Arsip Kategori: Uncategorized

SORONG – Pemerintah dan aparat keamanan memastikan tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, dapat kembali menjalankan tugas dengan aman pasca insiden penyerangan oleh orang tak dikenal (OTK) di Distrik Bamusbama. Upaya penguatan pengamanan terus dilakukan secara terintegrasi guna menjaga stabilitas wilayah dan menjamin keberlangsungan pelayanan publik.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Daya, Komisaris Polisi Jenny Setya Agustin Hengkelare, menyampaikan bahwa proses penyelidikan terhadap kasus tersebut masih berlangsung intensif. “Proses lidik dan sidik masih berjalan. Kami terus bekerja keras untuk menemukan pelaku,” ujarnya dalam keterangan di Sorong.

Sebagai langkah cepat, Polda Papua Barat Daya mengerahkan sedikitnya 60 personel Brimob ke wilayah Tambrauw. Personel tersebut ditempatkan di sejumlah titik strategis, khususnya di jalur Sorong–Tambrauw yang sebelumnya sempat mengalami gangguan keamanan.

Selain itu, aparat juga menerapkan sistem pengawalan bagi masyarakat yang melintas. Kendaraan, terutama sepeda motor, dikumpulkan terlebih dahulu sebelum diberangkatkan secara bersama-sama dengan pengawalan petugas. “Kami kumpulkan dan kawal bersama demi keamanan,” kata Jenny.

Langkah ini dinilai efektif dalam meminimalisasi potensi gangguan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah pedalaman. Aparat gabungan dari Polri, TNI, dan pemerintah daerah juga disiagakan untuk memastikan situasi tetap kondusif.

Jenny menegaskan bahwa kondisi keamanan saat ini berada dalam kendali. “Situasi saat ini kondusif, namun kami tetap waspada penuh. Petugas standby untuk memastikan keamanan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, empat tenaga kesehatan menjadi korban penyerangan saat dalam perjalanan dari Rumah Sakit Pratama Fef menuju Sorong. Dua orang dilaporkan meninggal dunia, sementara dua lainnya berhasil menyelamatkan diri.

Meski peristiwa tersebut menimbulkan duka, pemerintah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Penguatan pengamanan dan koordinasi lintas sektor diharapkan mampu memulihkan kepercayaan para tenaga kesehatan untuk terus mengabdi di wilayah tersebut.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil, pemerintah optimistis situasi keamanan segera pulih sepenuhnya, sehingga tenaga kesehatan dapat menjalankan tugasnya secara optimal demi melayani masyarakat di Papua Barat Daya.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata di Papua kembali menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga keamanan masyarakat serta melindungi warga sipil dari ancaman kekerasan. Penangkapan Philip Kobak yang diketahui merupakan komandan Organisasi Papua Merdeka wilayah Kodap XVI Yahukimo oleh Satgas Operasi Damai Cartenz menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara tegas dan konsisten untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberi ruang bagi kelompok yang melakukan tindakan kekerasan yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.

Keberhasilan aparat dalam mengamankan pelaku terjadi setelah tim melakukan deteksi terhadap keberadaan tersangka di wilayah Dekai, Kabupaten Yahukimo. Ketika aparat mendekati lokasi, pelaku sempat berupaya melarikan diri dengan meninggalkan kendaraan dan masuk ke area hutan. Namun berkat kerja cepat dan koordinasi yang solid, aparat akhirnya berhasil melakukan penangkapan setelah proses penyisiran yang terukur. Operasi tersebut memperlihatkan profesionalitas aparat dalam menjalankan tugas serta komitmen kuat negara untuk menjaga keamanan masyarakat Papua.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah aparat memperoleh informasi mengenai keberadaan tersangka di kawasan pertigaan Jalan Jhon Banua, Dekai. Ia menyampaikan bahwa aparat segera melakukan pengejaran ketika pelaku mencoba melarikan diri menuju kawasan Gereja Kali Brasa sebelum akhirnya berhasil diamankan pada sore hari setelah dilakukan penyisiran di sekitar lokasi. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya aparat dalam menegakkan hukum sekaligus memastikan masyarakat dapat hidup dengan aman tanpa ancaman kekerasan.

Setelah pelaku berhasil diamankan, aparat keamanan melakukan penggeledahan di rumah tersangka serta sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok bersenjata tersebut. Dari proses tersebut, aparat menemukan berbagai barang bukti yang diduga digunakan dalam berbagai aktivitas kekerasan. Barang bukti yang diamankan antara lain amunisi berbagai kaliber, senjata tajam, serta perlengkapan lain yang diduga berkaitan dengan kegiatan kelompok tersebut.

Dalam keterangannya, Kombes Pol Yusuf Sutejo juga menyampaikan bahwa tersangka diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan yang menimbulkan keresahan di masyarakat, termasuk kasus pembacokan terhadap seorang warga pada Januari 2026 serta pembakaran fasilitas pendidikan SMK Negeri 2 Dekai pada Februari 2026. Ia menegaskan bahwa aparat akan terus mengembangkan penyelidikan guna memastikan seluruh jaringan yang terlibat dapat diungkap sehingga keamanan masyarakat dapat semakin terjamin.

Langkah tegas aparat keamanan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat karena dinilai sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap warga sipil. Stabilitas keamanan menjadi faktor penting bagi masyarakat Papua agar dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara normal. Ketika keamanan terjaga, masyarakat dapat bekerja, belajar, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa aman dan penuh optimisme.

Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia, Noor Azhari menilai bahwa tindakan tegas aparat merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Ia menyampaikan bahwa warga sipil yang menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari merupakan bagian dari masyarakat yang harus mendapatkan jaminan keamanan dari negara. Menurutnya, tindakan kekerasan yang menyasar warga sipil tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak secara tegas agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas.

Lebih lanjut, Noor Azhari menegaskan bahwa keberhasilan aparat keamanan dalam menindak pelaku kekerasan menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi masyarakat Papua. Ia menilai langkah tersebut juga memberikan rasa percaya diri bagi masyarakat bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat dalam menjaga stabilitas keamanan dan memastikan masyarakat dapat hidup dengan aman.

Ketegasan pemerintah dalam menindak kelompok bersenjata juga menjadi bagian penting dari upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan di Papua. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mendorong berbagai program pembangunan di wilayah tersebut, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Seluruh program tersebut memerlukan situasi keamanan yang stabil agar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, langkah tegas aparat keamanan terhadap kelompok yang melakukan kekerasan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menciptakan Papua yang aman dan sejahtera. Keamanan yang terjaga akan membuka ruang bagi masyarakat untuk berkembang, memperkuat aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Penegakan hukum yang konsisten juga memperlihatkan bahwa negara memiliki komitmen kuat dalam menjaga kedaulatan serta melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pemerintah melalui aparat keamanan terus bekerja secara profesional dan terukur untuk memastikan bahwa ancaman terhadap masyarakat dapat diatasi secara cepat dan tepat.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat stabilitas di Papua. Dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan wilayah serta memastikan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dengan komitmen pemerintah yang kuat serta profesionalitas aparat keamanan, Papua diharapkan terus bergerak menuju masa depan yang aman, damai, dan sejahtera. Ketegasan negara dalam menindak kelompok yang melakukan kekerasan merupakan wujud nyata perlindungan terhadap masyarakat sekaligus bukti bahwa pemerintah hadir untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua

Jakarta – Pemerintah mempercepat penyaluran berbagai program bantuan sosial menjelang Hari Raya Idulfitri guna menjaga daya beli masyarakat serta memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau di tengah meningkatnya konsumsi selama Ramadan. Sejumlah bantuan yang disiapkan antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng, serta bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), dengan distribusi yang ditargetkan menjangkau puluhan juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa program tersebut merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

“Setiap keluarga penerima manfaat akan menerima 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng per bulan, dengan distribusi yang ditangani oleh Perum Bulog,” ujar Amran Sulaiman

Secara keseluruhan, bantuan beras dan minyak goreng ini akan disalurkan kepada sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program tersebut juga menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menstabilkan harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Pemerintah melalui Bapanas bersama Perum Bulog juga menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi distribusi bantuan pangan tersebut. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menekankan pentingnya percepatan penyaluran bantuan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

“Harus dilaksanakan dan sesegera mungkin, namun persiapan harus matang,” kata Ketut Astawa.

Bantuan pangan tersebut akan disalurkan sekaligus untuk dua bulan, yaitu alokasi Februari dan Maret 2026. Dengan skema tersebut, setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng dalam satu kali penyaluran.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga mulai mencairkan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini memberikan dukungan biaya pendidikan agar para pelajar tetap dapat melanjutkan sekolah tanpa terkendala biaya. Bantuan yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp450.000 per tahun untuk siswa sekolah dasar, sekitar Rp750.000 untuk siswa sekolah menengah pertama, serta nominal yang lebih besar untuk jenjang pendidikan menengah atas.

Sementara itu, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi keluarga penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok. Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong atau agen yang telah bekerja sama dengan pemerintah. ***
.

Oleh: Markus Wenda*

Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di setiap wilayah Indonesia, termasuk Papua yang memiliki posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, negara terus menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan masyarakat Papua dapat menjalankan aktivitas kehidupan secara aman, produktif, dan penuh harapan. Melalui penguatan keamanan yang profesional serta percepatan pembangunan di berbagai sektor, pemerintah menghadirkan kebijakan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan daerah.

Kepala Penerangan Koops TNI Papua Letkol Inf Wirya Arthadiguna menegaskan bahwa aparat keamanan terus memperkuat pengamanan wilayah guna menjamin keselamatan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa seluruh personel yang bertugas di Papua menjalankan tugas secara profesional, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Menurutnya, kehadiran aparat keamanan di berbagai wilayah merupakan bentuk nyata komitmen negara untuk memastikan masyarakat Papua dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan rasa aman dan penuh kepercayaan terhadap masa depan daerahnya.

Selain menjaga keamanan masyarakat di kawasan permukiman, negara juga menunjukkan perhatian serius terhadap perlindungan berbagai objek vital yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pengamanan bandara perintis di berbagai wilayah pedalaman Papua. Bandara-bandara tersebut menjadi jalur vital yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan penting, mulai dari distribusi bahan pokok, pelayanan kesehatan, akses pendidikan, hingga kegiatan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Bambang Trisnohadi menyampaikan bahwa pengamanan bandara perintis merupakan langkah penting untuk memastikan konektivitas masyarakat Papua tetap terjaga. Ia menilai bahwa bandara di wilayah pedalaman tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi udara, tetapi juga menjadi infrastruktur strategis yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai kebutuhan dasar.

Upaya pengamanan tersebut memperlihatkan bahwa negara hadir secara nyata dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat Papua. Kehadiran aparat keamanan di berbagai titik strategis bukan hanya bertujuan menciptakan rasa aman, tetapi juga memastikan bahwa berbagai layanan publik dapat berjalan secara maksimal. Kondisi wilayah yang aman dan stabil memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial secara lebih produktif. Stabilitas tersebut juga memperkuat optimisme masyarakat bahwa Papua memiliki masa depan yang semakin cerah.

Dalam konteks penegakan hukum, ketegasan aparat keamanan dalam menindak kelompok bersenjata yang melakukan tindakan kekerasan juga menunjukkan komitmen kuat negara dalam melindungi masyarakat. Penangkapan Philip Kobak yang diketahui merupakan komandan kelompok bersenjata wilayah Kodap XVI Yahukimo oleh Satgas Operasi Damai Cartenz menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap ancaman yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Operasi yang dilakukan secara profesional tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga keamanan serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi tanpa rasa takut.

Kepala Operasi Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah aparat memperoleh informasi mengenai keberadaan tersangka di kawasan pertigaan Jalan Jhon Banua, Dekai. Ketika aparat mendekati lokasi, pelaku sempat berupaya melarikan diri menuju kawasan Gereja Kali Brasa sebelum akhirnya berhasil diamankan setelah dilakukan penyisiran di sekitar lokasi. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang bertujuan menjaga keamanan masyarakat sekaligus memastikan situasi tetap kondusif.

Langkah tegas aparat keamanan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat karena dinilai sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap warga sipil. Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia Noor Azhari menilai bahwa tindakan tegas aparat merupakan langkah penting dalam memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan tanpa ancaman kekerasan. Ia menegaskan bahwa warga sipil yang menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari harus mendapatkan jaminan keamanan dari negara agar dapat bekerja, belajar, dan menjalani kehidupan secara normal.

Keberhasilan aparat dalam menegakkan hukum sekaligus menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen kuat dalam menjaga stabilitas Papua. Penegakan hukum yang konsisten tidak hanya bertujuan mengatasi ancaman keamanan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi percepatan pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat agar kesejahteraan masyarakat Papua dapat terus meningkat.

Papua memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi wilayah yang maju dan sejahtera. Kekayaan sumber daya alam, keragaman budaya, serta semangat masyarakat yang kuat menjadi modal penting bagi pembangunan daerah. Dengan dukungan keamanan yang semakin kuat dan stabilitas yang terus terjaga, potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat kontribusi Papua dalam pembangunan nasional.

Ke depan, sinergi antara negara dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas Papua. Kerja sama yang erat antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga akan memperkuat fondasi keamanan sekaligus mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan komitmen negara yang terus hadir serta dukungan masyarakat yang semakin solid, Papua memiliki peluang besar untuk melangkah menuju masa depan yang aman, damai, maju, dan sejahtera bagi seluruh generasi.

*Penulis merupakan Peneliti Kebijakan Publik dan Pembangunan Papua

Kalsel – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan kerjanya di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu Presiden Prabowo menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah keberanian negara ubah nasib anak bangsa. Peresmian Sekolah Rakyat merupakan hasil dari keberanian negara mengambil langkah bagi kebutuhan rakyat.

“Sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan, mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal,” ujar Presiden.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti yang turut hadir dalam peresmian mengatakan, Kemendikdasmen mendukung penuh program hasil Cepat Terbaik (PHTC) Presiden dalam bentuk aspek akademik, seperti penyediaan kurikulum, hingga penyiapan skema guru agar pelaksanaan program berjalan optimal.

“Bisa kita lihat bagaimana Sekolah Rakyat terselenggara dengan baik dan benar-benar memberi manfaat besar bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

Kemendikdasmen juga mendukung penguatan kapasitas Kepala Sekolah dan guru melalui program pelatihan yang dilaksanakan bersama Kementerian Sosial. Kepala Sekolah telah mengikuti pembekalan khusus, sementara sebagian besar guru yang merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) siap diterjunkan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut Abdul Mu’ti menekankan bahwa para guru yang bertugas di Sekolah Rakyat dibekali pelatihan khusus, menyesuaikan dengan kurikulum multi-entry dan multi-exit yang diterapkan. Dengan demikian, proses pembelajaran di Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan latar belakang siswa yang beragam.

Program Sekolah Rakyat dirancang bagi anak-anak yang sempat terputus dari layanan pendidikan formal agar kembali memperoleh hak belajar secara layak dan bermutu.

Jakarta — Tahun 2026 dinilai menjadi momentum krusial bagi perekonomian nasional. Bukan lagi sekadar fase perencanaan atau wacana kebijakan, tahun depan ditegaskan sebagai tahun eksekusi yang menuntut hasil nyata dan terukur di lapangan. Keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup dinilai dari optimisme pernyataan, tetapi harus tercermin pada kondisi riil yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menegaskan bahwa fokus utama kebijakan ekonomi 2026 harus diarahkan pada implementasi konkret. Menurutnya, publik kini menunggu dampak nyata dari berbagai program pemerintah yang selama ini dirancang. “Tahun 2026 adalah tahun eksekusi. Keberhasilan kebijakan harus diukur dari dampaknya di lapangan, bukan hanya dari narasi optimistis,” ujarnya.

Salah satu kunci utama keberhasilan tersebut, lanjut Fakhrul, adalah percepatan realisasi belanja negara sejak awal tahun. Ia menilai pola belanja yang menumpuk di akhir tahun atau back-loading berisiko menurunkan ekspektasi pelaku usaha dan menahan laju pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah yang cepat dan merata akan menjadi sinyal kuat bagi sektor swasta untuk ikut bergerak dan berekspansi.

Dari sisi pembiayaan, Fakhrul menjelaskan bahwa likuiditas perbankan sejatinya tersedia. Namun, penyaluran kredit masih tersendat akibat kehati-hatian berlebihan dalam pengambilan risiko. Dalam konteks ini, peran aktif pemerintah dinilai penting untuk ikut menanggung sebagian risiko agar aliran dana ke masyarakat dan dunia usaha kembali lancar. Langkah ini dinilai strategis untuk menghidupkan kembali roda ekonomi, terutama sektor produktif.

Tantangan utama perekonomian 2026, menurut Fakhrul, adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global yang semakin tidak menentu. Di tengah tekanan geopolitik dan perlambatan global, menjaga daya beli masyarakat menjadi agenda utama agar konsumsi domestik tetap menjadi penopang pertumbuhan nasional.

Ia juga memproyeksikan bahwa pemulihan ekonomi akan lebih dahulu terasa di daerah, khususnya wilayah berbasis komoditas dan daerah yang mendapatkan dukungan belanja pemerintah. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerataan pembangunan yang semakin kuat, sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru di luar kota-kota besar.

Dalam menghadapi dinamika geopolitik global, Fakhrul menekankan pentingnya sikap pragmatis. Indonesia harus sadar posisi dan mengutamakan ketahanan ekonomi nasional, ketimbang mengejar siklus ekonomi global yang kian sulit diprediksi. Strategi ini dinilai lebih realistis dan berkelanjutan.

Kepada masyarakat, Fakhrul mengimbau agar tetap berhati-hati namun tidak panik dalam menyikapi kondisi ekonomi. Ia mendorong publik mulai melirik peluang usaha di daerah seiring pergeseran arah kebijakan pembangunan. Di saat yang sama, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilanjutkan, namun tetap diiringi dengan dorongan aktivitas ekonomi agar pertumbuhan berjalan dengan tata kelola yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Dengan kombinasi eksekusi kebijakan yang konsisten, belanja negara yang cepat, serta keberanian mengambil langkah strategis, ekonomi 2026 diyakini dapat bergerak lebih solid dan inklusif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Jakarta – Pemerintah mengintensifkan kebijakan strategis guna menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional menjelang 2026.

Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, arah kebijakan ekonomi Indonesia semakin terkoordinasi, terukur, serta berorientasi pada eksekusi, sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap prospek perekonomian nasional.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai 2026 menjadi momentum krusial bagi perekonomian nasional seiring semakin solidnya koordinasi kebijakan fiskal dan pemerintah, yang membuat arah kebijakan ekonomi lebih jelas dan selaras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Koordinasi kebijakan saat ini semakin terukur dan kompak. Ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Fakhrul dalam dialog bersama salah satu stasiun radio swasta di Jakarta.

Fakhrul menilai peran aktif pemerintah menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar melalui dukungan bagi sektor swasta dan komitmen berbagi risiko guna mendorong pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Fakhrul menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 sebesar 5,4–5,6 persen realistis, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang semakin responsif, adaptif, dan berfokus pada penguatan ekonomi domestik.

“Dengan kebijakan yang semakin tepat sasaran dan dukungan pemerintah yang kuat, target pertumbuhan tersebut masih sangat mungkin dicapai,” katanya.

Ia menjelaskan skema berbagi risiko pemerintah dan perbankan menjadi instrumen penting mendorong pembiayaan sektor riil, didukung likuiditas perbankan yang memadai serta kebijakan pemerintah agar penyaluran kredit terus meningkat.

“Peran pemerintah dalam memperkuat penjaminan kredit akan membuat perbankan semakin percaya diri dalam menyalurkan pembiayaan,” jelasnya.

Selain sektor keuangan, percepatan belanja negara sejak awal tahun dinilai strategis untuk menjaga perputaran ekonomi, memperbaiki arus kas pelaku usaha, dan mendorong aktivitas ekonomi.

Pemerintah juga mempercepat pembayaran, khususnya di sektor konstruksi dan infrastruktur, guna menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan swasta.

Fakhrul menegaskan 2026 menjadi fase krusial eksekusi kebijakan ekonomi yang berdampak nyata bagi perekonomian nasional. [-RWA]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju 2026.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, arah kebijakan ekonomi nasional dinilai semakin terkoordinasi, terukur, dan berfokus pada eksekusi, sehingga menumbuhkan optimisme dunia usaha dan masyarakat terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai tahun 2026 menjadi momentum penting bagi perekonomian nasional.

Ia melihat koordinasi antara otoritas fiskal dan pemerintah semakin solid, sehingga kebijakan ekonomi memiliki arah yang lebih jelas dan berjalan lebih sinkron dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Koordinasi kebijakan saat ini semakin terukur dan kompak. Ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Fakhrul, dalam dialog bersama salah satu stasiun Radio swasta di Jakarta.

Di tengah dinamika ekonomi global, Fakhrul menilai kehadiran aktif pemerintah menjadi faktor kunci.

Pemerintah tidak hanya memberikan ruang bagi sektor swasta, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk berbagi risiko ekonomi guna memastikan proses pemulihan dan pertumbuhan berjalan lebih seimbang dan berkelanjutan.

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 di kisaran 5,4–5,6 persen dinilai realistis.

Fakhrul menyebut target tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang semakin responsif, adaptif, dan berorientasi pada penguatan ekonomi domestik.

“Dengan kebijakan yang semakin tepat sasaran dan dukungan pemerintah yang kuat, target pertumbuhan tersebut masih sangat mungkin dicapai,” ujarnya.

Ia menjelaskan skema berbagi risiko antara pemerintah dan perbankan menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pembiayaan ke sektor riil.

Likuiditas perbankan dinilai memadai, dan dengan dukungan kebijakan pemerintah, penyaluran pembiayaan diharapkan dapat semakin meningkat.

“Peran pemerintah dalam memperkuat penjaminan kredit akan membuat perbankan semakin percaya diri dalam menyalurkan pembiayaan,” jelasnya.

Selain sektor keuangan, Fakhrul juga menilai percepatan realisasi belanja negara sejak awal tahun sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga perputaran ekonomi. Belanja pemerintah yang tepat waktu diyakini dapat menjaga ekspektasi pelaku usaha, memperbaiki arus kas, serta mendorong aktivitas ekonomi secara lebih merata.

Pemerintah juga dinilai terus berupaya mempercepat penyelesaian kewajiban pembayaran, khususnya kepada pelaku usaha di sektor konstruksi dan infrastruktur, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat kepercayaan sektor swasta.

Fakhrul menegaskan tahun 2026 merupakan fase penting bagi eksekusi kebijakan ekonomi. Ia menilai pemerintah semakin fokus pada implementasi kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Dalam menghadapi perubahan ekonomi global, pemerintah dinilai tepat dalam memprioritaskan penguatan ekonomi domestik dan menjaga daya beli masyarakat.

Pemulihan ekonomi juga diperkirakan akan semakin merata, terutama di daerah yang mendapatkan dukungan belanja pemerintah dan memiliki basis ekonomi yang kuat.

Di sisi lain, Fakhrul menegaskan upaya pemberantasan korupsi tetap menjadi bagian penting dari agenda pemerintah, seiring dengan dorongan aktivitas ekonomi, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

JAKARTA – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi perekonomian Indonesia.

Menurutnya, untuk pertama kalinya terlihat koordinasi yang lebih jelas, terukur, dan kompak antara otoritas fiskal dan pemerintah, sehingga arah kebijakan ekonomi diharapkan dapat berjalan lebih sinkron dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Koordinasi fiskal dan kebijakan pemerintah mulai terlihat lebih rapi dan terukur. Ini memberikan fondasi yang lebih kuat bagi perekonomian nasional untuk melangkah ke depan,” ujar Fakhrul saat dialog bersama salah satu stasiun Radio swasta di Jakarta.

Ia menekankan, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, pemerintah tidak cukup hanya memberikan ruang bagi sektor swasta. Pemerintah, kata dia, harus hadir secara aktif dan berani mengambil risiko ekonomi agar proses pemulihan dan pertumbuhan tidak sepenuhnya dibebankan kepada dunia usaha.

Fakhrul menilai target pertumbuhan ekonomi pada 2026 di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen merupakan angka yang realistis dan dapat dicapai. Namun, hal itu mensyaratkan adanya pembagian risiko yang adil antara pemerintah dan sektor swasta. “Perlambatan ekonomi tidak bisa ditanggung satu pihak saja. Pemerintah perlu berbagi risiko agar dunia usaha tetap bergerak,” katanya.

Dalam kesempatan wawancara tersebut, dirinya menyoroti pentingnya skema berbagi risiko antara pemerintah dan perbankan, termasuk melalui penjaminan kredit dan asuransi kredit.

Skema tersebut dinilai krusial untuk mendorong keberanian perbankan menyalurkan pembiayaan ke sektor riil di tengah sikap kehati-hatian yang masih dominan.

Fakhrul juga menegaskan bahwa 2026 harus menjadi tahun eksekusi, bukan lagi tahun perencanaan atau sekadar wacana. Keberhasilan kebijakan ekonomi, menurutnya, perlu diukur dari dampak nyata di lapangan dan kondisi riil yang dirasakan masyarakat.

“Belanja negara harus dipercepat sejak awal tahun dan tidak dilakukan secara back-loading, karena keterlambatan belanja akan menurunkan ekspektasi pelaku usaha,” ujarnya.

Ia mengingatkan perbankan bahwa kondisi ekonomi saat ini sudah berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Pendekatan yang terlalu defensif dinilai tidak lagi relevan, sehingga pertumbuhan kredit perlu terus didorong untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Fakhrul, tantangan utama perekonomian 2026 adalah menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global yang semakin tidak menentu, sekaligus menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan.

Ia menilai manfaat perdagangan internasional tidak lagi sebesar sebelumnya, sehingga fokus kebijakan perlu diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi domestik.

Pemulihan ekonomi, lanjutnya, diperkirakan lebih dulu terjadi di daerah, khususnya wilayah berbasis komoditas dan yang mendapat dukungan belanja pemerintah. Karena itu, masyarakat diimbau tetap berhati-hati namun tidak panik, serta mulai melihat peluang usaha di daerah.

Di sisi lain, Fakhrul menegaskan upaya pemberantasan korupsi harus terus berjalan seiring dengan dorongan aktivitas ekonomi agar pertumbuhan berlangsung secara bersih dan berkelanjutan. (*)