya pemerintah dan aparat hukum akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, saatnya kita semua, sebagai bagian dari komunitas yang peduli, bergerak bersama untuk memerangi bahaya judol yang semakin mengakar di berbagai lapisan masyarakat.

Langkah-langkah kecil yang dimulai dari diri sendiri, seperti menghindari klik pada iklan mencurigakan hingga menyebarkan edukasi di lingkungan sekitar, dapat menjadi awal yang berarti. Tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah atau aparat hukum, perang melawan judol membutuhkan sinergi dari berbagai elemen, termasuk tokoh agama, komunitas anak muda, hingga pemerintah daerah. Ketika semua pihak bersatu, peluang untuk menghapuskan praktik ini dari kehidupan masyarakat semakin besar.

Direktur Pengelolaan Media Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Nursodik Gunarjo, memberikan peringatan keras mengenai bahaya mengklik iklan judi online. Menurutnya, iklan semacam ini tidak hanya merugikan secara materi tetapi juga membahayakan keamanan data pribadi.

Sekali seseorang mengklik iklan tersebut, algoritma mesin akan merekam data pengguna, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan. Bahkan jika iklan itu dihapus, pola serupa akan muncul kembali dalam berbagai bentuk lainnya.

Kemkomdigi sendiri telah mengambil langkah signifikan dengan menutup lebih dari 5,3 juta akun judi online sejak 2017 hingga akhir 2024. Namun, langkah ini belum cukup menghentikan laju penyebarannya. Masalahnya adalah akun-akun tersebut terus bermunculan kembali dengan nama baru, dikendalikan dari jarak jauh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Data terbaru menunjukkan lonjakan signifikan di tahun 2024, di mana jumlah akun yang ditutup mencapai 3,6 juta, meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak judi online terhadap berbagai kelompok usia. Dari data yang ada, pemain judi online terbanyak berada pada rentang usia 30-50 tahun, dengan jumlah mencapai 1,84 juta orang.

Sementara itu, usia di atas 50 tahun tercatat sebanyak 1,35 juta pemain, dan usia 21-30 tahun sebanyak 520 ribu. Yang lebih menyedihkan adalah keterlibatan anak-anak di bawah usia 10 tahun, dengan jumlah mencapai 30 ribu anak. Fenomena ini menjadi peringatan keras bagi para orang tua untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak-anak mereka.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memerangi judi online. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama membumihanguskan segala bentuk perjudian, baik online maupun konvensional.

Menurutnya, judi online tidak hanya merugikan individu tetapi juga tatanan sosial secara keseluruhan. Kerugian ekonomi akibat praktik ini sangat besar, dengan nilai transaksi yang mencapai Rp360 triliun selama periode 2023-2024.

Cucun menyoroti bahwa judi online bersifat adiktif, sehingga sulit untuk dihentikan hanya melalui pendekatan hukum. Ia percaya bahwa edukasi dan kampanye anti-judi harus dimulai dari lingkungan terkecil, seperti keluarga, dan melibatkan masyarakat luas. Dalam upayanya, ia bahkan mengusulkan agar para pendakwah, kiai, dan ajengan ikut menyuarakan bahaya judi online melalui berbagai majelis keagamaan.

Ia juga menyerukan pemerintah untuk menunjukkan komitmen politik (political will) yang kuat dalam memberantas masalah ini, sebagaimana Indonesia pernah berhasil menghentikan sistem sumbangan dana sosial berhadiah (SDSB) di masa lalu.

Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) juga diharapkan berperan aktif dalam menangani masalah ini. Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menegaskan bahwa pemda harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, TNI, dan organisasi masyarakat untuk mengatasi maraknya judi online.

Ia juga menyarankan agar anak-anak muda dilibatkan dalam kampanye anti-judi online, mengingat sebagian besar pelaku berada dalam rentang usia remaja hingga dewasa muda. Keterlibatan komunitas anak muda dan influencer dinilai efektif untuk menyuarakan pesan-pesan edukasi yang relevan dengan generasi mereka.

Pendekatan terpadu yang melibatkan semua pihak ini sangat diperlukan mengingat dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online. Dampak tersebut mencakup perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meningkatnya tingkat kriminalitas, hingga kerawanan sosial secara keseluruhan. Jika tidak ditangani dengan serius, hal ini dapat menjadi ancaman bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Dalam situasi ini, peran aktif masyarakat sangatlah penting. Masyarakat tidak hanya diharapkan menjadi penerima informasi, tetapi juga pelaku aktif dalam kampanye dan aksi nyata melawan judi online. Dengan memulai dari lingkungan terkecil, masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah penyebaran dan dampak negatif dari praktik ini.

Oleh karena itu, mari bersama-sama kita lawan judi online. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dengan tekad dan aksi kolektif, kita dapat melindungi generasi mendatang dari ancaman yang merusak ini. Perang melawan judi online bukan hanya tugas pemerintah atau aparat hukum, tetapi tanggung jawab bersama demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

)* Kontributor Lembaga Gala Indomedia

Mengapresiasi Langkah Nyata Pemerintah Perangi Judi Online

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas)*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi online yang semakin marak di era digital. Pasalnya, Judi online telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap moralitas masyarakat, stabilitas sistem keuangan, dan kesejahteraan sosial secara umum. Berbagai langkah telah dilakukan, baik melalui regulasi, pengawasan ketat, hingga edukasi kepada masyarakat untuk memutus mata rantai kegiatan ilegal ini.

Kewaspadaan terhadap judi online tidak bisa diabaikan karena dampaknya yang merugikan bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui, judi online dapat memicu kecanduan yang mengarah pada masalah finansial dan sosial. Terlebih, ketagihan judi dapat mengakibatkan kehilangan kontrol diri dan menciptakan beban ekonomi yang besar bagi keluarga, dengan meningkatkan risiko utang dan kebangkrutan. Dampak psikologis juga signifikan, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Selain itu, judi online sering kali melibatkan praktik ilegal, seperti pencucian uang dan penipuan, yang merusak stabilitas sosial.

Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjadi garda terdepan dalam upaya ini. Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Molly Prabawati, menjelaskan bahwa hingga 17 Desember 2024, pihaknya telah mengambil tindakan terhadap lebih dari 5,4 juta konten terkait perjudian online sejak 2017. Tindakan ini mencakup situs, akun media sosial, hingga aplikasi yang terafiliasi dengan praktik tersebut.

Pada periode 1–17 Desember 2024 saja, Kemkomdigi berhasil menghapus lebih dari 122.000 konten yang terindikasi mempromosikan judi online. Penindakan ini dilakukan melalui laporan masyarakat, lembaga terkait, serta patroli siber aktif. Molly juga menyebut bahwa selama kurun waktu 20 Oktober hingga 17 Desember 2024, lebih dari 560.000 konten judi online telah diblokir. Konten tersebut mencakup situs, IP, dan akun-akun di berbagai platform media sosial, seperti Meta, Google, YouTube, X, Telegram, dan TikTok.

Langkah tegas ini juga mencakup pemblokiran akun-akun media sosial dengan jumlah pengikut besar yang digunakan untuk promosi perjudian online. Beberapa di antaranya adalah akun @prabusports.ofc, @asupan.goyang, dan @zona_karaoke, yang masing-masing memiliki ratusan ribu pengikut. Molly menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga mengganggu stabilitas sosial.

Kemkomdigi juga memperingatkan masyarakat tentang modus yang sering digunakan sindikat judi online, yaitu perekrutan pengepul rekening. Pengepul ini bertindak sebagai perantara untuk menyamarkan transaksi ilegal. Molly menambahkan bahwa modus ini sering kali dimanfaatkan untuk kegiatan pencucian uang atau transaksi terlarang lainnya. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan atau kolaborasi yang mencurigakan.

Dukungan terhadap pemberantasan judi online juga datang dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Ia mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam melawan judi online. Menurutnya, dampak negatif dari judi online sudah sangat jelas terlihat, terutama dalam sistem keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa praktik ini telah merusak tatanan ekonomi dan sosial masyarakat.

Cucun juga menyoroti tingginya angka pelaku judi online di Jawa Barat, berdasarkan data digital dari Kemkomdigi. Ia mendorong masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan judi online atau pinjaman online ilegal. Menurutnya, sosialisasi tentang cara melaporkan aktivitas tersebut menjadi sangat penting, dan ia mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Selain pemerintah dan parlemen, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga aktif dalam memerangi judi online. Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menyoroti pentingnya pendekatan moral dan spiritual dalam mengatasi masalah ini. Ia menjelaskan bahwa salah satu dampak utama judi online adalah meningkatnya kemiskinan akibat kerugian finansial yang dialami para pelaku.

Menurut Kiai Anwar, lemahnya moralitas menjadi tantangan besar dalam pemberantasan judi online. Ia menekankan bahwa meskipun akun-akun judi online telah ditutup dan pelaku ditindak oleh pihak berwenang, jika mentalitas masyarakat belum berubah, maka praktik ini akan terus berlanjut. Oleh karena itu, ia mengusulkan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk edukasi moral dan agama, untuk mencegah masyarakat terjerumus lebih jauh.

Komitmen bersama antara pemerintah, parlemen, dan tokoh agama ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi online bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi memerlukan kolaborasi dari semua elemen masyarakat. Dengan dukungan yang kuat, upaya ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman judi online.

Namun, tantangan dalam upaya ini tetap besar. Pemerintah harus menghadapi adaptasi teknologi yang terus dilakukan oleh sindikat judi online, serta memastikan bahwa langkah-langkah penegakan hukum dapat berjalan efektif. Dalam konteks ini, peran masyarakat menjadi sangat penting. Kesadaran kolektif untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian online dan melaporkan indikasi praktik tersebut dapat menjadi langkah preventif yang sangat berarti.

Dengan berbagai langkah tegas yang telah dilakukan, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam melindungi masyarakat dari bahaya judi online. Kolaborasi dengan parlemen, tokoh agama, dan masyarakat luas menjadi kunci keberhasilan dalam upaya ini. Diharapkan, komitmen bersama ini dapat membawa perubahan nyata dan menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan bermartabat.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang Jadi Google Reference School Pertama di Sumatera

Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang resmi menjadi Google Reference School (GRS) pertama di Pulau Sumatera dan kedua di luar Pulau Jawa.

Hal itu ditandai dengan diluncurkannya GRS di Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang, Rabu (28/11/24).

Peresmian itu dihadiri Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) dan Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar, serta Education Specialist Google Renti Rosmalis.

GRS adalah program Google yang bertujuan membantu sekolah-sekolah di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikannya dengan memanfaatkan teknologi digital.

Program ini memberikan undangan khusus kepada sekolah-sekolah yang sudah menggunakan teknologi Google for Education dengan cara yang inovatif dan transformatif.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang Yansen Makitika mengatakan, Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang menjadi sekolah pertama di Pulau Sumatera dan kedua di luar Pulau Jawa yang resmi menjadi GRS.

Ia menambahkan, Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang menerapkan GRS mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), SD, SMP, hingga SMA. Semua itu dilakukan untuk mendukung pembelajaran secara digital.

 

Dijelaskan, GRS mengintegrasikan teknologi secara mendalam dengan alat seperti Google Workspace for Education. Lalu Menggunakan perangkat berbasis cloud seperti Chrome Education Upgrade untuk mendukung pembelajaran kolaboratif.

“Pengelolaan Sistem dan Administrasi menggunakan sistem berbasis cloud untuk administrasi sekolah, sehingga efisien dan mudah diakses kapan saja. Semua dokumen, tugas, dan komunikasi dikelola secara digital melalui platform seperti Google Classroom,” jelasnya.

Yansen menyebutkan, GRS berfokus pada keterampilan seperti kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir analisis kritis, adaptasi, imaginasi.

Pembelajaran terfasilitasi secara personalisasi, ragam variable asesmen dan diferensiasi dan teknologi mendukung pembelajaran berbasis proyek dan eksplorasi.

Kemudian, siswa dan guru dapat terhubung dengan komunitas global untuk berbagi ide dan berkolaborasi lintas negara.

Akses pembelajaran tidak terbatas pada ruang kelas fisik. Kolaborasi global jarang dilakukan dan lebih berfokus pada ruang lingkup lokal.

“Efisiensi biaya jangka panjang dengan teknologi seperti Chrome Education Upgrade, yang hemat dan mudah dikelola. Penggunaan teknologi juga mengurangi kebutuhan cetak dokumen,” ujarnya.

Selain itu, ada lima poin penting yang membedakan pembelajaran GRS ini yakni pertama pendekatan teknologi dalam pembelajaran. Kedua, pengelolaan sistem dan administrasi.

Ketiga, pendekatan terhadap keterampilan abad ke-21 yang Dr. Tony Wagner. Keempat ketersediaan aksebilitas dan kolaborasi global (nasional dan internasional). Terakhir, biaya dan efisiensi.

 

Education Specialist Google Renti Rosmalis menambahkan, untuk di Sumbar dan Sumatera pada umumnya, GRS yag resmi satu yakni Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang. Sementara untuk yang masuk sebagai kandidat GRS di Sumbar ada sebanyak empat sekolah.

“Empat kandidat itu, dua di Kota Bukittinggi yakni SD 3 Pakan Kurai dan SMPN 7 Bukittinggi. Kemudian satu di Dharmasraya, yaitu SMPN 1 Pulaupunjung, dan satu di Kota Solok, yakni SMPN 1 Kota Solok,” jelasnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa kriteria untuk menjadi GRS. Di antaranya ketersediaan chromebook atau laptop dan komputer biasa yang telah menggunakan Chrome OS. Lalu sekolah harus ada sertifikasi guru dari google.

“Dan yang paling penting adalah adanya ekosistem digital yang sudah terbentuk di sekolah tersebut. Jadi 80 persen guru dan siswa di sekolah harus terbiasa menggunakan digital dalam proses pembelajaran,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Pemprov Sumbar sangat mengapresiasi Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang yang berinovasi menjadi GRS satu-satunya di Pulau Sumatera.

“Kami juga berterima kasih kepada Google yang sudah mau bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Sumbar untuk mengembangkan digitalisasi dalam dunia pendidikan,” katanya.

“Dengan resminya Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang menjadi GRS, bisa menginspirasi sekolah-sekolah lainnya di Sumbar untuk meningatkan ekosistem digitalisasi di dunia pendidikan,” tutupnya.(*)

Deretan Mega Proyek Jalan Layang Super Megah di Sumbar, Nomor. 3 Jadi yang Termegah dan Terindah dari Sabang Sampai Marauke

Provinsi Sumatera Barat tidak bisa dipandang sebelah mata. Ternyata, Sumbar memiliki Mega proyek jalan layang megah dan salah satunya menjadi yang termegah dan terindah di Indonesia.

 

Deretan Mega Proyek Jalan Layang Super Megah di Sumbar, Nomor. 3 Jadi yang Termegah dan Terindah dari Sabang Sampai Marauke sebagai berikut:

 

1. Jembatan Layang Bandara Internasional Minangkabau (BIM)
Pemerintah Sumatera Barat tahun 2008 melakukan pembangunan fisik jalan layang Duku ke arah Bandara Internasional Minangkabau (BIM), sepanjang 1.600 meter senilai Rp70,95 miliar yang berasal dari APBN, yang dilaksanakan tahun ini.

Pembangunan lanjutan itu mulai dari penanganan bangunan atas Steel Box Girders sepanjang 1.600 meter, 6 lines lantai beton bertulang K350.

Berikutnya pelebaran jalan di atas rel kereta api, 2 x 6,5 meter dengan panjang 20 meter, kemudian oprit arah bandara dan arah By Pass sepanjang 600 meter serta bangunan pelengkapnya, yakni berupa jalan samping sepanjang 1.200 meter.

Jalan layang Duku perlu segera diselesaikan karena pertumbuhan lalulintas di masa depan akan berpotensi menimbulkan kemacetan, dan kecelakaan pada persimpangan sebidang Duku menuju Bandara, Teluk Bayur, Bukittinggi dan Pusat Kota Padang.

Secara bertahap pembangunan lanjutan jalan layang Duku sudah dialokasi pada 2007 dengan menghabiskan dana Rp15 miliar (APBN), dan dilanjutkan 2008 dengan dana Rp29 miliar, dan penyelesaiannya sampai tahun 2009.

Sedangkan awal persiapan lahan dan pengerjaan fisik pertama jalan pada tahun 2004.

Padang, sebagai ibukota provinsi Sumbar dengan penduduk mencapai hampir 868 ribu jiwa itu, saat ini sedang berkembang pesat khususnya di wilayah kota bagian utara.

Sementara itu faktor-faktor untuk memicu pertumbuhan penduduk regional itu antara lain beroperasinya BIM, mulai berkembangnya kawasan industri Padang di Padang Industrial Park (PIP).

Selain itu juga diikuti dengan tumbuh pesatnya sentral perekonomian yang baru mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah arus lalulintas di kawasan Simpang Susun Duku.

2. Jembatan Siti Nurbaya
Kota Padang memiliki banyak tempat wisata yang indah. Salah satu tempat wisata yang cukup terkenal yaitu kawasan Jembatan Siti Nurbaya.

Banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini karena di sini dapat melihat pemandangan kota tua Padang, matahari terbenam, hingga berburu kuliner di sore hari.

Sebagaimana halnya Jembatan Ampera yang merupakan ikon dan kebanggaan warga kota Palembang, ternyata kota Padang juga memiliki ikon yang tidak kalah menariknya.

Ikon kota Padang tersebut namanya adalah Jembatan Siti Nurbaya. Menurut sumber yang dapat dipercaya Jembatan Siti Nurbaya mulai dibangun pada tahun 1995 dan selesai serta diresmikan pada tahun 2002.

Jembatan yang berada di atas sebuah sungai bernama Batang Arau ini memiliki panjang 156 meter. Jembatan ini menghubungkan kota tua Padang dengan sebuah tempat bernama Taman Siti Nurbaya di Gunung Padang.

Mengapa di beri nama Jembatan Siti Nurbaya? Anda mungkin penasaran mengapa jembatan dan taman yang ada di Padang ini diberi nama “Siti Nurbaya”. Sumatera Barat memang memiliki banyak sekali cerita rakyat/legenda.

Salah satu cerita legenda yang sangat fenomenal adalah Novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Ia adalah salah seorang sastrawan angkatan Balai Pustaka. Konon kabarnya di Puncak Gunung Padang terdapat sebuah makam yang oleh masyarakat dipercayai sebagai makam Siti Nurbaya.

Di sana banyak kita dapati wisatawan yang datang untuk berziarah. Dan karena itulah maka kemudian tempat tersebut dinamai Taman Siti Nurbaya.

Taman Siti Nurbaya terletak lebih kurang 500 meter dari Jembatan Siti Nurbaya. Di Taman ini banyak kita dapati pohon-pohon yang rindang dan lebat.

Ketika kita berada di taman Siti Nurbaya maka kita bisa melihat pemandangan wilayah Barat Kota padang dari ketinggian. Taman ini berada di jalaur yang sama dengan makam Siti Nurbaya.

Jembatan Sitti Nurbaya adalah jembatan yang membentang sepanjang 156 meter di atas sungai Batang Arau, Kota Padang, Sumatera Barat. Jembatan ini menghubungkan pusat kota dengan Seberang Padang.

Mengambil nama dari novel klasik Sitti Nurbaya karya Marah Rusli, jembatan ini adalah akses menuju Gunung Padang, salah satu latar tempat Sitti Nurbaya.

Dibangun sejak tahun 1995, pembangunan jembatan menghabiskan biaya Rp19,8 miliar dari anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dibantu oleh Asian Development Bank (ADB) dan Overseas Economic Cooperation Fund (OECF). Penggunaannya diresmikan pada pertengahan tahun 2002, ditandai dengan kehadiran pemeran drama televisi Sitti Nurbaya HIM Damsyik, Novia Kolopaking, dan Gusti Randa.

Jembatan Siti Nurbaya merupakan salah satu tempat favorit yang menjadi tujuan kunjungan bagi wisatawan khususnya anak-anak muda.

Dari atas jembatan para wisatawan bisa melihat matahari terbenam, melihat pemandangan ke kota tua Padang dan menikmati aneka kuliner di malam hari.

Menjelang sore hari di atas jembatan Siti Nurbaya biasanya terdapat para pedagang yang menjajakan aneka jajanan seperti jagung bakar, roti bakar, pisang bakar, sate padang dan berbagai maca jenis minuman yang bisa dinikmati oleh para wisatawan dengan harga terjangkau.

Namun belakangan ini, sejak direnovasi tidak tampak lagi yang berjualan di atas jembatan Siti Nurbaya. Mereka berpindah ke sisi lain ke ujung jembatan Siti Nurbaya.

 

3. Flyover Kelok 9
Jalan Kelok 9 dibangun semasa pemerintahan Hindia Belanda antara tahun 1908–1914. Jalan ini meliuk melintasi Bukit Barisan yang memanjang dari utara ke selatan Pulau Sumatra.

Jika direntang lurus panjang Kelok Sembilan hanya 300 meter dengan lebar 5 meter dan tinggi sekitar 80 meter. Jalan ini awalnya dibangun untuk memperlancar transportasi dari Pelabuhan Emma Haven (Teluk Bayur) ke wilayah timur.

Berdasarkan catatan Kementerian PU, dalam sehari jalan ini dilalui lebih dari 10 ribu unit kendaraan dan pada saat libur atau perayaan hari besar meningkat 2 sampai 3 kali lipat.

Namun, sejak dibangun Kelok Sembilan nyaris tak mengalami pelebaran berarti karena terkendala medan.

Seiring peningkatan volume kendaraan yang melintas, kondisi jalan yang sempit dan terjal sering mengakibatkan kemacetan. Lebar jalan yang hanya 5 meter dan tikungannya yang tajam kerap menyulitkan kendaraan bermuatan besar melintas karena tidak kuat menanjak.

Pada tahun 2000, lalu lintas kendaran antara Sumatera Barat dan Riau sudah mencapai antara 9.000 sampai 11.000 kendaraan sehari dengan mengangkut sekitar 15,8 juta orang dan sekitar 28,5 juta ton barang dalam setahun.

Separuh dari barang yang diangkut adalah hasil pertanian dan peternakan. Karena penyempitan jalan di Kelok Sembilan, perjalanan dari Bukittinggi menuju Pekanbaru yang mestinya dapat ditempuh dalam waktu 4 jam, bisa memakan waktu 5 sampai 6 jam.

Mengatasi persoalan ini, Kepala Dinas Prasarana Jalan Sumatera Barat Ir. Hediyanto W. Husaini mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membangun jembatan layang.

Pembangunan jalan layang Kelok 9 mulai dikerj akan pada November 2003 setelah memperoleh persetujuan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Agustus 2003.

Pembangunan jembatan layang Kelok 9 mulai dilakukan pada 2003. Pengerjaannya ditangani dalam dua tahapan pembangunan. Panjang keseluruhan jembatan dan jalan yang dibangun adalah 2.537 meter, terdiri dari enam jembatan dengan panjang 959 meter dan jalan penghubung sepanjang 1.537 meter.

Jembatan layang Kelok 9 terdiri dari enam jembatan dan memiliki ruas jalan selebar 12,5 meter. Bentang jembatan pertama memiliki panjang 20 meter, bentang kedua 230 meter, dan bentang ketiga 65 meter.

Bentang keempat memiliki panjang 462 meter. Bentang jembatan keempat merupakan jembatan jenis pelengkung beton dengan fondasi bore pile sedalam 20 meter untuk menahan berat jembatan dan gaya horizontal gempa. Bentang jembatan kelima memiliki panjang 31 meter dan bentang keenam 156 meter.

4. Jalan Layang Bypass Bukittinggi
Jalan Layang (Flay-Over) merupakan jalan alternatif yang dibangun untuk meminimalisir kemacetan di Kawasan Pasar Aur Kuning, Bukittinggi.

Jalan ini membentang sepanjang 675 meter dengan lebarnya 10 meter dan tinggi 5 meter. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 2014 dan diresmikan pada tahun 2015 oleh Pemerintah setempat.

Anggaran yang dihabiskan untuk menyelesaikan pembangunan jalan ini sejumlah Rp. 96,8 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Badan Daerah (APBD)

 

Fly-Over alias Jalan Layang Aua Kuniang Bukittinggi, Sumatera Barat, awal tahun 2015 selesai dibangun. Fly-Over dengan rentang 700 meter membentang di atas jalan lama di kawasan Pasar Aua Kuniang.

Anggaran yang dibabiskan untuk membangun Fly-Over Rp96,8 miliar. Sumber dana dari APBN 2014.

Sekarang, setelah Fly-Over dibangun, Pemda Kota Bukittinggi seperti mendapat sesuatu yang bisa ‘dibanggakan’.

Bagaimana tidak; sebuah kota kecil, yang memiliki luas 25 km per segi, sekarang memiliki Fly Over seperti yang sudah lama ada di kota-kota besar.***

Pemerintahan Prabowo-Gibran Perkuat Pendidikan dan Rehabilitasi untuk Berantas Narkoba

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadikan pemberantasan narkoba sebagai salah satu program prioritas utama dari 17 agenda nasional. Fokus ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman narkoba yang dapat merusak generasi muda dan stabilitas bangsa.

Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN), Ahwil Luthan, menegaskan bahwa perang melawan narkoba bersifat asimetris, sehingga membutuhkan strategi yang menyeluruh. “Perang melawan narkoba adalah perang tersembunyi. Musuh dan kawan tidak terlihat, tetapi dampaknya bisa menghancurkan kita secara tiba-tiba,” ujar Ahwil.

Salah satu langkah strategis pemerintah adalah pencegahan melalui pendidikan. Kurikulum anti-narkoba dirancang untuk diterapkan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menteri-menteri pendidikan memiliki tugas penting dalam memastikan materi ini menjadi bagian integral dari sistem pendidikan. Tujuannya adalah membangun kesadaran generasi muda tentang bahaya narkoba sejak dini.

Selain pendidikan, penguatan pengawasan di wilayah-wilayah rawan perbatasan juga menjadi prioritas. Pemerintah menitikberatkan pengamanan di pantai timur Sumatera, yang kerap menjadi jalur utama penyelundupan narkoba melalui laut. “Penguatan pantai timur Sumatera harus digiatkan, mengingat jalur laut adalah titik terbesar penyelundupan narkoba,” jelas Ahwil.

Kerja sama internasional juga dijalankan untuk memutus rantai suplai narkoba yang sebagian besar berasal dari kawasan Golden Triangle. Kolaborasi ini melibatkan pertukaran informasi dan pengalaman dengan negara-negara lain, sehingga upaya pemberantasan narkoba bisa lebih efektif.

Di sisi lain, program rehabilitasi bagi pengguna narkoba terus diperkuat. Pemerintah tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan pengguna agar mereka dapat kembali produktif. “Bagi mereka yang sudah terjerat, ada program treatment and rehabilitation. Mereka harus disembuhkan, bukan dihukum semata,” kata Ahwil.

Pendekatan holistik ini, yang mencakup edukasi, pengawasan, pemberantasan, dan rehabilitasi, diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Pemerintah optimis bahwa dengan upaya terpadu ini, Indonesia dapat terbebas dari ancaman narkoba dan mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Dengan visi yang jelas, pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen menciptakan generasi muda yang tangguh dan melindungi masa depan bangsa dari bahaya narkoba. Program ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga proaktif dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Kuat untuk Perangi Narkoba

Oleh: Alfan Setiadi Putra )*

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memerangi narkoba secara tegas dan menyeluruh di seluruh Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menyoroti ancaman narkoba yang telah merusak generasi muda dan menjerumuskan banyak individu ke dalam lingkaran kejahatan. Sebagai bagian dari upayanya, Presiden menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, yang telah menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia.

Dalam sidang kabinet paripurna yang diadakan di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo menyampaikan empat isu penting yang harus ditangani dengan serius, salah satunya adalah narkoba. Selain masalah narkoba, Presiden juga menekankan perlunya penanggulangan judi online, penyelundupan, dan korupsi yang menggerogoti struktur sosial dan ekonomi Indonesia. Poin ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah yang lebih luas dalam menciptakan masyarakat yang lebih bersih dan aman.

Sebagai respons terhadap instruksi Presiden, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut mengungkapkan pentingnya peran Polri dalam memberantas narkoba. Ia menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan langkah-langkah yang lebih tegas dalam perang terhadap narkoba, tidak hanya dari sisi penyediaan pasokan, tetapi juga dalam hal penanggulangan permintaan narkoba di masyarakat. Untuk itu, operasi bersama (joint operation) antara Bareskrim Polri, Polda, dan instansi terkait digelar secara rutin, dengan tujuan mengungkap sindikat narkoba dari hulu hingga hilir.

Menurut Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, dalam kurun waktu September hingga Oktober, telah berhasil diungkap 80 perkara narkoba, di mana tiga di antaranya merupakan jaringan narkoba internasional. Operasi tersebut juga berhasil menangkap 136 tersangka yang terlibat dalam peredaran narkoba. Pemberantasan narkoba di Indonesia pun kini bukan hanya dilakukan di tingkat daerah, tetapi juga melibatkan kerjasama internasional untuk menghentikan peredaran barang terlarang yang melintasi batas negara.

Tidak hanya aparat kepolisian, dukungan penuh juga datang dari jajaran pemerintah daerah, yang turut serta dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo untuk memberantas narkoba. Salah satunya adalah Polres Malang yang terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan Program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden. Program ini mencakup berbagai poin penting dalam pemberantasan narkoba, salah satunya adalah upaya preventif dan represif terhadap peredaran narkoba di kalangan masyarakat.

Polres Malang baru-baru ini mengungkap kasus peredaran narkoba yang melibatkan dua tersangka pengedar pil ekstasi. Polisi berhasil menyita ribuan butir ekstasi yang diperkirakan akan beredar di kalangan generasi muda. Kasat Narkoba Polres Malang, AKP Yussi Purwanto, menyebutkan bahwa kedua tersangka ini sebelumnya sudah masuk dalam daftar target operasi karena keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkoba. Penangkapan ini menjadi bukti nyata bahwa aparat kepolisian di tingkat daerah siap mendukung kebijakan Presiden dalam memberantas narkoba di seluruh Indonesia.

Keberhasilan Polres Malang dalam menangkap pengedar narkoba merupakan bagian dari implementasi instruksi Presiden untuk memerangi narkoba secara menyeluruh. Penangkapan ini sekaligus membuktikan bahwa komitmen pemerintah dalam memberantas narkoba tak hanya sebatas wacana, melainkan dilaksanakan melalui langkah-langkah nyata di lapangan. Polisi tidak hanya fokus pada penangkapan pelaku yang sudah terlibat dalam peredaran narkoba, tetapi juga berupaya mencegah lebih banyak individu jatuh ke dalam jerat narkoba.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kebersamaan dalam mengatasi masalah narkoba. Presiden meminta agar aparat penegak hukum tidak ragu untuk menindak tegas semua pelaku kejahatan narkoba tanpa pandang bulu. Menurut Hasan, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen Presiden untuk tidak memberikan toleransi terhadap narkoba dan kejahatan lainnya yang merugikan masyarakat.

Pemerintah juga mengingatkan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap jalannya kebijakan, diharapkan hasilnya akan lebih efektif dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk memberantas peredaran narkoba yang semakin canggih dan meluas.

Dalam upaya pemberantasan narkoba, Presiden Prabowo juga mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Pemerintah akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Ini menjadi langkah preventif yang sangat penting, selain penindakan terhadap pelaku peredaran narkoba.

Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, menunjukkan komitmennya untuk membersihkan Indonesia dari peredaran narkoba yang telah merusak tatanan sosial. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo tidak hanya berfokus pada isu-isu ekonomi dan politik, tetapi juga berkomitmen untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih bersih dan aman dari narkoba.

Dengan berbagai langkah tegas yang diambil, seperti peningkatan pengawasan, penindakan hukum, dan program edukasi, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam perang melawan narkoba. Pemerintah percaya bahwa keberhasilan dalam memberantas narkoba dapat tercapai jika semua pihak bekerja sama, tanpa terkecuali, demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara